MODUL 1

KONSEP KEUANGAN PUBLIK

Kegiatan Belajar 1: Tugas-tugas Negara/Peran Pemerintah

Rangkuman

Ada 3 sistem perekonomian, yaitu: (a) sistem perekonomian kapitalis atau liberalis murni, (b) sistem perekonomian sosialis dan (c) sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian kapitalis atau liberalis murni sering mengakibatkan adanya benturan kepentingan antar individu yang akhirnya melahirkan kegagalan pasar (market Failure). Sedangkan pada sistem perekonomian sosialis, negara atau pemerintah menjalankan peran yang dominan dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan pada sistem perekonomian campuran, kegiatan ekonomi diatur secara seimbang dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sampai dengan batas-batas tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah atas dasar kehendak masyarakat luas.

Peran pemerintah dalam perekonomian modem dibedakan menjadi 3, yaitu: (a) peran alokasi, berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat melalui kebijakan yang bersifat mengatur (regulatory policies), (b) peran distribusi, berkaitan dengan upaya agar pendapatan maupun kekayaan terdistribusi secara merata, dan (c) peran stabilisasi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai gejolak yang terjadi dalam perekonomian melalui berbagai kebijakan pemerintah (fiskal, moneter, ekonomi lainnya).

Kegiatan Belajar 2: Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Publik

Rangkuman

Kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan berbeda dengan kegiatan sektor swasta. Kegiatan pemerintah atau sektor publik lebih banyak ditentukan atau diputuskan melalui keputusan-keputusan politis yang didasarkan pada preferensi pemilih. Sedangkan kegiatan sektor swasta lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang lebih mempertimbangkan kepentingan individu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keterkaitan sektor publik dengan sektor privat dapat digambarkan melalui siklus aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian. Aliran yang terjadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni aliran pendapatan dan pengeluaran (income and expenditure flows) serta aliran faktor-faktor produksi dan produksi (factor and product flows).

Keuangan negara sebagai suatu bidang ilmu mempelajari fakta-fakta, prinsip-prinsip, maupun teknik-teknik yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh dan membelanjakan dananya, maupun pengaruh dari apa yang dilakukan pemerintah tersebut terhadap perekonomian.

Ruang lingkup keuangan publik adalah (Arsjad. Et.al, 1992:6): Pengeluaran negara (public expenditure); sumber-sumber penerimaan negara di mana pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terpenting (government revenue and taxes); pinjaman negara dan pelunasannya (government borrowing and indebtedness); administrasi fiskal atau teknik fiskal (fiscal administration or technique) yang membahas hukum dan tata usaha keuangan negara; perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (intergovernment fiscal relationship); kebijakan fiskal fiscal policy) yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara terhadap pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga, serta efisiensi alokasi sumber daya.

Kegiatan Belajar 3: Keuangan Publik di Negara Berkembang

Rangkuman

Persoalan utama keuangan publik di negara berkembang tersebut adalah bagaimana merancang kebijaksanaan atau politik fiskal dan moneter yang efektif untuk mendorong pembentukan modal, peningkatan investasi, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, pengendalian inflasi, serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu pemerintah negara berkembang perlu melaksanakan kebijaksanaan atau politik fiskal yang efektif. Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan mengenai anggaran atau penerimaan dan pengeluaran negara.

MODUL 2

PENERIMAAN PUBLIK (PUBLIC REVENUE)

Kegiatan Belajar 1: Pengertian dan Sumber-sumber Penerimaan Publik

Rangkuman

Seperti kita ketahui dewasa ini bahwa kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat, dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin

luasnya kegiatan pemerintah. Agar supaya biaya bagi pengeluaran pemerintah dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan adanya penerimaan. Penerimaan dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ada beberapa sumber penerimaan publik khususnya di negara kita antara lain adalah sebagai berikut:

Pemungutan pajak.

Pemungutan retribusi.

Bagian keuntungan dari badan usaha milik pemerintah dan daerah.

Denda dan sita.

Pencetakan uang.

Pinjaman.

Hibah, sumbangan, dan hadiah.

Penyelenggaraan undian.

