Embed Size (px)
Citation preview
TUGAS AKHIR
SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN
Oleh :
Ely Lasa 112102153
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2014
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK
NAMA : ELY LASA NIM : 112102153 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI JUDUL TUGAS AKHIR : SISTEM AKUNTANSI BELANJA
MODAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Tanggal:____________2014 Dosen Pembimbing Tugas Akhir
(Drs.Chairul Nazwar, M.Si, Ak) NIP. 19550914 198103 1 005 Tanggal:____________2014 Ketua Prodi Diploma III Akuntansi
(Drs. Rustam, M.Si, Ak, CA) NIP. 19511114 198203 1 002 Tanggal:____________2014 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU
(Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA) NIP. 19560407 198002 1 001
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR
NAMA : ELY LASA
NIM : 112102153
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL TUGAS AKHIR : SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Medan, Agustus 2014
(ELY LASA) NIM. 112102153
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, yang
telah memberikan berkat, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan, serta
pengetahuan kepada penulis. Dan atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan
Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas akhir yang berjudul
“Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kota Medan” ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
Selama proses penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak menemukan
berbagai kendala dan kesulitan. Tetapi dengan bantuan, arahan, dan bimbingan
dari berbagai pihak baik berupa materi maupun moril, maka kesulitan tersebut
dapat diatasi dan proses penulisan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati dan penuh rasa
hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Rustam, M. Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Diploma III
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang
telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir
ini.
3. Bapak Drs. Chairul Nazwar, M. Si, Ak selaku Sekretaris Program Studi
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera
Utara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk
memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir
ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sumatera Utara yang telah membekali Ilmu serta berbagi pengalaman
kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Ibu Khairunisa, SE, MM selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan di
BPKD Kota Medan.
6. Bapak Arfan Anshari Rangkuti, SE selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi di
BPKD Kota Medan dan Seluruh staff dan karyawan bidang Akuntansi dan
Pelaporan di BPKD Kota Medan yang telah meluangkan waktu dan
memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
orang tua tercinta, Ibunda Parinsan Tampubolon, S, Pd dan Ayahanda
Johnny Parulian Tambunan yang telah mencurahkan kasih sayang,
memberikan bimbingan, nasehat, doa, dan dukungan, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini dan menyelesaikan studi di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Thanks for being the great
parents for me.
8. Kakak-kakakku Mianna Sari, S. Si dan Lia Angela, Amd, serta adik-adikku
Inry Marito, Saema Putri, dan Novelina Sarah. Terima kasih atas dukungan,
semangat, dan motivasinya selama ini. Whatever happens, you’re still the
best sisters i've got.
9. Sahabat-sahabat Lima Serangkai: Tribudi Astuti, Lita Selfiana Sagala, Alfria
Sitompul, dan Rizki Nirwana Nst. Terima kasih untuk kebersamaan tiga
tahun yang penuh makna. Terima kasih untuk saling bertahan dan saling
setia dalam keadaan apapun. Dan terima kasih atas doa dan dukungannya
selama ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan masa depan kita.
Amin.
10. Terima kasih juga buat Fitri Annisa atas semangat dan dukungannya selama
ini dan buat teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis
sebutkan satu per satu serta teman-teman stambuk 2011, khususnya Grup C.
Terima kasih untuk semua yang baik dan yang buruk yang pernah kita lalui.
Wish us luck.
Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan kemampuan
dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan
saran yang sifatnya membangun yang pada suatu waktu dapat berguna bagi
penulis untuk menambah pengetahuan dan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.
