Hukum Administrasi Keuangan Negara [Resume]

8/14/2019 Hukum Administrasi Keuangan Negara [Resume]

http://slidepdf.com/reader/full/hukum-administrasi-keuangan-negara-resume 1/23

Resume UKT Hukum Administrsi Keuangan Negara

PSAK-Tim Sukses UKT Akuntansi 2006 1

Tim Sukses UKT 2006Ketua Tim: Pujo Hariyanto,Editor: Arif Ismail, Herudi Kandau, Ihwan Sururi;Kontributor:

3A: Bayu, Kusuma; 3B: Faizal, Arum; 3C: Aini, Marissa; 3D: Fadhol, Kahlil; 3E: Agung, Nisa;3F: Anis, Dedy; 3G: Andy, Galuh; 3H: Asil, Heru; 3I: Afid, Wulan; 3J: Arifin, Sapto.

Disponsori oleh:

Contents:

Hukum Administrasi Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan

Auditing




Pembuka

Ungkapan rasa syukur tiada tara kepada Rabb Yang Maha Menguasai segalanya, melalui jalan yang amat berliku, kami dapat menyelesaikan penyusunan Resume Materi UjianKomprehensif Tertulis, tentu dengan semangat dan cita-cita mendapat predikat manusiaterbaik, yaitu manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Sholawat dan salam kepadasosok teladan seluruh umat di seluruh dunia, Nabi Muhammad saw.

Ujian Komprehensif Tertulis (UKT) yang harus dilalui mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulusdari Program Diploma III Akuntansi, merupakan agenda puncak di penghujung perkuliahan,meskipun memiliki beban SKS yang relatif kecil, kegagalan dalam ujian ini dapat seketika‘membuyarkan’ harapan dan impian masa depan kita.

Berangkat dari semangat untuk dapat saling membantu sesama, Himpunan MahasiswaAkuntansi (HIMAS) membentuk sebuah forum kepedulian di bawah naungan benderaPerwakilan Solidaritas Akuntansi (PSAK). Forum mediasi ini menjadi wakil mahasiswa ketikaberhadapan dengan pihak lembaga, dan sebagai wakil lembaga ketika berhadapan dengan

mahasiswa.

Dalam rangka mensukseskan UKT 2006, PSAK 2006 membentuk Tim Sukses UKT 2006yang beranggotakan 2 orang perwakilan dari masing-masing kelas. Tim ini bertugas untukmenyusun resume materi dan soal-soal latihan mata kuliah yang diujikan dalam UKT 2006.Banyaknya materi dan mata kuliah yang diujikan menuntut kami untuk membuat strategikhusus agar materi resume tetap memenuhi unsur full disclosure namun juga memperhatikankeringkasan materi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:1. Suyono Salamun, Ph.D. selaku Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara2. Kusumanadji, Ak., MBA selaku Kepala Bidang Akademis Pendidikan Ajun Akuntan

3. Budi Setiawan, Ak., M.Si. selaku Kasubbid Pengembangan Pendidikan Akuntan4. Pengurus PSAK 2006: Herudi Kandau, Didik Adi, Andi Suseno, Khiyarunnas, Indra Eko,

Ahadiano, Ahsan Fahmi, Arfian Setyawan, Teguh Hartato, Inge Febria, Rafin Alhakim,Aditya Surya, Pujo Hariyanto, Dian Alpha, Hendy Izhar, Ihwan Sururi, Arif Ismail, TeguhBudiono, Aryati Dianita, Rachmadsyah.

5. Tim Sukses UKT 2006: Bayu Kristianto, Kusumastuti, Faizal Ahda, Riana Arum, Aini Vita,Marissa Munif, Fadhol Mubarok, Kahlil Lazarus, Wakhidatun Nisak, Agung Widodo, AnisSudarwati, Dedi Setiyadi, Andy Noor, Galuh Riawati, Asil Dwi, Heru Setiawan, AfidNurcahya, Wulan Safitry, Arifin, Sapto.

6. Pak Andi Hamzah, Mas Habibi, dan para pegawai Sekretariat Bidang Ajun Akuntan, sertarekan-rekan mahasiswa akuntansi angkatan 2005/2006, serta pihak lain yang tidak dapatkami sebutkan satu per satu.

Kesibukan masing-masing anggota tim terkait pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir menjadikan kinerja tim menjadi kurang optimal. Bahkan pada detik-detik terakhir deadlineresume harus diselesaikan, masih banyak anggota yang belum menyampaikan kontribusimateri ke koordinator, dengan berbagai alasan. Maka dengan segala kerendahan hati danhanya mengharap ridho-Nya, kami dedikasikan buku ini kepada seluruh mahasiswa akuntansiangkatan 2005/2006. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal baik bagi kita, serta mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan bagi kita menuju SUKSES UKT 2006!