Dari sekian banyak sumber penerimaan tersebut, pemerintah dapat menyusun dari mana saja sumber penerimaan yang mungkin pemerintah mendapat dana untuk membiayai pengeluaran.

Kegiatan Belajar 2: Gambaran Penerimaan Publik di Indonesia

Rangkuman

Pada kondisi dewasa ini, pemerintah Indonesia mulai konsentrasi pada penerimaan dalam negeri yang bersumber pada

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan pajak dalam Negeri

Penerimaan pajak dalam negeri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).

Penerimaan perdagangan internasional

Penerimaan pajak internasional terdiri dari Bea masuk, dan pungutan ekspor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan sumber daya alam seperti dari sektor minyak dan gas, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan;

Penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN seperti perbankan, jasa alat, konstruksi, usaha pertambangan, industri strategis, energi, dam komunikasi;

Penerimaan negara bukan pajak lainnya;

Hibah.

Dari data di atas maka pemerintah dapat menyusun rencana Penerimaan Negara dan Kebijakan yang ditempuh pada tahun berikutnya.

MODUL 3

PAJAK SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN PUBLIK

Kegiatan Belajar 1: Pengertian, Prinsip dan Sistem Perpajakan

Rangkuman

Pajak merupakan harapan terbesar bagi penerimaan negara kita dewasa ini tercatat lebih 70% penerimaan dalam APBN berasal dari berbagai jenis pajak. Pungutan pajak dapat kita jumpai hampir di setiap negara di dunia. Ada beberapa istilah tersendiri atas pungutan yang di Indonesia dikenal dengan pajak, yaitu belasting, tax, tariff, steuer, abgabe, gebuhr dan sebagainya, yang pasti melalui pajak, negara mengharapkan adanya penerimaan.

Pengertian pajak banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, keuangan publik maupun ahli hukum misalnya Rohmat Soemitro, M.J.H.Smeets, Andriani, C.F. Bastable, Edwin Robert Anderson Seligman dan sebagainya. Dari pendapat mereka dapat ditarik kesimpulan pengertian tentang pajak yaitu sebagai pengalihan sumber-sumber daya yang wajib dilakukan oleh masyarakat kepada sektor publik berdasarkan undang-undang atau peraturan sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi atau balas jasa yang langsung.

Yang perlu kita semua ketahui bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilaksanakan tanpa didasari oleh suatu aturan main yang jelas yang dinamakan dengan prinsip-

prinsip pemungutan pajak. Prinsip-prinsip pemungutan pajak yang terkenal dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal dengan nama the four maxims atau the four canons. Dengan adanya prinsip-prinsip pemungutan pajak yang merupakan justifikasi atau pembenaran bagi dilakukannya pemungutan, maka negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari warganya.

Kegiatan Belajar 2: Penggolongan Pajak

Rangkuman

Pajak apabila dilakukan tinjauan dari sudut siapakah yang berwenang memungut pajak, saat timbulnya pajak dan pembebanan serta administrasi perpajakan, maka dari seluruh jenis pajak yang berlaku khususnya di Indonesia dibagi sebagai berikut.

Pajak Negara dan Pajak Daerah.

Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

Kegiatan Belajar 3: Jenis-jenis Pajak

Rangkuman

Di negara kita dikenal beberapa macam pajak yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pada penerimaan negara Dari beberapa pajak tersebut antara lain adalah

Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Bea Meterai.

Pajak-pajak seperti tersebut di atas merupakan pajak negara/pusat dan pajak pusat yang didaerahkan misalnya Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak pusat yang pelaksanaan pemungutannya diserahkan pada daerah.

MODUL 4

BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH

Kegiatan Belajar 1: Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis BUMN/BUMD

Rangkuman

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering disebut sebagai Perusahaan Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), juga sering disebut sebagai Perusahaan Daerah. BUMN/BUMD merupakan usaha negara/daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara/daerah. Pendirian BUMN di Indonesia, merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945. BUMN/BUMD memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Di samping itu, BUMN/BUMD juga diharapkan sebagai fungsi budgeter, yakni diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap keuangan negara/daerah. Akibat dari multi fungsi tersebut, sering membuat manajemen BUMN/BUMD tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Tujuan didirikannya BUMN/BUMD, menurut Davas (1990) antara lain:

Untuk melaksanakan ideologi tertentu, di mana seluruh sarana atau alat produksi dianggap sebagai milik masyarakat.