Medan, Agustus 2014
Penulis
Ely Lasa
NIM. 112102153
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR......................................................................................... i
DAFTAR ISI........................................................................................................ iv
DAFTAR TABEL................................................................................................ vi
DAFTAR GAMBAR........................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1
B. Rumusan Masalah................................................................... 2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................ 2
D. Rencana Penulisan................................................................... 4
1. Jadwal Survei/Observasi .................................................. 4
2. Rencana Isi........................................................................ 4
BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
KOTA MEDAN............................................................................ 6
A. Sejarah Ringkas...................................................................... 6
B. Struktur Organisasi................................................................. 16
C. Job Description....................................................................... 16
D. Jaringan Kegiatan.................................................................... 35
E. Kinerja Terkini........................................................................ 36
F. Rencana Kegiatan.................................................................... 36
BAB III SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA
MEDAN........................................................................................ 37
A. Pengertian Belanja Modal....................................................... 37
B. Karakteristik Belanja Modal................................................... 39
C. Pengertian Sistem Akuntansi.................................................. 40
D. Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah......... 44
E. Sistem Akuntansi Belanja (Termasuk Belanja Modal).......... 45
1. Sistem Akuntansi Belanja SKPD...................................... 45
2. Sistem Akuntansi Belanja SKPKD................................... 49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN................................................. 51
A. Kesimpulan............................................................................. 51
B. Saran........................................................................................ 51
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 53
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1.1. Jadwal Survei/Observasi...........................................................................4
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah………….…. 16
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan
sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 2005).
Belanja pada pemerintah daerah sudah ditentukan anggarannya dalam
APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama
satu tahun anggaran.
Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokkan
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan
belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan
kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam hal ini,
belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong ke dalam jenis
belanja langsung di mana penganggarannya terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Karena belanja modal
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah
daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah aset
daerah, maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja
modal pada pemerintah daerah tersebut.
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah daerah.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan sebagai
Bendahara Umum Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (BUD
SKPKD) menerapkan Sistem Akuntansi berbasis Kas menuju Akrual (cash
toward accrual) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
Atas dasar pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengambil
judul “Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD) Kota Medan”.
B. Rumusan Masalah
Dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang sistem akuntansi
belanja modal.
Sesuai dengan judul Tugas Akhir ini, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
”Apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan telah memenuhi syarat sistem
akuntansi yang baik?”
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan dan
manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Tujuan penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis akan menyajikan tujuan
diantaranya:
a. Mengetahui apakah sistem akuntansi belanja modal pada BPKD Kota
Medan telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik.
b. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan
pelaksanaan sistem akuntansi belanja modal.
c. Mengetahui apa perbedaan perlakuan akuntansi terhadap belanja
modal.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan
pada Pogram Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sumatera Utara.
2. Manfaat penelitian
Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga
bermanfaat bagi perusahaan/instansi dan peneliti lainnya.
a. Bagi Penulis
Untuk memperoleh tambahan ilmu sehingga penulis
mendapatkan gambaran nyata dari teori yang diperoleh di bangku
perkuliahan.
b. Bagi Perusahaan/Instansi
Dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja
pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kota Medan.
c. Bagi pihak lain
Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengadakan
penelitian pada penulisan yang akan datang.
D. Rencana Penulisan
Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
1. Jadwal survei/observasi
Jadwal penelitian dilakukan setelah penulis menyelesaikan magang
di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan yang
beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan. Adapun yang
termasuk dalam jadwal survei/observasi adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 Jadwal Survei/Observasi
No. Keterangan Juni Juli I II III IV I II III IV
1. Pengesahan Penulisan Tugas Akhir
2. Pengajuan Judul Tugas Akhir 3. Permohonan Izin Riset 4. Penunjukan Dosen
Pembimbing
5. Pengumpulan Data 6. Penyusunan Tugas Akhir 7. Bimbingan Tugas Akhir 8. Penyelesaian Tugas Akhir
2. Rencana isi
Rencana penulisan terdiri dari empat bab, di mana masing-masing
bab dibagi atas sub-sub bab sesuai kebutuhannya agar diperoleh
pemahaman yang lebih mendalam. Secara garis besar Rencana Isi adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Rencana
Penulisan.
BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN
Pada bab ini diuraikan Sejarah Ringkas, Struktur
Organisasi, Job Description, Jaringan Kegiatan, Kinerja
Terkini, dan Rencana Kegiatan.
