Upload
ngominh
View
261
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN MAGANG
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mata Kuliah Magang Pada
Jurusan Akuntansi
Oleh:
FADILA ANANDA PUTRA
NPM. 1105170327
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2014
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahim.
Segala Puji dan syukur, hanya ditujukan kehadirat Allah SWT, tempat
dimana penulis mengabdi sebagai hamba serta menggantungkan segala doa dan
harapan. Hanya karena rahmat, hidayah dan keridhaan – Nyalah Penulis memiliki
kemauan, kemampuan dan kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan
laporan magang, sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah sumatera Utara. Shalawat
serta Salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga
dan para sahabatNya yang telah menjadi jalan bagi umatNya dalam menempuh
keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar.
Laporan magang ini berisi tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh
penulis selama lebih kurang 40 hari kerja di Dinas Pendapatan Kota Medan serta
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti magang ini.
Penulis menyadari bahwa muatan laporan magang ini masih jauh dari
sempurna, baik penyusunan, penulisan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan
keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki.
Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk
menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh adalah berkat
bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ayahanda Muchtar Dasmin dan Ibunda Farida Hanum S.E serta
kakakku Rizky Fadilla, dan adikku Ivan Fadillah Terima kasih atas
cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan , semangat, pengorbanan,
perhatian dan dukungan baik moral dan finansial yang kalian berikan
terhadapku. Semoga karyaku ini bisa membanggakan kalian.
2. Bapak Dr. agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku ketua Jurus Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing laporan
magang yang telah bersedia membantu memberikan arahan dan
bimbingan dalam menyusun dan menulis laporan magang ini.
6. Ibu Yusdarlina, S.Sos selaku kepala Bidang Penagihan Dinas
Pendapatan Kota Medan.
7. Kepada teman-temanku tersayang Haryo Tri Darma, Abdul Wahab,
Melinda, Agus Martini Tanjung, Rismawati, Tria Anggraini. Terima
kasih banyak untuk semua dukungan kalian selama ini.
8. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada
pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa
proses penyelesaian laporan magang ini. Wassalam.
Medan, November 2014
Penulis
Fadilah Ananda Putra
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................... iv
BAB IPENDAHULUAN
A. ................................................................................................ Latar
Belakang Magang ......................................................................... 1
B. ................................................................................................ Ruang
Lingkup Magang ......................................................................... 2
C. ................................................................................................ Tujuan
dan Manfaat Magang .................................................................... 3
BAB IIGAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. ................................................................................................ Sejarah
Dinas Pendapatan Kota Medan ..................................................... 6
1.Sejarah Perusahaan ............................................................... ..... 6
2.Visi dan Misi Dispenda ............................................................ 10
3.Logo dan Makna………………….............................. ................ 11
B. ................................................................................................ Struktur
Organisasi dan Deskripsi tugas
DinasPendapatan Kota Medan ...................................................... 12
BAB III PELAKSANAAN MAGANG
A. ................................................................................................ Bentuk
Kegiatan Magang ........................................................................ 28
B. ................................................................................................ Prosedu
r Kerja Magang ........................................................................... 29
C. ................................................................................................ Kendala
Kerja dan Upaya Pemecahannya ................................................... 31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. ................................................................................................ Kesimp
ulan ............................................................................................. 33
B. ................................................................................................ Saran
..................................................................................................... 34
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Magang
Program magang adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan
yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan
mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Pembelajaran ini terutama
dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara peserta program
magang dan tenaga pembinanya di instansi/perusahaan.
Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang
sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM)
dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar
tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka lulusan perguruan tinggi
haruslah memiliki kualitas yang unggul.
Dalam masa ini, seorang mahasiswa bukan hanya dituntut
berkompeten dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk
memiliki kompetensi yang holistik seperti: mandiri; mampu
berkomunikasi; memiliki jejaring (networking) yang luas; mampu
mengambil keputusan; peka terhadap perubahan dan perkembangan yang
terjadi di dunia luar, dan lain-lain.
Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan
kualifikasi tersebut sulit ditemukan, untuk hal tersebut maka dibutuhkan
sebuah program magang sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa
tingkat akhir Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara untuk memperoleh berbagai kompetensi holistik yang dibutuhkan
setelah menyelesaikan pendidikan.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang
sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran di Kota Medan.