Untuk melindungi masyarakat selaku konsumen terhadap adanya monopoli alamiah.

Untuk mengambil alih perusahaan asing.

Untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta, karena memerlukan modal yang relatif besar.

Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mendorong laju pembangunan.

Untuk menambah penerimaan bagi negara/daerah.

Jenis-jenis BUMN/BUMD digolongkan menjadi tiga, yaitu:

Perusahaan Jawatan (Perjan).

Perusahaan Umum (Perum).

Perusahaan Perseroan (Persero).

Bidang usaha BUMN/BUMD selama ini meliputi berbagai sektor usaha, seperti pertambangan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan jasa.

Apapun bidang usaha yang dikelola oleh BUMN/BUMD, yang penting adalah usaha tersebut harus dikelola secara baik dengan prinsip good corporate governance (tata kelola yang baik), sehingga dapat mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa pertimbangkan yang harus diperhatikan dalam memilih jenis usaha yang sesuai untuk dikelola oleh perusahaan negara/daerah, yaitu:

Harus ada pemisahan antara kegiatan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah.

Produk (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh BUMN/BUMD harus produk yang dapat dijual untuk kebutuhan masyarakat luas.

Adanya kemungkinan untuk menutup biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/jasa tersebut. Dengan kata lain usaha-usaha tersebut harus dapat membiayai sendiri (self financing )

Kegiatan Belajar 2: Kinerja BUMN/BUMD

Rangkuman

Kinerja suatu perusahaan, biasanya hanya diukur dari segi finansial. Seperti halnya BUMN di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Departemen Keuangan (Depkeu), kinerjanya diukur dengan menggunakan kriteria Rentabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas (RLS). Rentabilitas untuk mengukur seberapa besar kemampuan BUMN untuk menghasilkan keuntungan, likuiditas mengukur kemampuan BUMN membayar kewajiban-kewajiban finansial (hutang) jangka pendek (tidak lebih dari satu tahun), dan solvabilias untuk mengukur kemampuan BUMN membayar seluruh kewajiban-kewajiban finansial (utang jangka pendek dan jangka panjang) pada saat BUMN tersebut dilikuidasi. Data dasar yang digunakan dalam pengukuran kinerja BUMN dengan kriteria RLS tersebut, adalah neraca BUMN. Dari neraca BUMN, dapat dilihat jumlah aktiva, jumlah pasiva dan modal sendiri. Analisis kinerja keuangan seperti di atas pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja di masa lalu, dengan menggunakan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di masa lampau, dapat digunakan untuk memprediksi kinerja

perusahaan di masa mendatang, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk keputusan investasi.

Ukuran kinerja BUMN/BUMD yang dilakukan berdasarkan kriteria RLS tersebut, sudah lama menjadi pedoman untuk menyatakan apakah BUMN/BUMD itu sangat sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

Berkaitan dengan jalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, pengukuran kinerja BUMN/BUMD yang hanya berdasarkan pada segi keuangan, masih dirasakan kurang lengkap. Perkembangan terakhir Menteri Keuangan mencantumkan ukuran nonkeuangan seperti segi operasional dan administrasi, namun ukuran nonfinansial tersebut belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kinerja BUMN/BUMD. Untuk melihat kinerja BUMN/BUMD secara menyeluruh, seharusnya juga melihat aspek eksternal yang dominan, seperti tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, employee retention, low cost, dan cost leadership. Jika aspek-aspek tersebut diabaikan dalam mengukur kinerja BUMN/BUMD, maka perusahaan tersebut tidak mampu mempertahankan keunggulannya dalam persaingan global.

Balance Scorecard (BS) merupakan suatu alternatif sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan, termasuk BUMN/BUMD. Pengukuran kinerja dengan menggunakan BS, bukan hanya pengukuran finansial dan nonfinansial saja, melainkan hasil dari suatu proses atas bawah (top-down) yang berdasarkan pada penjabaran visi dan misi suatu perusahaan. Pengukuran ini meliputi empat aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek finansial (Return on Capital Employed), aspek costumer (costumer loyalty dan on time delivery), aspek internal proses (process quality dan process cycle time), dan aspek learning and growth (employee skill).

