KAJIAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAH DAN SDM …balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Kajian Pengolahan... · Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sistim pengelolaan

P E M E R I N T A H K O T A M E D A NP r o v i n s i S u m a t e r a U t a r a

© 2 0 1 3

KAJIAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAHDAN SDM KEBERSIHANDI KOTA MEDAN

KAJIAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAH DAN SDM KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN


2 0 1 3

L A P O R A N A K H I R

K A T A P E N G A N T A R

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang dengan kasihNya telah mengijinkan kami tim pengkaji untuk menyelesaikan kajian yang berjudul ?Kajian Model Pengolahan Sampah dan SDM Dinas Kebersihan di Kota Medan?. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sistim pengelolaan sampah Kota Medan dan menyusun rencana strategis model pengelolaan sampah dan SDM Dinas Kebersihan berdasarkan kondisi internal dan eksternal daerah. Kami menyadari bahwa kajian ini dapat terselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami tim pengkaji menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya kajian ini.

Demikianlah Laporan Akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tentang model pengelolaan sampah dan SDM dinas kebersihan di Kota Medan untuk mewujudkan kota Medan yang bersih di masa yang akan datang.

Medan, November 2013

Tim Pengkaji

i

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL ivDAFTAR GAMBAR v

Bab 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5 1.3 Tujuan Penelitian 5 1.4 Manfaat Penelitian 5 1.5 Luaran (Output) Penelitian 5 Bab 2 TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Sampah 6 2.2 Jenis-jenis Sampah 8 2.2.1 Sampah Khusus 8 2.3 Sumber Timbulan Sampah 9 2.4 Sistem Pengelolaan Sampah 10 2.4.1 Teknis Operasional Pengelolaan Sampah 11 2.4.2 Aspek Kelembagaan dan Organisasi 22 2.4.3 Aspek Pembiayaan Pengelolaan Sampah 22 2.4.4 Aspek Hukum dan Peraturan 23 2.4.5 Aspek Peran Masyarakat 23 2.5 Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi 24 2.6 Permasalahan dalam Pengelolaan Persampahan 26 2.7 Undang-Undang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah 28 2.8 Sistem Pengelolaan Sampah Ideal 29 2.9 Kualitas Pelayanan dan SDM Kebersihan 30

Bab 3 METODE PENELITIAN3.1 Tipe Penelitian 32

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 32 3.3 Lokasi Penelitian 32 3.4 Jenis dan Sumber Data 32 3.5 Teknik Pengambilan Sampel 33 3.6 Metode Pengumpulan Data 35 3.7 Teknik Analisis Data 35 3.7.1 Perhitungan Besaran Timbulan Sampah 35 3.7.2 Analisis Kondisi menggunakan Analisis SWOT 36

ii

Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN4.1 Gambaran Umum Kota Medan 38

4.1.1 Sejarah Singkat 38 4.1.2 Keadaan Geografis 39 4.1.3 Demografis 42 4.1.4 Sarana Pendidikan 47 4.1.5 Fasilitas Kesehatan Masyarakat 47 4.1.6 Pengaruh PDRB terhadap Pengelolaan Sampah Kota Medan 48 4.2 Kondisi Pengelolaan Sampah Kota Medan 49 4.2.1 Teknik Operasional 49 4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Medan 56 4.2.3 Hukum dan Peraturan 57 4.2.4 Peran Serta Masyarakat 58 4.3 Analisis Potensi dan Timbulan Sampah 59 4.3.1 Potensi Timbulan Sampah Kota Medan 59 4.3.2 Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan 64 4.3.3 Komposisi Timbulan Sampah 65 4.3.4 Upaya Mereduksi Produksi Sampah dan Mengurangi Sampah dari Sumber Timbulan 66 4.4 Analisis Teknis Operasional Pengolahan Sampah 70 4.4.1 Analisis Kondisi Pewadahan 70 4.4.2 Analisis Kondisi Tenaga Kerja dan Alat Angkut 71 4.4.3 Analisis Kebutuhan Lahan TPA 74 4.5 Analisis Persepsi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat 75 4.5.1 Persepsi Masyarakat 75 4.5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat 76 4.6 Analisis Kondisi menggunakan Analisis SWOT 76 4.7 Alternatif Kebijakan 80

Bab 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan 81 5.2 Rekomendasi 83

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 93

iii

D A F T A R T A B E L

Tabel II.1 Besaran Timbulan Sampah BerdasarkanKomponen-kompnen Sumber Timbulan 13

Tabel II.2 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota 13Tabel II.3 Jenis dan Alat Angkut Sampah 19

Tabel IV.1 Batas Wilayah Kota Medan 39Tabel IV.2 Jumlah Kecamatan Berdasarkan Kelurahan Kota Medan 41Tabel IV.3 Penduduk Kota Medan Berdasarkan Kecamatan dan Jenis

Kelamin Tahun 2012 42Tabel IV.4 Kepadatan Penduduk Kota Medan Berdasarkan

Kecamatan Tahun 2009-2012 44Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Rumah Tangga menurut Kecamatan

Tahun 2012 45Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Kota Medan Berdasarkan Kelompok

Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2012 46Tabel IV.7 Data Sarana Pendidikan di Kota Medan 47Tabel IV.8 Data Sarana Kesehatan Masyarakat 47Tabel IV.9 Data Persampahan Per Kecamtan di Kota Medan (dalam

satuan kilogram) 60Tabel IV.10 Data Persampahan Per Kecamtan di Kota Medan (dalam

satuan liter) 61Tabel IV.11 Data Peningkatan Volume Sampah di Kota Medan 62Tabel IV.12 Proyeksi Peningkatan Volume Sampah di Kota Medan 63Tabel IV.13 Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan Kota Medan 64Tabel IV.14 Uraian Perhitungan Kebutuhan Wadah Sampah di Kota

Medan 71Tabel IV.15 Uraian Perhitungan Kebutuhan Tenaga dan Alat Angkut

Sampah (Tripper Truck) 72Tabel IV.16 Uraian Perhitungan Kebutuhan Tenaga dan Alat Angkut

Sampah (Gerobak Sampah) 73Tabel IV.17 Uraian Perhitungan Kebutuhan Tenaga dan Alat Angkut

Sampah (Becak Sampah) 73

Tabel V.1 Matriks Kondisi Pengelolaan Sampah dan Permasalahan Pengelolaan Sampah serta Rekomendasi Model Pengelolaan 83

iv

D A F T A R G A M B A R

Gambar 1.1 Kondisi Sampah di Kota Medan 3

Gambar 2.1 Klasifikasi Buangan Padat 7Gambar 2.2 Keterkaitan Komponen dalam Sistem Pengelolaan Sampah

Kota 11Gambar 2.3 Skema Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (SNI) 11Gambar 2.4 Skema Pengelolaan Sampah Ideal 30

Gambar 3.1 Kerangka Skema Penelitian 37

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kota Medan 40Gambar 4.2 Pewadahan Sampah yang Biasa Terdapat di Pemukiman

Penduduk 50Gambar 4.3 Kondisi Sampah yang Ditumpuk Sembarang di Pasar

Tradisional 52 Gambar 4.4 Pengumpulan Sampah menggunakan Tripper Truck dari

Sumber Timbulan 53Gambar 4.5 Pengumpulan Sampah menggunakan Gerobak dan Becak

Sampah pada Daerah yang Tidak Bisa dilalui oleh Tripper Truck 53

Gambar 4.6 Kondisi TPA Terjun di Kecamatan Medan Marelan 54Gambar 4.7 Pemilahan Sampah yang dilakukan Pemulung di Lokasi

TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan 55Gambar 4.8 Pola Teknis Operasional Pemilahan Sampah Kota Medan 56Gambar 4.9 Bagan Organisasi Dinas Kebersihan Kota Medan 57Gambar 4.10 Warga Mengumpulkan Sampah Plastik yang Mencemari

Sungai Babura, Medan 59Gambar 4.11 Grafik Peningkatan Volume sampah Kota Medan

Tahun 1997-2012 63Gambar 4.12 Pola Pemanfaatan Sampah dengan Menggunakan

Pendekatan Mereduksi Produksi Sampah dan Mengurangi Sampah yang telah dihasilkan 67

v

1 | K a j i a n P e n g e l o l a a n S a m p a h d a n S D M D i n a s K e b e r s i h a n d i K o t a M e d a n



BAB 1P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan masalah krusial yang dihadapi beberapa kota di Indonesia. Masalah-masalah tersebut lebih terkonsentrasi pada teknik operasional sampah. Timbulan sampah yang dihasilkan pada umumnya karena terbatasnya lahan di perkotaan untuk dijadikan sebagai lahan pembuangan akhir (TPA). Di Kota Medan sebelumnya ada 2 (dua) lokasi yang dijadikan TPA yaitu TPA Terjun di Medan Utara dan TPA Namo Bintang di Medan Selatan. Namun saat ini lokasi TPA yang masih berfungsi hanya di TPA Terjun yang lokasinya berada di Kecamatan Medan Marelan. Terbatasnya luas lahan tempat pembuangan akhir mempengaruhi teknis opersional pengelolaan sampah terutama pelayanan pembuangan sampah.

Dari aspek organisasi dan kelembagaan, Dinas Kebersihan Kota Medan sebagai pengelola sampah belum memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas, sehingga beban tanggung jawab dibidang pengelolaan sampah belum sepenuhnya menjadi prioritas kerja. Dengan kondisi demikian, mempengaruhi sistem pembiayaan karena dinas teknis sebagai penguna anggaraan dalam pengelolaan sampah belum menjadikan masalah sampah sebagai masalah yang prioritas. Pembiayaan pengelolaan sampah hanya berupa honorarium tenaga kerja dan berupa iuran dari konsumen yang nilainya sangat kecil sekali.

Perkembangan penduduk di kota Medan yang sangat pesat tidak terlepas dari pengaruh dorongan berbagai kemajuan teknologi, transportasi dan sebagainya. Hal ini merupakan kenyataan bahwa kota Medan merupakan lokasi yang paling efisien dan efektif untuk kegiatan-kegiatan produktif. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Sejalan dengan meningkatnya volume timbulan sampah pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat menganggu kelestarian fungsi lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup harus dijaga kelestariannya agar kesejahteraan dan mutu hidup generasi mendatang lebih terjamin. Perilaku manusia yang




mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya tersebut dari hari kehari berkembang menjadi aktivitas yang lebih dinamis dan serba kompleks. Guna mendorong aktivitas manusia yang dinamis dan kompleks tersebut diperlukan dukungan prasarana kota, seperti prasarana air bersih, prasarana air buangan/hujan, dan prasarana persampahan serta sanitasi yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif, agar seluruh aktivitas penduduk tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sehat. Setiap aktivitas manusia kota baik secara pribadi maupun kelompok, baik di rumah, kantor, pasar dan dimana saja berada, pasti akan menghasilkan sisa.

Sampah merupakan konsekuensi adanya aktivitas manusia dan setiap manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Menurut Keputusan Dirjen Cipta Karya, nomor 07/KPTS/CK/1999: Juknis Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Ke-PLP-an Perkotaan dan Perdesaan, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Kehadiran sampah di Kota Medan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pengelola kota. terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarananya. Dengan penduduk hampir 3 juta jiwa, sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 1.500 ton. Perinciannya, 48 persen merupakan sampah organik dan 52 persen lagi sampah anorganik. Jumlah sampah ini diperkirakan akan terus bertambah, dimana tingkat pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 4 persen. Tumpukan onggokan sampah yang mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial. Sampah organik atau sampah yang mudah terurai biasanya merupakan bagian terbesar dari sampah rumah tangga. Cara penanganan sampah ini seharusnya dilakukan dengan meminimalkan bangkitan sampah perkotaan, yaitu mengurangi jumlah sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah yang masih berguna.

Pengelolaan sampah dapat diartikan menumbuhkan perilaku masyarakat untuk mengurangi memproduksi sampah. Proses penanganan sampah dimulai dari proses pengumpulan sampai dengan tempat pembuangan akhir (TPA) secara umum memerlukan waktu yang berbeda sehingga diperlukan ruang untuk menampung sampah pada masing-masing proses tersebut. Sampah merupakan salah satu bentuk limbah yang terdapat dalam lingkungan. Sumber, bentuk jenis dan komposisnya sangat dipengaruhi oleh tingkat budaya masyarakat dan kondisi alamnya, makin maju tingkat kebudayaan masyarakat makin kompleks pula sumber dan macam sampah yang ditemui. Peningkatan timbulan sampah dan semakin tingginya koposisi anorganik sampah serta menurunnya efisiensi TPA menyebabkan perlunya suatu konsep untuk pengelolaan sampah lebih baik. Besarnya potensi sampah yang bisa didaur ulang ditentukan oleh timbulan sampah, komposisi sampah dan karakteristik sampah. Besarnya timbulan sampah ditentukan oleh status ekonomi penduduk tersebut. Semakin tinggi status ekonomi suatu penduduk maka semakin besar pula timbulan sampahnya.




Sampah merupakan masalah perkotaan hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia.

Di Kota Medan persoalannya lebih kompleks, hal ini disebabkan karena tidak ada intervensi dari pengambil kebijakan saat ini. Jika dibiarkan terus menerus maka tidak mustahi terdapat ?gunungan sampah? di berbagai sudut -sudut kota. Hal ini tentunya dapat memperburuk kondisi lingkungan terutama estetika kota Medan.

Gambar 1.1Kondisi Sampah di Kota Medan

Perilaku dan kesadaran masyarakat serta keterbatasan pelayanan pembuangan sampah membuat sebagian toko, bengkel, rumah tangga, hotel, perkantoran dan sumber sampah lainnya melakukan pembuangan sampah pada tempat-tempat yang tidak semestinya seperti sungai, laut, lahan-lahan kosong (seperti Gambar 1.1), dipinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Kondisi ini membuat kondisi yang tidak nyaman dan sehat. Kadang pewadahan sampah di sampah yang sudah disediakan sudah rusak di pasar-pasar tradiosional, nampak sampah ditumpuk




begitu saja di lahan parkir atau lahan kosong, hal ini mengurangi estetika pasar dan menimbulkan bau tidak sedap. Sedangkan pewadahan sampah pada toko tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan sehingga sampah berserakan disekitar wadah sampah, hal ini tentu mengurangi keindahan kota.

Namun didalam penentuan sarana dan prasarana tersebut perlu diketahui potensi timbulan sampah serta dalam proses pengolahan perlu diketahui komposisi timbulan sampah. Sampai dengan saat ini data tersebut belum dimiliki sebagai dasar perencanaan teknis operasional, maka dalam kajian ini akan dilakukan pengukuran timbulan sampah dan komposisinya. Aspek yang tidak kalah pentingnya yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah adalah regulasi dalam pengelolaan sampah. Saat ini operasional pengelolaan sampah di Kota Medan dikelola oleh masing-masing kelurahan. Kemudian belum optimal dan meratanya sarana tempat pembuangan sampah yang disediakan pemerintah kota dan penyuluhan kepada masyarakat serta belum adanya peraturan daerah berupa regulasi yang mengatur pembuangan sampah maka pembuangan sampah dilakukan masyarakat di sembarang tempat seperti membuang ke sungai, kelaut, lahan-lahan kosong dan sebagainya. Hal ini tentunya dapat memperburuk kondisi lingkungan terutama estetika Kota Medan.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas diperlukan suatu kajian pengelolaan sampah kota sehingga diharapkan nantinya semua sumber timbulan sampah dapat dilayani dan sampah yang dihasilkan dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir, pantai dan sungai terbebas dari sampah sehingga kota tampak bersih dan indah. Sistem pewadahan pada sumber-sumber sampah yang dilayani masih belum mampu menampung sampah yang dihasilkan baik wadah yang disediakan oleh LSM maupun perusahaan daerah.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas diperlukan suatu kajian pengelolaan sampah kota sehingga diharapkan nantinya semua sumber timbulan sampah dapat dilayani dan sampah yang dihasilkan dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir, sehingga kota tampak bersih dan indah.




1.2 Rumusan Masalah

Persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan termasuk di perumahan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatkan potensi banjir di perkotaan.

Permasalahan persampahan perlu ditangani secara serius dengan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing. Permasalahan perihal kajian ini didasarkan atas kondisi ?Masih belum optimalnya pengelolaan sampah dan SDM Kebersihan di kota Medan ? sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan pengolahan sampah dan peningkatan kualitas dan kinerja SDM kebersihan yang lebih baik.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam kajian ini adalah: 1. Mengetahui tingkat dan wilayah layanan pengelolaan sampah yang telah

dilakukan pada setiap sumber timbulan sampah kota Medan. 2. Mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan

pembuangan sampah kota Medan. 3. Mengetahui kondisi sistem pengelolaan sampah pada umumnya dan sub

sistem teknis operasional khususnya. 4. Menyusun rencana model pengelolaan sampah kota Medan. 5. Menyusun strategi peningkatan kualitas dan kinerja SDM kebersihan di Kota

Medan 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam kajian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Medan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan sampah dan kinerja SDM Kebersihan Kota Medan di masa yang akan datang khususnya aspek teknis operasional.

1.5 Luaran/Output Penelitian Luaran/Output kajian adalah Laporan Kajian Model Pengelolaan Sampah dan SDM Kebersihan di Kota Medan yang dianggap paling sesuai untuk Pemerintah Kota Medan.




BAB 2T I N J A U A N T E O R I T I S

2.1 Pengertian Sampah

Menurut Slamet (2002), sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Persampahan disebutkan sampah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang berujud padat atau semi padat berupa zat organik atau an organik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimianya sehingga mempermudah pengelolaannya sebagai berikut :

1. sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H2S yang bersifat racun bagi tubuh.

2. sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas, karet dan lain-lain.

3. sampah yang berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.

4. sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah yang karena sifatnya , jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobologinya dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas secara bermakna atau menyebabkan penyakit yang irreversibell ataupun sakit berat yang pulih (tidak berbalik) atau reversibell (berbalik) atau berpotensi menimbulkan bahaya sekarang maupun dimasa yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah, disimpan atau dibuang dengan baik.

Dilihat dari wujudnya limbah dapat berupa padatan, cairan atau gas, sedangkan sampah hanya berupa padatan atau setengah padatan. Berbeda dengan sampah, limbah memerlukan pengelolaan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Dalam pengertian ini maka tinja tidak termasuk kategori sampah, melainkan limbah. Jadi perbedaan sampah dan limbah dapat dilihat dari wujudnya, tingkat pencemaran dan metode pengelolaan. Untuk lebih memahami perbedaan antara sampah, buangan dan limbah, dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:




Gambar 2.1 Klasifikasi Buangan Padat

(Sumber: Widyatmoko dan Sintorini, 2002)

Sampah Limbah

Cair Padat Gas

Sampah Rumah Tangga

Sampah Kompersial: Limbah B3

Sampah Bangunan: Pemugaran Pembongkaran

Sampah Fasilitas Umum

a. Industri* Sisa inert (sisa bahan-bahan hancur)

Urugan Bangunan Sisa Bangunan

b. Sisa Pertanianc. Sisa Pertambangand. Lumpur buangan komunale. Bahan-bahan bekas: Minyak bekas,

ban bekas dan sisa kendaraan bermotor

f. Limbah Rumah sakit

Kebutuhan Manusia

Sisa Produk

Buangan

Barang Bekas




2.2 Jenis-jenis Sampah Menurut Gelbert dkk. (1996) sampah dikelompokan berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan sebagai:1. Sampah Organik, terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan

yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian,perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun

2. Sampah Anorganik, berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

Karakter sampah dapat dikenali sebagai berikut: (1) tingkat produksi sampah, (2)komposisi dan kandungan sampah, (3) kecenderungan perubahannya dari waktu ke waktu. Karakter sampah tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran serta gaya hidup dari masyarakat perkotaan. Oleh karena itu sistem pengelolaan yang direncanakan haruslah mampu mengakomodasi perubahan-perubahan dari karakter sampah yang ditimbulkan. (Wibowo dan Djajawinata, 2004).

