UU-ITE dalam mendukung Pelayanan

Publik dan Administrasi Pemerintahan +

Sertifikasi Elektronik

DR. Edmon Makarim S.Kom, S.H., LL.M

Dosen Inti Penelitian Bidang Hukum Telematika FHUI

Th Judul Kegiatan Keluaran

1999 Legal framework for e-commerce

1999

RUU-IETE => UU 11/2008 + PP

82/2012

2003 Kerangka Hukum Indonesian

Cyberlaw

Modul Perkuliahan + Buku Ajar:

Kompilasi Kajian Hukum

Telematika

2009 Electronic System Provider Liability

for Implementing the IT

Governance

Buku Ajar: Tanggung Jawab PSE

2010

2011

Hak Konstitusional dan Telematika Artikel Jurnal Nasional dan

Internasional serta Buku Ajar

2010

2011

Notaris dan Transaksi Elektronik

(cybernotary)

Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal

Internasional serta Buku Ajar

2011

2012

Privacy & Data Protection, Revisi Buku Ajar + RUU

Intersepsi

Masukan Rancangan Peraturan

Menteri Kominfo ttg Privacy dan

Informasi Komersial (spamming)

2014 Information Security & Resilience RUU Sandi + Rancangan Perpres

Cybersecurity

2014 National e-Authentication

Framework for ID: National e-

Identity Management

Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal

Internasional serta revisi Buku

Ajar

2014 Trust Services by Community:

Community Certification Authority

Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal

Internasional serta revisi Buku

Ajar

2015 • National e-Authentication for

Public Document in Government

Administration & Public Services

• CEG’s for Crypto Awareness

Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal

Internasional serta revisi Buku

Ajar

Perkenalan: Sekilas LKHT &

Roadmap Risetnya

Pemerintah dlm Negara Hukum Modern

STATE:PRIVATE:

CIVIL SOCIETY:NGO’s

Good & Clean

Governance

Good Corporate

Governance

Public-Private

Partnership

SRO’sCSRLayanan

Publik

•Bentuk Negara dan

Peran Kepemerintahan

telah berubah:

dari pendekatan yg

sgt struktural menjadi

fungsional, dimana tidak

lagi pemerintah yang

menyelenggarakan

kemakmuran melainkan

komponen bangsa itu

sendiri

(lihat badan publik dan

pelayanan publik)

reinventing

government => efficiency,

availability + authenticity

Kerajaan Republik:

Night Watcherstate

Republik:

Welfare state

Republik:

National Wealth Creation

Hak dan Kewajiban Konstitusional

Constitution

UUD-NRI 1945

(Amend 1-4)

Intenational Instruments of Human Rights:• Freedom of Expression• Access to knowledge• Access to technology • Access to administration• Privacy, Dignity & Reputation• Right Against Self-Incrimination• Due Process of Law

Ethics:• Privacy,

• Accuracy,

• Property,

• Accessibility/Availability

• Responsibility

• Accountability

• Due Process

• Liability

Individual Rights + Public Interest

• Freedom of Expression

• Privacy (Anonymity, Reputation)

• Property

• Access to Public Information

• Rights Against Self Incrimination

Government Obligation:

Public Trust Obligation

• Public infrastructure

• People/citizen Administration

• E-voting

• Security

• etc

Other

Countries

Constitution

Legislation Products and CasesApakah kewajiban konstitusional

Pemerintah ?

Const’l. Liabilities

• Ps.27 (1), 28 i-j, 30, 31

Memajukan kesejahteraan

Umum dan Mencerdaskan

Kehidupan bangsa

Catt. Ringkas

Dinamika Hukum Telematika

Reformasi

TKTI (Tim Koordinasi

Telematika Indonesia

Detiknas

Kepres

20/2006 sd

1/2014.

National IT

Framework

2001

Sisfonas

Inpres 3/2003

E-gov

Inpres 6/2001

Kebijakan

Telematika

Nasional

(+ ) Kerangka TIK Nusantara (KARTIKA),

(+) Piagam Evaluasi TIK (EVATIK),

(+) Pedoman TIK Nasional,

(+) Pedoman Certification Authority

(+) RPP/Perpres e-gov, dst

Notes:

Masing-masing Flagship Program tsb

memiliki pola owner-member atau siapa

yang akan bertanggung jawab selaku

leader dalam mengelola pengembangan

TIK tersebut.

