BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Minggu, 22 Maret 2009

BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Pengertian demokrasi

Berbicara tentang pengertian demokrasi, ada beberapa pendapat yang dapat kita

jadikan acuan agar kita mudah memahaminya. Pendapat-pendapat tersebut antara lainnya

dikemukakan oleh para took seperti berikut.

a. Kranenburg.berpendapt bahwa demokrasi terbentuk dari dua pokok kata yang

berasal dari bahasa yunani yaitu Demos (rakyat) dan Kratein (memerinyah) yang

maknanya adalah “ cara memerintah oleh rakyat”.

b. Prof. Mr. Koentjoro Poerbobranoto. Berpendapat demokrasi adalah suatu Negara

yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya, suatu system dimana

suatu Negara diikutsertakan dalampemerintahan Negara.

c. Abraham Lincoln. Berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Democracy is government oh the people, by

the people, and for the people).

Berdasarkan pendapat dari tokoh-tokoh diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan

tentang pengertian demokrasi seperti berikut. Demokrasi adalah suatu paham yang

menegaskan bahwa pemerintahan suatu Negara di pegang oleh rakyat, karena pemerintahan

tersebut pada hakikatnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. System

pemerintahan demokrasi adalah demokrasi langsung.Pelaksana demokrasi itu disebut

demokrasi langsung (direct democracy).

Dalam masa sekarang ini, di mana penduduk Negara berjumlah ratusan ribu bahkan

jutaan orang. Demokrasi langsung tidak mungkin dilaksanakan, sehingga dibutuhkan

lembaga perwakilan rakyat. Anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan

umum yang rahasia, bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu, demikrasi seperti ini disebut

demokrasi perwakilan (representative democracy).

Inti pemerintahan demokrasi kekuasaan memerintah yang dimiliki oleh rakyat.

Kemudian diwujudkan dalm ikut seta menentukan arah perkembangan dan cara mencapai

tujuan serta gerak poloitik Negara. Keikut sertaannya tersebut tentu saja dalam batas-batas

ditentukan dalamperaturan perundang-undangan atau hokum yang berlaku. Salah satu hak

dalam hubungannya dengan Negara adalah hak politik rakyat dalam partisipasi aktif untuk

dengan bebas berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.

Kebebasan tersebut dapat berbentuk dukungan ataupun tuntutan terhadap kebijakan yang

diambil atau diputuskan oleh pejabat negara.

Demokrasi pada masa kini antara lain menyangkut hak memilih dan hak untuk

dipilih, menyangkut pula adanya pengakuan terhadap kesetraan diantara warga negara,

kebebasan warga negara untuk melakukan partisipasi politik, kebebasan untuk memperoleh

berbagai sumber informasi dan komunikasi, serta kebebasan utuk menyuarakan ekspresi baik

memlalui organisasi, potensi, seni, serta kebudayaan, dan efektif dan lestari tanpa adanya

budaya yang memawarnai pengorganisasian bebagai elemen politik seperti partai politik,

lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Demokrasi memerlukan

partisipasi rakyat dan deokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat serta bertujuan

untuk mencapai kemasalahatan bersama, itukah pengertian demokrasi.

2. Demokrasi sebagai meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

Adanya partisipasi masyarakat secara aktifd dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara

Adanya pengakuan akan supremasi hokum ( daulat Hukum)

Adanay pengakuan akan kesamaan di anatar warga Negara

Adanya kebebasan, di anataranya; kebebasan berekpresi dan berbicara/berpendapat

berkebebasab untuk berkumpul dan berorganisasi, berkebebasan beragama,

berkeyakinan, kebebasan untuk mengguagat pemerintah, kebebasan untuk memilih

dan dipilih dalam pemilihan umum, kebebasan untuk mengurus nasib sendiri.

Adanyapengakuan akan supremasi sipil atas militer

Unsur-Unsur Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Pertisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam budaya demokraso, setiap

waraga berhak ikut menentukan kebijakan public seperti penentuan anggaraan, peraturan-

perauran dan kebijakan-kebijakan public. Namuk oleh karena secara praktis tidak mungkin

melibatkan seluruh warga suatu Negara terlibat dalam pengambilan keputusan (sebagaimana

halnya pada zaman Ynani Kuno), maka digunakan prosedur pemilihan wakil. Para warga Negara

memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.

Para wakil inilah yang diserahi mandar untuk mengelolah masa depan bersama warga

Negara melalui berbagai kebijaka dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah demokrasi

diberi kewenangan membuat kepuusan melalui mandar yang diperoleh lewat pemilihan umum.