BAB III SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN
Pada bab ini diuraikan mengenai Pengertian Belanja Modal,
Karakteristik Belanja Modal, Pengertian Sistem Akuntansi,
Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan
Sistem Akuntansi Belanja (Termasuk Belanja Modal), yang
terdiri dari: Sistem Akuntansi Belanja SKPD dan Sistem
Akuntansi Belanja SKPKD
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah hasil penelitian dikembangkan, maka penulis
mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan saran
yang dapat menunjang kemajuan instansi pada masa yang
akan datang.
BAB II
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN
A. Sejarah Ringkas
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dahulu masih berupa unit
kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan
dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan.
Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah
kota Medan belum begitu kompleks, maka bagian keuangan kota Medan
terdiri dari 5 sub bagian yaitu: anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi,
dan pembukuan.
Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju
pertumbuhan penduduk kota Medan, maka melalui peraturan daerah kota
Medan, bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi badan pengelola
keuangan daerah yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota
Medan.
BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik
dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good
governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah
yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan
berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan
keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional
guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan
pengelolaan keuangan daerah.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan berkeinginan
agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan
tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna yang didukung
dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga
dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai
dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional
dan prosedur (SOP).
Organisasi BPKD, terdiri dari:
1. Badan
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Anggaran, membawahkan:
a. Sub Bidang Pendapatan;
b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
c. Sub Bidang Belanja Langsung.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
a. Sub Bidang Gaji;
b. Sub Bidang Belanja;
c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
a. Sub Bidang Akuntansi;
b. Sub Bidang Pelaporan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) berdiri pada tanggal 28
Desember 2011. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah
diterapkan mulai 2011-2015.
Berikut ini akan dijelaskan visi dan misi BPKD:
1. Visi BPKD Kota Medan
Visi BPKD Kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi dan
misi Kota Medan. Secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa
depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu.
Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat
ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur Pemerintah Kota Medan.
BPKD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah
Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik,
berdaya guna, dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan
Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud
pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan
prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur
(SOP). Sejalan dengan visi dan misi Kota Medan, maka visi BPKD
Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR
PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG PROFESIONAL,
BERWAWASAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN EFEKTIF”
Rasionalitas visi BPKD Kota Medan sebagaimana di atas adalah
sebagai berikut:
a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional
Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang
utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam
pengaturan/Regulasi maupun fungsi Pelayanan, maka
profesionalisme aparatur sangat memegang perananan dalam rangka
menumbuhkembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk
menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang
ini.
Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu
mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada
seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor penting yang
harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan adalah sumber daya
aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan
administrasi.
b. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan
Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah
sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi
dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses
pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan
dan harapan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada
terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa,
bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.
Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan
aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi
dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas
sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi
aparaturnya, sehingga akan memungkinkan Pemerintah dan
masyarakat Kota Medan mampu mencapai keberhasilan
pembangunan Kota sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu:
“Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan
sejahtera”.
c. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berpengabdian
Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya
cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian
dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan
tersebut hanya dapat kita lakukan secara bertahap. Dalam
pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur khususnya dan
masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka
membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu,
profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan
tersebut tidak semata hanya membangun kualitas, kompetensi,
menguasai ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki
integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara
melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan
kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi
sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan
kinerja ke arah yang lebih baik ke depan, sehingga penerapan
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan
keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur.
d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan
keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu
berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja.
Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara
dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai
perkembangan ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting
memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa
dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian
perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar
daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan
kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat
meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan.
e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah
BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan
publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
(good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan
keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat
daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan
daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna
pengawasan dan akuntabilitas, kualitas, serta penyusunan pelaporan
dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Misi BPKD Kota Medan
Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan
merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan pihak-
pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-citakan pada
masa mendatang akan tercapai. Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) tersebut yaitu:
a. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan
keuangan daerah Kota Medan.
b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui
teknologi yang lebih baik.
c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kota Medan.
Dalam mencapai visi organisasi tersebut, Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan merumuskan misi organisasi
sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan
organisasi dalam kurun waktu tertentu.
