Embed Size (px)
Citation preview
HUBUNGAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL• Pengertian Hubungan Internasional
Charles A. MC. Clelland
hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.
Warsito Sunaryo
hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.
Tygve Nathiessen
hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional.
KESIMPULAN:
Hubungan antar negara, merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan, karena tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain.
• Pengertian organisasi internasional
NA Maryan Green:
Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian dengan tiga atau lebih negara-negara yang menjadi pesertanya
Clive Archer :
Organisasi internasional identik dengan sudut pandang government oriented karena dalam hubungan internasional yang berperan aktif adalah pemerintah Negara yang dalam hal ini merupakan perwakilan resmi dari suatu Negara
KESIMPULAN
Organisasi internasional adalah suatu istilah hubungan internasional yg menunjukkan kerja sama antarbeberapa negara
• DASAR HUKUM
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945
3. TAP MPRS no. XII/ MPRS/1966
4. TAP MPR tanggal 22 maret 1973
5. GBHN 99-2004 tentang Hubungan luar negeri
6. UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
7. UU no.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional
• 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV
1. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”
2. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945”… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”
2. BATANG TUBUH UUD 1945
Pasal 11 UUD 1945
• (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)
• (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
• (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)
Intinya :
Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain harus dengan persetujuan DPR serta peraturan lainnya diatur dalam undang-undang.
Pasal 13 UUD 1945
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)
Intinya:
Dalam hal pengangkatan dan penempatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
• 3. TAP MPRS no. XII/ MPRS/1966
Ketetapan MPRS no. XII/MPRS/1966 tanggal 5 juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri indonesia. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri indonesia adalah Bebas aktif, anti-imperealisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
• 4. TAP MPR tanggal 22 maret 1973
Isinya adalah :
o Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi;
o Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah asia tenggara dan pasifik barat daya, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara;
o Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional.
Landasan operasional politik luar negeri indonesia juga dituangkan dalam TAP MPR tentang garis-garis besar haluan negara (GBHN) yaitu:
• TAP MPR RI No. IV/ MPR/ 1973
• TAP MPR RI No. IV/ MPR/ 1978
• TAP MPR RI No. II/ MPR/ 1983
• TAP MPR RI No. II/ MPR/ 1988
• TAP MPR RI No. IV/ MPR/ 1993
Seluruh ketetapan MPR diatas yang dijabarkan dalam pola umum pembangunan jangka panjang namun pada intinya menyebutkan bahwa:
“Dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif diusahakan agar indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera”
• 5. GBHN 99-2004 tentang Hubungan luar negeri
a. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang.
b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional.
c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara Bangsa-bangsa.
d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru.
e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.
• 6. UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
UU ini mengatur aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang meliputi: sarana, mekanisme pelaksanaan hubungan luar negeri, pelindungan terhadap warga negara indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk aparatur pada perwakilan RI.
Prinsip bebas aktif tertuang dalam pasal tiga UU tersebut, yang menyatakan bahwa politik luar negeri indonesia diabdikan untuk kepentingan nasional.
Pada pasal selanjutnya juga ditegaskan bahwa politik luar negeri indonesia dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak rutin dan kreatif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan
UU ini juga mengatur keterlibatan pihak-pihak dalam lembaga negara dan lembaga pemerintahan di dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
• 7. UU no.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional
UU yang diundangkan pada 23 oktober 2000 ini menekankan pada pentingnya menciptakan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional, selain sebagai pedoman dalam mekanisme pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional.
UU no. 24 tahun 2000 ini dilandaskan pada pasal 11 UUD 1945 dan UU no. 37 tahun 1999, yang berisi pokok-pokok materi sebagai berikut:
– pembuatan perjanjian internasional
– pengesahan perjanjian internasional
– pemberlakuan perjanjian internasional
– penyimpanan perjanjian internasional
– pengakhiran perjanjian internasional
• 3 Asas Pokok
1. Asas Teritorial yaitu hak dari suatu Negara atas wilayahnya, berhak menegakkan hukum terhadap barang dan semua orang yang berada di wilayahnya.
Contoh : penangkapan kapal asing yang masuk ke daerah perairan Indonesia .
2. Asas Kebangsaan yaitu kekuasan Negara atas warga negaranya, setiap warga Negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan eksteritorial yaitu hukum Negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun berada di Negara asing.
Contoh : para TKI yang bekerja di luar negeri berhak ikut serta dalam Pemilu.
3. Asas kepentingan umum Yaitu Negara dapat melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan kepentingan umum. Hukum tidak terbatas oleh wilayah suatu Negara.