Pemilu yang teratus (regular) memungkinkan partai-partai turut bersaing dan

mengumumkan kebijakan-kebijakan alternative mereka agar didukung masyarakat. Selanjutnya

warga Negara, melalui hak memilihnya yang priodik, dapat terus menjaga agar pemerintahanya

bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan jika pertanggungjawaban itu tidak diberikan, maka

warga Negara dapat mengganti pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia. Hal

itu sesuai dengan definisi demokrasi sebagai mana dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Ia

mengatakan, demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Pertanyaan berikutnya dalah : pemilu yang bagaimana? Ketika partai-partai komunis

berkuasa dieropa timur (1947-1949), pemilihan umum dilaksanakan secara berkala. Para pemilih

dijinkan untuk mengambil bagian dalam pemungutan suara rahasia yang untuk memilih anggota

majlis local dan nasional. Di beberapa negarra, para calon majlis bahkan mewakili bebagai

macam partai politik. Apakah Negara-negara ini, yangmenyebut dirinya “ demokrasi rakyat”,

benar-benar demokrasi? Jawabannya adalah tidak. Negara-negara komunis initelah menyebut

sebuah system demokrasi, namun menolak untuk mengakui unsur-unsur lain yang diperlukan

agar system itu berjalan secara demokrasi, di antaranya adanya pemilihan umum yang bebas.

Pertama-pertama pemilu harus jujur. Pemilihan harus menawarkan kepada para pemilih yang

nyata di antarapartai-partai yang menawarkan program-program yang berbeda. Pemilihan harus

diawasi oleh petugas yang resmi dan tidak memiliki kepentingan pribadi, yang dapat dipercaya

untuk menjamin bahwa tidak seorang pun memebrika suara lebih dari satu kali dan bahwa suara-

suara di hitung secara jujur dan akurat ini jarang terjadi di Negara-negara komunis Eropa

timurtempo dulu, dan tidak selalu otomatis diperaktekkan bahkan di Negara-negara barat yang

lebih maju.

Akan tetapi, partisipasi rakyat tidak hanya berupa partisipasi dalam mekanisme lima

tahunan (pemilu) itu saja. Partisipasi tidak indetik dengan memilih dan dipilih dan dipilih

pemilu. Khusus bai rakyat yang dipilih, mereka berhak dan bertanggungjawab menyuarakan

aspirasi atau keritik kapan saja terhadap para wakil dan pemerintahan lazim disebut gerakan

ekstraparloementer. Hal ini mengingatkan kenyatan bahwa baik pemerintah maupun wakil

rakyat yang mereka pilih bias saja membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi

mereka. Dalam hal kebijakan yang tidak memihak aspirasi rakyat, misalkanan para wakir sering

diam saja. Atau malah kongkalikong dengan pemerintaha. Untuk itu, masyarakat tetap harus

tetap mengawasi mereka dan tidak hanya tunggu saat pemilu. Inilah yang juga disebut demokrasi

parstipatoris.

Kebebasan. Unsure kedua dan bahkan lebih mendasar adalah kebebasan yaitu kebebasan

berekpresi, berkumpul, berserikat, dan media (Koran, radio, TV) kebebasan memungkinkan

demokrasi berfungsi. Kebebasan memberikan boksigen agar demokrasi bias bernafas kebebasan

berekpresi dan memungkinkan segala masalah bias diperdebatkan, memungkikan

pemerintahdikritik, dan memungkikan adanya pilihan-pilihan lain. Kebebasan berkumpul

memungkinkan rakyat berkumpul untuk melakukan diskusi. Kebebasan berserikat

memungkinkan orang-orang untuk bergabung dalam suatu partai atau kelompok penekan untuk

mewujudkan pandangan atau cita-cita politik mereka. Ketiga kebebasanini memungkinkan

rakyat mengambil bagian dalam proses demokrasi.

Media yang bebas ( artinya, media tidak dikembalikan oleh penguasa) membantu rakyat

mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Tanpa media

yang bebas dan tanpa kebebasan berekpresi yang lebih luas (melalui percakapan, buku-buku,

filem-filem, dan bahakan poster-poster dinding), sering kali sulit bagi rakyat untuk mengetahui

apa yang sesungguhnya sedang terjadi, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membuat keputusan

yang berbobot mengenai apa yanag harus mereka pilih demi mencapai suatu mesyarakat yang

mereka inginkan.

Supremasi hokum (daulat hokum). Unsur penting lainnya, yang seringkali dianggap

sudah semestinya ada di Negara-negara yang tradisi demokrasinya sudah lama, adalah supremasi

hukum (rule of law).tidak ada gunanya pemerintah membiarkan semua kebebasan yang disebut

di atas bertumbuh apabila pemerintah menginjak-injaknya. Pengalaman banyak Negara

menunjukan banyak pengerintik dijebloskan kedalam penjara, banyak demonstran yang

menentang kebijakan pemerintah dibubarkan dengan cara kekerasan, dan bahkan banyak di

antara mereka ditembak mati secara diam-diam oleh agen-agen Negara.

