PKn rangkuman

5/12/2018 PKn rangkuman - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pkn-rangkuman 1/25

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PERGURUAN TINGGI

Karangan Drs. Dieng Sudirwo, M.Pd

BAB I Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian kelompok MPK

Berdasarkan surat keputusan direktur jendral pendidikan tinggi DEPDIKNAS no:

43/DIKTI/kep/2006, tanggal 2 juni 2006 tentang rambu rambu pelaksanaan mata kuliah

pengembangan kepribadian di perguruan tinggi maka mata kuliah pendidikan kewarganegaraan

dimasukkan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK). Kompetensi mata kuliah

pendidikan kewarganegaraan men jadi ilmuan dan professional yang cinta tanah air, disiplin, dan

berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berdasarkan pancasila.

Tiga buah definisi pendidikan kewarganegaraan:

1. John Mahoney

Civic education included and involves those teaching that type of teaching metode those

student activities; Those administrative supervisory produce which the school may utilize

purposively to make for better living together in the democratic way or (sinonimously) to

develop better civic behaviors. (Paul R. Hana; 1962: 55).

2. Prof .Dr.H. Achmad Sanusi S.H, MPA

Pendidikan kewarganegaraan, sesuai predikatnya, bukan suatu program studi melainkan

program pendidikan yang kepentingannya terletak pada sistem nilai - nilai dan dengan

demikian pada cita cita , emosi, sikap, cara, dan tingkah laku menurut keharusan dan

kepatuhan sebagai warga Negara yang baik

3. Prof .H.M.Numan Somantri M.SC

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik

yang di perluas dengan sumber sumber yang lain, positive incluence pendidikan sekolah,

masyarakat, orang tua, yang semuanya itu diproses untuk melatih pela jar - pela jar bersikap

kritis dan bertindak demokratis dalah mempersiapkan hidup demokratis.

2. Se jarah pendidikan di perguruan tinggi



Dengan keluarnya surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan tinggi nomer

267/DIKTI/kep/2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata

kuliah penngembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi, maka

berubahlah mata kuliah kewiraan men jadi mata kuliah kewarganegaraan. Timbulnya mata

kuliah kewiraan di perguruan tinggi dirintis dengan adanya latihan kemiliteran bagi mahasiswa

dengan sebutan WALA (wa jib latih) mahasiswa pada tahun 1959. Pendidikan kewiraan di masa

lalu di perguruan tinggi yang terdiri WALA, ilmu pertahanan nasional, WALAWA maupun dengan

sebutan pendidikan kewiraan pada hakikatnya merupakan pendidikan kemiliteran. Mulai tahun

1973 1974 WALAWA dihentikan, lalu selan jutnya di tingkatkan men jadi pendidikan kewiraan

dan pendidikan kewiracadangan. Ketetapan dalam surat keputusan tentang pendidikan

kewiraan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan kewiraan bertujuan menggambarkan pengertian dan kesadaran HANKAMNAS dilingkungan mahasiswa

2. Pendidikan kewiraan bersifat intrakulikuler, diselenggarakan sebelum menempuh

ujian sar jana muda dan men jadi tanggung jawab serta pembiayaan dari departemen

P&K.

3. Dibentuk kelompok ker ja pendidikan kewiraan yang bertugas merumuskan ,

merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan kewiraan.

4. Pelaksanaan program ker ja pendidikan kewiraan dimulai tahun 1974.

5. Kemudian pada tahun 2006 lahirlah UU tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.

Dapat di jadikan satu materi dalam perkuliahan PKN.

BAB II FILSAFAT PANCASILA DAN IDENTITAS NASIONAL

1. Pancasila sebagai sistem filsafat

Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena sila sila dalam pancasila merupakan bagian

dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kaelan, dalam bukunya filsafat pancasila

mengemukakan berfikir filsafati:

1. Berfikir kritis

2. Bersifat terdalam

3. Bersifat konseptual



4. Kohern (runtut)

5. Bersifat rasional

6. Bersifat menyeluruh (komprehensif)

7. Bersifat universal

8. Bersifat spekulatif

9. Bersifat sistematis

10. Bersifat bebas

Beberapa orang yang berpendapat bahwa pancasila merupakan suatu sistem filsafat adalah:

1. Muh. Yamin

A jaran pancasila tersusun secara harmonis dalam satu sistem filsafat

2. Notonagoro Dasar filsafat, asas kerohanian, Negara pancasila adalah cita cita yang harus di jelmakan

dalam kehidupan Negara

3. Elly M. Setiadi

Sistem filsafat pancasila memiliki kriteria dan sifat sifat universal dan memiliki ciri ciri khas

nasional

2. Pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara

Ahmad Rustandi dkk. dalam bukunya pendidikan pancasila menyatakan:

ideology Negara bersifat imperatif , artinya mengikat seluruh warga, baik yang menyetujui

maupun yang tidak.

Proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara dapat di jelaskan sebagai berikut:

A. Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka

dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan

Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar

negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut:

1. peri kebangsaan;

2. peri kemanusiaan;

3. peri ketuhanan;

4. peri kerakyatan;



5. kese jahteraan rakyat.

B. Sidang BPUPKI tanggal 31 mei 1945, Prof . Dr Soepomo mengemukakan pokok pikiran

sebagai berikut:

1. Paham Negara persatuan

2. Penghubungan agama dengan Negara

3. Sistem badan permusyawaratan

4. Sosialisme Negara

5. Hubungan antar bangsa

C. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar

negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:

1. kebangsaan Indonesia;

2. internasionalisme atau perikemanusiaan;

3. mufakat atau demokrasi;

4. kese jahteraan sosial;

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk

selan jutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.

D. Sidang panitia kecil BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 di pimpin Ir. Soekarno menghasilkan

rumusan dasar Negara yang di sebut piagam Jakarta atau Jakarta carter sebagai berikut:

1. Kewa jiban men jalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi jaksanan dalama permusyawaratan dan perwakilan

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

E. Sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945

mengesahkan UUD 1945 dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan pancasila,



sehingga rumusan pancasila inilah yang autentik, berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Rumusan yang autentik terdapat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi jaksanaan dalam permusyawaratan dan

perwakilan

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

F. Rumusan pancasila menurut Mukadimah Konstitusi RIS (tahun 1949) dan menurut

Mukadimah UUD sementara RI (tahun 1950), rumusannya sama sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Perikemanusiaan

3. Kebangsaan

4. Kerakyatan

5. Keadilan Sosial

G. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan berlakunya kembali kepada UUD 1945 bagi

Negara dan bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa rumusan pancasila yang berlaku

seharusnya yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga pada tanggal 13 April

1968 keluarlah instruksi presiden Republik Indonesia no. 12 tahun 1968 yang isinya

menyatakan mencabut inpres no.01 tahun 1967 dan menetapkan rumusan pancasila yang

berlaku seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 saat ini sudah

mengalami amandemen yang keempat kalinya pada tanggal 10 Agustus 2002. Namun

pembukaan UUD 1945 tidak mengalami perubahan, sehingga rumusan pancasila juga tidak

mengalami perubahan. Menurut aturan tambahan pasal II UUD 1945 terdiri dari

pembukaan, dan pasal-pasal. Ini berarti pen jelasan UUD 1945 tidak berlaku lagi.

3. Karakteristik Identitas Nasional

Karakteristik identitas nasional artinya ciri khas jati diri bangsa dalam bernegara. Karakteristik

identitas nasional bangsa Indonesia dapat diventarisir sebagai berikut:

a. Pancasila adalah falsafah, dasar Negara, ideology bangsa dan Negara

b. Bentuk Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia



c. Bentuk Pemerintahan: Republik

d. Lambang Negara: Garuda Pancasila dalam lambang Negara tertulis Bhineka Tunggal Ika,

yang artinya beraneka ragam suku, adat istiadat, bahasa daerah namun tetap bersatu

e. Bendera Negara: Merah putih

f . Lagu Kebangsaan: Indonesia Raya

g. Bahasa: Indonesia

h. Geografis: Negara kepulauan di daerah khatulistiwa, utara ±608 LU, selatan ±1115

LS, barat ±9445BT, timur ±14105 BT.

i. Hak asasi manusia: melindungi dan men jun jung tinggi hak asasi manusia

j. Persekutuan Negara: Negara non blok

k. Sifat bangsa Indonesia: cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, ramah tamah dan

gotong royong l. Terorisme: anti teroris

m. Semboyan: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia

4. Proses Berbangsa dan Bernegara

Proses berbangsa dan bernegara diawali dengan mempela jari asal mula terbentuknya Negara.

Menurut M.Solly Lubis ada 4 teori terbentuknya Negara, yaitu:

1. Teori Ketuhanan

2. Teori Per jan jian

3. Teori Kekuasaan

4. Teori Kedaulatan

Negara adalah daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh se jumlah pe jabat dan yang

berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui

penguasaan monopolisis dari kekuasaan yang sah.

