Click here to load reader
Upload
cikal-nusantara
View
4.567
Download
11
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KASUS BANSOS DI KUTAI KARTA NEGARA DALM KONTEKS HULUM ADMINISTRASI NEGAR
Citation preview
Makalah
Hukum Administrasi Negara
KASUS BANSOS DI KUTAI KARTANEGARA
DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NAMA : IMAM SYAFI”i
KELAS : VI D
NPM :08.11.108.501101.002528
Dosen pembimbing: Zulkifli S.Sos
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2011
UNIVERSITAS KUTAI KATANEGARA
KATA PENGANTAR
Allhamdulilah kami panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT karena atas
petunjuk dan ijin NYA,sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah
mata kuliah”Hukum Administrasi Negara” dengan judul Kasus Bansos diKutai Karta
Negara dalam konteks Hukum Aministrasi Negara” Di dalam makalah ini saya
berusaha memaparkan kasus yang terjadi di pemerintahan kabupaen kutai
kartanegra
Terima kasih kepada Dosen pembimbing “Hukum Administrasi Negara”, serta
Rekan-rekan yang juga membantu di dalam pembuatan makalah ini ,sehingga dapat
di selesaikan dan dapat di jadikan sebagai bahan diskusi bersesama.
Saya menyadari di dalam makalah ini memang masih banyak kekurangan
dalam penyajian nya,karena saya juga dalam masa pembelajaran agar kita bis
bersama untuk mengerti di dalam mata kuliah ini.Kritik dan Saran yang bersifat
membangun sangat di harapkan.
Tenggarong 02 April 2011
Penulis
DATAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang …………………………………………………………………………1
1.2.Rumusan Masalah …………………………………………………………………2
1.3.Tujuan …………………………………………………………………………………3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Landasan Teori …………………………………………………………………………4
2.2. Analis Kasus Bansos di Kabupaten Kutai Kartanegara …………………………5
2.3.Penyebab terjadinya penyimpangan dana Bansos di Kabupaten Kutai kartanegra
BAB III
PENITUP
3.1.Kesimpulan ……………………………………………………………………….10
3.2.Saran ……………………………………………………………………………….11
DAFTAR PUSTAKA
BAB 1
PENDHULUAN
1.1.Latar Belakang
Bantuan Sosial dan Hibah Pemkab Kukar yang dialokasikan tiap tahun anggaran
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara mandiri dan bermartabat. Tapi
dalam kenyataanya, pengalokasian dana bansos dan hibah Kukar selama ini banyak
kurang tepat sasaran. Akibat organisasi, kelompok band semakin menjamur ketika
musim penganggaran dana bansos.
Anggota DPRD Kukar Praptomo menyebut, pengelolaan dana bantuan sosial
dan hibah Pemkab Kukar selama ini sangatlah buruk. Mengingat pengelokasian
dana untuk hibah maupun bansos tidak selektif dan tidak didasarkan kreteris yang
jelas dengan memperhatikan keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan
masyarakat luas."Banyak alokasi bansos maupun hibah yang penerimanya tidak
mempunyai alamat jelas ataupun ada pihak yang menerima bansos ganda. Hal ini
memperlihatkan bahwa pengelolaan dana bansos dan hibah sangatlah buruk,"
beber Praptomo.
Seperti di ketahui, dana bantuan sosial pada APBD 2010 mengalami
peningkatan yang sangat signifikan, dari nilai Rp90 miliar menjadi Rp110 miliar.
Kenaikan tersebut juga ternyata tak mampu menekan angka kemiskinan di Kukar
yang mencapai jumlah 32 ribu jiwa. Sementara dana hibah yang nilai
pengalokasiannya lebih Rp50 juta, pada APBD 2010 ini mencapai angka Rp200
miliar, baik untuk hibah dana yayasan, dana untuk KPUD Kukar, KONI, maupun
hibah untuk pengurus cabang olahraga Kukar.
Disisi lain, alokasi untuk dana pembangunan pertanian dalam arti luas masih
terbilang sangat minim, tak mencapai angka 12 persen. Padahal disektor pertanian
dalam arti luas mampu menyerap sekitar 60 persen tenaga kerja di Kukar."Alokasi
pembangunan disektor pertanian lebih rendah ketimbang anggaran untuk Bansos
Kukar yang tidak jelas keperuntukannya dan manfaatnya," beber Praptomo.