Pengakuan akan kesamaan warga Negara. Dalam demokrasi, semua warga Negara

diandaiakan memiliki hak-hak politik yang sama; jumlah suara yang sama, hak pilih yang sama,

akses atau kesempatan yang sama untuk medapatkan ilmu pengetahuan. Tidak seorang pun

mempunyai mempunyai pengaruh lebih besar dari orang lain dalam proses pembuatan kebijakan.

Kesamaan disini juga termasuk kesamaan di depan hokum; dari rakyat jelata sampai pejabat

tinggi, semuanya sama dihadapan hukum. Berikut penjelasannya:

Di bidang ekonomi : setiap individu memiliki hak yang sama untuk melakukan usaha

ekonomi ( berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dan sebagainya) untuk

memenuhi dan meningkatkan taraf hidup.

Dibidang budaya budaya : setiap individu mempunyai kesaman dalam mengembangkan

seni, misalnya berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahar, seni

bangunan (arsitektur), dan sebagainya.

Dalam bidang politik : setiap orang memiliki hak politik yang sama, yakni setiap individu

berhak secara bebas memiliki, menjadi anggota salah satu partai politikbaru

sesuai perundang-undangan yang berlaku. Juga memiliki hak dalam

pengambilan keputusan baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat melalui

mekanisme yang disepakati dengan dengan tidak membedakan setatus,

kedudukan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.

Dalam bidang hokum : setiap individu memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak

untuk mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan.

Di bidang pertahanan dan keamanan : setiap individu mempunya hak dan kewajiban

yang sama dalam pembelaan Negara

Pengakuan akan supremasi sipil atau militer. Budaya demokrasi juga mensyaratkan

supremasi sipil atau militer (sipil mengatur militer).

Masyarakat Madani

Makna Masyarakat Madani

Masyarakat madani masih merupakan sebuah proses dalam rangka reformasi.

Masyakat madani adalah masyarakat yang mampu mengisi sruang publik, sehingga dapat

menjadi bumper kekuasaan negara yang berlebihan. Dalam pemikiran reformasi ini

masyrakat madani merupakan tujuan pemerintah demokrasi.

Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti atau sering

diartikan dengan maksan yang berbeda-beda. Kamu pun telah memahaminya pada

pembahasan materi di depan. Nah dengan adanya berbagai pendapat tentang pengertian

masyarakat madani, maka perlu kita pahami ciri-ciri dari masyarakt madani seperti yang

diungkapkan oleh Bahmuller dibawah ini.

Merujuk pada Bahmuller (1997), ada beberapa karakter atau ciri-ciri masyarakat

mafani, diantaranya sebagai berikut :

Teruntegritasnya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam

masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

Menyebarkan kekuasaan, sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam

masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

Dilengkapinya program-program pembangunan yang didomisani oleh negara dengan

program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan

organisasi-organisasi volunter mampu mkemberikan masukan-masukan terhadap

keputusan-keputusan pemerintah.

Tumbuh kembangnya kreaticitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim

totaliter.

Meluasnya kesetiaan (loyality) dan kepercayaan (trust), sehingga individu-individu

mengakui keterlibatan dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.

Adanya pembebasan masyarakat melelui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan

berbagai ragam perspektif.

Dari berbagai ciri tersebut, kiranya dapat dikatan bahwa masyarakat madani

adalah sebuah masyarakat demokratis, dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak

dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-

kepentingannya. Dalam hal ini, pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-

luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program

pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat

yang terbentuk begitu saja. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari proses

sejarah yang panjang dan memerlukan perjuangan yang terus-menerus. Apabila kita kaji

masyarakat dinegara-negara maju yang sudah dikatakan sebagai masyarkat madani

seperti berikut :

Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, kelompok dalam masyarakat.

Berkembangnya modal manusia (human capital) yang kondusif bagi terbentuknya

kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan

telasi sosial antar kelompok.

Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan dengan kata lain terbuka

akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga

swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama

dan kewajiban publik dapat dikembangkan.

Adanya kohesifitas (keterpaduan) antar kelompok dalam masyarkat serta tumbuhnya

sikap saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan.

Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi,

hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan

yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antarmereka secara

teratur, terbuka, dan terpercaya.

Itulah prasyarat-prasyarat yang harus kita penuhi untuk mencapai masyarakat

madani. Tanpa syarat tersebut, maka masyarakat madani tidak akan terwujud.