Menurut Sastrawijaya (2000), berdasarkan sumbernya sampah dapat digolongkan menjadi (a) sampah domestik misalnya sampah rumah tangga, sampah pasar, sekolah dsb, (b) sampah non domestik misalnya sampah pabrik, pertanian, perikanan, industri dan sebagainya.

2.2.1 Sampah Khusus Sampah khusus adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus untuk menghindari bahaya yang akan ditimbulkannya. Sampah khusus meliputi :

1. Sampah dari Rumah Sakit Sampah rumah sakit merupakan sampah biomedis, seperti sampah dari pembedahan, peralatan (misalnya pisau bedah yang dibuang), botol infus dan sejenisnya, serta obat-obatan (pil, obat bius, vitamin). Semua sampah ini mungkin terkontaminasi oleh bakteri, virus dan sebagian beracun sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk lainnya. Cara pencegahan dan penanganan sampah rumah sakit antara lain:

Sampah rumah sakit perlu dipisahkan. Sampah rumah sakit harus dibakar di dalam sebuah insinerator milik

rumah sakit.




Sampah rumah sakit ditampung di sebuah kontainer dan selanjutnyadibakar di tempat pembakaran sampah.

Sampah biomedis disterilisasi terlebih dahulu sebelum dibuang kelandfill.

2. Baterai Kering dan Akumulator bekas Baterai umumnya berasal dari sampah rumah tangga, dan biasanyamengandung logam berat seperti raksa dan kadmium. Logam berat sangat berbahaya bagi kesehatan. Akumulator dengan asam sulfat atau senyawa timbal berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia. Baterai harus diperlakukan sebagai sampah khusus. Saat ini di Indonesia, baterai kering hanya dapat disimpan di tempat kering sampai tersedia fasilitas pengolahan.Jenis sampah khusus lainnya adalah:a. Bola lampu bekas b. Pelarut dan cat c. Zat-zat kimia pembasmi hama dan penyakit tanaman seperti

insektisida, pestisida d. Sampah dari kegiatan pertambangan dan eksplorasi minyak e. Zat-zat yang mudah meledak dalam suhu tinggi

2.3 Sumber-Sumber Timbulan Sampah

Menurut Gelbert dkk. (1996), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut:

1. Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain.

2. Sampah pertanian dan perkebunan. Sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuhtumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang

3. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng.

4. Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis-menulis




(bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

5. Sampah dari industri. Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

2.4 Sistem Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan denganpengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa. Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis (Rahardyan Dan Widagdo 2005).

Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen sub sistem yang saling mendukung satu sama lainuntuk mencapau tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur (Syafrudin dan Priyambada 2001).

Komponen-komponen tersebut meliputi :1. Sub sistem teknis Operasional (sub sistem teknik),2. Sub sistem organisasi dan manajemen (sub sistem Institusi),3. Sub sistem hukum dan Peraturan (sub sistem Hukum),4. Sub sistem Pembiayaan (sub sistem finansial)5. Sub sistem peran serta Masyarakat

Kelima sub sistim pengelolaan sampah saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana pada Gambar 2.2 berikut ini:




Gambar 2.2 Keterkaitan Komponen dalam Sistem Pengelolaan Sampah Kota

2.4.1 Teknis Operasional Pengelolaan Sampah Sub sistem teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pembuangan akhir sampah. Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri darikegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Agar lebih jelasnya teknis operasional pengelolaan sampah dapat dilihat pada skema pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Skema Teknik Operasional Pengolahan Sampah (SNI)




Pengelolaan sampah ditujukan pada pengumpulan sampah mulai dari produsen sampai pada tempat pembuangan sampah akhir (TPA), membuat tempat pembuangan sampah sementara (TPS), transportasi yang sesuai lingkungan dan pengelolaan pada TPA. Sebelum dimusnahkan, sampah dapat diolah terlebih dahulu untuk memperkecil volume yang di daur ulang atau dimanfaatkan kembali. Berdasarkan karakteristiknya pengolahan sampah dilakukan berbagai cara yakni : 1. Komposting, baik bagi jenis garbage. 2. Insinerasi untuk refuse. 3. Proses lain seperti pembuatan bahan bangunan dari buangan industri yang

mempunyai sifat seperti semen.

Penjelasan tentang aspek teknis operasional sebagaimana Gambar 2.3 adalah sebagai berikut:

1. Timbulan Sampah Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah adalah:

a. Jumlah penduduk, artinya jumlah penduduk meningkat timbulan sampah meningkat.

b. Keadan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi seseorang akan semakin banyak timbulan sampah perkapita yang dihasilkan.

c. Kemajuan teknologi, akan menambah jumlah dan kualitas sampahnya.

Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara satu negara dengan negara lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah antara lain:

a. Tingkat hidup : makin tinggi tingkat hidup, makin banyak sampah yang ditimbulkan

b. Pola hidup dan mobilitas masyarakat c. Kepadatan dan Jumlah penduduk d. Iklim dan musim e. Pola penyediaan kebutuhan hidup dan penanganan makanan f. Letak geografis dan topografi

Berdasarkan data BPS tahun 2000 dalam Wibowo dan Djajawinata (2004), dari 384 kota menimbulkan sampah sebesar 80.235,87 ton setiap hari, penanganan sampah yang diangkut ke dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sebesar 4,2 %, yang dibakar sebesar 37,6% , yang dibuang ke sungai 4,9 % dan tidak tertangani sebesar 53,3 %.1 Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan timbulan sampah pada perkotaan semakin tinggi, kendaraanpengangkut yang jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, dan belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle (3 R).




Meningkatnya populasi penduduk disetiap daerah/kota maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap rumah tangga makin meningkat. Secara umum komposisi dari timbulan sampah di setiap kota bahkan negara. Berdasarkan data pada SK SNI S-00-1993-03 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonsia berdasarkan komponen-komponen sumber sampah adalah sebagai berikut:

Tabel II.1Besaran Timbulan Sampah berdasarkan Komponen-Komponen Sumber Timbulan

No. Komponen sumber sampah Satuan Volume(liter)

Berat(Kg)

1 Rumah permanen per org/hr 2,25-2,50 0,35-0,402 Rumah semi permanen per org/hr 2,00-2,25 0,30-0,353 Rumah non permanen per org/hr 1,75-2,00 0,25-0,304 Kantor per peg/hr 0,50-0,75 0,025-0,105 Toko/Ruko per ptgs/hr 2,50-3,00 0,15-0,356 Sekolah per mrd/hr 0,10-0,15 0,01-0,027 Jalan Arteri per mtr/hr 0,10-0,15 0,02-0,108 Jalan Kolektor per mtr/hr 0,10-0,15 0,10-0,059 Jalan Lokal per mtr/hr 0,50-0,1 0,005-0,025

10 Pasar per mtr/hr 0,20-0,60 0,10-0,30

dan besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota adalah sebagai berikut:

Tabel II.2Besaran Timbulan Sampah berdasarkan Klaifikasi Kota

No. Klasifikasi Kota SatuanVolume (L/org/hr) Berat (Kg/org/hr)

1 Kota Sedang 2,75-3,25 0,70-0,802 Kota Kecil 2,5-3,75 0,625-0,75

2. Pewadahan dan Pemilahan Sampah Pewadahan sampah adalah aktivitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah. Dalam operasional pengumpulan sampah, masalah pewadahan memegang peranan yang sangat penting, tempat penyimpanan sampah pada sumber diperlukan untuk mencegah sampah agar jangan berserakan yang akan memberi kesan atau terlihat kotor serta untuk mempermudah proses kegiatan pengumpulan, sampah yang dihasilkan perlu disediakan tempat untuk penyimpanan/penampungan sambil menunggu kegiatan pengumpulan sampah.

Sumber: SNI S-04-1993-03




Dalam melakukan pewadahan harus disesuaikan dengan jenis sampah yang telah terpilah, yaitu :

1) sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan wadah warna gelap;

2) sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam, dan lainnya, dengan wadah warna terang;

3) sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku (Departemen Pekerjaan Umum, 2002).

Dalam menunjang keberhasilan operasi pengumpulan sampah, perlu adanya pewadahan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik rumah. Tempat sampah juga harus direncanakan dengan pertimbangan kemudahan dalam proses pengumpulan, higienis untuk penghasil sampah maupun petugas penumpul, kuat dan relatif lama serta mempertimbangkan segi estetika. Kapasitas pewadahan ini diperhitungkan berdasarkan rata-rata laju timbulan sampah per orang per hari, jumlah anggota keluarga serta frekuensi pengumpulan.

Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Menurut Departemen Pekerjaan Umum, bila data pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung timbulan sampah dapat digunakan nilai timbulan sebagai berikut :

a. Satuan timbulan sampah kota besar : 2- 2,5 liter/orang/hari atau 0,4-0,5 kg/orang/hari

b. Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil : 1,5-2 liter/orang/hari atau 1,3 ? 1,4 kg/orang/hari.

Menurut penelitian Puslitbang Permukiman (Ditjen Cipta Karya, 1991) didapatkan angka-angka laju timbulan sampah sebagai berikut:

1. Kota Kecil Laju timbulan sampah permukiman 2,0 liter/orang/hari Persentase total sampah permukiman 75 % ? 80 % Persentase sampah non permukiman 20 % - 25 %

2. Kota Sedang Laju timbulan sampah permukiman 2,25 liter/orang/hari. Persentase total sampah permukiman 65 % ? 75 %. Persentase sampah non permukiman 25 % - 35 %.

Persyaratan bahan yang digunakan sebagai pewadahan sampah adalah tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis, mudah diperoleh/dibuat oleh masyarakat serta mudah dan cepat dikosongkan (Departemen Pekerjaan Umum, 2002). Sedangkan penentuan ukuran volume ditentukan berdasarkan:

1) Jumlah penghuni tiap rumah; 2) Timbulan sampah; 3) Frekuensi pengambilan sampah;




4) Cara pengambilan sampah; 5) Sistem pelayanan (individual atau komunal).

Berdasarkan standar SNI 19-2454-2002 yang dimaksudkan dengan pewadahan sampah adalah aktifitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah. Pewadahan ini dilakukan pada sampah yang telah dipilah yakni sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya beracun. Pola pewadahan terdiri dari pola individual dan pola komunal. Pola pewadahan individual adalah aktifitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah khusus untuk dan dari sampah individu, sedangkan pola komunal adalah aktifitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah bersama baik dari berbagai sumber maupun sumber umum. Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standar Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat. Selain itu ukuran wadah sangat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Jumlah penghuni tiap rumah b. Timbulan sampah c. Periodesasi pengambilan sampah d. cara pemindahan sampah e. dan sistem pelayanan.

Wadah sampah kumunal pengadaanya dilakukan oleh instansi pengelola sedangkan wadah individual disediakan oleh pribadi atau instansi pengelola. Selain hal tersebut diatas, di dalam standar nasional pengelolaan sampah juga diatur lokasi penempatan wadah yakni:

a. untuk wadah individu penempatanya dihalaman muka dan dihalaman belakang untuk sumber sampah dari hotel dan restoran

b. Penempatan wadah komunal diharapkan sedapat mungkin dekat dengan sumber sampah dan tidak mengganggu pemakai jalan dan sarana umum lainnya, jarak antar wadah sampah untuk pejalan kaki minimal 100 meter, disekitar taman dan keramaian, diujung gang kecil, dan diluar jalur lalu lintas pada suatu lokasi yang mudah untuk pengoperasiannya.

Menurut SNI 19-2454-2002 yang dimaksud dengan pemilahan sampah adalah proses pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilakukan sejak dari sumbernya sampai dengan pembuangan akhir. Pewadahan dan pemilahan sampah yang baik akan mempengsaruhi kinerja daur ulang sampah yang lebih baik.




Menurut Rahardyan dan Widagdo (2005), tujuan dari pewadahan adalah untukmemudahkan dalam pengangkutannya dan selain itu dengan penggunaan wadah ini, bau akibat pembusukan sampah yang juga dapat menarik perhatian lalat dapat diatasi, air hujan yang berpotensi menambah kadar air sampah dapat dikendalikan dan pencampuran sampah yang tidak sejenis dapat dihindari.

3. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari sumber atu tempat pewadahan penampungan sampah sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). TPS yang digunakan biasanya kontainer kapasitas 10 m3, 6 m3, 1m3, transper depo, bak pasangan batubata, drum bekas volume 200 liter, dan lain-lain. Pengambilan sampah dilakukan tiap periodesasi tertentu. Periodesasi biasanya ditentukan berdasarkan waktu pembusukan yaitu kurang lebih setelah berumur 2-3 hari, yang berarti pengumpulan sampah dilakukan maksimal setiap 3 hari sekali.

a. Sistim Pengumpulan Pengumpulan sampah dari tiap-tiap sumber sampah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Sistem tidak langsung Di daerah pemukiman yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah, dengan kondisi jalan pemukiman yang sempit, pengumpulan sampah dilakukan dengan gerobak sampai yang mempunyai volume rata-rata 1 m3. Untuk kemudian diangkut ke TPS. Sampah dari pasar dan hasil sapuan jalan biasanya dikumpul dalam kontainer atau TPS dekat pasar yang kemudian diangkut Truk ke TPA.

2) Sistem Langsung, terdiri dari 1) Pengumpulan individu langsung, Pada sistem ini proses pengumpulan

dan pengangkutan sampah dilakukan ber-samaan. Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan dari wadah-wadah sampah rumah/persil kemudian dimuat ke kendaraan langsung dibawa ke TPA. Alat pengumpul berupa truck standar atau dump truck, dan sekaligus berfungsi sebagai alat pengangkut sampah menuju TPA. Daerah yang dilayani dengan sistem ini adalah daerah pemukiman teratur (formal area) dan daerah perkotaan dimana pada daerah-daerah tersebut sulit untuk menempatkan transfer dipo atau kontainer angkut karena kondisi, sifat daerahnya ataupun standar kesehatan masyarakat dan standar kenyaman masyarakat cukup tinggi. Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam sistem ini adalah:

kondisi topografi (rata-rata > 5 %) sehingga alat pengumpul non mesin sulit beroperasi.

Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak menunggu pemakai jalan lainnya.

Kondisi dan jumlah alat memadai Jumlah timbulan sampah > 3 m3/hari




2) Pengumpul komunal langsung, adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke TPA. Persyaratan yang perlu diperhatikan adalah:

alat angkut terbatas kemampuan pengendalian personil dan peralatan terbatas alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah peran serta masyarakat cukup tinggi wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan

dilokasi yang mudah dijangkau oleh alat angkut untuk pemukiman tidak teratur

b. Waktu Pengumpulan Waktu pengumpulan yang dimaksudkan adalah waktu yang terbaik untuk melakukan pengumpulan. Pada umumnya pengumpulan sampai dilakukan pada pagi hari atau siang , akan tetapi pada tempat-tempat tertentu misalnya pasar, waktu pengumpulanya biasanya malam hari. Tata cara operasional pengumpulan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Rotasi 1-4 rit/hari. 2) Periodisasi 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari tergantung kondisi

komposisi sampah, yaitu: semakin besar prosentasi sampah organik periodisasi pelayanan

maksimal sehari 1 kali; untuk sampah kering, periode pengumpulannya di sesuaikan

dengan jadwal yang telah ditentukan, dapat dilakukan lebih dari 3 hari 1 kali;

untuk sampah B3 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap; mempunyai petugas pelaksana yang tetap dan dipindahkan secara

periodik; pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria

jumlah sampah terangkut, jarak tempuh dan kondisi daerah.

Pelaksanaan pengumpulan sampah dapat dilaksanakan oleh institusi kebersihan kota, lembaga swadaya masyarakat, swasta, masyarakat ( RT/RW ). Jenis sampah yang terpilah dan bernilai ekonomi dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang pada waktu yang telah disepakati bersama antara petugas pengumpul dan masyarakat penghasil sampah.

c. Frekuensi pengumpulan, yakni banyaknya sampah yang dapat dikumpulkan dan diangkut perhari. Semakin tinggi frekuensi pengumpulan sampah semakin banyak jumlah sampah yang dikumpulkan per pelayanan per kapita. Frekuensi pengangkutan perlu ditetapkan dengan teratur, disamping untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan, juga untuk menetapkan jumlah kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya operasi dapat diperkirakan. Frekuensi pelayanan yang teratur akan memudahkan bagi para petugas untuk melaksanakan kegiatannya. Frekuensi pelayanan dapat dilakukan 3 hari sekali




atau maksimal 2 kali seminggu. Meskipun pelayanan yang lebih sering dilakukan adalah baik, namun biaya operasional akan menjadi lebih tinggi sehingga frekuensi pelayanan harus diambil yang optimum dengan memperhatikan kemampuan memberikan pelayanan, jumlah volume sampah, dan komposisi sampah (Irman, 2002).

Perencanaan frekuensi pengangkutan sampah dapat bervariasi tergantung kebutuhan misalnya satu sampai dua hari sekali dan maksimal tiga hari sekali, tergantung dari komposisi sampah yang dihasilkan dimana semakin besar prosentase sampah organik semakin kecil periodesasi pengangkutan. Hal ini dikarenakan sampah organik lebih cepat membusuk sehingga dapat menimbulkan gangguan lingkungan di sekitar TPS. Makin sering frekuensi pengangkutan maka semakin baik, namun biasanya biaya operasinya akan lebih mahal. Penentuan frekuensi pengangkutan juga akan bergantung dari jumlah timbulan sampah dengan kapasitas truk pengangkut yang melayani (Tchobanoglous,1993).

Setiap 2.000 rumah dibutuhkan alat pengumpul yang berupa gerobak sampah atau becak sampah sebanyak 16 buah, 1 truk sampah atau arm roll truck dengan 3 kontainer sebanyak 1 unit, kebutuhan transfer depo sebanyak 1 unit.

4. Pemindahan Sampah Pemindahan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk di bawa ke tempat pembuangan akhir (Departemen Pekerjaan Umum, 2002). Operasi pemindahan dan pengangkutan menjadi diperlukan apabila jarak angkut ke pusat pemrosesan/TPA sangat jauh sehingga pengangkutan langsung dari sumber ke TPA dinilai tidak ekonomis. Hal tersebut juga menjadi penting bila tempat pemrosesan berada di tempat yang jauh dan tidak dapat dijangkau langsung.

Tempat penampungan/pembuangan sementara (TPS) merupakan istilah yang lebih popular bagi sarana pemindahan dibandingkan dengan istilah transfer depo. Persyaratan TPS/transfer depo yang ramah lingkungan adalah:

a. Bentuk fisiknya tertutup dan terawat.b. TPS dapat berupa pool gerobak atau pool kontainer. c. Sampah tidak berserakan dan bertumpuk diluar TPS/kontainer.

Tipe pemindahan sampah menggunakan tranfer depo antara lain menggunakan Tranfer tipe I dengan luas lebih dari 200 m2 yang merupakan tempat peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum pemindahan serta sebagai kantor dan bengkel sederhana, tranfer tipe II dengan luas 60-200 m2 yang merupakan tempat pertemuan peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum tempatpemindahan dan merupakan tempat parkir gerobak atau becak sampah. Transfer tipe III dengan luas 10-20 m2 yang merupakan tempat pertemuan gerobak dan kontainer (6-10 m3) serta merupakan lokasi penempatan kontainer komunal (1-10 m3).




5. Pengangkutan Sampah Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah langsung dari sumber sampah dengan sistim pengumpulan individual langsung atau pengumpulan melalui sistim pemindahan menuju TPA. Pola pengangkutan dengan sistim pengumpulan individual langsung, kendaraan dari pool menuju titik sumber sampah dan mengambil sampah setiap titik sumber sampah sampai penuh, selanjutnya diangkut ke TPA. Setelah truk dikosongkan selanjutnya truk mengambil sampah di lokasi lainnya dan seterusnya sesuai jumlah ritase yang telah ditetapkan. Pengangkutan dengan sistim pemindah, truck dari pool menuju lokasi pemindah lalu dibawa ke TPA, selanjutnya pengambilan ke pemindah lain sesuai ritase yang telah ditetapkan.

