ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA PERBANDINGAN .../Analisis... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA PERBANDINGAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA

PERBANDINGAN SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH

(Periode 1990-2009)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

HILMY FADLLAN

NIM. F0106098

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user


commit to user

ABSTRAK

ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA PERBANDINGAN SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH

(Periode 1990-2009)

HILMY FADLLAN NIM. F0106098

Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan keuangannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kota Surakarta beserta tingkat kemandiriannya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun analisisnya adalah DDF, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Matriks Potensi PAD, Rasio Aktivitas PAD, Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio Kemandirian Daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta dalam kurun waktu 1990-2009. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara rerata sebelum dan selama era otonomi daerah pertumbuhan APBD, kontribusi PAD terhadap APBD, maupun pertumbuhan PDRB mengalami penurunan. Jika dilihat dari hasil analisis kuantitatifnya, terjadi penurunan rasio PAD terhadap TPD pada era sebelum dan selama otonomi daerah dari 12,54% menjadi 7,30%. Menurut analisis rasio kemandirian, baik sebelum maupun selama otonomi daerah Kota Surakarta memiliki rasio kurang dari 50%.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Surakarta masih rendah (belum mandiri) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah Kota Surakarta lebih mengutamakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor untuk menanamkan modalnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB meningkat. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan Kota Surakarta dapat mewujudkan eksistensi kemandirian daerah khususnya dalam bidang fiskal. Kata Kunci: DDF, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Matriks Potensi PAD, Rasio Aktivitas PAD, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Daerah


commit to user

ABSTRACT

REGIONAL FINANCIAL ANALYSIS IN SURAKARTA CITY COMPARISON BEFORE AND DURING THE REGIONAL AUTONOMY

(Period 1990-2009)


One measure of the success of decentralization is to look at their financial capabilities. So based on this, this study aims to determine the ability of local finance in Surakarta city and their level of independence.

The method of analysis used in this study is descriptive and quantitative analysis methods. The analysis is DDF, Fiscal Need, Fiscal Capacity, Effort/Fiscal Position, PAD Potential Matrix, PAD activity ratio, PAD Effectiveness Ratio, and Ratio of Local Self-Reliance. The data used are secondary data from relevant government agencies regarding the Budget Revenue and Expenditure (Budget) of Surakarta in the period 1990-2009. The research was conducted by using descriptive analysis and quantitative analysis.

The results of descriptive analysis showed that the average before and during the era of regional autonomy budget growth, the contribution of PAD to the budget, as well as GDP growth declined. If seen from the results of quantitative analysis, a decline in the ratio of PAD for TPD before and during the era of regional autonomy from 12.54% to 7.30%. According to the analysis of self-sufficiency ratio, both before and during the autonomous region of Surakarta has a ratio of less than 50%.

Based on this research, in general it can be said that the financial capacity of Surakarta city is still low (not standalone) in the framework of the implementation of regional autonomy. For Local Government is expected to prefer the Surakarta effort intensification and extension of the sources of potential revenue, create attraction and a conducive environment for investors to invest so that the pace of regional economic growth and rising GDP. With these efforts are expected to realize the existence of Surakarta region's autonomy, especially in the fiscal field. Keywords: DDF, Fiscal Need, Fiscal Capacity, Effort/Fiscal Position, PAD Potential Matrix, PAD Activity Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Ratio Independence Regional


commit to user


commit to user


commit to user

MOTTO

“There is no secret to success. It’s the result of preparation, hard work, and

learning from mistakes made along the way”

(Collin Powell)

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

(Al-Faatihah: 1)

“Karena sesunggunhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Alam Nasyrah: 5)

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan

sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Alam Nasyrah: 7)

“Orang-orang yang terbaik adalah mereka yang selalu mencoba untuk terus

memperbaiki dirinya”

(Imam Gozali)


commit to user

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan

untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Karya ini kuhadiahkan untuk :

1. Ayah dan Ibuku Tercinta

2. Kakakku Tersayang

3. Sahabat dan teman-temanku.

4. Me, I, and Myself


commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan

karunia-Nya, sehingga dengan kemampuan yang ada, akhirnya penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ANALISIS KEUANGAN

DAERAH DI KOTA SURAKARTA PERBANDINGAN SEBELUM DAN

SELAMA OTONOMI DAERAH (PERIODE 1990-2009)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi

Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa

tanpa bantuan, bimbingan serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak tidak

bisa mewujudkan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si. selaku pembimbing skripsi yang dengan

sabar telah membimbing dan memberikan pengarahan sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga Allah SWT

membalasnya dan memberikan kemuliaan kepadanya.

2. Dr. Wisnu Untoro, MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

3. Drs. Supriyono, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.

4. Izza Mafruhah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi

Pembangunan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu, terima kasih atas ilmu yang diberikan dan bimbingannya.


commit to user

6. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret,

terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

7. Ayah dan Ibuku yang selalu senantiasa memberikan dorongan, nasehat,

doanya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Kakak Anisa yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan,

supaya penulisan skripsi ini cepat diselesaikan. Karena perjuangan belum

berakhir, masih ada dunia kerja yang harus aku jalani..

8. Teman-teman EP angkatan 2006, kakak angkatan 2004, 2005 serta adik

angkatan 2007, 2008, 2009 dan 2010 serta semua sahabat-sahabatku,

terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik secara

langsung maupun tidak atas bantuannya kepada penulis hingga

terselesaikannya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam

rangka kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan

sumbangan pikiran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Surakarta, Juni 2012

Penulis

HILMY FADLLAN


commit to user

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

ABSTRAK................................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.......................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... v

HALAMAN MOTTO.................................................................................. vi

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. vii

KATA PENGANTAR ................................................................................. viii

DAFTAR ISI ............................................................................................... x

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................... 1

B. Perumusan Masalah .......................................................... 14

C. Tujuan Penelitian .............................................................. 15

D. Manfaat Penelitian ........................................................... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................... 16

A. Otonomi Daerah ................................................................ 16

1. Pengertian Otonomi Daerah ..................................... 16

2. Landasan Hukum Otonomi Daerah .......................... 19

3. Maksud Dan Tujuan Otonomi Daerah .................... 21

4. Titik Berat Otonomi Daerah .................................... 25

5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ...................... 27


commit to user

B. Keuangan Daerah ............................................................. 30

1. Asas Umum Keuangan Daerah ............................... 30

2. Manajemen Keuangan Daerah ................................ 32

3. Keuangan Daerah di Era Transisi ............................ 34

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ............. 36

5. Sumber-Sumber Keuangan Daerah .......................... 43

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..................... 44

b. Dana Perimbangan Pinjaman Daerah ............. 45

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah ..................... 46

6. Kebijakan Anggaran Daerah .................................... 46

7. Indikator Kinerja Keuangan Daerah ........................ 48

C. Penelitian Terdahulu .......................................................... 50

D. Kerangka Pemikiran .......................................................... 53

E. Hipotesis ............................................................................ 54

BAB III METODE PENELITIAN ....................................................... 55

A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................. 55

B. Jenis dan Sumber Data ...................................................... 55

C. Definisi Operasional Variabel ........................................... 56

D. Teknik dan Model Analisis Data ...................................... 58

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ............................ 63

A. Deskripsi Wilayah Kota Surakarta .................................... 64

1. Keadaan Geografis ..................................................... 64

a. Letak Kota Surakarta ........................................ 64

b. Luas Wilayah .................................................... 64

c. Kondisi Sumber Daya Alam ............................. 65

2. Penduduk dan Tenaga Kerja ....................................... 66

a. Pendudukan ....................................................... 66

b. Ketenagakerjaan ................................................ 67


commit to user

3. Kondisi Sosial Ekonomi ............................................. 68

a. Kondisi Sosial Masyarakat................................ 68

1) Bidang Pendidikan ..................................... 68

2) Kesehatan Penduduk .................................. 69

b. Kondisi Perekonomian Daerah ......................... 70

1) Keuangan Daerah ....................................... 70

2) Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)................. 70

B. Hasil Analisis dan Pembahasan ......................................... 72

1. Analisis Deskripsi ....................................................... 72

a. Pertumbuhan PAD............................................... 72

b. Kontribusi PAD terhadap APBD ........................ 74

c. Proporsi Pengeluaran Daerah Terhadap APBD .. 76

2. Analisis Kuantitatif ..................................................... 77

a. Derajat Desentralisasi Fiskal ............................... 77

b. Kebutuhan Fiskal................................................. 80

c. Kapasitas Fiskal................................................... 82

d. Upaya Fiskal ........................................................ 85

e. Matrik Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .. 87

f. Rasio Aktivitas (Keserasian) ............................... 89

g. Efektivitas PAD................................................... 92

h. Kemandirian Keuangan Daerah dan

Pola Hubungannya .............................................. 94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................... 97

A. Kesimpulan ..................................................................... 97

B. Saran................................................................................ 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) Menurut

Lapangan Usaha, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan

Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta Tahun 2005-2007.. 10

Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2005-2007 ............. 12

Tabel 1.3 Data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah

Kota Surakarta Tahun 2005-2007 ............................................. 13

Tabel 2.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .. 43

Tabel 3.1 Matrik Potensi Jenis Pajak atau Retribusi................................. 60

Tabel 3.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah ................... 62

Tabel 4.1 Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Harga Konstan

Dan Berlaku Tahun 2001-2009................................................. 71

Tabel 4.2 Pertumbuhan APBD Kota Surakarta Tahun 1990-2009 ........... 73

Tabel 4.3 Kontribusi PAD Terhadap APBD Kota Surakarta ................... 74

Tabel 4.4 Proporsi Pengeluaran Daerah Terhadap APBD


Tabel 4.5 Ukuran Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)


Tabel 4.6 Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)


Tabel 4.7 Rata-Rata Kebutuhan Fiskal (KF) Kota Surakarta

Tahun 1990-2009 ...................................................................... 81

Tabel 4.8 Rata-Rata Kapasitas Fiskal Propinsi Jateng dan Kota

Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1990-2009 .......... 83

Tabel 4.9 Tabel PAD dan PDRB Kota Surakarta Tahun 1990-2009 ....... 85

Tabel 4.10 Hasil Penghitungan Pendapatan Asli Daerah



commit to user

Tabel 4.11 Hasil Penghitungan Model Matrik Potensi dari

Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 1990-2009................. 88

Tabel 4.12 Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap

Total APBD Kota Surakarta Tahun 1990-2009........................ 90

Tabel 4.13 Rata-Rata Efektivitas PAD Sebelum Otonomi Daerah dan

Selama Otonomi Daerah ........................................................... 92

Tabel 4.14 Pola Hubungan dan Kemandirian Keuangan Daerah



commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .............................................................. 53


commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

- Tabel Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Surakarta

Lampiran 2

- Tabel Rata-rata Kebutuhan Fiskal Standar Se-Jawa Tengah dan

Kota Surakarta

Lampiran 3

- Tabel Rata-rata Kapasitas Fiskal Standar Se-Jawa Tengah dan

Kota Surakarta

Lampiran 4

- Tabel Pertumbuhan PAD dan PDRB Kota Surakarta

Lampiran 5

- Tabel Hasil Matriks Potensi dari Pajak Daerah Kota Surakarta

Lampiran 6

- Tabel Matriks Potensi dari Pos Retribusi Kota Surakarta

Lampiran 7

- Tabel Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap

Total APBD Kota Surakarta

Lampiran 8

- Tabel Rata-Rata Efektifitas PAD Kota Surakarta

Lampiran 9

- Pola Hubungan dan Rata-rata Tingkat Kemandirian Kota Surakarta


commit to user

ABSTRAK

ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA PERBANDINGAN SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH

(Periode 1990-2009)


Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan keuangannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kota Surakarta beserta tingkat kemandiriannya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun analisisnya adalah DDF, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Matriks Potensi PAD, Rasio Aktivitas PAD, Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio Kemandirian Daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta dalam kurun waktu 1990-2009. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara rerata sebelum dan selama era otonomi daerah pertumbuhan APBD, kontribusi PAD terhadap APBD, maupun pertumbuhan PDRB mengalami penurunan. Jika dilihat dari hasil analisis kuantitatifnya, terjadi penurunan rasio PAD terhadap TPD pada era sebelum dan selama otonomi daerah dari 12,54% menjadi 7,30%. Menurut analisis rasio kemandirian, baik sebelum maupun selama otonomi daerah Kota Surakarta memiliki rasio kurang dari 50%.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Surakarta masih rendah (belum mandiri) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah Kota Surakarta lebih mengutamakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor untuk menanamkan modalnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB meningkat. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan Kota Surakarta dapat mewujudkan eksistensi kemandirian daerah khususnya dalam bidang fiskal. Kata Kunci: DDF, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Matriks Potensi PAD, Rasio Aktivitas PAD, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Daerah


commit to user

ABSTRACT

REGIONAL FINANCIAL ANALYSIS IN SURAKARTA CITY COMPARISON BEFORE AND DURING THE REGIONAL AUTONOMY

(Period 1990-2009)


One measure of the success of decentralization is to look at their financial capabilities. So based on this, this study aims to determine the ability of local finance in Surakarta city and their level of independence.

The method of analysis used in this study is descriptive and quantitative analysis methods. The analysis is DDF, Fiscal Need, Fiscal Capacity, Effort/Fiscal Position, PAD Potential Matrix, PAD activity ratio, PAD Effectiveness Ratio, and Ratio of Local Self-Reliance. The data used are secondary data from relevant government agencies regarding the Budget Revenue and Expenditure (Budget) of Surakarta in the period 1990-2009. The research was conducted by using descriptive analysis and quantitative analysis.

The results of descriptive analysis showed that the average before and during the era of regional autonomy budget growth, the contribution of PAD to the budget, as well as GDP growth declined. If seen from the results of quantitative analysis, a decline in the ratio of PAD for TPD before and during the era of regional autonomy from 12.54% to 7.30%. According to the analysis of self-sufficiency ratio, both before and during the autonomous region of Surakarta has a ratio of less than 50%.

Based on this research, in general it can be said that the financial capacity of Surakarta city is still low (not standalone) in the framework of the implementation of regional autonomy. For Local Government is expected to prefer the Surakarta effort intensification and extension of the sources of potential revenue, create attraction and a conducive environment for investors to invest so that the pace of regional economic growth and rising GDP. With these efforts are expected to realize the existence of Surakarta region's autonomy, especially in the fiscal field. Keywords: DDF, Fiscal Need, Fiscal Capacity, Effort/Fiscal Position, PAD Potential Matrix, PAD Activity Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Ratio Independence Regional


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah Otonom akan banyak tergantung pada

kemampuan daerah dalam mengumpulkan dan mengelola keuangan daerah

dan strategi pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi anggota

masyarakat setempat. Dari titik pandang ekonomi makro, melalui

pelaksanaan otonomi daerah-daerah diharapkan akan dapat

mengalokasikan secara mudah dana pembangunan daerahnya didasarkan

pada karakteristik dan potensi dari masing-masing daerah, sehingga

dicapai hasil maksimal. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi

daerah, peranan sektor swasta sangat penting mengingat ketergantungan

yang besar dari pengelolaan pembangunan terhadap pembangunan

ekonomi daerah tersebut. Dalam hal ini, peranan sektor swasta diperlukan

dan memainkan peranan penting dalam memberikan dorongan bagi

pertumbuhan ekonomi daerah.

Di Era Reformasi, untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang

mandiri maka Pemerintah Pusat mengambil kebijakan Desentralisasi atau

yang biasa dikenal dengan Otonomi Daerah. Untuk mendukung legalitas

kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah menetapkan 2 (dua) Undang-

Undang, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU

No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Daerah. Momentum Reformasi adalah saat yang tepat bagi realisasi


commit to user

Otonomi Daerah, dan merupakan kesempatan menentukan pilihan yang

tepat mengenai bentuk Pemerintahan di daerah serta mengupayakan

pengembangan potensi sumber daya daerah agar dapat terangkat dalam

Era Globalisasi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Misi

Otonomi Daerah dijabarkan dalam Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun

1999 dan UU No. 25 Tahun 1999:

“Misi utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya

pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan

dari Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber

daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan

dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat

desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat

dominan dalam mewarnai proses pengelolaan Keuangan Daerah

pada khususnya.”

Dari kedua Undang-Undang tersebut diatur tentang titik berat

Otonomi Daerah yaitu terletak pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan

Daerah Kota, dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah dan Kota

yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat. Sehingga

diharapkan aspirasi masyarakat di daerah dan kota yang lebih langsung


commit to user

berhubungan dengan masyarakat. Sehingga diharapkan aspirasi

masyarakat di daerah atau kota dapat tersampaikan dan terpenuhi.

Penyerahan urusan-urusan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau

Kota dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan

kemampuan Daerah atau Kota yang bersangkutan. Dengan demikian, isi

otonomi itu berbeda antara daerah/kota yang satu dengan lainnya.

Otonomi nyata merupakan keluasan daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan Pemerintah dibidang tertentu yang hidup

dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggungjawab

maksudnya ialah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai

konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud

tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai

tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan

demokrasi keadilan dan pemerataan. Serta pemeliharaan hubungan yang

serasi antara Pusat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2002) kebijakan pemberian Otonomi Daerah

dan desentralisasi merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat dalam

mengatasi permasalahan lokal bangsa Indonesia yang berupa kemiskinan,

pemerataan distribusi pendapatan yang tidak merata dan masalah

peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Selain hal itu,

otonomi daerah dan desentralisasi juga ditujukan dalam menyongsong Era

Globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.


commit to user

Dengan ditetapkan kedua Undang-Undang di atas, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk lebih produktif dan kreatif dalam

membangun daerahnya masing-masing. Selain itu, Otonomi Daerah

merupakan sebuah peluang dan tantangan baru bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk membangun daerahnya secara optimal setelah

peran pemerintah pusat mulai berkurang. Masyarakat diharapkan juga

lebih aspiratif dalam memberikan kontibusinya dalam pembangunan di

daerah masing-masing.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, tujuan dari Otonomi Daerah

diarahkan untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara

optimal dan terpadu. Sedangkan menurut UU No. 25 Tahun 1999,

Penyelenggaraan pemerintah oleh Daerah diharapkan mampu untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah dan

pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu pertimbangan yang ada dalam UU No. 22 Tahun 1999

yang menyangkut masalah penyelenggaraan Otonomi Daerah, yaitu

perlunya penekanan pada pelakasanaan prinsip-prinsip demokrasi, serta

penggalian potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999, Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Daerah adalah suatu Sistem Pembiayaan

Pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan yang mencangkup

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah secara

proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan


commit to user

potensi, kondisi dan transparan dengan kewajiban dan pembagian

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut

termasuk pengelolaan dan pengawasaan keuangannya.