Tangerang, Juli 2006

PSAK 2006 in Collaboration withTim Sukses UKT 2006







HAKN DAN KEUANGAN NEGARA

Pengertian AdministrasiArti Sempit:Tata usaha atau kegiatan yg berkaitan dg pekerjaan klerikalArti luas:Pengendalian, pengurusan, atau penguasaan kegiatan yg dilakukan oleh orang yg memegang kendaliatau yg diberi kekuasaan untuk memimpin suatu usaha atau pekerjaan(Subagio 1988 & brotokusumo 1992)

Objek Administrasi1. Public Administration

- Administrasi yang berobjek kenegaraana. Administrasi Pemerintahan – Administrasi Sipil

• Aktivitas2 yg dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah – Administrasi Militer

• Aktivitas2 yg dilakukan AD, AL, AU dan Kepolisianb. Administrasi Perusahaan Negara

2. Business administration- administrasi yang berobjek swasta/bisnis

3. International Administration- administrasi yang berobjek internasional

Cakupan Administrasi• Organisasi dan Metode• Administrasi Kepegawaian• Administrasi Keuangan• Administrasi Peralatan

HAKN

Keuangan Negara : Semua hak dan kewajiban negara yg dapat dinilai dengan uang,serta segalasesuatu baik berupa uang maupun harga barang yg dapat dijadikan milik negara berhubung dgpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Administrasi KN : Bagian dari administrasi negara yg objek pengurusannya adalah kegiatan dalamurusan keuangan negara yang meliputi : – Merencanakan dan merumuskan kebijakan keuangan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk

UU atau peraturan lainnya – Menyusun organisasi yg diperlukan untuk menjalankan kebijaksanaan yg tercantum dalam

• Rencana anggaran belanja• Keppres tentang pelaksanaan APBN• SK Menteri keuangan• SK/Instruksi Menteri/Ketua Lembaga

Ruang Lingkup AKN :• Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Negara• Pemerintah yg memegang pimpinan di bidang keuangan• Penguasa anggaran yg memegang kekuasaan atas pengurusan keuangan untuk bidangnya• Pejabat yg ditunjuk menjalankan pengurusan dan penyimpanan sebagian kekayaan negara

baik berupa uang, barang• Segala sesuatu yg menyangkut pertanggung jawaban• Tatacara pengawasan dan pemeriksaan• Tata pembukuan• Peradilan Administrasi

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan NegaraPendekatan Pengertian Keuangan Negara

objek Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasukkebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaanNegara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa





barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewajiban tersebut

subjek Seluruh objek keuangan Negara yang dimiliki negara dan/atau dikuasi olehpemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Negara/daerah dan badan lainyang berkaitan dengan KN

Proses Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek KN mulaidari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban

Tujuan Seluruh kegiatan, kebijakan,hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikandan/atau pengurusan objek KN dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannegara

Ruang lingkup :1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan

pinjaman dana.2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara, dan

membayar tagihan pihak ketiga.3. penerimaan negara dan daerah4. pengeluaran negara dan daerah5. kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak orang lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang dapat bernilai dengan uang, termasuk kekayaan

yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugaspemerintahan dan/atau kepentingan umum.

7. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Asas-asas umum PKN :1. asas lama sesuai amanat pasal 23 UUD ’45, meliputi asas tahunan, universalitas, kesatuan dan

spesialitas.2. asas baru sebagai pencerminan best practices, meliputi akuntabilitas berorientasi hasil,

profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksayang bebas dan mandiri.

Kekuasaan atas KN :

- Presiden selaku kepala pemerintahan kekuasaan pengelolaan KN sebagai bagian kekauasaanpemerintahan, yang meliputi kewenangan umum dan khusus.- Dalam menyelenggarakan keluasaan presiden dibantu Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal

dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. (menteri keuangan :CFO)

- Dalam penyelenggaraan kekuasaan presiden juga dibantu oleh menteri/pimpinan lembaga selakupengguna anggaran/barang. (menteri/kepala lembaga : COO)

- Diserahkan kepada gubernur / bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untukmengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerahyg dipisahkan

- Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yg meliputi antara lain: mengeluarkan danmengedarkan uang, yg diatur dg UU

Tugas Menteri keuangan selaku pengelola fiskal :1. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro2. menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN3. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran4. melakukan perjanjian internasional di bidang KN5. melaksanakan pungutan pendapatn negara yang telah ditetapkan dengan UU6. melaksanakan fungsi bendahara umum negara7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN8. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan UU

Tugas menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran :1. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya2. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

3. melaksanakan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnya4. melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkan ke Kas nagara





5. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yangdipimpinnya

6. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembagayang dipimpinnya

7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga8. melaksanakan tugas lain yang menjadi tanggung jawab berdasarkan ketentuan UU

Prinsip Pengelolaan KN :• Tertib dan Taat pada peraturan perundang –undangan• Efisien, Ekonomis, Efektif • Transparan• Bertanggungjawab dgn memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Pengelolaan KN :• Pengelolaan Keuangan Negara dituangkan di dalam APBN/APBD. Fungsi APBN/D meliputi

Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi.• APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan

dengan UU , dan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiaptahun ditetapkan dengan Perda

• Semua penerimaan yg menjadi hak dan pengeluaran yg menjadi kewajiban negara dalam tahun

anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN/D• Jika penerimaan surplus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara /daerah tahunberikutnya. Jika surplus tadi akan digunakan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaanpada perusahaan negara/daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD

APBN/APBDAnggaran Pemerintah merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi danCerminan kebijakan Pemerintah. Pengertian Anggaran Pemerintah adalah Dokumen kesepakatanantara lembaga legislatif dan eksekutif yang berisi, di satu sisi, rencana belanja pemerintah yang akandilaksanakan, dan di sisi lain, pendapatan yang diharapkan dapat menutup belanja dimaksud dalamkurun waktu yang sama atau berdasarkan UU adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yangdisetujui oleh lembaga legislatif.Siklus Anggaran :

•Penyusunan APBN

•Penetapan APBN

•Pelaksanaan APBN

•Pertanggungjawaban APBN

Pembahasan dan Penetapan APBN/APBDWalaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensimenimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara

jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antarapanitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkatdaerah di DPR/DPRD.

Mekanisme pembahasan APBN1. Diawali dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh

pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tenggat waktu selambat-lambatnyapertengahan bulan Mei tahun berjalan

2. Selanjutnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro danpokok-pokok kebijakan fiskal tersebut dalam pembicaraan pendahuluan. Berdasarkan kerangkaekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyatmembahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementeriannegara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran

3. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerjadan anggaran kementerian negara/lembaga.

4. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertaidengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun angaran yang sedang disusun.Rencana kerja dan anggaran dimaksud

5. Selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraanpendahuluan rancangan APBN.





6. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada menteri keuangan sebagaibahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN.

7. Selanjutnya pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai notakeuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulanAgustus.

8. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang

yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pembahasan dimaksudDewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlahpenerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN

9. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undangtentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yangbersangkuntan dilaksanakan. APBN yangdisetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi,fungis program, kegiatan, dan jensi belanja. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujuiRancangan Undang-undang tersebut, pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginyasebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Mekanisme pembahasan APBD1. Sementara itu, ditingkat pemerintah daerah, mekanisme pembahasan APBD diawali dengan

penyampaina kebijakan umum APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni.

2. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerahtersebut dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yangtelah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmembahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerjaperangkat daerah

3. Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku penggunaanggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

4. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasikerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran dimaksud disertai dengan prakiraan belanja.

5. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangandaerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

6. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, desertai penjelasandan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan seuai dengan undang-udnagn yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan tersebut DPRD dapatmengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalamRancangan Peraturan Daerah tentang APBD

7. Mekanisme pembahasan APBD8. Pengambilan keputusan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang

bersangkutan dilaksanakan.9. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unti organisasi, fungsi, program, kegiatan,

dan jenis belanja.10. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai

keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginyasebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya .


Pengelolaan Keu Negara 38

Ko m ite Pe nye m purn aan Manaje m e n Ke uang an KPMKKPMKKPMK

Penyusunan A nggaran dan K erangka Pengeluaran J angkaM enengah

K erangka Pengeluar an J angka M enengah

Penetapan Sasaran Fiskal A lokasi A nggaran

Pemutakhiran D ataE k onomi dan Fisk al

Pokok-pokokK ebijakan F isk al

P o k o k - p o k o kK e b i ja k a n A n g g a ra n R e v ie w

S urat E daranA nggaran

P e n yu su n a n A n g g ara nD e p art em e n

P e m b ah a sa n A n g g a ra n

P e n y u su n a n R A P B NR A P B NN ota K euangan

P R E S I D E N M enteri T eknisM enter i K euangan




Tugas Menteri Keuangan dalam Penyusunan RAPBN :• Menyusun pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal ( Fiscal Policy Statement )• Mengajukan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal kepada DPR• Membahas dengan DPR (Panitia Anggaran)• Menjabarkan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam pagu sementaradepartemen/lembaga• Menerbitkan edaran pedoman penyusunan anggaran kepada departemen/lembaga• Membahas usulan anggaran yang diajukan oleh departemen/lembaga• Menghimpun usulan-usulan departemen/lembaga dalam RAPBN• Menyusun RUU APBN dan Nota Keuangan• Membahas RUU APBN dengan DPR (Panitia Anggaran)• Memberitahukan kepada departemen/lembaga hasil pembahasan RUU APBN dalam paguanggaran departemen/lembaga• Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran (SKO)