Untuk mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis Tripper/Dump Truck, Arm Roll Truck, dan jenis Compactor Truck.

Tabel II.3Jenis dan Alat Angkut Sampah

Jenis Kendaraan Kapasitas Kekurangan Kebaikan CatatanTruk bak terbuka (kayu)

8 m3

10 m3

12 m3

Tenaga kerja banyak

Perlu penutup bak

Operasinal lambat

Biaya O&M rendah

Cocok sistem door to door

Umur produksi 5 tahun

2 ? 3 rit/hari

Tidak dianjurkan

Tripper/Dump Truck

6 m3

8 m3

10 m3

Tenaga kerja banyak

Perlu penutup bak

Biaya O&M relatif Tinggi

Bisa door to door

Mobilitas tinggi, 2-3 rit/hari

Umur 5 ? 7tahun - Cepat operasi pembongkaran

Kurang dianjurkan

Armroll TruckContainer

5 m3

7 m3

8 m3

Mahal Butuh container Biaya O&M

tinggi

Mobilitas tinggi Cocok untuk

permukiman dan pasar

Tenaga kerja sedikit

Umur 5 tahun 4-5 rit/hari

Cocok untuk lokasi sampah yang banyak

Dianjurkan

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 2002




Pola pengangkutan adalah sebagai berikut: 1) Pengangkutan sampah dengai sistem pengumpulan individual langsung

(door to door), yaitu: truk pengangkut sampah dari pool menuju titik sumber sampah

pertama untuk mengambil sampah; selanjutnya mengambil sampah pada titik-titik sumber sampah

berikutnya sampai truk penuh sesuai dengan kapasitasnya; selanjutnya diangkut ke TPA sampah; setelah pengosongan di TPA, truk menuju ke lokasi sumber

sampah berikutnya, sampai terpenuhi ritasi yang telah ditetapkan. 2) Pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di transfer depo tipe I

dan II dilakukan dengan cara sebagai berikut: kendaraan pengangkut sampah keluar dari pool langsung menuju

lokasi pemindahan di transfer depo untuk mengangkut sampah ke TPA;

dari TPA kendaraan tersebut kembali ke transfer depo untuk pengambilan pada rit berikutnya;

3) Pengumpulan sampah dengan sistem kontainer (transfer tipe III), pola pengangkutan adalah sebagai berikut:

a. Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 1, dengan proses:

kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA;

kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula; menuju ke kontainer isi berikutnya untuk diangkut ke TPA; kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula; demikian seterusnya sampai rit terakhir.

b. Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 2, dilakukan sebagai berikut:

kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkat sampah ke TPA;

dari TPA kendaraan tersebut dengan kontainer kosong menuju lokasi ke dua untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi untuk diangkut ke TPA;

demikian seterusnya sampai pada rit terakhir; pada rit terakhir dcngan kontainer kosong, dari TPA

menuju ke lokasi kontainer pertama, kemudian truk kembali ke pool tanpa Kontainer.

c. Pengangkutan sampah dengan sistem pengosongan kontainer cara 3, dengan proses:

kendaraan dari pool dengan membawa kontainer kososng menuju ke lokasi kontainer isi untuk mengganti /mengambil dan langsung membawanya ke TPA;

kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju ke kontainer isi berikutnya;




demikian seterusnya sampai dengan rit terakhir. d. Pola pengangkutan sampah dengan sistem kontainer tetap

biasanya untuk kontainer kecil serta alat angkut berupa truk pemadat atau dump truk atau truk biasa, dengan proses:

kendaran dari pool menuju kontainer pertama, sampah dituangkan ke dalam truk kompaktor dan meletakkan kembali kontainer yang kosong;

kendaraan menuju ke kontainer berikutnya sehingga truk penuh, untuk kemudian langsung ke TPA;

demikian seterusnya sampai dengan rit terakhir.

6. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untukberlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah, tempatmenyingkirkan/mengkarantinakan sampah kota sehingga aman (SK SNI T-11-1991-03). Berdasarkan data JICA dan PT. Arkonin dalam Wibowo dan Djajawinata 2004, dari 46 kota yang memiliki TPA terdapat 3 jenis sistem pembuangan akhir yang dilakukan yaitu Open Dumping (33 kota), Sanitary landfill (1 kota) dan controlled landfill (12 kota).

Pertimbangan penentuan Lokasi TPA, mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dengan penekanan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Keberadaan dan letak fasilitas publik, perumahan, b. Ketersediaan dan Kesesuaian Lahan c. Kondisi hidrogeologi d. Kondisi klimatologi e. Jalur jalan f. Kecepatan pengangkutan g. Batas pengangkutan (jalan, jembatan, underpass) h. Pola lalu lintas dan kemacetan i. Waktu pengangkutan j. Ketersediaan lahan untuk penutup (jika memakai sistem sanitari

landfill) k. Jarak dari sungai l. Jarak dari rumah dan sumur penduduk

Faktor-faktor yang mempengaruhi umur teknis tempat pembuangan akhir sampah (TPA) adalah:

a. volume riil yang masuk ke dalam TPA, b. pemadatan sampah oleh alat berat, c. volume sampah yang diangkut oleh pemulung, d. batas ketinggian penumpukan sampah, e. ketinggian tanah urugan dan f. susut alami sampah.




Dengan demikian umur teknis dari suatu TPA merupakan fungsi dari Volume rill, pemadatan, volume sampah yang diangkut pemulung, batas ketinggian, ketinggian tanah urugan dan susut sampah.

2.4.2 Aspek Kelembagaan dan Organisasi Organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani (Rahardyan dan Widagdo, 2005).

Menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan kategori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kota Raya dan kota besar (jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa perusahaan daerah atau dinas tersendiri.

2. Kota sedang 1 dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa ? 500.000 jiwa atau ibu kota propinsi berupa dinas tersendiri.

3. Kota sedang 2 dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa ? 250.000 jiwa atau kota/kotif berupa dinas/suku dinas atau UPTD dinas pekerjaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.

4. Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa ? 100.000 jiwa berupa UPTD dinas pekerjaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum

2.4.3 Aspek pembiayaan Pengelolaan Sampah Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengelolaan persampahan di Indonesia lebih diarahkan pada pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional , dana pembangunan di daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasari metode yang benar.

Menurut Syfaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi sampah adalah 1 % dari penghasilan per rumah tangga. Dengan demikianbesaran retribusi sampah bervariasi sesuai tingkat pendapatan, makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga maka makin besar retribusi yang harus mereka bayarkan karena makin tinggi tingkat ekonomi seseorang makin besar sampah yang mereka hasilkan.




2.4.4 Aspek Hukum dan Peraturan Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat dan sebagainya.

Menurut Rahardyan dan Widagdo (2005), peraturan yang diperlukan dalam penyelengaraan sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur tentang:

1. ketertiban umum yang terkait dengan penanganan persampahan2. rencana induk pengelolaan sampah kota3. bentuk lembaga dan organisasi pengelola4. tata cara penyelengaraan pengelolaan5. tarif jasa pelayanan atau retribusi6. kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar

daerah atau kerjasama dengan pihak swasta

2.4.5 Aspek Peran serta Masyarakat Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaanpersampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan padamasyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihanadalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan programpersampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor soasial, struktur dan budaya setempat.

Menurut Wibowo dan Djajawinata (2004), ada tiga pendekatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah yakni pendekatan aspek teknis, pendekatan aspek kelembagaan dan pendekatan aspek keuangan dan manajemen. Pengelolaan sampah merupakan suatu pekerjaan yang cukup sulit karena berbagai hal yakni:

1. Perkembangan teknologi lebih cepat dari kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan persampahan.

2. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan

3. Meningkatnya biaya operasi, pengelolaan, dan konstruksi disegala bidang termasuk bidang persampahan.

4. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, tidak benar, menimbulkan masalah pencemaran udara, tanah, air, menimbulkan turunnya harga tanah karena nilai estetika menurun, bau dan memperbanyak populasi lalat.

5. Kegagalan dalam daur ulang maupun pemanfaatan kembali barang bekas. 6. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir

(TPA), selain tanah serta formasi tanah tidak cocok bagi pembuangan




sampah, serta terjadinya kompetisi yang makin rumit akan penggunaan tanah.

7. Semakin banyak masyarakat yang keberatan bahwa daerahnya dipakai tempat pembuangan sampah.

8. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan. 9. Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena cuaca

yang panas. 10. Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada

tempatnya dan memelihara kebersihan. 11. Pembiayaan yang tidak memadai. 12. pengelolaan sampah dimasa lalu dan saat ini kurang memperthatikan

faktor-faktor non teknis seperti penyuluhan tentang hidup bersih dan sehat.

2.5 Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi

Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Sampah dapat berpengaruh pada kesehatan manusia baik langsungmaupun tidak langsung. Dampak langsung sampah pada kesehatan disebabkan terjadinya kontak langsung dengan sampah tersebut misalnya sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, yang karsinogenik, teratogenik dan lain-lain. Pengaruh tidak langsung dapat dirasakan masyarakat akibat proses pembusukan, pembakaran dan pembuangan sampah.

Dekomposisi sampah dapat terjadi secara aerobik, dilanjutkan secara fakultatif dan secara anaerobik apabila oksigen habis. Dekomposisi secara anaerobik akan menghasilkan cairan yang disebut Leachate beserta gas. Leachate atau lindi adalah cairan yang mengandung zat padat yang tersuspensi yang sangat halus dan hasil penguraian mikroba yang biasanya terdiri atas Ca, Mg, Na, K, Fe, khlorida, Sulfat, fosfat, Zn, Ni, CO2, H2O, N2, NH3, H2S, asam organik dan H2. Berdasarkan kualitas sampahnya leachate atau lindi bisa pula didapat mikroba patogen, logam berat dan zat lainnya yang berbahaya.

Menurut Gelbert dkk (1996) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu:

1) Dampak terhadap Kesehatan Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:




a) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.

b) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit). c) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu

contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernakan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

d) Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

2) Dampak terhadap Lingkungan Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnyaekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

3) Dampak terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuklingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bauyang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampahbertebaran dimana-mana.

b) Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataanc) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan

rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di siniadalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).

d) Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.

e) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.




Selain memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, sampah juga bisa mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik. Salah satu contoh adalah daur ulang sampah menjadi kompos sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Waddell dkk (2005), sampah mempunyai konstribusi yang sangat besar terhadap pendapatan masyarakat apabila sampah dikelola dengan benar. Sampah di TPA Bantar Gebang, Bekasi mampu memberikan peluang bisnis bagi para pemulung, dimana putaran uang per hari mencapai angka Rp 1,5 miliar per hari. Jika produksi kompos dari sampah dilakukan secara optimal melalui sistim pabrikasi terpadu, maka usaha pengolahan sampah bisa menghasilkan devisa sebesar Rp 7,62 miliar per hari. Dalam setahun bisnis ini bisa menghasilkan 2,78 triliun rupiah atau lebih 20% dari APBD DKI Jakarta. Selain itu lokasi pembuangan sampah juga memberikan efek ganda dengan munculnya bisnis ojek, angkutan bus, warung dan bahkan pedagang emas di lokasi penampungan sampah.

Pada bidang pertanian sampah dapat digunakan sebagai pupuk dan pestisida. Sampah basah atau sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bisa berfungsi sebagai penyubur tanah dan pestisida organik untuk racun serangga. Menurut Sudrajat (2006), hampir 23 juta ha lahan pertanian di dunia dikelola menggunakan teknik pertanian organik. Rata-rata persentase lahan organik dibanding pertanian biasa sekitar 4% - 6%. Di Indonesia terdapat sekitar 40.000 ha lahan pertanian organik, tetapi ada kecenderungan utnuk terus meningkat sesuai kebutuhan pasar.

Menurut Purwendro dan Nurhidayat (2007), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik cair dan pestisida organik cair. Maka masyarakat yang bermatapencaharian bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dapat mempergunakan sampah organik dengan cara mengolah sampah tersebut menjadi pupuk organik cair dan pestisida organik cair. Dengan demikian ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dapat dikurangi.

2.6. Permasalahan dalam Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks yang melibatkan pelaku utamanya yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Permasalahan yang timbal saling terkait sehingga diperlukan pendekatan secara komprehensif dan melibatkat semua pelaku utamanya.

Menurut Annihayah (2006), Penanganan masalah sampah tidaklah mudah karena sangat kompleks mencakup aspek teknis, ekonomis, dan sosio-politis. Dari aspek teknis dapat dijelaskan bahwa manajemen sampah meliputi 5 fase, yaitu: 1. Tahap Penampungan: Masyarakat menampung sampah masing-masing di

tempat sampah.




2. Tahap Pengumpulan Sampah: Pengumpulan sampah dari lingkungan penghasil sampah, misalnya: lingkungan pemukiman, pasar, pusat perdagangan, perkantoran/sekolah dan jalan protokol

3. Tahap Pemindahan Sampah: ada tiga cara pemindahan, yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS), Kontainer, dan Transfer Depo.

4. Tahap Pengangkutan: Pengangkutan sampah dengan truk sampah dari bak sementara ke TPA

5. Tahap Pembuangan Akhir (TPA): Tahap pemusnahan sampah di lokasi pembuangan akhir.

Dari aspek ekonomis penjelasan permasalahan sampah berkaitan dengan persoalan perbandingan antara input retribusi sampah yang diterapkan dengan output yang dikeluarkan Pemda untuk mengelola sampah. Sedangkan dari aspek sosio-politik pengelolaan sampah akan berkaitan dengan persoalan hubungan atau kerjasama antar pemerintah daerah dalam menangani sampah, karena realistis tidaklah mungkin pemerintah daerah menangani masalah sendiri tanpa kerjasama dengan daerah lain.

Menurut Hadi (2004), dalam tulisannya yang berjudul Sindrom Sampah mengatakan bahwa masyarakat bersikap resisten terhadap fasilitas pembuangan sampah, dimana sistem pengelolaan sampah yang dijanjikan dinas kebersihan berupa Sanitary landfill tetapi dalam prakteknya adalah open dumping, seperti kasus protes masyarakat terhadap keberadaan TPA Bantar gebang, Bekasi, dan pemblokiran jalan masuk TPA Keputih, Sukolilo, Surabaya. Dampak yang muncul bagi daerah yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah berupa ketidak nyamanan karena debu, bising, getaran, dan ceceran sampah disekitar kawasan yang dilewati mobil pengangkut sampah. Hal ini dapat memicu terjadinya penurunan nilai properti, tanah dan rumah disekitar TPA tidak saleable atau tidak modalke untuk dijual karena umumnya orang enggan tinggal disekitar TPA.

Di negara-negara maju , seperti Amerika Serikat dan Canada, fenomena penolakan keberadaan fasilitas pembuangan sampah telah muncul Sejak tahun 1980-an yang disebut sebagai NIMBY Syndrom (not in my backyard) artinya jangan menempatkan fasilitas sampah di sekitar pemukiman saya. Berdasarkan teori dampak sosial yang dikemukan Homenuck (1988) maka Hadi mengkategorikan tipe dampak sosial yang timbul di daerah yang dijadikan sebagai tempat TPA ada dua yaitu pertama, dampak yang sifatnya Umum, Tangible, dan mudah diiukur misalnya bising, getaran, terbukanya lapangan kerja dan yang kedua adalah dampak yang bersiafat Intangible atau Perceived Impactyakni dampak yang muncul akibat adanya persepsi masyarakat tentang dampak yang akan terjadi akibat proyek sehingga menimbulkan rasa takut, was-was dan stress sehingga berujung pada penolakan dan perlawanan fisik.




2.7 Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

1. Sampah Rumah TanggaYaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

3. Sampah Spesifik Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU N0.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan?kegiatan berikut:

1. Pengurangan SampahPengurangan sampah merupakan kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah:

a. Menetapkan sasaran pengurangan sampahb. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produkc. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna

ulangd. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulange. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang

2. Penanganan SampahMerupakan rangkaian kegiatan penaganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atua tempat pengolahan sampah terpadu,




pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Dalam perencanaan pengelolaan sampah, Undang- Undang Pengelolaan Sampah mengharapkan pemerintah kota/kabupaten dapat membentuk semacam forum pengelolaan sampah skala kota/kabupaten atau provinsi. Forum ini beranggotakan masyarakat secara umum, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan/persampahan, pakar, badan usaha dan lainnya. Hal-hal yang dapat difasilitasi forum adalah: memberikan usul, pertimbangan dan saran terhadap kinerja pengelolaaan sampah, membantu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, memberikan saran dan dapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Sampai saat ini, belum ada kebijakan nasional mengenal persampahan itu sendiri masih bersifat sosialisasi. Melihat di perkotaan penanganan pengelolaan sampah sudah sangat mendesak, diharapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat di implementasikan

2.8 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu system pengelolaaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Dengan demikian perlu adanya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Penerapan teknologi yang tepat guna2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah3. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah4. Optimalisasi TPA sampah5. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi




Gambar 2.4 Skema Pengelolaan Sampah Ideal

2.9 Kualitas Pelayanan dan SDM Kebersihan

Kualitas pelayanan jauh lebih sukar didefinisikan, dijabarkan dan diukur bila dibandingkan dengan kualitas barang. Bila ukuran kualitas dan pengendalian kualitas telah lama eksis untuk barang-barang berwujud, maka untuk pelayanan, berbagai upaya sedang dikembangkan untuk merumuskan ukuran-ukuran semacam itu. Pada dasarnya, definisi kualitas pelayanan terfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Lovelock (1994) kualitas pelayanan merupakan tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Parasuraman dalam Ekaningtiyas (2009) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah layanan yang diharapkan dan layanan yang dipersepsikan, sehingga implikasi baik buruknya layanan tergantung pada kemampuan penyediaan layanan memenuhi harapan pelanggannya secara konsisiten.

Terbentuknya harapan atas layanan dari para pelanggan dipengaruhi oleh berbagai kegiatan marketing seperti iklan, penjualan, harga, tradisi maupun danya kontak konsumen dengan penyediaan layanan sebelumnya. Sementara layanan yang diterima dipengaruhi oleh kontak antar personel dengan penyediaan layanan, fasilitas fisik, prosedur yang merupakan bagian dari sistem layanan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lovelock (1994) bahwa pelayanan pelanggan dapat diartikan sebagai suatu sistem manajemen,

Pengelolaan Sampah Kota

Ideal

Penerapan Teknologi

Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah

Kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)




diorganisir untuk menyediakan hubungan pelayanan yang berkesinambungan antara waktu pemesanan dan waktu pelayanan yang diterima dan digunakan dengan tujuan memuaskan pelanggan dalan jangka panjang.

Menurut Goetsch dan Davis yang dikutip oleh Tjiptono (1996) mendefiniskan kualitas secara lebih luas cakupannya yaitu: kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, prosesan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Selanjutnya Triguno 1997) mengartikan kualitas sebagai standar yang harus dicapai oleh seorang/kelompok/lembaga/organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan asa. Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani atas tuntutan/persyaratan pelanggan/masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya pada dinas kebersihan adalah untuk meningkatkan kinerja operasional pegawai dalam melaksanakan tugas. Selain itu, kualitas sumberdaya manusia yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih efisien, efektif, dan produktif.

Pembahasan pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban organisasi.Sedangkan kualitas, menyangkut mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi tugas pokok dan fungsi organisasi apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Kualitas sumber daya manusia yang menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik (kualitas fisik) dan non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan lain.

Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat diarahkan pada kedua aspek tersebut. Untuk menentukan kualitas fisik dapat di upayakan melalui program peningkatan kesejahteraan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik, maka upaya pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan.




BAB 3M E T O D E P E N E L I T I A N

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif pada umumnya tidak memerlukan hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Dalam penelitian deskriptif terdapat dua kelompok data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat sedangkan data kuantitatif berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran (Arikunto, 1998).