Contoh : perjanjian ekstradisi
• 6 Prinsip pokok :
1. Negara Indonesia menjalankan politik damai
contoh: politik bebas aktif
2. Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing
contoh: melakukan perjanjian bilateral dan multilateral
3. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasoinal untuk menjamin perdamaian yang kekal
contoh: ikut serta sebagai anggota PBB
4. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional
contoh: mengadakan bursa valuta asing
5. Negara Indonesia membantu pelaksanaan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB
contoh: ikut serta dalam kegiatan UNESCO
6. Negara Indonesia dalam lingkungan PBB dan berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah. Tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional, hal itu tidak akan tercapai
contoh: pengiriman pasukan Garuda, ke daerah-daerah yang sedang konflik
• TAHAP PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
• Pasal 11 ayat 1 UUD 1945, disebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain.
• Menurut hukum positif Indonesia, penyusunan perjanjian dilakukan melalui tahap:
1. Penjajakan
2. Perundingan ( negotiation )
3. Perumusan naskah perjanjian
4. Penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text )
5. Penandatanganan dan pengesahan ( signature )
6. Penyimpanan
• Ciri-ciri perjanjian internasional :
1. Perjanjian internasional pada hakikatnya adalah suatu
persetujuan ( agreement ).
2. Subjek perjanjian internasional adalah semua subjek hukum
internasional, terutama negara dan organisasi internasional.
3. Objek perjanjian internasional adalahsemua kepentingan
yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional,
terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
4. Bentuk perjanjian internasional dalam bentuk tertulis.
5. Hukum yang mengatur perjanjian internasional adalah
hukum internasional bukan hukum nasional.
• 1. Penjajakan
- Penjajakan adalah suatu usaha pendekatan dari dua belah pihak dalam waktu yang relatif.
• Penjajakan, merupakan tahap awal yang dilakukan para pihak yang akan melakukan perundingan berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional pasal 6 ayat 1)
• Tahap penjajakan dilaksanakan ketika belum pernah ada perjanjian terlebih dahulu terhadap masing-masing pihak yang berkepentingan
• Tahap penjajakan
1. Penjajakan
– Lembaga negara dan lembaga pemerintah,terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
– Menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
– memberi kuasa pada orang yang melakukan negosiasi(perundingan) atas nama negara
2. Persiapan
– Representasi
– Analisis
– Penyusunan
– Konsep masalah
3. Pembuatan
– Merumuskan substansi masalah inti dan teknis perundingan,setelah mendapat kuasa resmi setelah itu di registrasikan dengan membawa bukti berupa surat kepercayaan
– Presiden, Wakil presiden, dan Menteri Luar Negeri membawa surat kepercayaan (berhubungan dengan presiden ), diluar itu membawa Surat Kuasa.
• Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
• Surat kuasa penuh (full powers) dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang bertanggung jawab dalam hubungan dan politik luar negeri
• Surat kuasa, memberi kuasa wakil negara untuk:
1. menandatangani/menerima perjanjian
2. menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian
3. menyelesaikan hal-hal lain dalam pembentukan perjanjian internasional
• Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.
Perundingan
(negotiation)
• 2. Perundingan
• Tahap pembahasan isi perjanjian dan masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional
• Tujuannya untuk bertukar pandangan/pemikiran tentang masalah politik, penyelesaian pertikaian, dan hal lainnya yang menjadi keprihatinan bersama.
– Perundingan 2 negara disebut Perjanjian Bilateral
– Perundingan melalui Konferensi Atau Sidang organisasi internasional Disebut Perjanjian Multilateral
- Perundingan dihadiri oleh wakil resmi negara yang berkompeten serta telah ditunjuk oleh negaranya. Wakil negara tersebut harus memiliki Surat Kuasa Penuh ( full power ).
- Membahas substansi dan teknis, dari materi yang dicatat di lembaran delegasi RI :
1. Latar belakang masalah
2. Analisis Yuridis dan Analisis Politis hubungan luar negeri (Politis = kepentingan, ekonomi.Yuridis = tatanan undang-undang)
3. Posisi Indonesia sebagai obyek atau sebagai partisipan
- Setelah memenuhi 3 substansi ini maka ada tanda penerimaan berdasarkan kesepakatan,maka diterima sebagai keputusan bersama(suatu konsep)
- Setelah itu masuklah pada tahap perumusan naskah
Perumusan naskah perjanjian
• 3. Perumusan
• Yaitu tahapan dimana rancangan suatu perjanjian internasional dirumuskan. Sebelum tahapan ini adalah perundingan. Perundingan diadakan agar kedua belah pihak bisa mengerti apa saja yang akan dicantumkan dalam perjanjian. Namun, dalam tahapan ini salah satu pihak bisa menolak rancangan ini. Itulah yang membedakan antara tahap perumusan dengan tahap penerimaan naskah perjanjian.