Wewenang Panitia Anggaran dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran :• Pada pembahasan awal pembicaraan pendahuluan : – membahas dan menyepakati pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang diajukanpemerintah yang meliputi :• Target ekonomi makro (E, C, I, X-M)• Indikator ekonomi makro : – Pertumbuhan ekonomi (persen) – Inflasi (persen) – Nilai tukar rupiah per USD – Suku bunga SBI 3 bulan (persen) – Harga minyak internasional (USD/barel) – Produksi minyak Indonesia (juta barel/hari)• Total pendapatan negara• Total belanja negara• Total defisit• Sumber pembiayaan


B U D G E T T I M E T A B L E• J anuary - A pril : A nnual N ational Str ategic Plan (B appenas);• E arly A pril : M acroeconomic and Fiscal U pdate and O utlook, including

R evenue, E xpenditure and D eficit E stimate (B A F),Forward Estimate (D G B);

• A pr il – M ay : Pr eparation of Fiscal Policy Statement (B A F) andB udget Policy Statement (DG B);

• M ay 15 : Fiscal Policy Statement is submitted to the Parliament (M oF);• M id M ay : B udget C ircular: Bud get Policy Statement and

L ine M inistries C eilings (D G B);• J une : M inistries Str ategic Plan and B udget Pr oposal are submitted

to M oF (D G B );• J une : B udget Preliminary D iscussion between L ine M inistries and

Sectoral C ommittes;• J uly : B udget N egotiation and C onsolidation betw een line ministr ies

an d M oF ( D G B ) ;• J uly : Financial N ote (M E FU O ) First Semester (B A F);• A ugust 1 st W eek : C abinet R eview and A pproval of G overnment Budget

( B A F, D G B ) ;• A ugust 16 : Budget L aw Submission to the Parliament (D G B );• Sept. – O ct. : B udget D iscussion in the Parliament (D G B, Budget C ommittee);

• O ctober 31 : Budget Law A pproval by the Parliament;• N ovember : A llotment D ocuments are issued (D G B) .




• Pada pembahasan akhir pembicaraan pendahuluan : – membahas dan menyepakati alokasi total belanja menurut Bagian Anggaran, Fungsi, dan JenisBelanja – Membahas skala prioritas anggaran yang diajukan pemerintah – Menyepakati angka-angka RUU APBN yang diajukan pemerintah

Tugas Menteri Teknis• Menyusun rencana kerja dan anggaran departemen/lembaga• Mengajukan rencana kerja dan anggaran departemen/lembaga dengan komisi DPR yangbersangkutan dalam pembicaraan pendahuluan• Menyusun usulan anggaran departemen/lembaga sesuai dengan pedoman penyusunan anggaranyang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan• Membahas usulan anggaran departemen/lembaga dengan komisi DPR yang bersangkutan padamasa pembahasan RUU APBN• Mengajukan dokumen anggaran departemen/lembaga• Mengajukan dokumen anggaran departemen/lembaga kepada Menteri Keuangan untukmemperoleh pengesahan.

Wewenang Komisi Sektoral

• Membahas rencana kerja yang diajukan departemen/lembaga pada pembicaraan pendahuluan

• Membahas dan menyepakati rincian usulan anggaran yang diajukan departemen/lembaga padamasa pembahasan RUU APBN.

Pelaksanaan APBN dan APBD • Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebihlanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalampelaksanaan anggaran.• Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di

dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerahkementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuktunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga.• Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dan perimbangan untukprovinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yangmenerima•Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintahpusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepadaDPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalamlaporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama danpenyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.•Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBDditetapkan tersendiri dalam Undang-Undang No. 1/2004 yang mengatur perbendaharaan negara

mengingat lebih banyak menyangkut hubungan andministratif antar kementerian negara/lembaga dilingkungan pemerintah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran•Anggaran kementerian negara/lembaga ditetapkan sesuai dengan RKA yang telah disepakatiKomisi DPR yang bersangkutan;•Anggaran kementerian negara/lembaga yang ditetapkan dalam UUAPBN terinci sampai denganunit organisasi, kegiatan dan jenis belanja;•Dokumen Pelaksanaan Anggaran disusun oleh kementerian negara/lembaga sesuai denganUUAPBN;•Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara.









• Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari,Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala.

• Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening KasUmum Negara pada bank sentral.

• Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran disesuaikan dengan rencanapengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN.

