HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

LETAK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM TATA HUKUM INDONESIA SERTA HUBUNGAN HAN DENGAN HTN

Oleh :Awaludin HarisIwan Rasyidin

Khairunnisa FirdausiaNina RuspinaRizal Efendi

PROGRAM STUDI S1-PKnFAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MATARAM2012

BAB IILETAK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DALAM TATA HUKUM INDONESIASERTA HUBUNGAN HUBUNGAN HAN DENGAN HTN

A. OMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan akan

dapat menunjukkan letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum

Indonesia serta menganalisis hubungan Hukum Administrasi Negara

dengan Hukum Tata Negara. Dengan indikator sebagai berikut :

1. Mahasiswa diharapkan akan dapat menunjukkan letak Hukum

Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia.

2. Mahasiswa diharapkan akan dapat menganalisis hubungan Hukum

Administrasi Negara dengan Tata Hukum Negara.

B. ENGANTAR

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu

berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan

masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi

negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah

yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi

kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas

memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945,

yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa

dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil

Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta

kebijakan-kebijakan lainnya.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan

berinteraksi dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam,

idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dalam rangka

pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara diselenggarakan

fungsi-fungsi negara yang masing-masing dilaksanakan oleh Lembaga

Negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dengan amandemennya.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan bagian

integral dari sistem Penyelenggaraan negara. Operasionalisasi dari semua

ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 merupakan bagian yang sangat

dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

C. RAIAN MATERI

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

engenai pengertian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini

masih belum ada kesepakatan atau kesatuan pendapat diantara

para sarjana. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang M

cukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan pengertian Hukum

Administrasi Negara.

Definisi Hukum Administrasi Negara Menurut Beberapa Ahli

Van Vollenhoven

Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan

ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang

tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu

menggunakan wewenangnya yang telah diberikan

kepadanya oleh Hukum Tata Negara

J.H Logemann

Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai

hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan

yang lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan

Negara itu dengan warga masyarakat

MuchsanHukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai

struktur dan kefungsian administrasi Negara

Prajudi

Atmosudirjo

Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai

pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting yakni

administrasi Negara

Dari berbagai batasan pengertian Hukum Administrasi Negara

tersebut, maka dapat disimpulakan bahwa Hukum Administrasi Negara

adalah hukum tentang pengadministrasian Negara yaitu mengenai

pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya serta

bagaiman menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut

dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan umum.

2. Letak Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Tata

Hukum Indonesia

Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu Negara sangatlah

penting, baik bagi administrasi Negara maupun masyarakat luas. Dengan

adanya Hukum Administrasi Negara, pihak administrasi Negara

diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekat kekuasaanya,

tujuan dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga bagaiman bentuk-

bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan pelanggaran hukum.

Sedangkan dibagian yang lain, yakni bagi masyarakat, Hukum

Administrasi Negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat

digunakan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak mereka.

Seperti diketahui dalam ilmu

hukum terdapat dua pembagian hukum,

yaitu Hukum Privat (Sipil) dan Hukum

Publik. Penggolongan ke dalam hukum

privat dan publik itu tidak lepas dari isi dan

sifat hubungan yang diatur dan bersumber

dari kepentingan-kepentingan yang

hendak dilindungi. Adakalanya

kepentingan itu bersifat perorangan tetapi

ada pula yang bersifat umum. Hubungan hukum tersebut memerlukan

pembatasan yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan

kewajiban dari dan terhadap siapa orang tersebut berhubungan.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara

penguasa dengan warganya yang didalamnya termasuk Pidana, Hukum

Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan (HAN). Pada mulanya,

Hukum Administrasi Negara menjadi bagian dari Hukum Tata Negara,

tetapi karena perkembangan masyarakat dan studi hukum dimana ada

tuntutan akan munculnya kaidah-kaidah hukum baru dalam studi Hukum

Administrasi Negara maka lama kelamaan HAN menjadi lapangan studi

sendiri, terpisah bahkan mencakup masalah-masalah yang jauh lebih

luas dari HTN. Kecenderungan seperti ini tampak pula pada bagian-

bagian tertentu dari HAN itu sendiri, seperti kecenderungan Hukum Pajak

yang cenderung untuk menjadi ilmu yang mandiri, terlepas dari HAN.