• Syarat-syarat :
1. Berpedoman pada kepentingan internasional (Politik bebas aktif/netral)
2. Mengacu pada hak internasional serta diharapkan mampu menguntungkan kedua belah pihak.
- Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka naskah perjanjian disebut rancangan naskah perjanjian
• Penerimaan Naskah Perjanjian(adoption of the text)
• Penerimaan adalah tindakan untuk menyetujui garis besar isi perjanjian
• Menghasilkan kerangka perjanjian namun belum menghasilkan isi perjanjian secara rinci
• Penerimaan bisa dilakukan melalui pemberian paraf atau inisial pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing (naskah semiresmi)
• Bilateral : ketua delegasi memaraf (sudah setuju) dapat dilaksanakan perjanjian Internasional,dapat diterima.
• Multirateral : ketua delegasi memaraf (sudah setuju)namun belum ditandatangani.Di ratifikasi ke negara masing-masing
Penandatanganan (Signature) dan pengesahan
• 5. Penandatanganan
• Penandatanganan merupakan tahap untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian Internasional yang telah disepakati
• Penandatanganan dilakukan setelah naskah perjanjian tersebut diterima
• Penandatanganan bukan berarti bahwa perjanjian tersebut sudah mengikat,perjanjian tersebut sudah bersifat mengikat setelah dilakukan pengesahan
• Pertemuan bilateral :
Sebagai tahap akhir / final
• Pertemuan Multilateral ( Keputusan final ) :
Biasanya yang memutuskan atau menyutujui adalah anggota yang hadir dalam forum, akan dikembalikan ke legislatif masing-masing untuk meminta ratifikasi.
Ditandatangani oleh kepala negara atau menteri luar negeri
• Pengesahan
• Pengesahan berarti mengikatkan diri pada suatu perjanjian Internasional dalam bentuk :Ratifikasi,Aksesi,Penerimaan dan Persetujuan
1. Ratifikasi Kata ratifikasi berasal dari bahasa latin ratificare yang artinya mengesahkan atau menyetujui
• Ratifikasi adalah penandatanganan atas perjanjian yang bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.
• Dengan meratifikasi suatu perjanjian Internasional,maka negara tersebut setuju untuk mengikatkan diri atau tunduk pada isi perjanjian itu
• Pengesahan
2. Aksesi adalah apabila negara yang akan mengesahkan perjanjian Internasional namun tidak turut menandatangani perjanjian tersebut
3. Penerimaan (acceptance)Negara yang mengesahkan dan menerima adanya perubahan.
4. Persetujuan (approval) Pernyataan menerima atau menyutujui dan negara-negara peserta perjanjian terhadap perjajian internasional.
• Dalam perundinganmultilateral, proses penerimaan(acceptance /approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.
• Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya self-executing (langsung berlaku pada saat penandatanganan).
Penyimpanan
• Lembaga penyimpanan atau derestory adalah lembaga yang ditunjuk untuk menyimpan dokumen suatu perjanjian.
• Penyimpanan: disimpan di Depositary Swiss
• Mekanisme
• Mekanisme untuk Naskah Asli Perjanjian Internasional, khususnya Perjanjian Bilateral. Proses penyimpanan melalui mekanisme ini, sebagai berikut:
– Penerimaan Naskah Asli Perjanjian Internasional dari unit atau instansi terkait melalui nota atau surat resmi;
– Mencatatnya dalam agenda nota atau surat masuk;
– Penerimaan naskah tersebut oleh Pengelola Treaty Room dan mencatatnya kembali;
– Melakukan verifikasi dari naskah perjanjian yang diterima;
– Membuat pemisahan mana yang telah lolos verifikasi dan yang tidak lolos verifikasi;
– Membuat pemisahan mana perjanjian yang masuk lingkup UU No. 24 Tahun 2000 dan yang bersifat non hukum publik.
– Melakukan pencatatan pada kondisi naskah perjanjian yang diterima, misal kondisinya rusak, ada coretan, dan sebagainya.