Penyimpanan Uang Pemerintah pada Bank Sentral dan Bank Umum• Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank

sentral.• Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang

disimpan pada bank umum.• Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah didasarkan pada tingkat suku

bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.• Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada

ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.• Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah.• Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja

Negara/Daerah.

Penyelesaian Piutang Negara/Daerah melalui Perdamaian• Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat

dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang carapenyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

• Penyelesaian piutang yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh:a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);c. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang

negara yang tidak disepakati lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).• Pelaksanaan ketentuan yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:

– Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dariRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

– Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD), jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dariRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

• Perubahan atas jumlah uang, ditetapkan dengan undang-undang

Penghapusan Piutang Negara/Daerah• Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan,

kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalamundang-undang.

• Penghapusan piutang, sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh: – Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah); – Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).• Perubahan atas jumlah uang, ditetapkan dengan undang-undang.• Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah diatur dengan peraturan

pemerintah

PENGELOLAAN INVESTASI(1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi,

sosial dan/atau manfaat lainnya.





(2) Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung dan diatur denganperaturan pemerintah.

(4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan denganperaturan pemerintah.

(5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan denganperaturan daerah.

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAHPemindahtanganan Barang Milik Negara(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara

tidak dapat dipindahtangankan.(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan,

dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.Persetujuan DPR dilakukan untuk:

a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.b. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai

lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)(2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yangbernilai lebih dari

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.(3) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampaidengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuanMenteri Keuangan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara

tidak dapat dipindahtangankan.(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan,

dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.Persetujuan DPRD dilakukan untuk:

a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.b. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih

dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).c. pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilaisampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapatpersetujuan gubernur/bupati/walikota

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah(1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal

tertentu.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pertanggungjawaban Bendahara(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah.(2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaanpenerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

(3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatankepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak danketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban Pengguna AnggaranPengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepadaPresiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalampenguasaannya.

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada PenggunaAnggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya .





Laporan Keuangan Pemerintah PusatMenteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untukdisampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun danmenyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, danCatatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum padakementerian negara/lembaga masing-masing. Menteri/pimpinan lembaga selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telahdiselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangantelah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuanganselambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas PemerintahPusat;

d. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yangdipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuanganpaling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah • Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaianseseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.• Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannyamelanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikankeuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.• Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segeramelakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuankerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.o Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada

menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

o Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukanbendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyasegera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebutmenjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

o Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjaminpengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segeramengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yangbersangkutan.





RESUME KEPRES NO 42 TAHUN 2002

I. Ketentuan Umum

Pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana dituangkandalam pasal 1 UU No.17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnyadisebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat. Disebut tahunan karena tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai daritanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam suatu tahun anggaran tersebut, APBNmencakup:• pendapatan negara;• belanja negara;• defisit belanja negara;• pembiayaan defisit; dan• surplus pendapatan negara.

APBN yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang selanjutnya dirinci ke dalam bagian

anggaran dengan keputusan presiden sebagai berikut:• Anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan; dan• Anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/proyek dan jenis belanja.

Demi sentralisasi dan unifikasi penerimaan dan pengeluaran negara dibentuklahKas Negara, yakni tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara (pasal 1 UU No.1 Tahun 2004). Pendapatan negara baik padadepartemen/lembaga maupun dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, wajibdisetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara. Adapun pembukuannya ditentukanmenurut ketetapan Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan selaku BUN, juga berwenang:• Mengatur penyediaan uang dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara;• Mengatur tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara;• Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (BMN)

baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;• dan lain-lain kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 2004.

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Barang yang mempunyai kewenanganotorisasi dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran/barang di lingkungandepartemen/lembaga yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaan APBN, departemen/lembaga membuatdokumen anggaran berupa:• surat keputusan otorisasi (SKO); atau• dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO, antara lain untuk:

Pelaksanaan anggaran dan belanja rutin dimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK);Pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian proyek (DIP).

SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO tersebut:digunakan sebagai dasar untuk belanja atas beban anggaran belanja negara;merupakan dasar pencairan dana oleh Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN);berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagai tindak lanjutnya, pada setiap awal tahun anggaran menteri/pimpinan lembaga menetapkanpejabat yang diberi wewenang sebagai:1. penanda tangan SKO;2. atasan langsung bendaharawan;3. bendaharawan,dimana tidak diperkenankan adanya perangkapan jabatan di antara ketiganya.

Penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk penyediaan belanja operasional danpemeliharaan barang milik negara. Pelaksanaannya harus didasarkan atas prinsip:

hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiapdepartemen/lembaga/pemerintah daerah;mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.





Dalam melaksanakan belanja negara dibutuhkan standarisasi komponen kegiatan termasuk hargasatuannya yang perlu dilakukan secara berkala oleh:• Menteri Keuangan, untuk standarisasi:

harga satuan umum,satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi.

