HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(H A N)

DIKLAT PIM TINGKAT III

Oleh

Drs. SUTRISNO MM

NKRI NEGARA HUKUM

Pejabat

Administrasi Negara

PNS

Tugas Apem

Pelayanan Masy.

Batas Kewenangan

PNS

Taat Hukum

Good Governance

Dilanggar Sanksi Sewenang – Wenang

Baik dan Adil

Kept. TUN

Gugatan ke-PTUN Masy. Dirugikan Tindakan Hukum TUN

Akibat Hukum Berdasarkan perundang-undangan

Konkrit, Individual, Final

BILA

HASIL BELAJAR

Peserta mampu menjelaskan

- Pengertian, obyek dan cakupan HAN

- Keterkaitannya dengan fungsi aparatur Pemerintah didalam penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Peserta mampu memahami dan menjelaskan :

1. Pengertian : Hukum, Negara Hukum dan Unsur-Unsur Negara Hukum

2. Indonesia sebagai negara hukum dan sumber-sumber hukum

3. Pengertian : Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

4. Hubungan Hukum Tata Negara dengan HAN

5. Peranan hukum administrasi bagi APEM didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

6. Pengertian dan jenis perbuatan pemerintah

7. Pengertian dan peran PTUN (Peradilan tata Usaha Negara)

8. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik

MATERI POKOK

1. Pengertian hukum dan negara hukum

2. Indonesia sebagai negara hukum

3. Pengertian hukum tata negara dan hukum administrasi negara

4. Kedudukan HAN dalam sistem hukum nasional, hakekat dan cakupan HAN

5. Perbuatan Pemerintah

6. Pengawasan administratif dan pengawasan yuridis terhadap pemerintah

7. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Manfaat materi HAN

Memahami

1. Tugas fungsinya sebagai Yanmasy

2. Proses, prosedur dan batasan kewenangan dalam pelaksanaan tugas + fungsinya

3. Berhati-hati dalam pelaksanaan tupoksi

4. Menerapkan asas-asas umum good governance

5. Resiko bila dalam pelaksanaan tupoksi menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

PENGERTIAN

I. HUKUM : (Menurut)

1. Utrech Himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masy. Dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat iyu

Kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi bertujuan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masy yang dibuat badan resmi yang berwajib bila melanggar tindakan hukum tertentu

Semua Norma yang harus diturut dalam pergaulan hidup –pelanggaran diancam mengganti rugi , mis. Denda

Aturan sikap dan tingkah laku orang-orang yang diyakini sebagian warga masy wajib dijunjung tinggi bersama bila ada yang melanggar ditindak oleh petugas yang diangkat oleh masyarakat tersebut.

2. S.M. Amin

3. Simorangkir

4. Tirta Atmidjaya

5. Prajudi Atmosudiro

UNSUR DAN CIRI HUKUM

A. Unsur-Unsur Hukum

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masy

2. Perarturan diadakan oleh Badan-Badan resmi yang berwajib

3. Peraturan bersifat memaksa

4. Sanksi terhadap pelanggaran tegas

B. Ciri-Ciri Hukum

1. Adanya perintah dan larangan

2. Perintah dan larangan harus dipatuhi setiap orang

3. Dibuat oleh badan-badan resmi

II. Pengertian Negara Hukum

Penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik

Negara hukum terwujud bila manusia telah dididik menjadi warga negara yang baik / bersusila dan bersikap adil

Negara seharusnya negara hukum dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum / dapat dipertanggung jawabkan pada hukum

Tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi

a. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum

b. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum

c. Pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat

1. Plato :

2. Aristoteles :

3. Hugo Krabbe :

4. HR. Ridwan :

III. UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM

A. Julius Stahl (Abad ke 19) Konsep Negara Hukum Unsur-Unsur :

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia

2. Adanya pembagian kekuasaan

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum

4. Adanya peradilan administrasi

B. AV Dicey : Konsep ‘Rule Of Law: Unsurnya :

1. Supremasi aturan hukum / tak ada kekuasaan sewenang-wenang

Seorang bisa dihukum bila melanggar hukum (supremacy of law)