Kegiatan Belajar 3: Restrukturisasi dan Privatisasi Perusahaan Negara/Daerah

Rangkuman

Rendahnya kinerja BUMN/BUMD merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Keberadaan BUMN/BUMD yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara/daerah, justru sering menjadi beban keuangan negara/daerah. Hal seperi inilah yang mendorong pemerintah, sebagai pemegang otoritas melakukan upaya untuk membenahi kebijakan-kebijakan untuk mengatur keberadaan BUMN/BUMD. Kebijakan tersebut meliputi revitalisasi, restrukrisasi, profitisasi dan privatisasi perusahaan negara/daerah.

Revitalisasi perusahaan negara merupakan upaya pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kinerja BUMN. Berkaitan dengan hal tersebut, pada pembukaan Summit BUMN tahun 2005, Presiden RI memberikan pengarahan sebagai berikut.

Agar Kementrian BUMN beserta jajarannya menjalankan secara konsisten visi Kabinet Bersatu tentang kebijakan BUMN di dalam mewujudkan revitalisasi sektor-sektor ekonomi.

BUMN memiliki potensi dan peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BUMN harus mampu meningkatkan daya saingnya.

BUMN diharapkan ikut terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Mekanisme pemilihan jajaran pimpinan BUMN.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI tersebut, Kementrian BUMN menyusun Master Plan Revitalisasi BUMN tahun 2005 - 2009. Secara filosofi, setidaknya terdapat tiga hal yang mendasari master plan revitalisasi BUMN, yaitu:

Melakukan revitalisasi sektor ekonomi yang sementara kapasitas terpasang masih sangat besar.

Meneruskan master plan tahun 1999, dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika yang berkembang.

Merevitalisasi BUMN yang kapasitasnya telah tersedia, namun kinerjanya belum optimal.

Restrukrisasi adalah salah satu kebijakan reformasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan efisiensi perusahaan negara, yang dapat meningkatkan kemampuan bersaing secara global. Kemampuan ini akan meningkatkan laba dan nilai perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi terhadap anggaran negara. Sasaran yang akan dicapai melalui program restrukrisasi BUMN ini ada dua sasaran, yaitu:

Sasaran nasional, terdiri dari:

Menjamin terjadinya perbaikan yang berkesinambungan dalam pertumbuhan, efisiensi, dan keuntungan BUMN.

Memperbaiki keuangan negara.

Sasaran Keuangan, terdiri dari:

sasaran keuangan bagi perseroan;

sasaran keuangan bagi pemerintah.

Profitisasi adalah upaya meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimum. Sasaran yang akan dicapai mencakup dua hal, yaitu:

Menjamin peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMN.

Menjamin peningkatan kinerja dan keuntungan BUMN untuk menunjang kegiatan investasi, menumbuhkan kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.

Titik berat program profitisasi BUMN adalah konsolidasi intern BUMN, dengan:

menentukan fokus ulang kegiatan usahanya;

peningkatan pendapatan;

pengurangan biaya.

Gagasan melakukan privatisasi BUMN/BUMD terkait dengan gagasan untuk melakukan efisiensi dalam pembangunan ekonomi negara. Efisiensi pengelolaan ekonomi hanya dapat dicapai apabila terdapat kondisi struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kondusif dan mendukung ke arah efisiensi tersebut. Efisiensi dapat berupa allocative efficiency dan productive efficiency.

Privatisasi perusahaan negara merupakan kebijakan pengalihan sebagian atau keseluruhan kepemilikan aset dan kontrol perusahaan negara ke pihak lain (perorangan, instansi swasta, atau lembaga pemerintah). Pelimpahan melalui kepemilikan dapat dilakukan dengan:

Penjualan saham atau aset seluruhnya kepada swasta atau kepada publik melalui pasar modal.

Penjualan sebagian saham kepada publik domestik maupun internasional, karyawan, dan joint venture.