• Menteri/pimpinan lembaga, untuk standarisasi harga satuan pokok kegiatan.• Gubernur/bupati/walikota untuk kegiatan daerah yang bersangkutan.Standardisasi ini digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalamdokumen anggaran, dan sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitanresmi BPS, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah.Departemen/lembaga juga berkewajiban:• mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung

jawabnya;• mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;• melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara;• mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara;• melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;• mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.Pemerintah daerah berperan dalam membantu pelaksanaan ketentuan tersebut.

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalambidang keuangan pada hakikatnya adalah C hief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI, sementarasetiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatubidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut, Kementerian Keuangan berwenang danbertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementarakementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahansesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan menteri lainnya tercermin dalampelaksanaan anggaran, dimana perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegangkewenangan administratif ( ordonanteur ) dengan pemegang kewenangankebendaharaan/pembayaran ( comptable ).

II. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Demi meningkatkan pendapatan negara, seluruh elemen pemerintahan mulai daridepartemen/lembaga hingga BUMD menyampaikan bahan-bahan untuk keterangan perpajakankepada Menteri Keuangan u.p. Dirjen Pajak, dan sekaligus untuk ditetapkan sebagai wajib pungutpajak. Setiap wajib pungut pajak wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya kerekening Kas Negara dalam jangka waktu sebagai berikut:

• 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya, untuk orang atau badan;• Sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu, untuk bendaharawan penerima/penyetor berkala, dan

dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya melebihi batas waktu tersebut atas nama pribadipada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.Dikaitkan dengan penerimaan negara, menteri/pimpinan lembaga berkewajiban:

Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang meliputi SDA, bagianpemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya;Mengintensifkan penerimaan sewa BMN yang dipergunakan oleh pihak ketiga, dimanabesarnya tarif dan prosedur pemungutannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sebaliknya, pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan:Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara,

jika tidak/tidak cukup tersedia dana untuk membiayai tindakan tersebut;Melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkandalam anggaran belanja negara.

III. Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Rutin

Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran rutindi lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.Hal-hal yang termasuk dalam pengeluaran rutin :

a. Anggaran untuk pengadaan pegawai dan aparatur negarab. Kenaikan gaji berkala untuk para pegawai negeri dan aparatur negara.







Prosedur penyaluran dana perimbangan tak ubahnya penyaluran dana/pengeluaran lainnya, yaknidimulai dari penerbitan SKO (hanya saja kali ini oleh Menteri Keuangan) hingga penyetoran keRekening Kas Negara.

VI. Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Defisit

Terjadinya selisih kurang antara pendapatan negara dengan belanja negara mengakibatkandibutuhkannya pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Pembiayaan defisit ini dapat diperoleh dari:

pembiayaan dalam negeri (hasil privatisasi, penjualan obigasi dalam negeri, penjualan asetpemerintah, dan sumber lain.);pembiayaan luar negeri bersih (selisih penarikan utang/pinjaman luar negeri denganpembayaran cicilan pokok).

VII. Pelaksanaan Anggaran dalam Lingkungan Departemen Pertahanan dan KepolisianRepublik Indonesia

Penyaluran pengeluaran rutin dan pembangunan di lingkungan Departemen Pertahanan danKepolisian RI dilakukan melalui rekening kas negara pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN), yang tata caranya diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertahanan atau

Kapolri.VIII. Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

• Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek wajib menyelenggarakan pembukuan sertamembuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan penatasahaan barangyang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya.

• Kakanwil di daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai rekapitulasi pelaksanaananggaran dari kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam wilayah kerjanya, kepada pejabateselon I bersangkutan.

• Pejabat eselon I pada departemen/lembaga wajib menyelenggarakan pembukuan,penatausahaan barang, membuat laporan pertanggungjawaban atas uang/barang dan membuatlaporan keuangan gabungan meliputi kantor unit eselon I bersangkutan dan kantor vertikal dilingkungannya kepada menteri/pimpinan lembaga atasannya cq. Sekretaris Jenderal/pejabatsetingkat.

• Gubernur/walikota/bupati menyampaikan laporan realisasi triwulanan penggunaan danaperimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan keSekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Anggaran setempat.

• Menteri/pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan danapada bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neracadepartemen/lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

• Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota kepala satuan kerja pengguna dana bagiananggaran yang dikuasai Menteri Keuangan wajib menyampaikan pertanggunjawaban kepadaMenteri Keuangan c.q. Kepala BAKUN.

• Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan utang-piutang negara yang timbul dalamrangka investasi dan penyertaan modal negara pada BUMN dan badan-badan lainnya.

• Menteri Keuangan menyiapkan perhitungan anggaran negara berdasarkan laporan keuangandepartemen/lembaga.