Ketiga misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota
Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut:
a. Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan
Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas-
tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota
Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber
daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur
dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun
dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta
peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan
Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan harus memiliki manfaat
tepat guna yang berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil
pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin
memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, maupun pengalaman
yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab
yang diemban sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas
transparan, efisien, dan efektif.
c. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik
Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota
Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan
pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat, maka
disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh
sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung
berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh
aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya.
Oleh karenanya, motivasi, disiplin, dan kualitas sumber daya
aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan
penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang good
governance.
d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Medan
Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja
organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia
dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting
faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya
aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan.
Dalam batasan misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat
terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur
Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan
ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja
yang jelas, peningkatan karier, dan kesejahteraan yang sesuai dengan
prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang
mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktor-
faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan
kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.
B. Struktur Organisasi
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: www.pemkomedan.go.id
C. Job description
Tugas pokok dan fungsi dari organisasi Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD) terdiri dari:
1. Kepala BPKD
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dipimpin oleh kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
KEPALA BPKD
SEKRETARIS BPKD
BIDANG PERBENDAHARAAN
- Sub Bidang Belanja
- Sub Bidang Gaji
- Sub Bidang Verifikasi dan Kas
- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Penyusunan
Program
BIDANG ANGGARAN
- Sub Bidang Pendapatan
- Sub Bidang Belanja
Langsung- Sub Bidang
Belanja Tidak
Langsung
BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
- Sub Bidang Akuntansi
- Sub Bidang Pelaporan
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan
daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.
Kepala BPKD menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah
di bidang pengelolaan keuangan daerah.
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pengelolaan keuangan.
d. Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan daerah.
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan
daerah.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi
umum, keuangan, dan penyusunan program.
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariatan.
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi
kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang
meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan
kerumahtanggaan BPKD.
d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,
pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan.
e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang
kesekretariatan.
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat, membawahkan:
a. Sub bagian Umum
Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub
bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas
sekretariat lingkup administrasi umum.
Sub bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian
Umum.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
umum.
3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata
naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan,
penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
4) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
6) Pelaksanaan hubungan masyarakat.
7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas.
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan
tugas dan fungsinya.
b. Sub bagian Keuangan
Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris. Sub
Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Seketariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian
Keuangan.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
keuangan.
3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi
kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan,
pengusulan, dan verifikasi.
4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan
administrasi keuangan.
5) Penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD).
6) Pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
7) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bagian Penyusunan Program
Sub bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub
bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup
penyusunan program dan pelaporan.
Sub bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Program.
2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan
rencana, program, dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD).
3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
4) Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKD.
5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Anggaran
Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang anggaran
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup
pendapatan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung.
Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi
pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung, dan belanja
langsung.
c. Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TPAD).
d. Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan
APBD atas usulan SKPD.
f. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
g. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai DPA/DPPA SKPD.
h. Penyusunan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
i. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran.
j. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang anggaran, membawahkan:
a. Sub bidang Pendapatan
Sub bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala sub Bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang anggaran. Sub bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang anggaran lingkup pendapatan
dan pembiayaan.
Sub bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Pendapatan.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup pendapatan dan
penerimaan pembiayaan.
3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA)
pendapatan SKPD.
5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran
pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
6) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan
pembiayaan SKPD.
7) Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai
DPA/DPPA SKPD.
8) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan.
9) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang
berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup
pendapatan dan pembiayaan.
11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung
Sub bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala
Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Anggaran. Sub bidang Belanja Tidak Langsung
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Anggaran lingkup belanja tidak langsung.
Sub bidang Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja
Tidak Langsung.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak
langsung.
3) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD.
4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran
belanja tidak langsung dengan SKPD.
5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA
belanja tidak langsung SKPD.
6) Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai
DPA/DPPA SKPD.
7) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung.
8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup
belanja tidak langsung.
9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bidang Belanja Langsung
Sub bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Belanja Langsung
mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Anggaran lingkup belanja langsung.
Sub bidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja
Langsung.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung.
3) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA) belanja
langsung SKPD.
4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran
belanja langsung dengan SKPD.
5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA
belanja langsung SKPD.
6) Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD.
7) Peyiapan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD)
belanja langsung.
8) Penyusunan laporan anggaran kinerja program bidang anggaran
lingkup belanja langsung.
9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang
Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup gaji, belanja,
verifikasi dan kas.
Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perbendaharaan.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja,
verifikasi dan kas.
d. Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak
langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan.
e. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi
dan kas.
f. Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak
langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan.
g. Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD.
h. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan.
i. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
j. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang perbendaharaan, membawahkan:
a. Sub bidang Gaji
Sub bidang Gaji dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan. Sub bidang Gaji mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji.
Sub bidang Gaji menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Gaji.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai.
3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang gaji.
4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari
SKPD.
5) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) gaji.
6) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD.
7) Penyelesaian permasalahan lingkup gaji.
8) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji.
9) Peyiapan bahan untuk penerbitan Surat Keputusan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji.
10) Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia.
11) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji.
12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan
lingkup gaji.
13) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sub bidang Belanja
Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang
Perbendaharaan.
Sub bidang Belanja menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja.
3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang belanja.
4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah
Membayar (SPM) belanja dari SKPD.
5) Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM)
belanja.
6) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) belanja.
7) Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
belanja.
8) Penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja.
9) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran
belanja.
10) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan
lingkup belanja.
11) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan monitoring.
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bidang Verifikasi dan Kas
Sub bidang Verifikasi dan Kas dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang Verifikasi dan Kas
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Perbendaharaan.
Sub bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan
Kas.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verfikasi dan kas.
3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
verifikasi dan kas.
4) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
bidang verifikasi dan kas.
5) Penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas.
6) Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja.
7) Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD.
8) Penyusunan laporan arus kas secara periodik.
9) Pencatatan dan penerimaan dan belanja ke dalam buku register serta
membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah.
10) Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode.
11) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran verfikasi dan
kas.
12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup
verifikasi dan kas.
13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup
akuntansi dan pelaporan.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan
Pelaporan.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan
pelaporan.
d. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi, dan asistensi sistem
penatausahaan akuntansi pemerintahan daerah.
e. Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan
manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
f. Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan
keuangan serta bidang penatausahaan keuangan.
g. Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan
penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
h. Penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya.
i. Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan
pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan.
j. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuantansi dan
pelaporan.
k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan
pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan.
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
a. Sub bidang Akuntansi
Sub bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Akuntansi
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Akuntansi dan Pelaporan lingkup akuntansi.
Sub bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Akuntansi.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan lingkup
akuntansi.
3) Pelaksanaan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) yang telah terbit.
4) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pengelolaan anggaran
kas.
5) Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
6) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan.
7) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan
pelaporan lingkup akuntansi.
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sub bagian Pelaporan
Sub bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Pelaporan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Akuntansi dan Pelaporan lingkup pelaporan.
Sub bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Pelaporan.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan
lingkup pelaporan.
3) Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang
berhubungan dengan laporan keuangan daerah.
4) Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan
SKPD dengan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD).
5) Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit
pelaksana secara integrasi.
6) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan
prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
7) Penyusunan laporan keuangan tahunan.
8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala
tentang laporan keuangan daerah.
9) Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan
pelaporan lingkup pelaporan.
11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis
Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional
Senior yang dihunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Jumlah tenaga kerja tersebut ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
D. Jaringan Kegiatan
Adapun jaringan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Medan, yaitu dinas-dinas di kota Medan yang merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), yang akan memberikan laporan keuangannya
kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan untuk
dikonsolidasi dan diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Laporan
Pertanggungjawaban.
E. Kinerja Terkini
Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD Kota Medan, yaitu
Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD
tahun anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem
Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah).
F. Rencana Kegiatan
Rencana program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang
pelaksana.