(i) e-Pendidikan, (ii) e-Procurement, (iii) National Single Window (INSW), (iv) e-Anggaran, (v) Nomor Identitas Nasional, (vi) Palapa Ring, dan (vii) Legalisasi Software.

DETIKNAS bertugas:

a. merumuskan kebijakan umum dan arahan

strategis pembangunan nasional, melalui

pengembangan TIK termasuk infrastruktur,

aplikasi, dan konten;

b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan

dalam menetapkan langkah-langkah

penyelesaian permasalahan strategis yang

timbul dalam rangka pengembangan TIK

c. melakukan koordinasi nasional dengan instansi

Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia

Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat

pada umumnya dalam rangka pengembangan

TIK serta memberdayakan masyarakat; dan

d. memberikan persetujuan atas pelaksanaan

program pengembangan TIK yang bersifat lintas

kementerian agar efektif dan efisien.

UU ITE

UU KIP

UU Pelayanan

Publik

UU Arsip

UU Adm Pemt

RUU Sandi

RUU Data

Pribadi

RPP DES, dll

UU 2/2002 Kepolisian

UU 3/2002 Pertahanan

UU 34/2004 TNI

UU 17/2011 Intelijen

RUU Rahasia Negara

RUU KamNas

RUU Komponen …?

Konsekwensi ASEAN ICT Master Plan & Community

2015, selain interoperabilitas antara e-ID management +

CA Asean members + authenticity of the public document

URGENSI

Pasal 4 UU ITE

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelengara Teknologi Informasi.

PP 82/2012-PSTE

Standar Minimum Penyelenggaraan, khusus utk pelayanan publik perlu izin terlebih dahulu Sertifikasi Kelaikan=> menjamin pelaksanaan IT Governance

mencakup Komponen2 IS => H/W, S/W, procedure, B/W dan Content

Mencakup Fungsi-fungsi => I,P, O, S, C

BCP, DRC, Back-up data,

Personal Data Protection

dsb.

SE utk non-pelayanan publik => Pendaftaran + Sertifikasi Keandalan(optional/fakultatif).

Pendataan/

Pendaftaran

PublicSertifikasi

Kelaikan

Sertifikasi

Keandalan

Yes

No Koordinasi

Dengan sektor

ybs

Harmonisasi kepentingan

antara

Pelaku Usaha dengan

Konsumen

Privacy Mark

Sertifikat Elektronik dan

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Sertifikat Elektronik Penyelenggara Sertifikasi ElektronikSertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat

elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan

identitas yang menunjukkan status subjek hukum para

pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh

penyelenggara sertifikasi elektronik

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum

yang berfungsi. sebagai pihak yang layak dipercaya, yang

memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik

Disebutkan dalam Pasal 12 UU ITE Diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 UU ITE

Diatur dalam Pasal 59 PP 82/2012 Diatur dalam Pasal 60 s/d Pasal 63 PP 82/2012

Pasal 60 PP 82/2012

Penyelenggara sertifikasi elektronik berwenang melakukan:

a. pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang SertifikatElektronik;

b. penerbitan Sertifikat Elektronik;

c. perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik;

d. pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik;

PP 82/2012 + Draft Permen ?Pasal 61

(1) Penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di

Indonesia wajib memperoleh pengakuan dari Menteri.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas tingkatan:

a. terdaftar;

b. tersertifikasi; atau

c. berinduk.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara

sertifikasi elektronik yang memperoleh

pengakuan status berinduk” adalah

penyelenggara sertifikasi elektronik yang

menerbitkan Sertifikat Elektronik dengan

menggunakan Tanda Tangan Elektronik

Root Certification Authority yang

dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 62

(1) Pengakuan dengan status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dapat diberikan oleh

Menteri setelah penyelenggara sertifikasi elektronik memenuhi persyaratan proses pendaftaran yang ditetapkan

dalam Peraturan Menteri.

(2) Pengakuan dengan status tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b diberikan oleh

Menteri setelah penyelenggara sertifikasi elektronik memperoleh status terdaftar dan mendapatkan sertifikat

sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik tersertifikasi dari lembaga sertifikasi penyelenggara sertifikasi

elektronik yang terakreditasi.