• Waktu pelaporan :Pemimpin proyek menyampaikan laporan bulanan paling lambat satu minggu setelahakhir bulan kepada:Menteri/pimpinan lembaga, dengan tembusan Kakanwil DJA;Gubernur dengan tembusan Kakanwil DJA, untuk proyek dekonsentrasi;Gubernur/bupati/walikota, untuk tugas perbantuan.Gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi triwulanan mengenaiproyek dekonsentrasi dan perbantuan di wilayahnya kepada Menteri/pimpinan lembagapaling lambat dua minggu setelah akhir bulan bersangkutan.

Menteri/pimpinan lembaga membuat rangkuman laporan konsolidasi triwulananmengenai seluruh proyek kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas palinglambat tiga minggu setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.




Dari Financial Administration Ke Financial Management

Let

The Managersmanage

Check & BalanceMechanism

PerubahanMendasar

Semangat yangMelandasi

Pengendalian


Perkembangan pelaksanaan anggaran dan program pembangunan dilaporkan secarasemesteran kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Menteri Keuangan dan KepalaBappenas.

IX. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran

Diselenggarakan oleh dan dilakukan terhadap:a. Atasan kepala kantor/satuan kerja terhadap kepala kantor satuan kerja-untuk anggaran rutin,

dan atasan langsung pimpinan proyek/bagian proyek terhadap pimpinan proyek/bagian proyekbersangkutan-untuk anggaran pembangunan.

b. Atasan langsung bendaharawan-untuk anggaran rutin dan pimpinan proyek-untuk anggaranpembangunan, melakukan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya tiga bulansekali.

c. Kepala biro keuangan departemen/lembaga mengadakan verifikasi terhadap Surat PerintahMembayar (SPM) mengenai kantor/satuan kerja dan atau proyek dalam lingkungandepartemen/lembaga bersangkutan.

Pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara dilakukan terutama oleh Inspektur Jenderaldepartemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga, dengan sepengetahuan BPKP. Tidak tertutuppula kemungkinan ditunjuknya lembaga swadaya masyarakat/badan non pemerintah untuk melakukanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek/kegiatan tertentu.

Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Negara

Seiring dengan berbagai perubahan dan penyesuaian peraturan yang dilakukan, beberapaketentuan yang membuat jadi tidak up date-nya sebagian hal dalam Keppres No.42 Tahun 2002,

antara lain:1. Dengan sistem penganggaran yang terpadu ( unified budget ), rincian belanja menurut jenis belanja(ekonomi) tidak lagi memisahkan antara belanja rutin dan pembangunan.2. Reklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang sebelumnyamenurut sektor dan jenis belanja.3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalamrancangan APBN, menggantikan fungsi dan kedudukan SKO.4. Ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen pelaksanaan anggaranuntuk masing-masing Satuan Kerja serta aplikasi dari unified budget, membuat DIK dan DIP menjaditidak berlaku lagi.5. Pemisahan fungsi dan wewenang DJAPK dalam Perencanaan, Pembahasan, dan Penelaahan,serta DJPb dalam hal Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban merubah kapasitas semula DJA,BAKUN, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi di bawah DJPb menggantikankedudukan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang awalnya berada di bawah DirektoratJenderal Anggaran (DJA).





PENGADAAN BARANG/JASA

Prinsip Dasar (Keppres 80 Tahun 2003) : Efisien, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan,Adil/tidak diskriminatif, dan Akuntabel.

Kebijakan umum♦ Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasionalyang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeridalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdaganganinternasional;♦ Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalampengadaan barang/jasa;

♦ Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusandalam pengadaan barang/jasa;♦ Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;

♦ Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabatpengadaan, dan penyedia barang/jasa;♦ Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

♦ Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia;♦ Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaanbarang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Dalam pengadaan, pengguna barang/jasa bertindak sebagai pemilik pekerjaan, meliputi Kepala kantor,Kepala satuan kerja, Pemimpin proyek, Pimbagpro, Pengguna Anggaran Daerah, Pejabat ygdisamakan.

Tugas Pengguna, meliputi :- Tahap Persiapan : Menyusun rencana, Mengangkat panitia, Menetapkan paket pekerjaan,Menetapkan HPS, rencana pelaksanaan pengadaan.

- Tahap Pelaksanaan : Menetapkan hasil pengadaan, Menetapkan besar uang muka, Tanda tangankontrak, Mengendalikan pekerjaan, Menyerahkan asset.

Cara Pengadaan Barang dan Jasa :1. Swakelola : Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. pemilihan penyedia

barang/jasa. Dilaksanakan oleh: Pengguna barang/jasa, Instansi pemerintah lain, Kelompokmasyarakat/LSM

2. Kontrak kpd Pihak Ketiga : Penyedia barang/jasa badan usaha dan perorangan. Jenis pekerjaan :Barang, Jasa pemborongan atau jasa lainnya dan Jasa konsultan.