Negara memiliki sifat memaksa, sifat monopoli dan sikap mencakup semua.

Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan penertiban dalam

masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka Negara memiliki sifat memaksa,

dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal.



Sifat monopoli, Negara menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu

hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

Sifat Mencakup semua, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang

tanpa kecuali.

Adapun azas-azas yang dipergunakan dalam penyusunanUU kewarganegaraan RI ini adalah:

1. Ius sanguinis (law of the blood)

2. Ius Soli (Law of the soil)

3. Kewarganegaraan tunggal

4. Kewarganegaraan ganda terbatas

Ditambah dengan azas hokum:

1. Kepentingan nasional

2. Perlindungan maksimum

3. Persamaan di dalam hokum dan pemerintahan

4. Kebenaran substantif

5. Non-diskriminatif

6. Pengakuan dan penghormatan terhadap HAM

7. Keterbukaan

8. Publisitas

5. Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan karakter bangsa adalah pendidikan karakter yang berlandaskan pancasila. Ciri-cirinya

yaitu:

1. Bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa

2. Bangsa yang men jun jung kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa

4. Bangs yang demokratis dan men jun jung tinggi hokum dan hak azasi manusia

5. Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kese jahteraan

Pendidikan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan pancasila juga berarti menghargai norma

UUD 1945, NKRI, dan keberagaman yang tercermnin dalam Bhineka Tunggal Ika.



Pola Pikir Membentuk Watak Secara

Bottom Up

Bab III HAK AZASI MANUSIA and THE RULE OF LAW

1. Pengertian Hak Azasi Manusia

Di Indonesia pengakuan terhadap HAM sebenarnya terdpat dalam dasar Negara pancasila,

UUD 1945 dan dalam perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam pembukaan terdapat

dasar Negara pancasila, yang merupakan penge jawantahan adanya HAM. Dalam kalimat

pertama pun sudah menggambarkan pengakuan adanya HAM dengan kalimat sebagai

berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebb

itu, maka pen ja jahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dalam pasal-pasal UUD 1945 terdapat penge jawantahan daripada HAM diantaranya dalam

BAB X, berisikan khusus tentang Hak Azasi Manusia, yang terdiri dari 10 pasal yaitu pasal 28

A sampai dengan pasal 28 J, sebagai berikut:

Pasal 28A

Membentuk Watak:

Bangsa

Masyarakat

Lingkungan

Keluarga

Pribadi

Menggunakan

Jalur dari bawah

ke atas

Diawali dari diri sendiri



Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melan jutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kese jahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk mema jukan dirinya dalam memper juangkan haknya secara

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk beker ja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan ker ja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

pendidikan dan penga jaran, memilih peker jaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat

tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,

sesuai dengan hati nuraninya.



(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan

dera jat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup se jahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan

lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.



(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pema juan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia di jamin, diatur, dan dituangkan

dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wa jib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam men jalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wa jib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

men jamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam Bab III tentang Hak Azasi Manusia dan kebebasan dasar manusia terdapat 10 hak

yang harus dilindungi, yaitu:

1. Hak untuk hidup

2. Hak berkeluarga dan melan jutkan keturunan

3. Hak mengembangkan diri

4. Hak memperoleh keadilan

5. Hak atas kebebasan pribadi

6. Hak atas rasa aman

7. Hak atas kese jahteraan

8. Hak turut serta dalam pemerintahan

9. Hak wanita

10. Hak anak



2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Manusia

Perlindungan hokum terhadap hak azasi manusia diantaranya dapat berwujud:

1. Adanya dasar Negara yang mengandung nilai-nilai hak azasi manusia

2. Ada konstitusi yang mengandung nilai-nilai hak azasi manusia

3. Adanya ketetapanMPR tentang HAM

4. Adanya UU yang mengandung hak azasi manusia

5. Adanya komisi nasional hak azasi manusia

6. Adanya pengadilan hak azasi manusia

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM:

a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak azasi manusia

b.

Mengka ji berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAMc. Membantu dan Menyelidiki pelaksanaan HAM

d. Mengadakan ker jasama regional dan internasional dalam rangka mem jukan dan

melindungi HAM

Perlindungan hokum terhadap HM dapat berlangsung secara internasional, nasional

maupun individual. Secara internasional dilakukan oleh PBB. Secara nasional dilakukan

melalui Negara masing-masing melalui system hokum yang berlaku di negarany serta

lembaga swadiri masyarakat dan pers. Secar individual hendaknya setiap warga Negara

berusaha melindungi HAM agar berlaku di sekitar warga Negara.

