Jurnal Murni Sadar

32Vol. 7 No. 1 April 2017

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Calen(Politeknik Bisnis Indonesia)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Tingkat pencapaian realisasipenerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaPematangsiantar Tahun 2014-2016. (2) Tingkat pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan AsliDaerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota PematangsiantarTahun2014-2016. (3) Kontribusi penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PendapatanAsli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaPematangsiantar Tahun 2014-2016. (4)Hambatan yang dihadapi oleh Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan pemungutanPajak Daerah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif merupakan data yangdinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan angka. Data yang digunakan adalah RealisasiPenerimaan Pajak Daerah dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah KotaPematangsiantar pada tahun 2014-2016. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalahpenelitian lapangan dengan cara wawancara dan Dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkanbahwa : (1) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar untuk tahun 2014 sebesar97,65%, tahun 2015 sebesar 92,35%,dan tahun 2016 sebesar 99,39%. Rasio efektivitas tahun2014-2015 mengalami penurunan sebesar 5,3%, sedangkan tahun 2016 naik 7,04%. (2) RealisasiPenerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar untuk Rasio efektivitas PendapatanAsli Daerah Kota Pematangsiantar berkisar dari tahun 2014 sebesar 97,99%, tahun 2015 sebesar79,11% dan tahun 2016 sebesar 86,01%. Selama tiga tahun anggaran (tahun 2014-2016) rata-rata sebesar 87,71%.Pada tahun 2014 ketahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunansebesar 18,88%, sedangkan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,9%. (3) Kontribusi PajakDaerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 32,29%, tahun 2015 dengan nilaikontribusi sebesar 32,55%, dan tahun 2016 sebesar 36,12%.Kata kunci : PAD, growth mean, kontribusi pajak

PENDAHULUANPelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur

dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harusbertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yangtelah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utamasumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis.Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkansebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harusdigali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasukdiantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satuunsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yangdimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam strukturkeuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkanoleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yangnantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah,sebagaimana yang diutarakan Kesit Bambang Prakosa (2005:2), pajak daerah adalah pungutan

Jurnal Murni Sadar

33Vol. 7 No. 1 April 2017

wajibatas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yangseimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yangdigunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkanpendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itupajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaanpemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajakpusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

DASAR TEORIPendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaanyang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkanperaturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatandaerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) padasatu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan AsliDaerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenispajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperolehberarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).Analisis Rasio APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Menurut Abdul Halim (2007:231), analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan denganmembandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnyasehinnga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukandengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasiokeuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya yang relatif sama untuk dilihatbagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang besumberdari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain rasio kemandirian (ekonomifiskal), rasio efektivitas, efisiensi, dan debt service coverage ratio.Rasio Keuangan Daerah

Dalam menentukan klasifikasi dari efektivitas pajak daerah, maka digunakan suatu kriteriaseperti yang digunakan oleh Puspitasari (2014) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam NegeriNo. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana kriteriatersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Presentase Efektivitas Kriteria> 100% Sangat Efektif

90 - 100% Efektif80 - 90% Cukup Efektif60 - 80% Kurang Efektif< 60% Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Puspitasari,2014)

Jurnal Murni Sadar

34Vol. 7 No. 1 April 2017

1. Analisis Tingkat Kontribusi

Kontribusi Pajak Daerah = Realisasi Penerimaan Pajak DaerahTarget Penerimaan PAD x 100%Kriteria yang digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi, maka digunakan

kriteria yang digunakan oleh Puspitasari (2014). Dimana kriteria tersebut merupakan kriteriadari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:Tabel 2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Presentasi Kontribusi Kriteria

0 – 10% Sangat Kurang11 – 20% Kurang21 – 30% Sedang31 – 40% Cukup Baik41 – 50% Baik

≥ 50% Sangat BaikSumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Puspitasari,2014)

2. Growth Mean (Rata-rata Pertumbuhan)Rumus : GM = n − xnx0 − 1 x 100%Ket :GM = Rata-rata PertumbuhanXn = Nilai Periode ke – nX0 = Nilai Pada Periode Dasar

METODE PENELITIANJenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yangdiperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KotaPematngsiantar pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Teknik Pengumpulan DataAdapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. WawancaraMetode Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dilakukan

secara langsung dengan orang-orang yang diwawancarai dimana penulis mengajukanpertanyaan yang sesuai dengan data-data yang diperlukan yaitu tentang penerimaan PajakDaerah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2016 pada Dinas PendapatanDaerah Kota Pematangsiantar.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk melihat data-datasecara jelas yang aslinya karena sesuai dengan arsip yang ada di perusahaan.Metode ini dilakukaan untuk mengumpulkan data berupa:a. Data Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Pematangsiantar tahun 2014-2016.b. Data realisasi penerimaan Pajak Daerah selama Kurun Waktu 2014- 2016.