Sebagaimana penjelasan dalam kedua Undang-Undang di atas

maka pelaksanaan Otonomi Daerah ditandai dengan adanya desentralisasi

kewenangan (power sharing) dan desentralisasi keuangan (fiscal

decentralization) yang pelaksanaan secara penuh sejak 1 Januari 2001.

Pelaksanaan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab kepada

Pemerintah Daerah secara proporsional yang dilengkapi dengan berbagai

petunjuk mengenai peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya

nasional, serta aspek perimbangan antara Pusat dan Daerah.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan

Otonomi Daerah, kedua Undang-Undang tersebut disempurnakan dan

diganti dengan Undang-Undang yang baru, yaitu UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah akan dapat berhasil

jika memperhatikan 5 (lima) kondisi strategis berikut: (i) Self Regulatoring

Power, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan Otonomi Daerah

demi kepentingan masyarakat di daerahnya; (ii) Self Modifying Power,

berupa kemampuan menyesuaian terhadap peraturan yang telah ditetapkan

secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk terobosan inovatif

kearah kemajuan dalam menyikapi potensi Daerah; (iii) Creating Local


commit to user

Political Support, dalam arti penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik dari Kepala Daerah

Eksekutif maupun DPRD Sebagai Pemegang kekuasaan legislatif; (iv)

Managing Financial Resource, dalam arti mampu mengembangkan

kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dari

keuangan guna pembiayaan aktifitas Pemerintahan pembangunan dan

pelayanan masyarakat; serta (v) Developing Brain Power, dalam arti

membangun Sumber Daya Manusia yang handal dan selalu bertumpu pada

kapabilitas penyelesaian masalah (Rasyid dan Paragoan dalam Mulyanto,

2003:3)

Menurut Kaho dalam Mulyanto (2003:2), untuk menentukan

keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di

Indonesia. Setidaknya ada 4 (empat) faktor yang harus dipenuhi, yaitu: (i)

faktor manusia sebagai subjek penggerak dalam penyelenggaraan Otonomi

Daerah, (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi

terselenggaranya aktivitas Pemerintah Daerah, (iii) faktor peralatan yang

merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas

Pemerintahan Daerah, serta (iv) faktor organisasi dan manajemen yang

merupakan sarana untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah secara

baik.


commit to user

Menurut Mardiasmo (2002), dalam upaya pemberdayaan

Pemerintahan Daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan

dalam pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan

publik/masyarakat.

2. Misi prngelolaan Keuangan Daerah harus jelas.

3. Desentralisasi Pengelolaan Keuangan dn kejelasan peran instansi yang

terkait dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan

pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar,

transparansi dan akuntabilitas.

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan pihak-pihak yang terkait.

6. Ketentuan-Ketentuan yang diperlukan seperti bentuk dan struktur

anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi-tahunan.

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih

professional.

8. Prinsip akuntansi Pemerintah Daerah, laporan keuangan, peran DPRD,

dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating

kinerja anggaran dan transparansi anggaran kepada publik.

9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan,

peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan

profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah.

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah.


commit to user

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang

ideal adalah apabila setiap tingkat Pemerintah dapat independen di bidang

keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-

masing. Adapun kewenangan yang dimiliki Daerah Otonom, antara lain

(Mulyanto, 2003):

a. Kewenangan dalam mengelola sumber daya nasional yang tersedia di

wilayahnya dan bertangguangjawab untuk memelihara kelestarian

lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan di wilayah laut, meliputi: (i) Eksplorasi; (ii) Pengaturan

kepentingan administratif; (iii) Pengaturan tata ruang; (iv) Penegakan

hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang

dilimpahkan keamanan dan Kedaulatan Negara. Kewenangan Daerah

Kabupaten dan Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas

laut daerah propinsi.

c. Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

dan Kota, sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 22 Tahun 1999,

meliputi 10 (sepuluh) bidang yaitu: Pekerjaan umum, kesehatan,

pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan,

koperasi dan tenaga kerja.


commit to user

Dalam pengaplikasian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka

sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa

Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya dilaksanakan secara tertib taat

pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif,

transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan atas

keadilan dan kepatutan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola

keuangan akan dituangkan dalam APBD yang secara langsung ataupun

tidak langsung akan mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan

Pelayanan Sosial Masyarakat.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berada di Propinsi

Jawa Tengah, dimana dalam pembangunannya merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, namun disesuaikan dengan

potensi dan permasalahan pembangunan di daerahnya. Kota Surakarta

merupakan bagian dari kawasan ekonomi Subosukawonosraten (Surakarta,

Boyolali, Sukoharjo, Karangayar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) memiliki

kondisi geografis yang cukup strategis untuk menjalankan Pembangunan

Ekonomi serta meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.


commit to user

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga

Berlaku Kota Surakarta Tahun 2005-2007

Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rp.)

2005 2006 2007 (1) (2) (3) (4)

1. Pertanian 3.502,98 3.760,34 4.259,39 2. Pertambangan dan

Penggalian 2.227,96 2.304,36 2.525,78

3. Industri Pengelolaan 1.475.697,87 1.554.314,71 1.681.790,25 4. Listrik, Gas dan Air 144.699,63 166.228,03 186.120,50 5. Bangunan 720.012,60 809.243,40 924.664,68 6. Perdagangan 1.330.461,23 1.507.159,41 1.711.786,42 7. Pengangkutan &

Komunikasi 643.368,20 729.036,31 802.106,24

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

638.280,54 697.231,13 763.887,99

9. Jasa-Jasa 627.525,83 720.834,86 831.953,32 PDRB 5.585.776,84 6.190.112,55 6.909.094,57 Pendapatan Perkapita 10.451.467 11.350.818 12.281.416 Pertumbuhan Ekonomi 5,15 5,43 5,82 Sumber: BPS Kota Surakarta

Berdasarkan data dari BPS Kota Surakarta (Surakarta Dalam

Angka) dalam distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut

Lapangan Usaha, Income Perkapita dan pertumbuhan ekonomi atas dasar

harga berlaku menunjukkan bahwa Kota Surakarta mempunyai sektor

unggulan pada sektor Perdagangan yaitu sebesar Rp. 1.711.786.420.000

Atau sebesar 24,78% dari jumlah PDRB sebesar Rp. 6.909.094.570.000

Pada tahun 2007.


commit to user

Tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa di Kota Surakarta

lapangan usaha yang bergerak pada bidang Perdagangan merupakan sektor

yang sumber pendapatan terbesar di Kota Surakarta pada tahun 2007.

Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor terkecil

penerimaannya, sesuai dengan kondisi Kota Surakarta yang tidak kaya

sumber daya alamnya.

Pendapatan perkapita penduduk Kota Surakarta pada tahun 2007

sebesar Rp. 12.281.416 Dalam setahun dan ada kenaikan dibandingkan

dengan tahun 2006 sebesar Rp. 11.350.818 Sehingga hal tersebut

mengakibatkan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun

sebelumnya yaitu sebesar 5,43% pada tahun 2006 dan naik menjadi 5,82%

pada tahun 2007.


commit to user

Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Tahun 2005-2007 (Jutaan Rp.) Uraian Penerimaan

Daerah Tahun

2005 2006 2007 (1) (2) (3) (4)

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

- - -

2. PAD 13.519.167 14.065.493 15.655.512 a. Pajak Daerah 8.290.892 8.335.898 9.414.041 b. Retribusi Daerah 3.036.198 3.173.891 3.335.923 c. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan

152.894 239.478 368.356

d. Lain-lain PAD yang sah

2.039.183 2.296.226 2.537.192

3. Dana Perimbangan 322.276.570 472.232.958 588.863.966 a. BHPBP 34.487.396 38.242.492 87.541.331 b. DAU 254.104.174 393.424.466 427.582.635 c. DAK 12.820.000 15.986.000 31.960.000 d. Dana Lokasi dari

Propinsi 20.865.000 24.580.000 41.780.000

4. Penerimaan Lainnya yang Sah

28.875.210 33.842.410 55.981.150

Jumlah 364.670.947 520.120.861 660.500.628 Sumber: Dipenda Kota Surakarta (beberapa tahun) Realisasi pendapatan daerah Kota Surakarta

Dapat dilihat pada tabel di atas, minimal tiga tahun terakhir dari

penelitian bahwa jumlah realisasi penerimaan Kota Surakarta selalu

meningkat pada tahun 2005 jumlah realisasi penerimaan Kota Surakarta

sebesar Rp.364.670.947.000.000 meningkat menjadi

Rp.520.120.861.000.000 pada tahun 2006 dan Rp.660.500.628.000.000

pada tahun 2007.


commit to user

Tabel 1.3 Data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Tahun 2005-2007 (Jutaan Rp.) Uraian Pengeluaran

Daerah Tahun

2005 2006 2007 (1) (2) (3) (4)

A. Belanja Rutin 258.736.519 439.311.172 499.186.466 B. Belanja Pembangunan 95.901.878 73.617.054 157.061.226 Jumlah 354.638.398 512.928.227 656.247.692

Sumber: Dipenda dan BPS Kota Surakarta, (beberapa tahun) perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surakarta.

Jumlah realisasi pengeluaran Kota Surakarta seperti yang

ditunjukkan pada tabel 1.3 dari tahun 2005-2007 mengalami peningkatan

yaitu mulai tahun 2005 realisasi pengeluarannya sebesar

Rp.354.638.398.000.000 menjadi Rp.512.928.227.000.000 di tahun 2006

dan kembali meningkat sebesar Rp.656.247.692.000.000 di tahun 2007.

Walaupun berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi pengeluaran

yang meningkat, Pemerintah Daerah Kota Surakarta masih mempunyai

beban untuk melakukan peningkatan penggalian potensi terhadap PAD

dikarenakan dalam kajian ini hanya menampilkan realisasi penerimaan dan

pengeluaran selama tiga tahun terakhir dari penelitian serta semakin besar

dana yang dibutuhkan oleh daerah untuk kegiatan pembangunan terbukti

dengan semakin bertambahnya realisasi pengeluaran dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penelitian ini dilakukan dengan

mengambil judul “ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI KOTA

SURAKARTA PERBANDINGAN SEBELUM DAN SELAMA

OTONOMI DAERAH (Periode 1990-2009).”


commit to user

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perubahan yang mendasar mengenai keuangan daerah

di Kota Surakarta pada era sebelum otonomi daerah dam pada era

otonomi daerah berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF),

Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya dan Posisi Fiskal,

Potensi Keuangan, Rasio Aktivitas, dan Efektivitas PAD?

2. Bagaimana upaya pemerintah agar keuangan daerah tetap menjadi

tumpuan bagi jalannya pemerintahan yang diukur dengan Rasio

Kemandirian dan Pola Hubungannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan perumusan

masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tingkat perubahan yang

mendasar tentang Keuangan Daerah di Kota Surakarta selama

diberlakukan Otonomi Daerah berdasarkan Derajat Desentralisasi

Fiskal (DDF), Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya Fiskal,

Matriks Potensi PAD, Rasio Aktivitas (Keserasian), dan Efisiensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Untuk mengetahui dan menganalisa keuangan daerah agar menjadi

tumpuan bagi jalannya pemerintahan yang diukur melalui Rasio

Kemandirian dan Pola Hubungannya.


commit to user

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk melatih menganalisa, mempelajari dan menerapkan serta

membuat perbandingan antara ilmu yang diperoleh dengan praktek

secara langsung.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukkan dan

pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daeah (PAD) dari berbagai sektor yang

mempunyai potensi dalam rangka menunjang kelancaran

pembangunan daerah dan kesejahteraan seluruh warga

masyarakatnya dan/dengan tujuan akhir untuk mencapai

kemandirian Keuangan Daerah tanpa harus bergantung dengan

Pemerintah Pusat.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai tambahan wawasan atau literature mengenai sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan tambahan

perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah dan bahan

informasi.


commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Di dalam Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi,

dikenal adanya struktur pemerintah pusat (central government) sarta

daerah-daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Hal ini

dapat diartikan bahwa daerah-daerah tersebut mempunyai hak,

kewajiban, wewenang dan bertanggungjawab untuk mengatur rumah

tangga sendiri yang disebut juga dengan otonomi.

Sehubungan hal tersebut, Sjaffrudin (1988) mangatakan bahwa

“istilah otonomi” mempunyai makna kebebasan atas kemandirian

(Zelfstandheid) tetapi bukan kemerdekaan (Onafhankelijkheid).

Kebebasan yang terbatas atas kemandirian itu adalag wujud pemberian

yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai


commit to user

dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Daerah Otonom

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan wewenang yang

lebih nyata dan luas serta bertanggungjawab kepada pemerintah

daerah. Dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini

dapat menciptakan Local Accountability yaitu meningkatnya

kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak

masyarakat terutama pada penyediaan barang publik (Smith dalam

Halim, 2001:176).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

1999, memaknai Otonomi Daerah sebagai pemberian kewenangan

yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara

proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta

perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Di dalam Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 ini memberikan kewenangan otonomi kepada

daerah Kabupaten dan daerah Kota didasarkan atas desentralisasi

dalam otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.


commit to user

Prinsip otonomi nyata dapat diartikan sebagai kekuasaan daerah

untuk menangani urusan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan

tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan

berpotensi dan kekhasan daerah. Oleh sebab itu, isi dan jenis otonomi

untuk setiap Daerah tidak selalu sama dengan Daerah lainnya. Maksud

otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam

penyelenggaraannnya harus benar-benar sesuai dengan tujuan dan

maksud pemberian otonomi, pada dasarnya untuk memberdayakan

daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan

bagian utama termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang

merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Otonomi Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang

hendak dicapai maka pemerintah wajib melakukan pembinaan yang

berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan,

perencanaan dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar

arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu wajib memberikan fasilitas

berupa pemberian peluang kemudahan, bantuang dan dorongan kepada

daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara

efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


commit to user

2. Landasan Hukum Otonomi Daerah

Otonomi Daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan

pemerintahan yang berdasarkan atas dasar Desentralisasi yang

diwujudkan dengan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab

dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah

diatur dalam kerangka landasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945

antara lain: (i) pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: “Negara Indonesia

adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”, (ii) pasal 18 yang

menyatakan “Pemerintah Daerah dibentuk atas dasar pembagian

daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan

ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

dan hak-hak, asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Dari sisi sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah, telah dihadirkan berbagai aturan perundangan yang mengatur

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain pada tahun 1920-

an ada upaya mengambil langkah Desentralisasi untuk membentuk

lembaga-lembaga perwakilan di beberapa propinsi, kabupaten dan kota

tertentu (Legge, 1961:6). Tujuan utamanya adalah sama agar

memperlancar administrasi dan membuka peluang bagi daerah untuk

mengemukakan kenginannya.


commit to user

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah pertama kali dibuat

pada tahun 1948, yang meletakkan sendi pola pemerintahan yang

sekarang ini dengan meletakkan sebagian besar berdasarkan pada

pembagian wilayah administrasi Belanda dan banyak menggunakan

pendekatan terpusat. Karena tuntutan dari daerah sangat kuat

khususnya pulau diluar pulau jawa untuk memisahkan diri, maka UU

diubah kembali pada tahun 1957 No. 32 yang memberikan kadar

otonomi yang lebih besar pada daerah (Legge, 1961:53), namun UU

ini tidak berlangsung lama karena Presiden Soekarno memperkenalkan

“Demokrasi Terpimpin” tahun 1959.

Pemerintah orde lama dalam menghadapi masalah-masalah

daerah dan pemerintah daerah cenderung menanti krisis dan sering

mengubah UU. Setelah berdirinya orde baru tahun 1966 membuka

peluang untuk memulai awal yang baru dan membuka masa hubungan

yang relatif stabil antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang

baru yang mengatur tentang pemerintah daerah disahkan pada tahun

1974 No. 5, yang merupakan langkah penting dalam usaha

membentuk sistem yang jelas dan menyeluruh mengenai hubungan

pusat dan daerah dan mengenai Pemerintah Daerah (MacAndrews,

1986:13). Dengan lebih menekankan pada pengertian “Otonomi

Daerah yang nyata dan bertanggungjawab” dan meletakkan dalam

hubungan dengan penyediaan jasa masyarakat dengan tegas pada

pemerintah daerah tingkat dua.


commit to user

Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui

Kebijakan Otonomi Daerah dan perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang yaitu UU No. 32

Tahun 2004 pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 pengganti dari UU No. 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pengalaman dalam melaksanakan berbagai aturan perundangan

tersebut telah menunjukan berbagai masalah yang mempunyai dampak

tersendiri, baik terhadap keutuhan Negara, stabilitas politik, serasian

hubungan pusat dan daerah, maupun implikasi lain terhadap

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian masalah

yang ditimbulkan tidak sampai mengancam persatuan dan kesatuan

bangsa.

3. Maksud Dan Tujuan Otonomi Daerah

Menurut pengalaman dalam pelaksanan bidang-bidang tugas

tertentu sistem Sentralistik tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan-

tindakan Pemerintah Pusat dengan keadaan di daerah-daerah. Maka

untuk mengatasi hal ini, pemerintah kita menganut sistem

Desentralisasi atau Otonomi Daerah. Hal ini disebabkan wilayah kita

terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki sifat-sifat

khusus terdiri yang dipengaruhi oleh faktor geografis (keadaan alam,

iklim, flora-fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi dan bahasa),

tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Dengan sistem Desetralisasi


commit to user

diberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan

pemerintah sesuai dengan keadaan khusus di daerah kekuasaan

masing-masing, dengan catatan tetap tidak boleh menyimpang dari

garis-garis politik dan jiwa dari pada instruksi dari Pemerintah Pusat.