Dari penelurusan yang dilakukan penulis, ternyata usulan permohonan bantuan
sosial melalui tiga pintu pilihan, yang pertama adalah usulan bisa melalui Bagian
Kesmas Setkab Kukar, Bappeda serta melalui DPRD Kukar yang biasa disebut
dengan aspirasi rakyat.
Nilai lolos nya anggaran bansos cukup variasi, namun bisa ditebak jika usulan
anggaran melalui Kesmas atau Bappeda, anggaran yang disetujui lebih rendah
dibanding usulan dari DPRD Kuka
1.2.Rumusan Masalah.
Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, dilaksanakan sebagaimana
tercermin dari tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UndangUndang
Dasar 1945 dan dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Sedangkan dalam pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa: “Fakir miskin dan anakanak
yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Berdasarkan amanat konstitusional UUD
1945 tersebut maka pembangunan di bidang lainnya ditujukan untuk mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara
Hal ini sangat ironis dengan kenyataa yang terjadi di Pemerintah Kabupten
Kutai Kartanegara, yang di kenal dengan APBD terbesar .namun kenyataannya
dengan berapa decade pemerintah Kutai Kartanegara belum mampu mengurangi
jumlah kemiskinan.hanya terjadai malah terungkapap nya kasus penyalahgunaan
dana Bantuan Sosial ( BANSOS ) hal ini semakin bertambahnya jumlah pejabatyang
di tangkap KPK, dan bukan rahasia UMUM bahwa penirima BANSOS kebanyakan
hanyalah fiktif belaka.
Berkaiatan permasalahan diatas penulis mencoba menganalisa kasus bansos
di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di kaitan dengan Hukukm Administrasi
Negara.
1.3.Tujuan
Adapun penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan
dana bantuan social yang berada di kabupaten Kutai Kartanegara.serta makalah ini
merupakan tuntutan tugas dari dosen pembimbing mata kuliah Hukum Administrasi
Negara.
Di karenakan minimnya literature yang ada pada penulis sehingga makaah ini
jauh dari sempurna ,untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat di harapkan
sebagai bahan diskusi bersama.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1.Landasan Teori
1. Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur
administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang
menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. (R. Abdoel Djamali).
2. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur
bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk
memenuhi tugasnya. (Kusumadi Poedjosewojo.)
3. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum
istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas
mereka yang khusus. (E. Utrecht.)
4. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus
diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam
menjalankan tugasnya. (Van Apeldoorn.)
5. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-
hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga
masyarakat
. Hukum Administrasi Negara termasuk dalam hukum Publik (Hukum Negara), yaitu
hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau
hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara).
2.2. Analis Kasus Bansos di Kabupaten Kutai Kartanegara
Sidang kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemkab Kukar
2005 dengan senilai Rp18,5 miliar yang digelar di Pengadilan Negeri (PN)
Tenggarong, Rabu (2/3) kemarin pagi dengan terdakwa mantan Anggota DPRD
Khairudin dan Basran Yunus mantan Asisten IV Setkab Kukar terpaksa harus
ditunda, lantaran saksi ahli yakni A Situmorang dari BPK-RI yang dihadirkan tidak
datang.
Penundaan ini sebenarnya sudah ketiga kalinya, Rabu (2/3) kemarin saksi A
Situmorang tidak hadir lantaran sedang menjadi saksi ahli di Lampung. "Sidang akan
digelar kembali pada tanggal 16 Maret 2011 mendatang dan mudah-mudahan saksi
ahli nantinya bisa datang,” ungkap Jaka Penuntut Umum (JPU) dalam kasus
tersebut, Sofyan Latoriri pada wartawan kemarin.
Diakui oleh Sofyan, bahwa proses persidangan kasus dugaan korupsi Bansos Kukar
yang menyeret Khairudin, Basran Yunus , Boyke, dan Edi Mulawarman terbilan
cukup panjang, mengingat kasus tersebut sebelumnya ditangani KPK, kemudian
prosesnya digelar di Pengadilan Negeri Tenggarong. Selain itu juga banyaknya
saksi juga membuat proses sidang lama.