Prof . Dr. H. Muladi, SH, ketua Lembaga Ketahanan Republik Indonesia menyatakan

mekanisme perlindungan HAM sebagai berikut:

Mekanisme perlindungan HAM

a. Secara Internasional

Mekanisme mentoring dan penegakkan berbagai instrument HM dilakukan oleh:

1. International Monitoring Bodies

2. International Political Bodies

3. Badan Internasional antara pemerinth yang lai

b. Secara nasional

Mekanisme mentoring dapat dilakukan melalui:



1. Sistem hokum yang berlku yaitu melalui pengadilan

2. DPR/Parliament

3. NGOs/LSM

4. National Human Rights

5. Melalui mass media

c. Bentuk monitoring dilakukan oleh Negara per Negara dengan memberlakukan

Universal Yuridiction.

3. Peradilan HAM

Peradilan HAM diatur dengan UU No. 26 tahun 2000, yang diundangkan pada tanggal 23

November 2000.

Kewenangan HAM: 1. Bertugas dan berwenang dan memutus perkara pelanggaran hak azasi

manusia yang berat

2. Berwenang memeriksa dan memutuskn pelanggarn HAM yang berat yang

dilakukan di luar batas territorial wilayah Negara RI oleh warga Negara

Indonesia

3. Tidak berwenang dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang

dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pda saat ke jahatan

dilakukan

Pelanggaran HAM yang berat meliputi ke jahatan genosida dan ke jahatan terhadap manusia.

4. Hukum Humaniter

Hukum Humaniter adalah hokum yang melindungi dan menegakkan hak azasi manusia pada

waktu perang. Hukum ini bersifat darurat.

Tujuan hukum humaniter:

1. Melindungi kombatan maupun non kombatan dari akibat perang

2. Men jamin kehormatan dan perlindungan HM tertentu terhadp tawanan perang

3. Mengusahakan diakhiri peperangan dalam waktu singkat

4. Membatasi penggunaan cara dan peralatan peperangan yang terbatas

5. Membatasi dan meringankan akibat bencana perang

6. Mempertemukan pencapaian kebutuhan-kebutuhan militer dengn prinsip-prinsip HAM



Komponen hukum humaniter:

a. Hukum Den Haag

b. Hukum Jenewa

c. Hukum gabungan Den Haag dan Jenewa

Persaman dan perbedn hukum humaniter dengan HAM:

1. Hukum humaniter terutama diterapkan pada Negara sedangkan HAM pada individu-

individu

2. Hukum humaniter diterapkan pada waktu perang sedangkan HAM pada waktu damai

3. Hukum humaniter ditujukan untuk orang orang yang terluka dan sakit, sedangkan HAM

untuk semua individu dalam keadaan apapun

4. Kedua-duanya melindungi hak azasi manusia hanya keadaannya sa ja yang berbeda

5. Hak Azasi Manusia dalam Al-Qur'an

a. Dalam Islam kedudukan manusia adalah sedera jat.

b. Sesama manusia kedudukannya sama dalam hukum dan bebas dari praduga tak

bersalah



c. Kebebasan memeluk agama di jamin dalam islam

Terdapat 2 landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang ditur dalam Piagam

Madinah, yaitu:

1. Semua pemeluk islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa

2. Hubungan antara komunitas musllim dan non muslim didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Berinteraksi secara baik dengan sesame tetangga

b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama

c. Membela mereka yang teraniaya

d. Saling menasehati

e. Menghormati kebebasan beragama

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

1. Azas-azas kewarganegaraan

Azas-azas kewarganegaraan pada umumnya kita mengenal ada empat macam yang berasal dari

kelahiran dan dari perkawinan.

Dari kelahiran kita mengenal adnya ius soli dan ius sanguinis. Dari perkawinan kita mengenal adanya

azas kesatuan hukum dan azas persamaan dera jat.

a. Ius Soli



Ius berarti hukum, dalil, atau pedoman. Sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri,

tanah, atau daerah. Dengan demikian ius soli berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah.

Dalam kaitannya dengan azas kewarganegaraan ini, ius soli berarti kewarganegaraan ditentukan oleh

tempat tinggal (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996:10).

b. Ius Sanguinis

Sanguinis berasal dari kata sanguis yang berasal dari darah. Dengan demikian, ius sanguinis berarti

kewarganegaraan seseorang ditentukan keturunan atau orang tuanya.