Sedangkan pelimpahan melalui kendali manajemen dapat dilakukan melalui:

Sebagian dengan cara memisahkan kepemilikan dengan manajemen, joint venture, dan penggantian manajemen.

Seluruhnya dengan cara subcontracting.

Mengurangi campur tangan pemerintah dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada manajemen BUMN.

Masing-masing strategi dan pola privatisasi akan mempunyai dampak yang berbeda terhadap perekonomian negara. Pada pasar yang tingkat kompetisinya tinggi dan tingkat penyesuaian regulasinya responsif, maka dampak privatisasi terhadap ekonomi akan cenderung positif. Privatisasi akan mengurangi beban anggaran negara dan mengurangi distorsi ekonomi yang disebabkan terlalu banyak campur tangan pemerintah. Sebaliknya, pada pasar yang tidak kompetitif atau cenderung monopoli, privatisasi cenderung kurang menguntungkan, karena campur tangan pemerintah justru sangat bermanfaat dengan ditunjang oleh perangkat kebijakan yang dapat mendorong manajemen BUMN beroperasi dalam second best optimum solution.

Prinsip-prinsip privatisasi dan kriteria perusahaan yang dapat diprivatisasi telah diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

MODUL 5

ADMINISTRASI PAJAK

Kegiatan Belajar 1: Pengertian dan Tahapan Administrasi Pajak

Rangkuman

Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara, untuk memperlancar penerimaan dari sektor ini maka pemerintah harus terlebih dahulu membenahi administrasi perpajakan.

Adapun tahapan-tahapan dalam administrasi perpajakan adalah:

mengidentifikasi subjek dan/atau objek pajak;

melakukan penilaian (assessment) dan penetapan nilai pajak terutang;

melakukan penagihan atau penerimaan setoran pajak;

melakukan pembukuan penerimaan pajak;

menegakan hukum atau aturan perpajakan.

Administrasi perpajakan juga berkaitan erat dengan sistem pemungutan pajak yang digunakan. Di Indonesia dikenal tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu: official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Di samping tahapan-tahapan dalam administrasi perpajakan, perlu juga diperhatikan mengenai penetapan tarif pajak. Penetapan tarif ini diusulkan oleh pemerintah yang kemudian harus disetujui oleh masyarakat dan ditetapkan dalam undang-undang. Ada dua macam tarif yaitu advaloren tariff dan fixed tariff. Setelah penetapan tarif maka langkah berikutnya pemerintah dapat menetapkan target penerimaan dari suatu jenis pajak.

Kegiatan Belajar 2: Ukuran-ukuran Kinerja Administrasi Pajak

Rangkuman

Untuk mendapatkan suatu penerimaan pajak yang maksimal diperlukan penerapan administrasi pajak yang baik. Dari penerapan administrasi pajak oleh instansi yang berwenang ini, kita akan mendapatkan output kinerja administrasi pajak. Ada beberapa pendekatan yang dipergunakan seperti yang dikemukakan oleh Cave, Kogan, Smith, Musgrave and Musgrave, Nick Devas dan lain-lain.

Menurut Devas ada tiga tolok ukur untuk menilai administrasi pajak yaitu:

tax effort (upaya pajak) yang merupakan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak;

tax efectivity (hasil guna pajak) mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak itu sendiri. Di sini semua wajib pajak diharapkan akan membayar pajak terutangnya masing-masing;

tax efeiciency (daya guna pajak) adalah untuk menilai kemampuan administrasi perpajakan baik efisien eksternal maupun efisiensi internal.

Ukuran yang secara khusus mengukur kemampuan administrasi pajak pada suatu negara adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan total penerimaan negara dalam APBN.

MODUL 6

ANALISIS PERPAJAKAN (TAX ANALYSIS)

Kegiatan Belajar 1: Prinsip-prinsip Analisis Perpajakan

Rangkuman

Pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam pelaksanaannya perlu memperhitungkan pengaruh yang dapat ditimbulkan. Pengaruh ini tidak saja terhadap tingkat kesejahteraan individual, pada penerapannya seperti pada Pajak Penghasilan, juga dapat dilihat pada pola konsumsi pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, karenanya dalam pengenaannya fungsi pengaturan perlu dimasukkan dalam penetapan pajak.

