Rangkuman jenis pelanggaran bidang lingkungan hidup

www.mutiarafarhan.com

Halaman 1 dari 36

JENIS PELANGGARAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DISUSUN OLEH :

FITRI HADY AMRULLAH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2015

EDISI 1




Halaman 2 dari 36

DAFTAR ISI : UMUM

AMDAL, UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

E-book ini dapat disebarluaskan dengan mencantumkan sumbernya (fitri hady amrullah/

Disclaimer On :

www.mutiarafarhan.com) dan tidak dikomersialkan.

Karena keterbatasan pikiran dan tenaga (hehehe), mohon maaf atas kekurangannya, dan saya mohon kritik dan saran terhadap kekurangan tersebut.

Kritik dan Saran dapat dikirimkan ke alamat email ini : [email protected] atau

dapat juga melalui bagian komentar di website www.mutiarafarhan.com

http://www.mutiarafarhan.com/�

mailto:[email protected]�



Halaman 3 dari 36

JENIS PELANGGARAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

OLEH :

FITRI HADY AMRULLAH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

UMUM

No. Jenis Pelanggaran Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

Pasal 20 ayat (3) Huruf a :

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;

2. Membuang limbah ke media lingkungan tidak memiliki izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

Pasal 20 ayat (3) Huruf b :

b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

3. Tidak memiliki amdal (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Pasal 22 ayat (1) :

4. Tidak memiliki ukl-upl

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 34 ayat (1) :

5. Tidak memiliki izin lingkungan

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 36 ayat (1) :

6. Tidak melakukan analisis risiko lingkungan hidup

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Pasal 47 ayat (1) :

7. Tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 53 ayat (1) :





Halaman 4 dari 36

No. Jenis Pelanggaran Pasal

8. Tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup

Pasal 54 ayat (1) :

9. Tidak melakukan pengelolaan B3.

(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Pasal 58 ayat (1) :

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Pasal 59 ayat (1) :

10. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin

Pasal 60 : Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Environment

Rangkuman jenis pelanggaran bidang lingkungan hidup