Persyaratan penyedia barang/jasa :1. Memenuhi persyaratan aspek hukum : Memiliki Izin Usaha, Secara hukum dapat menanda tangani

kontrak, Memiliki NPWP, Tidak dlm pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan,tidak kena sanksi pidana.

2. Memenuhi persyaratan kompetensi : Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis danmanajerial, Tidak kena Black List, Memiliki SDM, Modal, Peralatan, dan fasilitas yang diperlukan,Pernah memiliki kontrak/sub kontrak dlm 4 th terakhir, dan Memiliki alamat tetap.

Siklus Pengadaan :1. Merencanakan Pengadaan2. Membentuk Panitia3. Menetapkan Sistem Pengadaan4. Menyusun Jadual Pengadaan

5. Menyusun Owners’ Estimate6. Menyusun Dokumen Pengadaan7. Melaksanakan Pengadaan





8. Menyusun kontrak9. Melaksanakan Kontrak

Perencanaan Pengadaan :a. Pemaketan Pekerjaanb. Jadual Pelaksanaan Pekerjaanc. Biaya Pengadaand. Pelaksana Pengadaan

Pembiayaan Pengadaan : (wajib disediakan oleh pengguna barang/jasa)1. Honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bedaharawan dan staf proyek.2. Pengumuman pengadaan barang/jasa.3. Penggandaan dokumen pengadaan dan atau dokumen prakualifikasi.4. Administrasi lainnya.

Tugas Penitia/Pejabat Pengadaan :a. Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);c. Menyiapkan dokumen pengadaan;d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi

untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;g. Mengusulkan calon pemenang;h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Ketentuan ttg pembentukan panitia/penunjukan pejabat pengadaan :1. 3 orang anggota : s/d Rp. 500 juta untuk barang/jasa pemborongan, s/d Rp. 200 juta untuk jasa

konsultansi.2. 5 orang anggota : di atas Rp. 500 juta untuk barang/jasa pemborongan, di atas Rp. 200 juta untuk

jasa konsultansi.3. Optional: 1 orang pejabat pengadaan untuk pengadaan di bawah Rp. 50 juta.4. Unsur : personel yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan dan hukum-hukum

perjanjian/kontrak.

Metode pemilihan penyedia barang/jasa :

•Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya : Jasa konsultan :1. Pelelangan umum Seleksi umum2. Pelelangan terbatas Seleksi terbatas3. Pemilihan langsung Seleksi langsung4. Penunjukan langsung Penunjukan langsung

Metode penyampaian dokumen penawaran :

•Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya Jasa konsultan :1. Metode satu sampul Metode satu sampul2. Metode dua sampul Metode dua sampul3. Metode dua tahap Metode dua tahap

Metode evaluasi penawaran :

•Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya Jasa konsultan :1. Sistem gugur Metode evaluasi kualitas2. Sistem nilai Metode evaluasi kualitas dan biaya3. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Metode evaluasi pagu anggaran

Metode evaluasi biaya terendahMetode evaluasi penunjukan langsung





Jenis kontrakBerdasarkan bentuk imbalan:

•Lump sum

•Harga satuan

•Gabungan lump sum dan harga satuan

•Terima jadi (turn-key)•Presentase

Jadual Pelelangan Umum dg Prakualifikas


•minimal 1 hari sblm akhir pemasukan dokumen

•minimal 3 hari stl akhir penayangan pengumuman

Pengumuman

Ambil dokumen

Pengambilandokumenpenawaran

Pemasukandokumenkualifikasi

Pemasukanpenawaran

Penjelasan

•minimal 7 hari kerja

KetentuanKetentuan alokasialokasi waktuwaktu

•minimal 7 hari sejak tgl pengumuman

•dimulai 1 hari setelah penjelasan•dan minimal 7 hari setelah pengumuman

•1 hari setelah dikeluarkan undangan•sampai dg 1 hari sebelum pemasukan

PngumumanAkhir ambildokumen

Pemasukandokumen

Pemasukan penawaran

20 hari kerja




Jadual Pelelangan Umum dg Pascakualifikasi

Ketentuan tentang HPS/Owners’ Estimate:o Dasar perhitungan harga pasar, BPS dllo Termasuk PPN, Overhead, profito Yang tidak boleh diperhitungkan: (biaya tdk terduga, biaya lain-lain, PPh).

o HPS jasa konsultansi: harga pasar, biaya non-personel max 40%, disusun oleh personel ygmemahami.

PSAK Ti S k UKT Ak i 2006 23

PngumumanAkhir ambildokumen

Pemasukan penawaran

Penjelasan

14 hari

Documents

Hukum Administrasi Keuangan Negara [Resume]