35547582 Hukum Administrasi Negara

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    1/22

    MAKALAH

    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

    TENTANGPELAKSANAAN FUNGSI HUKUM

    ADMINISTRASI NEGARA

    Dosen : ANDONG, SH. MM

    Nama :

    I MADE DHARMA SETIA PUTRA

    NIM :

    EAA - 111 - 00 - 54

    PROGRAM STUDI

    PENDIDIKAN ILMU HUKUM

    UNIVERSITAS PALANGKARAYA

    TAHUN AJARAN 2013/2014

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    2/22

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa. atas segala rahmat dan karunia-

    Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul Pelaksanaan

    Fungsi Hukum Administrasi Negara. Makalah ini diselesaikan untuk memenuhi

    tugas Semester Pendek Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara, Universitas

    Palangkaraya.

    Penyusunan Makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena

    itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

    1. Dosen pengajar mata kuliah Hukum Islam Fakultas Hukum, Universitas

    Palangkaraya

    2. Sumber sumber referensi yang penulis baca, dll.

    Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi

    kesempurnaan Makalah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penulisan

    Makalah ini. Akhir kata penulis berharap semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagisiapapun yang telah membacanya.

    Palangkaraya, 30 July 2013

    Penulis

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    3/22

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ................................................................................... 1

    DAFTAR ISI .................................................................................................. 2

    BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................. 3

    1.1 ( Latar Belakang ) ...................................................................................... 3

    1.2 ( Perumusan Masalah ) .............................................................. 3

    1.3 ( Tujuan dan Manfaat ) .............................................................. 3

    BAB 2. PEMBAHASAN ................................................................................ 4

    2.1 Hukum perkawinan dalam Islam............................................... 52.2 Perkawinan Beda agama menurut Hukum Islam

    2.2.1 Pengertian Non Muslim di dalam Islam........................ 7

    2.2.2 Pembagian perkawinan Beda Agama dalam

    Hukum Islam.. . ..7

    2.3 Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Indonesia9

    BAB 5. PENUTUP

    5.1 Kesimpulan................................................................................ 10

    5.2 Saran........................................................................................... 10

    DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 11

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    4/22

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang Masalah

    Gagasan tentang penyelenggaraan kekuasaan yang baik, dari aspek historis di

    bawah ini, terdapat dua pendekatan; personal dan system penyelenggaraan kekuasaan

    yang ideal dilakukan secara paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana

    haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya

    terhadap anak-anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak

    itu sendiri. Pada bagian lain, Plato mengusulkan agar negara menjadi baik, harus

    dipimpin oleh seorang filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana,

    menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Murid Plato, Aristoteles,

    berpendapat bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum,

    dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap

    kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat. Hanya saja tidak mudah mencari

    pemimpin dengan kualitas pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, pendekatan sistem

    merupakan alternatif yang paling memungkinkan. Plato sendiri, di usia tuanya

    terpaksa merubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan

    oleh raja-filosof menjadi pemerintahan yang dikendalikan oleh hukum.

    Penyelenggaraan negara yang baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan pada

    pengaturan hukum yang baik.

    Berdasarkan pendapat Plato ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang

    didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam

    penyelenggaraan negara. HAN dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya

    pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam HAN,

    karena di sini akan terlihat konkrit hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,

    kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat

    dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Di

    satu sisi HAN dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka

    melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, di sisi lain

    HAN memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, atau

    sebagaimana dikatakan Sjachran Basah, bahwa salah satu inti hakikat HAN adalah

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    5/22

    untuk memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya, dan

    melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.

    Tulisan dalam makalah ini akan difokuskan pada fungsi HAN baik sebagai norma,

    instrumen, maupun jaminan perlindungan bagi rakyat.

    2. Rumusan Masalah

    Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi HAN dalam mewujudkan pemerintahan yang

    baik ?

    Upaya apa yang harus ditempuh untuk meningkatkan pemerintahan yang baik ?

    Bagaimana tindakan pemerintahan dalam Negara hukum.

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    6/22

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    7/22

    (detournement de pouvoir) atau tindakan sewenang-wenang (willekeur) yang dapat

    merugikan warga negara. Atas dasar ini penerapan fungsi Hukum Administrasi

    Negara (HAN) dalam konsepsi welfare state merupakan salah satu alternatif bagi

    penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

    Menurut Philipus M. Hadjon, HAN memiliki tiga fungsi yaitu fungsi normatif,

    fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif menyangkut penormaan

    kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi

    instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk

    menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk

    memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakat.

    Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai

    berikut :

    Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan

    rakyat.

    Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus

    berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.

    Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).

    Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

    Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang

    bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak

    memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.

    Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara

    untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang

    dilakukan oleh pemerintah.

    Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata

    sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    8/22

    Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh

    karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian.

    Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai

    konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga

    yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

    Apabila kita meneliti UUD 1945, kita akan menemukan unsur-unsur negara

    hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut; pertama, prinsip kedaulatan

    rakyat (pasal 1 ayat 2), kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD

    1945), ketiga, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31),

    keempat, pembagian kekuasaan (pasal 2, 4, 16, 19), kelima, pengawasan peradilan

    (pasal 24), keenam, partisipasi warga negara (pasal 28), ketujuh, sistem perekonomian

    (pasal 33).

    Esensi dari negara hukum yang berkonstitusi adalah perlindungan terhadap

    hak asasi manusia. Oleh karena itu, isi dari setiap konstitusi tersebut dapat dijelaskan

    sebagai berikut, negara merupakan organisasi kekuasaan berdasarkan kedaulatan

    rakyat, agar kekuasaan ini tidak liar maka perlu dikendalikan dengan cara disusun,

    dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan

    merdeka maupun oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap

    hak-hak asasi manusia. Seandainya unsur jaminan terhadap hak-hak asasi manusia ini

    ditiadakan dari konstitusi, maka penyususnan, pembagian, pembatasan, dan

    pengawasan kekuasaan negara tidak diperlukan karena tidak ada lagi yang perlu

    dijamin dan dilindungi.

    Karena esensi dari setiap konstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak

    asasi manusia, maka menuntut adanya kesamaan setiap manusia di depan hukum.

    Tiadanya kesamaan akan menyebabkan satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak

    lainnya, sehingga akan mengarah pada terjadinya penguasaan pihak yang lebih tinggi

    kepada yang rendah. Situasi demikian merupakan bentuk awal dari anarki yang

    menyebabkan terlanggarnya hak-hak manusia, dan ini berarti redaksi perlindungan

    terhadap hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam setiap konstitusi menjadi tidak

    berarti atau kehilangan makna.

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    9/22

    Adanya kesamaan antar manusia dalam suatu negara akan memungkinkan

    lahirnya partisipasi aktif dari setiap orang. Partisipasi ini penting dalam suatu negara

    yang memiliki konstitusi, agar isi dari konstitusi sebagai hukum dasar ini merupakan

    kristalisasi dari keinginan-keinginan dan kehendak dari sebagian besar masyarakat,

    kalau tidak dapat dikatakan semua masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam suatu

    negara ini merupakan esensi dari demokrasi.

    Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan

    UUD 1945; Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Indikasi

    bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban

    pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat

    dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; Melindungi segenap bangsa

    Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

    mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan-tujuan

    ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap

    dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

    Idealitas negara berdasarkan hukum ini pada dataran implementasi memiliki

    karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi

    negara, dan latar belakang historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara

    historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti

    negara hukum menurut Quran dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum

    menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtsstaat, negara hukum

    menurut konsep Anglo-Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep

    negara hukum Pancasila.

    Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada

    unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut :

    Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas

    kerukunan;

    Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

    Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan

    sarana ter-akhir;

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    10/22

    Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

    Berdasarkan penelitian Tahir Azhary, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri

    sebagai berkut :

    Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;

    Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

    Kebebasan beragama dalam arti positip;

    Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;

    Asas kekeluargaan dan kerukunan.

    Meskipun antara hasil penelitian Hadjon dan Tahir Azhary terdapat perbedaan,

    karena terdapat titik pandang yang berbeda. Tahir Azhary melihatnya dari titik

    pandang hubungan antara agama dengan negara, sedangkan Philipus memandangnya

    dari aspek perlindungan hukum bagi rakyat. Namun sesungguhnya unsur-unsur yang

    dikemukakan oleh kedua pakar hukum ini terdapat dalam negara hukum Indonesia.

    Artinya unsur-unsur yang dikemukakan ini saling melengkapi.

    Tindakan Pemerintahan dalam Negara Hukum

    Pengertian Tindakan Pemerintahan

    Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan,

    tindakan biasa (feitelijkehandeli-ngen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen).

    Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam

    katagori kedua, rechtshandelingen. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan

    yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka

    melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur

    yaitu sebagai berikut :

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    11/22

    Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai

    Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen)

    dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;

    Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi

    pemerintahan;

    Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat

    hukum di bidang hukum administrasi;

    Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan

    kepentingan negara dan rakyat.

    Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas

    hukum, karena dalam negara negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau

    asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang

    diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala

    macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi

    atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Asas legalitas

    menurut Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis

    antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip

    monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.

    Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia

    peraturan peraundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi

    tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan

    persoalan konkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya belum

    tersedia. Dalam kondisi seperti ini, kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak

    (discresionare power) yaitu melalui freies Ermessen, yang diartikan sebagai salah satu

    sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi

    negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-

    undang.

    Freies Ermessen ini menimbulkan implikasi dalam bidang legislasi bagi

    pemerintah, yaitu lahirnya hak inisiatif untuk membuat peraturan perundang-

    undangan yang sederajat dengan UU tanpa persetujuan DPR, hak delegasi untuk

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    12/22

    membuat peraturan yang derajatnya di bawah UU, dan droit function atau

    kewenangan menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif.

    Menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintah untuk membentuk peraturan

    perundang-undangan karena beberapa alasan yaitu; Pertama, paham pembagian

    kekuasaan menekankan pada perbedaan fungsi daripada pemisahan organ, karena itu

    fungsi pembentukan peraturan tidak harus terpisah dari fungsi penyelenggaraan

    pemerintahan; Kedua, dalam negara kesejahteraan pemerintah membutuhkan

    instrumen hukum untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum; Ketiga, untuk

    menunjang perubahan masyarakat yang cepat, mendorong administrasi negara

    berperan lebih besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

    Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state,

    akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies Ermessen ini tidak dapat digunakan

    tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur freies

    Ermessen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :

    Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;

    Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;

    Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;

    Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;

    Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

    penting yang timbul secara tiba-tiba;

    Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan

    Yang Maha Esa maupun secara hukum.

    Sumber-sumber Kewenangan Tindakan Pemerintahan

    Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumbar pada tiga hal, atribusi,

    delegasi, dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-

    undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang

    baru sama sekali. Menurut Indroharto, legislator yang kompeten untuk memberikan

    atribusi wewenang itu dibedakan antara :

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    13/22

    Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di tingkat pusat adalah

    MPR sebagai pembantuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama

    Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah

    adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah;

    Yang bertindak sebagai delegated legislator : seperti Presiden yang berdasarkan pada

    suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana

    diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN

    tertentu.

    Sedangkan yang dimaksud delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh

    organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatupenyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi

    kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi

    selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Adapun pada mandat, di

    situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari

    Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan

    atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima

    mandat.

    A. Fungsi-Fungsi Hukum Administrasi Negara

    Dalam pengertian umum, menurut Budiono fungsi hukum adalah untuk

    tercapainya ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum adalah suatu keadaan

    yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama.

    Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum

    sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak

    berubah menjadi anarki.

    Menurut Sjachran Basah ada lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan

    masyarakat, yaitu sebagai berikut :

    Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat

    yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    14/22

    Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.

    Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil

    pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam

    kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

    Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi

    negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan

    bermasyarakat.

    Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam

    mendapatkan keadilan.

    Secara spesifik, fungsi HAN dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni

    fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling

    berkaitan satu sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan

    memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan

    instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan

    memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan

    yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.

    a.Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara

    Penentuan norma HAN dilakukan melalui tahap-tahap. Untuk dapat

    menemukan normanya kita harus meneliti dan melacak melalui serangkaian peraturan

    perundang-undangan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu

    saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan

    dan keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada

    umumnya ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan HAN hanya memuat

    norma-norma pokok atau umum, sementara periciannya diserahkan pada peraturan

    pelaksanaan. Penyerahan ini dikenal dengan istilah terugtred atau sikap mundur dari

    pembuat undang-undang. Hal ini terjadi karena tiga sebab, yaitu :

    Karena keseluruhan hukum TUN itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkin bagi

    pembuat UU untuk mengatur seluruhnya dalam UU formal;

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    15/22

    Norma-norma hukum TUN itu harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan-

    perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan

    teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat UU dengan mengaturnya

    dalam suatu UU formal;

    Di samping itu tiap kali diperlukan pengaturan lebih lanjut hal itu selalu berkaitan

    dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak

    sewajarnya harus diminta pembuat UU yang harus mengaturnya. Akan lebih cepat

    dilakukan dengan pengeluaran peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan TUN

    yang lebih rendah tingkatannya, seperti Keppres, Peraturan Menteri, dan sebagainya.

    Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan pemerintah dalam negara hukumharus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan

    melakukan tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut

    ditemukan dalam undang-undang. Jika tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari

    dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak

    menemukan dasar legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah

    harus segera mengambil tindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan bebas

    yaitu dengan menggunakan freies Ermessen. Meskipun penggunaan freies Ermessen

    dibenarkan, akan tetapi harus dalam batas-batas tertentu. Menurut Sjachran Basah

    pelaksanaan freies Ermessen harus dapat dipertanggung jawabkan, secara moral

    kepada Tuhan Yang Maha Esa,31 dan secara hukum berdasarkan batas-atas dan batas-

    bawah. Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh

    bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-

    bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-tindak administrasi negara (baik aktif

    maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga.32 Di samping

    itu, pelaksanaan freies Ermessen juga harus memperhatikan asas-asas umum

    pemerintahan yang baik. Berdasarkan keterangan singkat ini dapat dikatakan bahwa

    fungsi normatif HAN adalah mengatur dan menentukan penyelenggaraan

    pemerintahan agar sesuai dengan gagasan negara hukum yang melatarbelakanginya,

    yakni negara hukum Pancasila.

    b.Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    16/22

    Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen

    yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya.

    Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini khususnya yang

    mengaut type welfare state, pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah

    merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah

    untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran

    penyelenggaraan pemerintahan.

    Pembuatan instrumen yuridis oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan

    hukum yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan

    perundang-undangan. Hukum Administrasi Negara memberikan beberapa ketentuan

    tentang pembuatan instrumen yuridis, sebagai contoh mengenai pembuatan

    keputusan. Di dalam pembuatan keputusan, HAN menentukan syarat material dan

    syarat formal, yaitu sebagai berikut :

    Syarat-syarat material :

    Alat pemerintahan yang mem buat keputusan harus berwenang;

    Keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis seperti

    penipuan, paksaan, sogokan, kesesatan, dan kekeliruan;

    Keputusan harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan dasarnya dan

    pembuatnya juga harus memperhatikan prosedur membuat keputusan;

    Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan

    dasarnya.

    Syarat-syarat formal :

    Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya

    keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;

    Harus diberi dibentuk yang telah ditentukan;

    Syarat-syarat berhubung de-ngan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    17/22

    Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan

    dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.

    Berdasarkan persyaratan yang ditentukan HAN, maka peyelenggarakan pemerintahan

    akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sejalan dengan tuntutan

    negara berdasarkan atas hukum, terutama memberikan perlindungan bagi warga

    masyarakat.

    c. Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara

    Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana

    sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan

    perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap

    tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang

    tidak tertulis. Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan

    perbuatan yang salah menurut hukum.34 Di dalam negara hukum Pancasila,

    perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah

    terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara

    pemerintah dan rakyat secara musayawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir

    dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat.35 Dengan

    adanya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Paulus

    E. Lotulung, sesungguhnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap

    hak-hak perseorangan, tetapi juga sekaligus melindungi hak-hak masyarakat, yang

    menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi perseorangan. Hak dan kewajiban

    perseorangan bagi warga masyarakat harus diletakan dalam keserasian,

    keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan

    masyarakat, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara dan bangsa

    kita, yaitu Pancasila.

    Berdasarkan pemaparan fungsi-fungsi HAN ini, dapatlah disebutkan bahwa dengan

    menerapkan fungsi-fungsi HAN ini akan tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai

    dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai

    dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika

    menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang

    berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    18/22

    pemerintah menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan

    mengikuti ketentuan formal dan material penggunaan instrumen tersebut tidak akan

    menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan demikian, jaminan

    perlindungan terhadap warga negarapun akan terjamin dengan baik.

    B. Aktualisasi fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan

    perintahan yang baik.

    a.Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

    Meskipun diketahui bahwa penyelenggaraan negara dilakukan oleh beberapa lembaga

    negara, akan tetapi aspek penting penyelenggaraan negara terletak pada aspek

    pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki dua

    kedudukan, sebagai salah satu organ negara yang bertindak untuk dan atas nama

    negara, dan sebagai penyelenggara pemerintahan atau sebagai administrasi negara.

    Sebagai administrasi negara, pemerintah diberi wewenang baik berdasarkan atribusi,

    delegasi, ataupun mandat untuk melakukan pembangunan dalam rangka merealisir

    tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan oleh MPR. Dalam melaksanakan

    pembangunan, pemerintah berwenang untuk melakukan pengaturan dan memberikan

    pelayanan terhadap masyarakat. Agar tindakan pemerintah dalam menjalankan

    pembangunan dan melakukan pengaturan serta pelayanan ini berjalan dengan baik,

    maka harus didasarkan pada aturan hukum. Di antara hukum yang ada ialah Hukum

    Administrasi Negara, yang memiliki fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi

    jaminan. Seperti telah disebutkan di atas, fungsi normatif yang menyangkut

    penormaan kekuasaan memerintah berkaitan dengan fungsi instrumental yangmenetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan

    kekuasaan memerintah dan norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang

    digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.