3.2 Ruang Lingkup Penelitian Agar penelitian lebih terfokus maka dilakukan pembatasan penelitian. Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tingkat layanan dan daerah layanan terhadap sumber timbulan sampah; 2. Kondisi sarana dan prasarana serta tenaga kerja terkait dengan

operasional pelayanan pembuangan sampah 3. Sub sistim teknis operasional pengelolaan sampah;

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi wilayah penelitian dilakukan di Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan. Lokasi pengukuran timbulan sampah dilakukan pada perumahan, kantor, pertokoan, sekolah yang diambil secara random/acak untuk mewakili masing-masing kelurahan yang ada.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer Data primer yang diinput untuk keperluan penelitian ini adalah:a. Besaran timbulan sampah dan komposisinya. b. Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah, persepsi masyarakat

tentang sampah, partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. c. Kegiatan masyarakat di TPA sementara dan kegiatan pencacahan sampah.

Data Sekunder

2. Data sekunder diperoleh dari Dinas Kebersihan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah meliputi data-data:




Data demografi kota Medan dan kecamatannya Data jumlah wadah sampah, TPS dan luas TPA yang ada Tarif layanan sampah Anggaran yang tersedia dalam pengelolaan sampah Jumlah dan jenis kendaraan pengangkutan sampah Jumlah tenaga kebersihan kota Peraturan daerah dalam pengelolaan sampah Pertumbuhan penduduk rata-rata sejak berdirinya kabupaten Kota

Medan Dokumen perencanaan pemerintah daerah tentang pengelolaan

sampah Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk mengetahui rata-rata timbulan sampah per kapita per hari maka dilakukan pengambilan sampel yang berasal dari kegiatan domestik dan non rumah tangga. Rata-rata timbulan sampah perjiwa di gunakan untuk menghitung kebutuhan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah, meliputi kebutuhan pewadahan, kebutuhan alat angkut dan kebutuhan luas awal tempat pembuangan akhir atau untuk mengetahui umur tempat pembuangan akhir.

Teknik pengambilan sampel dilapangan untuk rumah tangga dan non rumah tangga dilakukan dengan menggunakan pedoman SK SNI M36-1991-03, yakni pengambilan sampel dilakukan dengan cara proportional stratified random sampling. Rumah tangga dibagi dalam tiga strata yaitu rumah tangga berpendapatan tinggi, sedang dan rendah, masing-masing strata diambil secara acak. Pembagian rumah tangga ke dalam strata karena masing-masing strata diperkirakan memiliki rata-rata timbulan sampah yang berbeda sehingga diharapkan hasil yang diperoleh lebih representatif.

Untuk menentukan jumlah sampel rumah tangga (domestik) menggunakan rumus:

Å

dimana: S = Jumlah sampel (jiwa) Cd = Koefisien Perumahan (untuk kota kecil Cd = 0.5) Ps = Populasi (jiwa)

Kemudian ditentukan jumlah sampel rumah tangga dengan rumus:




dimana: K = Jumlah sampel (KK) S = Jumlah sampel jiwa N = Jumlah jiwa per KK (N=5)

Dari jumlah sampel rumah tangga (K) ditentukan jumlah sampel setiap strata rumah tangga dengan cara sebagai berikut:

a. Jumlah sampel rumah tangga berpendapatan tinggi = 25% x K b. Jumlah sampel rumah tangga berpendapatan sedang = 30% x K c. Jumlah sampel rumah tangga berpendapatan rendah = 40% x K

Berdasarkan rumus-rumus tersebut maka ditetapkan jumlah contoh KK dan jiwa berdasarkan klasifikasi kota adalah sebagai berikut:

No. Klasifikasi Kota Jumlah Penduduk Jumlah contoh jiwa Jumlah KK

1 Metropolitan 1.000.000-2,5.000.000 1.000-1.500 200-3002 Besar 500.000-1.000.000 700-1000 140-2003 Sedang, Kecil, IKK 3.000-500.000 150-350 30-70

Sumber: SNI M-36-1991-03

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk kota Medan sebanyak 2.122.804 jiwa. Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel untuk non perumahan menggunakan rumus:

Å

dimana: S = Jumlah sampel (jiwa) Cd = Koefisien Perumahan (untuk kota kecil Cd = 1) Ts = Jumlah populasi non perumahan (jiwa)

Berdasarkan rumus tersebut ditetapkan jumlah sampel timbulan sampah non perumahan sebagai berikut:

No. Lokasi Pengambilan Sampel

Klasifikasi KotaMetropolitan Kota Besar Kota Sedang IKK

1 Toko 3-30 10-13 5-10 3-52 Sekolah 13-30 10-13 5-10 3-53 Kantor 13-30 10-13 5-10 3-54 Pasar 6-15 3-6 3-6 15 Jalan 6-15 3-6 3-6 1

Sumber: SNI M-36-1991-03




3.6 Metode Pengumpulan Data

Pada kajian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung pada sasaran penelitian dengan menyediakan suatu daftar pertanyaan terstruktur dalam bentuk kuesioner. Menurut Hadi (2005), kuisioner dibagi dalam dua kategori yaitu: a. Kuisioner tidak langsung, yaitu dengan membagikan kuisioner kepada

responden, jika telah diisi lengkap kuisioner diserahkan kembali kepada peneliti, dikirim atau diambil langsung oleh peneliti.

b. Kuisioner langsung, yaitu peneliti langsung mewawancarai responden dengan pedoman kuisioner yang telah disiapkan. Guna menghindari salah interpretasi dari respon tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan maka pada penelitian ini dilakukan kuisioner langsung.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan instansi terkait tentang kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan sampah yang telah dilakukan seperti dinas kebersihan dan tata kota selaku pengelola, bagian tata pemerintahan selaku penyedia lahan untuk TPA, Bappeda selaku perencana dan LSM/Perusahaan daerah selaku operator pengelola sampah. Selain itu itu memperkaya informasi tentang keinginan masyarakat juga dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat.

Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi yang terkait antara lain Badan Pusat Statistik, Dinas Kebersihan Kota Medan berupa dokumen-dokumen kebijakan, publikasi hasil penelitian dan berbagai referensi yang terkait dengan penelitian ini. 3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1. Perhitungan Besaran Timbulan Sampah Untuk penghitungan besaran timbulan sampah dan komposisi sampah mengunakan SK SNI M-36-1991-03 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan meliputi volume rata per jiwa perhari, berat rata-rata per jiwa per hari dan persen berat sampah per komponen. Masing-masing perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

Volume Rata-rata perjiwa perhari:

á

Liter/hari/jiwa)




Berat Rata-rata

á

Lakukan perhitungan volume total sampah per hari sebagai fungsi jumlah penduduk. Untuk menghitung kebutuhan luas lahan TPA mengacu pada petunjuk teknis Nomor CT/S/Re-CT/004/98 dengan rumus sebagai berikut :

dimana : L = Luas lahan yang dibutuhkan setiap tahun (m2)

V = Volume sampah T = Ketinggian timbulan yang direncanakan (m) 0.7 dan 1.1.5 = Konstanta

Kebutuhan luas lahan untuk jangka waktu n tahun adalah:

dimana : H = Luas total lahan (m2) L = Luas lahan setahun (m2) I = Umur lahan (tahun) J = Ratio luas lahan total dengan luas lahan efektif (1,2)

3.7.2 Analisis Kondisi menggunakan Analisis SWOT Berdasarkan data timbulan sampah dan komposisi sampah dilakukan perhitungan terhadap kebutuhan pewadahan, kebutuhan alat transportasi dan kebutuhan luas lahan pembuangan kebutuhan tenaga muat dalam pelayanan pembuangan sampah. Selanjutnya dilakukan analisis perencanaan terhadap kondisi pelayanan sampah yang telah dilakukan dan rencana pengelolaan sampah menggunakan analisis SWOT.

Kg/hari/jiwa)




Gambar 3.1 Kerangka Skema Penelitian




BAB 4H A S I L D A N P E M B A H A S A N

Besarnya timbulan sampah yang dihasilkan suatu daerah sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktifitas dan tingkat konsumsi penduduk terhadap barang atau material. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar volume sampah yang dihasilkan. Sampah-sampah yang dihasilkan dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman dan bahkan di dekat pemukiman. Pembuangan sampah yang berada dekat dengan pemukiman penduduk beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Guna mengurangi dampak sampah tersebut maka sampah yang dihasilkan perlu dikelola.

Besaran timbulan sampah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan sampah terutama aspek teknis operasional. Berdasarkan hasil pengukuran timbulan sampah dilakukan perencanaan teknis operasional pengelolaan dan perencanaan terhadap aspek-aspek lain yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah.

4.1 Gambaran Umum Kota Medan

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, Danau Toba.

Medan didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. John Anderson, orang Eropa yang pertama mengunjungi Deli pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Tuanku Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya residen Pesisir Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra, dan seorang Tionghoa.




Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama. Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal,dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha di tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir delapan belas kali lipat.

4.1.2 Keadaan Geografis Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupatenlainya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' ? 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1Batas Wilayah Kota Medan

Utara Selat MalakaSelatan Kabupaten Deli SerdangBarat Kabupaten Deli SerdangTimur Kabupaten Deli Serdang

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.




Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kota Medan

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September




1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan.

Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan, yakni:

Tabel IV.2Jumlah Kecamatan berdasarkan Kelurahan Kota Medan

No. Kecamatan Kelurahan1 Medan Tuntungan 92 Medan Johor 63 Medan Amplas 74 Medan Denai 65 Medan Area 126 Medan Kota 127 Medan Maimun 68 Medan polonia 59 Medan Baru 610 Medan Selayang 611 Medan Sunggal 612 Medan Helvetia 713 Medan Petisah 714 Medan Barat 615 Medan Timur 1116 Medan Perjuangan 917 Medan Tembung 718 Medan Deli 619 Medan labuhan 620 Medan Marelan 521 Medan Belawan 6

Sumber : Kota Medan dalam Angka 2013, BPS




4.1.3 Demografis Penduduk Kota Medan terdiri dari berbagai macam suku atau etnis. Sebelum kedatangan bangsa asing ke wilayah Medan yang merupakan bagian dari wilayah Sumatera Timur pada saat itu, penduduk Medan masih dihuni oleh suku-suku asli, seperti : Melayu, Simalungun, dan Karo. Namun, seiring dengan hadir dan berkembangnya perkebunan tembakau di Sumatera Timur maka demografi penduduk Medan berubah dengan hadirnya suku-suku pendatang, seperti Jawa, Batak Toba, Cina, dan India. Suku-suku pendatang itu tinggal menetap dan telah bercampur baur dengan penduduk asli sehingga Kota Medan sampai saat ini dihuni oleh berbagai macam etnis, seperti : Melayu, Simalungun, Batak Toba, Mandailing, Cina, Angkola, Karo, Tamil, Benggali, Jawa, dan lain sebagai. Suku-suku yang ada di Kota Medan ini hidup secara harmonis dan toleran antara satu suku dengan yang lain.

Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal.Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya.

Pada tahun 2012, penduduk Kota Medan mencapai 2.122.804 jiwa. Dibanding hasil Proyeksi Penduduk 2012, terjadi pertambahan penduduk sebesar 5.580 jiwa (0,26%). Dengan luas wilayah mencapai 265,10 km², kepadatan penduduk mencapai 7.987 jiwa/ km². Komposi Penduduk Kota Medan tidak hanya dilihat berdasarkan suku, tetapi juga berdasarkan jenis kelamin, agama, mata pencaharian, dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3Penduduk Kota Medan berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin

Tahun 2012

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Medan Tuntungan 39 887 42 155 82 0422 Medan Johor 62 005 63 908 125 913

3 Medan Amplas 57 615 58 612 116 227

4 Medan Denai 71 374 70 627 142 0015 Medan Area 47 802 48 873 96 675

6 Medan Kota 35 236 37 449 72 685

7 Medan Maimun 19 422 20 243 39 6658 Medan polonia 26 321 27 231 53 552

9 Medan Baru 17 574 22 003 39 577

10 Medan Selayang 49 266 51 189 100 455




No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

11 Medan Sunggal 55 425 57 542 112 967

12 Medan Helvetia 71 211 74 308 145 51913 Medan Petisah 29 371 32 484 61 855

14 Medan Barat 34 748 36 164 70 912

15 Medan Timur 52 629 56 163 108 79216 Medan Perjuangan 45 167 48 359 93 526

17 Medan Tembung 65 417 68 424 133 841

18 Medan Deli 86 482 84 449 170 93119 Medan labuhan 57 333 55 309 112 642

20 Medan Marelan 74 673 72 645 147 318

21 Medan Belawan 48 917 46 792 95 709Kota Medan 1 047 875 1 074 929 2 122 804

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulan sampah, makin besar jumlah penduduk suatu kota maka semakin besar pula timbulan sampah yang terdapat pada kota tersebut. Dengan demikian diperlukan peran serta masyarakat dalam mereduksi produksi sampah dengan pendekatan 3R dan mengurangi sampah yang dihasilkan melalui daur ulang mulai dari sumber sampah sampai di lokasi pembuangan akhir. Jumlah penduduk juga dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja dan bentuk kelembagaannya. Kebutuhan tenaga kerja sebagai tenaga pengumpul adalah 1 : 1.000 dan tenaga muat untuk pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 1000. Artinya dalam 1000 orang penduduk dibutuhkan 1 orang tenaga pengumpul dan 1 orang tenaga pengangkutan.

Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk Kota Medan yakni sebanyak 2.122.804 jiwa , maka kebutuhan tenaga pengumpul adalah sebanyak 2000 orang dan tenaga muat untuk pengangkutan adalah sebanyak 2000 orang, sehingga jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah sebanyak 4000 orang. Bentuk kelembagaan pengelola sampah sangat terkait dengan klasifikasi kota. Berdasarkan jumlah penduduknya Kota Medan dikategorikan sebagai kota Besar.

Tabel IV.4

Sumber : Kota Medan dalam Angka 2013, BPS Kota Medan




Kepadatan Penduduk Kota Medan berdasarkan Kecamatan Tahun 2009-2012

No. Kecamatan Luas Wilayah(Km2) Penduduk

KepadatanPenduduk per

Km2

1 Medan Tuntungan 20,68 82 042 3967,212 Medan Johor 14,58 125 913 8636,013 Medan Amplas 11,19 116 227 10386,684 Medan Denai 9,05 142 001 15690,72

5 Medan Area 5,52 96 675 17513,596 Medan Kota 5,27 72 685 13792,22

7 Medan Maimun 2,98 39 665 13310,408 Medan polonia 9,01 53 552 5943,62

9 Medan Baru 5,84 39 577 6776,8810 Medan Selayang 12,81 100 455 7841,9211 Medan Sunggal 15,44 112 967 7316,5212 Medan Helvetia 13,16 145 519 11057,67

13 Medan Petisah 6,82 61 855 9069,6514 Medan Barat 5,33 70 912 13304,3215 Medan Timur 7,76 108 792 14019,5916 Medan Perjuangan 4,09 93 526 22866,99

17 Medan Tembung 7,99 133 841 16751,0618 Medan Deli 20,84 170 931 8202,0619 Medan labuhan 36,67 112 642 3071,7820 Medan Marelan 23,82 147 318 6184,63

21 Medan Belawan 26,25 95 709 3646,06Tahun 2012 265,10 2 122 804 8 007,56

2011 265,10 2 117 224 7 987,002010 265,10 2 097 610 7 913,002009 265,10 2 121 053 8 001,00

Tabel IV.5





Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga menurut Kecamatan Tahun 2012

No. Kecamatan Penduduk Rumah Tangga (RT)

Rata-rata Anggota RT

1 Medan Tuntungan 82 042 19 301 4,252 Medan Johor 125 913 29 126 4,323 Medan Amplas 116 227 26 978 4,314 Medan Denai 142 001 31 611 4,49

5 Medan Area 96 675 21 756 4,446 Medan Kota 72 685 17 192 4,23

7 Medan Maimun 39 665 9 217 4,308 Medan polonia 53 552 12 239 4,38

9 Medan Baru 39 577 10 761 4,6810 Medan Selayang 100 455 26 921 3,7311 Medan Sunggal 112 967 26 388 4,2812 Medan Helvetia 145 519 32 329 4,50

13 Medan Petisah 61 855 15 268 4,0514 Medan Barat 70 912 16 545 4,2915 Medan Timur 108 792 25 281 4,2916 Medan Perjuangan 93 526 22 538 4,15

17 Medan Tembung 133 841 30 178 4,4418 Medan Deli 170 931 39 297 4,3419 Medan labuhan 112 642 25 149 4,4820 Medan Marelan 147 318 33 772 4,36

21 Medan Belawan 95 709 21 282 4,50Tahun 2012 2 122 804 493 229 4,30

Adapun komposisi penduduk Kota Medan berdasarkan kelompok umur jenis kelamin, dapat dilihat dalam Tabel IV.6 berikut ini:

Tabel IV.6





Jumlah Penduduk Kota Medan berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0 ? 4 99 365 94 516 193 8815 ? 9 93 989 89 238 183 227

10 ? 14 96 369 90 745 187 114

15 ? 19 107 151 111 075 218 22620 ? 24 114 763 123 788 238 55125 ? 29 95 927 99 767 195 69430 ? 34 86 896 89 404 176 300

35 ? 39 78 118 81 688 159 80640 ? 44 70 535 73 299 143 83445 ? 49 59 847 62 115 121 96250 ? 54 49 928 51 970 101 898

55 ? 59 38 483 39 156 77 63960 ? 64 24 422 25 508 49 93065 ? 69 14 792 17 588 32 38070 ? 74 9 978 12 746 22 724

75+ 7 312 12 326 19 638Jumlah 1 047 875 1 074 929 2 122 804

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Medan Deli dengan jumlah 170,931 orang yang dihuni oleh 84.449 laki-laki dan 84.449 perempuan. Sementara itu, Kecamatan Medan Baru lebih banyak didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan daripda penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yang hanya berjumlah 17.574 orang. Berdasarkan Tabel di atas juga dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Medan bila dirinci dari jenis kelaminnya berjumlah 2.122.804 orang dengan 1.047.875 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.074.929 penduduk berjenis kelamin perempuan. Peningkatan Komposisi penduduk Kota Medan dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin dari tahun ke tahun.





4.1.4 Sarana Pendidikan Fasilitas Pendidikan di Kota Medan sudah cukup memadai, saat ini jumlah fasilitas pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.7 Data Sarana Pendidikan di Kota Medan

No. Sarana Pendidikan Jumlah1 Universitas 192 Institut 33 Sekolah Tinggi 344 Akademi 555 Politeknik 76 SMK 1367 SMU 2038 SLTP 3539 SD 81010 Pendidikan non formal 23

Fasilitas pendidikan tersebut merupakan sumber timbulan sampah, dimana semakin banyak fasilitas pendidikan semakin banyak sampah yang dihasilkan dan semakin luas daerah layanan. Jenis sampah yang berasal dari fasilitas pendidikan berupa kertas dan plastik yang bersumber dari jajanan siswa.

4.1.5 Fasilitas Kesehatan Masyarakat Fasilitas Kesehatan di Kota Medan cukup memadai, meskipun perlu penambahan beberapa fasilitas di berbagai kecamatan. saat ini jumlah fasilitas kesehatan di kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.8 Data Sarana Kesehatan di Kota Medan

No. Sarana Kesehatan Jumlah1 Rumah Sakit 702 Rumah Sakit Bersalin 4313 Balai Pengobatan 4214 Puskesmas 395 Puskesmas Pembantu 40

Sampah-sampah yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan adalah berupa biomedis. Sampah biomedis memungkinkan terkontaminasi oleh bakteri, virus dan sebagian beracun sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampah biomedis yang berasal fasilitas kesehatan sebelum dibuang ke landfill terlebih dahulu harus sterilisasi. Menurut WHO , jika sampah tidak ditangani dengan baik akan dapat menimbulkan permasalahan pada gangguan kesehatan pada manusia misalnya:






1) Kumpulan sampah merupakan tempat pembiakan lalat yang dapat mendorong penularan infeksi,

2) sampah dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus seperti pes, leptospirosis dan lain-lain.