Adapun Rencana Kegiatan pada BPKD Kota Medan, yaitu:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
BAB III
SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN
A. Pengertian Belanja Modal
Belanja di lingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan
“sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang
terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang,
penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional
entitas” (Nordiawan, dkk, 2007:187).
Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement Nomor 4
(dalam Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto, 2012:168), belanja didefinisikan
“sebagai jumlah, yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau
properti lain yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang
diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang
atau jasa yang telah atau akan diterima”.
Dari definisi tersebut, terlihat bahwa belanja terjadi dikarenakan
penggunaan aset (dalam segala bentuk) untuk kegiatan operasional entitas,
sehingga belanja dapat diakui walaupun tidak terjadi arus keluar kas.
Definisi tersebut diterapkan untuk lingkungan akuntansi di sektor swasta
yang menggunakan basis akrual dalam pelaporannya. Untuk akuntansi
pemerintahan, karena basis akuntansi yang digunakan berbeda dengan
swasta, maka perlu adanya definisi yang disesuaikan dengan lingkungan
pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akrual (cash toward
accrual).
Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan
“sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”
(Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005).
Dalam hal ini, maka definisi belanja modal yaitu:
“belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan” (Erlina,
Sirojuzilam, Rasdianto, 2012:169).
Belanja modal ini meliputi:
1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
5. Belanja modal aset tetap lainnya
6. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)
B. Karakteristik Belanja Modal
Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai
belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset
lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap (Mursyidi, 2009:305).
Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut:
1. Berwujud
2. Akan menambah aset pemerintah
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
4. Nilainya relatif material.
Sedangkan ciri-ciri/karakteristik aset lainnya adalah:
1. Tidak berwujud
2. Akan menambah aset pemerintah
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
4. Nilainya relatif material
Dari ciri-ciri/karakteristik tersebut di atas, diharapkan entitas dapat
menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi
suatu aset tetap atau aset lainnya (threshold capitalization), sehingga
pejabat/aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan
pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik
waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.
Pemerintah Kota Medan menetapkan kebijakan terhadap pengakuan
belanja modal, yaitu suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai
belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh
kriteria sebagai berikut (dalam Lampiran Kerangka Konseptual Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Medan):
1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak
untuk dijual.
3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset
tetap yang telah ditetapkan.
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai
belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh
kriteria sebagai berikut (dalam Lampiran Kerangka Konseptual Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Medan):
1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
c. bertambah volume, dan/atau
d. bertambah kapasitas produksi, dan/atau
2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap
tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang
telah ditetapkan.
C. Pengertian Sistem Akuntansi
Sistem Akuntansi memiliki pengertian masing-masing yang terdiri dari
dua elemen yaitu: sistem dan akuntansi. Di mana setiap kata memiliki arti
tersendiri, dan apabila digabungkan akan menghasilkan sebuah definisi yang
baru. Kedua elemen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.
Menurut Hall (2011:6) “Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih
komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan
tujuan yang sama”.
Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan:
“sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi
perusahaan” (Wareen, Reeve, Fess, 2008:10).
Ada beberapa definisi dan pengertian akuntansi yang berasal dari
beberapa lembaga yang dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda.
Definisi tersebut adalah sebagai berikut (Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto,
2012:54):
1. American Accounting Association (1966) mendefinisikan “akuntansi
sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, mencatat, dan
melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas
yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.
2. Accounting Principles Board (1970) mendifinisikan “akuntansi sebagai
kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitaif,
terutama yang bersifat keuangan dari suatu entitas ekonomi”. Informasi
tersebut dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi dalam rangka membuat pilihan-pilihan berbagai alternatif
tindakan.
Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan mendifinisikan “akuntansi sebagai proses
pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian
laporan”.
Menurut Mulyadi (2001:3), “sistem akuntansi merupakan organisasi
formulir, catatan, dan laporan yang dikordinasi sedemikian rupa untuk
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna
memudahkan pengelolaan perusahaan”.
Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas
subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan
mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi
output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam
bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam
proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat, yaitu jurnal, buku
besar, dan buku pembantu.