– Jika sudah lolos verifikasi, kami akan melakukan scanning (pemindaian) terhadap naskah asli tersebut;
– Setelah proses scanning, maka sesuai format standar perjanjian internasional pihak Indonesia, kami akan mengikatnya dengan pita merah putih dan memberikan segel;
– Memasukan data naskah perjanjian tersebut (updating data) ke dalam Database Treaty;
– Setelah updating data selesai, akan diketahui nomor buku naskah perjanjian tersebut dan masuk ke kotak penyimpanan yang mana;
– Memberikan kode khusus (sesuai arahan ANRI dan sistem yang berlaku di kami) pada perjanjian tersebut yang biasa kami sebut dengan nomor buku perjanjian;
– Memasukkan kedalam kotak dengan nomor yang sudah ditentukan; dan
– Memasukkannya kedalam lemari penyimpanan naskah (Roll-O-Pack) yang terletak di dalam Treaty Room atau Ruang Penyimpanan Naskah Asli Perjanjian Internasional;
• Yang dimintai persetujuan atas masalah negara adalah DPR, Presiden, dan Campuran ( DPR dan Presiden)
• Permasalahan yang dimintai persetujuan DPR :
1. Politik, perdamaian, hankam
2. Perubahan wilayah akibat bencana ataupun hukum baru
3. Kedaulatan
4. HAM dan lingkungan hidup
5. Pembentukan kaedah hukum baru
6. Utang piutang
7. Hibah
PERWAKILAN DIPLOMATIK dan KONSULER Pengertian DIPLOMASI
Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa/ antarnegara pada hakikatnya adalah diplomasi, yaitu usaha memelihara hubungan antarnegara. Kegiatan diplomasi dilaksanakan oleh para diplomat, yaitu orang -orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalam hubungan resmi dengan negara lain.
Para diplomat itu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi, yang antara lain adalah untuk :
Membina, menjaga, dan menyelenggarakan hubungan yang lancar dengan negara dan pemerintah lain
Mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna
Menjaga agar kepentingan negara sendiri tidak dirugikan dalam percaturan politik internasional
Merepresentasikan bangsa dan negara sendiri di luar negeri
Melindungi para warga negara sendiri di luar negeri.
Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan korps perwakilan konsuler di pimpin oleh seorang Konsul Jenderal.
PERWAKILAN DIPLOMATIK
Diplomat dalam arti umum adalah semua anggota kementrian luar negeri dan secara “khusus” adalah mereka yang bertindak sebagai kepala-kepala perwakilan. Perwakilan diplomatik adalah wakil resmi dari negaranya di negara lain, atau agen antara departemen luar negeri dengan departemen luar negeri dari negara di mana ia ditempatkan.
Tingkatan-tingkatan Perwakilan Diplomatik :
1. Duta besar
Duta besar merupakan duta yang berada di tingkatan tertinggi dan mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa dan biasanya ditepatkan di negara negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik.
2. Duta
Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar,dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia diharuskan berkonsultasi dengan pemerintahnya.
3. Menteri Residen
Status menteri residen bukan sebagai wakil kepala negara melainkan untuk mengurus urusan-urusan negara.
4. Kuasa Usaha
Adalah perwakilan diplomatik yang tidak diperbantukan kepada kepala negara, melainkan kepada menteri luar negeri.
5. Atase-atase
Adalah pejabat pembantu Duta Besar. Atase terdiri dari Atase Pertahanan (Atase pertahanan dijabat oleh TNI dari Departemen Pertahanan dan Keamanan) dan Atase Teknis (pendidikan, perdagangan, perindustrian dan lain-lain).
Fungsi Perwakilan Diplomatik:
Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam negara penerima di dalam batas – batas yang diizinkan oleh hukum internasional
Berunding dengan negara penerima.
Mengetahui menurut cara–cara yang sah keadaan–keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima dan melaporkannya kepada Pemerintah negara pengirim.
Memajukan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah.
PERWAKILAN KONSULER
Dalam membina / menyelenggarakan hubungan yang non-politis Duta Besar tadi dibantu oleh Korps Konsuler yang terdiri dari :
1) Konsulat jenderal yang dipimpin oleh seorang konsul jenderal.
2) Konsulat yang dipimpin oleh seorang konsul.
3) Agen Konsul
Agen Konsul adalah orang yang diangkat oleh konjen untuk bertugas di kota-kota yang termasuk negara konsulnya
4) Konsul Muda
Konsul Muda adalah orang yang bertugas untuk mengepalai kantor wakil konsulat
Tugas pokok perwakilan konsuler, menjaga duta memajukan kepentingan-kepentingan perdangangan, industri, pelayaran dan persetujuan-persetujuan dagang ekonomi lainnya.