Bagaimana sebenarnya prosedur penagihan pajak restoran pada Dinas
Pendapatan Kota Medan, dimana pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota
Medan harus melakukan kegiatan yang lebih intensif dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Hal inilah yang
menjadikan penulis tertarik dalam memilih kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kota Medan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan
memilih judul “ Laporan Magang PadaDinas Pendapatan Daerah Kota
Medan ” sebagai objek pajak yang menarik untuk di jadikan wadah
praktik kerja lapangan.
B. Ruang Lingkup Magang
Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan merupakan unit Dinas
Pemerintah Kota Medan yang beralamat di JL. Abdul Haris Nasusition
Nomor 32 Medan. Dispenda Kota Medan Mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah
dan melaksanakan tugas-tugas lainnyasesuai dengan bidang tugasnya.
Adapun alasan memilih tempat ini sebagai tempat pelaksanaan praktik
kerja lapangan adalah karena berhubungan jurusan konsentrasi yang
diambil yaitu Akuntansi perpajakan, maka penulis memilih Dispenda Kota
Medan sebagai instansi pemerintah yang menangani pajak daerah.
Di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan ini
saya ditempatkan di Bagian Penagihan. Bagian Penagihan ini memiliki
tugas atau bertanggung jawab dalam hal menangani penagihan pada pajak-
pajak daerah yang tertunggak. Bagian Penagihanmeliputi kegiatan
pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindah
bukuan serta pertimbangan terhadapkeberatan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
Bagian Penagihan ini harus lebih meningkatkan kinerjanya,
sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila
permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan dapat meningkatkan
Penerimaan Daerah, yang nantinya akan dapat digunakan sebagai
pembangunan daerah.
C. Tujuan dan Manfaat Magang
1. Tujuan Magang
Adapun tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan
Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam
rangka penulisan tugas akhir.
2. Untuk memberikan pengalaman bekerja, khususnya di bagian
penagihan.
3. Menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik kerja.
4. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia
kerja yang sesungguhnya.
5. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi
yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan
mengambil keputusan dalam bekerja;
6. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain
di dalam dunia kerja.
2. Manfaat Magang
Program Magang ini memiliki manfaat agar Mahasiswa/Mahasiswi
dapat mampu :
1. Manfaat Bagi Penulis
a. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri
secara teoritis maupun praktis khususnya dibidang perpajakan.
b. Mahasiswamendapat bentuk pengalaman nyata serta permasalahan
yang dihadapi dunia kerja.
c. Membangun mental mahasiswa terhadap Lapangan Pekerjaan
yang sesungguhnya.
d. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama
perkuliahan.
e. Mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan penagihan pajak
daerah pada dinas pendapatan kota medan.
2. Manfaat Bagi Perusahaan
a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Dinas
Pendapatan Kota Medan dengan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara khususnya program studi strata satu Akuntansi.
b. Membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari
selama Magang.
c. Untuk menambah ide dan gagasan untuk perbaikan sistem kerja
yang ada di Dinas Pendapatan Kota Medan.
d. Hasil dari Penulisan Ilmiah ini diharapkan menjadi salah satu
sumbangan pemikiran kepada Dinas Pendapatan Kota Medan.
3. Manfaat Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Lain
a. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tempat magang
bagi Mahasiswa/Mahasiswi lain.
b. Dapat berbagi pengalaman seputar pekerjaan yang ada di Dinas
Pendapatan Kota Medan khususnya pada bagian Penagihan.
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber
pendapatan asli Daerah, berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
Pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan
Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan
meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu
melaksanakan otonomi, yaitu mampumengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.
Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber
pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah
pungutan daerah menurut peraturan yang di tetapkan guna pembiayaan
pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang di atur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
dimana Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi yang
terdiri dari :
1. Bea Balik Naman Kenderaan Bermotor
2. Pajak Bahan bakar kederaan bermotor
3. Pajak Air Permukaan
4. Pajak Rokok
Pajak Kabupaten dan Kota yang terdiri dari :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang
kecil yaitu Sub-Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas
pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat
pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota medan belum
begitu banyak, maka dalam sub-bagi penerimaan tidak terdapat seksi atau
urusan.
Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju
pertumbuhan Penduduk serta Potensi Pajak/Retribusi Daerah Kota Medan,
maka melalui Peraturan daerah Kota Medan, Sub-Bagian tersebut di atas
ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya
mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri
dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral pungutan
daerah.
Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor : KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh
Indonesia, maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 12 tahun 1978 tentang Struktur Organisasi dinas Pendapatan
daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi
Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi dinas Pendapatan daerah yang
baru ini dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang terdiri dari 1 (satu).
Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (empat) seksi dengan
masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.
Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan
wajib pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama
ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan
maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional. Dengan keputusan
Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988
tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan Pendapatan
daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan
surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2
Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata
Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan.
Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang
Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi
dan Tata Kerja dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan
sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Medan
Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II
Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan
SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi
Dinas Pendapatan daerah Kota Medan.
Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang
pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Dinas
Pendapatan daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri
dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima)
Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan
fungsional.
Adapun yang memimpin Dinas Pendapatan sejak Bagian
IX/Pendapatan sampai dengan saat ini adalah :
1. Aminuddin Yusuf
2. Achmad Purba
3. Drs. Mahluddin Lubis
4. Drs. H. Bahauddin Nasution
5. Drs. H. Amansyah Nasution
6. Drs. H. A. Daim Siregar
7. Drs. H. Azwar S.Msi
8. Drs. H. Basyrul Kamali, MM
9. Drs. H. Ramli, MM
10. Drs. H. Dzulmi Eldin S,Msi
11. Lahum SH,MM
12. Drs. H, Randiman Tarigan, MAP
13. Drs. H. Syahrul Harahap, MAP
14. Drs. M. Husni SE, Msi
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
“Terwujudnya pendapatan daerahsebagai andalan pembiayaan
pembagunan daerah.”
Misi Dinas Pendapatan Daerah KotaMedan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber
danpengelolapendapatan daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan daerah.
4. meningkatkan penegakan hukum.
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam
membayar pajak daerah.
Logo Dinas Pendapatan Kota Medan
Makna Logo Dinas Pendapatan Kota Medan :
17 biji padai berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia.8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia.4 tiang dan 5 bagian dari perisai berarti
tahun 45 hari Proklamasi Indonesia. Satu bumbu runcing yang terletak
yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan
Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting
dihadapan bambu runcing berarti Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang
merata ada dihadapan kita.
Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti
bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya
akan bersinar- sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan.
Lima sinar bintang berati lima bahan pokok terpenting yang
diekspor dari Kota Medan dan lima bagian perisai berarti Pncasila yang
menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.
B. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk
Dinas Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat
Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah
sebagai berikut:
1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
a. Sub Bagian Keuangan.
b. Sub Bagian Kepegawaian.
c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Sub Dinas Program, terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Program.
b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
c. Seksi Pengendalian Pendapatan.
d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, terdiri dari:
a. Seksi Pendataan dan Penetapan.enetapan.
b. Seksi Pengelolaan dan Informasi.
c. Seksi Penetapan.
d. Seksi Pemeriksaan.
5. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari:
a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
b. Seksi penagihan dan Perhitungan.
c. Seksi Restitusi dan Pembukuan.
d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
6. Sub Dinas Retribusi dan pendapatan lain-lain, terdiri dari:
a. Seksi Penatausahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
b. Seksi Penerimaan lain-lain.
c. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan lain-lain.
d. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharaga.
7. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, terdiri dari:
a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak.
b. Seksi Bagi Hasil Pajak.
c. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Unut Pelaksanaan Teknis Dinas.
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan
Dinas Pendapatan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan
tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendapatan mempunyai
fungsi:
1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
pendapatan daerah.
2. Melakukan Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan
pajakdaerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta
penagihan pajak Bumi Bagunan.
3. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah unit dan
instansiterkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
4. Melakukan Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan penetapan
daerah lainnya serta PBB.
5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidangnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.
1. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pokok dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolahan
administrasi keuangan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan
urusan umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan.
2. Melaksanakan pengelolahan urusan surat menyurat dan urusan umum
lainnya.
3. Mengelolah urusan keuangan dan perbendaharaan serta
penyusunan laporan keuangan.
4. Mengelolah administrasi kepegawaian.
5. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan pengadaan barang
dinas.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugasnya.
Bagian Tata Usaha terdiri dari:
1. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengelolah keuangan
dariperbendaharaan serta menyusun laporan keuangan.
2. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pengelolahan administrasi di bidang kepegawaian.
3. Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas kegiatan melaksanakan di
bidang perlengkapan,kerumahtanggaan da pengadaan barang.
4. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas mengelolah tatausaha dan surat
menyurat serta urusan umum lainnya.
2. Sub Dinas Program
Sub Dinas Program mempunyai tugas sebagian tugas dinas di
bidang Penyusutan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Sub Dinas Program mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan.
2. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program
kegiatan dan perencanaan Pendapatan Daerah.
3. Mengelolah urusan keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan
laporan keuangan.
4. Mengelolah administrasi kepegawaian.
5. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan pengadaan barang
dinas.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas
sesuai dengan tugasnya.
7. Menyajikan data statistic target dan realisasi pendapatanserta
mengidentifikasi permasalahan pendapatan daerah.
8. Melaksanakan penyuluhan di bidang pendapatan daerah.
9. Melaksanakan tukar menukar informasi tentang target danrealisasi
penerimaan daerah dengan daerah lainnya.
10. Mempersiapkan Rancangan PeraturanDaerah, Keputusan Kepala
Daerah tentang Pajak Daerah.
11. Mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan teknis
operasional pengelolahan pendapatan daerah.
12. Menyusun laporan realisasi pendapatan daerah.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Dinas Program terdiri dari:
1. Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas merencanakan penerimaan
Pendapatan Daerah, sitem dan prosedur kerja seta menyusun
kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek,menegah serta
jangka panjang.
2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan
pembimbing teknis di bidang daerah dan melaksanakan kegiatan
pemantauan yang melaksanakan dan pengendalian terhadap tugas
yang dilaksanakan di bidang pendapatan serta melaksanakan penyuluhan
di bidang pendapatan daerah.
3. Seksi Pengembangann Pendapatan, mempunyai tugas menyusun rencana
serta mengkaji untuk pengembanganpotensi pendapatan daerah dan
mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah
tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mengevaluasi dan
memonitor pelaksanaan teknisoperasional pengelolahanpendapatan
daerah, menyajikan data statistic targetdan realisasi pendapatan daerah,
mengidentifikasikan permasalahan pendapatan daerah dan menyusun
laporan realisasi pendapatan daerah.
3. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
Sub Dinas Pendapatan dan Penetaaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagiantugasdinasdibidang pendapatan danpenetaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas
Pendapatan dan Penetapan mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kegiatan kerja.
2. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh Wajib Pajak, Wajib
Retribusi,dan Pendapatan Daerah Lainnya.
3. Melaksanakan Pengelolahan data dan informasi baik dari Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi
Daerah (SPTRD) Hasil Pemerikasaan dan Informasi Terkait Lainnya.
4. Melaksanakan Penetapan PajakDaerah, RetribusiDaerahdan
Pendapatan Daerah Lainnya.
5. Merencanakan dan menatausahakan hasil pemeriksaan terhadap
Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidangnya.
Sub Dinas Pendapataan dan Penetapan terdiri dari:
1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas melaksanakan
Pendataan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Pendapatan
Daerah lainnya melalui SuratPemberitahuanPajak Daerah (SPTPD)
dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), melaksankan
pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah melalui
formulirpendaftaran, menyimpan, mendistribusikan memberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sertamenyusun Surat Perpajkan
Daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
2. Seksi Pengelolahan Data dan informasi,mempunyaitugas
melaksanakanpengumpulandanpengelolahan data Objek Pajak
Daerah/Rertibusi Daerah, menuangkan hasil pengelolahan data dan
informasi data kedalam kartu data serta mengirimkan kartu data
kepada Seksi Penetapan dan demikian sebaliknya.
3. Seksi Penetapan, mempunyai tugas melaksanakanperhitungan
penetapan Pokok Pajak Daerah/Retribusi
Daerahberdasarkankartudatatermasuk perhitungan denda dan sanksi
lainnya, menerbitkan dan mendistribusikanseratamenyimpan
arsipSurat Perpajakan Daerah/RetribusiDaerah yang berkaitan dengan
penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran
pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak.
4. Seksi Penerimaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan
dan melaksanakanpemeriksaaan Objek Pajak/Retribusi, menatausahan
hasil pemeriksan lapangan atas objek pajak/retribusi serta mengirim
laporan pemeriksaan kepada Seksi Pengelolahan Data Informasi.