Dalam konteks akuntansi keuangan daerah juga terdapat Sistem
Akuntansi Pemerintahan Daerah. Konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah ini pun sejalan dengan konsep sistem akuntansi di atas dan Sistem
Akuntansi Pemerintahan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Hal
ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP
yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Oleh karena itu, Sistem
Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pemda (Halim, 2008:52).
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki contoh input berupa
Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Proses Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dilakukan dengan menggunakan
catatan seperti buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal
pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Output Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232)
Menurut Sugiri (dalam Halim, 2008:53) Sistem akuntansi di atas dapat
dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi, yaitu tahap-tahap yang
terdapat dalam sistem akuntansi, seperti:
1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam Bukti dan melakukan
analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam Buku Jurnal. Tahapan ini disebut
menjurnal.
3. Meringkas, dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah
dijurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan
menuangkannya dalam Neraca Saldo.
5. Menyesuaikan buku besar berdasar pada informasi yang paling up-to-
date (mutakhir).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan
menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP).
7. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan pada NSSP.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam Neraca
Saldo Setelah Tutup Buku.
D. Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Kerangka umum sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijabarkan
sebagai berikut (Ulum, 2004:249):
1. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari
transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan
DS tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang
telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak
(software) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting
ke dalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap
Satuan Kerja.
4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan
dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban
Satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada
Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban
dan manajemen, satu copy untuk arsip Unit Perhitungan. LPJ konsolidasi
juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui
keseluruhan realisasi APBD pada suatu periode.
E. Sistem Akuntansi Belanja (Termasuk Belanja Modal)
Sebagai Bendahara Umum Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (BUD SKPKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota
Medan memiliki dua fungsi sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Dalam melaksanakan
fungsinya, Badan Pengelola Keuangan Daerah mengelola laporan keuangan
tiap-tiap SKPD yang kemudian akan dikonsolidasikan untuk diberikan
kepada Kepala Daerah.
Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 60 Tahun 2010, maka
sistem akuntansi belanja yang dilaksanakan pada BPKD Kota Medan adalah
sebagai berikut:
1. Sistem akuntansi belanja SKPD
Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD.
Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP
(uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi
belanja LS (langsung).
Tahap-tahap akuntansi pengeluaran belanja daerah dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Pada saat menerima dana dengan medianya SP2D untuk Belanja
UP/GU/TU PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui
kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D,
PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan
tersebut dengan menjurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di
Debit dan “R/K Pusat” di kredit.
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx R/K Pusat xxx
Sedangkan saat menerima Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) untuk belanja LS, karena dalam Belanja LS dana SP2D
dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang
telah ditetapkan (misal Belanja LS Gaji & Tunjangan dan Belanja
LS Barang & Jasa) maka PPK-SKPD mencatat transaksi belanja
dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “R/K
Pusat” di kredit.
Belanja__________ xxx R/K Pusat xxx
b. Secara berkala, PPK-SKPD menerima Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) dari Bendahara Pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan
bukti transaksi. Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK-
SKPD mencatat transaksi-transaksi belanja dengan menjurnal
“Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “Kas di Bendahara
Pengeluaran” di kredit.
Belanja__________ xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat
belanja, maka dibuatlah Buku Jurnal khusus Belanja UP/GU/TU
yang dikenal dengan Buku Jurnal Pengeluaran Kas.
c. Dalam hal PPTK meminta uang muka kerja (uang panjar
Kegiatan), maka atas dasar Nota Pencairan Dana (NPD) disetujui
oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, maka PPK-SKPD
mencatat pemberian uang muka tersebut dengan menjurnal ”Uang
muka operasional” didebet dan ”Kas di Bendahara Pengeluaran”
dikredit.
Uang muka operasional xxx Kas di bendahara pengeluaran xxx
Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang muka kerja
yang diambilnya setelah diverifikasi belanjanya oleh bendahara
pengeluaran maka atas belanja yang dilakukan oleh PPTK tersebut
dicatat dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” didebet dan ”
Uang muka operasional” dikredit.