Konsul memiliki tugas :
1. Bidang ekonomi : menggalakkan ekspor, promosi perdagangan
2. Bidang Kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti pertukaran pelajar/ mahasiswa
3. Bidang-bidang lain seperti memberi paspor/visa, fungsi administrasi dan lain-lain.
Fungsi Perwakilan Konsuler
Fungsi perwakilan konsuler secara rinci disebutkan dalam pasal 5 konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler dan Optimal Protokol tahun 1963, yaitu :
1. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam negara penerima di dalam batas–batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
2. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah antar kedua negara.
3. Mengeluarkan paspor dan dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara pengirim.
4. Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta melakukan peraturan perundang–undangan negara penerima.
Perbedaan antara Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler
SUMBER HUKUM INTERNASIONALPENGERTIAN
Sumber hukum internasional merupakan aturan dan prinsip yang menjadi rujukan bagi ahli hukum internasional ketika akan menentukan hukum mana dan aturan seperti apa yang akan diberlakukan. Keutuhan dan kekuatan argumentasi hukum akan dinilai dari seberapa kuat sumber-sumber hukum yang digunakannya.
DIBEDAKAN MENJADI
DALAM ARTI MATERIIL :
sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri.
DALAM ARTI FORMAL :
adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa sajakah hukum itu tampak dan berlaku.
Perwakilan Diplomatik
Perwakilan diplomatik hanya terdapat 1 di setiap Negara penerimanyaBekerja di bidang politikPerwakilan Diplomatik terletak di Ibukota Negara penerimaDuta besar bertanggung jawab pada presiden melalui Menteri Luar NegeriPengangkatannya terdapat surat pengakuan kerja yang disebut Letter of creadance (surat kepercayaan)
Perwakilan konsuler
Perwakilan konsuler bisa terdapat lebih dari 1 di negara penerimaBekerja di bidang non-politik tetapi dapat menjadi politik di wilayah kekonsulannyaHanya konsul jenderal yang terdapat di ibukota negaraKonsul jenderal langsung bertanggung jawab pada Menteri Luar NegeriPengangkatan terdapat surat pengakuan kerja disebut exequatur (surat pengangkatan)
Sumber Hukum Primer
Berdasarkan sifat daya ikatnya :
Sumber hukum primer : Sumber hukum yang sifatnya paling utama, dapat berdiri sendiri-sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain.
Sumber hukum Primer dari hukum internasional meliputi:
1. Perjanjian Internasional (International Conventions)2. Kebiasaan International (International Custom)3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara beradab.
*Ketiganya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, dan dapat dijadikan putusan Mahkamah secara langsung, tanpa pertimbangan lain.
1. Perjanjian Internasional/ Traktat
Menurut Boer Mauna, perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat antara subjek-subjek aktif hukum internasional serta berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat hukum.
Sifat-sifat perjanjian Internasional:
Mengikat baik secara publik maupun mengikat negara yang mengadakan perjanjian
Dapat dibatalkan bila terjadi kecurangan atau kerugian yang diderita salah satu pihak
Harus dilakukan sesuai prosedur
Macam Perjanjian Internasional
1. Treaty contract adalah suatu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian.
2. Law making treaty adalah perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan.
contoh : Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
FORMAL
Sumber Primer
1. Perjanjian Internasional
2. Kebiasaan Internasional
3. Prinsip Hukum Internasional
Sumber Subsider
4. Keputusan Pengadilan
A.Yurisprudensi
B. Arbitrase
5. Pendapat Pakar
Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.
2. Kebiasaan International (International Custom)
Suatu perilaku yang dilakukan terus menerus dengan pola yang sama dan diterima dengan baik oleh masyartakat internasional yang kemudian ditetapkan sebagai suatu ketentuan umum yang berlaku sebagai hukum
Syarat hukum kebiasaan internasional:
1. Perlu adanya suatu kebiasaan/praktek
2. Harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional.
3. Dapat diterima dan diterapkan oleh negara lain yang menyetujui
Contoh Kebiasaan Internasional
Penyambutan tamu dari negara-negara lain
Mengharuskan menyalakan lampu bagi kapal yang berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindar tabrakan. (Semula ketentuan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Inggris, tetapi kemudian diterima umum sebagai hukum kebiasaan internasional.)
3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law)
Merupakan prinsip-prinsip hukum yang melandasi semua hukum yang ada didunia, baik hukum internasional maupun hukum nasional.