2. Equality before the law : Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (tak ada diskriminasi)

3. Terjamin hak-hak manusia oleh UUD

C. International Commision Of Jourists Syarat-Syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah rule of law yaitu :

1. Perlindungan konstitusional

2. Badan kehakiman yang bebas / tidak memihak / independent

3. Pemilu yan bebas

4. Kebabasan untuk menyatakan pendapat

5. Kebebasan berorganisasi dan beroposisi

6. Pendidikan kewarganegaraan

D. Muh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih : Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah

adanya :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia

2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan / kekuatan lain dan tidak memihak

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

E. Ridwan H.R ; Penyempurnaan konsepsi negara hukum sebagai berikut :

1. Sistem pemerintah negara didasarkan atas kedaulatan rakyat

2. Pemerintah bertugas berdasar hukum

3. Jaminan hak asasi manusia warga negara

4. Adanya pembagian kekuasaan

5. Adanya pengawasan dari badan peradilan yang independent

6. Masy. berpartisipasi mengawasi pemerintah

7. Adanya sistem perekonomian kemakmuran warga negara

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

A. Cerminan Indonesia Negara hukum x Kekuasaan Absolut

1. UUD 45 pasal 1 ayat 3 ; Negara Indonesia adalah negara hukum

2. BAB X Pasal 27 ayat 1 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum

3. Pasal 28 ayat 5 melindungi hak azasi

4. UU No. 10 / 2004 Pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas

hukum

B. Asas-Asas Pokok Negara Hukum ( Prajudi Atmosudirdjo)

Asas Pokok Negara Hukum

Asas Monopoli Paksa

Asas Legalitas

Asas Persekutuan

Hukum

Asas Persetujuan

Rakyat

Main hakim sendiri

Penggunaan kekuasaan dan paksaan Taat

Penguasa dan rakyat

tunduk hukum Rakyat wajib

tunduk peraturan

SUMBER-SUMBER HAN

C. SUMBER-SUMBER HUKUM (Philippus M. Hadjon)

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Hukum

Internasional

PP

Hukum

Tidak tertulis Yurisprudensi Perda

Kep.Kepda

Perpres

Permen & SK Men

Pancasila

Nb : 1. Pancasila = Sumber hukum dasar nasional (TAP MPOR No. III / MPR / 2000 )

2. UUD 1945 = Hukum dasar tertulis urutan teratas (UU No. 10 / 2009)

3. Keputusan Majelis : a. TAP MPR (Kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam)

b. Keputusan MPR (hanya mengikat kedalam MPR)

LANJUTAN :

4. UNDANG-UNDANG

Presiden Angg. DPR

Usul RUU DPR

Pembahasan Bersama Pres + DPR

Presiden memegang RUU yang disetujui

Persetujuan Bersama

Gagal

Disyahkan Tidak disyahkan dalam waktu 30 hari

Tak boleh disidangkan lagi masa itu

Syah menjadi UU

Wajib diundangkan

5. PERPU ( UUD 1945 Psl 22 setelah amandemen)

a. Dalam kondisi yang memaksa / genting (berkaitan Penyelenggaraan pemerintahan)

b. PP tersebut harus mendapat pesetujuan DPR sidang berikutnya

c. Jika tak disetujui harus dicabut

6. Peraturan Pemerintahan (PP)

Dibuat / dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan UU (Ps. 5 ayat 2 UUD 1945)

7. Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden

( UU No. 10 / 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan )

Berkaitan dengan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan ( UUD 1945 psl. 4 ayat 1) Kepres & Perpres

a) Kepres Bersifat menetapkan (konkrit – individual dan final)

Keputusan tata usaha negara / tak termasuk aturan perundangan)

b) Perpres Keputusan presiden yang materi muatannya bersifat pengaturan (regeling) dan materinya umum termasuk aturan perundangan

8. Peraturan menteri Ketentuan Substantifnya

Keputusan Menteri Khusus bidang tugasnya

9. a) Perda (Peraturan Daerah) melaksanakan otonomi Prop

tugas pembantuan Kab / Kota

10. Yurisprudensi : Himpunan Keputusan Pengadilan Landasan Hukum

11. Hukum tidak tertulis

12.Hukum Internasional : Keseluruhan kaedah dan asas-asas yang mengatur

hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas

negara

Misal : Perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip

hukum umum

TAP MPR No. III / MPR / 2000 ; Sumber Hukum : Tertulis (UUD)