Dengan demikian, HAN merupakan bagian dari hukum publik

karena berisi peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum.

Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional,

masyarakat dna negara. Kepentingan umum harus lebih didahulukan

daripada kepentingan individu, golongan dan kepentingan daerah

dengan pengertian bahwa kepentingan perseorangan harus dilindungi

secara seimbang, sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan negara

dan pemerintahan seperti tertera dengan jelas dalam pembukaan UUD

1945 yang berbunyi:

“…… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial…”

Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut

“administrasi”. Administrasi sendiri berarti “bestuur” (pemerintah).

Dengan demikian, hukum administrasi (administratief recht) dapat juga

disebut dengan hukum tata pemerintahan (bestuursrecht). Pemerintah

(bestuur) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan (bestuursfunctie)

yang merupakan penguasa yang tidak termasuk pembentukan UU dan

peradilan.

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang atau

bagian dari hukum yang khusus. Dalam studi Ilmu Administrasi, mata

kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan bahasan khusus tentang

salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan mengenai aspek

hukum dari administrasi Negara. Sedangkan dikalangan PBB dan

kesarjanaan internasional, Hukum Administrasi Negara diklasifikasi baik

dalam golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi.

Hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan

hukum pidana. Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum

antara” (Poly-Juridisch Zakboekje h. B3/4). Sebagai contoh Izin

Bangunan. Dalam memberikan izin penguasa memperhatikan segi-segi

keamanan dari bangunan yang direncanakan. Dalam hal demikian,

pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan. Disamping itu bagi

yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat

ditegakkan sanksi pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir

setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri in cauda

venenum dengan sejumlah ketentuan pidana (in cauda venenum secara

harfiah berarti ada racun di ekor/buntut).

Menurut isinya hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan

Hukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur

hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain,

dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan

Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan

antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara

negara dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalam

hukum publik ini salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara..

Hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan

administrasi negara. Bagian lain lapangan pekerjaan administrasi negara

diatur dalam HTN, Hukum Privat dsbnya. Pengertian HAN tidak identik

dengan pengertian “hukum yang mengatur pekerjaan administrasi

negara". Maka dapat dikatakan bahwa HAN adalah suatu sb sistem dari

Administrasi negara.

3. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Lainnya

Pada mulanya antara HTN dan HAN merupakan satu cabang

ilmu yang bernama Staats en Administratief recht, kemudian pada tahun

1946 diadakan pemisahan, dan kedua cabang ilmu tersebut berdiri

sendiri.

Hubungan antara HTN dengan HAN diantara para sarjana

ternyata terdapat perbedaan pandangan yaitu ada sarjana yang

menganggap bahwa antara HTN dengan HAN mempunyai perbedaan

prinsip, namun ada sarjana lian yang menganggap tidak ada perbedaan

prinsip.

Kelompok sarjana yang membedakan secara prinsip

diantaranya:

Oppenmeim, Van Vollenhoven, Logemen dan Van Praag.

Menurut Oppenheim HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang

membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan yang memberi

wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara dan membagi-

bagikan tugas pekerjaan pemmerintahan modern antara beberapa

alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Artinya

negara dalam keadaan diam.

HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat

perlengkapan negara yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat

perlengkapan negara mengunakan wewenang yang telah ditetapkan

oleh HTN. Dengan demikian HAN merupakan aturan-aturan

mengenai negara dalam keadaan bergerak.

Menurut Logeman HTN adalah mempelajari hubungan kompetensi

sedangkan HAN adalah mempelajari hubungan istimewa.

HTN mempelajari tentang:

1. Jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara.

2. Siapakah yang mengadakan jabatan

3. Dengan cara bagimana jabatan itu ditempati oleh pejabat.

4. Fungsi jabatan-jabatan,

5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan.

