HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

ENDANG LARASATI

Pengertian HAN

HAN : sekumpulan peraturan yg mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, dimana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagai implementasi policy pemerintah (Administrative Law as Law of Public Administration) – Law of Government - Bestuursrecht

PERKEMBANGAN HAN (1) HAN mrpk hukum yg dinamis sifatnya,

global & berkeesinambungan baik normatif maupun praktis dalam aktivitasnya. Perkembangan HAN : cerminan perkembangan peradaban masy. Suatu negara. Tumbuh dan berkembang seriring dg berkmbangnya berbagai hal di kalangan masy. Publik maupun bisnis

PERKEMBANGAN HAN (2) HAN mrp perangkat hukum yg berperan

penting dalam pengelolaan suatu negara. Kehadirannya diperlukan disetiap negara

dimanapun di dunia. Mencakup bbg perat. : pem.an, perek.an,

kesj. sosial, kemasyarakatan, otonomi, kepegawaian, peradilan adm. & birokrasi

PERKEMBANGAN IL.HUKUM

Hukum Repressif – Trad. Klasik, Old Hukum Otonom – Beaucratic Weber Hukum Responsif –Neo Weberian -- NMP Hukum Progresif – New Pub. Serv. –NPS(Philiph Nonet & Philiph Selznick)

Pembidangan HAN Sg hkm yg berfokus pada pemerintahan :

HAN mencakup pemerintahan – fs, aktivitas, otoritas, dan susunan pemerintahan .

Government – berkaaitan dg kkuasaan ekskutif suatu negara

Good Government : menc. Karakteriktik sbb :

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNMENT

Participation Rule of law Transparency Responsiveness Concensus oriented Equity and inclusiveness Effetiveness and efficiency Accountability

Semakin banyak tugas negara semakin banyak peraturan-perturan yang merupakan Hukum Administrasi negara.

Ditinjau dari kerangka ilmu hukum, Maka HAN disebut sbg “Hukum antara “ terletak antara hukum pidana dan hukum privat.

Hukum pidana berisi norma-norma penting bg kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma tsb hrs dilakukan oleh penguasa.

Hkm privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada fihak swasta

CONTOH : IJIN BANGUNAN Dalam memberikan ijin penguasa

memperhatikan segi keamanan dari bangunan yg direncanakan, maka pemerintah (penguasa) yg menentukan syarat-syarat keamanan. Agar masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan ttg ijin bangunan, mk ketentuan itu harus ditegakkan dg sanki pidana, -- artinya setiap ketentuan hukum adm memuat ketentuan pidana

Hukum Administrasi Negara

Ilmu hukum yg tumbuh langsung berdasarkan keputusan-keputusan alat perlengkapan negara berdasarkan praktek kenegaraan sehari-hari

HAN adl peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat.

Hukum Tata Negara (Van Vollenhoven) HTN : keseluruhan peraturan hukum yg

membentuk alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan negara tersebut

HAN : Keseluruhan ketentuan yg mengikat alat-alat perlengkapan negara baik tinggi atau rendah saat alat-alat itu menggunakan kewenangan kenegaraan

Hukum Perdata

HAN ada dalam wil hkm publik, Hkm Perdata terletak pada bidang hukum privat. Yg diatur oleh HAN adalah 2 subyek yang berbeda tingkatannya, yaitu penguasa dan rakyat,

Hkm Perdata : mengatur 2 subyek yg levelnya sama, yaitu antara individu dan individu

RUANG LINGKUP HAN Mencakup berbagai aktivitas administrasi

negara dan pemerintah yg ada dalam suatu negara, meliputi berbagai hal kehidupan negara mulai dari awal kelahiran sampai akhir kehidupannya.