Menurut pendapat Sri Seianingsih Suwardi,S.H., fungsi dari prinsip-prinsip hukum umum ini terdiri dari hal-hal sebagai berikut:A. Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional. Contoh: Mahkamah Internasional tidak dapat menyatakan non liquet, yaitu tidak dapat mengadili karena tidak ada hukum yang mengaturnya. Tetapi dengan sumber ini Mahkamah Internasional bebas bergerak.B. Sebagai penafsiran bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Jadi kedua sumber hukum itu harus sesuai dengan asas-asas hukum umum.C. Sebagai pembatasan bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Contoh, perjanjian internasional tidak dapat memuat ketentuan yang bertentangan dngan asas-asas hukum umum.
Contoh Prinsip Hukum :
Perjanjian internasional tidak dapat memuat ketentuan yang bertentangan dengan asas-asas hukum umum.
Prinsip itikad baik, prinsip penyalahgunaan hak
SUMBER HUKUM SUBSIDER
Sumber hukum subsider merupakan sumber hukum tambahan yang baru mempunyai daya ikat bagi hakim dalam memutuskan perkara apabila didukung oleh sumber hukum primer.
Yang termasuk sumber hukum tambahan dalam hukum internasional adalah:
4. Keputusan Pengadilan. Yang di dalamnya terdapat :
a. Yurisprudensi
b. Arbitrase
5. Doktrin*Tidak dapat berdiri sendiri, hanya sebagai pelengkap dari sumber hukum primer.
4. Keputusan Pengadilan (judicial decisions)
Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang, dimana peranan dari kekuasaan kehakimanan hanya sebagai penerap undang-undang (rule adjudication function) yang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang (rule making function). Sehingga diperlukan batasan-batasan mengenai penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim dengan menggunakan konstruksi hukum. Berdasarkan pandangan ini Pemerintah dan Hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas untuk menerapkan undang-undang (secara mekanis).
Pada konteks hukum positif tampaknya kewenangan hakim menemukan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :
(1). Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
(2). Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
Dari kedua ayat dalam pasal tersebut, dengan jelas dinyatakan hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang baik dan jahat dari terdakwa sebelum memutus suatu perkara.
A. YURISPRUDENSI
Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau yang sudah berkekuatan hukum tetap. (Prof. Subekti)
Dapat diartikan sebagai keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa
Terdapat aliran-aliran dalam hukum, arti penting yurisprudensi terdapat dalam:
Aliran Legisme (UU lebih tinggi daripada Yurisprudensi)
Aliran Freie Rechtbewegung (Yurisprudensi lebih penting daripada UU)
Aliran Rechtvinding (Hakim memiliki kebebasan yang terikat untuk menyelaraskan UU dengan keadaan masyarakat dengan cara penafsiran jika peraturan tidak jelas atau mengkonstruksi hukum jika UU tidak mengaturnya)
B. ARBITRASE
Arbitrase adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan.
Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); atau
Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 telah jelas menyatakan bahwa:
putusan arbitrase adalah final dan mengikat;
pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase;
para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan.
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mewajibkan putusan arbitrase didaftarkan kepada panitia pengadilan negeri setempat. Sejak didaftarkan itu putusan arbitrase mengikat dan bisa dilaksanakan, begitu pula sebaliknya jika tidak didaftarkan maka menurut pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
Pada pelaksanaan suatu putusan arbitrase, pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal tersebut adalah pengadilan. Oleh karena itu Undang-undang mengatur apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase yang sudah didaftarkan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat. Ketua pengadilan negeri membubuhkan perintah eksekusi pada lembar putusan arbitrase tanpa memeriksa kembali pokok perkara serta pertimbangan dalam putusan arbitrase, ia hanya memeriksa kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan.
5. PENDAPAT PAKAR / DOKTRIN
Doktrin adalah pendapat pakar senior yang biasanya digunakan sebagai sumber hukum, terutama apabila pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut. Doktrin biasanya mengarah kedalam trend dalam hukum internasional.
Doktrin merupakan pendapat dan ajaran-ajaran yang pribadi dan subjektif, namun dengan semakin banyaknya ajaran yang menyetujui akan suatu prinsip tertentu maka bisa dikatakan akan membentuk suatu kebiasaan baru.
Diambil sebagai sumber hukum internasional apabila sudah diuji atau diakui secara formal sehingga masyarakat dunia mengakui.
