Download pdf - Hukum Administrasi Negara Sektoral - BEM FH UI 2017 ...Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, (Bandung: Alumni 1975), hlm. 21 3 E. Utrecht, Pengantar Hukum

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber

lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | HAN SEKTORAL 1

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL Adrianus Eryan – FHUI 2013

KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGURUSAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA

Harsanto Nursadi

HAN Sektoral menjembatani Asas-Asas HAN dan mata kuliah lain yang berkaitan erat dengan HAN

(Perburuhan, Agraria, Lingkungan, Keuangan, Pajak, Tata Ruang, SDA, dsb)1

NEGARA HUKUM

Basicnya pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum2 – F.R. Bothlingk

Negara merupakan machtenorganisatie (organisasi kekuasaan)

HAN adalah instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan

HAN menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan suatu negara hukum

Administratief Recht dan Bestuursrecht

Prajudi3 Administrasi Negara memiliki 3 fungsi

- Sebagai salah satu fungsi pemerintah

- Sebagai aparatur (machinery) dan aparat (apparatus) pada pemerintah

- Proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu

Utrecht, Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat administrasi) dibawah pimpinan

pemerintah

Dimock4 Administrasi Negara adalah aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politik,

dalam arti sempit aktivitas badan-badan eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan

Safri Nugraha5 HAN mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Administrasi Negara

L.J.A. Damen6 hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dari

pemerintah sendiri dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah untuk

mempengaruhi terhadap tindakan pemerintah

Stout mengutip Verhey7 >> 3 Aspek Besar Kewenangan

- Aspek negatif

- Aspek formal-positif

- Aspek materiil-positif

Nicolai, Substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum

tertentu

Van Wijk8 pemerintahan menurut UU yaitu pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya

oleh UU dan UUD

Indroharto9 tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan suatu peraturan per-UU an yang berlaku, segala

macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan

atau posisi hukum warga masyarakatnya.

1 Disampaikan dalam kuliah HAN Sektoral oleh Harsanto Nursadi, 13 Februari 2015 2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 25, mengutip Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa

Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, (Bandung: Alumni 1975), hlm. 21 3 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988), hlm. 9 4 Dimock & Dimock, Administrasi Negara (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 3 5 Safri Nugraha et. al. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: CLGS-FHUI, 2005), hlm. 2-3 6 Ridwan HR, op.cit hlm. 38 7 Ibid. hlm. 91-92, 98 8 Van Wijk, Wilem Konijnenbelt, Hoffdstukken van Administratief Recht, (Utrecht: Uitgeverij Lemma Bv, 1994), hlm. 34 9 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993),

hlm. 83




Bila dalam suatu organisasi terdapat unsur penguasa/pemerintah maka dalam organisasi tersebut dapat

dilaksanakan suatu kekuasaan (gezag), bahwa disitu dapat dikeluarkan keputusan-keputusan sepihak yang

mengikat terhadap orang lain10

Ringkasan HAN Menurut Para Ahli

Prajudi (3 fungsi)

Utrecth (gabungan jabatan-jabatan)

Dimock (aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politik)

Safri Nugraha (mengatur yang berkaitan dengan administrasi negara)

Stout & Verhey (3 aspek kewenangan)

Nicolai (wewenang sebagai substansi asas legalitas)

Van Wijk (pemerintahan menurut UU)

Indroharto (dasar wewenang peraturan perundang-undangan)

PENGERTIAN KEWENANGAN

Logemann11 Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi = lingkungan kerja

yang terperinci. Fungsi-fungsi tersebut dinamakan sebagai jabatan. Negara = organisasi jabatan

Soerjono Soekanto12 Kewenangan sebagai kekuasaan dan wewenang (authority).

Kekuasaan = kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang

kekuasaan

Wewenang = kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok yang mempunyai dukungan atau

mendapat pengakuan dari masyarakat

Utrecth13 Kewenangan diistilahkan sebagai kekuatan dan kekuasaan

Indroharto14 Wewenang tidak sekedar kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum, namun juga untuk

dapat berbuat atau melakukan sesuatu

SUMBER KEWENANGAN ada 2 pendapat

Prajudi, Koninjnenbelt, Indroharto menyatakan ada 3 cara, atribusi, delegasi, dan mandat

Hadjon15 menyebutkan hanya ada 2 sumber, yaitu atribusi dan delegasi (mandat hanya sekedar penugasan)

Atribusi, pembentukan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (dari UU ke

pemangku jabatan)

Delegasi, pelimpahan wewenang dari satu pemangku jabatan ke pihak lain (pejabat lain, organ lain)

kewenangan yang telah diserahkan mengakibatkan pemberi kewenangan tidak mempunyai lagi wewenangnya

Pihak yang memberi wewenang disebut delegans

Pihak yang menerima wewenang disebut delegataris

Menurut Ten Berge16, delegasi:

- Definitif, delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan

- Berdasarkan UU, delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu di UU-nya

- Tidak kepada bawahan, dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak boleh adanya delegasi

- Delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut

- Adanya peraturan kebijakan (beleidsregel) untuk memberikan instruksi tentagn penggunaan

wewenang tersebut

10 Ibid. hlm. 68 11 Logemann, J.H.A. Over theTheorie van en Stelling Staatsrecht. (Mahabarata: Amsterdam, 1995), pg.88 12 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 79-80 13 Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,

Universitas Padjajaran, 1960) hlm. 9 14 Indroharto, op.cit hlm. 69 15 Philiphus Hadjon, et. al. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Gadjah Mada Press, 2011), hlm. 13 16 Ibid., hlm. 135-136




Mandat, penugasan yang dilakukan oleh atasan (yang memperoleh wewenangnya dari atribusi atau delegasi)

kepada bawahan

Pihak yang memberi mandat disebut mandans

Pihak yang menerima mandat disebut mandataris

Mandans tetap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan mandataris17

Penerima mandat tidak dapat dijadikan tergugat dalam sengketa TUN (Pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986,

UU No. 9 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2009)

Pemberi mandat tidak bertanggung jawab atas maladministrasi yang dilakukan penerima mandat, asas

vicarious liability18 (respondeat superior)19 tidak berlaku

KEWENANGAN – WEWENANG

Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda, yang dipersamakan dengan bevoegheid

Padahal bevoegheid digunakan dalam ranah publik dan perdata yang berarti “hak”

Sedangkan dalam hukum kita istilah wewenang dan kewenangan hanya dipakai dalam konsep hukum publik20

Subjek HAN adalah jabatan21

Objek HAN adalah wewenang pemerintah22

PENERAPAN KEWENANGAN

Dalam menjalankan kewenangannya administrasi negara dapat melakukan secara

SENTRALISASI

o Pembentuk kebijakan (policy making) dijalankan oleh aparat pusat (policy executing) untuk

urusan-urusan penting dan strategis (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal nasional, serta agama)

o Berwenang untuk mengatur dan mengurus baik pusat maupun daerah

o Membuat peraturan dan keputusan

o Didanai oleh APBN

DESENTRALISASI

o Pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan urusan dari pusat ke daerah

o Penyerahan wewenang berarti kewenangan mengatur dan kewenangan mengurus urusan

daerah

o Wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan tertentu dari pusat

o Birokrasi Daerah sebagai peracik dan pelaksana kebijakan (dalam bentuk perda)

o Sumber keuangan APBD dan pendapatan daerah lainnya

o Desentralisasi membentuk local self government (pemerintahan daerah sendiri)

o Pembentukan diikuti dengan pemberian kewenangan mengatur (policy making) dan

kewenangan mengurus (policy implementing)

DEKONSENTRASI

o Secara prinsip merupakan penghalusan dari sentralisasi

o Melahirkan local state government atau field administration (wilayah administrasi)

o Aparat inti pemerintahan adalah pemerintah pusat yang ada di daerah

o Pengawasan dari pusat

17 Ibid., hlm. 143-144 18 Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal

responsibility of one person for the wrongful acts of another) baca Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum

Pidana, (Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 93 19 Doktrin yang menyatakan bahwa atasan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahan, konsepnya

berdasarkan atas asas vicarious liability 20 Dalam hukum publik, wewenang selalu merupakan keseluruhan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dalam pelaksanaan

wewenang pemerintahan itu ada kalanya sifat kebebasannya yang menonjol, tetapi ada kalanya justru sifat ikatannya yang

nampak jelas 21 Pejabat = orangnya, yang mendapat wewenang dari jabatannya 22 Disebut juga bestuur bevoegheid




o Kewenangan membuat peraturan ada di pusat, instansi vertikal23 hanya melaksanakan

kewenangan yang bersifat administratif

o Pejabat dan instansi vertikal di daerah merupakan bawahan sekaligus wakil dari pejabat atau

instansi pusat di wilayahnya masing-masing

o Pejabat yang bekerja adalah pegawai pusat

o Didanai oleh APBN

o Tidak dipilih rakyat dan tidak bertanggung jawab terhadap DPRD

TUGAS PERBANTUAN

o Merupakan asas yang diwariskan HTN Hindia Belanda

o Disebut medebewind24 sebelumnya zelfbestuur (selft government) sepadan dengan istilah

autonomy

o Kewenangan yang diminta kerjakan oleh pihak lain (dalam hal ini kewenangannya ada di

pusat, namun dikerjakan oleh daerah)

o Kewenangan tidak berpindah kepada pihak yang melaksanakan

o Sum.ber pembiayaan, APBN bila berasal dari pusat, APBD bila berasal dari daerah

o Ada jangka waktu dan pertanggung jawaban

Subjek Hukum HAN = Jabatan. Pejabat mendapat kewenangan dari Jabatannya.

