19
CLICK HERE TO START

PKN Bab Demokrasi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PKN Bab Demokrasi

CLICK HERE TO START

Page 2: PKN Bab Demokrasi

1

Page 3: PKN Bab Demokrasi

2

Page 4: PKN Bab Demokrasi

3

Page 5: PKN Bab Demokrasi

Assalammualaikum

WarrahmatullahiwabarakatuhPresentasi PKN

“Hakikat warga negara dalam sistem demokrasi dan hak warga negara dalam

proses demokrasi”

Page 6: PKN Bab Demokrasi

Oleh :

KELOMPOK 3

Aqila Anindityaputri (X MIA 6/07)Irma Rizky N. (X MIA 6/18)Risa Sofi Utami (X MIA 6/29)Yulita Setioningrum (X MIA 6/32)

START QUIT

Page 7: PKN Bab Demokrasi

HOME

1.Pengertian

Demokrasi

2.Prinsip-

prinsip

Demokrasi

3. Hakikat

WN dalam Sistem Demokr

asi

4. Hak WN dalam Proses

Demokrasi

5. Gambar dan Video

Terkait

Bagan Menu

QUIT

Page 8: PKN Bab Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

• Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno.• Demos = rakyat, Kratos = pemerintahan/kekuasaan.• Dengan demikian, demokrasi adalah kekuasaan/ pemerintahan yang berasal dari

rakyat.• Dalam pemerintahan yang berkuasa adalah rakyat, sedangkan pemerintahan yang

mempertanggungjawabkan kepada rakyat• Pelaksanaan Demokrasi pada zama Yunani Kuno rakyat dilibatkan langsung dalam

pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan • Di Yunani Kuno dikenal juga dengan demokrasi langsung/murni, karena wilayahnya

yang tidak begitu luas dan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak.

HOME

Page 9: PKN Bab Demokrasi

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

a. Pemerintahan berdasarkan Konstitusib. Pemilihan Umum yang bebas, jujur, dan adilc. Adanya haminan Hak Asasi Manusiad. Diakuinya persamaan kedudukan di hadapan hukume. Terciptanya peradilan yang bebas dan tidak

memihakf. Dijaminya kebebasan berserikat dan mengeluarkan

pendapat.g. Kebebasan Pers

HOME

Page 10: PKN Bab Demokrasi

3. Unsur Unsur Demokrasi Sebagai Bentuk pemerintahan (hakikat WN

dalam sistem demokrasi)a. Partisipasi Masyarakat dalam kehidupan

Bernegara

Dalam demokrasi, Setiap warga negara berhak menentukan kebijakan publik, seperti penentuan anggaran, peraturan peraturan, dan kebijakan kebijakan publik

LANJUT

Page 11: PKN Bab Demokrasi

b. Kebebasan 

1) Kebebasan berekspresi memungkinkan segala masalah bisa diperdebatkan, memungkinkan pemerintah dikritik, dan memungkinkan adanya pilihan pilihan lain.

2) kebebasan berkumpul memungkinkan rakyat berkumpul untuk melakukan diskusi

3) Kebebasan berserikat memungkinkan orang orang untuk bergabung dalam suatu partai atau kelompok penekan untuk mewujudkan pandangan atau cita cita politik mereka.

 

LANJUT

Page 12: PKN Bab Demokrasi

c. Supremasi Hukum (Daulat Hukum)

Unsur penting lainya, adalah supremasi hukum (rule of law). Agar kebebasan dapat tumbuh subur, rakyat harus yakin bahwa kebebasan itu berlaku tetap. Rakyat baru yakin akan hal itu apabila ada pihak pihak yang bertugas untuk menegakkanya, terutama para hakim dan polisi, tidak dikendalikan oleh penguasa.

LANJUT

Page 13: PKN Bab Demokrasi

d. Pengakuan akan Kesamaan Warga Negara

1) Bidang ekonomi, setiap individu memiliki hak yang sama melakukan usaha ekonomi (berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dan sebagainya) Untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidupnya.

2) Bidang budaya, setiap individu mempunyai kesamaan hak dalam mengembangkan seni, misalnya, berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahat, seni bangunan (arsitektur), dan sebagainya.

 

LANJUT

Page 14: PKN Bab Demokrasi

3) Di bidang politik, setiap orang memilih hak politik yang sama, yakni setiap individu berhak secara bebas memilih, menjadi anggota

salah satu partai politik, mendirikan partai politik. hak dalam pengambilan keputusan baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat melalui

mekanisme yang disepakati dengan tanpa adanya status, kedudukan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.

 4) Di bidang hukum, setiap individu memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak untuk mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di

depan pengadilan. 

5) Di bidang pertahanan dan keamanan, setiap individu mepunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara.

 

LANJUT

Page 15: PKN Bab Demokrasi

e. Pengakuan akan Supremasi Sipil atas Militer

 Hal ini mengandung dua arti. Pertama, sipil mengendalikan militer.Kedua, militer aktif tidak diperkenankan menjadi pejabat negara (lurah, camat, walikota, bupati, gubernur, presiden, dan sebaliknya).Militer hanya bertanggung jawab mengamankan negara terhadap ancaman dari luar.HOME

Page 16: PKN Bab Demokrasi

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

4. Hak WN dalam Proses Demokrasi

HOME

Page 17: PKN Bab Demokrasi

Gambar

dan Video Terkait

Page 18: PKN Bab Demokrasi

Are You Sure ?

YES NO

Page 19: PKN Bab Demokrasi

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih

Terima Kasih