Pajak pada hakikatnya dapat digeser ke muka atau ke belakang. Penggeseran pengenaan pajak tergantung kepada sifat persaingan dan sifat barang, serta keadaan penawaran dan permintaan barang. Penggeseran pengenaan pajak dapat dilakukan kepada seseorang dengan jalan ke depan atau kebelakang melalui proses shifting.

Kegiatan Belajar 2: Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian

Rangkuman

Idealnya suatu jenis pajak yang baik adalah jenis pajak yang sifatnya netral. Namun hal ini sangat sulit untuk diterapkan. Pengenaan pajak pada masyarakat akan berakibat menurunnya daya beli masyarakat dan kemudian akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta mengurangi kesempatan masyarakat untuk menabung, sedangkan pemerintah sangat membutuhkan dana yang berasal dari tabungan masyarakat ini oleh untuk berinvestasi. Akibat lebih lanjut akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Untuk itu pemerintah harus mengarahkan masyarakat untuk menabung dengan memberikan berbagai pengarahan. Dengan pengarahan, tabungan dalam masyarakat dapat berfungsi untuk meningkatkan produksi

Pengenaan pajak dapat mengurangi kemampuan berproduksi dan investasi, tetapi sebaliknya dapat mendorong kegiatan berproduksi dan berinvestasi.

MODUL 7

PENGELUARAN PUBLIK (PUBLIC EXPENDITURE)

Kegiatan Belajar 1: Pengertian Pengeluaran Publik

Rangkuman

Di dalam sistem keuangan, termasuk dalam keuangan publik, selalu membicarakan tentang sumber pemasukan dana dan pengeluaran atau penggunaan dana. Modul 7 ini membicarakan dari sisi pengeluaran publik (Public Expenditur). Pengeluaran publik ini merupakan pengeluaran untuk kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, pengeluaran publik selalu akan berbanding lurus terhadap aktivitas atau kegiatan pemerintah. Artinya bahwa semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, pengeluaran akan semakin besar pula.

Hampir setiap negara, baik di negara maju maupun negara berkembang, pengeluaran publik selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Mengapa hal ini terjadi? Banyak para ahli melakukan penelitian, dan mereka menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena variabel, tolok ukur, basis pembanding, maupun teknik analisis yang digunakan berbeda-beda. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan oleh peneliti tersebut, masih menyisakan berbagai pertanyaan yang jawabannya membutuhkan kajian lebih lanjut.

Fenomena terjadinya pertumbuhan pengeluaran publik juga terjadi di Indonesia. Semenjak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, pengeluaran publik mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini terjadi karena adanya pemekaran daerah. Sebelum dilaksanakannya UU Otonomi Daerah, jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 27 provinsi, saat ini telah berkembang menjadi 33 provinsi, dan masih akan bertambah lagi di masa mendatang. Demikian juga daerah kabupaten/kota, yang tadinya sekitar 400 kabupaten/kota, saat ini telah berkembang sekitar 500 kabupaten/kota. Dengan pemekaran ini konsekuensinya adalah terjadinya pertumbuhan pengeluaran publik. Pertanyaan yang timbul kemudian, mengapa pemerintah cenderung tumbuh atau semakin besar? Bertitik tolak dari perspektif bahwa salah satu peran pemerintah adalah memberikan layanan publik, Savas (2000) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pemerintah, yaitu peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat, peningkatan penyediaan layanan pemerintah dari para pemberi layanan, dan meningkatnya ketidakefisienan pemerintah dalam memberikan layanan.

Di dalam teori pengeluaran publik, secara sederhana Mangkoesoebroto (1993) membedakan dua teori, yaitu:

Teori Makro Pengeluaran Publik.

Beberapa ahli yang mengemukakan teori ini, seperti Rostow dan Musgrave, Wagner, Peacock dan Wiseman.

Teori Mikro Pengeluaran Publik.

Teori mikro Pengeluaran Publik, dikemukakan oleh Mangkeosoebroto (1993).