6. Hubungan antar masing-masing jabatan.

7. Dalam batas-batas manakah oran negara dapat melaksanakan

tugasnya.

Sedangkan HAN merupakan pelajaran tentang hubungan

istimewa, yang mempelajari bentuk, sifat, dan akibat hukum yang

ditimbulkan karena perbuatan-perbuatan hukum istimewa yang dilakukan

pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Kelompok yang tidak membedakan secara prinsip antara lain:

Kranenburg, Prins, Vigting, dan Van der Pot.

Menurut Kranenburg hubungan antara HTN dengan HAN seperti

hubungan BW (KUH perdata) dengan WvK (Hukum dagang) yakni

hubungan umum dan khusus. HTN adalah peraturan-peraturan

hukum yang mengandung struktur umum, misalnya UUD, UU organik

mengenai desentralisasi, sedangkan HAN merupakan peraturan-

peraturan khusus, UU kepegawaian, pajak, perburuhan dsb.

a. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Baron de Gerando adalah seorang ilmuwan Perancis yang

pertama kali mempekenalkan ilmu hukum administrasi Negara sebagai

ilmu hukum yang tumbuh langsung berdasarkan keputusan-keputusan

alat perlengkapan Negara berdasarkan praktik kenegaraan sehari-hari.

Maksudnya, keputusan raja dalam menyelesaikan sengketa antara

pejabat dengan rakyat merupakan kaidah Hukum Administrasi Negara.

Mr. W.F. Prins menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara

merupakan aanhangsel (embel-embel atau tambahan) dari hukum tata

negara. Sementara Mr. Dr. Romeyn menyatakan bahwa Hukum Tata

Negara menyinggung dasar-dasar dari pada negara dan Hukum

Administrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan tekniknya. Pendapat

Romeyn ini dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah

sejenis hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh

Hukum Tata Negara, dan sejalan dengan teori Dwi Praja dari Donner,

maka Hukum Tata Negara itu menetapkan tugas (taakstelling)

sedangkan Hukum Administrasi Negara itu melaksanakan apa yang telah

ditentukan oleh Hukum Tata Negara (taakverwezenlijking).

Menurut Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara

adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat

perlengkapan Negara dan menentukan kewenangan alat-alat

perlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum Administrasi Negara

adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan

Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan

menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Pada pihak yang satu

terdapatlah hukum tata negara sebagai suatu kelompok peraturan hukum

yang mengadakan badan-badan kenegaraan, yang memberi wewenang

kepada badan-badan itu, yang membagi pekerjaan pemerintah serta

memberi bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut yang

tinggi maupun yang rendah. Hukum Tata Negara menurut Oppenheim

yaitu memperhatikan negara dalam keadaan tidak bergerak (staat in

rust).

Pada pihak lain terdapat Hukum Administrasi negara sebagai

suatu kelompok ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang

tinggi maupun rendah bila badan-badan itu menggunakan wewenangnya

yang telah diberi kepadanya oleh hukum tata negara itu. Hukum

Administrasi negara itu menurut Oppenheim memperhatikan negara

dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Tidak ada pemisahan

tegas antara hukum tata Negara dan hukum administrasi. Terhadap

hukum tata Negara, hukum administrasi merupakan perpanjangan dari

hukum tata Negara. Hukum administrasi melengkapi hukum tata Negara,

disamping sebagai hukum instrumental (instrumenteel recht) juga

menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan –keputusan

penguasa.

b. Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana

Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang

sebagai bahan pembantu atau “hulprecht” bagi hukum tata

pemerintahan, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana

untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan-

peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat

dimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana. Sedangkan E. Utrecht

mengatakan bahwa Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik atas

pelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran kaidah

hukum publik yang telah ada. Pendapat lain dikemukakan oleh Victor

Situmorang bahwa “apabila ada kaidah Hukum Administrasi negara yang

diulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataan

lain apabila ada pelanggaran kaidah hukum Administrasi negara, maka

sanksinya terdapat dalam hukum pidana”.

c. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor

Situmorang bahwa Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum

khusus hukum tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai

hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama,

negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-

peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum

perjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis,

artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu

bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum

Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu

diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum

khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum

umum.