4. Sub Dinas Penagihan
Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi,
penagihan dan perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan
terhadapkeberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
Lainnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas
Penagihan mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan
2. Melaksanakan Pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya
3. Melaksanakanpenagihan atas tunggakan pajak daerah,retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya
4. Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindahbukuan atas
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya
5. Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan
WP atas pajak terutang.
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Dinas Penagihan terdiri dari:
a. Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan
pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya,
melaksanakan pembukuandan verifikasi penerimaan dan
pengeluaran benda berharga serta pencataan uang dari hasil
pungutan benda berharga ke dalam KartuPersediaanBenda
Berharga, Menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan
tunggakan Pajak Daerah RetribusiDaerahdan Pendapatan Daerah
Lainnyaserta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan,
pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala.
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan
penagihan atas tunggakan Pajak Daerah, RetribusiDaerahdan
Pendapatan Daerah lainnya menerbitkan dan mendistribusikan serta
mmenyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang
berkaitan dengan penagihan.
c. Seksi retribusi dan pemindahbukuan, mempunyai tugas menerima
permohonan restitusi danpemindahbukuan dari Wajib Pajak,
meneliti kelebihan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah
yang Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian restitusi dan
atau pemindahbukuan.
d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai tugas menerima
Surat Keberatan dari Wajib Pajak/restitusi dan meneliti keberatan
WP serta membuat pertimbangan atas keberatan WP dan
mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang persetujuan
atau penolakan atas keberatan tersebut.
5. Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh
Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Dinas Retribusi
dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan kerja.
b. Melaksankan penatausahaan penerimaan retribusi dan
pendapatan lain-lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan
pendapatan lain-laintermasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain.
e. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari:
a. Seksi Penatausahaan penerimaan retribusi danPenerimaan Lain-
Lain, mempunyai tugasmelaksankan penatausahan penerimaan
retribusi dan melaksanakan penatausahaan pendapatan lain-lain.
b. Seksi Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas melaksanakan
penatausaahanpenerimaan lain-lain,merencanakandan
mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari penerimaan, wakil
pemerintah di daerah maupun dilembaga-lembaga keuangan dan
atau badan-badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana
darurat.
c. Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan
Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan
melaksankan penatausahaan hasil pengelolahan kekayaan daerah
yang dipisahkan.
d. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-Surat Berharga, mempunyai
tugas melaksanakan legalisasi surat-surat berharga dann
melaksanakan pembukuan surat-surat berharga. Setiap seksi
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Kepala
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
6. Sub Dinas Bagi
Hasil Pendapatan
Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh seorang
KepalaSub Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kegiatan kerja.
2. Melaksanakan pinatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan
pajak.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pemberian bagi hasil, non pajak.
4. Melaksankan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK).
5. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang bagi
hasil pendapatan.
6. Melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:
a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak,
mempunyai tugas melaksanakanpenatausahaan surat-surat
ketetapanPajakBumi dan Bangunan, menatausahakan pendapatan
bagi hasil pajak dan bukan pajak.
b. Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas menerima dan
mendistribusikan surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP), Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP) Bumu dan Bagunan melaksanakan
penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan perhitungan
penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu
menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB
kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP
dan mengirimkan kembali kepada Kantor Pelayanan PBB.
c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, mempunyai tugas melaksanakan
perhitungan penerimaan dari hasil Dana AlokasiUmum,
melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus.
d. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan,
mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan
Perundang- Undangan dan melaksanakan koordinasi dengan
unit terkait pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan serta
melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendaptan daerah secara
periodik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
KelompokJabatan Fungsional mempunyaitugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
C. Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan
Komposisi pegawai/karyawan di Dinas Pendapatan Kota
Medan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan
Tahun 2014
NO Bagian/Subdis/Bendahara/Swakelola Jumlah
1. Sekretariat 71 Orang
Dinas 1 Orang
Bagian Umum/Keuangan/Penyusunan Program 36 Orang
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 20 Orang
Penyimpan Barang Berharga/ Penyimpan Barang
& Pengurus Barang
14 Orang
2. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 26 Orang
3. Bidang Penagihan 49 Orang
4. Bidang Pendataan & Penetapan (DATAP) 77 Orang
5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP) 85 Orang
6. Unit Pelaksana Teknis 336 Orang
7. Security 18 Orang
Jumlah PNS dan Pegawai Honor 662 Orang
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2014
NO Golongan Jumlah
1. Golongan IV/b 1 Orang
2. Golongan IV/a 5 Orang
3. Golongan III/d 35 Orang
4. Golongan III/c 37 Orang
5. Golongan III/b 62 Orang
6. Golongan III/a 70 Orang
7. Golongan II/d 8 Orang
8. Golongan II/c 17 Orang
9. Golongan II/b 6 Orang
10. Golongan II/a 51 Orang
Jumlah Keseluruhan 292 Orang
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan
Keterangan:
Pegawai Negeri Sipil : 292 orang
Pegawai Honor : 59 orang
Yang dikaryakan : 1 orang
Pegawai Outsourcing : 310 orang
BAB III
PELAKSANAAN MAGANG
A. Bentuk Kegiatan Magang
Selama melaksanakan kegiatan Magang di Kantor Dinas
Pendapatan Kota Medan. Penulis memulai PKL pada tanggal 15September
2014sampai dengan 07 November 2014.Penulis melaksanakan kegiatan
Magang pada hari senin sampai dengan hari jumat.
Bagian Penagihan
Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi,
penagihan dan perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan
terhadapkeberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
Lainnya.
Adapun kerja selama magang di bagian Penagihan pada Dinas
Pendapatan Daerah kota Medan, yaitu:
1. Menerima SSPD Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir .
2. Menerima laporan realisasi harian dan mengarsipkannya.
3. Mengarsipkan SSPD Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
4. Membuat daftar pajak restoran dan Hotel yang tertunggak.
5. Membuat daftar pajak restoran dan hotel yang tertunggak tahun 2013
6. Memeriksa data WP yang masih terutang pajak hotel dan restoran.
7. Membuat SPTPD, berita acara dan nota perhitungan Pajak Reklame.
8. Menggandakan berkas-berkas ( dengan menggunakan mesin foto copy )
B. Prosedur kerja Magang
Adapun prosedur kerja yang dilakukan selama pelaksanaan kerja
Magang yaitu:
1. Menerima SSPD Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir.
Setiap harinya bagain Bendahara Penerimaan akan mengantarkan semua
SSPD Pajak Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel,
Pajak Air Tanah, Pajak Parkir setelah diterima maka akan dibagikannya
kepada petugas-petugas yang mengerjakannya yang akan dimasukkan ke
dalam buku besar dan setelah dimasukkan ke dalam buku besar maka
semua SSPD akan di input kedalam computer
2. Menerima laporan realisasi harian dan mengarsipkannya.
Bendahara juga setiap harinya mengantarkan Laporan Realisasi Harian ke
bagian Penagihan dan akan memperbanyak Laporannyadengan cara
memfoto copy berkasnya dan akan membagikannya ke pada atasan dan
mengarsipkanny.
3. Mengarsipkan SSPD Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
Mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah Pada Pajak Restoran dari Wilayah
01 sampai dengan Wilayah 21. Dalam hal ini penulis mengarsip
SSPD dalam letter file dimana tiap wilayah ada 10 NPWP, di arsip
secara berurutan misalnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
4. Membuat daftar pajak restoran dan Hotel yang tertunggak dari tahun wajib
pajak (WP) terdaftar sampai tahun 2012 tiap wilayah. Dalam hal ini karena
kota medan terdiri dari 21 kecamatan maka pendataan wajib pajak dibuat
per kecamatan yang dalam praktiknya disebut wilayah. Dari pekerjaan
tersebut penulis mengetahui bahwa kepatuhan WP dalam memenuhi
kewajibannya sudah cukup tinggi.
5. Membuat daftar pajak restoran dan hotel yang tertunggak tahun 2013 tiap
wilayah. Pekerjaan ini dilakukan dengan mengecek terhadap sistem
pendapatan daerah didalam computer, masukkan NPWP maka data
mengenai WP tersebut akan muncul berapa jumlah pajak yang terutang.