Jadi pada dasarnya maksudnya dan tujuan diadakannya pemerintahan

di daerah adakah untuk mencapai efektivitas pemerintahan.

Tujuan dari pemberian Otonomi Daerah sebagaimana dijelaskan

dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman

daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar pencapaian tujuan di atas, prinsip-prinsip yang

dijadikan pedoman dalam pemberian Otonomi Daerah adalah sebagai

berikut (Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004): Prinsip Otonomi Daerah

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.


commit to user

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip

otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata

adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah

daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban

yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan

demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama

dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang

bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya

harus benar-benar sejalan dengan tujuan dann maksud pemberian

otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari

tujuan nasional.

Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh

pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan industri,

kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan,

kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku

ketentuan peraturan Pemerintah Daerah Otonom:

a) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan

dan fungsi Badan Legislatif Daerah baik fungsi legislasi, fungsi

pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;


commit to user

b) Pelaksanaan Asas Dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi

dalam kedudukannya sebagai wilayah Administrasi untuk

melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahka

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

c) Pelaksanaan atas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari

pemerintah kepada Daerah, tetapi juga pemerintah dan Daerah

kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, tetapi juga dari

pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan

pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Tujuan utama penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk

meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajuan

perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama

pelaksanakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, yaitu

(Mardiasmo, 2002:59):

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas palayanan public dan

kesehteraan masyarakat;

b) Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya

daerah;

c) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik)

untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.


commit to user

Otonomi Daerah dengan menggunakan Atas Desentralisasi dan

membawa berbagai kebaikan bagi Negara kita, antara lain (Kaho,

1988:13):

a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan;

b) Dalam menghadapi masalah yang mendesak, perlu membutuhan

tindakan yang cepat daerah tidak perlu menunggu lagi intruksi dari

pusat;

c) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setia

keputusan dapat segera dilaksanakan;

d) Dalam sistem Desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan

pengkhususan bagi kepentingan tertentu;

e) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah

pusat.

4. Titik Berat Otonomi Daerah

Mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999, berikut perubahan UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

titik berat pelaksanakan Otonomi Daerah diletakkan pada daerah

kabupaten, sedangkan penjelasannya dikatakan bahwa dalam rangka

meningkatan pelayanan kepada masyarakat maka titik berat

pelaksanakan Otonomi Daerah diletakkan pada daerah kabupaten

dengan memandang pentingnya daerah kabupaten yang secara

langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih

dapat mengetahui serta memahami aspirasi masyarakat.


commit to user

Beberapa pertimbangan yang mendasari penetapan daerah

kabupaten dan daerah kota sebagai titik berat pelaksanakan Otonomi

Daerah adalah (Kuncoro, 1995:4):

a) Dari dimensi politik, daerah kabupaten dan daerah kota kurang

mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko separatisme dan

peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federasi secara relatif

bisa minim;

b) Dari dimensi administratif penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;

c) Daerah Kabupaten dan Kota merupakan ujung tombak dalam

pelaksanaan pembangunan sehingga Daerah Kabupaten dan

Daerah Kota yang lebih mengetahui potensi rakyat di daerahnya.

Penyelenggarakan Otonomi Daerah dengan menitikberatkan pada

Daerah Kabupaten/Kota adalah merupakan suatu kebijakan yang harus

didukung, artinya Daerah Kabupaten/Kota akan menjadi basis

penyelenggaraan Otonomi Daerah. Namun hal lain yang perlu

diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang menitikberatkan

pada Daerah Kabupaten/Kota adalah apakah kebijakan ini sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah.


commit to user

5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

Daerah. Bahwa penyelenggaran Desentalisasi masyarakatkan

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan dengan daerah

otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada

pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan

tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai

urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan

pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya

kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan, antara

lain: Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Moneter, Yustisi

dan Agama. Dan bagian urusan tertentu pemerintahan lainnya yang

berskala nasional tidak diserahkan kepada daerah.

Disamping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat

coucerrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam

bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan coucerrent secara

proporsional antara Pemerintahan, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten

dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: Eksternalitas,

Akuntabilitas dan Efisiensi dengan pertimbangan keserasian hubungan

pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.


commit to user

Kriteria Eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan

pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang

ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Apabila dampaknya lokal maka menjadi kewenangan Kabupaten/Kota,

jika dampak dari urusan bersifat regional menjadi kewenangan

Propinsi dan apabila lingkup nasional menjadi kewenangan

Pemerintah.

Kriteria Akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian

urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat

pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat

pemerintahan yang langsung/dekat dengan dampak akibat dari urusan

yang ditangani tersebut.

Kriteria Efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan

pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya

(personil, dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketetapan, kepastian

dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaran bagian

urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penangannya

dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna untuk

dilaksanakan oleh Daerah Propinsi dan atau Daerah Kabupaten/Kota

dibandingkan apabila ditangani oleh pemerintah maka urusan tersebut

diserahkan kepada Daerah Propinsi dan atau Daerah Kabupaten/Kota,

begitu juga sebaliknya.


commit to user

Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan yaitu

pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat

pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan

(interkoneksi), saling tergantung (inter-pendensi) dan saling

mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan

cakupan manfaatnya. Namun dari semua pembagian urusan

pemerintahan tersebut, Pemerintah tetap melakukan verifikasi terlebih

sebelum memberikan pengaturan atas bagian urusan-urusan yang akan

dilaksanakan oleh daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah ada dua urusan yaitu

urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib ialah suatu urusan

pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti

pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal,

prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan yang bersifat pilihan

berkaitan erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan

Daerah atas Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa

dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan

pemerintah dibidang tertentu.


commit to user

B. Keuangan Daerah

1. Asas Umum Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD

pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah

daerah. Dalam PP No. 105/2000, dikemukakan asas umum

pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi:

a. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan

bertanggungjawab;

b. Semua penerimaan daerah dan pengeluarkan daerah dicatat dalam

APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD;

c. Daerah dapat membentuk dana cadangan;

d. Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, selain

sumber pembiayaan yang telah ditetapkan, seperti kerjasama

dengan pihak lain;

e. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Perda

(peraturan daerah);

f. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara

umum kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan

APBD. Di samping itu, daerah dituntut lebih terampil dalam proses

penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan


commit to user

pendekatan kinerja. Anggaran dengan kinerja merupakan suatu sistem

anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau

output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan

(penjelasan PP No. 105/2000). Hal ini juga berarti bahwa hasil yang

dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Di

samping itu, setiap penganggaran dalam pos pengeluaran dalam APBD

harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam

jumlah yang cukup.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, dalam penyusunannya

paling tidak harus memuat 3 (tiga) hal yaitu (BAB III, Bagian kedua,

Pasal 20 ayat 1, PP No. 105/2000): (i) Sasaran yang diharapkan

menurut fungsi belanja; (ii) Standar pelayanan yang diharapkan dan

pemikiran biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; (iii)

Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi

umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal

pembangunan. Selanjutnya dalam (BAB III, bagian kedua, pasal 20

ayat 2, PP No. 105/2000) disebutkan bahwa untuk mengukur kinerja

Pemerintah Daerah, dikembangkan: (i) Standar analisa belanja, yaitu

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu

kegiatan; (ii) Tolak ukur kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang

dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah; dan (iii) Standar

biaya, yaitu harga saham satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-

masing daerah.


commit to user

2. Manajemen Keuangan Daerah

Tuntutan globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional

menekankan pada pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan

bertanggungjawab. Oleh karena itu, guna mendukung pelaksanaan

otonomi daerah yang didambakan tersebut maka diperlukan anggaran

baru yang berkaitan dengan manajemen Keuangan Daerah yang

sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan yang dibagi menjadi

manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Perubahan paradigma anggaran daerah diharapkan dapat

menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan

kepentingan masyarakat daerah setempat. Pengelolaan keuangan

daerah secara ekonomis, transparan, efisien dan efektif tersebut dapat

dipenuhi dengan kriteria sebagai berikut (Mardiasmo, 2002:166):

a. Anggaran Daerah bertumpu pada kepentingan publik

b. Anggaran Daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang

rendah (work better and cost less)

c. Anggaran Daerah mampu memberikan transparansi dan

akuntabilitas secara nasional untuk keseluruhan siklus anggaran

d. Anggaran Daerah dikelola dengan pendekatan kinerja

(performance orientied) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun

pendapatan

e. Anggaran Daerah mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di

setiap organisasi yang terkait


commit to user

f. Anggaran Daerah dapat memberikan keleluasaan bagi para

pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya

dengan memperhatikan prinsip value for money.

Setiap bentuk organisasi, sektor swasta ataupun sektor publik

untuk mencapai visi dan misinya akan melakukan penganggaran dan

manajemen keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsip pokok tertentu, antara lain adalah (World Bank dalam

Mardiasmo, 2002:106-107):

a. Anggaran Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah dilaksanakan

secara komprehensif dan disiplin;

b. Pengangguran Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah

dilakukan dengan prinsip Fleksibilitas;

c. Penganggaran Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah

dilakukan dengan prinsip terprediksi;

d. Terdapat informasi yang benar dan jelas dalam Anggaran Daerah

dan Manajemen Keuangan Daerah tentang laporan biaya, output

dan dampak dari suatu kebijakan yang diambil;

e. Penganggaran Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah

dilaksanakan secara transparan dan memperhatikan prinsip

akuntabilitas.


commit to user

3. Keuangan Daerah di Era Transisi

Pelaksanaan Otonomi Daerah sejak awal bulan Januari 2001

merupakan masa transisi bagi Pemerintah Daerah dari kebiasaan

sentralisasi berubah ke permulaan tugas menyusun sendiri

anggarannya (APBD). Seiring hal tersebut kemudian muncul beberapa

ekses seperti kekurangan gaji pegawai dan beberapa daerah mengalami

APBD defisit. Beberapa daerah menuntut tambahan Dana Alokasi

Umum (DAU), selanjutnya Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana

Kontigensi dan sebagainya. Beberapa ekses ini terjadi disebabkan oleh

adanya misallocation dari adanya kebijakan transfer fiskal yaitu

transfer dari APBN ke APBD dalam bentuk Dana Perimbangan,

Khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dulu merupakan Subsidi

Daerah Otonom (SDO), Dana Inpres (Instruksi Presiden), sebagian

dana Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) dan

sebagainya. Demikian juga ekses yang ditimbulkan oleh adanya

limpahan pegawai dari Propinsi ke Kabupaten/Kota.

Bagi daerah-daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA),

akan mendapatkan alokasi dana dari pos Dana Bagi Hasil (DBH) SDA

dalam jumlah yang sangat besar sehingga dampak alokasi Dana

Alokasi Umum (DAU) relatif kurang bermasalah. Gejala ini

memberikan indikasi bahwa banyak Daerah yang APBDnya masih

tergantung dan mengandalkan pada pembagian DAU dari Pemerintah

Pusat. Oleh karena itu, untuk APBD tahun-tahun berikutnya


commit to user

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jumlah pendapatan dalam

APBDnya melalui berbagai upaya: (1) Kenaikan Pendapatan Asli

Daerah (PAD); (2) Kegiatan Land and Building valuation sehingga

meningkatkan bagi hasil dari pos Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

(3) Melakukan penyempurnaan variable penentu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan cara dan perhitungan yang disusun oleh masing-masing

Daerah yang kemudian diajukan sebagai usulan ke Pemerintah Pusat;

dan (4) Pengelolaan asset daerah dan penyusunan neraca Sumber Daya

Alam (SDA).

Pelaksanaan anggaran daerah harus dilandasi oleh keingan untuk

mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (good governance) dan

manajemen keuangan yang efisien (cash management efficiency).

Sebagai dasar aplikasi perubahan sistem akuntansi keuangan daerah

adalah Peraturan Daerah yang dikeluarkan Kepala Daerah sedangkan

Pemerintah Pusat akan membuat sistemnya dan membantu dalam

kegiatan desimensi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemahaman mengenai pentingnya manajemen keuangan daerah oleh

berbagai pihak akan menunjang keberhasilan dalam pembangunan

umumnya dan pengelolaan keuangan daerah khususnya.


commit to user

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Reformasi Keuangan Daerah sebagai konsekuensi logis dari

otonomi daerah memberikan peluang untuk menunjukkan kemampuan

dalam mengelola anggaran daerah tanpa banyak campur tangan

Pemerintah Pusat atau propinsi (Pasal 40 PP No.105/2000).

Dapat dikatakan bahwa yang menjadi perhatian utama dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah adanya paradigma baru dalam

manajemen atau pengelolaan anggaran daerah. Anggaran daerah

sebagai suatu arahan kegiatan operasional, anggaran daerah sebagai

suatu alat komunikasi terhadap publik. Masing-masing maksud atau

tujuan tersebut mempunyai kriteria-kriteria tersendiri untuk

evaluasinya (Coe (1989) dalam Mardiasmo, 2002:108).

Anggaran Daerah adalah rencana kerja Pemerintah Daerah dalam

bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi

sentral dalam upaya pengembangan Kapabilitas dan Efektivitas

Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan peranannya secara efisien,

sedangkan Efektivitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan

Kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan dan kebutuhan publik

(World Bank (1997) dalam Mardiasmo, 2002:177).


commit to user

Reformasi anggaran berarti anggaran harus disusun dengan

pendekatan kinerja yaitu pengelolaan anggaran daerah berorientasi

pada pencapaian hasil atau kinerja (pasal 8 PP No. 105/2002).

Anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat

menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran dimasa-masa yang

akan dating, sumber pengembangan ukuran-ukuran standard untuk

evaluasi kinerja, alat unyuk memotivasi para pegawai dan alat

koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Jones

Prendlebury (1999) dalam Mardiasmo, 2002:177).

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya

dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung

mencerminakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai

pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan

sosial masyarakat pada satu tahun anggaran, APBD memuat seluruh

perkiraan dalam bentuk angka-angka baik pada sisi pendapatan

(penerimaan) maupun sisi pengeluaran (belanja) maka sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dari proses perencanaan,

pengangguran sampai pada kebutuhan riil masyarakat disesuaikan

dengan kondisi dan potensi daerah. Anggaran daerah otonom

hakekatnya merupakan salah satu alat memegang peranan penting

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah,


commit to user

maka dari itu APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran

sebagai berikut (Halim, 2001:79-80):

a. Keadilan Anggaran. Pembiayaan Pemerintah Daerah dilakukan

melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipilih oleh segenap

lapisan masyarakat daerah. Untuk itu pemerintah wajib

mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati

oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam

pemberian layanan;

b. Disiplin Anggaran. APBD disusun dengan orientasi pada

kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan

antara pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

c. Transparansi dan Akuntabilitas. Anggaran daerah harus mampu

memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu dan

dilaksnakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

secara teknis dan ekonomis kepada pihak terkait, baik masyarakat,

Pemerintah Pusat maupun pihak-pihak yang bersifat independent

yang memerlukannya;

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna

kepentingan masyarakat;


commit to user

e. Format Anggaran. Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan

format anggaran defisit (defisit budget format). Selisih antara

pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau

defisit anggaran.

Pengeluaran belanja daerah berdasarkan pada konsep Value for

Money yang tercermin dalam indikator 3-E (Ekonomi, Efisien dan

Efektivitas). Pengertian dari indikator 3-E dapat disajikan sebagai

berikut (Kurniawati dalam Mulyanto, 2003:49):

a. Ekonomi; Indikator ekonomi dihasilkan dari suatu perbandingan

antara input (masukan) dengan input value (nilai uang). Indikator

ekonomi juga menunjukkan adanya praktek pemberian barang dan

jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga yang terbaik

yang dimungkinkan (spending tess). Pengertian ekonomi sebaiknya

mencangkup juga pengertian bahwa pengeluaran daerah hendaknya

dilakukan secara berhati-hati (prudency) dan keuangan daerah

harus digunakan secara optimal tanpa pemborosan (hemat);

b. Efisiensi; Indikator efisiensi erat kaitannya dengan konsep

produktivitas yaitu rasio yang membandingkan antara output

(keluaran) yang dihasilkan terhadap input (masukan) yang

digunakan. Proses kegiatan operasional telah dilakukan secara

efisien, apabila suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan

penggunaan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya

dibandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau


commit to user

antar kurun waktu (spending well). Indikator efesiensi diukur

dengan rasio antara output (keluaran) dan secondary input

(masukan sekunder);

c. Efektivitas; Indikator efektivitas merupakan perbandingan antara

outcome (pencapaian/dampak) dengan output (keluaran). Kegiatan

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai

tujuan dan sasaran akhir dari suatu kebijakan (spending wisely)

yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas juga berarti dapat

diselesaikannya suatu kegiatan pada waktunya dan di dalam batas

anggaran yang disediakan atau dapat mencapai tujuan program

(yaitu outcome atau hasilnya dalam mencapai tujuan fungsional

dan tujuan akhir).

Bila dilihat dari proses penyusunan APBD, maka tahap-tahap

proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan umum APBD antara Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan

aspirasi dan masukan dari masyarakat;

b. Penyusunan strategi dan prioritas oleh Pemerintah Daerah;

c. Penyusunan RAPBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

d. Pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

bersma DPRD;

e. Penetapan RAPBD dengan peraturan daerah;


commit to user

f. Apabila DPRD tidak menyetujui RAPBD yang diusulkan, maka

dipergunakan APBD tahun sebelumnya;

g. Perubahan RAPBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan

Menurut PP No. 105/2000, struktur dalam APBD merupakan

suatu kesatuaan yang terdiri dari: (i) Pendapatan Daerah; (ii) Belanja

Daerah; (iii) Pembiayaan. Selisih lebih dari pendapatan daerah

terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, sedangkan selisih

kurang dari pendapatan daerah disebut Defisit Anggaran. Jumlah

pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran. Apabila

diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja

daerah, maka daerah dapat melakukan pinjaman sebagaimana yang

diatur dalam PP No. 107/2000 tentang Pinjaman Daerah. Komponen

APBD menurut PP No. 105/2000 disusun dengan muatan sebagai

berikut:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Operasional Pemerintah;

c. Belanja Modal (capital investment).

