Hukum Administrasi Negara. Oleh : I Gst Agung Bagus Widiana SH.MH. Peristilahan. Hukum Administrasi Negara = Staats Administratif Recht ( Utrech ) Hukum Administrasi = Administratif Rech ( Ven Der Tas ) Hhukum Pemerintahan = Bestuur Recht - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Slide 1Peristilahan
Hhukum Pemerintahan = Bestuur Recht
Verwaltung = Hukum Administrasi Negara
Hukum negara
Hukum Negara dalam arti luas (In Ruine Zin) mencakup Hukum Negara
dalam arti sempit.
Hukum Negara dalam arti sempit = Hukum Konstitusional (Droit
Constitusionale) atau Verfasung Recht (HTN). Dikatakan dalam arti
sempit karena mengatur konstitusi atau tatanan negara.
Jadi bahwa hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan
atau HAN dalam arti luas dikurangi hukum negara dalam arti
sempit.
Perbedaan istilah Pemerintaan dengan Pemerintah.
Berdasarkan Pasal . 2 UU N0.22 Tahun 1948.
Pemerintahan adalah bestuur Voerin (Pelaksana tugas
Pemerintah)
Pemerintah berarti organ/Alat/Aparat yang menjalankan
Pemerintahan.
ISI Dan Luas HAN
Obyek yang diselidiki.
Baik HAN maupun HTN keduanya menyelidiki dan mempelajari negara dan
alat perlengkapannya pada umumnya ( In Algemeene ) seperti halnya
Ilmu Negara tetapi penyelidikannya khusus pada hukum positif.
Pertanyaan : apa beda HAN dengan HTN.
Guna mengukur luas bidang HAN lasimnya orang berpangkal pada ajaran
Trias Politica dari montesqueu.
Saalah satu bentuk teorinya dikenal dengan teori Residu (aftrek
Theorie) yang berbunyi:
Segala yang tidak termasuk fungsi perundang-undangan (Legeslatif)
dan fungsi Peradilan (Yudikatif) adalah Pemerintahan
(Eksekutif).
Trias Politica
HTN adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengadakan
alat-alat perlengkapan dan mengatur kekuasaan.(Pada dasarnya
mengatur Negara dalam keadaan diam). Sedangkan HAN keseluruhan
aturan-aturan hk yg harus diperhatikan oleh alat perlengkapan jika
menjalankan kekuasaan ( pada dasarnya negara dalam keadaan
bergerak)
Dr.Mr Romijn : HTN adakah keseluruhan aturan hk yg mengatur negara
dalam keadaan statis. Sedangkan HAN mengatur negara dlm keadaan
dinamis.
Van Volenhoven.
Dlm kaitannya dengan teori “Ontrek van het Administratie recht. HAN
adalah keseluruhan peraturan-peraturan tidak termasuk HTN, Hk
Perdata Materiildan Hk Pidana Materiil.
Van Volenhoven membagi HAN menjadi:
1. Bestuur Recht (Hk yg mengatur Pemerintahan).
2. Justitie Recht yaitu Hukum Peradilan.
3. Politie RECHT ( Hukum Kepolisian ).
4. Regelaar Recht (Hk Perundang-undangan).
Politie Rech masih diperinci menjadi 4 bagian yaitu:
1. Hk Acara Tata Negara.
2. Hk Acara Perdata.
3. Hk acara Administrasi.
4. Hk Acara Pidana.
Dlm Kaitan ini Krannemberg berdasakna hk Perancis yaitu Hk Publik
Intern dibagi menjadi 3 Golongan:
1. HTN adalah Hk yg mengatur perlengkapan Negara.
2. HAN adalah Hk yang mengatur Adm dan alat Perlengkapan.
3. Hk Keuangan adalah Hk yg mengatur keuangan.
Prof. Mr.R. Krannemberg:
HTN adalah keseluruhan aturan-aturan Hk yg mengatur stuktur/susunan
umum dari negara ( UUD. UU. PP dan sampai Perda. Sedangkan HAN
keseluruhan Hk yg mengatur komposisi dan wewenang dari alat-alat
perlengkapan negara.
Prof. Mr.Dr. Logemann.
HTN adalah ajaran tentang wewenang. Sedangkan HAN adalah ajaaran
tentang hubungan hukum khusus.