Dewasa ini pada umumnya kedua azas ini dianut secara simultan. Bedanya ada Negara yang menitik

beratkan pada penggunaan ius sanguinis, dengan ius soli sebagai kekecualian.

Penggunaan kedua azas secara simultan ini mempunyai tujuan agar status apatride atau tidak

berkewarganegaraan (stateless) dapat terhindar. Artinya, apabila ada seseorang yang tidak dapat

memperoleh Negara yang bersangkutan, masih dapat memperoleh kewarganegaraan dari Negara

tersebut berdasarkan kelahiran yang berbeda-beda, dapat menimbulkan masalah bipatride atau dwi

kewarganegaraan (berkewarganegaraan rangkap), bahkan multipatride (berkewarganegaraan banyak

atau lebih dari dua) (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996:10-11).

c. Azas Kesatuan Hukum

Azas kesatuan hukum dimaksudkan agar suami/istri yang terikat dalam perkawinan yang berasal

dari kewarganegaraan yang berbeda disatukan sa ja kewarganegaraannya. Sebab perkawinan suami

istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda akan mengakibatkan tiga kemungkinan

kewarganegaraan:

y Pertama, suami/istri tetap kewarganegaraan masing-masing,

y Kedua, suami mengikuti kewarganegaraan istri,

y Ketiga, istri mengikuti kewarganegaraan suami.

Pada umumnya pihak istrilah yang mengikuti kewarganegaraan suami.

d. Azas Persamaan Dera jat

Dalam azas persamaan dera jat ditentukan bahwa perkawinan tidak menyebabkan berubahnya

status kewarganegaraan masing-masing pihak.

Wanita sama seperti laki-laki, mempunyai hak bebas untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya.

Tidaklah cocok jika wanita selalu mengikuti kewarganegaraan suaminya.

Naturalisme atau memperoleh kewarganegaraan dapat diperoleh walaupun tidak memenuhi prinsip

ius soli maupun ius sanguinis. Naturalisme ada yang aktif dan ada yang pasif .Naturalisme aktif seseorang dapat menga jukan kehendak untuk men jadi warga negara suatu negara

. Sedangkan naturalisme pasif adalah seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara.

Dalam hal ini yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak

pemberian kewarganegaraan dari suatu negara.

2. Hak dan kewa jiban warga negara dalam UUD 1945



Pada tanggal 10 Agustus 2002 telah selesailah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk

yang keempat kalinya. Sehingga bunyi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang sah berlaku adalah yang sudah

diamandemen.

Hak dan kewa jiban warga negara dalam UUD 1945 dalam pasal 27, 28a sampai dengan 28j, 29, 30

ayat 1 dan 31 ayat 1.

BAB V BELA NEGARA

1. Makna Bela Negara

Upaya bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada

negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam men jamin

kelangsungan hidup bangsa dan negara (pen jelasan pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002).

Bela negara dalam arti sempit adalah bela negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bela

negara dalam arti luas adalah bela negara dalam bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya,

pertahanan dan keamanan.

Komponen pertahanan negara terdiri dari:

1. Komponen Utama

2. Komponen Cadangan

3. Komponen Pendukung

Komponen Utamaadalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui

mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan

kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Kepolisian negara berf ungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Implementasi Bela Negara

Implementasi bela negara dalam arti sempit yaitu membele negara dengan mengangkat sen jata.

Impelementasi bela negara dalam arti luas adalah membela negara dengan mengangkat apa sa ja

berprestasi sesuai dengan profesinya asalkan untuk mencapai tujuan negara, kese jahteraan masyarakat

dan bangsa.

Dalam bidang pertahanan warga negara dapat berperan sebagai komponen utama, komponen

cadangan ataupun sebagai komponen pendukung sesuai dengan hak dan kewa jibannya dalam ikut serta

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Komponen cadangan dan komponen pendukung dalam buku putih Pertahanan Negara RI (2003:51)

di jelaskan sebagai berikut:



Komponen cadangan yang terbentuk masih merupakan model yang akan dikembangkan di masa

yang akan datang dan masih dalam lingkup kekuatan matra darat.

Komponen pendukung adalah segenap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan,

sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan

dan kemampuan komponen utama dan cadangan.

