Click here to load reader

Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia-pkn Kelompok 3

  • View
    238

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pkn sma

Text of Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia-pkn Kelompok 3

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIAPelaksaan Demokrasi Tahun 1945-1959Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan seistem kabinet presidensial.Hal ini dibuktikan dengan UUD sebagai berikut :a. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alenia keempat ....kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dal permusyawaratan/perwakilan....b. Batang Tubuh UUD 1945 :1) Pasal 1 Ayat (2),(3)2) Pasal 33) Pasal 5 Ayat (1)4) Pasal 20 Ayat (1)5) Pasal 19 Ayat (1) 6) Pasal 23 Ayat (1)c. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 17 sistem kabinet adalah presidensial.Namun demikian pada waktu itu lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif belum terbentu,sehingga penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh Presiden dan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat.d. Tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X (eks) yang isinya mengubah kedudukan KNIP dari pembantu Presiden menjadi sejajar dengan Presiden.e. Tanggal 3 November dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang isisnya pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya.f. Tanggal 14 November 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang isinya mengubah kebinet Presidensial menjadi kabinet parlementer.Menteri-menteri negara semula bertanggung jawab kepada Presiden,dengan adanya maklumat tersebut menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada parlemen.g. Kurun waktu berlakunya UUD RIS,tanggal 27 Desember 1949-17 Agustus 1950.Berlaku sistem pemerintahan parlementer dikuatkan,yaitu melalui Pasal 118 Ayat (2).h. Kurun waktu berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).Sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan sama sekali.Dibuktikan dengan Pasal 83 Ayat (2),mengatur hal yang sama yaitu sistem kabinet parlementer.Dengan berlakunya sistem demokrasi liberalistik membawa ekses yang negatif,antara lain :Kedudukan pemerintah sangat labil.Hal ini dibuktikan dalam kurun waktu 1950-1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Karene usia rata-rata suatu pemerintahan pendek,setiap kabinet yang memegang pemerintahan jarang mempunyai kesempatan untuk menjalankan program-programnya. Segala putusan politik yang berwujud kebijaksanaan pemerintah atau putusan lembaga perwakilan rakyat selalu ditetapakan melalui voting. Dengan berlakunya demokrasi liberal yang tidak diikuti sumber daya manusia yang mendukung,maka terjadi ketidakstabilan politik nasional. Partai politik tumbuh subur,maka Indonesia termasuk negara penganut demokrasi liberal dengan sistem multipartai. Berdasarka UUDS 1950 diadakan badan pembuat UUD yang disebut konstituante.Namun badan ini setelah bersidang selama 2,5 tahun ternyata tidak berhasil membuat UUD tetap.

2. Kurun Waktu Berlakunya Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)Karena kondisi negara dalam keadaan darurat dimana terjadi pemberontakan dimana-mana dan konstituante tidak berhasil membentuk UUD tetap,maka Presiden Soekarno Menetapkan dekrit.Salah satu isinya adalah kembali ke UUD 1945.Prinsip-prinsip demokrasi terpmpin.Demokrasi terpimpin dalam arti material adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkisme,liberalisme, dan otokrasi diktator.dalam arti formal adalah sistem pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.Dasar hukum pelaksaan demokrasi terpimpin terdapat dalm sidang umum III MPRS tahun 1965 diperkuat dengan disahkannya Tap. MPRS NO. VIII/MPRS/1965.Menurut ketetapan tersebut demokrasi terpimpin pada prinsipnya adalah musyawarah untuk mufakat,tetapi apabila musyawarah untuk mencari mufakat tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 7 TAP MPRS No.VIII/MPRS/1965 ada tiga kemungkinan cara,yaitu :1) Pembicaraan mengenai persoalan tersebut ditangguhkan.2) Penyelesaian mengenai persoalan tersebut diserahkan kepada pimpinan agar mengambil kebijaksaan untuk menetapkan keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang ada.3) Pembicaraan mengenai hal tersebut ditiadakan.Dari mekanisme pengambilan putusan menurut demokrasi terpimpin tersebut,maka kekuasaan terakumulasi pada satu tangan yaitu Presiden Soekarno.

Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin,sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.Akibat dari kondisi ini mendorong terjadinya penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

b. Penyimpangan-Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin antara lain : 1)Pada tahun 1960 presiden dengan penetapan presiden mebubarkan DPR hasil pemilu pertama karena tidak menyetujui RAPBN yang diajukan presiden.2 ) MPRS mengangkat Ir.Soekarn menjadi presiden seumur hidup.Hal ini bertentangan dengan dengan UUD 1945 Bab III Pasal 7 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selam 5 tahun den setelahnya dapat dipilih kembali.Ketua MPR dan ketua DPR Gotong Royong diangkat sebagai menteri.Tindakan ini bertentangan dengan UUD 1945,sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan presiden selaku eksekutif. Presiden diberi wewenang untuk campur tangan dibidang yudikatif berdasarkan UU No. 19/1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,jelas bertentangan dengan penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945,bahwa kekuasaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dengan Penetapan Presiden No. 14 tahun 1960 presiden berhak mengambil keputusan dalam lembaga legislatif apabila tersebut gagal mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat.

6) Selain itu terjadi penyelewengan dibidang perundang-undangan dimana berbagai tindakan dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum seolah-olah dekrit sebagai sumber hukum baru.Didirikannya badan-badan ekstrakonstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai area kegiatan,sesuai dengan taktik komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat.

3. Pelaksaan demokrasi periode 1965-1998Pada periode ini biasa disebut dengan pemerintahan Orde Baru, yaitu suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.Landasan formal dari periode ini adalah Pencasila,UUD 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS.a. Upaya meluruskan kembali pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 Dalam usaha meluruskan kembali penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945,telah diadakan tindakan korektif,misalnya :Ketetapan MPRS NO.III/MPRS/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan selektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS No.XIX/1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin telah membatalkan Undang-Undang No.19/1964 sebagai gantinya disahkan Undang-Undang No. 14/1970 tentang Badan-Badan Peradilan di Indonesia.

3)DPR Gotong Royong diberikan hak kontrol,disamping tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.Pimpinannya tidak lagi mempunyai status menteri.

b. Penetapan berlakunya demokrasi Pancasila1)Hakikat demokrasi pancasilaPada sidang MPRS V berhasil ditetapkan TAP. MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 yang isinya menetapkan sistem demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan menggantikan demokrasi terpimpin.Dalam sistem ini meniadakan ketentuan pasal yang memberi wewenang kepada Presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai melalui musyawarah.Demokrasi Pancasila dalam arti material adalah demokrasi yang merupakan perwujudan sila keempat Pancasila yang diintregasikan dengan sila-sila yang lain.Dari pengertian ini berkembang beberapa perumusan tentang demokrasi Pancasila,sebagai berikut :a) Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.b) Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara.c) Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM,peradilan bebas yang tidak memihak.Sedang pengertian demokrasi Pancasila secara formal adalah sistem pengambilan keputusan melalui musyawarah mukakat,apabila tidak bisa dilakukan secara voting.

Asas demokrasi Pancasila Kerakyatan,artinya mengutamakan kepentingan rakyat. Musyawarah mufakat,artinya setiap pengambilan keputusan diupayakan melalui kebulatan pendapat.Prinsip-prinsip demokrasi Pancasilaa.Persamaanb. Keseimbangan antara hak dan kewajibanc. Kebebasan yang bertanggung jawabd. Musyawarah untuk mufakate. Mewujudkan keadilan sosialf. Membina persatuan nasionalg. Mejunjung tinggi cita-cita nasional

3. Penyimpangan pemerintahan orde baruDemokrasi Pancasila dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan gagasan,belum sampai pada tataran praktis atau penerapan.Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan ,rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.Seperti dikatakan oleh M.Rush Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh :1)Dominannya peran ABRIKekuasaan eksekutif sangat dominan. MPR sebagai badan tertinggi negara dapat dikendalikan oleh presiden dengan cara sebagian besar anggotanya diangkat oleh atau dengan persetujuan presiden.DPR sebagai lembaga legislatif dikendaliakn oleh presiden dengan memanfaatkan Golkar dan anggota fraksi ABRI.Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politikPengebirian dan fungsi partai politikCampur tangan pemerintah dalam urusan partaiDengan kondisi tersebut,pemerintahan otoriter pun dilakukan,sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan,yang berujung terjadinya KKN hampir seluruh sektor kahidupan. Akhirnya pemerintah Orde Baru pun bernasib sama dengan pemerintahan Orde Lama,yaitu terjadi krisi dan diturunkan melalui people power.

Pelaksanaan demokrasi tahun 1998-sekarangPada masa ini bisa disebut Orde Reformasi. Menurut Riswanda Imawan