Tidak tertulis

Yaitu ; aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan

13. Keputusan Tata Usaha Negara : Keputusan Pejabat Administrasi

14. Doktrin ; Pendapat para pakar yang sering digunakan sebagai sumber dalam

pengambilan keputusan

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UU NO.10/2004 Psl 7)

Tentang : PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UUD NKRI Tahun 1945

2. Undang-Undang / Perpu

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah

a. Perda Propinsi (dibuat DPRD Prop + Gubernur)

b. Perda Kabupaten/Kota/DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota

c. Peraturan Desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala

Desa

Karena TAP MPR tidak trermasuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Peninjauan materi dan status hukum Tap. MPR No.I/MPR/2003 tentang peninjauan dan status hukum Tap MPRS dan MPR RI Tahun 1960 s/d 2002 dinyatakan sebagian

dicabut, tetap berlaku

Hukum harus : Baik (Demokratis), Adil Tujuan setiap hukum keadilan

Proses Pembuatannya harus didasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis

taat tata urutan peraturan perundang-undangan

HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)

1. Ragam Istilah : HAN,

HTP (Hukum Tata Pemerintahan)

HTUN (Hukum tata Usaha Negara)

2. Pengertian

A. Hukum Tata Negara : Hukum yang mengatur tentang

- Berdirinya suatu lembaga negara

- Tugas dan fungsi lembaga negara

- Hubungan antar lembaga negara

B. HAN : Keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintahan jika menjalankan kekuasaannya

3. Hubungan

HTN (Hukum Tata Negara) HAN

A) Hubungan erat karena sama-sama obyeknya

B) Lembaga negara termasuk ruang lingkup HTN

C) Disebut negara dalam keadaan statis/tak bergerak (hanya mengatur organ negara)

A) Negara

B) Mempunyai tugas mengawasi tugas dan fungsi lembaga Negara

c) Negara dalam keadaan dinamis mengatur administrasi / prosedur saja

A. KEDUDUKAN HAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

NB 1. HAN : Salah satu sub sistem hukum nasional Indonesia

2. HAN : Harus didasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945

Mengatur Seluk beluk A.N Sebagai Organisasi

Mencapai tujuan

Kenegaraan (publik)

Ditetapkan undang-undang

memaksa

3. HAN : Peraturan – peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya

4. Hukum administrasi = hukum pemerintahan

LANJUTAN

5. Pengertian Administrasi Negara (Prof. Prajudi Admosudirjo) a. Sebagai aparatur Negara/pemerintahan/institusi politik (kenegaraan)

b. Sebagai fungsi/ aktivitas kegiatan pemerintah operasional

c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang

d. Tugas / kegiatan, strategi, policy

B. Hakekat dan Cakupan HAN

1. Hakekat : HAN merupakan hukum yang menguji hubungan hukum

istimewa para pejabat / penguasa dapat melakukan tugas

khusus / tertentu

HAN : Mengatur hubungan antara alat pemerintah dengan individu masyarakat, memberikan perlindungan kepada warga negaranya / masy dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintah/negara (membatasi kewenangan aparat)

Mengatur, membatasi dan menguji hubungan hukum antara W.N dengan penguasa (pejabat AN) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan / pembangunan menegakkan ketertiban umum, hukum,

wibawa negara, kekuasaan negara

Bertujuan : menjamin adanya adm negara yang bonafid (tertib, sopan, adil, obyektif, jujur, efisien dan fair / sportif dan berpedoman asas-asas good governance)

C) CAKUPAN HAN (Tugas Tertentu)

1. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat

2. Mengatur : wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku

3. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik

4. Mengatur cara-cara partisipasi WN dalam proses pengaturan dan pengendalan masyarakat

Sesuai dengan Inpres No. 7 / 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tak terjadi tuntutan / gugatan Pejabat tenang meningkatkan kinerjanya

PERBUATAN PEMERINTAH (PERBPEM)

Perbuatan Pemerintah Aktivitas perjabat administrasi negara yang dituangkan dalam bentuk program & kegiatan