Berbagai hal kehidupan negara yg terdiri dari perbuatan hukum yg sifatnya yuridis

Perbuatan hukum yg bersifat yuridis Arti : secara langsung menciptakan akibat-

akibat hukum seperti penetapan, rencana, norma jabaran, legislasi semu, dan kegiatan administrasi yang bersifat non yuridis

BIDANG KAJIAN HAN Hukum Administasi Daerah Hukum Administrasi Kepegawaian Hukum Administrasi Keuangan Negara Hukum Administrasi Pembangunan Hukum administrasi Lingkungan Hukum birokrasi dan Good Governance Peradilan administrasi negara Hukum Pertambangan Hukum kehutanan, Hukum Pajak, dll

SIFAT HAN Han ---- terus berkembang seiring

perkembangan peradaban manusia Aktivitas HAN---kegiatan administrasi

negara yang sifaatnya nasional---sumber hukum HAN berasal dari sumber hukum nasional

Sumber hukum HAN Internasioanal

SUMBER HUKUM HAN(Sumber Hukum Nasional)

Undang-Undang dan Perat. Pem. pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Peraturan Menteri/Pejabat setingkat Keputusan Menteri/Pejabat setingkat Perat. Perundang-undangan di tk Daerah Peraturan Per. U2 an di tk desa Putusan badan2 kekuasaan kehakiman

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Perjanjian Internasional—dimana Indonesia salah satu fihak yg meratifikasi

Konvensi Internasional – yg telah diratifikasi dengan Undang-Undang maupun dengan keputusan Presiden

PRINSIP KONSTITUSIONAL HAN

Hukum bersumber pada norma Masyarakat

Kristalisasi Norma – Pancasila Konstitusi Negara – sumber hukum

Nasional Indonesia Setiap perundangan harus tunduk pada

prinsip-prinsip konstitusi

SUMBER HUKUM TDK TERTULIS

Disebut azas umum pemerintahan yg layak---AUPL

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur---ABBB

Timbul untuk memberikan perlindungan kpd masy thd tind adm neg dlm rangka kebebasan bertindak.

Dlm hal tdk terdpt hkm tertulis, mk HAN memp kebebasan untuk bertindak dalam menjalankan kepentingan umum—tetap dalam koridor hukum—tetap terikat pada legalitas. Tuj unt memberikan perlindungan hkm kpd masy—ad neg tidak salah bertindak dan sewenang-wenang.

Selain belum ada acuan hukum tertulis, seringkali wewenang yg diberikan oleh Undang2 samar2 tdk jelas dg kata yg sangat umum.Mis. kasus pencabutan IMB, pengosongan rumah, pembebasan hak atas tanah,

Kasus – akibat policy dan masy sangat dirugikan

Dalam kasus seperti ini ad neg harus mempertanggungjawabkan secra moral dan secara hukum, dan diberikan perlindungan hukum kepada masy.

Kpd ad nega juga harus dibrikan perlindungan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis

Perlindungan kedua belah fhak diberikan unt menjaga keseimbaangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Sarana hukum tidak tertulis disebut Asas Umum Pemerintahan yg layak (general principles of good government)

General Principle of Good Government—Algemene Beginselen

van Behoorlijk Bestuur Asas kepastian hukum Asas Keseimbangan Asas kesamaan Asas bertindak cermat Asas motivasi Asas jangan mencampuraduhkan

wewenang

Asas permainan yang layak ( fair play) Asas keadilan/kewajaran Asas menanggapi pengharapan yang wajar Asas meniadakan akibat suatu putusan yang batal Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi Asas kebijaksanaan Asas penyelenggarraan kepentingan umum

AZAS KEPASTIAN HUKUM Azas ini menghendaki dihormatinya hal yg

teah diperoleh seseorang berdasar keputusan administrasi negara yng syah (dalam arti telah memenuhi syarat formal dan meterial.

Ada 2 macam kepastian hukum :1. Asas kepastian hukum formal 2, Asas kepastian hukum material

1. Azas Keputusan hukum formal : berisi formulasi keputusan, yaitu keputusan harus

jelas tenggang waktu penertiban dan syarat2 suatu putusan harus dimuat dalam keputusan

2. Azas Kepastian hukum material yaitu keputusan yang bersifat membebani tidak boleh berlaku surut, misal IMB dicabut padahal sudah beli material, persyaratan kepegawaaian yg berlaku tidak boleh berlaku surut

AZAS KESEIMBANGAN Harus terdapat keseimbangan antara

hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai :

1. Instasi yg memutus harus netral PTUN2. Yang bersangkutan harus diberi

kesempatan membela diri.