Seperti diketahui sebelumnya, dalam sidang kasus tersebut telah
menghadirkan saksi yakni para mantan anggota DPRD yang menerima dana aliran
bansos Kukar, yang nilainya mencapai Rp375 juta per anggota dewan. Para
anggota dewan mengaku dengan jujur aliran dana bansos fiktif tersebut.Munculnya
kasus dugaan korupsi dana bansos itu sendiri merupakan pengembangan KPK.
Dimana KPK telah memasukan mantan Wakil Bupati Kukar Samsuri Aspar dan
mantan Ketua Fraksi Golkar Setia Budi.
Khairuddin yang saat ini menjadi staf khusus Bupati didakwa didakwa
melakukan pidana korupsi bersama Setia Budi tahun 2005-2006 melalui penyuluran
dana bansos sebesar Rp 18.5 miliar.
Contoh kasus di atas hanyalah salah satu contoh kasus penyimpangan dana
bantuan social ( BANSOS ) yang terjadi di kabupaten kutai kartanegara dan apabila
kita kaji lebih jauh lagi masih banyak kasus penyimpangan penggunaan bansos
yang tidak tepat sasaran.yang jadi permasalahan kenapa hal ini harus terjadi.?
Pertanyaan tersebut dapat di kaitkan dengan hukum aministrasi Negara maka
sangat bertentangan dengan azaz hukum administrasi Negara.adapun azas hukum
administrasi Negara adalah:
Azas Yuridiksi : bahwa setiap tindakan pejabat administrasi Negara tidak
boleh melanggar hukum ( harus sesuai dengan rasa keadilan dan
kepatutan ) tidak tertulis
Azas Legalitas : bahwa setiap tindakan administrasi Negara harus ada dasar
hukumnya ( ada peraturan dasar yang melandasinya ).apalagi negara
indonesia adalah negara hukum,maka azas legalitas adalah hal yang paling
utama dalam setiap tindakan pemerintah.
Azas Dikresi dari Emessen :yaitu kebebasan dari seorang pejabat untuk
mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang tidak
bertentangan dengan legalitas ,dengan demikian seetiap pejabat administrasi
Negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan bila ada seorang
warga yang mengajukan permohonan. Hal ini sangat ironis dengan keadaan
yang terjadio di pemerintah kabupaten kutai kartanegara. Keyika warga yang
betul- betul membutuhkan bantuan dana malah jarang mendapatkanya,toh
kenyataan yang terjadi adalah ketika warga memerlukan bantuan dana
tersebut di iringi dengan sistim birokrasi yang rumit dan berbelit-belit.beda
hanya dengan yang mengajukan dana BANSOS mempunyai koneksi oknum
yang mempunyai wewenang akan sangat mudah untuk memperoleh dana
bantuan tersebut, mlahan keanyakan para oknum birokrat dengan terang-
terangan mau meloloskan berkas permohonan dengan bagi hasil.maka tak
heran apabila setiap tahun penerima bansos banyak yang hanya fikitif belaka
dan orang-orangnya itu-itu saja.sehingga akan muncul oaring kaya baru
( OKB )di kutai kartanegara dengan menggunakan dana BANSOS.
2.3. Penyebab terjadinya penyimpangan dana Bansos di Kabupaten Kutai
kartanegra
1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah
2. Sanksi yg lemah dan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi
penegak hukum, institusi pemeriksa/pengawas yang tidak bersih/independen
3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan
4. Kehidupan yg konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri)
5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi (TUPOKSI) pekerjaan
6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan
7. Hilangnya rasa malu ber KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
8. Wewenang yg besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja
9. Kesempatan yang terbuka
10.Lemahnya pengawasan eksternal
11.Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga legislatif, terutama di
daerah
12.Aturan tidak jelas;
13.Budaya memberi upeti/tips
14.Pengaruh lingkungan social
15. Penghasilan yang rendah dibandingkan dgn kebutuhan hidup yg layak
16.Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat, dan sungkan utk
saling mengingatkan
17.Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat
18.Lemahnya penghayatan Pancasila dan pengalaman agama.