HTN mempelajari peraturan-peraturan tentang:
( 1). Penyusunan an susunan jabatan. (2). Penunjukan para
pejabatnya. (3). Kewajiban para pejabatnya. (4), Wewenangt dari
para pejabatnya (5). Batas-batas kewenangannya. (6). Hubungan
antara para pejabat. (7). Penggantian jabatan. (8). Hubungan antar
jabatan dan pejabat.
HAN mempelajari sifat, bentuk dan akibat dari segala perbuatan hk
yg dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan dlm menjalankan
tugas.
KEKUASAAN PENGUASA
Ajaran Trias Politica dari Montesque atau Tri Praja oleh
Wongsonegoro,SH.
Kekuasaan Penguasa ini dibagi menjadi 4 Jenis istilah Prof. Mr
Kusumadi Pujosewoyo ( Catur Praja) yaitu :
1. Keuasaan Perundang-undangfan yaitu kekuasaan pembentukan
undang-undang.
2. Kekuasaan Peradilan yaitu kekuasaa nyg dilakukan oleh Kops
Yudikatif.
3. Kekuasaan Kepolisian yaitu kekuasaan untuk mempertahankan hukum
terhadap pelanggaran.
4. Kekuasaan Pemerintah,dlm arti sempit yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan aturan-aturan.
Tugas pemerintah dlm arti sempit ini terdiri dari 1001 usaha atau
perbuatan guna mempertinggi tarap hidup masyarakat. Jadi usaha atau
perbuatan yg bermanfaat bagi masyarakat yg tkd dapat diatur secara
terperinci.
Pemisahan kekuasaan penguasa yg demikian ini dinamakan Catur
Praja.
Kekuasaan Kepolisian dan kekuasaan pemerintah (Pemerintah dlm arti
sempit) merupakan rincian kekuasaan eksekutif.
Catur Praja dari Van Volenhoven runtutannya agak berbeda dengan
runtutan Prof. Kusumadi.
Catur Praja Van Volenhoven runtutannya adalah :
1. Kekuasaan Pemerintahan (dlm arti sempit)
2. Kekuasaan Kepolisian.
3. Kekuasaan Peradilan.
4. Kekuasaan Perundang-undangan.
Menurut Mr. Lemaire, Membagi pembagian tugas penguasa dalam 5 jenis
tugas atau fungsi :
(1).Bestuurszorg. (2). Bestuur. (3). Kepolisian.
(4). Peradilan. (5). Perundang-Undangan.
SUMBER-SUMBER HAN
Sumber Hukum dalam arti Materiil Yaitu sumber hk sebagai tempat
asalnya hk itu. Setiap peraturan Hk bagaimanapun bentuk dan
sifatnya mempunyai tempat asal dimana peraturan hk dihasilkan. Ini
merupakan hasil keputusan penguasa yangmempunyai wewenang.
Sumber Hukum dalam arti Formal, dimana hk ini ditemukan. Keputusan
penguasa yg berwenang itu harus diberi bentuk tertentu. Bentuknya
dapat berupa suatu peraturan (Dlm arti Luas) dan dapat juga berupa
suatu ketetapan.
Sumber Hukum Dalam Arti Materiil
Sumber Hukum ini adanya wewenang untuk mengambil keputusan itu
merupakan syarat mutlak artinya setiap penguasa sekalipun ia tidak
berwenang dalam bidang itu, tetapi diperbolehkan mengambil
keputusan. Ini tentunya akan menimbulkan kekacauan Hk dalam
masyarakat.
Contoh : Sumber Materiil air adalah mata air. Sumber formal air
adalah sungai, laut, kolam dll.
Jadi sumber HAN dalam arti materiil adalah keputusan dari penguasa
yang berwenang.
Sumber Hukum Dalam Arti Formal
Terhadap suatu tindakan yg sama dan tindakan itu dilakukan berulang
kali berdasarkan keyakinan ( wajar)bahwa tindakan yg demikian itu
sudah sepatutnya diturut atau diulangi, ini dinakana
kebiasan.
Dalam Sumber HK HAN formal, Han yg merupakan hukum kebiasaan (Tidak
tertulis) tersebut itu dibentuk dan dipertahankan dalam keputusan
para pejabat HAN (Praktek HAN).
Tidak semua Keputusan –keputusan para pejabat administrasi
negaramembentuk peraturan HAN menjadi sumber Hk formal
Keputusan Pejabat Adm Neg
Keputusan yg memberikan kesempatan kepada pihak yg berkepentingan
atau pihak yg dikenai keputusan itu untuk mohon banding pada
pengadilan.