Belanja__________ xxx Uang muka operasional xxx
d. Dalam kasus LS Gaji dan tunjangan, meskipun dana yang diterima
oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan),
namun Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PPK-SKPD) tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan
dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan
tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam
sub sistem Akuntansi PPKD.
e. Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan
pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah
netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap
mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-
SKPD) kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Hutang di
jurnal umum.
R/K Pusat xxx Hutang Pajak_____ xxx
Ketika bukti Surat Setoran Pajak (SSP) telah diterima,
dilakukan penghapusan hutang pajak tersebut dengan jurnal
sebagai berikut :
Hutang Pajak__________ xxx
R/K Pusat xxx f. Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap,
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD) juga mengakui penambahan aset dengan membuat
jurnal korolari yaitu ”Aset sesuai jenisnya” di debit dan
“Diinvestasikan dalam Aset Tetap” di kredit.
Belanja Modal__________ xxx Kas di bendahara pengeluaran (atau R/K Pusat kalau LS) xxx
Aset__________ xxx Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx
g. Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai
dengan kode rekening belanja (Contoh format buku besar sama
dengan buku besar akuntasi penerimaan).
h. Di akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di
tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. (Contoh format Neraca
Saldo sama dengan neraca saldo akuntansi penerimaan)
2. Sistem akuntansi belanja SKPKD
Akuntansi belanja pada SKPKD adalah langkah-langkah teknis
yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk mencatat
belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang hanya dilakukan
oleh Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Medan.
Tahap-tahap Akuntansi Pengeluaran Belanja pada SKPKD tersebut
dapat dijelaskan Sebagai Berikut :
a. Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Medan
menerima SP2D dari Kuasa BUD. Berdasarkan SP2D terkait,
Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Medan
mencatat transaksi ke jurnal sebagai berikut:
Belanja Bunga/Subsidi/dsb_____ xxx Kas di Kas Daerah xxx
b. Setiap periode, Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah
Kota Medan atas jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar
sesuai dengan kode rekening belanja.
c. Di akhir bulan, Subbag Pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah
Kota Medan memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar
ke dalam Neraca Saldo.
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa belanja modal memiliki
perlakuan yang khusus, di mana terhadap belanja modal dilakukan
pencatatan secara corollary, yaitu dicatat dengan dua jurnal. Satu jurnal
untuk mencatat belanja dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh
dari transaksi belanja modal tersebut.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu,
maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Akuntansi Belanja Modal pada BPKD Kota Medan telah
memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik karena telah dilaksanakan
dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah
daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Sistem Akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan daerah adalah
sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual).
3. Dokumen-dokumen yang digunakan terkait pelaksanaan sistem
akuntansi belanja modal adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
nota debit bank dan bukti pengeluaran lainnya, Surat Perintah Membayar
(SPM), Surat Penyediaan Dana (SPD), dan berita acara serah terima
barang/jasa.
4. Dalam sistem akuntansi, belanja modal diberi perlakuan khusus dengan
melakukan pencatatan secara corollary, yaitu dicatat dengan dua jurnal.
Satu jurnal untuk mencatat belanja dan yang lainnya untuk mencatat aset
yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.
B. Saran
Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran kepada
perusahaan/instansi sekiranya bermanfaat.
1. Sebaiknya perusahaan/instansi dapat mempertahankan kinerja terkini
seperti pendampingan penatausahaan keuangan agar setiap SKPD/dinas
lebih mandiri dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dan sistem
akuntansi tetap berjalan dengan baik.
2. Untuk ke depannya sebaiknya perusahaan/instansi menambah program
dan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi aparatur di berbagai
SKPD.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
Erlina, dkk. 2012. Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah. USU Press:
Medan. Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi
Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Hall, James. A. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Keempat. Salemba
Empat: Jakarta. Ulum, MD Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar. Edisi
Pertama. Malang: UMM Press. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Refika Aditama: Bandung.
Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.
Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi USU
Peraturan Walikota Medan Nomor 60 Tahun 2010
Waren, Carl S, J.M Reeve dan P.E Fees. 2008. Accounting – Pengantar Akuntansi. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