4.1.6 Pengaruh PDRB terhadap Pengelolaan Sampah Kota Medan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan dalam Angka tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi kota Medan pada tahun 2012 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Kota Medan mencapai 12,59 persen. Ada beberapa sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata yakni sektor Bangunan 15,51 persen, sektor keuangan, asuransi dan jasa jasa perusahaan 15,50 persen. Jika dilihat kontribusi masing- masing sektor pendapatan regional pada tahun 2012 masih sangat dominan berasal dari keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah da jasa perusahaan sebesar 15,50 persen. Berdasarkan harga konstan pada tahun 2000 pendapatan perkapita telah mencapai Rp 19.558.715.

Besaran pendapatan per kapita masyarakat dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penentuan besaran retribusi sampah. Besaran retribusi tersebut adalah 1 % dari penghasilan per rumah tangga. Dengan demikian besaran retribusi sampah bervariasi sesuai tingkat pendapatan, makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga maka makin besar retribusi yang harus mereka bayarkan karena makin tinggi tingkat ekonomi seseorang makin besar sampah yang mereka hasilkan.

Sampah mempunyai konstribusi yang sangat besar terhadap pendapatan masyarakat apabila sampah dikelola dengan benar. Contohnya, sampah di TPA Bantar Gebang, Bekasi mampu memberikan peluang bisnis bagi para pemulung, dimana putaran uang per hari mencapai angka Rp 1,5 miliar per hari. Jika produksi kompos dari sampah dilakukan secara optimal melalui sistim pabrikasi terpadu, maka usaha pengolahan sampah bisa menghasilkan devisa sebesar Rp 7,62 miliar per hari. Dalam setahun bisnis ini bisa menghasilkan 2,78 triliun rupiah atau lebih 20% dari APBD DKI Jakarta. Selain itu lokasi pembuangan sampah juga memberikan efek ganda dengan munculnya bisnis ojek, angkutan bus, warung dan bahkan pedagang emas di lokasi penampungan sampah.

Pada bidang pertanian sampah dapat digunakan sebagai pupuk dan pestisida. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik cair dan pestisida organik cair. Maka masyarakat yang bermatapencaharian bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dapat mempergunakan sampah organik dengan cara mengolah sampah tersebut menjadi pupuk organik cair dan pestisida organik cair. Dengan demikian ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dapat dikurangi. Di dunia terdapat hampir 23 juta ha lahan pertanian dikelola menggunakan teknik pertanian organik. Rata-rata persentase lahan organik dibanding pertanian biasa sekitar 4% - 6%. Di Indonesia terdapat sekitar




40.000 ha lahan pertanian organik, tetapi ada kecenderungan untuk terus meningkat sesuai kebutuhan pasar.

4.2 Kondisi Pengelolaan Sampah Kota Medan

4.2.1 Teknis Operasional

1. Pewadahan Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Ada beberapa tujuan dilakukan pewadahan ini yaitu memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi timbulnya bau busuk dan menghindari perhatian dari binatang, menghindari air hujan dan menghindari pencampuran sampah. Untuk saat ini di pemukiman Kota Medan cara pewadahan sampah yang dilakukan adalah pola individual dan terbatas pada kegiatan komersial sementara kegiatan domestik belum dilakukan pewadahan. Wadah-wadah individual ini di tempatkan di depan rumah, bangunan dan ruko di sepanjang jalan dan bentuk wadah yang digunakan bemacam-macam dapat dilihat pada Gambar 4.2. Setiap biayanya menyediakan 1 unit wadah yang terbuat dari keranjang anyaman bambu, drum bekas, wadah sisa cat dan wadah sampah khusus yang dibuat dari tembok permanen. Wadah-wadah tersebut tidak tertutup dan dibiarkan terbuka, jika terdapat sisa-sisa makanan seringkali dimasuki oleh binatang sehingga sampah-sampah berserakan disekitar wadah, sehingga mengurangi nilai estetika kota. Namun untuk masa-masa yang akan datang wadah yang disediakan hendaknya dapat berfungsi seperti diharapkan semestinya. Tidak standarnya wadah tempat pembuangan sampah misalnya untuk sebagian toko, ukuran wadah tersebut terlalu kecil sehingga wadah ini juga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, misalnya sampah berupa kardus ukurannya yang relatif besar sehingga tidak bisa masuk ke dalam wadah. Penempatan wadah berada di sepanjang jalan utama dimana pada jalan tersebut terdapat banyak toko/ruko yang merupakan sumber timbulan sampah.




Gambar 4.2 Pewadahan Sampah yang biasa terdapat di Pemukiman Penduduk

Sumber: Hasil Observasi, 2013

Untuk pasar tradisional pada umumnya menggunakan wadah komunal, yang terbuat dari tembok permanen namun karena besarnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya sehingga wadah komunal tersebut tidak dapat menampung sampah yang ada. Terkadang wadah sampah yang sudah tidak layak digunakan yang mengakibatkan sampah ditumpuk di depan pasar tanpa menggunakan wadah (Gambar 4.3). Hal ini merupakan pemandangan yang kurang baik.




Gambar 4.3 Kondisi Sampah yang Ditumpuk Sembarang di Pasar Tradisional

2. Pengumpulan dan Pengangkutan Pengumpulan sampah dilakukan dari setiap sumber timbulan pada jalanan protokol dengan menggunakan Tripper Truck atau dikenal dengan pola individual langsung (Gambar 4.4) sedangkan untuk jalanan yang tidak bisa dilalui oleh Tripper Truck pada pemukiman penduduk dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah atau becak sampah (Gambar 4.5). Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan siang.

Proses kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota Medan menggunakan dua cara yaitu:

1) Cara pertama yaitu, dari sumber timbulan (sampah rumah tangga) dikumpulkan dan diangkut oleh gerobak/becak sampah ke TPS yang sudah disediakan setelah itu diangkut menggunakan Armroll truck ke TPA.

Catatan: Rute yang tidak dapat dilalui oleh Tripper Truck




2) Cara kedua yaitu, dari sumber timbulan (sampah rumah tangga, pertokoan, sisa pembangunan, pasar) diangkut menggunakan Tripper truck langsung ke TPA.

Catatan: Rute yang dapat dilalui oleh Tripper Truck




Gambar 4.4 Pengumpulan Sampah Menggunakan Tripper Truck dari Sumber Timbulan


Gambar 4.5 Pengumpulan Sampah Menggunakan Gerobak/Becak Sampah pada Daerah yang

Tidak Bisa dilalui oleh Tripper Truck Sumber: Hasil Observasi, 2013

3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Secara fungsional Kota Medan telah memiliki 2 (dua) yaitu TPA Terjun yang berada di Kecamatan Medan Marelan dengan luas areal kurang lebih 14 Ha dan TPA Namo Bintang yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang dengan luas 25 Ha. Namun secara operasional TPA yang beroperasi hanya TPA Terjun yang menampung seluruh sampah dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan (Gambar 4.6). Kegiatan TPA sampah Terjun sejak awal dioperasikan menggunakan sistem terbuka (open dumping).

Pengelolaan sampah di lokasi tersebut belum optimal didukung oleh alat-alat berat yang memadai sehingga untuk pengolahan maupun untuk penghancuran




sampah sementara produksi sampah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang diperkirakan beberapa tahun ke depan TPA Terjun tidak akan dapat menampung volume sampah yang kian hari bertambah mengingat teknologi dan peralatan yang digunakan saat ini belum maksimal.

Gambar 4.6 Kondisi TPA Terjun di Kecamatan Medan Marelan





4. Pemilahan dan Pengolahan Pemilahan sampah dilakukan setelah sampah sampai di lokasi pembuangan akhir. Sampah-sampah yang dipilah adalah berupa plastik yang berasal dari botol minuman mineral dan kaleng alumunium bekas minum atau sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dijual cepat. Jumlah pemulung yang memanfaatkan sampah dilokasi pembuangan akhir relatif sedikit. Pemulung ini merupakan masyarakat penduduk asli yang memiliki tempat tinggal sekitar lokasi pembuangan akhir (Gambar 4.7).

Kegiatan memulung bukan pekerjaan utama tetapi hanya pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Selain pemilahan dilokasi pembuangan akhir, pemilahan juga dilakukan pada sumber sampah tetapi terbatas pada sampah alumunium berasal dari kaleng bekas minuman, plastik bekas minuman air mineral, jerigen dan botol bekas minyak goreng (sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi) tetapi bukan pemilahan antara sampah organik, anorganik dan B3.

Gambar 4.7 Pemilahan Sampah yang dilakukan Pemulung di Lokasi TPA Terjun

Kecamatan Medan Marelan Sumber: Hasil Observasi, 2013

Untuk kaleng alumunium bekas minuman kebanyakan dilakukan pemungutan pada musim-musim tertentu saja terutama pada hari raya idul fitri, idul adha atau kegiatan perayaan hari-hari besar lainnya. Kaleng-kaleng tersebut dijual ke penampung barang-barang bekas sebagai bahan daur ulang. Botol kaca yang berasal bekas kecap atau bekas minuman dan jerigen bekas minyak goreng volume 5 liter digunakan kembali oleh masyarakat untuk wadah minuman, wadah madu lebah dan wadah untuk tempat minyak tanah keperluan rumah tangga atau tempat bahan bakar solar sebagai bahan bakar mesin genset. Namun penggunaan kembali ini jumlahnya relatif sangat sedikit.




Secara lengkap sistim pemanfaatan sampah dan pengelolaan sampah dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut ini:

Gambar 4.8 Pola Teknis Operasional Pemilahan Sampah Kota Medan


4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Medan Sesuai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota bahwa instansi yang memiliki kewenangan dalam mengelola kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Medan yang bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dan Dinas Pertamanan Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah dilingkungan Pemko Medan, maka PD. Kebersihan Kodati II Medan Dihapuskan dan kemudian terbentuklah Dinas Kebersihan Kota Medan yang bertugas sebagai unsur pelaksana Pemko Medan dalam bidang pelolaan kebersihan Kota Medan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang dalam tugas sehari-hari dibantu oleh sub bagian.

Adapun yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Kebersihan Kota Medan Menurut Perda No. 3/2009 Jo. Peraturan Walkiota No. 14/2010:

1. Peraturan kebijakan teknis dibidang kebersihan, 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umun dibidang

kebersihan, 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan, 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sumber Timbulan Sampah

Pewadahan/Pemilahan

Pengumpulan/Pengangkutan

T P A

Pemilahan/Pengolahan (Sampah Daur Ulang dan Kompos)




Gambar 4.9 Bagan Organisasi Dinas Kebersihan Kota Medan

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Medan, 2011

4.2.3. Hukum dan Peraturan Secara nasional belum ada regulasi yang secara khusus di tujukan dalam upaya meminimalisasi, mencegah dan mendaur ulang sampah, namun ada beberapa perauturan perundang-undangan yang relevan mengenai masalah sampah yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada skala nasional permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan regulasi pengelolaan sampah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya dukungan secara hukum terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam mengelola sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendaan, teknis dan manajemen.

2. Masih kurangnya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah.

3. Belum adanya sistim insentif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan sampah bagi pelaku usaha.




4. Tidak adanya sistim hukum untuk menghindari TPA dimanfaatkan sebagai lokasi buangan limbah industri, limbah rumah sakit dan B3 (Waddell dkk, 2005).

Menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), ada tiga aturan dasar yang harus dimiliki daerah dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. peraturan daerah tentang ketentuan-ketentuan pembuangan sampah 2. peraturan daerah tentang organisasi pengelolaan 3. peraturan daerah tentang tarif retribusi sampah.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, maka pemerintah daerah harus dengan segera membenahi semua aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, jika tidak maka permasalahan sampah Kota Medan akan sulit diatasi. Dalam penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ada beberapa hal pokok yang perlu diatur yaitu:

1. Tujuan untuk mengembangkan manajemen atau pengelolaan sampah kota yang modern, efisiensi sekaligus pro pada pembangunan kota berkelanjutan.

2. Perbaikan manajemen kearah manajemen terpadu, baik dalam arti proses maupun partisipasi semua pihak.

3. Struktur kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor bisnis dalam mengelola sampah yang mengatur pembagian peran secara menyeluruh.

4. Kemungkinan privatisasi atau peran sektor bisnis dalam pengelolaan sampah kota.

4.2.4 Peran Serta Masyarakat Keterbatasan pelayanan sampah yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan fenomena yang berbeda di masyarakat dalam menyingkirkan sampah yang mereka hasilkan. Ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Medan dalam menyingkirkan sampah dari lingkungan mereka: Membuang sampah di sungai (Gambar 4.9) Membuang sampah dilakukan di pinggir jalan yang sepi penduduk (biasanya

dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan lahan kosong disekitar pemukiman)

Membuang di lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman Membuat tempat sampah permanen, kemudian dibakar setelah penuh

dibuang ke lahan kosong sebagai penimbun tanah Membuangnya ke parit atau selokan

Berdasarkan survei dan wawancara dengan masyarakat terungkap bahwa mereka melakukan tersebut bukan mereka tidak menyadari dampak yang ditimbulkan oleh tindakan yang mereka lakukan tetapi karena fasilitas tempat pembuangan sampah belum ada dan pelayanan oleh pemerintah untuk rumah tangga belum dilakukan.




Gambar 4.10 Warga Mengumpulkan Sampah Plastik yang Mencemari Sungai Babura, Medan

Sumber: www.indoforum.org

4.3 Analisis Potensi dan Timbulan Sampah

4.3.1 Potensi Timbulan Sampah Kota Medan Seteleh dilakukan pengukuran dan penghitungan terhadap volume dan berat sampah yang dihasilkan oleh setiap sumber timbulan per jiwa per hari diperoleh hasil yang bervariasi untuk masing-masing sumber timbulan, hal ini disebabkan oleh tiap sumber sampah/responden memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Berdasarkan referensi penelitian-penelitian sebelumnya rata-rata timbulan sampah perkotaan adalah 0,370 Kg atau sekitar 2,48 liter ? 2,5liter/kapita/hari. Jika dikaitkan antara jumlah penduduk per kecamatan dengan rata-rata timbulan sampah per jiwa perhari maka dapat diprediksi besaran timbulan sampah per harinya, dapat dilihat pada Tabel IV.9 berikut:




Tabel IV.9 Data Persampahan Per Kecamatan di Kota Medan

(dalam satuan kilogram)

No. KecamatanJumlah

Penduduk(jiwa)

Luas Wilayah(Km2)

Standar Timbulan Sampah

(per kg/orang/

hari)

Jumlah Timbulan Sampah(kg/hari)

Jumlah Timbulan Sampah

(kg/tahun)


(perm3/hari)


(per m3/tahun)

1 Medan Tuntungan

82.042 20,68 0,5 41.021 14.972.665 41,02 14.973

2 Medan Johor 125.913 14,58 0,5 62.957 22.979.123 62,96 22.9793 Medan

Amplas116.227 11,19 0,5 58.114 21.211.428 58,11 21.211

4 Medan Denai 142.001 9,05 0,5 71.001 25.915.183 71,00 25.9155 Medan Area 96.675 5,52 0,5 48.338 17.643.188 48,34 17.6436 Medan Kota 72.685 5,27 0,5 36.343 13.265.013 36,34 13.2657 Medan

Maimun39.665 2,98 0,5 19.833 7.238.863 19,83 7.239

8 Medan Polonia

53.552 9,01 0,5 26.776 9.773.240 26,78 9.773

9 Medan Baru 39.577 5,84 0,5 19.789 7.222.803 19,79 7.22310 Medan

Selayang100.455 12,81 0,5 50.228 18.333.038 50,23 18.333

11 Medan Sunggal

112.967 15,44 0,5 56.484 20.616.478 56,48 20.616

12 Medan Helvetia

145.519 13,16 0,5 72.760 26.557.218 72,76 26.557

13 Medan Petisah

61.855 6,82 0,5 30.928 11.288.538 30,93 11.289

14 Medan Barat 70.912 5,33 0,5 35.456 12.941.440 35,46 12.94115 Medan Timur 108.792 7,76 0,5 54.396 19.854.540 54,40 19.85516 Medan

Perjuangan93.526 4,09 0,5 46.763 17.068.495 46,76 17.068

17 Medan Tembung

133.841 7,99 0,5 66.921 24.425.983 66,92 24.426

18 Medan Deli 170.931 20,84 0,5 85.466 31.194.908 85,47 31.19519 Medan

Labuhan112.642 36,67 0,5 56.321 20.557.165 56,32 20.557

20 MedanMarelan

147.318 23,82 0,5 73.659 26.885.535 73,66 26.886

21 Medan Belawan

95.709 26,25 0,5 47.855 17.466.893 47,85 17.467

T O T A L 2.122.804 265,1 1.061.402 387.411.730 1.061 387.412Satuan dalam Ton

1.061 387.412

Sumber: Data Diolah, 2013Diambil rata-rata timbulan sampah untuk kota besar 0,5 kg/org/hr berdasarkan data SNI 19-3964-1994 [18]




Tabel IV.10 Data Persampahan Per Kecamatan di Kota Medan

(dalam satuan liter)

No. KecamatanJumlah

Penduduk(jiwa)

Luas Wilayah(Km2)


(per liter/orang

/hari)


(per lt/hari)


(per lt/tahun)


(per m3/hari)


(per m3/tahun)

1 Medan Tuntungan

82.042 20,68 2,5 205.105 74.863.325 205,11 74.863

2 Medan Johor 125.913 14,58 2,5 314.783 114.895.613 314,78 114.8963 Medan Amplas 116.227 11,19 2,5 290.568 106.057.138 290,57 106.0574 Medan Denai 142.001 9,05 2,5 355.003 129.575.913 355,00 129.5765 Medan Area 96.675 5,52 2,5 241.688 88.215.938 241,69 88.2166 Medan Kota 72.685 5,27 2,5 181.713 66.325.063 181,71 66.3257 Medan Maimun 39.665 2,98 2,5 99.163 36.194.313 99,16 36.1948 Medan Polonia 53.552 9,01 2,5 133.880 48.866.200 133,88 48.8669 Medan Baru 39.577 5,84 2,5 98.943 36.114.013 98,94 36.114

10 Medan Selayang 100.455 12,81 2,5 251.138 91.665.188 251,14 91.66511 Medan Sunggal 112.967 15,44 2,5 282.418 103.082.388 282,42 103.08212 Medan Helvetia 145.519 13,16 2,5 363.798 132.786.088 363,80 132.78613 Medan Petisah 61.855 6,82 2,5 154.638 56.442.688 154,64 56.44314 Medan Barat 70.912 5,33 2,5 177.280 64.707.200 177,28 64.70715 Medan Timur 108.792 7,76 2,5 271.980 99.272.700 271,98 99.27316 Medan

Perjuangan93.526 4,09 2,5 233.815 85.342.475 233,82 85.342

17 Medan Tembung

133.841 7,99 2,5 334.603 122.129.913 334,60 122.130

18 Medan Deli 170.931 20,84 2,5 427.328 155.974.538 427,33 155.97519 Medan Labuhan 112.642 36,67 2,5 281.605 102.785.825 281,61 102.78620 Medan Marelan 147.318 23,82 2,5 368.295 134.427.675 368,30 134.42821 Medan Belawan 95.709 26,25 2,5 239.273 87.334.463 239,27 87.334

T O T A L 2.122.804 265,1 2,5 5.307.010 1.937.058.650 5.307 1.937.059Satuan Meter Kubik 5.307 1.937.059

Tabel IV.9 menunjukkan timbulan sampah per kecamatan di Kota Medan. Timbulan sampah terbesar di Kecamatan Medan Deli sebesar 85,47 m3/hari atau 85,47 ton/hari. Timbulan sampah terkecil di Kecamatan Medan Baru sebesar 19,79 m3/hari atau 19,79 ton/hari. Untuk data peningkatan volume sampah yang terjadi di Kota Medan dari Tahun 2008-2012 berdasarkan prediksi perhitungan dapat dilihat pada Tabel IV.10 dibawah ini:

Sumber: Data Diolah, 2013Diambil rata-rata timbulan sampah untuk kota besar 2,5 lt/org/hr berdasarkan data SNI 19-3964-1994 [18]




Tabel IV.11 Data Peningkatan Volume Sampah di Kota Medan

Tahun 1997-2012

TahunJumlah

Penduduk (jiwa)

Luas Wilayah

Kota(Km2)


(per kg/orang/hari)

Total Timbulan Sampah

(per kg/hari)


(per ton/tahun)


(per m3/tahun)

1997 1.899.028 265,1 0,5 949.514 346.573 346,571998 1.901.067 265,1 0,5 950.534 346.945 346,941999 1.902.500 265,1 0,5 951.250 347.206 347,212000 1.904.273 265,1 0,5 952.137 347.530 347,532001 1.926.520 265,1 0,5 963.260 351.590 351,592002 1.963.882 265,1 0,5 981.941 358.408 358,412003 1.993.602 265,1 0,5 996.801 363.832 363,83

2004 2.006.142 265,1 0,5 1.003.071 366.121 366,122005 2.036.185 265,1 0,5 1.018.093 371.604 371,602006 2.067.288 265,1 0,5 1.033.644 377.280 377,282007 2.083.156 265,1 0,5 1.041.578 380.176 380,182008 2.102.105 265,1 0,5 1.051.053 383.634 383,632009 2.121.053 265,1 0,5 1.060.527 387.092 387,092010 2.097.610 265,1 0,5 1.048.805 382.814 382,812011 2.117.224 265,1 0,5 1.058.612 386.393 386,392012 2.122.804 265,1 0,5 1.061.402 387.412 387,41

Sumber: BPS, Kota Medan dalam Angka 2010 & 2013Data Diolah, 2013




Gambar 4.11 Grafik Peningkatan Volume Sampah Kota Medan

Tahun 1997-2012

Tabel IV.12 Proyeksi Peningkatan Volume Sampah di Kota Medan

Tahun 1997-2018

TahunTotal Timbulan

Sampah(per m3/tahun)

1997 346,571998 346,941999 347,212000 347,532001 351,592002 358,412003 363,832004 366,122005 371,602006 377,282007 380,182008 383,632009 387,092010 382,812011 386,392012 387,41




TahunTotal Timbulan

Sampah(per m3/tahun)

2013 392,63

2014 395,942015 399,262016 402,572017 405,882018 409,19

4.3.2 Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan Dalam menjalankan aktivitas pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan Kota Medan dilengkapi dengan sarana yang ternyata masih belum memadai/kurang untuk melayani masyarakat secara keseluruhan. Armada pengangkutan sebanyak 162 unit tripper truck dengan kapasitas isi 8 m3, armroll truck sebanyak 22 unit dengan kapasitas isi 10 m3, ambulance/mobil patroli sampah sebanyak 6 unit, compactor truck sebanyak 7 unit dengan kapasitas isi 12 m3, road sweaper sebnayak 7 unit (data diperoleh dari Dinas Kebersihan Kota Medan dengan asumsi peralatan dalam keadaaan baik). Untuk alat berat pemaparan sampah terdiri dari bulldozer sebanyak 3 unit, whell loader sebanyak 3 unit, excavator sebanyak 1 unit dan bob cat sebanyak 2 unit (data Dinas Kebersihan Kota Medan, 2009) yang keseluruhan alat berat dioperasikan di TPA Terjun. Sedangkan gerobak sampah sebanyak 335 unit, becak sampah sebanyak 750 unit. Kemungkinan peralatan yang ada saat ini sebagian dalam keadaan rusak atau perlu penanganan khusus agar dapat dioperasikan kembali.

Sumber: Data Diolah, 2013Catatan: Menggunakan konversi 2,5 liter = 0,5 kg/o/hr




Tabel IV.13 Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan Kota Medan

No. Jenis Sarana Jumlah (unit)

Kapasitas Angkut

(m3)

Jumlah Sampah

Terangkut (m3)

Pengangkutan Sampah1 Becak Sampah 750 1 7502 Gerobak Sampah 335 1 3353 Tripper Truk 162 8 1.2964 Arm Roll Truk 22 10 2205 Ambulance (Patroli Sampah) 6 4 246 Compactor Truk 7 12 847 Road Sweeper 7 6 42

Alat Berat Pamaparan Sampah1 Bulldozer 52 Whell Loader 2 Catatan: Dalam perbaikan

3 Excavator 34 Bob Cat 1

Sarana pengumpulan sampah yang setiap hari beroperasi mengumpulkan sampah dari sumber timbulan sampah yaitu becak sampah, gerobak sampah dan tripper truck sedangkan armroll truck biasanya digunakan untuk mengangkut timbulan sampah dari TPS-TPS yang sudah disediakan ke TPA. Jika dilakukan perhitungan total sampah terangkut dari timbulan setiap harinya dengan melihat kapasitas sarana angkut sebanyak 2.381 m3. Kapasitas angkut ini masih sangat kurang mengingat sampah yang dihasilkan per orang/hari di Kota Medan sebanyak 1.061m3.

4.3.3 Komposisi Timbulan Sampah Komposisi sampah adalah komponen fisik sampah seperti sisa-sisa makanan, kertas, plastik, logam, kaca, kain, karet dan lain-lain. Dari penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan berat sampah yang dihasilkan, komponen sampah yang paling dominan pada umumnya adalah sisa makanan yakni 32.63% dan yang terendah adalah kain/tekstil sebesar 0.80 %. Namun berdasarkan volumenya potensi sampah terbesar adalah jenis kertas dan plastik masing-masing 38.90 % dan 38.09 %, sementara yang terendah adalah kain 0.66 %. Berdasarkan beratnya, plastik dan kertas komposisinya hanya 25.48 % dan 15.81 % hal ini disebabkan perbedaan kerapatan masing-masing komponen sampah dimana sampah plastik memiliki kerapatan terendah.

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Medan, 2012




Sampah sisa makanan/organik, sampah kertas dan sampah plastik jumlah tampak lebih dominan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sampah kertas untuk saat ini sama sekali belum memiliki nilai ekonomi, sehingga sampah kertas berupa koran, kardus langsung dibuang oleh sumber sampah dan tidak di pungut kembali oleh pemulung.

b. Sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok berbelanja setiap hari dan sebagian besar tidak membawa tempat belanjaan hal ini meningkatkan potensi timbulan sampah plastik.

Komposisi sampah dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan jenis, hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan kehidupan masyarakat.

4.3.4 Upaya Mereduksi Produksi Sampah dan Mengurangi Sampah dari Sumber Timbulan Upaya mereduksi sampah ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan yaitu mengurangi produksi sampah dari setiap sumber sampah dan mengurangi produksi sampah yang telah dihasilkan. Upaya mengurangi produksi sampah dari sumbernya menerapkan prinsip 3R yaitu Reduce, mengurangi atau minimasi barang atau material yang digunakan, Re-use, memakai kembali atau memilih barang-barang atau bahan yang dapat dipakai kembali dan Recycle, mendaur ulang sampah yang dihasilkan.

Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber sampah dalam mengurangi produksi sampah adalah sebagai berikut:

1. Rumah Tangga, dalam mengurangi produksi sampahnya dapat melakukan tindakan berupa reduce dan reuse. Pada tingkat rumah tangga atau pemukiman, Ibu rumah tangga mempunyai peran yang besar dalam mengurangi produksi sampah . Hal yang bisa dilakukan para ibu rumah tangga dalam mengurangi produksi sampah diantaranya adalah:

Merubah kebiasaan para ibu rumah tangga dalam berbelanja yakni biasanya tidak membawa tempat belanjaan menjadi membawa tempat belanjaan ketika belanja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 84,8 % ibu rumah tangga berbelanja tidak membawa tempat belanjaan dari rumah sehingga potensi menimbulkan sampah plastik terutama kantong plastik. Sampah plastik yang dihasilkan tersebut hanya 21,2 % ibu rumah tangga yang mengunakan kembali baik untuk keperluan sendiri maupun diserahkan kepada yang membutuhkan.

Membiasakan menggunakan produk isi ulang, misalnya penggunaan bahan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang;

Menghindari penggunaan barang sekali pakai misalnya menghindari pengunaan tissue dengan beralih menggunakan sapu tangan;




Menggunakan barang-barang atau produk yang tahan lama atau masa pakainya lama, misalnya bola lampu menggunakan yang hemat energi dan tahan lama;

Botol bekas sirup, jerigen bekas minyak goreng dapat digunakan kembali sebagai wadah tempat air minum atau wadah madu lebah atau tempat minyak goreng hasil home industri;

Tempat belanjaan yang digunakan agar dapat dipakai secara berulang-ulang misalnya menggunakan keranjang dari hasil anyaman bambu atau tas dari anyaman pandan. Tindakan ini selain berfungsi dalam mereduksi timbulan sampah juga merupakan pangsa pasar bagi perajin anyaman bambu dan pandan sehingga dapat membantu sektor yang lainnya.

Penggunaan barang elektronik diusahakan mengunakan baterai yang bisa diisi ulang, misalnya baterai untuk mainan anak-anak menggunakan baterai yang bisa diisi ulang.

2. Perkantoran (swasta maupun pemerintah) dan sekolah, dapat mengurangi produksi sampah melalui pendekatan Reduce dan Reuse,tindakan-tindakan yang dilakukan dapat berupa:

Penghematan penggunaan alat tulis berupa kertas dapat dilakukan dengan penggunaan kedua sisi kertas dan spasi yang tepat untuk penulisan laporan dan fotokopi;

Penggunaan balpoint yang dapat diisi kembali; Memaksimalkan penggunaan komputer , dimana komputer tidak

hanya digunakan untuk pengetikan tetapi juga digunakan menyimpan data atau sistim pengarsipan sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas;

Dalam penjilidan laporan sedapat mungkin menghindari penggunaan plastik.

Dalam melaksanakan seminar, rapat atau kegiatan lainnya sedapat mungkin menghindari penggunaan wadah minum dari plastik.

Penggunaan alat tulis yang bisa digunakan berulang kali; (g). Penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali.

3. Kegiatan Komersil, para pengusaha baik itu rumah makan, toko, hotel maupun pedagang tanaman hias atau pecinta tanaman hias serta kelompok ekonomi masyarakat lainnya , dalam mengurangi produksi dan mengurangi potensi sampah yang dihasilkan dapat menerapkan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle . Misalnya toko, rumah makan dan hotel dapat menerapkan hal-hal berikut:

Memberikan tambahan biaya bagi pembeli yang meminta kemasan/ pembungkus untuk produk yang dibelinya;

Memberikan kemasan/pembungkus hanya kepada produk yang benar-benar memerlukannya;

Menyediakan pembungkus yang mudah terurai misalnya rumah makan sedapat mungkin pembungkus menggunakan daun pisang




Pendekatan yang kedua adalah tindakan-tindakan dalam mengurangi sampah yang telah dihasilkan.

Pendekatan yang kedua adalah tindakan-tindakan dalam mengurangi mengurangi sampah yang telah dihasilkan. Tindakan yang dilakukan berupa kegiatan daur ulang (Recycle) sampah menjadi kompos, briket arang, pencacahan plastik fit. Berdasarkan uraian di atas untuk merealisasikannya terlebih dahulu dibutuhan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan terhadap stakeholders. Pengolahan sampah menjadi kompos cukup potensi baik bahan baku maupun pemasaran. Dari segi potensi bahan baku berdasarkan data hasil penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa sampah organik basah yang dihasilkan per hari adalah sebesar 32,63 % dari 4,8 ton sampah yang dihasilkan per hari. Jumlah ini setara dengan 1,57 ton sampah organik perhari.

Pembuatan kompos dari 5.000 ton bahan organik basah dihasilkan 3000 ton kompos artinya terjadi penyusutan sebesar 40 %. Dengan demikian jika bahan organik basah yang dihasilkan di Ranai sebesar 1,57 ton dapat menghasilkan kompos sebanyak 942 kg kompos per hari. Di beberapa daerah di Indonesia harga jual kompos berkisar antara Rp 300/kg ? Rp 500/kg. Jika kompos yang dihasilkan dijual dengan kisaran harga tersebut maka pendapatan yang diperoleh per hari adalah Rp 282.600 ? Rp 471.000, maka dalam satu bulan jika pengolahan sampah organik basah dilakukan dengan benar dapat menambah pemasukan bagi pengelola dengan kisaran Rp. 8.478.000/bulan ? Rp 14.130.000/bulan. Dari hasil tesebut dapat setara dengan biaya operasional pengangkutan sampah sebesar 29% - 48%

Pemasaran kompos lebih mudah dibandingkan dengan hasil pengolahan sampah anorganik karena kompos pasarnya sudah ada terutama untuk pertanian, usaha tanaman hias dan pertamanan. Untuk penggunaan kompos dibidang pertanian dibutuh bantuan tenaga penyuluh pertanian untuk dapat merubah perilaku petani dari ketergantungan pada pupuk kimia beralih ke pupuk organik dan Dinas Kebersihan hendaknya juga mampu menampung kompos tersebut baik untuk keperluan sendiri maupun memfasilitasi pemasaran pada para pengembang. Dengan demikian pengolahan sampah organik basah menjadi kompos disamping mengurangi pencemaran lingkungan karena dapat mengurangi produksi sampah di TPA sebesar 32,63 % juga dapat meningkatkan pendapat masyarakat jika di kelola dengan baik. Sampah organik kering berupa ranting-ranting kayu, tempurung kelapa, kayu dan sebagainya dapat dipergunakan juga sebagai bahan baku campuran pembuatan briket arang. Dengan adanya pemanfaatan sebagaimana sebagai usulan tersebut diatas dapat digambar dengan diagram alir sebagai berikut:




Gambar 4.12 Pola Pemanfaatan Sampah dengan Menggunakan Pendekatan

Mereduksi Produksi Sampah dan Mengurangi Sampah yang telah dihasilkan

Selain pembuatan kompos kegiatan daur ulang sampah plastik fit dapat ditingkatkan karena potensi sampah plastik cukup besar yakni 15,81 %, Jika diasumsikan 30 % dari sampah plastik tersebut berupa plastik fit maka per hari bahan baku plastik fit yang tersedia adalah 15.81 % dari 4,8 ton adalah 0,76 ton, maka jumlah plastik fit adalah 30 % dari 0,76 ton adalah 228 kg per hari jadi untuk satu bulan bahan baku yang tersedia adalah 6,84 ton. Jika dalam proses produksi terjadi penyusutan sebesar 20 % maka dari 6,84 ton plastik fit dapat




menghasilkan 5,5 ton hasil cacahan plastik. Harga penjualan plastik fit per 1 kg adalah Rp 5.000 maka nilai ekonomi yang diperoleh dari pencacahan sampah plastik fit adalah Rp 27.500.000 per bulan. Biaya produksi dan penjualan untuk satu ton hasil cacahan sampah adalah Rp 1.868.250, maka untuk 5,5 ton dibutuhkan biaya sebesar Rp 10.275.375,- maka keuntungan adalah sebesar Rp 17.224.625. Dari nilai ini penghasilan yang diperoleh oleh setiap anggota per bulan adalah 80 % dari Rp 17.224.625 dibagikan untuk 10 orang anggota maka masing-masing mendapatkan Rp 1.377.970. per bulan.

4.4 Analisis Teknis Operasional Pengolahan Sampah

4.4.1 Analisis Kondisi Pewadahan Pewadahan sampah adalah aktifitas menampung sampah sementara dalamsuatu wadah individual atau komunal ditempat sumber sampah. Secara umum kriteria pewadahan dipersyaratkan untuk mengunakan wadah yang terbuat dari bahan awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat. Dalam penyediaan wadah ini, dari segi volume harus memperhatikan karakter sumber sampah diantaranya adalah jumlah penghuni tiap rumah, tingkat hidup masyarakat, frekwensi pengumpulan sampah, cara pengumpulan dan sistem pelayanan.

Pewadahan sampah untuk masing-masing sumber sampah sangat diperlukan agar sampah yang dihasilkan tidak mengotori lingkungan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada rumah tangga sebagai penghasil sampah diperoleh hasil bahwa masyarakat mengharapkan penyediaannya wadah sampah dilakukan oleh pemerintah hal ini terlihat dari jawaban pada kuisioner yang di sebarkan pada masyarakat sebagian besar menjawab penyediaan pewadahan sampah oleh pemerintah 57.57 %, menjawab pewadahan merupakan tanggung jawab masyarakat 36.36 % dan 6.06 % menjawab tidak tahu. Berdasarkan komposisi jawaban tersebut diatas, maka sebetulnya yang harus dilakukan adalah pembagian tanggung jawab, artinya tanggung jawab biaya ada di tangan pemerintah dan tanggung jawab pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat.

Dari data potensi timbulan sampah, maka dapat ditentukan jumlah kebutuhan wadah sampah setiap sumber sampah. Pewadahan yang baik adalah yang terbuat dari bahan yang berasal dari plastik, bambu, seng atau besi ,karena operasinya lebih mudah, murah, estetis, fleksibel dan tahan lebih lama. Pola pewadahan yang lebih tepat untuk kota atau daerah yang belum teratur dengan kemampuan operasional dan pendanaan yang rendah serta potensi sampah yang masih rendah adalah pola komunal.




Tabel IV.14 Uraian Perhitungan Kebutuhan Wadah Sampah di Kota Medan

No. Uraian Data Jumlah Satuan

1 Tingkat Pelayanan 100 Persen2 Jumlah KK 493.229 Jiwa3 Jumlah Penduduk 2.122.804 KK4 Rata-rata timbulan sampah per jiwa 2,5 ltr/hr5 Total Timbulan Sampah 5.307.010 ltr/hr6 Frekuensi Pengangkutan 2 per hr7 Kapasitas wadah yang digunakan 80 ltr

No. Uraian Perhitungan Jumlah Satuan1 Rata-rata timbulan sampah per KK 10,76 ltr/hr/kk2 Kebutuhan wadah 132.675 unit3 Jumlah KK terlayani untuk 1 wadah 3,7 KK/unit

Jumlah pewadahan yang tersedia saat ini belum merata untuk setiap rumah tangga sementara kebutuhan idealnya adalah 132.675 unit, artinya bahwa pengadaan wadah untuk menampung sampah domestik adalah 100 %.

Lokasi penempatan wadah yang telah disediakan harus memenuhi kriteria berikut, yaitu sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak mengganggu, diujung gang kecil, dihalaman depan dan penempatan tidak mengganggu keindahan (estetika).

4.4.2 Analisis Kondisi Tenaga Kerja dan Alat Angkut Pola pengangkutan yang lebih tepat dengan kondisi daerah adalah pola komunal langsung hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah:

a. Jumlah alat angkut yang tersedia terbatas b. Pemukiman tidak teratur c. Kondisi topografi yang bergelombang d. Wadah komunal ditempatkan sesuai kebutuhan dan lokasi yang mudah

dijangkau oleh alat pengangkut.

Dengan pola pengangkutan dengan sistim komunal langsung dan frekwensi pengangkutan 2 hari satu kali maka kebutuhan tenaga kerja dan alat pengangkut adalah sebagaimana terlihat pada Tabel IV.15 berikut ini:

Sumber: Data Diolah, 2013




Tabel IV.15 Uraian Perhitungan Kebutuhan Tenaga dan Alat Angkut Sampah

(Tripper Truck)


1 Jumlah sampah terangkut 100 persen2 Total timbulan sampah 5.307.010 ltr/hr3 Waktu operasional pengangkutan

Waktu yang dibutuhkan muat 1 rit 150 menitWaktu tempuh ke lokasi TPA 27 kmWaktu bongkar 15 km/jamWaktu istirahat 30 menit

4 Waktu yang dibutuhkan sekali angkut(asumsi jarak kecamatan terjauh ke TPA) 210 Menit

5 Jam kerja 8.00-16.00 480 Menit6 Dalam 8 jam kerja dapat mengangkut 2 Rit

7Kebutuhan Tripper Truck(volume sampah dalam 1 hari)/(jumlah rit x kapasitas truck)

290 Unit

8Kebutuhan Tenaga 1 Tripper Truck((Sopir, kernet dan tenaga muat) 4 Orang

9 Kebutuhan tenaga keseluruhan 1.161 Orang

Seperti uraian sebelumnya bahwa untuk 1 wadah dipergunakan kurang lebih 3 -4KK satu rumah tangga sehingga pola yang lebih memungkinkan adalah komunal langsung. Jika pelayanan dilakukan untuk 100 % sumber sampah dengan frekwensi 2 kali sehari maka jumlah kendaraan pengangkut yang dibutuhkan seperti pada Tabel IV.15.