AZAS KESAMAAN Artinya administrasi negara harus mengambil

putusan yang sama atas kasus yang samaVAN VOLLENHOVEN sifat tindakan administrasi

negara : 1. Spontan 2, Konkrit 3. Kasuistis 4. Individualistis

AZAS BERTINDAK CERMAT Formal : Administrasi negara harus cermat

waktu mempersiapkan pembentukan putusan meliputi : semua fakta, semua kepentingan, dipelajari dan diteliti kebenaran semua pendapat

Material : jika putusan dicabut ---- maka diberi ganti rugi

AZAS MOTIVASI Suatu putusan harus memuat

motivasi/pertimbangan yang adil dan jelas. Dalam arti fihak yang menerima agar dapat menngerti dengaan jelas, dan fihak yang menolak sebagai alasan untuk naik banding

AZAS JANGAN MEMCAMPURADUHKAN KEWENANGAN (Detournement de Pouvoir) Wewenang untuk mengeluarkan suatu

keputusan diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini badan/pejabat TUN apabila menggunakan wewenangnya menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut, maka hal ini disebut perbuatan melawan hukum

AZAS PERMAINAN YANG LAYAK

Badan/pejabat TUN harus memberi kesempatan kepada warga negara untuk mencapai kebenaran dan keadilan dengan mengajukan banding.

AZAS KEADILAN

(Larangan melanggar Willlekeur---bertentangan dengan nalar yang sehat)

Badan/pejabat TUN dilarang membuat keputusan yang sewenang-wenang. Mis. A mendapat bea siswa, suatu hari tanpa pemberitahuan lebih dahulu bea tersebut dicabut, maka keputuan tersebut harus dibatalkan

AZAS KEPERCAYAAN (menanggapai pengharapan yang wajar)

Harapan yang dijanjikan oleh badan/pejabat TUN tidak boleh diingkari. Harapan/kepercayaan itu timbul karena kebijakan yang sama selama b ertahun-tahun. Mis. Pencabutan hak milik—ganti rugi (sesuai UU), bila berubah harus dipublikasikan

AZAS MENIADAKAN AKIBAT KEPUTUSAN YG BATAL

Keputusan yang dibatalkan oleh insttansi banding (Majelis kepegawaian), akibatnya badan/pejabat TUN semula harus menerima kembali pegawai yang bersangkutan dan membayar semua kerugian akibat keputusan tersebut

AZAS PERLINDUNGAN ATAS PANDANGAN HIDUP

Sesuai masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia (bagi PNS) diatur dalam PP10/1983 mengenai izin istri dan PP 45 / 1990 mengenai tidak menikah sesama karyawan

AZAS KEBIJAKSANAAN

Badan/pejabat TUN harus dapat bertindak dengan b erpijak pada azas kebijaksanaan (spontan), tidak perlu menunggu instruksi

AZAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM

Kepentngan umum meliputi kepentingan bangsa, masyarakat dan negara

Pengetian sistem—Stode & Voichhal 121-123 The Legal System, A Social Science Perspectiv, 1991 Satu kesatuan yang mempunyai tatanan tertentu Sistem berorientasi kepada tujuan Keseluruhan adalah lebih dari bagian-bagiannya

(Wholism) Satu sistem berinteraksi dengan sistem yang

lebih besar—ekologinya (internal, ekstrenal) keterbukaan sistem—life organization

Sistem sosial Sistem Idiologi Sistem Budaya Sistem administrasi Sistem Politik Sistem pertahanan Sistem keamanan Sistem Hukum Sistem Ekonomi Sistem moral Sistem Nilai Sistem Agama, dll