6. Memeriksa data WP yang masih terutang pajak hotel dan restoran.
Pekerjaan ini adalah memeriksa kembali WP yang masih terutang
karena pada bulan sebelumnya WP sudah dimasukkan kedalam
daftar WP yang terutang pajak hotel maka pada bulan selanjutnya
dicek kembali kedalam komputer apakah WP tersebut masih tetap
terutang. Hal ini penting dilakukan karena bisa saja WP sudah membayar
pajak yang terutang karena jika WP tersebut mempunyai tunggakan
maka tim penagih akan turun kelapangan untuk melihat keadaan
WP dan melakukan pendekatan supaya melunasi pajak terutangnya
jadi penting untuk memeriksa kembali supaya tidak dimasukkan lagi
kedalam daftar WP yang masih terutang.
7. Membuat SPTPD, Berita acara dan nota perhitungan.ini adalah proses
untuk pengurusan pajak Reklame SPTPD terdiri dari 3 warna kertas yaitu
merah,kuning dan putih dan yang kertas berwarna merah sebagai WP untuk
membayarkan pajaknya sedangkan yang berwarna putih untuk di kirimkan
ke bidang Datap, dan yang kuning gunanya untuk Pertinggal.Sedangkan
fungi dari berita acara dan nota perhitungan adalah untuk tanda persetujuan
dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pajak Reklame
tersebut.
8. Menggandakan berkas-berkas (dengan menggunakan mesin foto
copy)Berkas-berkas yang sudah di berikan oleh pegawai lain di bawa ke
mesin penggandaan (foto copy) dengan membawa kertas sesuai dengan
berkas yang ingin di gandakan, hidupkan mesin lalu pilih jenis kertas, dan
pilih banyaknya berkas yang ingin digandakan, lali pilih tombol start maka
berkaspun siap di gandakan.
C. Kendala Kerja dan Upaya pemecahan
1. Kendala Kerja
Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan magang adalah:
a. Dalam membuat surat permohonan SPTPD cukup mengalami
kesulitan, lantaran baru pertama kalinya membuat surat
permohonan tersebut.
b. Dalam Mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah Pada Pajak Restoran
dari Wilayah 01 sampai dengan Wilayah 21, sedikit memiliki
kendala terutama dalam hal pemindahan datanya dengan
menggunakan sistem komputer.
c. Penulis sedikit mengalami kesulitan dalam hal Memeriksa data WP
yang masih terutang pajak hotel dan restoran, karena ini
berhubungan dengan data perpajakan sehingga penulis takut
melakukan kesalahan dalam memeriksa data perpajakan tersebut.
2. Upaya Pemecahan
Upaya yang dapat dilakukan adalah:
a. Kesulitan dalam membuat surat permohonan SPTPD dapat
diatasi dengan seringnya latihan membuat surat tersebut, yang
juga dibantu oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah.
b. Dalam hal mengarsip surat pajak kendalanya dapat diatasi
dengan seringnya melakukan pekerjaan tersebut yang juga
dibantu oleh pegawai dari Dinas Pendapatan Daerah.
c. Dalam memeriksa data WP kendala tersebut dapat diatasi
dengan ketelitian dalam memeriksa sehingga kesalahan dapat
diatasi.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari laporang magang ini penulis dapat mengambil beberapa
kesimpulan diantaranya :
1. Sistem Kerja Perusahaan
Dalam hal ini kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
memiliki system kerja yang baik. Apalagi dengan didukungnya
penggunaan sistem informasi yang sudah canggih mengikuti
perkembangan zaman sekarang.Sehingga mempermudah dalam
melakukan pekerjaan.
2. Prosedur Perusahaan
Prosedur perusahaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota
Medan juga baik, dalam hal ini kantor tidak mempersulit prosedur
terutama bagi Wajib pajaknya dalam mengurus segala sesuatu yang
berhubungan dengan perpajakan.
3. Arsip
Data atau arsip di kantor Dinas pendapatan Kota Medan
tidak semuanya menggunakan data computer melainkan dalam hal
ini masih ada sebagian yang mengunakan data manual, berupa
dokumen-dokumen.
B. Saran
Dari laporan ini penulis dapat memmberikan beberapa saran, yaitu:
a. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam hal ini dapat
menjalin dengan perusahaan atau instansi, supaya dapat menjalani
hubungan yang baik sehingga dapat membantu
Mahasiswa/Mahasiswi dalam mendapatkan tempat magang atau
lowongan pekerjaan di masa yang akan datang.
b. Dispenda diharapkan meningkatkankinerja lagi dalam
meningkatkan penerimaan pajak.
c. Meningkatkan kedisiplinan kerja yang telah terwujud agar tetap
dipelihara.