Investasi modal dalam suatu proyek, hasilnya di sampiung untuk

menambah pendapatan daerah, juga harus digunakan untuk

mengangsur proyek surplus/defisit;


commit to user

d. Aset Daerah

Aset daerah dicatat nilainya pada awal tahun anggaran kemudian

menjelang akhir tahun anggaran diadakan evaluation, dan dicatat

apakah terjadi mutasi selama tahun anggaran berjalan;

e. Pembiayaan;

1) Dana Daerah;

2) Pinjaman;

3) Pemerintah Pusat;

4) Masyarakat;

5) Luar Negeri.

Dalam rangka mengelola keuangan daerah, dapat membentuk

dana cadangan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, guna

membiayai kebutuhan tertentu. Dana cadangan dapat disediakan dari

sisa anggaran tahun lalu dan/atau sumber pendapatan daerah. Dana

cadangan dibentuk dan diadministrasikan secara terbukti tidak

dirahasiakan, disimpan dalam bentuk kas atau yang mudah diuangkan,

dan semua transaksi harus dicantumkan dalam APBD.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004

dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 serta PP

No. 105 Tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:


commit to user

Tabel 2.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

No. Uraian Jumlah I II III IV

PENERIMAAN 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 2. Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Restribusi Daerah c. Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

3. Dana Perimbangan a. Bagian Daerah Dari Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus

PENGELUARAN 1. Pengeluaran Belanja

a. Belanja Rutin 1) Administrasi Umum

a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang c) Belanja Perjalanan Dinas d) Belanja Pemeliharaan

b. Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 2) Belanja Investasi

a) Publik b) Aparatur

2. Pengeluaran Transfer a. Angsuran Pinjaman dan Bunga b. Bangunan c. Dana Cadangan

3. Pengeluaran tak Tersan gka SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN PEMBIAYAAN 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri

Keterangan: Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sesuai Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 serta PP No.l 105 Tahun 2000)

Sumber: Abdul Halim (2001). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hal. 14

5. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah pengganti

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber penerimaan

terdiri atas:


commit to user

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh

daerah dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku yang terdiri dari:

1) Hasil Pajak Daerah

Ketentuan mengenai Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Perundang-undangan. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara

pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Hasil Restribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa

tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana

pajak daerah ketentuan mengenai restribusi daerah juga

ditetapkan dengan Undang-Undang. Sementara penentuan tarif

dan tata cara pemungutan restribusi daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah

4) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

5) Sumber Lain Pendapatan yang Sah


commit to user

b. Dana Perimbangan Pinjaman Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber-sumber

dan yang berasal dari pos dana perimbangan antara lain:

1) Bagian Hasil Daerah

Bagian hasil daerah dapat berasal dari penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) dan Penerimaan dari sumber daya alam

(SDA)

2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang

dialokasikan dengan tujuan Pemerataan Keuangan antar daerah

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada

daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus tertentu.

Kebutuhan khusus yang dimaksud menggunakan kriteria: (i)

kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan

rumus dana alokasi umum, dan/atau (ii) kebutuhan yang

merupakan komitmen atau prioritas nasional.


commit to user

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Penerimaan daerah yang sah, antara lain bersumber

dari: hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kebijakan Anggaran Daerah

Kebijakan anggaran yang sering juga disebut sebagai kebijakan

fiskal, secara umum dapat diartikan sebagai upaya dari pemerintah,

termasuk Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan pembanguan

untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui pengelola APBD. Tujuan

dari pengelolaan anggaran ini, paling tidak ditujukan untuk mengatasi

permasalahan dan fungsi pemerintah dibidang alokasi, distribusi dan

stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan upaya Pemerintah di dalam

menyediakan dana bagi kebutuhan masyarakat banyak yang tidak

mungkin disediakan oleh pihak swasta. Dengan kata lain fungsi alokasi

merupakan wujud campur tangan atau intervensi dari Pemerintah

terhadap kebijakan/program/kegiatan yang tidak diminati oleh sektor

swasta agar terjadi alokasi anggaran yang merata ke seluruh

masyarakat melalui penyediaan atau pengadaan barang-barang dan

jasa-jasa publik (public goods and services). Berdasarkan skala

prioritas yang ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan

nilai belanja tertentu untuk kebutuhan atau kegiatan tertentu.


commit to user

Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerintah untuk

menyalurkan anggaran, khususnya melalui pos belanja

pembangunan/belanja publik untuk menciptakan pemeratan atau

mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah, sektor

maupun antar golongan/anggota masyarakat. Melalui fungsi distribusi,

Pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang memastikan lapisan

masyarakat yang kaya disuatu wilayah dan juga suatu sektor yang

member kontribusi besar terhadap pembangunan secara keseluruhan,

untuk kemudian mendistribusikan ke lapisan masyarakat yang lebih

miskin melalui program atau kegiatan yang direncanakan dalam

anggaran daerah.

Fungsi stabilisasi, dimaksudkan bahwa melalui pengelolaan

anggaran (APBN), Pemerintah daerah dapat menciptakan tingkat

kesempatan kerja yang memadai, kestabilan tingkat harga atau tingkat

inflasi serta pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif

tinggi. Apabila terjadi angan yang ekstrem, misalnya terjadi tingkat

pengangguran yang tinggi, melalui program atau kegiatan yang

direncanakan dalam anggaran Pemerintah dapat menciptakan lapangan

kerja baru atau memperluas kesempatan kerja yang sudah ada untuk

menyerap tenaga kerja yang berlimpah.


commit to user

Dari dimensi manajerial, pengelola anggaran yang dilaksanakan

melalui kebijakan fiskal mempunyai beberapa fungsi:

1) Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan tugasnya pada periode yang akan datang;

2) Sebagai produk politik yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif

atas nama kepentingan masyarakat dan pembebanan konsekuensi

terhadap masyarakat juga, oleh karena itu anggaran bias berfungsi

sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan

yang dibuat Pemerintah;

3) Anggaran dapat dipakai masyarakat untuk menilai seberapa jauh

pencapaian Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan

program-program yang direncanakan.

7. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai

indikator kinerja, yaitu Kinerja Anggaran dan Anggaran Kinerja.

Kinerja anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD

untuk mengevaluasi kinerja Kepala Daerah, sedangkan Anggaran

Kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh Kepala Daerah untuk

menevaluasi unit-unit kinerja yang ada di bawah kendali Daerah selaku

manager eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk

mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara

efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:19).


commit to user

Berdasarkan konsep Musgrave dalam buku ekonomi publik oleh

Reksohadiprojo (2001: 153-158), indikator keuangan daetah adalah

sebagai berikut:

1) Data Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah

pada umumnya ditujukan oleh variable-variabel: (i) Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), (ii)

Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah (BHPBP)

terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) dan (iii) Rasio

Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap Total Penerimaan

Daerah (TPD).

2) Kebutuhan Fiskal

Variabel-variabel kebutuhan daerah dibagi atas variabel

kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabel kependudukan

meliputi jumlah penduduk dan Indeks Kemiskinan Relatif.

Sedangkan variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan Indeks

harga Bangunan (Mardiasmo, 2002:160).

3) Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu

dikumpulkan dari dasar pajak, yang biasanya berupa pendapatan

perkapita. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya

tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas

fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber

penerimaan daerah.


commit to user

Variabel-variabel potensi daerah terdiri dari potensi PAD dan

potensi Penerimaan Bagi Hasil (PBB, BHPBP, PPh Perorangan

dan SDA).

4) Usaha Fiskal

Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak

dengan kapasitas membayar disuatu daerah. Salah satu indikator

yang dapat digunakan mengetahui kemampuan membayar pajak

masyarakat adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto. Jika

PDRB meningkat maka kemampuan daerah-daerah dalam

membayar pajak juga meningkat. Hal ini berarti bahwa

administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wibowo (2006) yang berjudul

Analisis Kinerja Keuangan Daerah sebelum dan pada masa Otda (studi kasus

di Kabupaten Sragen tahun anggaran 1996/1997-2005). Tujuan penelitian

disebutkan adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten

Sragen baik sebelum dan pada masa Otonomi Daerah. Data yang

dipergunakan adalah data APBD sepuluh tahun anggaran dari tahun

1996/1997-2005. Teknik analisis deskriptif menunjukan bahwa APBD

Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil dari

analisis deskriptif menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Sragen mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil dari analisis kuantitatif menunjukkan

bahwa Kabupaten Sragen belum mampu dan mandiri secara keuangan dalam


commit to user

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa proporsi PAD terhadap TPD tergolong rendah baik

sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Dimana Rasio PAD rata-rata sebelum

Otonomi Daerah yaitu 15,21% dan Rasio PAD rata-rata sesudah Otonomi

Daerah adalah 9,45%.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kurniawati (2004) dengan judul

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo

(Perbandingan Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah). Kesimpulan dari

penelitian menyatakan bahwa pada era sebelum otonomi daerah, Kabupaten

Sukoharjo mempunyai rata-rata rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah

lebih tinggi daripada rata-rata rasio PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah

setelah otonomi daerah. Perhitungan tentang kemandirian daerah

menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki kemampuan keuangan

yang rendah sekali yaitu dibawah 25%.

Penelitian yang dilakukan oleh Prayitno pengadakan penelitian tentang

keuangan daerah di Kabupaten Sleman periode 1990/1991-2003. Kesimpulan

penilitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman belum mampu dalam

mengumpulkan PAD. Perhitungan derajat desentralisasi fiskal menunjukkan

pada era sebelum otonomi daerah, Kabupaten Sleman mempunyai rata-rata

rasio PAD data data-data rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang lebih

tinggi bila dibandingkan dengan pada era otonomi daerah.


commit to user

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Zahra (2008) yang berjudul

Analisis Keuangan Daerah di Kabupaten Karangayar Perbandingan sebelum

dan selama Otonomi Daerah (Periode 1994/1995-2006). Tujuan penelitian

disebutkan adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah agar

menjadi tumpuan untuk menjalankan pemerintahan sebelum dan pada masa

Otonomi Daerah. Data yang dipergunakan adalah data APBD tiga belas tahun

anggaran dari tahun 1994/1995-2006. Teknik analisis deskriptif menunjukan

bahwa APBD Kabupaten Karangayar mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Hasil dari analisis kuantitatif. Hasil dari analisis deskriptif

menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Karangayar mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Hasil dari analisis kuantitatif menunjukkan bahwa

Kabupaten Karangayar belum mampu dan mandiri secara keuangan dalam

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa proporsi PAD terhadap TPD tergolong rendah baik

sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Dimana Rasio PAD rata-rata sebelum

Otonomi Daerah yaitu 22,82% dan Rasio PAD rata-rata sesudah Otonomi

Daerah adalah 8,18%.


commit to user

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pada era Otonomi Daerah sekarang ini, pemerintah daerah dituntut

untuk dapat lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan. Ketergantungan

pemerintah daerah pada pemerintah pusat harus mulai dikurangi, untuk itu

pemerintah daerah harus mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki.

Untuk membuat suatu perencanaan pembangunan ekonomi daerah

diperlukan bermacam-macam data yang digunakan sebagai bahan analisis.

Dalam hal ini unsur-unsur penentu perkembangan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) antara lain adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan

jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka

pendapatan asli daerah semakin meningkat, karena masyarakat semakin

banyak untuk membayar pajak daerah dan restribusi daerah karena termasuk

kedalam pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk menghitung Derajat

Desentralisasi Fiskal antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil

PDRB Jumlah Penduduk

PAD

Derajat Desentralisasi

Bantuan dan Sumbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Rasio Keuangan


commit to user

pajak dan bukan pajak dan sumbangan. Pemerintah Daerah mendapat

sumbangan antara lain dari Pemerintah Negara Asing, Badan atau Lembaga

Asing, Pemerintah, Lembaga Dalam Negeri atau Perseorangan dan Lembaga

Internasional. Dalam hal ini pemerintah diberi dalam bentuk devisa, rupiah

maupun barang atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu

dibayar kembali. Sehingga rasio keuangan daerah dapat disimpulkan apakah

Pemerintah Kota Surakarta telah mandiri dari segi posisi keuangan daerah

dihitung dari derajat desentralisasi fiskal.

E. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu kesimpulan sementara

tentang perilaku variabel-variabel dalam model yang digunakan, juga akan

dibuktikan kebenarannya melalui syarat uji statistik. Berkenaan dengan hal itu

maka hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah:

1. Kota Surakarta diduga belum mampu secara keuangan selama

pelaksanaan Otonomi Daerah apabila ditinjau dari beberapa indikator

kemampuan Keuangan Daerah yang meliputi: Derajat Desentralisasi

Fiskal, Potensi Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas dan efisiensi PAD.

2. Kota Surakarta diduga belum mandiri secara keuangan dalam

membiayai penyelenggaraaan Otonomi Daerah bila diukur dengan

Rasio Kemandirian dan Pola hubungannya.


commit to user

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dan

deskriptif. Penelitian ini merupakan studi menyeluruh mengenai Derajat

Desentralsasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya Fiskal,

Matrik Potensi PAD, Rasio Aktivitas (Keserasian), dan Efektivitas PAD.

Data yang digunakan meliputi APBD Kota Surakarta tahun 1990-2009

dan data PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan periode tahun 1990-

2009.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang

diperoleh dari beberapa sumber. Adapun data yang digunakan meliputi:

1. Data Realisasi PAD Kota Surakarta diperoleh dari perhitungan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta (Dipenda)

2. Data Realisasi PAD Jawa Tengah (BPS)

3. Data Realisasi pengeluaran daerah Kota Surakarta diperoleh dari

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta

(Dipenda dan BPS)

4. Data Realisasi pengeluaran Jawa Tengah (BPS)

5. Data gambaran umum Kota Surakarta diperoleh dari Surakarta dalam

angka (BPS)


commit to user

6. Data PDRB Kota Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah diperoleh dari

PDRB Surakarta dan Jawa Tengah (BPS)

7. Data jumlah penduduk Kota Surakarta dan Jawa Tengah diperoleh dari

Jawa Tengah dalam angka (BPS)

C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator beserta variable-variabel

guna melihat kondisi keuangan daerah suatu kabupaten/kota.

Definisi Operasional masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anggaran (budget) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci

tentang penerimaan dan pengeluaran organisasi yang diharapkan dalam

jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Suparmoko, 1992:49)

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Dinyatakan dalam rupiah (UU Nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

3. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-

sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah. Dinyatakan dalam rupiah (UU Nomor 33 Tahun 2004,

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

4. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

lembaga yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dinyatakan


commit to user

dalam rupiah (UU Nomor 33 Tahun 2004, Perimbanga Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah)

5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

oleh pemerintah daerah. Dinyatakan dalam rupiah (UU Nomor 33 Tahun

2004, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

6. Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan

daerah (Halim, 2004:150)

7. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, dibandingkan

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim,

2004:152)

8. Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada biaya rutin dan belanja

pembanguan secara optimal (Halim, 2004:153)

9. Kapasitas Fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu

dikumpulkan dari dasar pajak (tax base), yang biasanya berupa pendapatan

perkapita (Suparmoko, 1987:320)


commit to user

D. Teknik dan Model Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis, yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan teknik analisis data yang tidak berwujud

angka, analisis ini berdasarkan pendapatan atau pikiran yang penyajiannya

dalam bentuk keterangan-keterangan, penjelasan dan pembahasan secara

tertulis. Analisis Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran

tentang perkembangan komponen APBD Kota Surakarta dari waktu ke

waktu.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif merupakan analisis yang berdasarkan perhitungan

yang menjadi objek secara ilmiah yang berwujud dalam angka.

a. Hipotesis I

Untuk menguji hipotesis I digunakan rumus:

1) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) antara penerimaan pusat dan

daerah digunakan ukuran sebagai berikut (Reksohadiprojo,

2001:155)

TPD=PAD+BHPBP+SBD

Keterangan: kalau hasilnya tinggi, maka derajat desentralisasinya


commit to user

besar atau mandiri.

2) Kebutuhan Fiskal (Fiskal Need) dengan menghitung indeks

pelayanan publik perkapita (IPPP) dengan formula sebagai berikut

(Sukanto, 2001:155).

Keterangan:

SKbFPJATENG : Rata-rata Kebutuhan Fiskal Standart Se-Jawa Tengah

SKbFPSKA : Kebutuhan Fiskal Kota Surakarta

PPP : Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan

perkapita masing-masing daerah atau Pengeluaran

aktual perkapita untuk Jasa Publik

Jika hasilnya tinggi maka kebutuhan akan fiskalnya rendah.

3) Kapasitas Fiskal (Fiscal Capasity/KaF)

Keterangan:

SKaFKJATENG : Rata-rata Kebutuhan Fiskal Standart Se-Jawa Tengah

SKaFKPSKA : Kapasitas Fiskal Kota Surakarta

Jika hasilnya tinggi, maka kapasitas fiskalnya tinggi


commit to user

4) Upaya/Posisi Fiskal (Tax Effort)

Upaya/Posisi Fiskal suatu daerah dihitung dengan mencari

koefisien elatisitas PAD terhadap PDRB. Semakin elastis PAD

suatu daerah, maka struktur PAD di daerah tersebut makin baik

(Halim, 2001:105)

5) Matrik Potensial PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Untuk Menilai pajak atau retribusi dapat digunakan matrik

klasifikasi potensi pajak atau retribusi (Kirana dalam Mulyanto,

2001:24-25)

Tabel 3.1

Matrik Potensi Jenis Pajak atau Retribusi

Proporsi

Pertumbuhan

Prima Berkembang

Potensial Terbelakang

Sumber: Mulyanto (2001). Identifiksi dan Analisis Potensi Penerimaan Pajak dan

Retribusi Daerah di Eks-Karisidenan Surakarata hal. 24-25.