Bekerjanya suatu sistem menciptakan sesuatu yang berharga -- tranformasi

Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan)

Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem tersebut – mekanisme kontrol

Sistem Administrasi Negara Tata organisasi Lembaga Negara Tata organisasi pemerintahan Management Kebijakan Publik Managemen Pegawai negeri Sipil Management Keuangan negara Managemen Pelayanan Managemen Hukum Akuntalitas kinerja dan pengawasan pemerintahan negara Elektronic Goverment Pembangunan sistem Administrasi

SANKRI

Sebagai Sistem Sebagai kerangka penyelenggaraan

pemerintahan, yang meliputi penyelenggaraan tugas umum pemerin tahan dan tugas fakultatif (pembangunan)

Upaya dan langkah2 yang bagaimanakah agar SANKRI betul2 menjadi kerangka yang idial dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

TINJAUAN YURIDIS PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM OTONOMI DAERAH NKRI

LATAR BELAKANG Undang Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 6

POSISI & PERAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SANKRI :Administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

DASAR & LANDASAN PENYELENGGARAAN

Idiil Pancasila

Konstitusional UUD ’45 Operasional : - GBHN

- Propenas Lingkungan strategis (selaras, situasional) Perkembangan paradigma ilmu

administrasi negara Indonesia

LINGKUNGAN “STRATEGIC” SANKRI Internal Environment

Historical Nasional Regional Local Social Culture Politic Resources Currency society Periodesasi

External Environment Competition Change pressure

Interrelationships of living organism and environment

LINGKUNGAN STRATEGISVS

ECOLOGICAL SANKRI

Fred W. Riggs : Ecological Public Administrations ( Equilibrium Model) Economic FoundationsSocial structuresCommunications network Idiological/symbol patterns Political system

Felix A. Nigro – Modern Public Adminstrations, public adminstrations EnvironmentPopulation changeAdvances in Physical TechnologyAdvances in Social Inventions (perkem-bangan

invensi atau penuaan2 sosial)Ecological Environment

Ferrel Heady – The Philipine Administratrive System, A Fusion of East and West PeoplePlacePhysical TechnologySocial TechnologyWhises and ideasCatastrophe and personality -- bencana dan

kepribadian

Administrasi Negara dalam arti sempit dan luas

Administrasi Negara dalam arti sempit :Aktivitas Administrasi negara yang

bersangkutan dengan lembaga eksekutifSebagai sistem disebut sebagai Sistem

penyelenggara pemerintahan negara

Administrasi negara dalam arti luas : Mencakup keseluruhan lembaga negara

dalam mencapai tujuan negara yang disebut dengan Sistem Penyelenggaraan Negara dan Pemban gunan bangsa

SANKRI sbg SISTEM PENYELENGGARA NEGARA Tap MPR setelah reformasi Tap MPR no. XI/MPR/1998 ten tang

penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Tap MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa depan Disebutkan bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pelaksanaan

penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pejabat Negara yang menjalankan fungsi ekskutif, legislatif dan yudikatif dalam penyelenggaraan negara adalah :

Pejabat Negara pada lembaga negara Menteri Gubernur dan wakil Pemerintah Pusat di Daerah Hakim, disemua tingkatan pengadilan Pejabat negara lain, Kepala Perwakilan RI di luar negeri – Duta besar

luar Biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Pejabat lain yang berfungsi strategis dalam penyelenggaraan negara :

Direksi, Komisaris pada BUMN dan BUMD, Pimpinan Bank Indonesia, Pinpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon I dan yang setara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

SANKRI sbg SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA Undang-Undang Dasar 1945 Bab III Psl 4 ayat (1)

menetapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

Tap MPR No. IV/MPR/1999 ttg GBHN Th 1999-2004, MPR mmenugaskan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara serta menugaskan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya…

Bab V Tap MPR No. VII/MPR/1999 – Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara menjalankan menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