Jurnal Murni Sadar

35Vol. 7 No. 1 April 2017

PEMBAHASANa. Pajak Daerah

Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Jenis Pajak DaerahTahun 2014

Tahun 2015 Tahun 2016

Target (Rp) Realisasi (Rp)Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp)

Pajak Hotel 1.000.000.000 1.006.983.564,46 1.200.000.000 1.329.608.796,70 2.000.000.000 2.043.332.260

Pajak Restoran 2.500.000.000 2.535.927.000,20 2.700.000.000 2.792.319.188,40 3.500.000.000 3.657.741.793

Pajak Hiburan 800.000.000 938.061.509,52 1.000.000.000 667.532.286 630.000.000 635.431.450

Pajak Reklame 2.100.000.000 2.448.734.085,65 2.600.000.000 2.673.830.133,20 2.900.000.000 2.911.092.297

Pajak Penerangan Jalan 11.000.000.000 11.822.457.579 12.500.000.000 13.189.910.758 14.000.000.000 14.769.665.931

Pajak Parkir 125.000.000 149.067.732 150.000.000 159.568.850 200.000.000 207.305.160

Pajak Air Tanah 250.000.000 189.790.605,64 250.000.000 222.053.923,54 300.000.000 312.983.156,34

PBB P2 7.806.826.688 6.047.998.742 7.400.000.000 6.060.464.772 7.300.000.000 6.811.334.816

BPHTB 6.500.000.000 4.077.474.039 6.200.000.000 4.009.842.768 5.500.000.000 4.389.233.903

Total Pajak Daerah 32.081.826.688 29.216.494.857,47 34.000.000.000 31.105.131.475,84 36.330.000.000 35.738.120.766,34

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Tabel 4 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jenis PADTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp)

Pendapatan Pajak Daerah 32.081.826.688 29.216.494.857,47 34.000.000.000 31.105.131.475,84 36.330.000.000 35.735.129.177,34

Pendapatan Retribusi daerah 14.103.100.009 11.965.498.400 10.933.155.000 5.801.756.500 9.728.628.000 7.696.959.900

Pendapatan Hasil Pengelolaan kekeyaanDaerah Yang Dipisahkan 5.301.473.976 5.301.473.976 8.798.650.398,40 7.310.842.149 9.791.400.751,80 9.511.910.263

Lain-lain PendapatanAsli Daerahyang Sah

40.815.087.042,85 43.994.031.023,29 67.054.683.643 51.340.135.161,42 59.189.136.422,30 46.002.205.779,05

Total PAD 92. 301.487.715,85 90.477.498.256,76 120.785.489.041,40 95.557.865.286,26 115.039.165.174,10 98.946.205.119,39

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar

Jurnal Murni Sadar

36Vol. 7 No. 1 April 2017

Rasio Efektifitas Pajak DaerahTahun 2014 :

Rasio Efektivitas Pajak Daerah = x 100%

=. . .. . . x 100% = 97,65%

Tahun 2015 :

Rasio Efektivitas Pajak Daerah = x 100%

=. . . ,. . . x 100% = 92,35%

Tahun 2016 :

Rasio Efektivitas Pajak Daerah = x 100%

=. . . ,. . . x 100% = 99,39%

Tabel 5 Presentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar

Jenis Pajak DaerahTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)

Pajak Hotel 1.000.000.000 1.006.983.564,46 100,70 1.200.000.000 1.329.608.796,70 110,80 2.000.000.000 2.043.332.260 102,17

Pajak Restoran 2.500.000.000 2.535.927.000,20 101,44 2.700.000.000 2.792.319.188,40 103,42 3.500.000.000 3.657.741.793 104,51

Pajak Hiburan 800.000.000 938.061.509,52 117,26 1.000.000.000 667.532.286 66,75 630.000.000 635.431.450 100,86

Pajak Reklame 2.100.000.000 2.448.734.085,65 116,61 2.600.000.000 2.673.830.133,20 102,84 2.900.000.000 2.911.092.297 100,38

Pajak Penerangan Jalan 11.000.000.000 11.822.457.579 107,48 12.500.000.000 13.189.910.758 105,52 14.000.000.000 14.769.665.931 105,50

Pajak Parkir 125.000.000 149.067.732 119,25 150.000.000 159.568.850 106,38 200.000.000 207.305.160 103,65

Pajak Air Tanah 250.000.000 189.790.605,64 75,92 250.000.000 222.053.923,54 88,82 300.000.000 312.983.156,34 104,33