Keterangan:

Yi : Jenis Pajak/Retribusi

Q : Nilai Rata-rata Jenis Pajak/Retribusi

∆Yi : Total Penerimaan Suatu Pajak/Retribusi


commit to user

∆Q : Total Tambahan Penerimaan Suatu Pajak/Retribusi

6) Rasio Aktivitas (Keserasian) merupakan keserasian antara Belanja

Rutin dan Belanja Pembangunan dapat diformulasikan sebagai

berikut (Halim, 2004:153)

7) Analisis Efektifitas dan Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan

dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

daerah. Sedangkan Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim,

2004:152)

b. Hipotesis II

Untuk menguji Hipotesis II dengan menghitung Rasio Kemandirian

dengan rumus sebagai berikut:

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kota

Surakarta digunakan analisis Rasio Kemandirian dengan rumus

sebagai berikut (Halim, 2004:189).


commit to user

Tabel 3.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Kemampuan

Keuangan Kemandirian Pola Hubungan

Rendah Sekali 0%-25% Instruktif Rendah 25%-50% Konsultatif Sedang 50%-75% Partisipatif Tinggi 75%-100% Delegatif

Sumber: Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Halim, 2004:189)

Pola Hubungan Instruktif menunjukkan bahwa peranan pemerintah

pusat lebih dominan daripada kemandirian pemenitah daerah (daerah tidak

mampu melaksanakan otonomi daerah).

Pola Hubungan Konsultatif menunjukkan bahwa campur tangan

pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit

lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Pola Hubungan Partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah pusat

semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

Pola Hubungan Delegatif menunjukkan bahwa campur tangan

pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu

dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.


commit to user

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini akan mendeskripsikan daerah penelitian yang meliputi gambaran

umum daerah penelitian; keadaan geografis; kondisi demografis; kondisi sosial

ekonomi meliputi kondisi sosial masyarakat, kondisi perekonomian daerah

ditinjau dari keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi (PDRB) perkapita. Dalam

bab ini juga akan diuraikan hasil analisis data yang meliputi analisis data yang

meliputi analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

Analisis deskriptif dapat memberikan gambaran mengenai kondisi

perkembangan daerah Kota Surakarta dengan melihat pertumbuhan APBD dari

tahun ke tahun baik disisi penerimaan maupun pengeluarannya dan kontribusi

PAD terhadap APBD.

Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menghitung seberapa besar

kemampuan keuangan daerah (perkembangan keuangan daerah), kemandirian dan

kinerja Kota Surakarta di era sebelum maupun selama Otonomi Daerah serta

kesiapan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam menghadapi Otonomi Daerah.

Untuk menguji hipotesis pertama, yaitu Kota Surakarta mampu secara keuntungan

selama pelaksanaan Otonomi Daerah dihitung dengan besarnya Derajat

Desentralisasi, Potensi Keuangan, Rasio Aktivitas, Efektifitas dan Efisiensi PAD.

Untuk menguji hipotesis kedua, yaitu bagaimana kemandirian keuangan daerah


commit to user

Kota Surakarta dalam membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah jka diukur

dengan Rasio Kemandirian dan Pola Hubungannya.

A. Deskripsi Wilayah Kota Surakarta

1. Keadaan Geografis

a. Letak Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu Kota besar di Jawa Tengah

yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun

Yogyakarta. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan “Kota

Solo”. SOLO berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Boyolali,

sebelah Timur dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah Selatan

dengan Kabupaten Sukoharjo.

Kota Surakarta terletak antara dan

Bujur Timur dan antara dan Lintang Selatan. Kota

Surakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter

dari permukaan laut serta beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata

berkisar antara . Sedangkan kelembaban udara berkisar

antara 64% - 85%.

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 Km2 yang terbagi

dalam 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar

Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Sebagian besar lahan dipakai sebagai

tempat pemukiman sebesar 61,68%. Sedangkan untuk kegiatan

ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar juga yaitu berkisar


commit to user

antara 20% dari luas lahan yang ada. Luas penggunaan lahan di Kota

Surakarta yaitu pertama untuk Perumahan atau Pemukiman sebesar

2.723 Ha, Jasa 427,13 Ha, Perusahaan sebesar 287,48 Ha, Industri

sebesar 101,42 Ha, Tanah Kosong sebesar 53,38 Ha, Tegalan sebesar

81,96 Ha, Sawah sebesar 146,17 Ha, untuk Kuburan sebesar 72,86 Ha,

Lapangan OR sebesar 65,14 Ha, Taman Kota sebesar 31,60 Ha, dan

lainnya sebesar 399,44 Ha.

c. Kondisi Sumber Daya Alam

Kondisi iklim di Kota Surakarta adalah tropis dengan musim hujan

dan kemarau saling bergantian di sepanjang tahun. Berdasarkan data

dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kota Surakarta, banyaknya hari

hujan selama tahun 2009 adalah hari dengan rata-rata curah hujan

pada bulan Januari dan terendah terjadi pada bulan Juni sampai

Oktober.

Secara hidrografis Kota Surakarta memiliki berbagai sumber air

yang antara lain disebabkan oleh letaknya yang berada di kaki gunung

lawu dimana keadaan tanahnya makin ke barat makin datar dan banyak

sumber air yang berasal dari gunung lawu.

Dilihat dari aspek topografi Kota Surakarta merupakan dataran

rendah dengan ketinggian antara 80 meter hingga 130 meter.

Ketinggian 80-110 meter mencakup beberapa wilayah antara lain

Laweyan, Serengan dan Pasar Kliwon; Ketinggian 80-120 meter


commit to user

mencakup wilayah Banjarsari; dan Ketinggian 80-130 meter mencakup

wilayah Jebres.

2. Penduduk dan Tenaga Kerja

a. Pendudukan

Jumlah penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2009 adalah

sebesar 528.202 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak

249.287 orang, dan penduduk perempuan sebanyak 278.915 orang.

Apabila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2008 dengan jumlah

penduduk 522.935 orang, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak

247.245 orang dan penduduk perempuan 275.690 orang.

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan

Banjarsari, yaitu sebanyak 86.315 orang (atau sebesar 31,45%);

kemudian Kecamatan Jebres yaitu sebanyak 138.624 orang (atau

sebesar 12,58%); dan Kecamatan Laweyan yaitu sebanyak 111.315

orang (atau sebesar 8,63%); Sedangkan Kecamatan dengan jumlah

penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasar Kliwon yaitu

sebanyak 74,145 orang (atau sebesar 4,82%); dan Kecamatan Serengan

yaitu sebanyak 44.120 orang (atau sebesar 3,19%).

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Surakarta juga cenderung

mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 tingkat kepadatan penduduk

mencapai 11.996 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk perkotaan secara

umum cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan.


commit to user

Kecmatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah kecamatan

Pasar Kliwon, yaitu 15.383 jiwa/Km2dan yang paling rendah adalah

Kecamatan Laweyan yaitu sebesar 10.002 jiwa/Km2.

b. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk bekerja di Kota Surakarta pada tahun 2009

mencapai 275.546 orang atau sebesar 65,02% dari seluruh penduduk

Kota Surakarta. Penduduk Laki-laki usia kerja lebih rendah (48,30%)

dari pada penduduk Perempuan (51,70%). Ini menunjukkan bahwa

peran perempuan di Kota Surakarta cukup tinggi dalam peningkatan

kesejahteraan keluarga.

Stuktur penduduk menurut kelompok umur usia produktif

tertinggi pada kelompok umur 20-24 tahun sebesar 58.776 jiwa.

Keadaan ini sangat dimungkinkan karena Kota Surakarta merupakan

basis dari pendidikan dan tenaga kerja yang berpotensi pada usia

tersebut. Penduduk usia kerja ini biasanya menjadi yang cukup besar

dalam ketenagakerjaan. Total jumlah penduduk usia kerja (15 tahun)

keatas mencapai 423.800 orang.

Jumlah tersebut terbagi menjadi angkatan kerja (bekerja dan

pengangguran) sebanyak 275.546 orang (65,02%) sedangkan bukan

angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) sebesar

148.254 orang (34,98%). Dari jumlah angkatan kerja, jumlah

pengangguran ini perlu ditangani secara serius karena adanya krisis

global yang mempengaruhi tenaga kerja di Indonesia.


commit to user

Menurut jenis pekerjaan bagi penduduk Kota Surakarta tercatat

sebanyak 35,84% (89.995 orang) dari jumlah penduduk (246.531

orang) bekerja sebagai tenaga usaha penjualan dan diikuti oleh tenaga

produksi sebesar 28,40% (71.314 orang). Menurut lapangan usaha,

terdapat 43,13% bergerak dibidang perdagangan, diikuti oleh jasa-jasa

sebesar 24,23%. Pekerjaan disektor perdagangan dan jasa di Kota

Surakarta memang cukup menjanjikan karena Kota Surakarta

merupakan Kota Perdagangan dan Jasa.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

a. Kondisi Sosial Masyarakat

1) Bidang Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Surakarta, pada tahun 2009 jumlah SD/MI sebanyak 286

buah, SMP/MTs 89 buah, SMA/MA 51 buah, SMK N 8 buah.

Jumlah Perguruan Tinggi di Kota Surakarta 50 buah.

Jumlah murid SD/MI sebanyak 129.316 siswa dengan

jumlah guru sebanyak 3.722 orang sehingga rasio guru : murid

sebanyak 1 : 34,744. Jumlah murid SLTP/MTs sebanyak

36.133 siswa dengan guru sebanyak 2.466 orang sehingga rasio

guru : murid sebanyak 1 : 14,652. Jumlah SMA/MA sebanyak


commit to user

20.506 siswa, dengan jumlah guru sebanyak 1.815 orang

sehingga rasio guru : murid sebanyak 1 : 11.298.

Pada tahun 2009 penduduk Kota Surakarta usia 5 tahun

keatas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan terdiri

dari tidak/belum pernah sekolah sebanyak 105.834 orang,

belum tamat SD sebanyak 66.799 orang. Tidak tamat SD

44.051 orang. Tamat SD sebanyak 98.118 orang, Tamat SLTP

sebanyak 101.351 orang, Tamat SMA sebanyak 71.143 orang,

dan tamat Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 35.639 orang.

2) Kesehatan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta

tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan

yang ada terdiri dari 12 Rumah Sakit; 15 Puskesmas; 25

Puskesmas Pembantu; 9 Rumah Bersalin Swasta; dan 35 Balai

Pengobatan Swasta.

Perkembangan jumlah tenaga kerja di Kota Surakarta pada

tahun 2009, terdiri dari Dokter Umum sebanyak 276 orang;

Dokter Gigi sebanyak 68 orang; Bidan sebanyak 261 orang

dan Perawat sebanyak 2.027 orang.

Selama tahun 2009, jenis penyakit yang banyak diderita

oleh pasien dan yang berobat ke Puskesmas adalah jenis ISPA

(Infeksi Saluran Pernapasan) yang jumlahnya mencapai 18.052


commit to user

orang atau sebesar 22,36% dari total penderita, yang

jumlahnya adalah 80.734 penderita.

b. Kondisi Perekonomian Daerah

1) Keuangan Daerah

Berdasarkan Neraca Daerah dan aliran Kas Kota Surakarta

Tahun 2009, anggaran pendapatan ditetapkan sebesar

Rp.710.827.482.180,-; atau 108,05% Rinciannya adalah

sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan

sebesar Rp.71.002.320.000,-; sedangkan realisasinya sebesar

Rp.76.127.372.000,-; atau 107,22%. Dan bagian Dana

Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.621.726.198.000,-

Realisasinya sebesar Rp.651.173.021.000,- ;atau 104,74%.

Dan lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp. 0,-

sedangkan realisasinya sebesar Rp. 0,- atau sebesar 100%.

2) Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Kondisi perekonomian daerah dapat diketahui dengan

menghitung ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk

mengetahui perkembangan perekonomian denghan melihat

besar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas harga

berlaku maupun konstan


commit to user

Tabel 4.1 Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Harga Konstan dan Berlaku

Tahun 2001-2009

Tahun PDRB

Konstan (Jutaan Rp.)

Pertumbuhan PDRB

Konstan

PDRB Berlaku

(Jutaan Rp.)

Pertumbuhan PDRB

Berlaku 2001 3.372.850,36 12,79 3.113.668,99 4,12 2002 3.772.737,68 26,16 3.268.559,64 9,30 2003 4.251.845,59 42,18 3.468.276,94 15,98 2004 4.756.559,53 59,06 3.669.373,45 22,70 2005 5.585.776,84 86,79 3.858.169,67 29,02 2006 6.190.112,55 107 4.067.529,95 36,02 2007 6.909.094,57 131,04 4.304.287,37 43,93 2008 7.901.886,06 164,24 4.549.342,95 52,13 2009 8.880.691,24 196,97 4.817.877,63 61,11

Rerata 5.735.728,27 91,80 3.901.898,51 30,48 Sumber: BPS Kota Surakarta. (Beberapa Tahun)

Berdasarkan tabel 4.1 di bawah dapat diketahui besar

pertumbuhan PDRB atas harga konstan dan berlaku Kota

Surakarta pada masa selama Otonomi Daerah. Pertumbuhan

PDRB atas harga konstan Kota Surakarta cenderung

mengalami peningkatan, dimana kenaikan tertinggi dicapai

pada tahun 2009 yaitu sebesar 196,97% sedangkan yang paling

rendah yaitu sebesar 12,79% terjadi pada tahun 2001.

Jika ditinjau dari pertumbuhan PDRB atas harga berlaku

maka pertumbuhan PDRB Kota Surakarta yang tertinggi adalah

tahun 2009 sebesar 61,11% dan terendah pada tahun 2001

sebesar 4,12%.


commit to user

c. Inflasi

Selama tahun 2009 inflasi di Kota Surakarta mencapai 2,63%. Inflasi

tertinggi jatuh pada bulan Februari, sebesar 0,67% dan terendah pada

bulan Desember sebesar -0,29%. Penyumbang inflasi terbesar adalah

kelompok Bumbu-bumbuan mencapai 10,06%, kemudian kelompok

sebesar 6,96% dan ketiga adalah kelompok Bahan Makanan sebesar

6,25%. Diikuti oleh kelompok Makanan Jadi sebesar 5,65% dan

kelompk Perumahan sebesat 2,28%. Penyumbang inflasi terendah

adalah kelompok Perumahan yaitu 2,28% dan kelompok sebesar

Bumbu-bumbuan 10,06%

B. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Deskripsi

a. Pertumbihan PAD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan

kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun

berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai

pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Dari sisi lain,

APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk dapat

melihat atau mengetahui kemampuan keuangan daerah. Pertumbuhan


commit to user

APBD Kota Surakarta tahun 1990-2009 dapat dilihat pada tabel 4.2 di

bawah ini.

Pada tabel 4.2 di bawah ini, dapat diketahui bahwa pertumbuhan

APBD Kota Surakarta era sebelum otonomi daerah mengalami

pertumbuhan rata-rata 16,22%. Sedangkan pada era selama otonomi

daerah, pertumbuhan rata-rata APBD sebesar 15,43% atau mengalami

penurunan sekitar 0,79% dari era sebelum otonomi daerah.

Tabel 4.2 Pertumbuhan APBD Kota Surakarta

Tahun 1990-2009

Tahun APBD (Jutaan Rp.)

Pertumbuhan APBD (%)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

16.633.379 22.014.288 24.586.680 26.832.883 33.845.062 40.091.557 48.334.925 63.329.878 66.531.359 91.374.002 101.419.602

- 24,44 10,46 8,37 20,72 15,58 17,05 23,68 4,81 27,19 9,90

Rerata* 48.635.783 16,22 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

212.094.519 251.994.832 359.410.690 351.968.337 354.638.398 512.928.227 656.247.692 760.080.857 612.610.012

52,18 15,83 29,89 -2,11 0,75 30,86 21,84 13,66 -24,07

Rerata** 452.441.507 15,43 Catatan: *) Sebelum Otda **) Selama Otda Sumber: BPS Kota Surakarta; Surakarta Dalam Angka; Data diolah


commit to user

b. Kontribusi PAD terhadap APBD

Kontribusi Mengukur besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terhadap Total APBD Kota Surakarta.

Tabel 4.3 Kontribusi PAD Terhadap APBD Kota Surakarta

Tahun 1990-2009

Tahun PAD (Jutaan Rp.)

APBD (Jutaan Rp.)

Kontribusi (%)

1990 3.029.181 16.633.379 18,21 1991 3.462.985 22.014.288 15,73 1992 3.729.192 24.586.680 15,17 1993 4.028.878 26.832.883 15,01 1994 4.315.434 33.845.062 12,75 1995 5.569.932 40.091.557 13,89 1996 6.325.182 48.334.925 13,09 1997 7.269.896 63.329.878 11,48 1998 7.811.435 66.531.359 11,74 1999 8.841.838 91.374.002 9,68 2000 12.816.761 101.419.602 12,64 2001 15.880.342 212.094.519 7,49 2002 20.943.463 251.994.832 8,31 2003 24.656.991 359.410.690 6,86 2004 27.395.768 351.968.337 7,78 2005 29.089.223 354.638.398 8,20 2006 35.589.770 512.928.227 6,94 2007 41.404.086 656.247.692 6,31 2008 44.981.954 760.080.857 5,92 2009 51.823.682 612.610.012 8,46

Rerata sebelum otda 5.438.395 43.357.401 12,54 Rerata selama otda 30.458.204 417.339.317 7,30

Sumber: BPS Kota Surakarta; Surakarta Dalam Angka; Data diolah


commit to user

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, besarnya kontribusi PAD Kota

Surakarta yang paling tinggi pada tahun 1990 adalah sebesar 18,21%,

sedangkan yang paling rendah pada tahun 2008 sebesar 5,92%. Jika

dilihat dari reratanya, kontribusi PAD terhadap APBD cenderung

mengalami penurunan, yaitu dari 12,54% pada era sebelum otonomi

daerah menjadi 7,30% di era otonomi daerah. Hal ini menunjukkan

bahwa pemerintah daerah Kota Surakarta masih perlu menggali

potensi daerahnya yang mungkin untuk dapat meningkatkan kontribusi

PAD terhadap APBD.


commit to user

c. Proporsi Pengeluran Daerah Terhadap APBD

Tabel 4.4 Proporsi Pengeluaran Daerah Terhadap APBD Kota Surakarta

Tahun 1990-2009

Tahun Pengeluran Daerah

(Jutaan Rp.) APBD

(Jutaan Rp.)