SANKRI dalam arti sempit dan LuasSANKRI sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan(povoir executif, executif power) dengan meanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintahan seserta seluruh rakyat di wilayah negara Indonesia, serta dengan memanfaatkan segenap daya dan dana yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan negara dan terwujutnya cita-cita bangsa seperti yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

MODEL

Merupakan tiruan, imitasi, copy dari suatu obyek yang mempunyai kesempurnaan untuk ditiru, merupakan rancangan dan atau pola tertentu

Adalah bentuk ideal suatu obyek Tujuan – memudahkan pemahaman terhadap

obyek Menyederhanakan obyek yang akan dipelajari Untuk memperoleh gambaran secara bulat dan

lengkap terhadap suatu obyek

MODEL SANKRI

MODEL menunjukan susunan simbul simbul atau aturan aturan pelaksanaan ( yang kita bayangkan mempunyai persesuaian dengan kenyataan, mis. Pemerintah disimbulkan dengan keluarga)

Masalah : Bgmn menyususn suatu model yang tepat, sebab kalau tidak tepat akan menyesatkan.

KEGUNAAN MODEL

Tool of analysis Mengamati pengaruh variabel terhadap fungsi

administrasi negara tanpa mengganggu proses administrasi negara yang sedang berjalan.

Meramalkan apa yang akan terjadi jika satu variabel dihilangkan atau dirubah

Menggunakan model berarti mencoba berpikir secara sistematis mengenai suatu obyek secara bulat.

OBYEK SANKRI Komponen- komponen Korelasi antar komponen-komponen Lingkungan Faktor ekologis Unit administrasi Struktur Organisasi Perilaku administrasi Saling pengaruh

ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA Wadah unt mewujutkan cita2 dan tujuan

bangsa dalam bernegara, yg mrpk sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berupa organisasi kenegaraan atau organisasi pemerintahan.

Dipengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut

Prinsip2 penataan lembaga negara

Prinsip kesatuan pemerintahan Prinsip kedaulatan rakyat Prinsip presidensiil Prinsip pembagian Daerah Prinsip Desentralisasi Prinsip supremasi hukum Prinsip pertanggung-jawaban

LEMBAGA2 NEGARA Majelis permusyawaratan Rakyat Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Badan Pemeriksa keuangan Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Bank Sentral

Prinsip2 pengorganisasian pemerintah Prinsip kejelasan tugas Prinsip kemetraan dan pemberdayaan masyarakat Prinsip pembagian tugas Prinsip koordinasi Prinsip keberlangsungan tugas Prinsip proposionalitas Prinsip keluwesan Prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang Prinsip rentang kendali Prinsip jalur dan staff Prinsip kejelasan dan pembaganan Prinsip legalitas

SOAL SANKRISOAL SANKRI• Perkembangan Sistem Administrasi Negara,

dimana-mana berlangsung berseiring dengan perkembangan kekuasaan negara negara bangsa. Tatkala kehidupan berkembang kedalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkar-lingkar kehidupan komunitas lokal ke lingkar-lingkar besar yang bersifat translokal dalam tataran kehidupan berbangsa yang modern, kebutuhan akan suatu sistem administrasi negara yang lebih progresif amatlah dibutuhkan.

• Buatlah suatu paper dengan tema “Upaya dan langkah2 yang bagaimanakah yang dapat dilakukan, agar SANKRI betul-betul menjadi kerangka yang idial dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa depan”

SOAL SANKRI (2)SOAL SANKRI (2)• Perkembangan Sistem Administrasi Negara,

dimana-mana berlangsung berseiring dengan perkembangan kekuasaan negara negara bangsa. Tatkala kehidupan berkembang kedalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkar-lingkar kehidupan komunitas lokal ke lingkar-lingkar besar yang bersifat translokal dalam tataran kehidupan berbangsa yang modern, kebutuhan akan suatu sistem administrasi negara yang lebih progresif amatlah dibutuhkan.

• Upaya dan langkah2 yang bagaimanakah yang dapat dilakukan, agar SANKRI betul-betul menjadi kerangka sistem yang progresif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa depan”