3. Jihad dalam Rangka Bela Negara

Bela negara adalah sebagian dari jihad. Pengertian jihad dari Ensiklopedi Islam Jilid 2 (2002: 315-

317) sebagai berikut:

Jihad (Ar: jihad = pengerahan seluruh potensi [dalam menangkis serangan musuh]). Ulama *fiqih

membagi jihad men jadi tiga bentuk, yaitu: (1) ber jihad memerangi musuh secara nyata, (2) ber jihad

melawan syetan, (3) ber jihad terhadap diri sendiri.

Jihad dalam pengertian umum seperti di atas mencakup juga seluruh jenis ibadah yang bersifat lahir

dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam se jarah per juangan Nabi Muhammad SAW selama di Mekah

dan Madinah.

Disamping pengertian umum tersebut, ada juga pengertian khusus yang dikemukakan oleh ulama.

Imam SyafiI mendefinisikan jihad yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakan Islam. Pengertian jihad

secara khusus inilah yang secara luas dibicarakan dalam kitab-kitab Fiqih yang senantiasa dikaitkan

dengan pertempuran, peperangan dan ekspedisi militer.

Para ulama menyimpulkan latar belakang perlunya ber jihad berdasarkan surah dalam Al-Quran,

yaitu surah Al-Baqarah ayat 190-193, surah An-Nisaa ayat 75 dan surah At-Taubah ayat 13-15. Latar

belakang tersebut antara lain: (1) mempertahankan diri, kehormatan, harta dan negara dari tindakan sewenang-wenang musuh, (2) memberantas kedzaliman yang ditujukan kepada umat pemeluk agam

Islam, (3) menghilangkan fitnah yang ditimpakan kepada umat Islam, (4) membantu orang-orang yang

lemah, (5) mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Tujuan jihad yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran adalah terlaksananya *syariat Islam

dalam arti yang sebenarnya serta terciptanya suasana yang damai dan tentram.

*Ibnu Q oyyim menguraikan bahwa jihad dilihat dari pelaksanaannya, jihad dapat dibagi men jadi tiga

bentuk, yaitu: jihad mutlaq, jihad hujjah, dan jihad amm.

Jihad mutlaq adalah perang melawan musuh di medan pertempuran. Jihad hujjahi adalah jihad yang dilakukan dalam berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengemukakan argumentasi yang

kuat. Jihad amm adalah jihad yang mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat material,

terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain di tengah-tengah masyarakat.



BAB VI DEMOKRASI INDONESIA

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata demos yang berarti rakyat dan cratein dalam bahasa Yunani

yang berarti demokrasi dalam bahasa Indonesia adalah kedaulatan atau kekuasaan di tangan rakyat.

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,(government of the people,by the people and for the people. Abraham Lioncoln).

Demokrasi dengan sendirinya akan melahirkan sistem pemerintahan yang demokratis ditandai

adanya the rule of law , sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi, selain dari men jamin hak-hak individu,

harus menentukan pula procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang di jamin.

2. Dalam kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Independence and impartial tribunals).

3. Pemilihan umum yang baik.

4. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi

5. Pendidikan kewarganegaraan (C ivic Education).

Jadi, salah satu ciri negara demokratis yaitu adanya pendidikan kewarganegaraan (C ivic Education)

pada negara tersebut.

Sedangkan macam-macam demokrasi dapat dibagi men jadi 5 corak atau model menurut Sklar yaitu:

1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang dan pemilihan umum

yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang a jeg.

2. Demokrasi Terpimpin, yaitu para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya

rakyat.

3. Demokrasi Sosial, yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egaliterianisme bagi

persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

4. Demokrasi Partisipasi, yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang

dikuasai.

5. Demokrasi Konstitusional, yaitu menekankan penegakan aturan dan ketentuan dalam

men jalankan demokrasi.

2. Demokrasi dalam sistem NKRI

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi men jadi empat periode sebagai berikut:

1. Masa 1945-1959: Demokrasi Parlementer

Demokrasi dengan sistem parlementer dimulai sebulan setelah dilakukan proklamasi

kemerdekaan kemudian diperkuat UUD 1949 dan 1950.

2. Masa 1959-1965: Demokrasi Terpimpin



Periode ini ditandai dengan dominannya peranan presiden, menguatnya ABRI sebagai unsur

sosial politik, berkembangnya pengaruh komunis dan melemahnya peranan partai-partai politik.

3. Masa 1965-1998: Demokrasi Pancasila Era Orde Baru

Dalam masa ini demokrasi terpimpin batasan Presiden seumur hidup ditiadakan dan ditin jaunya

kembali produk-produk legislative seperti Undang-Undang No. 14/1970 yang menetapkan

kebebasan badan-badan pengadilan.