Kondisi eksisting jumlah kendaraan pengangkut untuk tripper truck sebanyak 1 unit rata-rata setiap kelurahan dengan tenaga rata-rata 3-4 orang per unit. Dengan pertimbangan tersebut maka pengangkutan dilakukan 2 hari sekali yaitu pagi dan siang. Keterbatasan unit dan jangkauan kendaraan tersebut terhadap sumber timbulan sampah, maka digunakan alat bantu angkut gerobak dan becak sampah. Kebutuhan ideal tenaga kerja operasional pelayanan pembuangan sampah adalah sebanyak 4 orang untuk tripper truck dan 1 orang untuk gerobak dan becak sampah. Jumlah kebutuhan ideal tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang ada terdapat kekurangan sehingga yang dibutuhkan tambahan tenaga kerja dan pengaturan tenaga kerja yang ada serta menambah alat angkutan.





Perhitungan kebutuhan alat angkut gerobak sampah, becak sampah dan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel IV.16 dan Tabel IV.17 dibawah ini:


(Gerobak Sampah)


1 Jumlah sampah terangkut 100 Persen2 Total timbulan sampah 5.307.010 ltr/hr3 Waktu operasional pengangkutan

Waktu yang dibutuhkan muat 1 rit 180 MenitWaktu tempuh ke lokasi TPS 10 KmWaktu bongkar 0,5 km/jamWaktu istirahat 30 Menit

4 Waktu yang dibutuhkan sekali angkut 150 Menit5 Jam kerja 8.00-16.00 480 Menit6 Dalam 8 jam kerja dapat mengangkut 3 Rit

7Kebutuhan Gerobak Sampah(volume sampah dalam 1 hari)/(jumlah rit x kapasitas gerobak)

1658 Unit

8 Kebutuhan Tenaga 1 Orang9 Kebutuhan tenaga keseluruhan 1658 Orang


(Becak Sampah)


1 Jumlah sampah terangkut 100 Persen2 Total timbulan sampah 5.307.010 ltr/hr3 Waktu operasional pengangkutan

Waktu yang dibutuhkan muat 1 rit 150 MenitWaktu tempuh ke lokasi TPS 10 KmWaktu bongkar 0,8 km/jamWaktu istirahat 30 Menit

4 Waktu yang dibutuhkan sekali angkut 150 Menit5 Jam kerja 8.00-16.00 480 Menit6 Dalam 8 jam kerja dapat mengangkut 3 Rit7 Kebutuhan Gerobak Sampah

(volume sampah dalam 1 hari)/(jumlah rit x kapasitas gerobak) 1658 Unit






8 Kebutuhan Tenaga 1 Orang9 Kebutuhan tenaga keseluruhan 1658 Orang

4.4.3 Analisis Kebutuhan Lahan TPA Untuk kota kategori besar dan metropolitan metode pembuangan di lokasi pembuangan akhir adalah open dumping atau sanitary landfill. Berdasarkan hasil pengukuran timbulan sampah rata-rata adalah 2,5 liter/hari/kapita. Apabila TPA akan digunakan untuk menampung sampah dari 21 Kecamatan maka total volume timbulan sampah per hari adalah jumlah penduduk 2.122.804 jiwa x 2,5 liter/hari/jiwa yakni 5.307.010 liter/hari atau 5.307 m3.

Dengan menggunakan formulasi yang sesuai petunjuk teknis Nomor CT/S/Re-CT/004/98 maka kebutuhan lahan TPA untuk 10 tahun adalah:

L = ((V x 300) / T ) x 0,70 x 1,15

dimana:L = Luas lahan yang dibutuhkan setiap tahun (m2) V = Volume sampah T = Ketinggian timbunan yang direncanakan (m) 0.7 dan 1.1.5 = Konstanta

Maka kebutuhan lahan setiap tahun adalah:

L =((5.307 m3 x 300) / 2 m) x 0,70 x 1,15 L = 640.820 m2 atau 64 Ha

Sehingga kebutuhan luas lahan untuk jangka waktu 10 tahun adalah:

H = L x I x J

dimana: H = Luas total lahan (m2)L = Luas lahan setahun (m2) I = Umur lahan J = Rasio luas lahan total dengan luas lahan efektif (1,2)

Maka total kebutuhan lahan untuk 10 tahun kedepan adalah:

H = 640.820 m2 x 10 tahun x 1,2 = 7.689.843 m2 atau 769 Ha

Berdasarkan data yang diperoleh sangat tidak memungkinkan kondisi TPA Terjun untuk menampung keseluruhan sumber timbulan sampah dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan jika tidak menambah lokasi TPA dan menrepakan metode pengolahan sampah yang optimal. Jika pendekatan pengurangan sampah mulai dari sumbernya dengan prinsip 3R dilakukan dengan baik maka





dapat memperpanjang umur TPA. Daya dukung lahan untuk lokasi TPA yang relatif besar maka pengurangan potensi sampah yang sampai di lokasi TPA tidak terlalu berpengaruh terhadap kebutuhan lahan karena ada gap yang besar antara kebutuhan dengan lahan yang tersedia.

4.5 Analisis Persepsi dan Tingkat Partisapasi Masyarakat

4.5.1 Persepsi Masyarakat Pengelolaan sampah seharusnya lebih bersifat buttom-up sehingga perlu ditanamkan nilai-nilai atau pemahaman yang berkenaan dengan pengelolaan sampah pada masyarakat baik berupa dampaknya terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dari sini diharapkan muncul suatu gerakan didalam dirinya untuk menyingkirkan atau memusnahkan sampah dengan cara-cara yang benar.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan pada masyarakat bahwa pemahaman masyarakat tentang sampah sudah baik hal ini terlihat dari jawaban pada kuisioner yang disebarkan dimana dampak yang ditimbulkan oleh sampah adalah 100% rumah tangga menyatakan bahwa sampah menimbulkan pencemaran udara (bau), 84,84 % menyatakan sampah dapat menimbulkan pencemaran air, 90.91% menyatakan sampah merupakan tempat berkembang biaknya bibit penyakit, 87.88 % menyatakan bahwa sampah mengganggu pemandangan/keindahan dan 48.48 % menyatakan bahwa sampah dapat mencemari tanah. Namun masyarakat belum menyadari dampak lain dari sampah yakni penurunan nilai properti di sekitar daerah yang dijadikan sebagai lokasi pembuangan akhir.

Disisi lain dalam pengelolaan sampah, masyarakat masih membutuhkan fasiltas dari pemerintah daerah hal ini terindikasi dari tanggapan masyarakat tentang tanggung jawab penanganan permasalahan sampah. Berdasarkan kuisioner yangdisampaikan kepada rumah tangga sebagai responden menanggapi bahwa 48,5% reponden menyatakan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah, 27,3% menyatakan tanggung bersama antara pemerintah dan masyarakat, 18,2% menyatakan tanggung jawab masyarakat dan sisanya 6 % menyatakan tidak tahu.

Dalam pengelolaan sampah harus terdapat suatu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik perlu ditingkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan sampah sehingga terjalin tujuan pengeloaan sampah dapat tercapai dengan baik.




4.5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang telah dilakukan dapat dikelompok pada 3 kategori yakni:

1. Penyediaan tong-tong sampah pada setiap rumah tangga (pewadahan). Hampir semua rumah tangga (81.81%) yang menjadi sampel sumber timbulan sampah, telah menyediakan tempat-tempat sampah dirumah mereka dan bahkan ada yang membuat tempat sampah secara permanen di didepan rumah dengan ukuran yang relatif besar seperti terlihat pada Gambar 4.2. Jumlah tempat sampah yang mereka miliki tersebut berkisar antara 1 ? 2 unit, baik mereka beli sendiri (55.56%) maupun menggunakan barang-barang bekas seperti ember bekas atau kaleng bekas cat maupun keranjang anyaman bambu (44.44%).

2. Kesediaan membayar iuran/retribusi pelayanan sampah. Untuk saat ini belum ada regulasi yang mengatur besaran retribusi pelayanan sampah namun masyarakat memiliki kemauan untuk membayar retribusi (96.97% bersedia dan hanya 3.03 % yang tidak bersedia) asalkan mereka mendapatkan pelayanan sampah. Dari jumlah yang bersedia 56.25% sanggup membayar retribusi < Rp 5.000, dan 37.5% sanggup membayar Rp 5.000 ? Rp 10.000 serta 6.25% sanggup membayar >Rp 15.000. Dari variasi besaran kesanggupan membayar retribusi tersebut tersirat bahwa biaya retribusi harus bertingkat sesuai dengan status sosial ekonomi dan volume sampah yang dihasilkan. Dengan demikian biaya operasional pengelolaan sampah dapat dipenuhi dari biaya retribusi yang berasal dari masyarakat.

4.6 Analisis Kondisi menggunakan Analisis SWOT

Dalam penilaian situasi ini alat analisis yang digunakan adalah SWOT dengan menggambarkan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal adalah menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam rencana pengelolaan sampah sehingga nantinya diharapkan kekuatan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kelemahan dapat dikurangi. Begitu juga dengan kondisi eksternal yaitu peluang dan ancaman, dalam hal ini bagaimana kita mengembangkan strategi sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik sementara ancaman dapat tanggulangi.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan atau kondisi existing dan standar nasional pengelolaan sampah maka untuk melakukan strategi pengelolaan terhadap permasalahan yang dihadapi kemudian dihimpun kekuatan dan peluang yang dimiliki serta ancaman dan tantangan yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut uraian tentang kondisi internal dan kondisi eksternal yang dimiliki dan yang dihadapi kota Medan dalam pengelolaan sampah:




1. Kekuatan (Strength-S) a. Terdapat institusi pengelola sampah, dengan bentuk kelembagaan

berupa seksi pada dinas Kebersihan Kota Medan b. Sudah tersedia Sarana dan parasarana pengelolaan sampah

berupa wadah, alat angkut dan TPA. c. Tenaga kerja sudah tersedia, baik tenaga muat maupun tenaga

penyapu jalan. d. APBD Kota Medan yang cukup besar e. Terdapat lembaga/institusi yang memfasilitasi pemasaran daur

ulang sampah yakni Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Lingkungan Hidup.

2. Kelemahan (Weakness-W)a. Masih sulitnya koordinasi antar instansi terkait.b. Jumlah sarana dan prasarana masih kurang, baik alat angkut

maupun wadah pada sumber sampah serta kebutuhan lahan TPA yang semakin terbatas.

c. Pengaturan tenaga kerja yang ada belum efektif d. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga

kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.e. Pemerintah mengganggap permasalahan sampah belum menjadi

masalah prioritas, sehingga perencanaan pengelolaan belum menjadi perhatian.

f. Keterbatasan anggaran.

3. Peluang (Opportunity-O) a. Adanya keinginan dan kemauan dari masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan kebersihan, hal ini diindikasikan berdasarkan kuisioner yang disampaikan pada masyarakat 96.97 % berkeinginan mendapatkan pelayanan pembuangan sampah.

b. Persepsi masyarakat yang baik tentang sampah, hal ini terlihat bahwa masyarakat sudah menyadari dampak yang ditimbulkan oleh sampah, dimana 100 % menyatakan bahwa sampah menimbulkan bau, 84,84 % menyatakan sampah dapat menimbulkan pencemaran air, 90.91% menyatakan sampah merupakan tempat berkembang biaknya bibit penyakit, 87.88 % menyatakan bahwa sampah mengganggu pemandangan/keindahan dan 48.48 % menyatakan bahwa sampah dapat mencemari tanah. Dengan demikian masyarakat menyatakan bahwa pembangunan tempat pembuangan akhir harus berada jauh dari pemukiman masyarakat.

c. Tingkat partisipasi masyarakat yang baik, dimana berdasarkan kuisioner yang dsampaikan kepada masyarakat bahwa 81.81% rumah tangga telah memiliki tong sampah, 96.77% bersedia membayar retribusi.




d. Sampah memiliki nilai ekonomi, peluang usaha dan lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya pemulung dilokasi pembuangan akhir.

e. Terdapat pihak ketiga yang bersedia menampung hasil pengolahan sampah berupa plastik fit

f. Kebutuhan terhadap pupuk organik sudah mulai meningkat

4. Ancamana (Threat-T)a. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk terus meningkat yang

diiringi oleh perubahan pola/gaya hidup. b. Pertumbuhan kegiatan perekonomian semakin meningkat

terutama pertokoan, perhotelan , rumah makan dan fasiltas umum lainnya.

c. Belum adanya regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur tentang pembuangan sampah dan retribusi sampah.

Berdasarkan pada kondisi internal yang merupakan potensi dan kelemahan, dan faktor eksternal yang dimiliki sebagai peluang dan ancaman terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada, meminimalisir kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada serta bagaimana mengatur suatu ancaman menjadi peluang.

1. Strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang (S-O)

Langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dan kekuatan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan sampah ke semua sumber sampah dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki.

b. Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan dalam penentuan lokasi TPA yang layak baik kelayakan teknis maupun lingkungan.

c. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menampung hasil daur ulang sampah baik hasil pencacahan plastik fit maupun hasil pengolahan jenis sampah lainnya.

d. Meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar lokasi TPA dalam mengolah sampah baik sampah organik maupun anorganik.

e. Melakukan kajian kelayakan teknis dan kajian kelayakan lingkungan untuk persiapan lokasi TPA yang baru nantinya.

f. Memberikan pemahaman pada masyarakat agar mengurangi produksi sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan melalui program 3R mulai dari sumber sampah.

g. Berkerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan daur ulang sampah.




2. Strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman (S-T)

Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki guna menghadapi ancaman adabeberapa langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi pada masyarakat dan institusi pemerintah/swasta untuk mengurangi produksi sampah sesuai Petunjuk Teknis Nomor CT/S/Re-TC/001/98 tentang Tata Cara Pengolahan Sampah 3M.

b. Menyusun regulasi terhadap pemasok barang kebutuhan yang potensi meningkatkan produksi sampah untuk dapat membantu dalam hal transportasi pemasaran hasil daur ulang sampah baik barang jadi atau setengah jadi.

c. Menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan pengelolaan sampah dalam mendirikan suatu tempat usaha atau bangunan.

d. Menyusun regulasi berkaitan dengan pengelolaan sampah yakni pengaturan tentang pembuangan sampah dan retribusi sampah.

3. Strategi dalam mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W-O)

Untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki ada beberapa strtegis yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemenuhan sarana berupapewadahan sampah di rumah tangga masing-masing.

b. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara swadaya baik dari segi pembiayaan, pengumpulan dan pengangkutan

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah ataupun mengolah sampah baik organik maupun anorganik mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir

4. Strategi yang dilakukan mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman (W ? T)

Strategi yang dilakukan guna mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Membentuk organisasi dengan menggabungkan bidang pada sektor lingkungan hidup yaitu bidang lingkungan hidup dan bidang kebersihan yakni berupa Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota.

b. Meningkatkan peran serta pihak swasta sebagai pelaku ekonomi dalam mendukung pengelolaan sampah secara swadaya dan memfasilitasi transportasi pemasaran hasil pengolahan masyarakat.

c. Menyusun regulasi yang mengatur bidang persampahan baik institusi




pengelola, pembuangan sampah dan retribusi sampah.

4.7 Alternatif Kebijakan

Berdasarkan strategi-strategi tersebut maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi penyebab permasalahan pengelolaan sampah yang dihadapi guna mewujudkan tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Menata kelembagaan dan peraturan (regulasi) yang terkait bidang persampahan dengan menyusun regulasi tentang tugas pokok dan fungsi lembaga pengelola sampah, pembuangan sampah dan retribusi sampah.

b. Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa kegiatan pengadaan wadah, pengadaan alat angkut, kajian kelayakan teknis dan lingkungan rencana lokasi pembuangan akhir dan memperbaiki sarana transportasi menuju TPA sehingga proses pengangkutan sampah bisa lebih lancar.

c. Meningkatkan pelayanan dan daerah pelayanan sampah ke semua sumber sampah sehingga biaya rata-rata pengangkutan per meter kubik sampah ke lokasi pembuangan akhir dapat di kurangi.

d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah sampah, baik organik maupun anorganik melalui pendidikan dan latihan bidang perkomposan atau membuat produk yang berasal dari barang bekas.

e. Merangsang masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah mulai dari sumber sampah.

f. Menggugah masyarakat, institusi pemerintah atau swasta agar mengurangi produksi sampah melalui penyuluhan tentang penerapan prinsip 3R mulai dari sumber sampah.

g. Pemerintah daerah agar mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta dalam menyusun perencanaan pengelolaan sampah terutama berkaitan dengan lokasi pembuangan akhir, pemasaran hasil daur ulang dan perencanaan pewadahan terutama dalam penempatan dan pengadaan wadah.

h. Pemerintah daerah harus mampu menjadi fasilitator dalam pemasaran hasil daur ulang sampah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

i. Meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas tenaga dinas Kebersihan Kota Medan.




BAB 5K E S I M P U L A N D A N R E K O M E N D A S I

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Tingkat dan daerah layanan yang dilakukan masih terbatas, masih difokuskan pada sumber sampah yang ada disekitar kawasan jalan utama, sementara sumber sampah dari sebagian kegiatan komersil lainnya dan rumahtangga belum terlayani secara maksimal. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan mengambil rata-rata besar timbulan sampah 2,5 liter/orang/hari, jika dikalkulasikan dengan jumlah penduduk Kota Medan Tahun 2012 yaitu sebanyak 2.122.804 jiwa maka timbulan sampah per hari yang dihasilkan adalah 5.307.010 liter/hari atau 5.307 m3. Berdasarkan berat sampah yang dihasilkan, komponen sampah yang paling dominan pada umumnya adalah sisa makanan yakni 32.63% dan yang terendah adalah kain/tekstil sebesar 0.80 %. Namun berdasarkan volumenya potensi sampah terbesar adalah jenis kertas dan plastik masing-masing 38.90 % dan 38.09 %, sementara yang terendah adalah kain 0.66 %. Jika komponen sampah ini dapat dikelola dengan baik atau didaur ulang, maka akan memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini jugalah yang diterapkan oleh Singapura sampai saat ini untuk mengupayakan pencapaian kondisi zero landfill. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura yaitu memperkenalkan konsep daur ulang rumah tangga dengan dukungan sosialisasi dan edukasi publik yang memadai (tingkat daur ulang mencapai 58%).

2. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini masih kurang, terutama perwadahan sampah yang belum merata dimiliki oleh masyarakat. Kebutuhan untuk 1 (satu) wadah ukuran 80 liter idealnya dapat melayani 3-4KK. Jika dilakukan perhitungan maka kebutuhan wadah untuk melayani seluruh KK yang ada di kota Medan sebanyak 132.675 unit. Kebutuhan ideal alat angkut jenis Tripper Truck sebanyak 290 unit sementara yang ada saat ini berdasarkan Dinas Kebersihan Kota Medan sebanyak 162 unit (data terdistribusi ke masing-masing kecamatan). Kekurangan alat angkut perlu ditambah dengan pengadaan alat angkut gerobak/becak sampah agar dapat melayani daerah-daerah yang tidak dapat dilalui oleh Tripper Truck dan kebutuhan tenaga kebersihan kurang lebih sebanyak 4.478 orang.Kebutuhan luas lahan TPA dengan umur pakai 10 tahun seluas 769 Ha.