Proporsi Pengeluaran Daerah Terhadap

APBD (%) 1990 12.538.367 16.633.379 75,38 1991 12.938.377 22.014.288 58,77 1992 13.029.379 24.586.680 52,99 1993 13.398.277 26.832.883 49,93 1994 13.672.878 33.845.062 40,40 1995 13.988.290 40.091.557 34,89 1996 14.001.989 48.334.925 28,97 1997 14.325.624 63.329.878 22,62 1998 12.330.184 66.531.359 18,53 1999 12.508.074 91.374.002 13,69 2000 29.651.289 101.419.602 29,24 2001 33.216.856 212.094.519 15,66 2002 37.035.103 251.994.832 14,70 2003 41.774.908 359.410.690 11,62 2004 47.566.695 351.968.337 13,51 2005 55.857.769 354.638.398 15,75 2006 61.901.126 512.928.227 12,07 2007 69.090.946 656.247.692 10,53 2008 79.018.861 760.080.857 10,40 2009 80.483.229 612.610.012 13,14

Rerata sebelum otda 13.273.144 143.357.401 9,26 Rerata selama otda 53.559.678 427.339.317 12,53


Berdasarkan ada tabel 4.4 besarnya pengeluran daerah terhadap APBD

Kota Surakarta yang paling tinggi pada tahun 1990 sebesar 75,38%,

sedangkan yang paling rendah pada tahun 2008 sebesar 10,40%. Jika

dilihat dari reratanya, pengeluaran daerah terhadap APBD yang


commit to user

cenderung mengalami penurunan yaitu 9,26% sebelum Otonomi

Daerah menjadi 12,53% selama Otonomi Daerah.


a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Deasentralisasi Fiskal (DDF) digunakan untuk mengukur

kinerja Kota Surakarta dalam mengumpulkan pendapatannya sesuai

dengan potensi daerahnya.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat diukur dengan tiga

formula. Formula pertama yaitu membandingkan antara Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) yang

disebut dengan DDF1. Besar DDF1 menunjukkan kemandirian murni

Kota Surakarta. Formula kedua yaitu dengan membandingkan antara

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total

Pendapatan Daerah (TPD), yang disebut dengan DDF2. DDF2

menunjukkan kemandirian semu Kota Surakarta, formula ketiga adalah

dengan membandingkan antara Sumbangan dan Bantuan dengan Total

Pendapatan Daerah (TPD), yang disebut DDF3 menunjukkan

ketergantungan Kota Surakarta terhadap Pemerintah Pusat.

Tabel 4.5 Ukuran Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Surakarta

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kemampuan Keuangan Daerah < 50% Rendah > 50% Tinggi

Sumber: Reksohadiprodjo. (2001). Ekonomika Publik, Edisi I. Yogyakarta: BPFE-UGM


commit to user

Tabel 4.6 Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Surakarta

Tahun 1990-2009

Tahun Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD BHPBP/TPD SBD/TPD 1990 18,211 50,225 38,855 1991 15,731 37,988 29,406 1992 15,168 34,079 26,408 1993 15,015 31,269 24,225 1994 12,751 24,820 19,237 1995 13,893 21,025 16,288 1996 13,086 17,643 13,555 1997 11,479 13,313 10,487 1998 11,741 12,368 10,312 1999 9,677 9,300 8,387 2000 12,637 10,696 8,037 2001 7,487 8,116 5,272 2002 8,311 7,022 7,129 2003 6,860 6,475 7,317 2004 7,784 9,845 7,158 2005 8,203 9,725 7,165 2006 6,939 7,456 7,670 2007 6,309 13,340 6,516 2008 5,918 12,908 6,589 2009 8,459 16,786 9,506

Rerata Sblm Otda 13,675 25,203 19,716 Rerata Slm Otda 7,891 10,237 7,236


Berdasarkan tabel 4.6 jika ditinjau dari besar DDF1 dapat diketahui

bahwa Kota Surakarta cenderung mempunyai kemandirian murni yang

rendah. Hal tersebut disebabkan oleh angka DDF1 yang cenderung

menunjukkan prosentase di bawah 50% pada era sebelum maupun

selama Otonomi Daerah. DDF1 tertinggi dicapai pada tahun 1990


commit to user

yaitu sebesar 18,21%, sedangkan yang terendah adalah sebesar 5,92%

pada tahun 2008.

Jika dibandingkan, rerata antara sebelum Otonomi Daerah yang

sebesar 13,68% dengan rerata selama Otonomi Daerah sebesar 7,89%,

maka Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Surakarta cenderung

mengalami penurunan. Dari hasil rerata ini dapat dikatakan bahwa

PAD Kota Surakarta cebenderung masing mempunyai proporsi yang

relatif kecil terhadap Total Pendapatan Daerahnya.

Dari tabel DDF2 di atas dapat diketahui bahwa Kota Surakarta

cenderung mempunyai tingkat kemandirian semu yang rendah. Hal ini

disebabkan oleh angka DDF2 yang cenderung menunjukkan

prosentase di bawah 50% baik pada era sebelum maupun selam

Otonomi Daerah. DDF2 yang paling tinggi dicapai pada tahun 1990

sebesar 50,22%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar

6,48%.


sebesar 25,20% dengan rerata selama Otonomi Daerah sebesar 10,24%

maka Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Surakarta cenderung

mengalami penurunan. Berdasarkan rerata ini dapat dikatakan bahwa

BHPBP Kota Surakarta cenderung masih mempunyai proporsi yang

relatif kecil terhadap Total Pendapatan Daerah.


commit to user

Dari tabel DDF3 di atas dapat diketahui bahwa Kota Surakarta

mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Hal ini disebabkan

angkan DDF3 yang cenderung menunjukkan prosentase di atas 50%

baik pada era sebelum maupun selama Otonomi Daerah. DDF3

tertinggi dicapai pada tahun 1990 sebesar 38,86%, sedangkan yang

terendah terjadi pada tahun 2001 sebesar 5,27%.


sebesar 19,72% dengan rerata selama Otonomi Daerah sebesar 7,24%,

maka Derajat Desentralisasi Kota Surakarta cenderung mengalami

kenaikan. Dari hasil rerata ini dapat dikatakan bahwa Sumbangan dan

Bantuan Kota Surakarta cenderung masih mempunyai proporsi yang

relatif besar terhadap Total Pendapatan Daerahnya.

b. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal dapat menggambarkan seberapa besar kebutuhan

perkapita penduduk jika jumlah seluruh pengeluaran (pengeluaran

rutin dan pengeluaran pembangunan) dibagi secara adil kepada seluruh

penduduk daerah tersebut. Kebutuhan fiskal juga menunjukkan

besarnya indeks pelayanan publik perkapita Kota Surakarta. Tabel

kebutuhan Fiskal Propinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta dapat

dilihat dari tabel berikut:


commit to user

Tabel 4.7 Rata-rata Kebutuhan Fiskal (KF) Kota Surakarta

Tahun 1990-2009

Tahun Kebutuhan Fiskal Standar se-Jateng (SKbFP Yk) (%)

Kebutuhan Fiskal Kota Surakarta (SKbFK Ska)

1990 1,381 17,567 1991 1,369 18,170 1992 1,361 18,286 1993 1,351 18,659 1994 1,358 18,871 1995 1,419 18,394 1996 1,467 17,693 1997 1,531 17,233 1998 0,785 28,734 1999 0,942 24,142 2000 0,908 59,004 2001 1,252 47,832 2002 1,410 52,818 2003 1,550 52,783 2004 1,713 51,937 2005 2,035 53,562 2006 2,504 48,013 2007 2,757 48,629 2008 3,178 47,543 2009 3,430 44,423

Rerata Sblm Otda 1,387 18,234 Rerata Slm Otda 2,074 50,654



commit to user

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa pada era sebelum dan

selama Otonomi Daerah, Standar Kebutuhan Fiskal Kota Surakarta

(Kapasitas Fiskal Propinsi Jawa Tengah) cenderung mengalami

peningkatan dari tahun 1993 ke tahun 1997, namun turun pada tahun

1998 dan cenderung mengalami peningkatan kembali pada tahun

2000-2009. Secara rerata, Standar Kebutuhan Fiskal Kota Surakarta

(Kapasitas Fiskal Propinsi Jawa Tengah) cenderung mengalami

peningkatan yaitu dari 1,387 pada era sebelum Otonomi Daerah

menjadi 2,074 pada era selama Otonomi Daerah. Di samping itu,

Indeks Pelayanan Publik Perkapita (Kebutuhan Fiskal Kota Surakarta)

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, secara rerata cenderung

mengalami peningkatan yaitu dari 18,234 pada era sebelum otonomi

daerah menjadi 50,654 pada era selama Otonomi Daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kebutuhan Fiskal Kota

Surakarta yang sangat besar.

c. Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal menunjukkan seberapa besar usaha dari daerah

yang diwujudkan dalam PDRB untuk memenuhi kebutuhannya, dalam

hal ini adalah total pengeluaran rutin dan total pengeluran

pembangunan. Hasil dari Indeks Kapasitas Fiskal menunjukkan

seberapa besar hasil yang didapatkan setiap penduduk dalam setiap

daerah. Berikut adalah tabel Kapasitas Fiskal Propinsi Jawa Tengah

dan Kota Surakarta.


commit to user

Tabel 4.8 Rata-rata Kapasitas Fiskal Propinsi Jateng dan Kota Surakarta Atas Dasar

Harga Berlaku Tahun 1990-2009

Tahun Kapasitas Fiskal Standar se-Jateng (SKaFP Jateng)

Kapasitas Fiskal Kota Surakarta (SkaFK Ska)

1990 0,022 186,782 1991 0,026 171,952 1992 0,030 154.450 1993 0,033 146,618 1994 0,038 129,015 1995 0,045 118,473 1996 0,051 109,686 1997 0,058 102,525 1998 0,079 69,099 1999 0,094 54,877 2000 0,110 49,144 2001 0,123 49,628 2002 0,137 55,381 2003 0,153 54,338 2004 0,171 52,162 2005 0,204 53,562 2006 0,250 48,013 2007 0,268 49,969 2008 0,279 54,136 2009 0,305 55,398

Rerata Sblm Otda 0,047 107,510 Rerata Slm Otda 0,200 52,510

Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka; Data diolah


commit to user

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa Standar Kapasitas Fiskal

Propinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan setiap

tahunnya, sedangkan Kapasitas Fiskal Kota Surakarta cenderung

mengalami penurunan dan berflutuasi pada tahun 2002 sampai tahun

2008. Jika dilihat dari reratanya, Kapasitas Fiskal Kota Surakarta

mengalami penurunan dari 107,510 pada era sebelum Otonomi Daerah

menjadi 52,210 di era selama Otonomi Daerah. Lain halnya dengan

Standar Kapasitas Fiskal Propinsi Jawa Tengah, secara rerata

cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 0,047 di era sebelum

Otonomi Daerah menjadi 0,200 di era selama Otonomi Daerah.


commit to user

d. Upaya Fiskal

Posisi Fiskal dihitung dengan mencari koefisien elastisitas

Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB sebagai berikut:

Tabel 4.9 Pertumbuhan PAD dan PDRB Kota Surakarta Tahun 1990-2009

Tahun

Pertumbuhan (%)

PAD

PDRB (Harga Berlaku)

PDRB (Harga Konstan)

1990 0 0 0 1991 14,32 9,55 10,77 1992 7,69 4,31 9,37 1993 8,04 7,48 6,11 1994 7,11 2,55 8,54 1995 29,07 8,65 8,65 1996 13,56 4,29 9,18 1997 14,94 7,27 4,22 1998 7,45 -7,51 -13,93 1999 13,19 -3,98 1,44 2000 44,96 5,04 5,04 2001 23,90 12,79 4,12 2002 31,88 11,86 4,97 2003 17,73 12,70 6,11 2004 11,11 11,87 5,80 2005 6,18 17,43 5,15 2006 22,35 10,82 5,43 2007 16,34 11,62 5,82 2008 8,64 14,37 5,69 2009 15,21 12,39 5,90

Total 313,66 153,50 98,38 Total Sblm Otda 115,36 32,62 44,35 Total Slm Otda 198,30 120,88 54,03

Elastisitas PAD/PDRB 2,04 3,19 Elastisitas PAD/PDRB Sblm Otda 3,54 2,60 Elastisitas PAD/PDRB Slm Otda 1,64 3,67



commit to user

Dari tabel 4.8 dapat diketahui Upaya/Posisi Fiskal Kota Surakarta

dengan melihat elastisitas PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku maupun PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 1990-2009, Elastisitas PAD

terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Surakarta adalah

sebesar 2,04 (elastis). Artinya laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku berpengaruh terhadap peningkatan PAD yaitu apabila

PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 2,04.

Apabila nilai dari Elastisitas PAD terhadap PDRB Atas Dasar

Harga Kontan selama 20 tahun dari tahun 1990-2009, mempunyai nilai

rata-rata Elastisitas PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Kontan

adalah sebesar 3,19. Artinya laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar

Harga Konstan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD yaitu

apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 3,19

Berdasarkan tabel di atas dapat juga diketahui bahwa Kota

Surakarata mempunyai elastisitas PAD terhadap PDRB baik PDRB

Atas Harga Berlaku maupun PDRB Atas Harga Kontan yang bersifat

Elatis (>1). Besarnya elastisitas PAD terhadap PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku di Kota Surakarta sebelum Otonomi Daerah adalah

sebesar 3,54. Begitu juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di

Kota Surakarta sebelum Otonomi Daerah sebesar 2,60.


commit to user

Begitu juga selama Otonomi Daerah, terlihat bahwa Kota Surakarta

mempunyai nilai Elastisitas PAD terhadap PDRB baik Atas Dasar

Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan sama-sama bersifat

elastis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, apabila PDRB mengalami

kenaikana maka PAD juga akan ikut naik. Besarnya elastisitas PAD

terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 1,64. Sedangkan

besarnya elastisitas PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan

sebesar 3,67.

e. Matrik Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun untuk matrik potensi PAD Kota Surakarta dapat dilihat

dari tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10

Hasil Perhitungan Model Matriks Potensi dari Pajak Daerah

Kota Surakarta Tahun 1990-2009

Jenis Pajak Pertumbuhan Proporsi Kategori P. Hotel & Restoran 0,593 0,603 Terbelakang P. Hiburan 0,062 0,069 Terbelakang P. Reklame 4,958 4,934 Prima P. Penerangan Jalan 0,073 0,084 Terbelakang P. Gol. Galian B&C 0,305 0,428 Terbelakang P. Pemanfaan Air 0,429 0,514 Terbelakang

Catatan: ·Prima, apabila tingkat pertumbuhan dan proporsi >1 ·Potensi, apabila tingkat pertumbuhan <1, proporsi >1 ·Berkembang, apabila tingkat pertumbuhan >1 proporsi <1 ·Terbelakang, apabila pertumbuhan dan proporsi <1

Sumber: Hasil pengelolaan data sekunder


commit to user

Jenis Pajak Daerah di Kota Surakarta yang mempunyai klasifikasi

Pajak Daerah yang berkategori Prima adalah Pajak Penerangan Jalan.

Sedangkan Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Golongan dan Galian B & C dan Pajak Pemanfaatan Air

berkategori Terbelakang. Maka disimpulkan bahwa sebagian besar

Pajak Daerah di Kota Surakarta mempunyai potensi yang kurang bagus.

Sementara itu, untuk jenis Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel

4.11 berikut ini:

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Model Matrik Potensi dari Retribusi Daerah

Kota Surakarta Tahun 1990-2009 Jenis Retribusi Pertumbuhan Proporsi Kategori

R. Pelayanan Kesehatan 4,129 4,592 Prima R. Pelayanan Kebersihan 0,089 0,131 Terbelakang R. Penggantian Biaya Cetak KTP 0,803 0,804 Terbelakang R. Parkir Jl. Umum 0,082 0,091 Terbelakang R. Pasar 0,893 0,985 Terbelakang R. Pengujian Kendaraan Bermotor 0,098 0,096 Terbelakang R. Penjualan PUD 0 0 - R. Pemakaian Kekayaan Daerah 0,152 0,131 Terbelakang R. Terminal 0,081 0,118 Terbelakang R. Tempat Parkir Khusus 0,017 0,019 Terbelakang R. Potong Hewan 0,031 0,046 Terbelakang R. Rekreasi Olahraga 0,302 0,312 Terbelakang R. Penyeberangan di Atas Air 0,041 0,053 Terbelakang R. Ijin Pengguna Tanah 0,048 0,064 Terbelakang

Catatan: · Prima, apabila tingkat pertumbuhan dan proporsi >1 · Potensi, apabila tingkat pertumbuhan <1, proporsi >1 · Berkembang, apabila tingkat pertumbuhan >1 proporsi <1 · Terbelakang, apabila pertumbuhan dan proporsi <1

Sumber: Hasil pengelolaan data sekunder


commit to user

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis Retribusi Daerah di

Kota Surakarta yang mempunyai klasifikasi sebagai Retribusi Daerah

yang berkategori Prima adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan retribusi yang lain berkategori terbelakang.

f. Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja

Pembangunan secara optimal. Dari perhitungan dapat diperoleh rata-

rata Rasio Aktivitas sebelum Otonomi Daerah dan selama Otonomi

Daerah pada tabel 4.12 berikut ini:


commit to user

Tabel 4.12 Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total APBD


Tahun Belanja Rutin

Terhadap APBD (Jutaan Rp.)