(3) Pengakuan dengan status berinduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c diberikan oleh

Menteri setelah penyelenggara sertifikasi elektronik memperoleh status tersertifikasi dan mendapatkan sertifikat

sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengakuan penyelenggara sertifikasi elektronik diatur

dalam Peraturan Menteri.

Pelayanan Publik

(UU 25/2009)

UU 30/2014

Administrasi Pemerintahan

Pasal 24

Dokumen, akta, dan

sejenisnya yang berupa

produk elektronik atau

nonelektronik dalam

penyelenggaraan

pelayanan publik

dinyatakan sah sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan..

Penjelasan:

Cukup Jelas

Pasal 1

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan

keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi

Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan,

pemberdayaan, dan pelindungan.

11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau

disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.

12. Legalisasi adalah pernyataan Badan atau Pejabat Pemerintahan tentang

keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan

yang dinyatakan sesuai dengan aslinya;

13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang

dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan

oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang

berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.

14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki

kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain

dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas

dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau

dilakukannya.

15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang

terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan• Pasal 1 angka (11) => Keputusan Berbentuk Elektronis adalah

Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau

memanfaatkan media elektronik.

• BAB VII PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Keempat Keputusan Berbentuk Elektronis (Pasal 38)

(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan

Berbentuk Elektronis.

(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila

Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.

(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan

Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan

tersebut oleh pihak yang bersangkutan.

(4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang

berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronis.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis

dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan

dalam bentuk tertulis.

(6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib

dibuat dalam bentuk tertulis.

Catatan: Bagaimana keautentikan dokumen dari keputusan administrasi

Negara secara elektronik

Pasal 38

Ayat (1) Prosedur penggunaan

Keputusan Berbentuk Elektronis

berpedoman pada ketentuan

peraturan perundangundangan yang

mengatur tentang informasi dan

transaksi elektronik.

Ayat (2) Untuk proses pengamanan

pengiriman Keputusan, dokumen asli

akan dikirimkan apabila dibutuhkan

penegasan mengenai penanggung

jawab dari Pejabat Pemerintahan

yang menyimpan dokumen asli. Jika

terdapat permasalahan teknis dalam

pengiriman dan penerimaan dokumen

secara elektronis baik dari pihak

Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan atau Warga

Masyarakat, maka kedua belah pihak

saling memberitahukan secepatnya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

LegalisasiBab IV bagian ke VI- Legalisasi Dokumen:

Pasal 73

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan

Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi

dokumen Keputusan yang ditetapkan.

(2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan

oleh notaris.

(3) Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan

terhadap keaslian isinya.

(4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:

a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan

salinan/fotokopinya; dan

b. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap

stempel institusi atau secara notarial.

(5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan

atau Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya.

Pasal 74

(1) Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia.

(2) Keputusan yang akan dilegalisasi yang menggunakan bahasa

asing atau bahasa daerah terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia.

(3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi.

Pasal 73

Ayat (1) Yang dimaksud dengan

“salinan/fotokopi” adalah termasuk juga

copy collationee.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dokumen”

adalah setiap informasi yang

terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau

bentuk elektronik yang dikuasai oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

berkaitan dengan aktivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan/atau

pelayanan publik.

Kewenangan notaris untuk mengesahkan

dokumen dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “terdapat

keraguan” adalah karena robek,

penghapusan kata, angka dan tanda,

perubahan, kata-kata yang tidak jelas

terbaca, penambahan atau hilangnya

lembar halaman yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari dokumen.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 74 Cukup jelas.

Apakah Legalisasi dapat

menjelaskan keotentikan suatu

dokumen ..??? dan

Apakah legalisasi dapat

melepaskan syarat kejelasan

identitas subyek hukum ..???

Perlukah Kerangka Hukum Nasional ttg Keotentikan ?

Apa yg menjadi hakekat dari otentik ?

Adanya validitas content + kepastian adanya pihak yg bertgg-jwb ?

Bgmana tracking rantai keotentikannya ?

Bagaimana Sistem Nasional menjamin ke-Otentikan secara elektronik, mencakup:

Repository public documents ?