Contoh Kasus Walikota Depok memecat Rektor UI

- Locus betul, lokasinya UI di Depok

- Tempus betul, walikotanya sedang berkuasa saat ini

- Materi tidak tepat, karena tidak memiliki wewenang untuk memecat Rektor UI

PEMERINTAH DALAM ARTI LUAS DAN ARTI SEMPIT

Pemerintah dalam arti luas, merujuk pada Montesquieu25. Pemerintah diartikan sebagai kegiatan negara

dalam melaksanakan kekuasaan politiknya yaitu

- Pembentukan UU

- Kekuasaan pelaksanaan pemerintahan

- Kekuasaan peradlan

Pemerintah dalam arti sempit. Kegiatan negara tidak termasuk membentuk UU dan peradilan. Terbatas pada

konteks administrasi negaranya saja

- Sebagai aparatur pemerintah

- Sebagai salah satu fungsi dan proses penyelenggaraan tugas pemerintah

HAN MENGATUR ADMINISTRASI NEGARA

Menurut Prof.Prajudi, Safrie Nugraha, dan Damen, HAN adalah hukum yang mengatur administrasi negara dan

hukum yang diciptakan oleh administrasi negara

Mengatur

- Administrasi negara (HAN Heteronom)

- Mengatur internal, antar administrasi negara (HAN Otonom)

Kewenangan, kelembagaan, aparatur sipil negara, aset keuangan, pembinaan dan pengawasan

Diciptakan

Melakukan tindakan administrasi negara (badan hukum perdata dan/atau orang)

Produk dan Bentuk dari Mengatur dan Mengurus

Mengatur (peraturan/regeling) >> menciptakan norma hukum umum dan abstrak

Bentuk: UU, PP, Perpres, Permen, Perda, Peraturan Kepala Daerah

23 Instansi pusat yang ditaruh di daerah. Pegawainya dari pusat, dibayar oleh pusat. Contoh: kanwil depdiknas, punya pusat 24 Kewajiban daerah otonom untuk menjalankan peraturan perundang-undangan pusat atas penugasan dari pemerintah

dengan jalan mengadakan perda guna menyesuaikan peraturan pusat dengan kondisi daerah otonom tersebut 25 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi, (Bandung: Alumni, 1985),

hlm. 40




Diciptakan produknya berupa keputusan

UNSUR TINDAKAN ADMINISTRASI

- Dilakukan pejabat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa atau alat perlengkapan

pemerintahan (bestuurorganen)

- Menjalankan fungsi pemerintahan

- Sarana menimbulkan akibat di bidang HAN

- Pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat

Perbuatan HAN harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (wetmatigheid van

bestuur)

TAHAP KEPUTUSAN

- Tahap mulai berlaku

o Validitas

o Opposabilitas (berlaku ketika diumumkan)

- Tahap penerapan

o Wewenang mendahului

o Ex-officio

- Tahap berakhirnya

o Ekspirasi (kapan keputusan berakhir)

o Disparisi (tidak berlakunya keputusan karena berubahnya dasar hukum)

o Annulasi (berakhir karena sebab illegal)

o Abrogasi (pencabutan/pembatalan UU diganti dengan yang baru)

Izin, Dispensasi, Kompensasi (baca UU No. 30 Tahun 2014)

PERTANYAAN

1. Apakah MA atau MK memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan?

2. Apa fungsi lembaga yudikatif?

HAN SEKTORAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lupa Dosennya Siapa

Hubungan HAN dan produk peraturan perundang-undangan adalah mengenai kewenangan lembaga legislatif

dan lembaga eksekutif yang membentuk dan/atau menjalankan peraturan perundang-undangan yaitu

- Produk legislatif (UU)

- Produk dibawah UU

Kewenangan legislatif dimiliki Presiden dan DPR (Pasal 5 .ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 45)

3 Kewenangan Presiden dalam HAN

- Kekuasaan pemerintahan tertinggi

- Kekuasaan mengatur

- Kekuasaan mengurus

3 Produk Peraturan Perundang-Undangan oleh Presiden

- UU (harus dibuat bersama dengan DPR)

- Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU)

- PP (Peraturan Pemerintah)

PERDEBATAN PRAKTEK TRIAS POLITIKA DI INDONESIA

- Welfare State (seperti Indonesia) menuntut eksekutif untuk melakukan tindakan cepat dalam

menyelesaikan sesuatu, dan juga dituntut untuk dapat melaksanakan UU. Jika UU masih bersifat prinsip




dan umum, maka kewajiban eksekutiflah yang melaksanakan pembentukan peraturan lebih lanjut agar

UU dapat diaplikasikan

- Faktanya trias politika sulit diterapkan di Indonesia karena

o Legislatif membentuk UU

o Eksekutif selain menjalankan UU, juga harus bikin peraturan dibawah UU untuk mendukung

pelaksanaan UU tersebut (delegated legislation)

- Bahkan delegated legislation pada akhirnya jauh lebih banyak daripada UU (legislation)

- Pada akhirnya sama-sama bikin peraturan (menjalankan fungsi legislatif)

- Hadjon lebih setuju bestuursrecht yang lebih luas dari sekedar eksekutif menjalankan UU

- Disini pemerintah harus berperan aktif, kegiatannya kontinyu, dan tujuannya jelas yaitu mengatur dan

mengurus

Instrumen Pemerintah dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya

1. Peraturan Perundang-Undangan

2. Penetapan

3. Peraturan Kebijakan

4. Perencanaann

IMB dikeluarkan, keputusannya bersifat apa? Penetapan

Penetapan = tindakan hukum publik yang sepihak, konkrit (IMB antara pemerintah dan yang mendirikan

bangunan di tempat itu saja)

GBHN ketetapan MPR

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011

Jenis dan hierarki Peraturan Per-UUan

1. Undang Undang Dasar 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan

Adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintah untuk menciptakan hubungan hukum yang baru dan

menghapuskan hubungan hukum yang lama

Terlihat dari surat kehendak yang diajukan atau setidaknya dimohonkan

Sifatnya individual, konkrit, final

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Salah Satu Instrumen)

1. Kewenangan Pembentukan

a. Atribusi

- Materinya bermacam-macam sesuai kebutuhan

- Bersifat terus menerus sampai ada perintah untuk dicabut

b. Delegasi

- Materinya bebas, dibatasi peraturan perundang-undangan diatasnya (tidak boleh

bertentangan)

2. Lembaga Pembentuk Peraturan Per-UUan

a. Lembaga Negara (DPR, DPD, Presiden)

b. Lembaga Pemerintah (Presiden dan jajaran pemerintahan baik tingkat nasional maupun

daerah, misalnya Badan negara, LPND, Menteri, Dirjen)




c. State Auxilliaries Body (Komisi, Badan, Lembaga Independen bentukan UU)

3. Jenis Peraturan Per-UUan

a. Konstitusi (UU, PP, Perpu)

b. Praktek Pemerintahan

c. Peraturan Negara yang Mengatur

HAN SEKTORAL APARATUR SIPIL NEGARA

Lupa Dosennya Siapa

Aparatur negara didefinisikan sebagai alat kelengkapan negara yang meliputi bidang kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan

sehari hari26

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepegawaian negara yang disebut dengan ASN

(Aparatur Sipil Negara) mencakup

- PNS (Pegawai Negeri Sipil)

- PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara dibawah kewenangan Presiden sebagai

kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 45)

Tujuan Pengelolaan Kepegawaian Negara (Paul Pigors)

- Agar penggunaan dan kinerjanya efektif, tidak boros, dan menghasilkan kerja sesuai yang dibutuhkan

- Pengembangan kariernya dijamin secara jelas sesuai dengan kompetensi diri dan kompetensi jabatan

- Kesejahteraan hidupnya dijamin

UU yang menjadi dasar pengelolaan kepegawaian negara

- UU No. 8 Tahun 197427 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU No.43

Tahun 199928 yang merevisi dan bukan menghapus UU sebelumnya

ASN dan pengisian jabatan administrasi negara bekerja atas dasar otoritas yang sah yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan

Setelah memiliki kewenangan yang sah, ASN sebagai penggerak birokrasi pemerintah melakukan pelayanan

publik untuk masyarakat

Pengertian Hukum Administrasi Kepegawaian

- Hukum, menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan dalam melaksanakan kegiatan atau organisasi

- Administrasi

o Arti sempit, tata usaha

o Arti luas, proses, fungsional, dan institusional

- Kepegawaian, hanya pada PNS dan PPPK yang bekerja di instansi pemerintah

Hukum yang mengatur proses, fungsional, dan institusional pada PNS dan PPK yang bekerja di instansi

pemerintah

KEWENANGAN DAN MANAJEMEN ASN

Manajemen ASN

Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas

dari intervensi politik, dan bersih dari KKN

26 Definisi aparatur negara dalam KBBI 27 Pembuatannya dalam suasana sistem politik dan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik 28 Pembuatannya dalam suasana pemerintahan reformasi




Presiden sebagai pemegang kekuasan tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat, selain pejabat pimpinan tinggi utama,

madya, serta fungsional keahlian utama kepada

- Menteri dan kementrian

- Pimpinan lembaga di LPNK

- Sekretaris Jendral di Sekretarian Lembaga Negara dan Lembaga Non-Struktural

- Gubernur di provinsi

- Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota

KELEMBAGAAN

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Perumusan, penetapan kebijkana, koordinasi-sinkronisasi kebijakan, dan pengawasan atas pelaksanaan

kebijakan ASN, dipimpin Menteri PAN-RB

Fungsi-Fungsi

o Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PAN-RB

o Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PAN-RB

o Pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementrian PAN-RB

o Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementrian PAN-RB

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan

merit system serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN

o Komisionernya 7 orang

o Tugas menjaga netralitas pegawai ASN, pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan

melaporkan pengawasan dan evaluasi kepada presiden

Wewenang KASN

- Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

- Mengawasi dan mengevaluasi pengawasan penerapan asas, nilai dasar, dan kode etik serta

kode perilaku ASN

- Meminta informasi laporan pelanggaran norma dasar dan kode etik ASN

- Memeriksa dokumen terkait pelanggaran yang disebutkan diatas

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan ASN

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar,

prosedur, dan kriteria manajemen ASN

APARATUR SIPIL NEGARA

Pengertian dan Kedudukan ASN – UU No. 5 Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara Profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah

Pegawai ASN PNS dan PPPK yang diangkat pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan

Pegawai Negeri Sipil WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara

tetap

PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, WNI yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu

Jabatan Administrasi Jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan. Terdiri dari jabatan

administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana




Jabatan Fungsional Jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Terdiri dari jabatan

fungsional keahlian (ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli pratama) dan

jabatan fungsional keterampilan (penyelia, mahir, terampil

Hak PNS dan PPPK

- Gaji, tunjangan, dan fasilitas

- Cuti

- Perlindungan

- Pengembangan Kompetensi

Bedanya PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, PPPK tidak mendapat

Aset/Keuangan

ASN adalah aset negara, melakukan perencanaan dan menyusun keuangan sehingga harus mempunyai

pengetahuan wawasan tentang keuangan negara

ASN wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan merit system, yaitu sistem pembinaan kepegawaian berdasarkan karier dan prestasi kerja, yang

terukur secaara administrasi dan realitas pencapaian tugas dan pengabdian seorang pegawai dalam lingkup

tugas yang diembannya dalam organisasi jabatan pemerintahan

- Pengadaan, rekrutmen dan seleksi

- Transparan, mengetahui nilai yang diperolehnya dan mengukur dirinya dalam persyaratan yang

ditentukan

- Pengangkatan, pemenuhan persyaratan (tersusun, terencana, dan terstruktur)

Analisis Jabatan29

- Proses mengumpulkan informasi jabaan

- Metode mempelajari kewajiban, syarat, dan kondisi jabatan

- Penelaahan mendalam terhadap suatu pekerjaan

- Mempelajari dan menemukan materi dan karakteristik suatu pekerjaan

HAN DAN ADMINISTRASI DAERAH

Bono Budi Priambodo

Aspek HAN dalam administrasi daerah

Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah >> pemerintah kalau mau beli

apapun harus lewat sini

Hampir tidak ada segi kehidupan yang luput dari HAN

Bagaimanakah campur tangan negara dalam hal administrasi?

Ada pemerintah, administrasi mencampuri warganya

Pesan Bang Bono, bikin cerita aja biar gampang hapalinnya

- Dilengkapi wewenang

- Abstrak, maka diberi bentuk kelembagaan

- Ada personil

- Ada keuangan dan aset

- Yang seluruhnya diawasi dan dibina

Ada lembaga yang berwenang melakukan tindakan administrasi, ada personil (orangnya), ada keuangan dan

aset, yang seluruhnya diawasi dan dibina

29 Pengertian menurut Drs. M. Manullang, Management Personalia




Sumber Kewenangan Daerah

- Pasal 1 dan 18 UUD 45 (yang belum diamandemen)

- Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 45 (setelah amandemen) inilah yang kemudian menjadi dasar pengaturan

UU yang mengatur pemerintahan daerah

- UU Pemerintahan Daerah (daerah otonom dibentuk oleh UU)

- UU Pembentukan Daerah, dengan materi muatan:

o Pembentukan, batas wilayah, dan ibukota

o Urusan pemerintahan daerah

o Kapan diresmikan, oleh siapa, siapa yang dipilih untuk memimpin sementara

o DPRD, bagaimana melakukan pengisian anggota DPRD nya

o Bagaimana pengisian personel, aset, dan dokumen

o Pendapat daerah, hibah, dan perimbangan

o Peta daerah

- UU Daerah Khusus

- UU Daerah Istimewa

- UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah, terdiri dari

- Kepala daerah

- Perangkatnya

Pemerintahan Daerah, terdiri dari

- Pemerintah daerah

- DPRD

Sentralisasi semua urusan pusat-daerah pikul rata full diurus pusat

Desentralisasi intinya semua full diurus daerah (otonomi)

Dekonsentrasi ada urusan yang diatur pusat juga

Legislasi hukum yang butuh persetujuan rakyat supaya berlaku sebagai hukum

Perda bukan legislasi, DPRD bukan badan legislatif

Jenis Norma Hukum Bentuk Norma Lembaga yang Mengeluarkan

Umum-Abstrak Peraturan Daerah “Legislatif” Daerah (DPRD, Gubernur,

Bupati, Walikota)

Umum-Konkret Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Gubernur/Bupati/Walikota

Individual-Abstrak Keputusan TUN (yang mengatur hal

individual-abstrak) misal Izin HO

Gubernur/Bupati/Walikota

Individual-Konkret Keputusan TUN, perizinan,

pengangkatan pegawai

Pejabat/BadangTUN

DPRD

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem NKRI

DPRD punya hak apa saja?

- Hak angket30

30 Hak pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah

yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan




- Hak interpelasi31

- Hak menyatakan pendapat32

PERANGKAT DAERAH

Dinas Daerah, unsur pelaksanaan (Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan)

Lembaga Teknis, unsur pendukung (Bapeda, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah,

Badan Pengelola Lingkungan Hidup)

Kecamatan, perangkat kerja yang memperoleh sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah

Kelurahan, tingkat pemerintahan terendah

Perbedaan regeling (peraturan) dan beschikking (keputusan)

Regeling, umum-abstrak, berlaku pada kategori besar, kalau buat rumah berlaku untuk seisi rumah

Beschikking, individual-konkrit

Perbedaan Perda dan Perkepda

Perda (peraturan daerah) dan perkepda (peraturan kepada daerah) sifatnya mengatur

Jika ada yang berupa keputusan, sifatnya mengurus

Perda harus disetujui DPRD

Perkepda tidak perlu disetujui, tapi tetap diawasi DPRD

Struktur APBD

- Pendapatan daerah

- Belanja daerah

- Pembiayaan daerah

Retribusi? Dibayarkan saat menikmati fasilitas seketika, contohnya parkir

SUMBER PENERIMAAN DAERAH

- Penerimaan Asli Daerah

o Pajak daerah

o Retribusi daerah

o Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

o Lain-lain PAD yang sah

- Dana Perimbangan33

o Bagi hasil, dari APBN untuk daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

o Alokasi umum, dari APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

o Alokasi khusus, dari APBN untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

- Pendapatan lain

o Hibah

o Darurat

Pembiayaan Daerah

31 Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU No. 22 Tahun 2003) 32 Hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah

disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket 33 Ada daerah yang kaya, ada daerah yang miskin, namun semua harus membangun. Dana perimbangan gunanya untuk

menyeimbangkan pembangunan antara daerah yang kaya (memberi) dan daerah miskin (menerima). Seringkali disebut juga

fungsi realokasi dan redistribusi. Dana perimbangan bersumber dari APBN




- SILPA34 sisa

- Pinjaman

- Cadanga

- Dst…

HAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Andika Danejsvara

Administrasi Pembangunan belum merupakan suatu disiplin ilmu, sehingga sistem keilmuan yang dipakai

adalah administrasi negara. Apa yang dipelajari?

