11

BAB VBAB VDEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN

DEMOKRASIDEMOKRASI

22

ISTILAH DEMOKRASI BERSIFAT

AMBIGUOUS(MEMPUNYAI BERBAGAI

PENGERTIAN)

BEBERAPA ISTILAH DEMOKRASI

K o n s t i t u s i o n a l P a r l e m e n t e r T e r p i m p i n P a n c a s i l a R a k y a t

Lembaga 2

Cara – cara

Kultur

Historis

DEMOKRASI

33

44

KONSEP DASAR DEMOKRASI “GOVERNMENT BY THE PEOPLE”

THE PEOPLE

FROM

BY

FOR

55

DEMOKRASI KONSTITUSIONALDEMOKRASI KONSTITUSIONAL

CIRI – CIRINYACIRI – CIRINYA

NEGARA BERDASARKAN HUKUM ( RECHSTAAT)NEGARA BERDASARKAN HUKUM ( RECHSTAAT)PEMERINTAH BERDASARKAN ATAS SISTEM KONSTITUSIPEMERINTAH BERDASARKAN ATAS SISTEM KONSTITUSI

LANDASAN TEORI LORD ACTONLANDASAN TEORI LORD ACTON

DALAM RANGKA DALAM RANGKA MENJAMIN HAM WARGA NEGARAMENJAMIN HAM WARGA NEGARAMEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN KEKUASAANMEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

ALIRAN DEMOKRASI

POWER TENDS CORRUPT BUT ABSOLUT POWER CORRUPT ABSOLUTELY

66

1. YUNANI KUNO 1. YUNANI KUNO ( ABAD KE-6 – KE-3 SM)( ABAD KE-6 – KE-3 SM)

SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI

DIRECT DEMOCRACY

BENTUK PEMERINTAHAN DIMANA HAK UNTUK MEMBUAT

KEPUTUSAN POLITIK DIJALANKAN SECARA LANGSUNG

OLEH SELURUH WARGA NEGARA YANG BERTINDAK BERDASARKAN

PROSEDUR MAYORITAS

77

2. DEMOKRASI 2. DEMOKRASI ABAD PERTENGAHAN ( 600ABAD PERTENGAHAN ( 600 - -1400 )1400 )

CIRI – CIRI MASYARAKAT ABAD PERTENGAHANCIRI – CIRI MASYARAKAT ABAD PERTENGAHAN

STRUKTUR SOSIAL YANG FEODALSTRUKTUR SOSIAL YANG FEODAL

KEHIDUPAN SOSIAL DAN SPIRITUAL DIKUASAI KEHIDUPAN SOSIAL DAN SPIRITUAL DIKUASAI OLEH PAUS DAN PEJABAT PEJABAT AGAMA OLEH PAUS DAN PEJABAT PEJABAT AGAMA LAINNYALAINNYA

KEHIDUPAN POLITIK PEREBUTAN KEKUASAAN KEHIDUPAN POLITIK PEREBUTAN KEKUASAAN OLEH BANGSAWAN SATU SAMA LAINOLEH BANGSAWAN SATU SAMA LAIN

“ MAGNA CHARTA “

88

3. DEMOKRASI ABAD 163. DEMOKRASI ABAD 16

TUMBUHNYA NEGARA – NEGARA NASIONAL DI EROPA TUMBUHNYA NEGARA – NEGARA NASIONAL DI EROPA BARATBARAT

PERUBAHAN SOSIAL KULTURALPERUBAHAN SOSIAL KULTURAL

RENAISSANCE1350 – 1600

MENGHIDUPKAN KEMBALI

SASTRA DANKEBUDAYAAN YUNANI KUNO

PERANG AGAMAPEMISAHAN

ANTARA GEREJA DAN AGAMASPIRITUAL

SOSIALPOLITIKREFORMASI

1500 - 1650

99

TEORI RASIONALITASDUNIA DIKUASAI OLEH HUKUM YANG TIMBUL

DARI ALAM (NATURE )YANG MENGANDUNG PRINSIP-PRINSIP KEADILAN YANG

BERSIFAT UNIVERSAL (NATURAL LAW )