Belanja Pembangunan Terhadap Total APBD

(Jutaan Rp.) 1990 10.965.061 5.668.318 1991 14.180.111 7.834.177 1992 16.061.881 8.524.799 1993 18.221.289 8.611.594 1994 19.130.339 14.714.723 1995 21.568.729 18.522.828 1996 24.134.413 24.200.512 1997 46.454.434 16.875.444 1998 48.961.646 17.569.713 1999 63.852.788 27.521.214 2000 63.464.847 37.954.755 2001 191.790.105 20.304.414 2002 212.391.411 39.603.421 2003 262.510.720 96.899.970 2004 257.521.974 94.446.363 2005 258.736.519 95.901.878 2006 439.311.172 73.617.054 2007 499.186.466 157.061.226 2008 323.942.328 436.138.529 2009 418.736.383 193.873.629 Total 3.211.122.616 1.395.844.563

Total (A) Sblm Otda 6,15 Rerata (A) Sblm Otda 0,62 Total (A) Slm Otda 63,55 Rerata (A) Slm Otda 6,35 Total (B) Sblm Otda 3,26 Rerata (B) Sblm Otda 0,33 Total (B) Slm Otda 27,04 Rerata (B) Slm Otda 2,70



commit to user

Dari tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Rasio Belanja

Rutin terhadap Total APBD Kota Surakarta selama kurun waktu 20

tahun 1990-2009 adalah sebesar 69,70%. Dengan rasio yang sebesar

itu menyebabkan Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total

Pengeluaran Daerah menjadi kecil yaitu hanya sebesar 30,30%.

Apabila dibandingkan dengan perubahan rata-rata Rasio Belanja

Rutin sebelum Otonomi Daerah dan selama Otonomi Daerah adalah

bahwa rata-rata Rasio Belanja Rutin sebelum Otonomi Daerah lebih

kecil dari pada Rasio Belanja Rutin selama Otonomi Daerah dengan

persentase sebesar 6,15% dan 0,62%. Begitu juga dengan Rasio

Belanja Pembangunan sebelum Otonomi Daerah lebih kecil dari pada

selama Otonomi Daerah dengan persentase sebesar 3,26% dan

27,04%.

Dari perhitungan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar

dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk

kebutuhan Belanja Rutin sehingga Rasio Belanja Pembangunan

terhadap APBD masih relatif kecil.


commit to user

g. Efektivitas PAD (Analisis Realisasi dan Target PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah

dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil

daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan

efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu)

atau 100% (seratus persen). Namun demikian semakin tinggi Rasio

Efektivitas, menggambarkan Kemampuan Keuangan Daerah yang

semakin baik.

Tabel 4.13

Rata-rata Efektivitas PAD Sebelum Otonomi Daerah dan

Selama Otonomi Daerah (%)

Bagian PAD Rerata Sebelum Otda Rerata Selama Otda

Efektivitas Efektivitas Pajak Daerah 0,98 1,06 Retribusi Daerah 1,02 1,09 Bagian LUMD 1,03 2,02 Penerimaan dari Dinas* 1,16 0

Catatan: * Setelah tahun 1999, Penerimaan dari Dinas dihilangkan sebagai salah satu dari PAD Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka; Data diolah


commit to user

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa untuk Pos Pajak

Daerah di Kota Surakarta sebelum Otonomi Daerah mempunyai rata-

rata Efektivitas PAD sebesar 0,98%, sedangkan rata-rata selama

Otonomi Daerah sebesar 1,02%. Untuk Pos Pajak Daerah sudah

memenuhi target yang ditetapkan, karena mempunyai Rasio

Efektivitas cenderung lebih dari 1 (satu) atau di atas 100% (seratus

persen). Jika dilihat selama Otonomi Daerah, rata-rata Efektivitas PAD

cenderung mengalami penurunan.

Untuk Pos Retribusi Daerah di Kota Surakarta sebelum Otonomi

Daerah mempunyai rata-rata Efektivitas PAD sebesar 1,03%,

sedangkan rata-rata selama Otonomi Daerah sebesar 1,16%. Untuk

Pos Retribusi Daerah sudah memenuhi target yang ditetapkan sehingga

mempunyai Rasio Efektivitas lebih dari 1 (satu) atau lebih 100%

(seratus persen).

Sedangkan untuk Pos Bagian Laba Usaha Milik Daerah

mempunyai rata-rata Efektivitas PAD sebesar 1,06% sebelum Otonomi

Daerah, sedangkan rata-rata selama Otonomi Daerah sebesar 1,09%.

Untuk Pos Bagian Laba Usaha Milik Daerah sebelum Otonomi Daerah

sudah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan selama Otonomi

Daerah belum mencapai target yang diinginkan karena kurang dari 1

(satu) atau kurang dari 100% (seratus persen).


commit to user

Pos penerimaan dari Dinas-dinas mempunyai rata-rata Efektivitas

PAD sebesar 1,16% sebelum Otonomi Daerah, sedangkan selama

Otonomi Daerah Tidak ada karena mulai tahun 1999 pos ini telah

masuk bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

h. Kemandiran Keuangan Daerah dan Pola Hubungannya

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota

Surakarta menunjukkan seberapa besar Pemerintah Kota Surakarta

berusaha untuk membiayai seluruh kegiatan dan kebutuhan daerahnya

secara mandiri tanpa menggantungkan bantuan yang terlalu besar dari

Pemerintah Pusat. Tabel pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian

Keuangan Daerah Kota Surakarta sebagai berikut:


commit to user

Tabel 4.14 Pola Hubungan dan Kemandirian Keuangan Daerah


Tahun Kemandirian

Keuangan Daerah (%)

Kemampuan Keuangan Daerah Pola Hubungan

1990 18,48 Rendah Sekali Instruktif 1991 21,12 Rendah Sekali Instruktif 1992 22,66 Rendah Sekali Instruktif 1993 24,42 Rendah Sekali Instruktif 1994 26,08 Rendah Konsultatif 1995 33,58 Rendah Konsultatif 1996 38,10 Rendah Konsultatif 1997 43,69 Rendah Konsultatif 1998 0 Rendah Sekali Instruktif 1999 13,27 Rendah Sekali Instruktif 2000 15,72 Rendah Sekali Instruktif 2001 14,20 Rendah Sekali Instruktif 2002 11,66 Rendah Sekali Instruktif 2003 9,38 Rendah Sekali Instruktif 2004 10.87 Rendah Sekali Instruktif 2005 11,45 Rendah Sekali Instruktif 2006 9,05 Rendah Sekali Instruktif 2007 9,68 Rendah Sekali Instruktif 2008 8,98 Rendah Sekali Instruktif 2009 8,27 Rendah Sekali Instruktif

Rerata Sblm Otda 27,36 Rendah Konsultatif Rerata Slm Otda 9,85 Rendah Sekali Instruktif


Dari tabel 4.14 dapat diketahui besar Kemandirian Keuangan

Daerah Kota Surakarta yang cenderung semakin menurun dari 27,36%

di era sebelum Otonomi Daerah menjadi 9,85% selama Otonomi

Daerah atau cenderung turun sebesar 17,51%.


commit to user

Dari tahun 1998-2009 Kota Surakarta, cenderung mengalami

Kemampuan Keuangan Daerah yang rendah sekali dan berpola

Insruktif, sedangkan pada tahun 1994-1998 Kota Surakarta

mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berpola Konsultatif.

Hal tersebut bahwa Pemerintah Daerah Kota Surakarta cenderung

mulai berkurang pada bantuan dan sumbangan Pemerintah Pusat. Akan

tetapi dari tahun 1998-2009 Kota Surakarta, sekali lagi mempunyai

kecenderungan Kemampuan Keuangan Daerah yang rendah sekali dan

berpola Instruktif. Hal tersebut mengandung maksud bahwa

Pemerintah Daerah Kota Surakarta cenderung masih sangat tergantung

pada bantuan pada bantuan dan sumbangan Pemerintah Pusat, bahkan

di sini Pemerintah Pusat sangat mendominasi. Oleh karena itu,

Pemerintah Daerah Kota Surakarta masih perlu menggali sektor-sektor

potensial yang menjadi andalan daerahnya supaya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) meningkat sehingga dapat mengurangi ketergantungan

terhadap Pemerintah Pusat dan utamanya kesejahteraan masyarakat

tercapai.


commit to user

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai

Kemampuan Keuangan Daerah Kota Surakarta pada era sebelum maupun

selama Otonomi Daerah, maka dapat diambil kesimpulan secara deskriptif

dan kuantitatif. Hasil kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai

berikut:

1. Analisis Deskriptif

a. Rata-rata pertumbuhan APBD Kota Surakarta mengalami

penurunan dari era sebelum otonomi daerah ke era selama otonomi

daerah sebesar 0,79%.

b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota

Surakarta mengalami penurunan dari 12,54% sebelum otonomi

daerah menjadi 7,30% pada era otonomi daerah. Hal ini disebabkan

selama otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana

perimbangan yang cukup besar untuk daerah sesuai dengan

konsekuensi diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999.

c. Rerata pertumbuhan ekonomi menurut PDRB atas dasar harga

berlaku sebelum era otonomi daerah sebesar 9,09%, sedangkan era

selama otonomi daerah sebesar 11,11% atau mengalami

peningkatan sebesar 2,02%. Rarata pertumbuhan ekonomi menurut


commit to user

PDRB atas dasar harga konstan sebelum era otonomi daerah

sebesar 9,09% sedangkan era selama otonomi daerah sebesar

11,11% atau mengalami peningkatan sebesar 2,02%.


a. Dari hasil analisis kuantitatif tentang Derajat Desentralisasi Fiskal

Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya Fiskal, Matrik Potensi

PAD, Rasio Aktivitas (Keserasian), Rasio Efektivitas PAD.

Sebagai ringkasan dari hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

1) Derajat Desentralisasi Fiskal yang telah dihitung dengan

menggunakan beberapa indikator atau Rasio PAD dengan Total

Pendapatan Daerah, Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

untuk Daerah dengan Total Pendapatan Daerah menunjukkan

bahwa:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan

Daerah Kota Surakarta sebelum Otonomi Daerah yang

paling tinggi pada tahun 1990 sebesar 18,21%, sedangkan

selama Otonomi Daerah yang paling tinggi pada tahun

2009 sebesar 8,46%.

b) BHPBP terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Surakarta

sebelum Otonomi Daerah yang paling tinggi pada tahun

1990 sebesar 50,23%, sedangkan selama Otonomi Daerah

paling tinggi pada tahun 2009 sebesar 16,79%.


commit to user

c) Sumbangan terhadap Total Pendapatan Daerah Kota

Surakarta sebelum Otonomi Daerah yang paling tinggi pada

tahun 1990 sebesar 38,86%, sedangkan selama Otonomi

Daerah paling tinggi pada tahun 2009 sebesar 9,51%.

2) Dari hasil Analisis Kuantitatif tentang Kebutuhan Fiskal (KF)

menunjukkan bahwa secara rerata, Standar Kebutuhan Fiskal

Kota Surakarta (Kebutuhan Fiskal Propinsi Jawa Tengah)

cenderung mengalami penurunan pada era sebelum Otonomi

Daerah jika dibandingkan dengan Kebutuhan Fiskal pada era

selama Otonomi Daerah. Di samping itu, Indeks Pelayanan

Publik Per Kapita (Kebutuhan Fiskal Kota Surakarta)

berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara rerata

cenderung mengalami penurunan di era sebelum Otonomi

Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan

penurunan kebutuhan Fiskal Kota Surakarta.

3) Dari hasil analisis kuantitatif tentang Kapasitas Fiskal

menunjukkan bahwa secara rerata, Kapasitas Fiskal Kota

Surakarta cenderung mengalami penurunan pada era sebelum

Otonomi Daerah, jika dibandingkan pada era selama Otonomi

Daerah. Sama dengan Standar Kapasitas Fiskal Propinsi Jawa

Tengah, secara rerata cenderung mengalami peningkatan pada

era selama Otonomi Daerah.


commit to user

4) Dari hasil analisis kuantitatif tentang upaya/posisi fiskal yang

dihitung dengan rata-rata perubahan PAD terhadap perubahan

APBD menunjukkan hasil yang berbeda. Jika menggunakan

APBD atas dasar harga berlaku, maka struktur PAD cukup baik

dengan hasil 2,04 (elastis). Begitu juga dengan menggunakan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan hasil yang cukup

baik juga yaitu sebesar 3,19 (elastis). Sedangkan rata-rata

perubahan PAD terhadap perubahan PDRB pada era sebelum

dan selama Otonomi Daerah menunjukkan hasil yang baik

yaitu Elastis. Dengan menggunakan PDRB atas dasar harga

berlaku maupun atas dasar harga kontan.

5) Hasil analisis Kuantitatif tentang Matrik Potensi PAD

menunjukkan bahwa:

a) Ada satu jenis Pajak Daerah Kota Surakarta termasuk

kategori Prima yaitu Pajak Reklame, sedangkan pajak-

pajak yang lain memiliki kategori Terbelakang. Bisa dilihat

bahwa pajak di Kota Surakarta masih sangat terbelakang.

b) Ada satu jenis Retribusi Daerah Kota Surakarta yang

memiliki kategori Prima yaitu Retribusi Pelayanan

Kesehatan, sedangkan Retribusi Daerah yang lain memiliki

kategori Terbelakang. Sama dengan Pajak Daerah Kota

Surakarta juga mempunyai retribusi yang sangat

terbelakang.


commit to user

6) Hasil Analisis Kuantitatif tentang Rasio Aktivitas (Keserasian)

antara belanja rutin dan belanja pembangunan menunjukkan

bahwa: Rata-rata Rasio Belanja Rutin terhadap Total

Pengeluaran Daerah sebelum maupun selama Otonomi Daerah

di Kota Surakarta lebih besar dari rata-rata Rasio Belanja

Pengeluaran Daerah. Dengan demikian sebagian besar

anggaran hanya terserap untuk belanja rutin yang digunakan

untuk membiayai semua keperluan daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa di Kota Surakarta Belanja Rutin lebih

besar daripada Belanja Pembangunan, maka manfaat

pembangunan yang diperoleh masyarakat Kota Surakarta masih

rendah.

7) Analisis Kuantitatif tentang efektivitas PAD menunjukkan

bahwa pada era sebelum otonomi daerah memiliki Rasio

Efektivitas lebih besar dari Rasio Efektivitas selama Otonomi

Daerah.

8) Berdasarkan perhitungan analisis Kuantitatif tentang

Kemandirian Daerah dan Pola Hubungan sebagai jawaban dari

hipotesis ke dua, menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki

Kemampuan Keuangan Daerah yang rendah (Konsultatif) pada

tahun 1994-1997, tapi mayoritas kemampuan keuangan daerah

Kota Surakarta memiliki kemampuan yang rendah sekali.

Artinya peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari


commit to user

Kemandirian Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu

melaksanakan Otonomi Daerah).

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah

Daerah Kota Surakarta dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah termasuk

masih rendah. Untuk itu, dianjurkan kepada Pemerintah Daerah lebih

meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menimbulkan

beban yang semakin berat kepada masyarakat. Disamping itu juga perlu

pengelolaan Keuangan Daerah secara optional, agar ketergantungan

Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dapat semakin berkurang.


commit to user

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kota Surakarta. (Beberapa Edisi). Produk Domestik Regional Bruto Kota

Surakarta. Surakarta: BPS Kota Surakarta. BPS Kota Surakarta. (Beberapa Edisi). Statistik Keuangan Pemerintahan Kota

Surakarta. Surakarta: BPS Kota Surakarta. BPS Kota Surakarta. (Beberapa Edisi). Surakarta Dalam Angka. Surakarta: BPS

Kota Surakarta. BPS Propinsi Jawa Tengah. (Beberapa Edisi). Jawa Tengah Dalam Angka.

Semarang: BPS Propinsi Jawa Tengah. BPS Propinsi Jawa Tengah. (Beberapa Edisi). Pendapatan Regional Jawa

Tengah. Jawa Tengah: BPS Propinsi Jawa Tengah. BPS Propinsi Jawa Tengah. (Beberapa Edisi). Produk Domestik Regional Bruto

Beberapa Edisi. Semarang: BPS Propinsi Jawa Tengah. BPS Propinsi Jawa Tengah. 2001. APBD Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun

2000. Semarang: BPS Propinsi Jawa Tengah. BPS Propinsi Jawa Tengah. 2004. Statistik Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa

Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota seJawa Tengah Tahun 2001-2003. Semarang: BPS Propinsi Jawa Tengah.

Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:

AMP YKPN. Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:

AMP YKPN. Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana

Meneliti dan Menulis Tesis?. Jakarta: Erlangga. Kurniawati, Ana Dwi. 2004. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di

Kabupaten Sukoharjo (perbandingan Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Tidak Dipulikasikan.

Josef Riwu Kaho. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya). Jakarta: Rajawali Press.


commit to user

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyanto. 2003. Identifikasi dan Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kawasan

Subosukawonosraten Propinsi Jawa Tengah. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Musgrave, RA dan PB Musgrave. 1993. Keuangan Negara dalam Teori dan

Praktek. Jakarta: Erlangga. Prayitno, Sumardi Agus. 2005. Analisis Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman

Periode 1990/1991-2003 (Perbandingan Era Sebelum Otonomi Daerah dan Pada Era Otonomi Daerah). Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Tidak Dipublikasikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Negara Nomor 4022).

Sukanto, Reksohadiprojo. 2001. Ekonomika Publik. Yogyakarta: BPFE UGM. Suparmoko. 1992. Keuangan Daerah dalam Teori dan Praktek, Edisi IV.

Yogyakarta: BPFE UGM Syafruddin, Ateng & Ryaas Rasyid. 2001. Otonomi Daerah dalam Perspektif

Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya. Jakarta: Djambatan Unipress. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438).


commit to user

Wibowo, Yuandhi Harmanto. 2006. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 1996/1997-2005). Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Tidak Dipublikasikan.