4. Masa 1998-sekarang: Demokrasi Pancasila Era Reformasi

Dalam era reformasi demokrasi dikembangkan dengan adanya pers, tumbuhnya banyak parpol

dan diadakan pemilu pertama pada era reformasi pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik.

BAB VII WAWASAN NUSANTARA HUBUNGANNYA DENGAN GEOPOLITIK INDONESIA

1. Latar belakang filosofi Wawasan Nusantara

Hal-hal yang mendasari wawasan nasional suatu bangsa adalah :

1. Dasar falsafah negara

2. Geografi dimana negara itu berada

3. Ke jiwaan dari bangsa tersebut

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusan-tara.

Pada dasarnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta geografi negaranya untuk

mencapai tujuan nasionalnya.

1. Wawasan nusantara mencakup :

a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik

b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan sosial dan budaya

c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi

d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan

2. Latar belakang Geografi, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara merupakan negara kepulauan yang terdiri

dari 13.667 pulau dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ± 6° 08 LU (Lintang Utara)

Selatan : ± 11° 15 LS (Lintang Selatan)

Barat : ± 94° 45 BT (Bujur Timur)

Timur : ± 141° 05 BT (Bujur Timur)



Jarak paling jauh antara dua tempat, dengan arah:

Utara-Selatan : ± 1888 km

Barat-Timur : ± 5110 km

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan berada dikelilingi samudera Indonesia dan samudera

pasifik, diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia.

Geopolitik artinya politik berdasarkan keadaan bumi.

3. Bermacam-macam wawasan

a. Wawasan benua menyatakan pada intinya barang siapa ingin menguasai dunia, kuasailah

daratannya.

b. Wawasan bahari menyatakan barang siapa menguasai lautan ia akan dapat menguasai

dunia.

c. Wawasan dirgantara menyatakan barang siapa menguasai udara ia akan dapat menguasai

dunia.

d. Wawasan kombinasi adalah wawasan yang mengkom-binasiakan ketiga wawasan tersebut.

4. Unsur dasar

Unsur dasar wawasan nusantara terdiri dari: wadah, isi dan tata laku. Wadah wawasan

nusantara terdiri dari: wujud wilayah, tata inti organisasi dan tata kelengkapan organisasi.

2. Implementasi wawasan nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

Implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik akan menghasilkan iklim penyelenggaraan

negara yang sehat dan dinamis.

Implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi harus tercipta ekonomi kerakyatan,

sistem perekonomian yang mampu merealisasikan kese jahteraan ekonomi bagi seluruh warga negara

secara baik dan merata.

Implementasi wawasan nusantara dalam bidang sosial budaya pada hakekatnya bahwa masyarakat

Indonesia adalah satu.

Implementasi wawasan nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara berarti ancaman

suatu daerah atau pulau pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

BAB VIII KETAHANAN NASIONAL HUBUNGANNYA DENGAN GEOSTRATEGI INDONESIA

1. Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk men jamin kelangsungan hidup menuju

ke jayaan bangsa dan negara



Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan

nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional, dalam mengahadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,

membuat hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk men jamin

identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta per juangan mencapai tujuan

nasional ( Lemhanas, 2000-98).

a. Azas-azas ketahanan nasional

Azas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai dasar, falsafah negara

pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara, sebagai berikut:

1. Azas kese jahteraan dan keamanan

Azas ini merupakan azas yang sangat mendasar dan harus dipenuhi bagi kebutuhan hidup,

individu, masyarakat maupun negara.

2. Azas komperehensif integral

Komperehensif integral artinya utuh, menyeluruh dan terpadu.

3. Azas mawas kedalam dan mawas keluar

Mawas kedalam atau introspeksi maksudnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam

menciptakan ketahanan nasional kita mau melihat dari diri kita sendiri.

4. Azas kekeluargaan

Azas ini mengandung arti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

di jalani dengan kearifan, kebersamaan, keadilan gotong royong, tenggang rasa dan tanggung

jawab.

b. Sifat ketahanan nasional

Ketahan nasional mempunyai sifat yang terbentuk dari landasan dan azas yang dimilikinya sebagai

berikut: mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi dan ker ja sama.

c. Aspek-aspek ketahanan nasional

Ketahanan nasional terdiri atas dua aspek ( gatra ) yaitu aspek statis dan aspek dinamis.