- Studi tentang organ, bagaimana organ-organ tersebut berjalan

- Manajemen dari manusia untuk mencapai tujuan

- Bagaimana pemerintah melaksanakan kekuasannya

- Pelaksanaan politik negara

Administrasi Negara dalam Administrasi Pembangunan mempunyai 3 fungsi

- Perumusan kebijakan (policy formulation)

- Pengendalian unsur-unsur administrasi

- Penggunaan dinamika administrasi>?????????????

Kalau ditanya hubungan administrasi negara dan administrasi pembangunan jelasin aja bahwa dalam HAN ada

4 yang dipelajari lalu dalam melaksanakan administrasi pembangunannya mempunyai 3 fungsi – Pak Andika

Maksud dari Delegated Legislation dan Secondary Legislation?

- Delegated legislation dan secondary legislation (membuat peraturan) peraturan tersebut

menerjemahkan apa yang sudah ada pada norma peraturan diatasnya

- Tidak ada suatu perkembangan dinamika administrasi tanpa adanya dasar hukum

- Perkembangan dinamika administrasi bisa bersumber dari implementasi peraturan diatasnya atau dari

otonomi daerah

- Ketika pemerintah melaksanakan tugasnya (melakukan sebuah tindakan) pembuatan peraturan =

delegated legislation (atau secondary legislation) karena fungsi legislation ada di badan legislatif (DPR)

yang didelegasikan kepada pemerintah (DPR bikin UU, Pemerintah bikin PP nya, peraturan pelaksana)

- Secondary legislation kalau yang bikin pemerintah daerah

- Jika munculnya di pemerintahan daerah maka harus tunduk pada UU diatasnya maupun dari

keotonomian daerahnya

- Yang membedakan apanya? Normanya, refer ke segitiga stufenbau theorie Hans Kelsen

1. Perumusan Kebijakan disebut sebagai PERENCANAAN

a. Kebijakan bergantung dari kenyataan yang ada

b. Kebijakan harus memproyeksikan kenyataan-kenyataan sekarang ke keadaan masa depan

(forecast)

c. Penyusunan program agar dapat dijalankan

2. Pengendalian unsur-unsur administrasi disebut sebagai PENGAWASAN

Meliputi struktur, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lainnya

3. Penggunaan Dinamika administrasi disebut sebagai MANAJEMEN

Meliputi pimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi

“Selanjutnya bagaimana ketiga fungsi tersebut agar dapat diterapkan di negara berkembang, maka

dilakukanlah studi banding (comparative study) antara negara maju dan negara berkembang (dan gagal)

mengapa gagal? Karena tidak cocok prinsipnya di negara berkembang” – Pak Andika

34 Sisa lebih perhitungan anggaran




Kalau negara merencanakan untuk memberantas korupsi, kenyataannya korupsinya menjadi besar, koruptornya

hebat-hebat, maka dibuat KPK yang (seharusnya) super hebat untuk bisa menangkapnya. KPK didirikan karena

korupsi begitu hebat (baca MvT35 nya) – Pak Andika

Segi-Segi Tugas Pemerintah dalam Administrasi Negara (Prajudi)

- Tata pemerintah (bestuur)

- Tata usaha negara

- Pengurusan rumah tangga negara

- Administrasi pembangunan

- Pengendalian lingkungan

NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan

standard tertentu (merit system dan carrier system)

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan

birokrasi (nepotisme)36

Hubungan satu sama lain, legal rational impersonal

(semua persoalan diselesaikan dalam kantor)

Bureaucratic Click (persoalan diselesaikan diluar

kantor)37

Diferensiasi fungsi tegas Diferensiasi fungsi tidak jelas38

Penawaran permintaan terjadi pada formal market Penawaran permintaan terjadi dalam informal

market

Administrasi efektif dan efisien Administrasi efektif tapi tidak efisien

Administrasi Negara

- Lebih banyak terkait negara maju

- Administrasi negara netral terhadap tujuan pembangunan

- No 3 (skip lupa nyatet)

- Leih menekankan pada tugas umum (rutin) dalam rangka pelayanan masyarakat (public service) dan

tertib pemerintahan (law and order) ADM lebih bersifat balancing agent

- Lebih melihat pada kerapian aparatur

- Menempatkan administrator pemerintah sekedar sebagai pelaksanan

- Berpendekatan legalistis

Administrasi Pembangunan

- Lebih banyak terkait dengan negara berkembang

- Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap

- No 3 (skip lupa nyatet)

- Lebih menekankan pada tugas pembangunan (development function) dari pemerintah. ADMP lebih

bersikap sebagai development agent

- ADMP mengaitkan desngan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan di segala bidang

- Administrator pemerintahan sebagai penggerak perubahan (change agent)

“Saya termasuk yang merumuskan peraturan dilarang merokok, tapi saya juga yang melanggar.” – Pak Andika

“Kamu peminatannya apa? Hukum Ekonomi pak. Hati-hati kalau skripsinya nanti yang nguji orang HAN, nangis

kamu.” – Pak Andika

35 Memorie van Toelichting (risalah pembentukan RUU KPK) baca UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK 36 “Ambil contoh UI, direktur ventura pada zaman saya dari Unilever (profesional) bisa jalan? Nggak. Dia tidak paham situasi

pegawai-pegawai di fakultas. Buat saya nepotisme tidak masalah kalau masih sebatas negara berkembang, lain cerita kalau

sudah jadi negara maju” – Pak Andika 37 Diluar prosedur yang resmi 38 Bukannya teamwork, tapi lebih ke kerja serabutan dikerjakan ramai-ramai karena pembagiannya kurang jelas




Negara maju masih membangun?

Masih, tapi yang ditekan lebih ke kewajibannya. Misal di Indonesia golput tidak ada sanksi, di

Australia/Jerman/Rusia golput bisa didenda bahkan dipidana karena mereka menganut active citizenship

(warga negara aktif membangun) dalam konteks hukumnya jika tidak aktif dapat dikenai sanksi. Indonesia

beda (warga negara pasif)

PERENCANAAN

Tindakan Administrasi Negara

- Peraturan perundang-undangan

- Peraturan kebijakan (beleidsregel)

- Rencana (planning)

- Keputusan Konkrit Individual (beschikking)

Norma Jabaran adalah norma konkrit, bukan bagian dari peraturan perundang-undangan

Ciri Perencanaan (Perencanaan adalah perbuatan hukum, semua yang ada dasar hukumnya atau ada akibat

hukumnya adalah perbuatan hukum)

1. Perencanaan dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap

2. Dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita

3. Untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi

4. Perencanaan adalah perluasan kesempatan kerja, dengan usaha menanggulangi pengangguran

5. Perencanaan pembangunan adalah pemerataan pembangunan dan pendapatan

6. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang menunjang pembangunan

7. Berusaha agar kemampuan membangunan didasarkan pada kemampuan sendiri

8. Terdapatnya suatu usaha yang terus menerus menjaga stabilitas ekonomi

Hubungan antar Organ yang dalam Berbagai Aspek Administrasi Pembangunan

- Ipoleksosbudhankam

- Teknologi dan pengembangan keilmuan

- Pengembangan institusional

Pengaruh Aspek Administrasi Pembangunan dalam Proses Pengambilan Kebijakan

- Penentuan ideologi

- Sistem politik (politik hukum) dan fungsinya dalam pembangunan

- Kebijakan perekonomian

- Fungsi pembangunan sosial dan budaya39

- Fungsi pertahanan dan keamanan nasional dalam pembangunan

Faktor Pendukung dan Penghambat Administrasi Pembangunan

Globalisasi

Privatisasi

Demokrasi

Catatan penting dari Pak Andika

Pahami bagaimana perencanaan pembangunan (perubahannya) dulu GBHN

Latar belakang mengapa ada hukum administrasi pembangunan

Faktor” yang mendukung, menghambat, mempengaruhi

Perencanaan pembangunan

39 Lebih condong ke daerah, kebanyakan bentuknya perda. Misal orang Jogja maunya sultan yasudah buatlah kebijakan

gubernurnya sultan. Di Aceh maunya partai aceh, ya buatlah partai daerah (ada 3 sekarang) pengaruh GAM




MATERI UAS

PENGANTAR

5 Hal yang selalu berkaitan antara HAN dengan Sektor yang dibahas adalah

- Kewenangan

- Kelembagaan

- Personil

- Aset dan Keuangan

- Pengawasan dan Pembinaan

HAN dan sektor-sektornya Selau berkaitan dengan adanya lembaga, yang berwenang mengurus suatu hal,

dijalankan oleh personil, memiliki aset dan tata kelola keuangan, dan semua itu diawasi dan dibina – Bang