Jadi terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan

Hukum Perdata apabila 1) saat atau waktu terjadinya adopsi atau

pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum Administrasi

Negara, 2) Badan Administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan

yang dikuasasi oleh hukum perdata, 3) Suatu kasus dikuasai oleh hukum

perdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan

berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara.

d. Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara

Sebagaimana istilah administrasi, administrasi negara juga

mempunyai berbagai macam pengertian dan makna. Dimock dan

Dimock, menyatakan bahwa sebagai suatu studi, administrasi negara

membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk

melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan publik

(public policy); sebagai suatu proses, administrasi negara adalah seluruh

langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan

sebagai suatu bidang kemampuan, administrasi negara

mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas yang dikerjakan

orang-orang dalam lembaga-lembaga publik.

Kegiatan administrasi negra tidak dapat dipisahkan dari kegiatan

politik pemerintah, dengan kata lain kegiatan-kegiatan administrasi

negara bukanlah hanya melaksanakan keputusan-keputusan politik

pemerintah saja, melainkan juga mempersiapkan segala sesuatu guna

penentuan kebijaksanaan pemerintah, dan juga menentukan keputusan-

keputusan politik.

D. ANGKUMAN

Hukum administrasi negera merupakan hukum tentang

pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala

peraturan-peraturan di dalamnya serta bagaiman menjalankan fungsi dan

tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Hukum itu dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat

(hukum Perdata dalam arti luas), termasuk ke dalam hukum publik

adalah hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri dari dua bagian

yaitu hukum tata negara dalam arti sempit disebut hukum tata negara

(HTN) dan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara

dan hukum pidana.

Sesudah abad ke 19 karena adanya perubahan-perubahan

dalam masyarakat menyebabkan kebutuhan hukum baru sangatlah

terasa dalam suatu masyarakat yang berkembang dengan pesat.

Sesudah abad ke 19 sistematik ilmu pengetahuan hukum, khususnya

dalam bidang hukum publik mengalami perubahan sebagai berikut :

Hukum Administrasi Negara yang semula menjadi bagian dari Hukum

Tatanegara, berubah menjadi ilmu pengetahuan hukum yang beridiri

sendiri terlepas dari Hukum Tatanegara, sehingga Hukum publik itu

kemudian terdiri dari bagian-bagiannya

Perbedaan HAN dengan HTN, bahwa :

HAN menjadi sebab Negara berfungsi atau dasar segala perbuatan

Administrasi Negara

HAN mengatur hubungan WN dengan Pemerintah (melindungi

kepentingan umum) (Mnrt De-La Bassecour Cann)

HAN kelanjutan HTN

HAN mewujudkan tugas HTN (Mnrt Van Vallenhoven)

Sedangkan HTN :

Mengatur pembentukan Badan-badan Negara Tk.Pusat dan Daerah

Membagi kekuasaan (wewenang) pada badan agar dapat berfungsi

(Mnrt Oppenheim)

Memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan:

Membuat peraturan

Melaksanakan peraturan

E. ATIHAN

DAFTAR PUSTAKA

Handoyo, Hestu Cipto.(2009) Hukum Tata Negara Indonesia.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta

SF, Marbun dkk. 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum

Administrasi Negara. UII Press: Yogyakarta

______________1997.Sistem Administrasi Negara Jilid 3. Toko

Gunung Agung: Jakarta

http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/09/kedudukan-hukum-

administrasi-negara_14.html

http://nuravik.wordpress.com/2011/10/29/kedudukan-hukum-

administrasi-negara-dalam-

tata-hukum/

F. BIODATAG. AAAAAAAAAAAAAA