    Ketika pemerintah akan menjalankan pemerintahan, maka kepada pemerintah

    diberikan kekuasaan, yang dengan kekuasaan ini pemerintah melaksanakan

    pembangunan, pengaturan dan pelayanan. Agar kekuasaan ini digunakan sesuai

    dengan tujuan diberikannya, maka diperlukan norma-norma pengatur dan pengarah.

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    19/22

    Dalam Penyelenggaraan pembangunan, pengaturan, dan pelayanan, pemerintah

    menggunakan berbagai instrumen yuridis. Pembuatan dan pelaksanaan instrumen

    yuridis ini harus didasarkan pada legalitas dengan mengikuti dan mematuhi

    persyaratan formal dan metarial. Dengan didasarkan pada asas legalitas dan mengikuti

    persyaratan, maka perlindungan bagi administrasi negara dan warga masyarakat akan

    terjamin. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi HAN adalah dengan membuat

    penormaan kekuasaan, mendasarkan pada asas legalitas dan persyaratan, sehingga

    memberikan jaminan perlindungan baik bagi administrasi negara maupun warga

    masyarakat.

    b. Upaya Meningkatkan Pemerintahan yang Baik

    Penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah

    ditentukan oleh aturan yang ada. Bahkan sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan

    ini menimbulkan kerugian bagi rakyat baik akibat penyalahgunaan wewenang

    (detournement de pouvoir) maupun tindakan sewenang-wenang (willekeur).

    Perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur;

    pertama, penguasa yang berbuat secara yuridis memeliki kewenangan untuk berbuat

    (ada peraturan dasarnya); kedua, dalam mempertimbangkan yang terkait dalam

    keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang

    diperhatikan; ketiga, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak

    tertentu.37 Dampak lain dari penyelenggaraan pemerintahan seperti ini adalah tidak

    terselenggaranya pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan

    pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana mestinya. Keadaan ini menunjukan

    penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik. Upaya yang dapat

    dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain

    dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan,

    pengawasan dari masyarakat, maupun pengawasan melalui lembaga ombusdman. Di

    samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    20/22

    BAB III

    PENUTUP

    A.Kesimpulan

    Pelaksanaan fungsi-fungsi HAN adalah dengan membuat penormaan kekuasaan,

    mendasarkan pada asas legalitas dan persyaratan, sehingga memberikan jaminan

    perlindungan baik bagi administrasi negara maupun warga masyarakat.

    Upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan antara lain dengan pengawasan

    lembaga peradilan, pengawasan masyarakat, dan pengawasan melalui lembaga

    ombusdman. Di samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan

    yang baik.

    B.Saran

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    21/22

    Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, maka sebaiknya

    pengawasan lembaga peradilan, masyarakat, dan lembaga ombusdmen dilakukan

    dengan efektif. Di samping itu, pemerintah sebaiknya memperhatikan yang baik

    (algemene beginselen van be-horlijk bestuur).

    DAFTAR PUSTAKA

    1. Riduan syahrani,seluk beluk dan asas-asas hokum perdata, alumni, bandung,

    1985. hlm: 134-135

    2. sondang p.siagian,administrasi pembangunan,PT.Bumi aksara,Jakarta,1999,hlm:

    133 139

    3. zauhar,susilo.reformasi administrasi :konsep,dimensi,dan strategis,PT.Bumi

    aksara,Jakarta,1994,hlm: 1-4

    4. indroharto,perbuatan menurut hokum public dan hokum perdata ,unifersitas

    Indonesia,Jakarta,1992,hlm:44

    5. A.Hamid S.Attamimi,hokum tentang peraturan perundang-udangan dan peraturnkebijaksanaan,makalah purna bakti,Falkultas Hukum Ui,Jakarta ,1993,hlm:12-13

  • 7/27/2019 35547582 Hukum Administrasi Negara

    22/22

    6. Laica marzuki,peraturan kebijakan hakikat serta fungsinya selaku sarana hokum

    pemerintah ,makalah pada penataran nasional hokum acara dan hokum

    administrasi Negara ,falkultas hukum hasanudin,ujun padang ,Jakarta.1996.hlm:7

    7. Philipus M.Hadjon ,Vide palus E.Lotulung,himpunanmakalah asas-asas umum

    pemerintahan yang baik ,citra Aditia bakti,Bandung ,1994,hlm:365

    8. Soehino Basah,asas-asas hokum tata pemerintah ,liberty,yogyakarta,1984;hlm:4

    9. Prayudi Admosudirjo,hokum administrasi Negara,galih Indonesia, Jakarta, 1981,

    hlm;23 dan 29 10.