Zahra, Fatima. 2008. Analisis Keuangan Daerah di Kabupaten Karanganyar

Perbandingan Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Periode 1994/1995-2006). Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Tidak Dipublikasikan.


commit to user

LAMPIRAN


commit to user

Lampiran 1: Tabel Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Surakarta

Tahun PAD BHPBP Sumbangan

Total Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi Fiskal

(Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) PAD/TPD BHPBP/TPD SBD/TPD 1990 3,029,181 8,354,104 6,462,979 16,633,379 18.211 50.225 38.855 1991 3,462,985 8,362,707 6,473,622 22,014,288 15.731 37.988 29.406 1992 3,729,192 8,378,998 6,492,808 24,586,680 15.168 34.079 26.408 1993 4,028,878 8,390,508 6,500,189 26,832,883 15.015 31.269 24.225 1994 4,315,434 8,400,298 6,510,901 33,845,062 12.751 24.820 19.237 1995 5,569,932 8,429,109 6,530,203 40,091,557 13.893 21.025 16.288 1996 6,325,182 8,527,810 6,552,005 48,334,925 13.086 17.643 13.555 1997 7,269,896 8,431,422 6,641,177 63,329,878 11.479 13.313 10.487 1998 7,811,435 8,228,715 6,860,594 66,531,359 11.741 12.368 10.312 1999 8,841,838 8,497,681 7,663,221 91,374,002 9.677 9.300 8.387 2000 12,816,761 10,848,290 8,151,134 101,419,602 12.637 10.696 8.037 2001 15,880,342 17,213,991 11,182,211 212,094,519 7.487 8.116 5.272 2002 20,943,463 17,695,212 17,964,887 251,994,832 8.311 7.022 7.129 2003 24,656,991 23,271,998 26,298,525 359,410,690 6.860 6.475 7.317 2004 27,395,768 34,651,055 25,194,745 351,968,337 7.784 9.845 7.158 2005 29,089,223 34,487,396 25,410,417 354,638,398 8.203 9.725 7.165 2006 35,589,770 38,242,492 39,342,446 512,928,227 6.939 7.456 7.670 2007 41,404,086 87,541,331 42,758,263 656,247,692 6.309 13.340 6.516 2008 44,981,954 98,108,598 50,084,542 760,080,857 5.918 12.908 6.589 2009 51,823,682 102,832,677 58,236,262 612,610,012 8.459 16.786 9.506

Rerata Sebelum Otda 13.675 25.203 19.716 Rerata Selama Otda 7.891 10.237 7.236



commit to user

Lampiran 2: Tabel Rata-rata Kebutuhan Fiskal Standar Se-Jawa Tengah dan Kota Surakarta

Pengeluaran Pengeluaran Jumlah Jumlah

Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan Fiskal

Tahun Jateng Kota Surakarta Penduduk Penduduk Se-Jateng Kota Surakarta (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) Jateng Kota Surakarta (SKaFP Jateng) (SKaFP Ska)

1990 1,380,928,372 21,253,837 28,578,090 516,967 1.381 29.779 1991 1,386,820,123 26,293,838 28,934,662 519,997 1.369 36.925 1992 1,389,018,271 31,302,938 29,154,590 523,455 1.361 43.931 1993 1,390,928,100 33,339,828 29,409,069 531,377 1.351 46.431 1994 1,393,035,658 38,367,288 29,313,421 533,628 1.358 52.954 1995 1,465,860,322 40,398,829 29,519,447 536,005 1.419 53.123 1996 1,525,053,600 41,400,199 29,698,845 539,387 1.467 52.315 1997 1,602,964,269 58,432,562 29,907,476 542,832 1.531 70.293 1998 846,102,225 61,233,018 30,785,445 546,469 0.785 142.696 1999 1,013,732,927 112,508,074 30,761,221 550,251 0.942 217.156 2000 977,829,252 129,651,289 30,775,846 553,580 0.908 257.995 2001 1,361,314,802 233,216,856 31,063,818 554,630 1.252 335.831 2002 1,564,183,005 237,035,103 31,691,866 497,232 1.410 338.051 2003 1,738,527,891 341,774,908 32,052,840 510,711 1.550 431.835 2004 1,942,783,776 347,566,695 32,397,431 534,540 1.713 379.500 2005 2,344,353,233 355,857,769 32,908,850 512,372 2.035 341.231 2006 2,819,967,091 461,901,126 32,177,730 514,898 2.504 358.267 2007 3,124,288,071 469,090,946 32,380,279 515,372 2.757 330.167 2008 3,629,387,083 479,018,861 32,626,390 522,935 3.178 288.210 2009 4,029,373,099 480,483,229 33,563,805 528,202 3.430 265.204

Rerata Sblm Otda 1,339,444,387 46,453,041 29,606,227 534,037 1.387 45.065 Rerata Slm Otda 2,353,200,730 353,559,678 32,163,886 524,447 2.074 332.629 Sumber: BPS Kota Surakarta; Surakarta Dalam Angka; Data diolah


commit to user

Lampiran 3: Tabel Rata-rata Kapasitas Fiskal Standar Se-Jawa Tengah dan Kota Surakarta

PDRB Laku PDRB Laku Jumlah Jumlah Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal

Tahun Jateng Kota Surakarta Penduduk Penduduk Se-Jateng Kota Surakarta (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) Jateng Kota Surakarta (SKbFK Jateng) (SKbFK Ska)

1990 21,689,283 2,093,827.83 28,578,090 516,967 0.022 186.782 1991 25,980,443 2,293,871.78 28,934,662 519,997 0.026 171.952 1992 30,200,681 2,392,817.07 29,154,590 523,455 0.030 154.450 1993 33,978,909 2,571,873.98 29,409,069 531,377 0.033 146.618 1994 39,303,565 2,637,401.44 29,313,421 533,628 0.038 129.015 1995 46,622,461 2,865,536.62 29,519,447 536,005 0.045 118.473 1996 52,505,361 2,988,456.04 29,698,845 539,387 0.051 109.686 1997 60,296,427 3,205,834.45 29,907,476 542,832 0.058 102.525 1998 84,610,223 2,965,128.91 30,785,445 546,469 0.079 69.099 1999 101,509,194 2,846,979.26 30,761,221 550,251 0.094 54.877 2000 118,404,885 2,990,464.31 30,775,846 553,580 0.110 49.144 2001 133,227,558 3,372,850.36 31,063,818 554,630 0.123 49.628 2002 151,968,826 3,772,737.68 31,691,866 497,232 0.137 55.381 2003 171,881,877 4,251,845.59 32,052,840 510,711 0.153 54.338 2004 193,435,263 4,756,559.53 32,397,431 534,540 0.171 52.162 2005 234,435,233 5,585,776.84 32,908,850 512,372 0.204 53.562 2006 281,996,709 6,190,112.55 32,177,730 514,898 0.250 48.013 2007 304,054,810 6,909,094.57 32,380,279 515,372 0.268 49.969 2008 318,736,052 7,901,886.06 32,626,390 522,935 0.279 54.136 2009 358,027,691 8,880,691.24 33,563,805 525,983 0.305 55.398

Rerata Sblm Otda 49,669,655 2,686,172.74 29,606,227 534,037 0.047 107.510 Rerata Slm Otda 226,616,890 5,461,201.87 32,163,886 524,225 0.200 52.510 Sumber: BPS Kota Surakarta; Surakarta Dalam Angka; Data diolah


commit to user

Lampiran 4: Tabel Pertumbuhan PAD dan PDRB Kota Surakarta

Tahun PAD PDRB Laku PDRB Konstan PERTUMBUHAN

(Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) PAD PDRB Laku PDRB Konstan 1990 3,029,181 2,093,827.83 1,890,291.09 0 0 0 1991 3,462,985 2,293,871.78 2,093,802.58 14.32 9.55 10.77 1992 3,729,192 2,392,817.07 2,289,930.31 7.69 4.31 9.37 1993 4,028,878 2,571,873.98 2,429,888.91 8.04 7.48 6.11 1994 4,315,434 2,637,401.44 2,637,401.44 7.11 2.55 8.54 1995 5,569,932 2,865,536.62 2,865,536.62 29.07 8.65 8.65 1996 6,325,182 2,988,456.04 3,128,651.94 13.56 4.29 9.18 1997 7,269,896 3,205,834.45 3,260,719.67 14.94 7.27 4.22 1998 7,811,435 2,965,128.91 2,806,489.55 7.45 -7.51 -13.93 1999 8,841,838 2,846,979.26 2,846,979.26 13.19 -3.98 1.44 2000 12,816,761 2,990,464.31 2,990,464.32 44.96 5.04 5.04 2001 15,880,342 3,372,850.36 3,113,668.99 23.90 12.79 4.12 2002 20,943,463 3,772,737.68 3,268,559.64 31.88 11.86 4.97 2003 24,656,991 4,251,845.59 3,468,276.94 17.73 12.70 6.11 2004 27,395,768 4,756,559.53 3,669,373.45 11.11 11.87 5.80 2005 29,089,223 5,585,776.84 3,858,169.67 6.18 17.43 5.15 2006 35,589,770 6,190,112.55 4,067,529.95 22.35 10.82 5.43 2007 41,404,086 6,909,094.57 4,304,287.37 16.34 11.62 5.82 2008 44,981,954 7,901,886.06 4,549,342.95 8.64 14.37 5.69 2009 51,823,682 8,880,691.24 4,817,877.63 15.21 12.39 5.90

Total 313.66 153.50 98.38 Total Sblm Otda 115.36 32.62 44.35 Total Slm Otda 198.30 120.88 54.03

Elastisitas PAD/PDRB 2.04 3.19 Elastisitas PAD/PDRB Sblm Otda 3.54 2.60 Elastisitas PAD/PDRB Slm Otda 1.64 3.67



commit to user

Lampiran 5: Tabel Hasil Matriks Potensi dari Pajak Daerah Kota Surakarta

Pos Tahun Total Rasio Rasio

Kategori 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ayat Pajak Pertumbuhan Proporsi

P. Hotel & Restoran

629,635 351,321 557,926 631,359 762,241 784,220 452,824 0.593 0.603 Terbelakang

P. Hiburan 61,251 62,000 13,086 18,533 20,075 21,048 382,736 0.062 0.069 Terbelakang P. Reklame 41,215 56,942 96,733 140,271 70,136 90,235 22,018,289 4.958 4.934 Prima P.PPJU 4,713,062 4,658,800 7,734,822 1,182,794 1,804,690 2,015,892 258,127 0.073 0.084 Terbelakang P. Gol. Galian B&C

67,982 60,832 0 0 0 0 2,819,382 0.305 0.428 Terbelakang

P. Pemanfaatan Air

235,543 250,374 290,330 291,034 0 0 3,012,980 0.429 0.514 Terbelakang

Jlh Pos Pajak 2,837,298 4,729,308 5,880,304 10,943,451 14,656,998 16,839,109 Pertumbuhan

0 66.68 24.34 86.10 33.93 14.89 Total Pajak Rata-rata 958,115 906,712 1,448,816 377,332 442,857 485,232



commit to user

Lampiran 6: Tabel Matriks Potensi dari Pos Retribusi Kota Surakarta

Pos Tahun Total Rasio Rasio

Kategori 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ayat Pajak Pertumbuhan Proporsi

R. Pelayanan Kesehatan

1,035,916 871,372 1,318,396 1,534,342 1,799,047 26,974,948 33,534,021 4.129 4.592 Prima

R. Peyalana Kebersihan

112,810 84,752 131,181 149,235 181,634 209,531 869,144 0.089 0.131 Terbelakang

R. Penggantian Biaya Cetak KTP

243,914 300,467 622,558 682,616 1,063,203 692,255 3,605,013 0.803 0.804 Terbelakang

R. Parkir Jl. Umum 84,533 69,293 50,451 123,300 119,377 153,729 600,682 0.082 0.091 Terbelakang R. Pasar 323,939 361,783 634,607 722,741 834,932 0 2,878,002 0.893 0.985 Terbelakang R. Pengujian Kendaraan Bermotor

0 0 0 0 199,107 200,294 399,401 0.098 0.096 Terbelakang

R. Penjualan PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Terbelakang R. Pemakaian Kekayaan Daerah

43,474 38,029 66,847 133,504 276,682 301,093 859,630 0.152 0.131 Terbelakang

R. Terminal 152,635 197,356 220,555 304,913 331,944 382,782 1,590,183 0.081 0.118 Terbelakang R. Tem. Parkir Khusus

45,029 48,298 51,890 58,035 0 0 203,252 0.017 0.019 Terbelakang

R. Potong Hewan 16,736 18,273 22,224 23,984 27,330 31,094 139,641 0.031 0.046 Terbelakang R. Rekreasi Olga 253,647 283,746 321,536 377,371 421,381 452,817 2,110,498 0.302 0.312 Terbelakang R. Penyeberangan di Atas Air

4,980 4,991 5,012 5,008 5,076 5,089 30,156 0.041 0.053 Terbelakang

R. Ijin Penggunaan Tanah

0 0 0 0 0 0.048 0.064 Terbelakang

Jml Pos Retribusi 2,830,761 3,029,107 3,505,946 5,094,782 7,060,009 8,673,162 46,819,622 Pertumbuhan Total Pos Retribusi

0 7.01 15.74 45.32 38.57 22.85

Rata-rata 178277.947 175258.543 246089.6873 293931.9669 375693.792 2100259.374 Sumber: BPS Kota Surakarta; Surakarta Dalam Angka; Data diolah


commit to user

Lampiran 7: Tabel Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total APBD Kota Surakarta Pos Pengeluaran

Tahun Belanja Rutin (A) Belanja Pembangunan (B) Total APBD (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.)

1990 10,965,061 5,668,318 16,633,379 1991 14,180,111 7,834,177 22,014,288 1992 16,061,881 8,524,799 24,586,680 1993 18,221,289 8,611,594 26,832,883 1994 19,130,339 14,714,723 33,845,062 1995 21,568,729 18,522,828 40,091,557 1996 24,134,413 24,200,512 48,334,925 1997 46,454,434 16,875,444 63,329,878 1998 48,961,646 17,569,713 66,531,359 1999 63,852,788 27,521,214 91,374,002 2000 63,464,847 37,954,755 101,419,602 2001 191,790,105 20,304,414 212,094,519 2002 212,391,411 39,603,421 251,994,832 2003 262,510,720 96,899,970 359,410,690 2004 257,521,974 94,446,363 351,968,337 2005 258,736,519 95,901,878 354,638,398 2006 439,311,172 73,617,054 512,928,227 2007 499,186,466 157,061,226 656,247,692 2008 323,942,328 436,138,529 760,080,857 2009 418,736,383 193,873,629 612,610,012

Total 3,211,122,616 1,395,844,563 4,606,967,179 Total (A) Sblm Otda 283,530,691 Rerata (A) Sblm Otda 28,353,069 Total (A) Slm Otda 2,927,591,925 Rerata (A) Slm Otda 292,759,193 Total (B) Sblm Otda 150,043,322 Rerata (B) Sblm Otda 15,004,332 Total (B) Slm Otda 1,245,801,241 Rerata (B) Slm Otda 124,580,124



commit to user

Lampiran 8: Tabel Rata-Rata Efektifitas PAD Kota Surakarta

Keterangan Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian LUMD Penerimaan dari

Dinas Penerimaan Lain-lain (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.)

1990 Target 2,225,798 2,993,498 203,812 208,918 48,238 Realisasi 1,240,878 3,012,142 205,042 210,390 51,923








1998 Target 3,045,878 5,329,455 329,322 425,626 0 Realisasi 3,192,040 5,432,498 343,410 628,550 0

1999 Target 3,891,999 8,872,560 227,942 0 1,769,374 Realisasi 3,915,464 9,066,510 250,810 0 1,792,392

2000 Target 3,886,409 959,227 269,985 0 1,803,998 Realisasi 3,961,255 992,996 285,438 0 1,828,989






commit to user






R. Efektivitas Sblm Otda 0.978 1.019 1.028 1.163 0.958 R. Efektivitas Slm Otda 1.060 1.094 2.015 0 1.034

Realisasi Sblm Otda 20,066,270 40,432,866 2,747,213 3,142,892 3,488,999 Realisasi Slm Otda 81,999,937 27,452,060 3,468,256 0 22,015,696 Target Sblm Otda 20,558,058 39,642,754 2,669,076 2,660,985 3,352,399 Target Slm Otda 77,862,918 25,226,967 3,370,630 0 21,214,476



commit to user

Lampiran 9: Pola Hubungan dan Rata-rata Tingkat Kemandirian Kota Surakarta

Tahun PAD Bantuan/Sumbangan Kemandirian Kemampuan

Pola Hubungan (Jutaan Rp.) (Jutaan Rp.) Keuangan Keuangan

1990 3,029,181 16,389,215 18.48 Rendah Sekali Instruktif 1991 3,462,985 16,400,187 21.12 Rendah Sekali Instruktif 1992 3,729,192 16,459,810 22.66 Rendah Sekali Instruktif 1993 4,028,878 16,500,918 24.42 Rendah Sekali Instruktif 1994 4,315,434 16,548,178 26.08 Rendah Konsultatif 1995 5,569,932 16,587,810 33.58 Rendah Konsultatif 1996 6,325,182 16,602,179 38.10 Rendah Konsultatif 1997 7,269,896 16,641,179 43.69 Rendah Konsultatif 1998 7,811,435 0 0 Rendah Sekali Instruktif 1999 8,841,838 66,632,142 13.27 Rendah Sekali Instruktif 2000 12,816,761 81,511,348 15.72 Rendah Sekali Instruktif 2001 15,880,342 111,822,114 14.20 Rendah Sekali Instruktif 2002 20,943,463 179,648,873 11.66 Rendah Sekali Instruktif 2003 24,656,991 262,985,252 9.38 Rendah Sekali Instruktif 2004 27,395,768 251,947,455 10.87 Rendah Sekali Instruktif 2005 29,089,223 254,104,174 11.45 Rendah Sekali Instruktif 2006 35,589,770 393,424,466 9.05 Rendah Sekali Instruktif 2007 41,404,086 427,582,635 9.68 Rendah Sekali Instruktif 2008 44,981,954 500,845,428 8.98 Rendah Sekali Instruktif 2009 51,823,682 626,965,873 8.27 Rendah Sekali Instruktif

Rerata Sblm Otda 5,438,395 19,876,162 27.36 Rendah Konsultatif Rerata Slm Otda 30,458,204 309,083,762 9.85 Rendah Sekali Instruktif


Documents

ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA PERBANDINGAN .../Analisis... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA PERBANDINGAN