akibat yang ditimbulkan:
1. Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan)
2. Menurunkan/menghilangkan kepercayaan, citra dan martabat
3. Ekonomi biaya tinggi, investasi rendah, laporan kerja/usaha rendah
4. Hasil pembangunan tidak dinikmati sebagian besar masyarakat, sebaliknya
lebih banyak utk penguasa yg akhirnya akan menimbulkan kesenjangan
social
5. Kualitas prestasi kerja/kinerja aparat rendah
6. Output tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu/tepat guna/tepat
standar
7. Peraturan/prosedur tidak dapat ditegakkan
8. Kekuasaan dan kewenangan berkuasa melalui UANG.
upaya memberantas penyalahgunaa bansos
1. Penegakan hukum yg tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada
pelaku korupsi (hukuman mati)
2. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku
korupsi
3. Menata kembali organisasi, memperjelas, transparansi, mempertegas visi,
misi, tugas dan fungsi yg diemban oleh setiap instansi
4. Menyempurnakan sistem ketatalaksanaan meliputi:m perumusan kebijakan
(agar tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan), perencanaan penganggaran,
pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban kinerja serta
KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
5. Memperbaiki manajemen kepegawaian (penerimaan, penempatan,
pengembangan, kesejahteraan, jaminan hari tua)
6. Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan KKN
7. Meningkatkan evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
8. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem Pengendalian Manajemen,
Pengawasan fungsional/berjenjang dan memperberdayakan pengawasan
masyarakat
9. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima.
hambatan pemberantasan kasus bansos
1. Lemahnya koordinasi
2. Kepemimpinan yg kurang komitmen, konsisten dan tegas
3. Kurang dukungan teknologi informasi.
4. Kurang pedulinya masyarakat kutai kartanegara terhadap kebjakan
pemerintah kabupaten kutai kartanegra
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur
antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan
terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja
melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia,
namun juga dapat melanggar perinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas
umum pemerintahan yang layak. Dari optik hukum administrasi, kiranya di era
reformasi inilah seharusnya mulai ditumbuhkan dan dikembangkan pemikiran-
pemikiran tentang perlunya merekonseptualisasikan dan mereposisi, serta
merefungsionalisasi kedudukan hukum administrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang
layak, baik di pusat maupun daerah sehingga secara perlahan dan pasti diharapkan
akan mengubah tatanan, instrumentasi, dan orientasi kehidupan penyelenggaraan
pemerintah.
Penyaluran dan penggunaan Bantuan Sosial (Bansos) yang hibah di
Kabupaten Kutai Karta Negara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), tampaknya perlu
pembenahan serius. Terbukti dengan banyaknya keluhan dari penerima bansos
tersebut. Bansos kukar penuh dengan birokrasi dan terkesan dalam pencairan
danyanya sengaja dibuat berbeli–belit. Sebagian masyarakat penerima bansos
mengeluh,” ujarnya
Bukan hanya itu, tak sedikit penerima bansos merasa kesal dan mengerutu.
Pasalnya, pengurusan bansos Kukar juga terindikasi tak beres. Mulai tahap awal
pengurusan bansos hingga tahap akhir, selalu harus menggunakan uang pelicin
alias pungli.“Hal ini tak jarang membuat penerima bansos seperti rakyat kecil
menggerutu, karena ulah dan tingkah sebagian oknum yang tak bertanggung jawab
3.2. Saran
Gembar-gebor bantuan sosial (bansos) akan dihentikan di 2011 tak terbukti.
Sebab di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kukar
2011, belanja bansos muncul lagi. Nilainya lumayan besar, mencapai Rp 44,7 miliar.
Dibanding bansos 2010, jumlah ini menurun Rp 63 miliar ( kaltim post.co.id )
Semoga kedepan para birokrat di pemerintahan kabupaten kutai Negara lebih
mengedepankan azas hukum administrasi Negara.serta masyarakat lebih berperan
aktif dalam mengawasi jalannya pemerintah beserta penggunaan aset daerah.guna
terwujudnya pemerataan pembangunan untuk masyarakat kutai karta
Negara.sehingga GERBANG RAJA bukan hanya slogan semata.
DAFTAR PUSTAKA
Bachsan Mustafa Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia Citra Aditya
Kaltim [email protected]
Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Rajawali Pers
Jawapos group online.
Kaltim post .onlone.