Bono

HAN SEKTORAL – PERBURUHAN

Melania Kiswandari

- Dasarnya ada hubungan kerja

- Objeknya kerja yang dilakukan oleh manusia

- Di fakultas hukum lainnya perburuhan masuk ke lingkup perdata, di UI masuk HAN karena ada sektor

privat maupun publik dalam hubungan kerja

- Aturan-aturan dibuat untuk melindungi perlindungan bagi pekerja

- Baca UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kaitan antara HAN dan Hukum Perburuhan

Tujuan hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial

- Perlindungan buruh (peraturan: heteronom)

- Kaedah otonom tidak boleh bertentangan dengan kaedah heteronom

- Adanya sanksi

- Pengawasan oleh pemerintah

Jika diatur di peraturan perundang undangan, mengenai hak berlaku minimal (ditentukan di UU jatah libur 5

hari, ya di tempat kerja manapun memberi libur minimal 5 hari) kalau kewajiban berlaku maksimal (ditentukan

di UU masuk kerja 300 hari dalam setahun, ya di tempat kerja manapun cuman boleh mempekerjakan

karyawannya maksimal 300 hari)

Dalam melaksanakan tugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan

atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Contoh lainnya mengenai penentuan upah minimum regional, gubernur menetapkan upah minimum provinsi

dan kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau

Bupati/Walikota

Produk Hukum Kegiatan Perburuhan

Regelling

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

- UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- UU No. 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Bestuur >> perizinan, pembebanan, penentuan status, kedudukan, pengadaan, dsb

Politie >> mencakup proses pencegahan dan penindakan




Rechtspraak >> proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (wajib diupayakan secara musyawarah

dulu, kalau gagal baru lanjut, mirip-mirip perdata gitu deh)

HAN SEKTORAL – AGRARIA

Lupa Siapa Pokoknya yang Gabung Balsid Dosennya Marah-Marah

Dasar pelaksanaan kegiatan agraria adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang menyatakan “Bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”

KEWENANGAN

Tugas dan kewajiban mengelola “dikuasakan” kepada negara sebagi organisasi kekuasaan seluruh rakyat

Indonesia

Ada kata dikuasakan atau dikuasai sehingga hubungan hukumnya adalah hukum publik

Rincian Kewenangan Hak Menguasai Negara

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi,

air, dan ruang angkasa

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan

ruang angkasa

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-

perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Penjelasan Umum Pasal 2 UUPA

Negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah namun bertindak selaku Badan Penguasa

KELEMBAGAAN

Pusat dan Daerah

Pertimbangan Pengurusan Pertanahan oleh Pemerintah Pusat

- Hak Bangsa Indonesia, contohnya tanah di daerah dan di pulau-pulau tidak semata-mata menjadi hak

rakyat asli sana tapi juga ada hak bangsa Indonesia secara keseluruhan

- Sumber daya agraria merupakan kekayaan nasional, pengelolaannya harus memperhatikan

kepentingan bangsa Indonesia

- Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah di NKRI tidak boleh diputuskan

Meski demikian pelaksanaan urusan pertanahan dapat dilimpahkan kepada daerah otonom

Baca Pasal 14 UUPA

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

- Blue print politik kebijakan tanah nasional

- Membuat RUTR (rencana umum tata ruang wilayah)

Kewenangan Pusat (oleh BPN)

- Percepatan penyusunan RUU PA, dan peraturan terkait lainnya

- Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan

o Basis data tanah di seluruh Indonesia

o Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah

o Pemetaan kadasteral (untuk inventarisasi dan registrasi tanah) menggunakan citra satelit dan

teknologi informasi

o Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan tanah

Kewenangan Daerah




Dilaksanakan provinsi yang bersangkutan, meliputi

- Pemberian izin lokasi

- Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

- Penyelesaian sengketa tanah garapan

- Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

- Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta kanti kerugian

- Penetapan dan penyelesaian tanah ulayat

- Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong

- Pemberian izin untuk membuka tanah

- Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota

Asasnya

Dekonsentrasi (apabila dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat di daerah)

Desentralisasi (apabila diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah)

Tugas Perbantuan (apabila dilaksanakan oleh perangkat pemerintah daerah)

APARATUR

Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN (Provinsi), Kepala Kantor Pertanahan (Kabupaten/Kota)

Produk Hukumnya

Regelling

o Pengaturan hak atas tanah dan HM sarusun

o Pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan

o Tanah sebagai jaminan hutang

o Landreform

Beschikking

o Izin (izin lokasi, sertifikat laik fungsi)

o Keputusan (kepres, kep;utusan permohonan hak, keputusan redistribusi tanah)

o Sertifikat (hak atas tanah, hak milik sarusun, hak tanggungan, wakaf, dsb)

ASET

Tanah dimungkinkan untuk dikuasai Pusat dan Daerah dalam bentuk

- Hak Pakai (HP) >> tidak dapat dialihkan, tidak dapat dijadikan jaminan hutang, dan diberikan jangka

waktu selama dipergunakan

- Hak Pengelolaan (HPL) >> bukan merupakan hak atas tanah melainkan hak menguasai dari negara

yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan ke pihak lain

Keduanya didapatkan dengan penetapan pemerintah

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

HAN SEKTORAL - TATA RUANG

Andri Gunawan Wibisana

UI tidak mengajarkan mata kuliah tata ruang secara khusus

UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 >> pengertian ruang yaitu “wadah yang meliputi ruang darat, ruang

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”

Ruang seharusnya dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan guna mencapai kemakmuran rakyat yang

sebesar-besarnya40 karena itulah diperlukan adanya penataan ruang

40 Penjelasan umum, alinea-1 UU No. 24 Tahun 1992, LN Tahun 1992, TLN No. 3501




Tujuan penataan ruang menurut UU adalah “Untuk mewujudukan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

produktif, dan bekelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional”

Inggris >> tata ruang lebih luas daripada tata guna tanah

Penataan ruang dengan rencana = salah satu tindakan pemerintah

Hanya rencana yang bersifat normatif yang mempunyai kekuatan hukum, contohnya Rencana Peruntukkan

Ruang (bestemmingsplan)

Rencana, dibagi 3:

- Rencana yang informatif (informatieve plannen) membuat proyeksi kedepannya seperti apa dengan

membuat asumsi-asumsi tertentu yang akan dipenuhi.

Contoh: APBN (menurut Konijnenberg bukan suatu rencana normatif)

- Rencana yang indikatif (indicatieve plannen) bisa bersifat normatif maupun tidak.

Contoh: naskah kebijakan, rencana struktur ruang (fisis)

- Rencana yang operasional (operationele plannen) rencana kegiatan yang ditujukan pada tercapainya

rencana tersebut.

Contoh: rencana peruntukkan ruang, rencana subsidi, rencana pengembangan jalan nasional

Belanda membagi 2 bentuk tata ruang

Tata ruang dalam artian bestemmingsplannen

Termasuk dalam rencana yang bersifat operasional dan normatif

Tata ruang dalam artian structuurvisies

Termasuk dalam rencana yang bersifat indikatif dan tidak normatif

Manfaat tata ruang dari perspektif ekonomi >> Menjamin ketersediaan lahan untuk publik

Barang publik: jika dikonsumsi tidak berkurang, tidak perlu persaingan untuk mendapatkannya. Konsumen

bertambah pun ketersediaannya tetap ada

PENGATURAN TATA RUANG DI INDONESIA

Disclaimer: gw bahkan nggak ngerti nyatet apaan disini, cuman cerita panjang mengenai sejarah tata ruang di

Indonesia, Bang AGW aja ngaku kalau dia sendiri pusing ngajar Tata Ruang

UU Desentralisasi 1903 >> muncul gagasan perlunya penataan ruang di Indonesia

1934 Komite Pembatasan Pembangunan >> Komite Tata Kota

Ordonansi Pembentukan Kota 1938

- Aturan tata kota yang dapat digunakan pemerintah lokal maupun pihak lain untuk mengorganisir

konstruksi bangunan

- Menjamin bahwa pembangunan perkotaan akan dilakukan sesuai dengan sifat sosial, geografi, dan

pertumbuhan yang diperkirakan

Unsur yang harus ada dalam perencanaan pembangunan

- Keahlian

- Pendidikan

- UU

1938 >> 1948 resmi jadi SVO (Stadsvorming Ordonantie)

Tujuannya untuk menyediakan instrumen UU bagi perencanaan pembangunan pasca PD II

Untuk melaksanakan SVO, disahkan pula Peraturan Pembentukan Kota

Sistematika SVO

Bab 1 – Definisi




Bab 2 – Prosedur perencanaan kota, unsur yang membentuk rencana kota, penanganan kerja yagn ada, garis

sempa dan bangunan, dan prosedur untuk mengakses rancangan kota, serta memuat ketentuan mengenai

kewajiban untuk melanjutkan dan membiarkan pekerjaan-pekerjaan tertentu (misalnya drainase dan jalan),

ketentuan terkait berbagai lisensi untuk bangungan, konstruksi, dan operasi, serta ketentuan pengawasan

konstruksi

Bab 3 – Hak atas ganti rugi karena tindakan perencanaan dan hak serta jumlah ganti rugi