Aspek statis atau aspek alamiah terdiri dari tiga aspek (tri-gatra), yaitu:

1. Posisi dan lokasi geografis negara

2. Keadaan dan kekayaan alam

3. Keadaan dan kemampuan penduduk

Aspek dinamis atau aspek sosial terdiri dari lima aspek panca-gatra, yaitu IPOLEKSOSBUDHANKAM:

1. Ideologi

2. Politik

3. Ekonomi

4. Sosial budaya

5. Hankam



2. Fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin dan metode dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara

Ketahanan nasional Indonesia setiap saat berubah, tidak stabil sesuai dengan perubahan kondisi

asta-gatra yang ter jadi pada saat tertentu. Aspek alamiahpun berubah.

Ketahanan nasioanl sebagai doktrin dalam mengembangkan kekutan nasional melalui kese jahteraan

dan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyteluruh

dan terpadu berlandaskan pancasila, UUd 1945 dan wawasan nusantara.

BAB IX POLITIK STRATEGI NASIONAL

Politik menurut J. Barents dalam bukunya ilmu poltika: Ilmu politik adalah bagian dari kehidupan

masyarakat: ilmu politik mempela jari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

Lemhannas mendefinisikan strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan

menggunakan kekuatan-kekuatan nasional ( yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer)

dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan

pleh politik nasional ( 1995; 131).

Tugas dan wewenang ma jelis permusyawaratan rakyat (MPR) diatur oleh UUD 1945 yang telah

diamandemen pada pasal 3.

MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Anggota DPR dan DPD dipilih

oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Pemegang kekuasaan pemerintahan negara adalah presiden.

DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu. Tugas DPD dapat dilihat pada UUD 1945 dan Pasal 22

D.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23 E.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh: Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan

kehakiman dalam UUD 1945 tercantum dalam pasal 24.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Wewenang

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang tersebut terdapat dalam Pasal 10.



BAB X OTONOMI DAERAH

1. Definisi, tujuan dan kendala otonomi daerah

Pada tanggal 1 Januari 2001 otonomi daerah mulai berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan

republic Indonesia sesuai kemampuan daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewa jiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundangan.

Tujuan diadakannya otonomi daerah adalah:

1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

2. Men jamin pembangunan berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat daerah

3. Men jamin pemerintahan men jadi adil, proporsional, rasional, transparan, efektif dan efisien

serta bertanggung jawab

4. Men jamin adanya kepastian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerinyah propinsi dan pemerintah kabupaten dan kota

5. Men jamin adanya sistem alokasi, penyelenggaraan dan pertanggung jawaban keuangan negara

Beberapa pengertian yang perlu diketahui warga negara dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004

adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 1.

Anggaran pendapatan dan belan ja daerah adalah selan jutnya disebut APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Kewenangan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota

Urusan pemerintahan pemerintah (pemerintah pusat) :

a. Politik luar negeri

b. Pertahanan

c. Keamanan

d. Yustiti

e. Moneter dan Fisikla Nasional

f . Agama

Menurut peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyatakan bahwa urusan pemerinyahan men jadi:

1. Kewenangan pemerintah

2. Kewenangan pemerintah daerah

3. Otonomi daerah dalam bidang pendidikan



Dalam melaksanakan otonomi daerah penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan

pemerintahan yang wa jib dilaksanakan pemerintah daerah.

a. Kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan

No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah

otonom.b. Kewenangan pemerintah propinsi

Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat pada Pasal 3 ayat 5.

c. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota

Terdiri dari semua kewenangan pemerintah selain yang men jadi kewenangan pemerintah pusat dan

pemerintah propinsi. Bidang pemerintahan yang wa jib dilaksanakan diantaranya dalam pendidikan

dan kebudayaan.

d. Mana jemen Berbasis Sekolah

Mana jemen Berbasis Sekolah (MBS) atau dalam bahasa inggrisnya disebut School Based

Management (SBM) merupakan implementasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan berupa

reformasi pendidikan pada bidang persekolahan yang pada intinya sekolah memperoleh wewenang,kewa jiban dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola sekolah sesuai dengan tuntutan

masyarakat.

Kompetensi sebagai agen pembela jaran pada jen jang pendidikan dasar dan menengah serta

pendidikan anak usia dini meliputi:

a. Kompetensim Pedagogik

b. Kompetensi Kepribadian

c. Kompetensi Profesional

d. Kompetensi Sosial

Documents

PKn rangkuman