RASIONALISMEALIRAN PIKIRAN YANG INGIN MEMERDEKAKAN

PIKIRAN MANUSIA DARI BATAS-BATAS YANG DITENTUKANOLEH GEREJA DAN MENDASARKAN PEMIKIRAN ATAS DASAR

RASIO (AKAL) SEMATA-MATA

4. MASA AUFKLARUNG (ABAD PEMIKIRAN)1650 – 1800

TEORI KONTRAK SOSIALHUBUNGAN RAJA DAN RAKYAT DIDASARI OLEH SUATU

KONTRAK YANG KETENTUAN KETENTUANNYA MENGIKATKEDUA BELAH PIHAK

1010

KONSTITUSIONALISMEKONSTITUSIONALISME

5. DEMOKRASI KONSTITUSIONAL ABAD 19

SUATU KUMPULAN AKTIVITAS YANG DISELENGGARAKAN ATAS NAMA RAKYAT, TETAPI YANG TUNDUK KEPADA BEBERAPA

PEMBATASAN YANG DIMAKSUD UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN BAHWAKEKUASAAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMERINTAHAN ITU TIDAKDISALAHGUNAKAN OLEH MEREKA YANG YANG MENDAPAT TUGAS

UNTUK MEMERINTAH

1111

6. DEMOKRASI KONSTITUSIONAL ABAD 20

SYARAT TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DIBAWAH RULE OF LAW

1) PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL

2) BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK

3) PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS

4) KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT

5) KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT/BERORGANISASI DAN BEROPOSISI

6) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN /CIVIC EDUCATION

1212

KRITERIA NEGARA DEMOKRASIKRITERIA NEGARA DEMOKRASI(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)

KRITERIA NEGARA DEMOKRASIKRITERIA NEGARA DEMOKRASI(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)

HUKUM DIATAS SEGALA HALHUKUM DIATAS SEGALA HAL ( SUPREMACY OF LAW )( SUPREMACY OF LAW )

PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUMPERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM ((EQUALITY BEFORE THE LAWEQUALITY BEFORE THE LAW )

JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAMJAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAM ( EQUALITY BEFORE THE LAWEQUALITY BEFORE THE LAW CONSTITUSIONAL CONSTITUSIONAL

GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS) GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS)

PERADILAN YANG TIDAK MEMIHAKPERADILAN YANG TIDAK MEMIHAK (IMPARTIAL TRIBUNE)IMPARTIAL TRIBUNE)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( ( CIVICS EDUCATION )CIVICS EDUCATION )

1313

DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK

SUATU BENTUK PEMERINTAHAN DIMANA HAK UNTUK MEMBUAT

KEPUTUSAN POLITIK DISELENGGARAKAN OLEH WARGA

NEGARA MELALUI WAKIL-WAKIL YANG DIPILIH OLEH MEREKA DAN YANG BERTANGGUNG JAWAB MELALUI

SUATU PROSES PEMILU YANG BEBAS

SUATU BENTUK PEMERINTAHAN DIMANA HAK UNTUK MEMBUAT

KEPUTUSAN POLITIK DISELENGGARAKAN OLEH WARGA

NEGARA MELALUI WAKIL-WAKIL YANG DIPILIH OLEH MEREKA DAN YANG BERTANGGUNG JAWAB MELALUI

SUATU PROSES PEMILU YANG BEBAS

REPRESENTATIVE REPRESENTATIVE DEMOCRACYDEMOCRACY

1414

DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIKDEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIKMENURUT B. MAYOMENURUT B. MAYO