Bab 4 – Kemungkinan perluasan penerapan SVO pada kota-kota dan satuan-satuan administratis yang tidak

memiliki status kotamadya, serta kemungkinan pengalihan sementara kekuasaan pelaksanaan SVO kepada

badan-badan non-kota

SVO >> Pemerintah diharuskan membuat 3 langkah terkait pembangunan kota

1. Rencana Tata Kota

a. Disusun dalam skala peta kecil

b. Sifatnya kurang lengkap

2. Skema Pembangunan Terperinci

a. Dibuat lebih rinci untuk skala lebih besar

b. Menggantikan rencana tata kota dan memiliki implikasi hukum

3. Peraturan pembangunan

a. Uraian persyaratan untuk semua jenis gedung

Ketiga langkah diatas untuk menjamin perencanaan ruang yang efisien, ekonomis, dan estetis dari suatu kota

atau pemukiman

SVO dan SVV dulunya untuk mempercepat pembangunan di 15 kota

Kebayoran Baru di Jakarta, tujuannya sebagai kota satelit berdasarkan pertimbangan

- Pemandangan indah, berbukit, dekat stasiun kereta api, kepadatan gedung rendah, dan memiliki lahan

yang cocok

Surat Menteri Dalam Negeri RI No. PEMDA 18/2/6 (udah ga berlaku)

Memberlakukan SVO dan SVV di seluruh kota di Indonesia dan mengharapkan agar adanya master plan untuk

setiap kota

Diperkuat dengan Kepres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan tugas Bidang Keagrariaan

dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1980 (Pedoman Penyusunan Rencana Kota)

Mencabut surat edaran menteri yang sebelumnya

Departemen Dalam Negeri sebagai lembaga sentral dalam penyusunan rencana tata ruang kota

Departemen Pekerjaan Umum yang harusnya sangat erat terkait dengan tata ruang malah tidak ada kerjaan

sama sekali

SKB (Mendagri dan MenPU) No. 650-1595 dan No. 503/KPTS/1985

- Urusan administrasi tata ruang ke Depdagri

- Urusan teknis tata ruang ke DePU

SKB ini membagi rencana tata ruang menjadi 4

- Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRP) dibiayai APBN dan disetujui Presiden

- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dibiayai APBD dan disetujui Gubernur

- Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dibiayai APBD

- Rencana Teknik Ruang Kota

Peraturan Pelaksananya >> Permendagri No. 2 Tahun 1987

UU No. 24 Tahun 1992

UU tentang Penataan Ruang (UUPR) mencabut SVO

UU No. 26 Tahun 2007




UU terbaru tentang tata ruang

Tata Ruang di Pusat dan Daerah setelah Berlakunya UU No. 26 Tahun 2007

Sistem

o Sistem Wilayah

o Sistem Internal Perkotaan

Fungsi Utama

o Kawasan Lindung

o Kawasan Budidaya

Wilayah Administrasi

o Wilayah Nasional

o Wilayah Provinsi

o Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan Kawasan

o Kawasan Perkotaan

o Kawasan Pedesaan

Nilai Strategis Kawasan

o Kawasan Strategis Nasional

o Kawasan Strategis Provinsi

o Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

HAN SEKTORAL – LINGKUNGAN

Bono Budi Priambodo

Disclaimer: yang mau ngambil peminatan hukum lingkungan kayak gw, tolong dibaca dan dipahami

baik-baik ya, nanti pas semester 5-6 bakal kepakai semua :3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada dasarnya memanfaatkan dan melindungi lingkungan hidup adalah hak pribadi warga negara apalagi

apabila alas haknya adalah hak milik

USA >> tanah hak milik bebas suka-suka mau diapain aja

Logika campur tangan negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sama persis dengan

logika hukum perburuhan41, bahkan lebih penting.

Lingkungan, Tanah, pada dasarnya hubungan hukum perdata

Mengapa tiba-tiba jadi HAN? Mengapa lingkungan lebih butuh peran negara? Mengapa negara harus

campur tangan dengan urusan pribadi warganya? Karena sejelek-jeleknya nasib buruh, mereka masih dapat

membela hak-haknya sendiri, lingkungan hidup tidak bisa membela dirinya sendiri. Pada dasarnya

mengelola dan melindungi lingkungan ada pada pribadi masing-masing (hukum benda, keperdataan, BW

buku II). Tapi karena ekonomi bersifat industri yang dijalankan secara kapitalistik dan berorientasi profit, lama-

lama beban lingkungan semakin berat. Hubungan yang tadinya 2 pihak terpaksa dibuat 3 pihak yaitu negara.

Belajar hukum bisnis, internasional dsb semuanya basisnya sejalan untuk ekonomi industrial yang kapitalistik.

Perekonomian kita berjalan hanya pada 1 jalur, ekonomi industrial kapitalistik yang bertumpu pada modal.

Bagaimana caranya negara campur tangan dan bisa masuk? Apa yang dibutuhkan? 5 hal

- Kewenangan (abstrak)

- Kelembagaan

41 Pada dasarnya hubungan hukum perdata, antara pekerja dan pemberi kerja, namun makin lama bergeser juga ke ranah

hukum administrasi negara




- Personil

- Keuangan dan Aset

- Pembinaan dan Pengawasan

HAN MENGATUR – MENGURUS << lama-lama bosen gw diingetin ini mulu

Prajudi, Safri, Damen

Mengatur

- Mengatur Administrasi Negara (HAN Heteronom) >> 5 hal diatas

- Mengatur (HAN Otonom) >> 5 hal diatas

o Kedalam/internal

o Antar administrasi negara

Diciptakan

- Melakukan tindakan administrasi negara (bestuurhandelingen)

Produk Hukum = Act (bahasa inggris) Legislative Act (oleh legislatif, di Indonesia hasilnya = UU)

Kerang Hijau termasuk moluska yang toleran terhadap kontaminasi logam berat. Bisa tetap hidup meski

badannya tercemar logam berat.

Salah satu penyebab air danau bisa rusak karena permukaannya tertutup ganggang. Kehidupan didalam dan

didasar air danau mati karena tidak terkena sinar matahari. Penyebabnya pupuk yang

larut ke danau, memupuk ganggang di danau sehingga overgrowth

HAN Lingkungan Punya 2 Sisi

1. Hukum Administrasi Lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi penguasa secara aktif terlibat

dengan masyarakat dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup

2. Hukum Administrasi Lingkungan merupakan hukum yang memungkinkan masyarakat mempengaruhi

pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan

Dasar Hukum UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 63

Hukum Lingkungan dibagi 3

Lingkungan Perdata

Lingkungan Administratif

Lingkungan Pidana

Manfaat Strategis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Sifat Hukum Lingkungan Adminstratif)

- Preventif

- Efisien

- Partisipatif

Instrumen penting dalam hukum lingkungan administratif adalah mekanisme perlindungan. Perusahaan

datang minta izin harus ada AMDAL nya dulu, parameter lingkungan yang lingkungan. Ini salah satu bentuk

partisipasi yang paling mendasar

Contoh lainnya manajemen resiko, semua mensyaratkan partisipasi aktif tidak hanya pengusaha terkait tapi

juga masyarakat sekitar

KELEMBAGAAN

Terbagi menjadi Instansi Lingkungan Hidup dan Instansi Sektoral

- Sektoral meski tidak secara khusus berurusan dengan lingkungan tapi bersinggungan dengan

lingkungan, misal perikanan, energi, gas, minyak, dsb.

Kelembagaan Pusat dan Daerah

Dapat dibentuk badan regional lingkungan hidup yang tugasnya untuk koordinasi

Daerah juga dapat membuat instansi-instansinya sendiri, BPLHB, Dinas Lingkungan, dsb




Sejarah Kementrian Lingkungan Hidup

1978-1983 Awalnya Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup

2000-an Baru ada Kementrian Lingkungan Hidup

1990 Bapedal (Badan Pengendali Dampak Lingkungan) >> mengkoordinasikan AMDAL

2000 Bapedal dilebur ke Kementrian Lingkungan Hidup

Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009)

Yang paling penting untuk penegakan hukum ada 4

- Perencanaan (tata ruang)

- Standar Lingkungan

o Baku Mutu Lingkungan Hidup (berdasarkan jenis SDA, air, limbah, udara)

o Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (berdasarkan ekosistemnya, kerusakan hutan, lahan

gambut, dsb)

- Perizinan (AMDAL, UKL-UPL) kalo ga sanggup setidaknya bikin SPPA

- Penegakan Hukum

PRODUK (BESCHIKING)

- AMDAL

- UKL/UPL

- Izin Lingkungan >> ini yang produk hukum (keputusan), yg 2 diatas bukan karena yang bikin warga

masyarakat

Sebelum izin itu keluar ada produk hukum yang sifatnya konkrit dan umum, itulah tempatnya Standar

Lingkungan (Baku Mutu dan Baku Kerusakan) mengatur mengenai kualitas lingkungan di suatu tempat

tertentu.