Proses Menuju Masyarakt Madani

Sebagaimana dikatakan Ryaa Ryasyid, sebuah masyarakat madani (civil society)

haruslah mandiri, tidak begitu terntung pada peran pemerintah atau negara. Barangkali,

diantara organisasi sosial dan politik yang patut dicatat dan meiliki kemandirian cukup

tinggi adalah organisasi yang termasuk dalam kelompok lembaga swadaya masyarakat

(LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) yang di Indoneisa jumlahnya

mencapai ratusan.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dalam era Orde Lama

Dalam era Orde Lama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi atas tiga

periode, yaitu periode 1945-1949 (demokrasi dalam pemerintahan masa revulusi

kemerdekaan), periode 1950-1959 (Demokrasi Parlementer), dan periode 1959-1965

(Demokrasi Terpimpin).

Demokrasi dalam Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan (periode 1945-1949)

Periode pertama pemerintahan negara Indonesia adalah periode kemerdekaan.

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen

yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia.

Pertama, polittical franchise yang menyeluruh. Para pembentuk nefara, sudah

sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi.

Kedua, Presiden yang secara konstitusional memiliki peluang untuk menjadi

seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat

(KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen.

Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya

sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian

di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di tanah

air.

Demokrasi Parlementer (Periode 1950-1959)

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai

dengan 1959, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS),

sebagai landasarn konstitusionalnya.

Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di

Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan perwujudannya

dalam kehidupan politik di Indonesia.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah

menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi

karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan

kurang memerhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Pada suatu

kesempatan di Istana Merdeka, beliau melontarkan keinginannya untuk

membubarkan saja partai-partai politik. Selain itu, Soekarno juga melontarkan

gagasan, bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa

Indoensia yang dijiwai oleh semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Demokrasi dalam Era Orde Baru (Periode 1966-1998)

Dalam era Orde Baru, demokrasi yang berlaku di negara Indonesia adalah

demokrasi Pancasila dimulai ketika rezim Soekarno berakhir. Demokrasi Pancasila

adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah serta budaya

hidup bangsa Indonesia. Dalam demokrasi pancasila, kedaulatan yang dimaksud adalah

kedaulatan yang berdasarkan musyawarah yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial

budaya, dan hankam yang berkedaulatan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradap sertapersatuan dan kesatuan bangsa. Demokrasi Pancasila

berdsarkan paham kekeluargaan dan gotong royong, yang ditujukan bagi kesejahteraan

rakyat seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. hal ini bisa terjadi apabila

Pancasila benar-benar dilaksanakan secara tanggung jawab.

Demokrasi Masa Reformasi (Periode 1999-sekarang)

Masa reformasi membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam kurun waktu 32 tahun di bawah rezim Orde Baru, kehidupan politik terbelenggu

oleh ketentuan yang ada dalam lima paket undang-undang politik.

Pemilihan Umum Sebagai Sarana Pengembangan Budaya Demokrasi

Pelaksanaan pemilu di Indonesia

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem

pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui

sistem pemilihan umum yang akan memiliki legitimasi yang kuat. Pemilihan umum yang

bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga

permusyawarahan atau perwakilan dan untuk membentuk pemerintahan. Pemilu yang

demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan

negara. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-undang Nomor 12

Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini, yang

dimaksud dengan pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu dilaksanakan berdasarkan

asas-asas berikut.

Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung

sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Umum

Pada dasarnya semua warga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-

undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung

makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara,

tanpa diskriminasi berdadsarkan suku bangasa, ras, golongan, jenis kelamin,

kedaearahan, pekerjaan, dan status sosial.

Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa

tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dialam melaksanakan haknya, setiap warga

negara dijamin kemanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati

nurani dan kepentingannya.

Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketaui

oleh pihak manapun dan dnegan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada

surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya

diberikan.

Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah,

peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait

harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat

perlakuan yang sama serta bebas dari keuntungan pihak mana pun.

Menerapkan Budaya Demokrasai

Perilaku Budaya Demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

Bahwa negara Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. Itu artinya, perilaku

budaya demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

Perilaku budaya demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi

Pancasila. Perilaku budaya demokrasi tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan

kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat ataupun negara. Adapun

contohnya sebagai berikut.

Lingkungan Keluarga

Sebagai kepala keluarga seorang ayah selalu berusaha bersikap adil kepada semua

anggota keluarga.

Terbinanya sikap saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antar anggota

keluarganya.

Semua anggota keluarga melaksanakan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab.

Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah.

Lingkuangan Sekolah

Ikut serta dalam kegiatan OSIS, PMR. Pramuka, dan lain-lain.

Menghormati Kepala Sekolah, Gurum dan karyawan.

Mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan tertib.

Menaati tata tertib Sekolah.

Lingkungan Masyarakat dan Negara

Melaksanakan peraturan yang berlaku, baik peraturan pemerintah pusat, daerah, maupun

peraturan terendah.

Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Ikut serta dalam pemilu untuk memilih wakil-walik rakyat.

Ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa

Membantu korban bencana alam.