Kegiatan Belajar 2: Jenis-jenis Pengeluaran Publik dan Beberapa Pengeluaran Publik Terpenting

Rangkuman

Pengeluaran publik, sering disebut juga belanja pemerintah, merupakan pengeluaran atau belanja untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakannya. Belanja pemerintah dapat berubah, jika kebijakan-kebijakannya berubah. Artinya bahwa belanja pemerintah sangat tergantung kepada tujuan dari suatu negara, yang tercermin dari kebijakan-kebijakannya.

Secara sederhana, pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu exhaustive expenditure dan transfer of payment (Suparmoko). Lebih lanjut, secara rinci Suparmoko membedakan beberapa jenis pengeluaran, yaitu

Pengeluaran yang bersifat self liquidating, yakni pengeluaran yang kelak akan dapat ditutup kembali.

Pengeluaran yang bersifat produktif, yaitu pengeluaran yang dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung, adalah pengeluaran yang bersifat nonekonomis.

Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif, yaitu pengeluaran yang merupakan konsekuensi dari undang-undang negara, sehingga merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukannya.

Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa mendatang, yaitu pengeluaran untuk jaminan sosial bagi anak-anak yatim piatu, korban bencana alam, anak terlantar dan sebagainya.

Di dalam APBN, dibedakan antara pengeluaran Pemerintah Pusat dan pengeluaran untuk daerah. Pengeluaran Pemerintah Pusat menurut organisasi, disesuaikan dengan susunan kabinet yang dibentuk. Pada APBN tahun 2005, pengeluaran Pemerintah Pusat yang besar dialokasikan pada sepuluh

kementrian/lembaga, yaitu Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kepolisian Negara, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pertanian.

Sedangkan belanja untuk daerah, diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, memperhatikan aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, mobilisasi pendapatan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi anggaran, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat koreksi kesenjangan fiskal antar daerah, memperkecil kesenjangan layanan publik antar daerah, konsolidasi kebijakan fiskal untuk mendukung kebijakan makro ekonomi, dan mengoptimalkan potensi daerah, yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

MODUL 8

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kegiatan Belajar 1: Pengertian dan Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan

Rangkuman

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat ini, tetapi manfaatnya dapat dirasakan di masa mendatang.

Pembangunan dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik di sini dimaksudkan pembangunan sarana dan prasaran untuk meningkatkan layanan publik (masyarakat), seperti Puskesmas, gedung sekolah, lokasi pertokoan, industri dan sebagainya. Sedangkan pembangunan non-fisik, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan nonfisik, biasanya diwujudkan dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan sumber daya manusia. Di samping itu, ada yang menambahkan konsep tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Artinya bahwa pembangunan tidak hanya meliputi pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik saja, tetapi perlu memperhatikan kelestarian lingkungan. Secara ideal, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, sehingga mereka dapat hidup secara layak.

Untuk dapat melakukan aktivitas pembangunan, pemerintah memerlukan biaya. Rencana pembiayaan ini seluruhnya tertuang di dalam anggaran negara, yang

dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri antara lain berasal dari: 1) tabungan dalam negeri, baik tabungan dari pemerintah maupun tabungan dari swasta. 2) Hasil ekspor. Saat ini hasil ekspor berasal dari komoditas non-migas, seperti hasil pertanian, pertambangan dan manufaktur. 3) Investasi dalam negeri, yang dikenal dengan istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sumber pembiayaan luar negeri (asing), dapat berupa bantuan luar negeri dan investasi asing, atau yang dikenal dengan istilah Penanaman Modal Asing (PMA). Bentuk bantuan luar negeri, dapat berupa program, bantuan proyek, hibah, dan pinjaman.

Kegiatan Belajar 2: Pinjaman dan Obligasi

Rangkuman

Pinjaman/utang/kredit adalah suatu istilah yang menyatakan bahwa seseorang atau badan akan membayar kembali dikemudikan hari atas uang atau barang yang diterima dari pihak lain. Dengan demikian pinjaman dapat menjadi salah satu sumber untuk membiayai investasi. Namun demikian, pinjaman mempunyai konsekuensi bagi peminjam, yaitu membayar kembali pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, ditambah bunga pinjamannya. Bunga pinjaman dalam hal ini dapat dianggap sebagai balas jasa.

