Click here to load reader

Hukum Administrasi Negara Sektoral - BEM FH UI 2017 ...Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, (Bandung: Alumni 1975), hlm. 21 3 E. Utrecht, Pengantar Hukum

  • View
    300

  • Download
    17

Embed Size (px)

Text of Hukum Administrasi Negara Sektoral - BEM FH UI 2017 ...Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan...

  • Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber

    lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

    ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | HAN SEKTORAL 1

    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL Adrianus Eryan FHUI 2013

    KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGURUSAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA

    Harsanto Nursadi

    HAN Sektoral menjembatani Asas-Asas HAN dan mata kuliah lain yang berkaitan erat dengan HAN

    (Perburuhan, Agraria, Lingkungan, Keuangan, Pajak, Tata Ruang, SDA, dsb)1

    NEGARA HUKUM

    Basicnya pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum2 F.R. Bothlingk

    Negara merupakan machtenorganisatie (organisasi kekuasaan)

    HAN adalah instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan

    HAN menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan suatu negara hukum

    Administratief Recht dan Bestuursrecht

    Prajudi3 Administrasi Negara memiliki 3 fungsi

    - Sebagai salah satu fungsi pemerintah

    - Sebagai aparatur (machinery) dan aparat (apparatus) pada pemerintah

    - Proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu

    Utrecht, Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat administrasi) dibawah pimpinan

    pemerintah

    Dimock4 Administrasi Negara adalah aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politik,

    dalam arti sempit aktivitas badan-badan eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan

    Safri Nugraha5 HAN mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Administrasi Negara

    L.J.A. Damen6 hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dari

    pemerintah sendiri dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah untuk

    mempengaruhi terhadap tindakan pemerintah

    Stout mengutip Verhey7 >> 3 Aspek Besar Kewenangan

    - Aspek negatif

    - Aspek formal-positif

    - Aspek materiil-positif

    Nicolai, Substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum

    tertentu

    Van Wijk8 pemerintahan menurut UU yaitu pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya

    oleh UU dan UUD

    Indroharto9 tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan suatu peraturan per-UU an yang berlaku, segala

    macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan

    atau posisi hukum warga masyarakatnya.

    1 Disampaikan dalam kuliah HAN Sektoral oleh Harsanto Nursadi, 13 Februari 2015 2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 25, mengutip Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa

    Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, (Bandung: Alumni 1975), hlm. 21 3 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988), hlm. 9 4 Dimock & Dimock, Administrasi Negara (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 3 5 Safri Nugraha et. al. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: CLGS-FHUI, 2005), hlm. 2-3 6 Ridwan HR, op.cit hlm. 38 7 Ibid. hlm. 91-92, 98 8 Van Wijk, Wilem Konijnenbelt, Hoffdstukken van Administratief Recht, (Utrecht: Uitgeverij Lemma Bv, 1994), hlm. 34 9 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993),

    hlm. 83

  • Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber

    lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

    ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | HAN SEKTORAL 2

    Bila dalam suatu organisasi terdapat unsur penguasa/pemerintah maka dalam organisasi tersebut dapat

    dilaksanakan suatu kekuasaan (gezag), bahwa disitu dapat dikeluarkan keputusan-keputusan sepihak yang

    mengikat terhadap orang lain10

    Ringkasan HAN Menurut Para Ahli

    Prajudi (3 fungsi)

    Utrecth (gabungan jabatan-jabatan)

    Dimock (aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politik)

    Safri Nugraha (mengatur yang berkaitan dengan administrasi negara)

    Stout & Verhey (3 aspek kewenangan)

    Nicolai (wewenang sebagai substansi asas legalitas)

    Van Wijk (pemerintahan menurut UU)

    Indroharto (dasar wewenang peraturan perundang-undangan)

    PENGERTIAN KEWENANGAN

    Logemann11 Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi = lingkungan kerja

    yang terperinci. Fungsi-fungsi tersebut dinamakan sebagai jabatan. Negara = organisasi jabatan

    Soerjono Soekanto12 Kewenangan sebagai kekuasaan dan wewenang (authority).