Informasi Elektronik ataui Dokumen Elektronik resmi/otentik lintas negara => e-Apostille => cyber-notary

Identitas Penduduk (Warga-negara) + e-Certificate

Ke-otentikan situs pemerintah softcopy = cetak

Kejelasan SDM yg memenuhi kwalifikasi dan Kepastian prosedur pemeriksaan dan perlindungan informasi

Setelah otentik identitas Subyek Hukum terjamin dan kecakapan bersikap tindak menjadi terpenuhi, baru dapat dikatakan transaksi elektronik bisa dilegalisasi jika syarat obyektif kontrak terpenuhi.

Classification

Identification

Authentication

Encryption

Capture

Informasi Publik

(UU 14/2008)

Dokumen Publik

(Hague Agreement 1961)

Pasal 1 angka (2) UU-KIP:

Informasi Publik adalah informasi

yang dihasilkan, disimpan,

dikelola, dikirim, dan/atau diterima

oleh suatu badan publik yang

berkaitan dengan penyelenggara

dan penyelenggaraan negara

dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik

lainnya yang sesuai dengan

Undang¬Undang ini serta

informasi lain yang berkaitan

dengan kepentingan publik.

Article 1

The present Convention shall apply to public documents which

have been executed in the territory of one Contracting State and

which have to be produced in the territory of another Contracting

State. For the purposes of the present Convention, the following

are deemed to be public documents:

a) documents emanating from an authority or an official

connected with the courts or tribunals of the State, including

those emanating from a public prosecutor, a clerk of a court or a

process-server (“huissier de justice”);

b) administrative documents;

c) notarial acts;

d) official certificates which are placed on documents signed by

persons in their private capacity, such as official certificates

recording the registration of a document or the fact that it was in

existence on a certain date and official and notarial

authentications of signatures.

However, the present Convention shall not apply:

a) to documents executed by diplomatic or consular agents;

b) to administrative documents dealing directly with commercial

or customs operations.

UU 2/2014 revisi 30/2004JN

1 (1): Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik

dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam

UndangUndang ini atau berdasarkan

undang-undang lainnya.

1 (7). Akta Notaris yang selanjutnya disebut

Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh

atau di hadapan Notaris menurut bentuk

dan tata cara yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini.

1(13). Protokol Notaris adalah kumpulan

dokumen yang merupakan arsip negara

yang harus disimpan dan dipelihara oleh

Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

UU 11/2008 + PP 82/2012

Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta

autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,

menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan

Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang

lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

khusus;

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

Akta;

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g.

membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam

peraturan perundangundangan.

Ps. 69 => notaris dapat menunjang LSK

Penj Ps 59 (5) => Menunjang (RA) dari

Penyelenggara Sertf. Elektronik

Ecops website

EU New regulation 910/2014E-Signatures

Belajar dari STORK: Secured Identity Cross Border Link

National e-ID Management ?

Models Regulations of PKI

Cross Recognition

• Self-Regulation

=>communities PKI

• “Mesh” PKI =>

Peer-to-peer

• “bridge” CSP.

NOTARIS

Physically

appearance: verifkasi e-ID dengan

persetujuan ybs

Notaris:• verifikasi ID

• Pembacaan

• Penandatanganan (Signing)

• Stempel (time stamping & seal)

• Pencatatan (registering on notary log record)

• Pelaporan (reporting & sending authentic e-

copy)

Public Repository

Document

SIAK

Instansi Terkait Hukum:• Database Badan Hukum

• Database Daftar Perusahaan

• Database NPWP

• Database Kepailitan

Kesimpulan• Selayaknya kita mengikuti EU Regulation 910/2014 dan juga menerapkan

e-apostile

• Selayaknya Digital ID setiap orang harus harmonis antara Database

Kependudukan dengan Database Badan Hukum dan Data Base Aparatur

Sipil Negara

o Meskipun Indonesia menganut single credential Dapatkah kita

menafikan e-ID private yang telah ada ?

o Tidakkah kita perlu Public Repository Document ?

o Tidakkah memerlukan peranan Kemkominfo + Lemsaneg untuk

menjamin perlindungan dan akuntabilitas sistem elektronik berikut

Dokumennya ?

o Bagaimana pengaruh Tata Naskah Dinas Elektronik dan Arsip

• KumHAM dan Kemlu serta instansi lain terkait harus bersinergi secara

elektronik.

Terima Kasih