Contoh : Dalam pengadilan agama, pendapat para ahli hukum islam banyak digunakan sebagai pertimbangsn
Istilah dalam Perwakilan DiplomatikCharter
CHARTER adalah istilah atau piagam yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan/lembaga yang melakukan fungsi administratif
Sebuah dokumen menguraikan prinsip-prinsip, fungsi, dan organisasi dari badan hukum
Declaration
DEKLARASI (Declaration) adalah perjanjian internasional yang berbentuk traktat (bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat) atau dokumen tidak resmi (bila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi)
Bertujuan untuk memperjelaskan dan menyatakan adanya hukum yang berlaku atau menciptakan hukum baru
Perbandingan Antara Charter and Declaration
Pembanding Charter Declaration
Pengertian Suatu piagam yang digunakan untuk membentuk badan/ lembaga internasional tertentu
Suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelaskan dan menyatakan adanya hukum yang berlaku atau menciptakan hukum baru
Fungsi Sebagai perangkat internasional dalam pembentukan(pendirian) suatu organisasi internasional
Sebagai perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan umum dimana para pihak berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang
Contoh Charter of the United Nations of 1945 and the Charter of the Organization of American States of 1952
Deklarasi ASEAN (ASEAN Declaration) tahun 1967 dan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) tahun 1948
Ketentuan Penutup (Final Act)
Suatu dokumen yang mencatat ringkasan hasil konferensi, di dalamnya menyebutkan tentang negara-negara peserta, nama-nama utusan yang ikut, masalah yang di setujui konferensi namun tidak di ratifikasi , dan lain-lain.
Exchanges of notes
Pertukaran nota (exchange of notes) : yaitu metode tidak resmi yang sering digunakan dalam praktik perjanjian internasional. Metode ini menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat mereka.
Biasanya metode ini dilakukan oleh wakil-wakil militer dan Negara serta dapat bersifat nonagresi.
Perbedaan Final act dan exchange of notes
Final Act. ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi serta apa - apa yang dihasilkan oleh konferensi. Contohnya ialah Final Act General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1994
Exchange of Notes merupakan perjanjian internasional bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkandua dokumen, jadi masing masing menandatangi dokumen yang berada di masing-masing pihak yang telah ditukarkan sebelumnya.
Agreed Minutes & Summary Records
Adalah merupakan catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Catatan itu akan digunakan dalam perundingan selanjutnya.
Nota Diplomatik
Nota Diplomatik adalah nota yang dikirimkan oleh suatu pemerintah kepada pemerintah lainnya. Atau dengan kata lain perhubungan antara Departemen Luar Negeri dengan Kementrian Luar Negeri asing. Ataupun semacam nota yang dipergunakan dalam hubungan surat menyurat resmi antar pemerintah dengan perantaraan wakil diplomatik yang diakreditasikan di negara penerima.
Contoh nota diplomatik
Menlu RI: Indonesia Telah Kirimkan Nota Diplomatik Protes kepada Malaysia
Perbedaan antara Agreed Minutes Summary Recods dengan Nota Diplomatik
Nota diplomatik yaitu bentuk tertulis sebagai sarana komuniasi di kalangan kedutaan. Namun hal tersebut tidak hanya terbatas penggunaannya diantara kedutaan melainkan juga dengan Kementerian Luar Negeri selaku agensi negara yang bertanggung jawab langsung dalam menangani hubungan luar negeri.
Agreed Minutes and Summary Records yaitu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Catatan ini selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.
MoU (Memorandum Of Understanding)
Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu.
Dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. (Black’s Law Dictionary)
Contoh MoU:
Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dalam proses perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2005.
MOU tentang Kerjasama Perburuhan antara Republik Rakyat Cina, Singapura dan Selandia Baru pada 2008, seiring dengan persetujuan perdagangan bebas mereka masing-masing.
MOU Berkaitan dengan Perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Republik Sosialis Soviet pada Pembatasan Sistem-sistem Rudal Anti-Balistik pada 26 Mei 1972, ditandatangani oleh Presiden AS Richard Nixon dan Penerus Status USSR.
Agreement
Persetujuan (Agreement) Menurut pengertian umum, agreement mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada traktat dan konvensi.
Contohnya: Treaty of Rome, 1957
Pembanding MoU Agreement
Jangka Waktu Harus ditentukan secara jelas kapan mulai dan berakhirnya tergantung kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang.
Mulai berlakunya suatu kontrak harus ditentukan secara jelas tetapi berakhirnya dapat tidak ditentukan waktunya, sesuai dengan kesepakatan
para pihak yang membuatnya. jadi kekuatan jangka waktu kontrak dapat terbatas maupun tidak terbatas.
Kekuatan Mengikat Tidak mempunyai akibat/sanksi hukum yang tegas karena hanya merupakan ikatan moral.
Mempunyai akibat/sanksi hukum yang tegas.
Materi Hanya memuat hal-hal yang pokok saja
Memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan secara terperinci .
Objek Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan dan lain-lain.
a. Menyerahkan sesuatu
b. Melakukan sesuatu
c. Tidak melakukan sesuatu
Convention
KONVENSI (Convention) adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis
Merupakan perjanjian formal yang bersifat multilateral yang ketentuan-ketentuannya berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, walaupun tidak ikut menandatangani perjanjian.
Tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi
Konvensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 1. Merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dalam pola yang sama dan terpelihara dalam praktek penyelenggarannya 2. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan berjalan sejajar3. Diterima oleh seluruh rakyat 4. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar.
Perjanjian Internasional dapat pula berfungsi sebagai bukti adanya kebiasaan internasional ketika:1. Ada beberapa perjanjian bilateral terhadap kasus yang serupa yang memakai prinsip-prinsip yang sama atau ketentuan-ketentuan yang serupa sehingga bisa menimbulkan akibat hukum yang sama. Lihat Lotus Case (1927) PCIJ reports, Series A, No. 102. Sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh beberapa negara bisa menjadi sebuah kebiasaan jika aturan yang disepakati merupakan generalisasi dari praktek negara-negara dan persyaratan bahwa hal tersebut dianggap sebagai sebuah hukum dapat dipenuhi. Lihat North Sea Continental Shelf Cases (1969) ICJ Report, hal 3 3. Sebuah perjanjian yang ditandatangani beberapa negara yang merupakan hasil kodifikasi dari beberapa prinsip dalam kebiasaan internasional dan secara konsekuen telah mengikat pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Lihat preamble Geneva Convention on the High Seas 1958 dan treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967.
Ada dua elemen yang harus ada dalam kebiasaan internasional untuk bisa dipakai sebagai sumber hukum internasional:
1. Praktek Negara-negara: Unsur-unsur yang dilihat dalam praktek negara adalah seberapa lama hal itu sudah dilakukan secara terus menerus (duration); keseragaman atau kesamaan dari praktek tersebut dalam berbegai kesempatan dan berbagai pihak yang terlibat (uniformity) serta kadar kebiasaan yang dimunculkan oleh tindakan tersebut (generality).
2. Opinio Juris sive Necessitatis. Ini adalah pengakuan subyektif dari negara-negara yang melakukan kebiasaan internasional tertentu dan kehendak untuk mematuhi kebiasaan internasional tersebut sebagai sebuah hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi negara-negara tersebut.
Treaty ( Traktat )
TRAKTAT (Treaty) adalah perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum yang sama, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat.
Perbandingan Antara Treaty and Convention
Pembanding MoU Agreement
Jangka Waktu Harus ditentukan secara jelas kapan mulai dan berakhirnya tergantung kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang.
Mulai berlakunya suatu kontrak harus ditentukan secara jelas tetapi berakhirnya dapat tidak ditentukan waktunya, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya. jadi kekuatan jangka waktu kontrak dapat terbatas maupun tidak terbatas.
Kekuatan Mengikat Tidak mempunyai akibat/sanksi hukum yang tegas karena hanya merupakan ikatan moral.
Mempunyai akibat/sanksi hukum yang tegas.
Materi Hanya memuat hal-hal yang pokok saja
Memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan secara terperinci .
Objek Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan dan lain-lain.
a. Menyerahkan sesuatu
b. Melakukan sesuatu
c. Tidak melakukan sesuatu
Sumber Hukum Material
Sumber hukum dalam arti material adalah Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum.
Segala sesuatu yang menentukan isi dari hukum.
Menurut Starke, sumber hukum materiil hukum internasional diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum intrenasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu.
Sumber hukum dalam arti material yaitu:
Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempegaruhi pembentukan hukum yaitu:
Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.
Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap.
Hukum yang berlaku Tata hukum negara-negara lain Keyakinan tentang agama dan kesusilaan Kesadaran hukum
Sumber hukum material:
Kausa
Causa artinya penyebab. Artinya suatu sumber hukum dibuat karena ada penyebabnya. Ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
Naturalisme
Hukum berasal dari prinsip-prinsip keadilan yang bersifat umum/universal (hukum alam). Hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari hukum alam
Positivisme
Hukum adalah produk masyarakat Masyarakat yang berbeda akan menciptakan hukum yang berbeda pula
Hukum internasional mengikat karena didasarkan pada kehendak negara.