KEBIJAKSANAAN UMUM DITENTUKAN ATAS KEBIJAKSANAAN UMUM DITENTUKAN ATAS DASAR MAYORITAS OLEH WAKIL – WAKIL DASAR MAYORITAS OLEH WAKIL – WAKIL

YANG DIAWASI SECARA EFEKTIF OLEH YANG DIAWASI SECARA EFEKTIF OLEH RAKYAT, DALAM PEMILIHAN BERKALA RAKYAT, DALAM PEMILIHAN BERKALA

YANG DIDASARKAN ATAS PRINSIP YANG DIDASARKAN ATAS PRINSIP KESAMAAN POLITIK DAN KESAMAAN POLITIK DAN

DISELENGGARAKAN DALAM SUASANA DISELENGGARAKAN DALAM SUASANA TERJAMINNYA KEBEBASAN POLITIK.TERJAMINNYA KEBEBASAN POLITIK.

1515

DEMOKRASI SEBAGAI GAYA HIDUP SERTA TATA MASYARAKAT TERTENTU

MENYELESAIKAN PERMASALAHAN DENGAN DAMAI DAN MELEMBAGA

MENJAMIN TERSELENGGARANYA PERUBAHAN SECARA DAMAI DALAM SUATU MASYARAKAT YANG SEDANG BERUBAH

MENYELENGGARAKAN PERGANTIAN PIMPINAN SECARA TERATUR

MEMBATASI PEMAKAIAN KEKERASAN

MENGAKUI DAN MENGANGGAP WAJAR ADANYA KEANEKARAGAMAN

MENJAMIN TEGAKNYA KEADILAN

1616

KARAKTERISTIK WARGA NEGARADEMOKRATIS

RASA HORMAT DAN TANGGUNGJAWAB

BERSIKAP KRITIS

MEMBUKA DISKUSI

BERSIKAP TERBUKA

RASIONAL

ADIL

JUJUR

1717

MULTIDIMENSIONALITAS DEMOKRASI

FILOSOFIS:IDE,NORMA,

PRINSIP

PSIKOLOGIS:WAWASAN,

SIKAP,PRILAKU

SOSIOLOGIS:SISTEM SOSIAL,POLITIK

DEMOKRASI

1818

PENDIDIKANDEMOKRASI

DEMOKRASI

DEMOCRACY IS NOT INHERRITED,(DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN

DENGAN SENDIRINYA)

BUT IT IS LEARNED(TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA

MELALUI PROSES BELAJAR)

1919

about democracy

through democracy

for democracy

EDUCATION

PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI

2020

PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN

MEMBENTUK WATAK SERTA MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG PERADABAN BANGSA YANG

BERMARTABAT BERMARTABAT

DALAM RANGKA MENCERDASKAN DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSAKEHIDUPAN BANGSA

(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003)(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003)

2121

PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN

UNTUK UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIKPESERTA DIDIK AGAR MENJADI AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN MANUSIA YANG BERIMAN DAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA,

SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DANMANDIRI,DAN MENJADI WARGA MENJADI WARGA

NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWABBERTANGGUNG JAWAB

(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)(Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

2222

BUILDING DEMOCRACY(MEMBANGUN

DEMOKRASI)

DOING DEMOCRACY(MELAKUKAN DEMOKRASI)KNOWING DEMOCRACY

(TAHU DEMOKRASI)

Model Pemecahan Masalah Sosialterkait ide, nilai, konsep, prinsip,instrumentasi,

dan praksis demokrasi

BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM

PENDIDIKAN MASYARAKAT?

WARGANEGARAYANG CERDAS, PARTISIPATIF,

DAN BERTANGGUNG JAWAB

2323

MELALUI PROSES YANG DEMOKRATIS

MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN

KOMPETENSI WARGANEGARAKOMPETENSI WARGANEGARA

SECARA BERNALAR & BERTANGGUNGJAWAB

2424

TETERIMA KASIH ATAS RIMA KASIH ATAS PERHATIANNYAPERHATIANNYA