Keputusan yg tidak memberikan kesempatan yg demikian itu (tetapi
mungkin kepada alat administrasi yg lebih tinggi, misalnya dalam
hal permohonan).
Dlm hal yg pertama, maka yg membentuk HAN bukanlah keputusan
pejabat Adm Neg, melainkan keputusan Hakim yakni Yurisprodensi
(Hakim dedang prodensi artinya kebijaksanaan)
Di Nerland diartikan :
1. Kebijaksanaan Hakim.
3. Yurisprodensi ( Ilmu Pengetahuan)
Dalam haal kedua yg membentuk peraturan HAN adalah keputusan
pejabat Adm Neg.
Kodifikasi Hukum
Kodifikasi : Peraturan yang mengatur salah satu daerah Hukum secara
bulat, lengkap dan tuntas ;
Seperti :
WVS ( wetboek Van Strafrecht) atau KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana).
BW (Burgelijk Wetboek ) atau KUH Per (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).
WVK (Wetboek Van Koophandel) atauKUHD ( Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang)
Dalam UUDS 1950, Pasal 102 yang dikenal dengan Kodifikasi berbunyi
: Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum
Pidana Militer, Hukum Acara Pidana (Prof Kusumadi ) menafsirkan
bahwa tiap lapangan hukum yang disebut secara sistimatis dan
metodelogis berwujud Kitab Hukum.
Terhadap lapangan hukum yang tidak disebutkan dalam Pasal 102 tidak
ditentukan apa-apa oleh pembentuk U.U (tdk perlu dikodifikasi)
seperti HTN dan HAN.
Doner menyebut 2 alasan yang menjadi sebab mengapa perbuatan
kodifikasi HAN Belanda itu amat sukar:
1. Peraturan-peraturan HAN berubah secara cepat jika dibandingkan
dengan peraturan hukum Perdata dan Hukum Pidana yang berubah secara
berangsur-angsur.
2. Pembentukan Peraturan HAN tidak berada dalam satu tangan. Selain
pembentuk Undang-undang pusat boleh dikatakan semua Departemen dan
Pemerintah Daerah, membentuk juga peraturan HAN yang sangat
beraneka warna dan tidak mempunyai suatu system tertentu.
HAN Merupakan HK Hetrogin
Hk adalah suatu alat sosial untuk menjadi tujuan tertentu, dilihat
dari sudut ilmu hukum dapat dicapai melalui 2 jalan :
Suatu tingkah tertentu diatur oleh suatu aturan hukum. Yang diatur
adalah tingkah laku yg dianggap mewujudkan tujuan yang
dikejarnya.
Membentuk atau mendirikan badan hukum yang bertugas untuk
mewujudkan tujuan yg hendak dikejarnya.
Badan Hukum Publik untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu ada 2 hal
yang dipergunakan:
Jika tujuan yg hendak dicapai itu memerlukan tingkah laku/perbuatan
yg terlalu sulit atau terlalu komplek dan cara teknis tidak mungkin
diwajibkan kepada individu maka perbuatan itu dijalankan oleh Badan
Hk.
Jika kebutuhan tersebut tidak terjamin oleh Badan Hukum, maka dapat
mendelegasikan tugasnya dengan mendirikan Dinas-Dinas atau
Jawatan.
BENTUK-BENTUK PERBUATAN ALAT ADM.NEGARA
Dalam melaksanakan fungsinya aparat pemerintah mengadakan hubungan
hukum sesama aparat pemerintahan. Ada 3 pendapat satu sama lain
saling melengkapi pengertian Perbuatan Pemerintah:
1. Van Volenhoven : “Bestuur” adalah pemeliharaan kepentingan
negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa
tinggi dan rendah.”Spontan” adalah suatu perbuatan yg dilaksanakan
segera atas prakarsa sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan
yang timbul satu demi satu.
2. Roneyn : “Bestuurshandeling” adalah tiap - tiap
tindakan/perbuatan alat-alat perlengkapan pemerintahan
(bestuursorgaan) baik dalam lapangan HTN misalnya Keagamaan,
Peradilan Dll.untuk menimbulkan akibat hukum dibidang Hikum
Administrasi.
3. Van Poelje :”Publiekrechtelijke” yaitu tindakan dalam Hk publik
adalah tindakan Hk yg dilakukan oleh penguasa untuk menjalankan
fungsi pemerintahan (Perbuatan Pemerintah merupakan manifestasi
“Bestuur”
Unsur-Unsur Perbuatan Pemerintah
Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah baik kedudukan
sebagai penguasa maupun sebagai aparat pemerintahan.
Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi
pemerintahan.
Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan
akibat dibidang Hk Administrasi.
Perbuatan Yg bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan
kepentingan Negara dan rakyat.
II. PERBUATAN ALAT ADM NEGARA.
PeruatanHK.(RechtsHandelingen)
( Feitlijke Handelingen)
Perbuatan yg berujud pelayanan kepentingan umum (public service) yg
dapat diwujudkan dengan mengadakan dinas-dinas,
kantor-kantor.
Perbuatan yg berbentuk perujudan apa yg diatur dan dikehendaki oleh
peraturan perundang-undangan sebagai peraturan dasar.
Penyelenggaraan Kepentingan Umum
Pemerintah dapat melakukan kekuasaan yg bersifat istimewa yang
diberi nama “Beschikking” (ketetapan) dapat dibedakan:
1. Perbuatan-perbuatan In-concreeto yg tergantung dari kebutuhan
pada suatu waktu dan suatu tempat tertentu yg tidak mungkin diatur
sebelunnya.
2. Pembentukan aturan-aturan Hk in-concreeto ini didasarkan atas
aturan=aturan Hk in=abtracto yg memberi wewenang sedemikian kepada
alat-alat administrasi (ini merupakan hk administrasi).
Unsur-Unsur Ketetapan
1 . Prinsipil.
a.. Ketetapan dilakukan oleh setiap aparat Negara asalkan akibat yg
timbul terletak dalam bidang HAN.
b. Keputusan Pangreh merupakan perbuatan Hk yg bersifat
sepihak.
c. Dilakukan berdasarkan kewenangan khusus (istimewa) yg ada pada
aparat negara.
d. Perbuatan tsb berlandaskan peraturan Hk in-abtracto sebagai
dasar hukumnya.
e. Keputusan Pangreh untuk mengadakan perubahan sesuatu hubungan Hk
yg ada. Untuk menimbulkan hubungan Hk yg baru.
2. Materiil.
Karena Ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak, maka dalam
kehendak ada perlengkapan yg membuat ketetapan itu tdk boleh ada
cacadnya.
Ketetapan harus diberi bentuk.
Isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan
peraturan dasar.
Bentuk Ketetapan
Ketetapan berbentuk Lisan.
Dalam hal tidak membawa akibat abadi dan tidak begitu penting bagi
administrasi.
Dalam hal belum dikehendaki tumbuhnya suatu akibat dengan segera
oleh pihak yg mengeluarkan ketetapan itu.
Ketetapan berbentuk Tertulis.
Ada berbagai bentuk ketetapan yg dikeluarkan oleh berbagai alat
perlengkapan yg memuat (Departemen).
Perbuatan Melanggar Hk oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids
Daad)
Perbuatan melanggar hukum dalam Hukum Perdata (Onrechtmatigedaat)
diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu setiap perbuatan yg
melanggarr Hk mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu. Jika
karena kesalahannya telah ditimbulkan kerugian untuk membayarnya
kerugian itu.
Pertanyaan:
Dalam HAN dikenal suatu asas “Freies Ermessen” yaitu asas yang
memberikan kebebasan bertindak kepada aparat Pemerintah khususnya
dalam melaksanakan fungsi administrasi. Kebebasan bertindak ini
dapat dilakukan oleh aparat pemerintah dalam hal :
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yg mengatur tentang
penyelesaian in-konkrito terhadap suatu masalah tertentu pada hal
maslah tersebut menurut penyelesaian yg segera (menghadapi bencana
alam)
2. Peraturan perundang-undangan yg menjadi dasar berbuat aparat
pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya (Pemberian Ijin-Pasal 1
HO).
3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah
diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yg sebenarnya kekuasaan
tersebut merupakan kewenangan dari aparat yg lebih tinggi
tingkatnya (menggali sumber-sumber keuangan).
Pengelolaan Benda-Benda Dan Jasa Publik
Pemerintah sebagai lembaga Hukum Publik yaitu pemerintah bertindak
merealisasikan tugas Hk publik berdasarkan aturan-aturan Hk
publik.
Pemerintah sebagai lembaga Hk Privat, yaitu pemerintah berkedudukan
humum seperti subyek hukum sebagai akibat perbuatan hukumnya.
Barang/pelayanan publik diberikan untuk kepentingan masyarakat
luas.
Barang/Pelayanan Swasta peruntukannya dibatasi hanya kepada
konsumen diindenfikasi harga pasar.