Perencanaan >> abstrak umum

Standar Lingkungan >> konkrit umum

Izin Lingkungan >> konkrit individual

AMDAL di Indonesia

1982 mulai diperkenalkan, dilaksanakan 1986 (PP No. 29 Tahun 1986 >> UU No. 4 Tahun 1982)

1990 muncul Bapedal, sedikit sekali AMDAL yang lolos, terlalu bergaya barat yang sangat ketat

1993 “disempurnakan” muncul format EMP (Environmental Management Protection), lebih singkat, ada 6k

AMDAL pusat dan provinsi, rezim positif (jika tidak ada penolakan maka artinya setuju)

Pasal 34, AMDAL berlaku untuk usaha yang berdampak resiko terhadap lingkungan, misal B3

Kalau tidak ada dampak serius wajib memiliki UKL/UKP

AMDAL terdiri dari 4 bagian

- Kerangka Acuan (KA) isinya Baku Mutu dan Baku Kerusakan yang relevan

- Analisis Dampak Lingkungan (Andal) >> treatment

- Rencana Kelola Lingkungan (RKL)

- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

AMDAL tanpa KA42 dan Andal43 = UKL44 dan UPL45

ALUR IZIN LINGKUNGAN

1. RPPLH (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup

Strategis)

42 Kerangka Acuan 43 Analisis Dampak Lingkungan 44 Uji Kelola Lingkungan 45 Uji Pemantauan Lingkungan




2. Usaha/Kegiatan

a. Wajib AMDAL46 >> kegiatan berdampak penting (diperiksa komisi yang berlisensi) >> SKKLH

b. Wajib UKL/UPL >> kegiatan tidak berdampak penting >> Rekomendasi UKL/UPL

c. SPPL47 >> Tidak wajib UKL/UPL, tidak berdampak penting, usaha mikro dan kecil

3. Izin PPLH48 (PP No. 27 Tahun 2012, Pasal 48 ayat (2))

4. Izin Lingkungan adalah syarat untuk mendapatkan Izin Usaha

Sebelum 2009 Izin Lingkungan dan Izin Usaha terpisah, tidak ada kaitannya

Setelah 2009 harus ada Izin Lingkungan dulu baru bisa keluar Izin Usaha

Bikin izinnya tergantung usahanya

- Misal AMDAL di perkebunan yang meliputi 1 kabupaten, hanya diperiksa komisi kabupaten

- Misal AMDAL di laut lepas, izin ke pusat

SDM Pengawasan

- Polisi, PPNS >> kalau udah sampai sini masuk pidana

- PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) >> masih sebatas administratif, ngecek izin dsb

PPLH ada yang pusat ada yang daerah

KEUANGAN – ANGGARAN (LINGKUNGAN HIDUP)

2005-2013 selalu meningkat anggarannya, tapi sekitar 1% per tahun (adjusted by inflation)

Tidak ada ketentuan mengenai alokasi anggaran untuk penegakan hukum lingkungan

Norma Hukum setidaknya berisi 2 hal

- Deskripsi perbuatan, keadaan, atau peristiwa

- Nilai yang diasosiasikan dengannya, berasal dari 3 pasangan >> benar-salah, baik-buruk, bermanfaat-

tidak bermanfaat, itulah kenapa kaedah hukum di PIH ada 3, larangan, suruhan, dan kebolehan

Contoh perumusan norma yang baik adalah KUHP

Misal kalau rumusannya hanya “barangsiapa menghilangkan nyawa orang dipidana” algojo, dokter, bisa kena,

maka rumusannya harus detail “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam

dengan pembunuhan dengan pidana sekian tahun”

Pembinaan: Penguatan Kewenangan MLH

Pasal 73 >> Second Line Inspection

Kalau izin yang mengeluarkan Pemda, tapi ada pelanggaran dan Pemdanya diam saja, Pusat bisa kirim PPLH

untuk ngecek dan kalau terbukti ada pelanggaran bisa menjatuhkan sanksi

Perpres No. 16 Tahun 2014 – Kelembagaan Lingkungan

Penggabungan Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kehutanan

ASPEK HAN DALAM PENGELOLAAN SDA

15 Mei 2015 – Bono Budi Priambodo

Disclaimer: yang mau ngambil peminatan hukum lingkungan kayak gw, tolong dibaca dan dipahami

baik-baik ya, nanti pas semester 5-6 bakal kepakai semua :3

46 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 47 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 48 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup




Konstitusi Amerika mengaitkan SDA tidak kepada negara melainkan kepada orang perorangan

Konstitusi Indonesia yang mengatur penggunaan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mirip

dengan Konstitusi Uni Soviet

Apa dan bagaimana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? << tidak mengatur bagaimana. Itulah kenapa

Pasal 33 ayat (3) UUD saja tidak cukup untuk menjadi dasar hukum pengelolaan SDA

Pengelolaan SDA merupakan bagian integral dari pengelolaan perekonomian nasional yang bertujuan untuk

mewujudkan kesejahteraan umum/sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sri Edi Swasono

Sebagai salah satu tujuan Negara menurut UUD 45, kesejahteraan sosial bukan fungsi atau akibat dari

pengelolaan (pertumbuhan) ekonomi, melainkan merupakan tujuan dari pengelolaan ekonomi itu sendiri

Dengan menekankan pada hubungan hukum maka UUD 45 terdengar seperti kapitalisme, tapi penekanannya

bukan disitu melainkan pada untuk apa hubungan hukum itu?

Itulah kenapa UUD 45 tidak mentah-mentah mengadopsi kapitalisme maupun sosialisme

Sri Edi Swasono

Negara Indonesia menurut UUD 45 bukan sekedar welfare state49 yang memberikan welfare provision

(tunjangan kesejahteraan seperti BLT, raskin, dsb) melainkan suatu workfare state karena wajib menjamin

tiap-tiap warga negara memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan >> kesejahteraan

karena bekerja

BAGAIMANA CARA NEGARA MENJALANKAN KEWAJIBAN ITU?

- Merencanakan perekonomian sedemikian rupa sehingga semua kegiatan ekonomi bagaikan usaha

bersama yang dilakukan oleh keluarga >> memperlakukan orang lain seakan-akan anggota keluarga

sendiri meskipun bukan >> asas kekeluargaan

- Menguasai sektor-sektor industri yang strategis bagi negara, dikatakan strategis apabila memenuhi

syarat

1. Padat modal, atau padat teknologi

2. sektor privat malas masuk ke dalamnya, bisa karena padat modal atau karena terpencil, invest lama

baliknya. Untuk sektor-sektor seperti ini negara harus campur tangan dan menguasai

dan menguasai hajat hidup orang banyak

- Negara wajib menguasai SDA, jauhkan dari sektor privat, memastikan agar penggunaannya bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat – memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan

- Barulah kemudian menyediakan tunjangan kesejahteraan bagi fakir (orang yang tidak/belum bekerja)

miskin (orang yang pekerjaannya tidak/belum memberikan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan) dan anak terlantar (anak yang orangtuanya termasuk dalam kedua kriteria itu)

Contoh Bauksit

Mineral yang menghasilkan alumunium, sulit untuk ditambang, butuh investasi besar, memenuhi syarat 1

(strategis) tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti boleh dilakukan atau dikuasai oleh swasta

meskipun nanti ada syarat-syaratnya

Contoh Batubara

Indonesia, rata-rata sifatnya tambang terbuka, ditemukan di permukaan tanah. Meskipun kurang strategis tapi

menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara harus masuk

49 Negara yang memberikan tunjangan kesejahteraan




“Selama putra Papua belum dapat mengeluarkan sendiri emas dari gunung itu, biarkanlah emas itu tetap disitu.”