PBB P2 7.806.826.688 6.047.998.742 77,47 7.400.000.000 6.060.464.772 81,90 7.300.000.000 6.811.334.816 93,31

BPHTB 6.500.000.000 4.077.474.039 62,73 6.200.000.000 4.009.842.768 64,67 5.500.000.000 4.389.233.903 79,80

Total Pajak Daerah 32.081.826.688 29.216.494.857,47 97,65 34.000.000.000 31.105.131.475,84 92,35 36.330.000.000 35.738.120.766,34 99,39

Sumber : Hasil Pengolahan DataRasio Aktifitas Pendapatan DaerahTahun 2014 :

Rasio Efektivitas PAD =. . . ,. . . , x 100% = 97,99

Tahun 2015 :

Rasio Efektivitas PAD =. . . ,. . . , x 100% = 79,11

Tahun 2016 :

Rasio Efektivitas PAD =. . . ,. . . , x 100% = 86,01

Tabel 4. 4 Presentase Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pematangsiantar

Jurnal Murni Sadar

37Vol. 7 No. 1 April 2017

TahunTarget Realisasi

(Rp)(%)

(Rp)

2014 92.301.487.715,85 90.447.498.256,76 97,99

2015 120.786.489.041,40 95.557.856.286,26 79,11

2016 115.039.165.174,10 98.946.205.119,39 86,01

Total PAD 328.181.141.931 284.951.568,66

Sumber : Hasil Pengolahan DataAnalisis Tingkat KontribusiTahun 2014 :Kontribusi Pajak Daerah = . . . ,. . . , x 100% = 32,30 %

Tahun 2015 :Kontribusi Pajak Daerah = . . . ,. . . , x 100% = 32,55%

Tahun 2016 :Kontribusi Pajak Daerah = . . . ,. . . , x 100% = 36,12

Growth Mean (Rata-rata Pertumbuhan)

GM = n − xnx0 − 1 x 100%a. Rata – rata Pertumbuhan Pajak Daerah

GM = n − xnx0 − 1 x 100%= 3 − 35.738.120.766,3429.216.494.857,47 − 1 x 100%= 1,2232 – 1 x 100%

= ( 0,106 x 100%)

= 10,6 %

Hasil Analisis di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Pajak daerah dalamkurun waktu 2014 – 2016 sebesar 10,6%.

b. Rata – rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

GM = n − xnx0 − 1 x 100%

Jurnal Murni Sadar

38Vol. 7 No. 1 April 2017

= 3 − 98.946.205.779,0590.447.498.256,76 − 1 x 100%= 1,0939 – 1 x 100%

= ( 0, 046 x 100% )

= 4,6 %Hasil Analisis di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli

Daerah dalam kurun waktu 2014 – 2016 sebesar 4,6%.PENUTUPKesimpulan1. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar untuk tahun 2014 sebesar

97,65%, tahun 2015 sebesar 92,35% dan tahun 2016 sebesar 99,39%. Rasio efektivitastahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5,03%. Penurunan rasio padakurun waktu tahun 2014 – 2015 disebabkan oleh Realisasi Pajak Daerah yang meliputiPajak Daerah, Pajak Air Tanah, PBB P2, dan BPHTB lebih kecil dari pada Target yangdiharapkan. sedangkan untuk tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,04%. Maka Rata-rata Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam kurun waktu tahun 2014 – 2016 sebesar96,46%.

2. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kota Pematangsiantar untuk Rasioefektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar berkisar dari tahun 2014 sebesar98,02% , tahun 2015 sebesar 79,11% dan tahun 2016 sebesar 86,01%. Selama tiga tahunanggaran (tahun 2014 sampai tahun 2016) rata-rata sebesar 87,77%. Dengan demikianpemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung belum efektif, karena kontribusi yangdiberikan terhadap target yang ingin dicapai kurang dari 100%.

3. Kontrbusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar padatahun 2014 sebesar 32,30%, tahun 2015 dengan nilai kontribusi sebesar 32,55% dantahun 2016 sebesar 36,12%. Persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PendapatanAsli Daerah mengalami kenaikan. Jika dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Daerah tetapmeningkat tiap tahun selama tahun 2014-2016. Penerimaan Pajak Daerah mampu memberihampir 40% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan peranan PajakDaerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar.

Saran1. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar

pajak daerah.2. Sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah, Pemerintah Kota

Pematangsiantar diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari masing-masing jenis Pajak Daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya olehPemerintah Daerah supaya persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan AsliDaerah tidak naik turun tetapi terus semakin meningkat tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKAMahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta

Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta

Mardiasmo, 2013. Perpajakan Revisi Edisi XVII, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kota Pematangsiantar :Pematangsiantar

Jurnal Murni Sadar

39Vol. 7 No. 1 April 2017

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 6 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, PemerintahKota Pematangsiantar : Pematangsiantar

Peraturan daerah Kota Pematangsiantar No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah,Pemerintah Kota Pematangsiantar : Pematangsiantar

Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo, 2009. Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba empat, Jakarta