Pinjaman, dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman dalam negeri berasal dari berbagai sumber, seperi dari bank dalam negeri, dari lembaga-lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari masyarakat, dengan penerbitan obligasi, serta dari sumber-sumber lainnya yang sah.

Pinjaman luar negeri umumnya berupa pinjaman pemerintah yang diterima dari berbagai negara. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman bilateral maupun pinjaman multilateral. Dana pinjaman harus dikelola dengan benar. Pengelolaan penggunaan pinjaman yang salah dapat mengakibatkan suatu negara peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya, atau jatuh dalam perangkap utang. Akibat selanjutnya, pembangunan menjadi berhenti atau tidak berkesinambungan.

Sumber dana pinjaman pemerintah lainnya adalah penerbitan obligasi (bond), yaitu surat tanda bukti bahwa pemerintah meminjam sejumlah uang kepada

masyarakat (pemegang obligasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah jatuh tempo, pemerintah harus mengembalikan utang tersebut dengan membeli surat obligasi kepada pemegangnya, sebesar harga yang telah ditentukan dengan tingkat bunga (rate) yang telah ditentukan pula.

Obligasi pemerintah terdiri dari obligasi pemerintah pusat dan obligasi pemerintah daerah. Obligasi pemerintah pusat dikenal dengan nama Surat Utang Negara (SUN).

Ketentuan mengenai SUN, diatur dalam Undang-undang No 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, atau badan-badan usaha yang berada di bawah penguasaan pemerintah daerah.

Kebijakan yang berkaitan dengan penerbitan obligasi adalah kebijakan mengenai pasar modal, karena obligasi merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal.

Struktur pasar modal di Indonesia terdiri dari lembaga penunjang pasar perdana dan lembaga penunjang pasar sekunder.

Pada penerbitan obligasi terdapat berbagai unsur yang terkait, di antaranya: penanam modal (investor), penerbit obligasi (issuer), penjamin pelaksana emisi (underwriter), penanggung jawab (guarantor), wali amanat (trustee), lembaga penilai (appraisal), pembina (supervisior/overseer), dan lembaga pemeringkat (rating agency).

Kegiatan Belajar 3: Investasi

Rangkuman

Pengembangan investasi di Indonesia pada dasarnya merupakan implementasi dari kebijakan nasional untuk mengelola potensi sumber daya nasional, yang pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara nasional, terdapat dua undang-undang yang mengatur tentang kebijakan pokok investasi. Pertama adalah UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah disempurnakan dengan UU No. 11 tahun 1970. Kedua, UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah disempurnakan dengan UU No. 12 tahun 1970. Saat ini sedang dibahas Rancangan Undang-undang tentang Investasi yang akan menggantikan kedua

undang-undang tersebut. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, investasi ditangani oleh berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di tingkat pusat, terdapat lembaga yang khusus menangani bidang investasi, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sedangkan di daerah terdapat lembaga yang bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Keberadaan BKPM merupakan salah satu upaya untuk menciptakan layanan investasi satu atap (one stop sevice), yang tujuannya untuk mempercepat proses perizinan investasi, dan menghindari ekonomi biaya tinggi. Sejalan dengan otonomi daerah, maka sebagian kewenangan dalam hal investasi, saat ini dialihkan kepada daerah. Investasi, jika dilihat dari penggolongan yang dilakukan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu

Dilihat dari wujud investasi, dapat dibedakan menjadi investasi fisik dan investasi non-fisik.

Dilihat dari siapa yang melakukan, investasi dapat dibedakan menjadi investasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan investasi yang dilakukan oleh dunia usaha (swasta).

Dilihat dari sumbernya, investasi dapat berasal dari dalam negeri (PMDN) dan dari negara asing (PMA).

Pada dasarnya, apapun bentuk investasi, siapa pun yang melakukan, dan dari mana pun investasi berasal, investasi masih sangat diperlukan untuk mengubah potensi sumber daya, khususnya sumber daya alam, menjadi produk riil yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, tidak akan mendatangkan manfaat yang optimal bila tidak ada investor yang tertarik untuk mengolah sumber daya tersebut menjadi produk-produk yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya