Rangkuman PKn

1. Soal tentang kebebasan

1) Mengapa harus ada kebebasan dalam pelaksanaan hak kemerdekaan Pendapat?2) Mengapa harus ada tanggungjawab dalam pelaksanaan kebebasan mengemukakan

pendapat?3) Uraikanlah tantangan terbesar dalam mengupayakan pendapat secara bebas dan

bertanggungjawab!4) Uraikan akibat buruk dari adanya pembatasan mengemukakan pendapat oleh

pemerintah terhadap rakyatnya!5) Jelaskan 4 bentuk penyampaian pendapat di muka umum!6) Jelaskan 5 asas yang digunakan untuk landasan dalam menyampaikan pendapat di muka

umum sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998!7) Uraikanlah tujuan dari dibuatnya undang-undang tentang kemerdekaan mengemukakan

pendapat!

2. Konteks, teori, argumen3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia4. Geopolitik -> Geografis Politik = Arab -> Minyak , Amerika ‘bantu’ Arab agar dapat kebebasan5. Norma6. Pancasila

A. BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-Usahan Persiapan Kemerdekan Indonesia )

1. Pembentukan BPUPKI:

BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945

oleh Jepang, tepatnya diumumkan oleh Jendral Kumakici Harada, pimpinan pemerintah

pendudukan jepang di jawa. Organisasi ini adalah tindakan selanjutnya dari Jepang setelah

berjanji memberikan kemerdekan Indonesia.. BPUPKI didirikan dengan jumlah anggota 62

orang dan 7 orang Jepang, yang menjadi total 69 orang. Ketuanya adalah Radjiman

Wedyodiningrat, dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yosio ( Jepang ) dan R.P Suroso

sebagai wakil ketua bidang kepala sekretariat yang dibantu oleh Toyohiti Masuda dan Mr. A.

G . Pringodigdo.

2. Tugas-tugas BPUPKI:

Tugas utama dari BPUPKI adalah menyelidiki komponen-komponen yang dibutuhkan

dalam kemerdekaan. Tugas ini kemudian dibagi menjadi 5:

a. Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan

b. Merancang Dasar Negara

c. Menyusun rancangan UUD

d. Mempersiapkan Kemerdekaan indonesia

e. Menyusun rancangan Falsafah negara

( Sumber: http://brainly.co.id/tugas/292513 dengan beberapa tambahan )

3. Sidang BPUPKI:

1) Sidang BPUPKI 1:

Sidang BPUPKI 1 membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang ini diadakan di gedung

Cuo Sangi In yang sekarang dikenal dengan gedung Pancasila. Sidang ini berlangsung pada

tanggal 28 Mei 1945 (pembukaan siding) - 1 Juni 1945. Dalam waktu ini ada 3 tokoh yang

mengusulkan ide untuk dasar negara, ke-3 tokoh itu adalah  Mr. Muhammad Yamin, Prof.

Dr. Mr. Soepomo, dan Soekarno. Usulan ke-3 tokoh tersebut:

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan

lima asas yaitu:

1. peri kebangsaan

2. peri ke Tuhanan

3. kesejahteraan rakya

4. peri kemanusiaan

5. peri kerakyatan

 Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas yaitu

1.  persatu

2. mufakat dan demokrasi

3. keadilan sosial

4. kekeluargaan

5. musyawarah

 Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima asas pula yang

disebut Pancasila yaitu:

1.  kebangsaan Indonesia

2. internasionalisme dan peri kemanusiaan

3. mufakat atau demokrasi

4. kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau bilamana diperlukan

dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu:

1. Sosionasionalisme

2. Sosiodemokrasi

3. Ketuhanan yang berkebudayaan

(Sumber: http://gunawank.wordpress.com/2011/06/02/rapat-pertama-bpupki-1-juni-1945-diperingati-sebagai-hari-lahir-pancasila/)

Usulan dari Soekarno diterima oleh BPUPKI dengan sedikit perubahan, namun permasalahannya adalah penerapan aturan Islam dalam 5 sila tersebut. Akhirnya BPUPKI membuat panitia kecil yang bernama Panitia Sembilan untuk merumuskan lebih detail tentang Pancasila tersebut. Anggota dari Panitia Sembilan antara lain:

1. Ir. Soekarno (ketua)

2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)

3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)

4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)

5. KH. Wachid Hasyim (anggota)

6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)

7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)

8. H. Agus Salim (anggota)

9. Mr. A.A. Maramis (anggota)

Setelah selesai siding 1, Panitia Sembilan terus melanjutkan siding pada masa antara rapat 1

dan rapat 2.

2) Masa antara rapat 1&2:

Setelah sidang 1 Panitia Sembilan kembali bersidang agar saat Sidang BPUPKI 2 hasil

dari rapat tersebut telah selesai. Setelah berdiskusi berulang-ulang, mereka akhirnya dapat

merumuskan dasar negara ( Jakarta Charter ). Isi dari hasil pembahasan tersebut antara lain:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3) Sidang BPUPKI 2:

Sidang BPUPKI 2 berletak di Gedung Cuo Sangi In. Sidang ini berlangsung pada tanggal

10 Juli 1945 - 16 Juli 1945, sidang kali ini membahas tentang:

Wilayah NKRI

WNI (kewarganegaran)

Rancangan UUD

Ekonomi dan keuangan

Pembelaan negara

Pendidikan dan pengajaran

Ada panitia2 kecil:

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno)

Panitia Pembelaan Tanah Air(diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso)

Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta)

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi badan kecil perancang Isi UUD

pada tanggal 11 Juli 1945, anggota dari badan kecil tersebut antara lain:

1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)

2. Mr. KRMT Wongsonegoro

3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo

4. Mr. Alexander Andries Maramis

5. Mr. Raden Panji Singgih

6. Haji Agus Salim

7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo

Hasil dari sidang itu dibahas tgl 13 Juli 1945 dalam sidang di Panitia Perancang Undang-

Undang Dasar. Lalu hasil dari pembahasan tersebut (13 Juli 1945 ) dibahas ulang tanggal 14

Juli 1945 di dalam BPUPKI, yang biasanya disebut sidang pleno. Sidang ini kemudian

menemukan 3 masalah dari hasil rancangan tersebut, 3 masalah tersebut antara lain:

a. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka

b. Pembukaan Undang-Undang Dasar

c. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-

Undang Dasar 1945"

Batang tubuh tersebut antara lain:

a. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu,

ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabahdan wilayah

Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-

Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di

sekitarnya,

b. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,

c. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik,

d. Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,

e. Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan

mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar

hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan

terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat

Islam, dalam negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya

disetujui dengan urutan.

B. Sejarah Pancasila

Sejarah Pancasila dibagi menjadi 2, yaitu sejarah isi Pancasila yang dibahas dalam

sidang-sidang BPUPKI dan PPKI & Sejarah lambang Pancasila yaitu Garuda.Sejarah isi

sudah dibahas diatas. Sejarah dari lambang garuda dimulai dari pengakuan kedaulatan

Belanda. Indonesia akhirnya menyadari bahwa negara kita memerlukan lambang negara.

Dengan gagasan itulah dibentukanya Panitia Lencana Negara yang diketuai oleh Moh. Yamin

dan dibawah coordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II. Aggota dari

panitia ini antara lain: Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng

Poerbatjaraka. Ki Hajar Dewantara mengusulkan lambang negara kita burung Garuda dan

kemudian disetujui oleh panitia tersebut. Lalu Menteri Priyono mengadakan sayembara.

Terpilihlah lambang milik Moh. Yamin dan Sultan Hamid II. Panitia tersebut menerima

lambang usulan milik Sultan Hamid II, lambang milik Moh. Yamin ditolah karena adanya

sinar/cahaya matahari yang disebabkan oleh pengaruh Jepang. Lalu burung Garuda inipun

direvisi sebanyak 5 kali dengan 2 kali pengulangan gambar. Urutannya adalah seperti berikut:

1. Penggantian pita merah putih menjadi pita yang bertuliskan ‘Bhineka Tunggal Ika’

yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesepakatan penggantian pita tersebut

dilakukan oleh Sultan Hamid II bersama dengan Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta

pada tanggal 8 Februari 1950

2. Penghilangan tangan dan juga bahu didalam lambang burung Garuda Pancasila

tersebut dikarenakan bersifat terlalu mitologis menurut partai Masyumi. Ini dilakukan

setelah Sultan Hamid II menyerahkan ranacngan lambang negara kepada ir. Soekarno.

* lambang Garuda yang belum berjambul diresmikan di dalam Sidang Kabinet RIS pada

tanggal 11 Februari 1950 dan diumumkan di umum tanggal 15 Februari 1950 di Hotel Des

Indes Jakarta.

3. Penambahan jambul dan juga pengubahan cakar burung Garuda yang berada di

belakang menjadi didepan. Revisi ini dilakukan oleh Sultan Hamid II berdasarkan

usul dari Ir. Soekarno.

4. Gambar burung Garuda dengan jambul dan cakar didepan digambar ulang oleh

Dullah, pelukis istanah atas perintah Soekarno.

5. Revisi terakhir adalah penambahan skala ukuran dan warna-warna yang dipakai.

Contohnya seperti 8 bulu ekor, 45 bulu di tubuh dan leher, 19 ( masing-masing) bulu

di sayap, pewarnaan emas, terang gelap, dll.

Burung Garuda Pancasila yang sudah direvisi ke-5 kali akhirnya disetujui oleh semua pihak

dan dibuat patungnya dari perunggu dan dilapisi emas.

7. Konstitusi

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan

suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-

Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis yang juga disebut Konvensi. Undang-Undang

Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara.

Undang-Undang Dasar biasanya mengatur tentang pemegang kedaulatan, struktur negara,

bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan berbagai

lembaga negara serta hak-hak rakyat.

Kontitusionalisme adalah paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat

melalui konstitusi.

UUD 45

a. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 olehBPUPKI dilaksanakan

dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3

(tiga) Panitia Kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan UndangUndang

Dasar.

b. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945:

i. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ii. Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden

iii.Membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden

c. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum

i. perubahan adalah:

ii. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea

iii.Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan

iv. peralihan, 2 ayat aturan tambahan

v. Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal Sedangkan sistematika

setelah perubahan UUD adalah:

i. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea

ii. Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

d. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan penetapan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan

negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah

mufakat.

e. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan uraian terperinci

dari Proklamasi Kemerdekaan.

f. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip

negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.

g. Pembukaan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 194 memiliki nilai

universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa

beradab di dunia. Sedangkan lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat

dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa.

h. Makna alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

• Alinea pertama mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif.

• Alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah

mencapai tingkat yang menentukan.

• Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur.

Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur.

• Alinea keempat mengandung tujuan Negara, bentuk negara, dan dasar negara.

i. Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah Pembukaan UUDNegara Republik

Indonesia Tahun 1945. Karena mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia

Tahun

1945 pada hakekatnya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

diproklamasikan 17 Agustus 1945.

j. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi pola dasar

kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di

Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Semua peraturan perundangundangan yang dibuat di Indonesia

harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

k. Sebagai warga negara Indonesia kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan warga negara

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan

mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan

dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang

sejahtera. Sebaliknya bila Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945

tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan.

Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara

Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan

mungkin bubarnya Negara Republik Indonesia. Sebagai warga Negara Indonesia kita

wajib berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

l. Dalam Persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan,

kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan

permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa

kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang

tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.

Semangat-semangat para pahlawan tersebut harus kita tiru dalam upaya kita

mewujudkan Indonesia yang maju, bersatu, berdaulat, dan harmonis.