    Kekuasaan = kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang

    kekuasaan

    Wewenang = kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok yang mempunyai dukungan atau

    mendapat pengakuan dari masyarakat

    Utrecth13 Kewenangan diistilahkan sebagai kekuatan dan kekuasaan

    Indroharto14 Wewenang tidak sekedar kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum, namun juga untuk

    dapat berbuat atau melakukan sesuatu

    SUMBER KEWENANGAN ada 2 pendapat

    Prajudi, Koninjnenbelt, Indroharto menyatakan ada 3 cara, atribusi, delegasi, dan mandat

    Hadjon15 menyebutkan hanya ada 2 sumber, yaitu atribusi dan delegasi (mandat hanya sekedar penugasan)

    Atribusi, pembentukan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (dari UU ke

    pemangku jabatan)

    Delegasi, pelimpahan wewenang dari satu pemangku jabatan ke pihak lain (pejabat lain, organ lain)

    kewenangan yang telah diserahkan mengakibatkan pemberi kewenangan tidak mempunyai lagi wewenangnya

    Pihak yang memberi wewenang disebut delegans

    Pihak yang menerima wewenang disebut delegataris

    Menurut Ten Berge16, delegasi:

    - Definitif, delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan

    - Berdasarkan UU, delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu di UU-nya

    - Tidak kepada bawahan, dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak boleh adanya delegasi

    - Delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut

    - Adanya peraturan kebijakan (beleidsregel) untuk memberikan instruksi tentagn penggunaan

    wewenang tersebut

    10 Ibid. hlm. 68 11 Logemann, J.H.A. Over theTheorie van en Stelling Staatsrecht. (Mahabarata: Amsterdam, 1995), pg.88 12 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 79-80 13 Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,

    Universitas Padjajaran, 1960) hlm. 9 14 Indroharto, op.cit hlm. 69 15 Philiphus Hadjon, et. al. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Gadjah Mada Press, 2011), hlm. 13 16 Ibid., hlm. 135-136

  • Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber

    lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

    ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | HAN SEKTORAL 3

    Mandat, penugasan yang dilakukan oleh atasan (yang memperoleh wewenangnya dari atribusi atau delegasi)

    kepada bawahan

    Pihak yang memberi mandat disebut mandans

    Pihak yang menerima mandat disebut mandataris

    Mandans tetap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan mandataris17

    Penerima mandat tidak dapat dijadikan tergugat dalam sengketa TUN (Pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986,

    UU No. 9 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2009)

    Pemberi mandat tidak bertanggung jawab atas maladministrasi yang dilakukan penerima mandat, asas

    vicarious liability18 (respondeat superior)19 tidak berlaku

    KEWENANGAN WEWENANG

    Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda, yang dipersamakan dengan bevoegheid

    Padahal bevoegheid digunakan dalam ranah publik dan perdata yang berarti hak

    Sedangkan dalam hukum kita istilah wewenang dan kewenangan hanya dipakai dalam konsep hukum publik20

    Subjek HAN adalah jabatan21

    Objek HAN adalah wewenang pemerintah22

    PENERAPAN KEWENANGAN

    Dalam menjalankan kewenangannya administrasi negara dapat melakukan secara

    SENTRALISASI

    o Pembentuk kebijakan (policy making) dijalankan oleh aparat pusat (policy executing) untuk

    urusan-urusan penting dan strategis (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

    moneter dan fiskal nasional, serta agama)

    o Berwenang untuk mengatur dan mengurus baik pusat maupun daerah

    o Membuat peraturan dan keputusan

    o Didanai oleh APBN

    DESENTRALISASI

    o Pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan urusan dari pusat ke daerah

    o Penyerahan wewenang berarti kewenangan mengatur dan kewenangan mengurus urusan

    daerah

    o Wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan tertentu dari pusat

    o Birokrasi Daerah sebagai peracik dan pelaksana kebijakan (dalam bentuk perda)

    o Sumber keuangan APBD dan pendapatan daerah lainnya

    o Desentralisasi membentuk local self government (pemerintahan daerah sendiri)

    o Pembentukan diikuti dengan pemberian kewenangan mengatur (policy making) dan

    kewenangan mengurus (policy implementing)

    DEKONSENTRASI

    o Secara prinsip merupakan penghalusan dari sentralisasi

    o Melahirkan local state government atau field administration (wilayah administrasi)

    o Aparat inti pemerintahan adalah pemer