– Soekarno

“Kalau mau lihat pengelolaan SDA bener atau nggak, lihat orang-orang yang duduk diatasnya.” – Bono Budi

Priambodo

Skandinavia

Ada ketentuan jika sampai pada taraf tertentu perusahaan harus memungkinkan sahamnya dimiliki oleh

pegawainya bahkan oleh para pembeli barang dan jasa perusahaan tersebut

Itulah kenapa perusahaan-perusahaan di Eropa jarang ada yang sebesar USA karena dibuat seperti perusahaan

keluarga >> inilah yang menjadi tujuan UUD 45

PRINSIP KELOLA EKONOMI SDA

Menurut UUD 45 Lawannya

Nasionalisme Ekonomi Ekonomi Global

Demokrasi Ekonomi Pasar Bebas

Gotong Royong Kebebasan Berusaha

Pemerataan Pertumbuhan

Ekonomi Terencana Ekonomi Pasar

Pancasila dan UUD 45 seolah-olah adalah tentangan dari lawannya diatas

1. Nasionalisme Ekonomi

Mengelola perekonomian dalam batas-batas teritorial nasional, kepemilikian nasional atas

sumberdaya-sumberdaya ekonomi termasuk SDA

Lawannya Ekonomi Global, pengelolaan perekonomian melintasi50, seringkali mengabaikan batas-

batas kedaulatan nasional

2. Demokrasi Ekonomi

Kedaulaan rakyat atas pekerjaan dan penghidupannya sendiri, kedaulatan rakyat atas sumberdaya-

sumberdaya ekonomi termasuk SDA

Lawannya Pasar Bebas, penguasaan pasar51 (pelaku usaha bermodal terkuat) atas sumberdaya-

sumberdaya ekonomi termasuk SDA, termasuk pekerjaan dan penghidupan orang banyak

3. Gotong Royong

Perbuatan mengurus bersama apa yang menjadi milik bersama, dalam hal ini SDA

Lawannya Kebebasan Berusaha, kepemilikan dan pengusahaan perorangan atas sumberdaya-

sumberdaya ekonomi termasuK SDA >> tragedy of the commons

Dalam sudut pandang individualis liberal SDA itu commons

4. Pemerataan

Paralel dengan keadilan = negara menjamin agar semua orang punya pekerjaan dan penghidupan

meski tidak efisien, meski kontribusinya pada total luaran ekonomi sangat tidak signifikan

Lawannya Pertumbuhan paralel dengan efisiensi = sumberdaya-sumberdaya ekonomi termasuk SDA

harus dialokasikan bagi mereka yang mampu mengusahakannya secara efisien, sehingga menciptakan

pertumbuhan ekonomi52

5. Ekonomi Terencana

Perencanaan ekonomi oleh negara >> kewajiban/wewenang negara untuk merencanakan

perekonomian

50 Semisal kayak USA cari minyak ke negara-negara lain. Pancasila menekankan pengelolaan sumberdaya ekonomi dalam batas

kedaulatan nasional, ya yang diurus yang di Indonesia saja 51 Digunakan untuk menutupi kenyataan bahwa terminologi “pasar” dewasa ini merujuk pada pelaku usaha bermodal terkuat 52 Peningkatan luaran ekonomi secara emncolok dalam jangka waktu pendek




Lawannya Ekonomi Pasar = ekonomi yang diatur oleh the invisible hands53 >> perencanaan ekonomi

oleh pelaku usaha dengan modal terkuat

Hukum itu bukan ilmu, bukan legal science, gak ada itu legal science, tapi kecendekiawanan. Hukum itu seni,

seni berargumentasi, seni memadukan antara nilai-nilai dengan kejadian tertentu. – Bono Budi Priambodo

Justice and Fairness

Ada 2 orang, A gendut, B kurus, punya 1 blackforest ukuran loyang 30 cm

Fairness

A dan B sama rata sama besar

Justice

A dapat lebih banyak, B dapat lebih sedikit, tapi sama-sama kenyang setelah memakannya

JENIS JENIS SDA

- Sumber Daya Pertanian Pangan, UU pangan, UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

- Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

- Sumber Daya Kehutanan, UU Kehutanan

- Sumber Daya Pertanian Hortikultura/Perkebunan, UU Perkebunan

- Sumber Daya Energi, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Panas

Bumi, UU Ketenagalistrikan

- Sumber Daya Mineral, UU Pertambangan Mineral dan Batubara

- Sumber Daya Air, UU Sumber Daya Air

- Sumber Daya Udara, UU PLH (baik sebagai atmosfir maupun ruang)

Tugas: Uraikan 5 campur tangan negara dalam HAN Sektoral terkait salah satu UU diatas, kalau mau kirim ke

email [email protected]

Pilih salah satu UU diatas trus cocokkan udah sesuai belum sama 5 hal tentang HAN Sektoral?

Deadline sebelum SIAK dipublish

HAN SEKTORAL – PAJAK

22 Mei 2015 - Eka Sri Sunarti

Ubi societas, ibi aerarum – “ada masyarakat54, ada pajak”

Negara dalam melangsungkan hidupnya butuh biaya, untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi

negara, lembaga negara dst. Salah satu sumber penghasilannya adalah dari pajak

Sumber Penghasilan Negara

- Pajak

- Kekayaan alam yang dimiliki negara

- Laba perusahaan negara

- Royalti

- Retribusi

- Bea cukai

- Denda

53 Merujuk pada hukum-hukum pasar seperti supply-deman, law of diminishing return, dsb. Padahal itu bohong karena the

invisible hands adalah perencanaan ekonomi oleh pelaku usaha yang modalnya paling kuat 54 Masyarakat yang dimaksud adalah gemeinschaft atau masyarakat hukum

mailto:[email protected]




Pajak dikenakan pada setiap kegiatan masyarkaat

Dimana ada kepentingan masyarakat maka disitu timbul pajak

Dasar hukum pajak >> Pasal 23 ayat (2) UUD 45

Menyatakan bahwa setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan UU sehingga tidak

mungkin ada pajak yang dipungut berdasarkan peraturan lain yang lebih rendah dari UU

Hukum Pajak

Adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil

kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyrakat dengan melalui kas negara >> bagian

dari hukum publik

Unsur-Unsur Pajak

- Ada UU yang mendasari pemungutannya

- Ada penguasa pemungut pajak

- Subjek pajak

- Objek pajak

- Ada kepentingan umum

- Ada Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Ciri-Ciri Pajak

- Dapat berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung

- Dapat dipungut sekaligus maupun berulang-ulang

- Dapat dipaksakan

- Tanpa ada imbalan yang langsung

- Bertujuan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara

- Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau alat penghambat

- Penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan, termasuk

kebijaksanaan, disebut fiskal

KEWENANGAN

Yang berwenang adalah Pemerintah, melalui UU Perpajakan dan Perda mengenai pajak, yang merupakan

produk dari kegiatan administrasi negara

Surat Ketetapan yang dilekuarkan pejabat administrasi negara

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Surat Tagihan Pajak (STP)

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

- Surat Pemeritahuan Pajak Terutang

Surat-surat diatas merupakan produk dari pejabat administrasi negara yang menjalankan tugas dan fungsi

HAN

Kewenangannya diatur dalam UU

Sistem self-assessment >> wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak

Bayarnya pakai Surat Setoran Pajak (SSP)

KELEMBAGAAN

Lembaga pelaksanaan pajak >> administrasi pajak, merupakan bagian dari Departemen Keuangan

Yang terdiri dari




- Direktorat Jenderal Pajak

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Administrasi Pajak meliputi 3 aspek

1. Institusi yang bertugas mengurus sistem administrasi pajak

2. Perorangan yang bekerja dalam direktorat

3. Tindakan administrasi yang dilakukan staff direktorat

Wewenang Direktorat Jenderal Pajak

1. Pemeriksaan pajak

2. Penagihan atas pajak

3. Penyidikan bila ada indikasi wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan

Pajak Pusat >> dipungut Pemerintah Pusat >> masuk APBN

Pajak Daerah >> dipungut Pemerintah Daerah >> masuk APBD

APARATUR

Sarana Perangkat Administrasi Pajak, terdiri dari

- Aparatur Pajak (fiskus)

- Peraturan perundang-undangan pajak (regislature of taxation)

- Wajib Pajak (tax payer)

Fiskus + UU + Tax Payer = Penerimaan Pajak >> penerimaan pajak yang optimal

KEUANGAN

Fungsi budgeter >> memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara

Wajib pajak = subjek pajak

Objek pajak = segala sesuatu yang dikenakan pajak

Wajib Pajak + Objek Pajak + Tarif Pajak = Penerimaan Negara dari Pajak

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan terus menerus terutama mengenai objek dan tarif pajak sehingga antar pajak pusat

dan pajak daerah saling mengisi

Pengawasan

Fungsi pengawasan oleh setiap unsur pimpinan pada jajaran organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Dilaksanakan setiap triwulan sekali melalui evaluasi dalam rapat kerja

Sanksi dapat berupa

- Sanksi administrasi >> bunga, denda, tambahan pokok pajak, kenaikan dsb (oleh fiskus)

- Sanksi pidana >> denda pidana maupun hukum penjara

Lembaga Peradilan Pajak

Sengketa Pajak >> sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang

berwenang sebagai akibat dilekuarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada

penngadilan pajak berdasarkan UU yang berlaku

Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara

Hakimmya tidak boleh:

- Pelaksana keputusan pengadilan pajak

- Wakil, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak

- Penasehat hukum




- Konsultan hukum

- Akuntan publik

- Pengusaha

Kritik, saran, masukan, atau sekedar mau gosip, contact me

[email protected] / 085876391989

mailto:[email protected]