3. Permasalahan berikutnya yang dihadapi dalam pengelolaan sampah Kota Medan adalah masalah kewenangan institusi pengelola yang saat ini diserahkan kepada masing-masing kelurahan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan kontrol teknis operasional yakni ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pembiayaan pengelolaan sampah dan sistem hukum yakni belum terdapatnya peraturan daerah yang berkaitan dengan persampahan terutama Peraturan Daerah tentang standar retribusi, Peraturan Daerah tentang pembuangan sampah dan kurangnya keterlibatanmasyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah.

4. Untuk mengatasi permasalahan yang ada ditetapkan 4 (empat) strategi kunci keberhasilan yaitu: 1) Menetapkan visi jangka panjang yang terintegrasi 2) Kelembagaan yang menunjang 3) Swastanisasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan sampah 4) Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat




5.2 Rekomendasi

Tabel V.1 Matriks Kondisi Pengelolaan Sampah dan Permasalahan Pengelolaan Sampah

serta Rekomendasi Model Pengelolaan

No.Aspek

Pengelolaan Sampah

Kondisi Existing Permasalahan Rekomendasi

1. Kelembagaan/Pemerintah

Jumlah penduduk kota Medan sebanyak 2.122.804 jiwa yang berdasarkan SNI M-36-1991-03 termasuk klasifikasi kota Metropolitan yang tersebar di 21 kecamatan yang ada.

Instansi pengelola yakni Dinas Kebersihan Kota Medan

Teknis pengelolaan sampah diserahkan ke masing-masing kecamatan dan kelurahan

Kota Medan sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia merupakan salah satu kota yang sangat rentan dengan produksi sampahnya yang diakibatkan oleh jumlah penduduk yang semakin banyak serta perilaku masyarakat yang konsumtif yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak timbulan sampah yang tidak terkontrol.

Pengaruh dari sistem pengelolaan sampah yang diserahkan kepada masing-masing kecamatan dan kelurahan, mengakibatkan instansi pengelola kebersihan yakni Dinas Kebersihan Kota Medan kesulitan dalam melakukan koordinasi yang efektif, pendataan serta inventarisasi sarana dan prasarana yang masih produktif.

Membentuk lingkaran korrdinasi yang lebih efektif dan sinergis antara Dinas Kebersihan Kota Medan selaku pelaksana utama dengan instansi-instansi lainya yaitu Dinas Pertamanan, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan,Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Perindustriandan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan serta Pihak Swasta.

Membuat sistem koordinasi yang terpusat yaitu pengelolaan sampah sepenuh menjadi wewenang daripada Dinas Kebersihan Kota Medan walaupun tetap diteruskan kepada kecamatan dan kelurahan.

Bekerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pengangkutan dan pengolahan sampah yang ada.

2. Hukum dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 32Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Belum terdapatnya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan persampahan terutama Peraturan Daerah tentang standar retribusi, Peraturan Daerah tentang pembuangan sampah dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah

Perlu disusun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan persampahan terutama tentang organisasi pengelola, pembuangan sampah dan retribusi serta Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sehingga Perda tersebut dapat segera di operasionalkan.

3. Peran Serta Masyarakat




Masyarakat Rumah Tangga (RT)

Jumlah penduduk kota Medan sebanyak 2.122.804 jiwa tersebar di 21 kecamatan yang adayang setiap tahun mengalami peningkatan.

Kesadaran masyarakat Kota Medan yang masih sangat kurang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah dan masih adanya persepsi bahwa yang menjaga kebersihan kota adalah tanggungjawab Dinas Kebersihan dan belum menjadi tanggungjawab bersama.

Perilaku masyarakat yang masih melakukan praktek-praktek berikut: Membuang sampah di

sungai Membuang sampah

dipinggir jalan yang sepi penduduk

Membuang sampah di lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman

Membuat tempat sampah permanen, kemudian dibakar setelah penuh dibuang kelahan kosong sebagai penimbun tanah

Membuang sampah ke parit atau selokan.

Melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan.

Memberi pengarahan dan penyuluhan ke masing-masing RT tentang bagaimana melakukan pemisahan/pengolahan sampah yang dimulai dari sampah rumah tangga.

Memberikan keahlian kepada kelompok-kelompok masyarakat tentang proses daur ulang sampah sederhana yang dapat mengurangi produksi sampah di TPA.

Dalam mengurangi produksi sampah RT dapat melakukan tindakan berupa reduce dan reuse. Pada tingkat rumah tangga atau pemukiman, Ibu rumah tangga mempunyai peran besar dalam mengurangi produksi sampah. Hal yang bisa dilakukan adalah: Merubah kebiasaan para ibu

rumah tangga dalam berbelanja yakni biasanya tidak membawa tempat belanjaan menjadi membawa tempat belanjaan ketika belanja.

Membiasakan menggunakan produk isi ulang

Menghindari penggunaan barang sekali pakai

Menggunakan barang-barang atau produk yang tahan lamaatau masa pakainya lama

Memberdayakan barang-barang bekas

Tempat belanjaan agar dapat dipakai berulang-ulang

Penggunaan barang elektronik diusahakan menggunakan baterai yang bisa diisi ulang




Sekolah Terdapatnya kurang lebih 1620 sarana pendidikan formal di kota Medan ditambah 23 pendidikan non formal yang ada.

Kurangnya pengertian dan kesadaran tentangmenjaga lingkungan yang bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolah.

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak, sekolah merupakan tempat kita memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari. Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh anak melalui pendidikan di sekolah.Cara ? cara yang perlu dilakukan untuk membiasakan diri memelihara lingkungan yang dimulai dari sekolah antara lain sebagai berikut. Menyusun dan

memasyarakatkan perogram sekolah hijau.

Melaksanakan program sekolah hijau, yaitu: - Membangun kegiatan

apotek hidup di sekolah.- Mengurangi atau

menghemat penggunaan lampu, pendingin ruang kelas, konsumsi air dan energi lainnya

- Membangun mekanisme pembuangan sampah di sekolah

- Membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua kertas, plastik dan sejenisnya

- Menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya

- Menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya.

- Mengkondisikan kegiatan ekstra kulikuler berbasis lingkungan, seperti kelompok hijau, pecinta alam dan sejenisnya




Perkantoran (swasta dan pemerintah)

Sebagai kota Metropolitan dan pusat administrasi provinsi, kota Medan memiliki banyak perkantoran dan dunia usaha lainnya.

Masih rendahnya kesadaran dalam mengurangi produksi sampah

Penghematan penggunaan alat tulis berupa kertas dapat dilakukan dengan penggunaan kedua sisi kertas dan spasi yang tepat untuk penulisan laporan dan fotokopi

Penggunaan balpoint yang dapat diisi ulang

Memaksimalkan penggunaan komputer, dimana komputer tidak hanya digunakan untuk pengetikan tetapi juga digunakan menyimpan data atau sistim pengarsipan sehingga dapatmengurangi penggunaan kertas (lesspaper)

Dalam penjilidan laporan sedapat mungkin menghindari penggunaan plastik

Dalam melaksanakan seminar, rapat atau kegiatan lainnya sedapat mungkin menghindari penggunaan wadah minum dari plastik

Penggunaan alat tulis yang bisa digunakan berulang kali

Penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali

Kegiatan Komersil Medan sebagai kota Metropolitan terkenal sebagai pusat perbelanjaan dan kulinernya

Peluang yang cukup besar untuk menghasilkan timbulan sampah jika tidak segera ditangani dengan cermat

Dalam mengurangi produksi dan mengurangi potensi sampah yang dihasilkan dapat menerapkan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle .Misalnya toko, rumah makan dan hotel dapat menerapkan hal-hal berikut: Memberikan tambahan biaya

bagi pembeli yang meminta kemasan/ pembungkus untuk produk yang dibelinya

Memberikan kemasan/pembungkus hanya kepada produk yang benar-benar memerlukannya

Menyediakan pembungkus yang mudah terurai (ramah lingkungan) misalnya rumah




makan sedapat mungkin pembungkus menggunakan daun pisang Pendekatan yang kedua adalah tindakan-tindakan dalam mengurangi sampah yang telah dihasilkan.

4. Teknis dan OperasionalTingkat dan Daerah Layanan

Pelayanan masih pada se-bagian kegiatan komersil sementara sumber sampah dari rumah tangga belum sepenuhnya dapat terlayani

Wilayah pelayanan lebih difoukuskan sekitar jalan utama/protokol

Sumber sampah yang tidakterlayani melakukan pembuangan sampah pada tempat-tempat yang tidak semestinya sehingga dapat mencemari lingkungan

Pelayanan perlu ditingkpada semua kegiatan komersil dan Rumah tangga.

Timbulan Sampah Belum terdapat data hasil pengukuran timbulan sampah yang valid per jiwa per hari

Belum ada acuan dalam menyusun kebutuhan wadah, alat angkut dan tenaga kerja pengelolaan sampah

Belum ada acuan dalam upaya meminimalisasi produksi sampah

Belum ada acuan dalam upaya pengolahan sampah

Perlu dilakukan pengukuran secara periodik sebagai dasar perencanaan di tahun berikutnya

Guna mengurangi produksi sampah perlu dilakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Nomor CT/S/Re-TC/001/98 tentang Tata Cara Pengolahan Sampah 3M pada instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat.

Pewadahan Pola Individual

Tersedianya wadah

Terbatas pada kegiatan Komersil

Bahan terbuat dari besi dan terbuka, sementara pewadahan dipasar tradisional tidak semua ada

Belum terdatanya jumlah wadah yang valid dan baik(sesuai standar)

Jika berdasarkan perhitungan, pengadaan wadah yang ideal untuk mengumpulkan 10,76 ltr/hr/kk sampah maka dibutuhkan sebanyak 132.675 unit wadah sampah yang ideal (asumsi kapasitas wadah 80 ltr untuk 3-4 KK)

Pewadahan sampah yang bersumber dari kegiatan domestik belumsepenuhnya dilakukan.

Belum semua kegiatan komersil mendapat pelayanan sampah

Perlu pendataan yang valid tentang pewadahan ideal yang digunakan masyarakat

Perlu penambahan pewadahan agar semua sumber sampah dapat terlayani.

Wadah yang lebih cocok adalah terbuat dari plastik, ringan, mudah dipindah-pindah dan memiliki tutup

Pengadaan wadah pada tahap awal dilakukan oleh pemerintah kota




Karena belum terdapatnya fasilitas pewadahan dan pelayanan sampah maka pembuangan sampah dilakukan masyarakat ke lahan kosong, sungai, laut,pinggir jalan dan sebagainya menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap lingkungan

Pemilahan dan Pengolahan

Pemilahan dilakukan di sumber timbulan pada musim tertentu (Perayaan hari-hari besar agama/ kegiatan keramaian ) oleh pemulung

Pemilahan dilakukan setelah sampai di TPA

Pengolahan sampah plastik fit oleh masyarakat

Pemilahan dilakukan di TPA hanya untuk jenis sampah yang bernilai ekonomi, sementara sampah B3 (bekas wadah obat anti nyamuk, parfume atau hair spray dsb) tidak dipilah hal ini bisa membahayakan petugas yangmelakukan pembakaran di TPA

Belum ada pengolahan yang maksimal untuk sampah organik menjadikompos

Masih terbatasnya pasar untuk sampah kertasterutama berupa kardus

Pengolahan sampah masihterbatas pada plastik fit hasil pencacahan, namun potensi sampah plastikjenis lain relatif banyak

Pemilahan dilakukan mulai dari sumber secara rutin oleh rumah tangga

Pemilahan di TPA selain terhadap sampah yang bernilai ekonomis juga harus dilakukan sampah yang bersifat berbahaya (mudah meledak)

Membuat pilot project konsep Bank Sampah untuk beberapa kecamatan sebagai langkah awal

Pengumpulan dan Pengangkutan

Pengumpulan dilakukan sekaligus ketika maudiangkut ke TPA, dengan pola individual langsung

Pelaksananya adalah petugas kebersihan yang dikoordinir melalui kecamatan dan kelurahan

Periodisasi pengangkutan sampah kegiatan komersial selain pasar tradisional adalah 2 kalisehari dan pasar tradisional 1 kali sehari

Jumlah alat angkut yang

Periodesasi pengangkutan sampah dipasar tradisional tidak sesuai dengan komposisi sampah yang sebagian besar sampah organik sehingga menimbulkan bau busuk, mengurangi keindahan dan tempat berkembangnya lalat sebagai pembawa bibit penyakit

Sistim penggajian yang tidak merata dapat mengganggu kinerja pembuangan sampah bagitenaga kerja kebersihan

Periodesasi pengangkutan rutin 2 hari sekali baik sampah basah maupun sampah kering

Agar semua sumber dapat dilayani penambahan akan kekurangan alat angkut

Agar pelayanan sampah dapat maksimal jumlah tenaga yang ada saat ini agar dimanfaatkan secara efektif

Memberikan reward kepada petugas kebersihan yang produktif dan masa kerja yang dianggap lama dalam waktu tertentu




dimiliki oleh Dinas Kebersihan terdiri dari:Becak sampah 750 unitGerobak sampah 335 unitTripper Truck 162 unitArmroll Truck 22 unitAmbulance sampah 6 unitCompactor Truck 7 unitRoad Sweaper 7 unit(data, 2012)

dimana statusnya sebagian bukan tenaga honorer.

Terdapat kekurangan jumlah kendaraan pengangkut

Maksimalkan penggunaan fasilitas dan tenaga kerja yang sudah dimiliki saat ini

6. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang beroperasi saat ini hanya satu yakni TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan

TPA Terjun melayani timbulan sampah dari 21 kecamatan yang ada di kota Medan

Bertambahnya jumlah produksi sampah seiring bertambahnya jumlah penduduk kota Medan dari tahun ke tahun

Luas areal TPA Terjun yang terbatas

Pengolahan sampah menggunakan sistem open dumping (sistem terbuka) sampah ditumpuk tanpa ada perlakuan apapun

Penambahan atau membuka kembali TPA Namo Bintang untuk melayani timbulan sampah dari kecamatan kawasan sekitar Medan Selatan

Berdasarkan informasi dari www.sanitasi.or.id bahwa semua daerah harus segera bersiap-siap menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sistem terbuka (open dumping)pada 2013 sesuai amanat undang-undang persampahan. Tidak ada alternatif lain kecuali meningkatkan pengelolaan sistemnya.

Pilihan terbaik adalah membangun TPA sanitary landfill. Namun jika pemerintah daerah tidak mampu membangun TPA sanitary landfill, sistem controlled landfill bisa menjadi pilihan. Hanya saja, sistem ini bersifat sementara sampai sistem sanitary landfillbisa diwujudkan.

http://www.sanitasi.or.id/




D A F T A R P U S T A K A

Achmad R, 2004. Kimia Lingkungan. Andi, Jakarta.

Andrianto T.T, 2002. Audit Lingkungan Global. Pustaka Utama, Yogyakarta

Annihayah 2006, Urgensi Manajemen Persampahan: Belajar dari Kasus Kota Bandung. Diakses pada tanggal 4 Desember 2006 pada Halaman www.bantul.go.id.

Arikunto S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2013. Kota Medan Dalam Angka. Kota Medan

Bai, R. and Sutanto, M. 2002. The Practice and Challenges of Solid Waste Management in Singapore. Waste Management 22 (2002), pp. 557569

Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A, 1996. Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan ?Wall Chart?. Bu ku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang .

Hadi, S.P. 2005. Metodologi Penelitian Sosial: Kualitatif, Kuantitatif dan Kaji Tindak. Program Magister Ilmu lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.

Heng, L. S. 2010. Towards Sustainable Solid Waste Management System in Singapore. Presentation in WTERT Meeting, Oct. 7th 2010, NEA (didownload dari: http:// www. wtert.com.br/ home2010/ arquivo/ noticias_eventos/HENG.pdf, pada tanggal 11 Desember 2011)

________. 2005. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

________. 2004. Sindrom Sampah, Kompas tanggal 7 Desember 2004

Kamali A, 2002. Kajian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Dengan Pendekatan Ekonomi Lingkungan (Studi Kasus TPA Sampah JatibarangSemarang). Program Pascasarjana UNDIP, Semarang.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan di Indonesia. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.




Marfai M.A. 2005. Moralitas Lingkungan : Refleksi atas Kritis Lingkungan Berkelanjutan. Wahana Hijau (WEHA) Bekerjasama Dengan Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah. Diakses pada Tanggal 4 Desember 2006 pada halaman www.terranet.or. id

Outerbridge, Thomas B. 1991. Limbah Padat Di Indonesia : Masalah atau Sumber Daya ?. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Petunjuk Teknis Nomor CT/S/Re-TC/001/98 tentang Tata Cara Pengolahan Sampah 3M.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Petunjuk Teknis Nomor CT/S/Re-TC/004/98 tentang Tata Cara Perencanaan TPA Sampah.

Purwendro S dan Nurhidayat. 2007. Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Pestisida Organik. Penebar Swadaya, Jakarta.

Rahardyan B. dan Widagdo A.S., 2005. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang. Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampaham di Propinsi DKI Jakarta.

Sastrawijaya A.T, 2000. Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta, Jakarta.

Slamet J.S., 2002. Kesehatan Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sofian. 2007. Sukses Membuat Kompos dari Sampah. PT. Agromedia Pustaka, Jakarta.

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Badan Standar Nasional (BSN)

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, Badan Standar Nasional (BSN).

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, Badan Standar Nasional (BSN)

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, Badan Standar Nasional (BSN)




Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia, Badan Standar Nasional (BSN)

Sudradjat R. 2006. Mengelola sampah Kota : Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos. Penebar Swadaya, Jakarta.

Suyoto B. 2004. Malapetaka Sampah Kasus TPA Bantar Gebang, Kasus TPA/IPLT Sumur Batu, Kasus TPST Bojong. PT Adi Kencana Aji, Jakarta

Syafrudin dan Priyambada I.B., 2001. Pengelolaan Limbah Padat. Diktat Kuliah Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Undip, Semarang.

Syafrudin, 2004. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan Undip, Semarang.

Taniwiryono D, 2006. Cara Alternatif ?Berbisnis? Sampah. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2007 melalui halaman http://nasih.staff.ugm.ac.id

Waddell S., Novalinda, Poernomo HS, Soerjodibroto, Nukman A, Soejachmoen MH dan Tamin RD, 2005. Kesehatan Lingkungan Dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Buku Panduan Seri 6. Konrad-KAS-GTZ ProLH dan Adeksi, Jakarta.

Wahyono S. 2003. Mengelola Sampah Ala Singapore : Model Pengelolaan Sampah Kota Metropolitan. Pusat Kajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan BPPT Bekerjasama dengan PT Konsultan Limbah Indonesia, Jakarta.

Widyatmoko dan Sintorini, 2002. Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah. Abdi Tandur, Jakarta.

Wibowo A dan Djajawinata D.T, 2004. Penanganan Sampah Perkotaan Terpadu. Diakses tanggal 4 Desember 2006 pada halaman www.kkppi.go.id.

Winarno F.G, Budiman AFS., Silitonga T dan Soewardi B, 1985. Limbah Hasil Pertanian. Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan, Jakarta.

Yuwono D. 2006. Kompos : Dengan Cara Aerob Maupun Anaerob untuk Menghasilkan Kompos Berkualitas. Penebar Swadaya. Jakarta.




L A M P I R A N




Lampiran. 1

Diagram Prinsip Model Pengolahan Sampah yang akan Dikembangkan:

Konsep Strategi Penanggulangan Jangka Panjang:




Lampiran. 2

1. Dokumentasi Wadah Pembuangan Sampah di Tengah Masyarakat Kota Medan




2. Wadah Pembuangan Sampah di Sekolah




3. Alat Pengangkutan Sampah Dinas Kebersihan Kota Medan




4. Proses Pengangkutan Sampah

5. Kondisi Areal TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan







Documents

KAJIAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAH DAN SDM …balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Kajian Pengolahan... · Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sistim pengelolaan