Perb. Pem yang bersifat

Hukum privat (Sub Huk Pem) KUH Perdata

perdata

Hukum Publik :

a. Bersegi dua Hub Huk Pem Sub Huk Lainnya Asas

Legalitas

b. Bersegi satu Perb aparat pem. Menurut wewenang

istimewa (penetapan / perbuatan penetapan) untuk mengatasi kekosongan hukum)

PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH

A. Mengapa ? Untuk menghindari benturan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat

B. Apa Tujuan ? Mendukung kelancaran dan ketepatan jalannya pemerintahan dan pembangunan (Inpres No. 15 / 1983 )

C. Sebutkan Jenis Pengawasan :

Pangawasan Legislatif DPR Pusat dan Darah

Melekat Atlas

Fungsional Bapeka, BPKB, Itjen, Bawasda

Masyarakat LSM Media massa dsb

D. Apa sasarannya ? Agar pelaksanaan tugas pemerintahan :

1. Tertib berdasar peraturan Efektif dan efisien

2. Pembangunan sesuai program / aturan sasaran

3. Pengevaluasi hasil pembangunan perencanaan

4. Mencegah pemborosan, kebocoran dan pernyimpangan Apem Sihwa

Adil. Terbuka, Jujur, Bebas KKN Efesiensi

SENGKETA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (TUN)

1. Harus dibuat oleh pejabat yang berwenang

2. Harus diberi bentuk dan sesuai prosedur

3. Tak boleh memuat kekurangan yuridis

4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya

Sengketa dibidang kepegawaian Sengketa TUN, karena PNS diangkat dengan SK dan sebagai WN (Orang) B.H. Perdata >< Pejabat TUN sesuai peraturan perundangan yang berlaku

PEJABAT A.N. Melaksanakan Tugas Pengaturan

TAP

Kept.

Tidak Boleh

Bertentangan dengan sendi

hukum

Melampaui Batas

Wewenangnya

Mis. Dibuat oleh yang tidak berwenang

(salah prosedur)

Merugikan warga negara / masy

UU No. 5 / 1986 (PTUN)

Menyelesaikan sengketa TUN

Pemerintah WN

Dihindari

Syarat Kept. Pem

PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA

UU No. 14 / 1970 diubah UU No. 35 / 1999 Psl. 10

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan dilingkungan :

1. Peradilan Umum

2. Peradilan agama

3. Peradilan militer

4. Peradilan tata usaha negara (PTUN)

PTUN terbentuk pada tahun 1986 (UU No. 5 / 1986) Landasan Pemikiran :

1. NKRI Negara hukum berdasar Pancasila & UUD 1945 Tujuan : aman, tentram, tertib, persamaan kedudukan dalam hukum menjamin : hubungan 3 S antara

aparatur dibidang TUN dengan warga masyarakat

2. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut ( No. 1) mengisi kemerdekaan pembangunan nasional diusahakan membina aparatur dibidang TUN agar :

- Profesional berlandaskan hukum

- Efisien dan efektif

- Bersih dan berwibawa

- Semangat dan sikap pengabdian masy

LANDASAN PEMIKIRAN

TUJUAN DIBENTUKNYA

PTUN

MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA PEM

WN

PERHATIAN / WASPADA BAGI PEJABAT A.N

MENCEGAH GUGATAN DI PTUN

BILA ADA TINDAKAN PEMERINTAH (TAP) KEPT YANG MELANGGAR HAK

WARGA NEGARANYA

PERLINDUNGAN HAK-HAK

PERSEORANGAN / MASY

WN / MASY. DAPAT MENGADUKAN GUGATAN KE PTUN

SENGKETA TUN

USAHA PEMERINTAH MEWUJUDKAN

MEMBENTUK PTUN

UU NO. 28 / 1999

Penyelenggaraan negara yang bersih

dan bebas KKN

Proporsionalitas

Profesionalitas

Akuntabilitas

Menerapkan asas-asas umum

penyelenggaraan negara yang baik

Asas-Asas

Kepastian hukum

Tertib penyelenggara negara

Kepentingan umum

Keterbukaan

Penyelenggaraan Pem

Efisien

Efektif

Wibawa

Perlindungan Hukum

Masy