Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016

PowerPoint Presentation

www.dispenda.badungkab.go.id

DINAS PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG

TEMA

PENERAPAN

SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD

DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR DAN DISKUSI :

TANTANGAN DAN HARAPAN IMPLEMENTASI

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SECARA ONLINE

DISELENGGARAKAN OLEH FORUM SDM BALI

BERTEMPAT DI GEDUUNG WISWA SABHA KANTOR GUBERNUR BALI

KAMIS, 14 APRIL 2016

DASAR HUKUM :

PERDA KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

RUANG LINGKUP :

SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

SISTEM ONLINE SPTPD

SISTEM ONLINE DOKUMEN DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

SISTEM ONLINE PERIJINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK


Website : www.dispenda.badungkab.go.id | Email : [email protected]

SASARAN:

SELURUH JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT DI KABUPATEN BADUNG :

PAJAK HOTEL

PAJAK RESTORAN

PAJAK HIBURAN

PAJAK PARKIR

PAJAK PENERANGAN JALAN

PAJAK AIR TANAH

PAJAK REKLAME

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PENERAPAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH


LATAR BELAKANG :

PELAKSANAAN KEBIJAKAN E-GOVERMENT (INPRES 3 TAHUN 2003)

MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

STIGMA NEGATIF DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SEPERTI : KERJASAMA ANTARA FISKUS DAN WAJIB PAJAK DALAM MENENTUKAN BESARAN PAJAK, WAJIB PAJAK MEMBUAT LAPORAN PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI SEBENARNYA

MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

TAHUN 2010 :

STUDI KELAYAKAN PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG OLEH TIM PENYUSUN KAJIAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2010



TAHUN 2012 :

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI SPTPD ONLINE

MOU DENGAN PT.BPD BALI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PEMBAYARAN ONLINE

TAHUN 2013 :

KAJIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PAJAK ONLINE

PENERAPAN ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI SEBANYAK 25 ALAT/10 WAJIB PAJAK

PENERBITAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK PARKIR, HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN

TAHUN 2014 :


TAHUN 2015 :


PENERAPAN SISTEM PEREKAMAN DATA TRANSAKSI SEBANYAK 30 WAJIB PAJAK

TAHUN 2016 :

PENGESAHAN PERDA NO.2 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

PENERAPAN SISTEM PEREKAMAN DATA TRANSAKSI SEBANYAK 500 WAJIB PAJAK

1. SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

Sinergitas dengan PT.BPD BALI untuk mewujudkan SISTEM HOST TO HOST , pemanfaatan Layanan Mobile Banking BPD Bali dan pelayanan mobil keliling BPD Bali



Pemasangan Alat atau Sistem untuk merekam data transaksi usaha pada Wajib Pajak

Keunggulan :

Mengetahui data transaksi usaha pada wajib pajak secara online dan real time

Menyediakan data perbandingan antara laporan pajak dari Wajib Pajak (SPTPD) dengan hasil perekaman transaksi usaha

Mengurangi interaksi langsung antara fiskus (petugas pajak) dengan Wajib Pajak

Menciptakan transparansi pelaporan pajak, wajib pajak dapat meminta hasil perekaman transaksi seijin petugas pajak.

Mewujudkan keadilan (fairness), wajib pajak dapat memberikan penjelasan apabila terjadi perbedaan hasil antara laporan dengan hasil perekaman data transaksi (rekonsiliasi data)



2. SISTEM ONLINE MONITORING TRANSAKSI

SISTEM MONITORING PAJAK ONLINE


PEMBUATAN DATA

TRANSMISI DATA

ANALISIS DATA

POS/ Cash Register

Monitoring Device / Tapping Box

Provider

GSM / WiFi

Integrated Tax System

PROSES MONITORING PAJAK ONLINE BERBASIS TAPPING BOX


TAPPING BOX


Pemasangan Cash Register Online untuk wajib pajak manual

SISTEM MONITORING PAJAK ONLINE BERBASIS WEBSERVICE

Penerapan pajak online di Pemerintah Kabupaten Badung sudah mencapai tahap lanjutan, dimana pada tahap sebelumnya, solusi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan tapping box yang berfungsi untuk memantau seluruh transaksi yang mengalir ke printer. Untuk Wajib Pajak Hotel kita menerapkan Sistem Monitoring Pajak Online Berbasis Web Service, karena Wajib Pajak Hotel tidak seluruh transaksi melakukan cetak invoice melalui printer.



SISTEM MONITORING PAJAK ONLINE BERBASIS WEBSERVICE

Web serviceadalah sebuah sistemsoftware yang di desain untuk mendukung interoperabilitas interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan.

Data transaksi yang dicatat bukan berasal dari hasil print struk, melainkan diambil dari basis data penerimaan hotel.

Tugas web service hotel adalah mencatat transaksi penjualan hotel yang berasal dari tamu hotel dan travel agent.

Dalam penerapan web service pada hotel, diperlukan jaringan internet yang menghubungkan antara server Dispenda dengan Server Hotel

Pihak hotel perlu membuka jaringan ke server Dispenda yang bertujuan untuk pengiriman data transaksi penjualan hotel.

Pihak hotel perlu membuka hak akses dalam instalasi Web Service



PROSES PAJAK ONLINE BERBASIS WEBSERVICE



DATA WAJIB PAJAK ONLINE


* Usulan RKA 2017

Ket :

Jumlah wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir per 31 Maret 2016 sebanyak 3.366
TAHUNTAPPING BOXWEBSERVICECASH REGISTER ONLINEWAJIB PAJAKTOTAL 201325--10102014175--118128201520030-1853132016-500-500813 * 2017-5002007001513

DASHBOARD MONITORING PAJAK ONLINE


TahunPersentase KenaikanWajib Pajak OnlineTipe201389%10Tapping Box201440%118Tapping Box201534%155Tapping Box62%30Webservice
Rata-rata 56%


3. SISTEM ONLINE SPTPD

Sinergitas dengan Wajib Pajak dalam rangka percepatan penyampaian pelaporan Pajak Daerah dan Efisiensi



Penerapan aplikasi e-SPTPD sejak Tahun 2012


4. SISTEM ONLINE DOKUMEN DAN INFORMASI BERKAITAN DENGAN PAJAK

Mewujudkan modernisasi administrasi perpajakan daerah

a. TAX PAYER ACCOUNT

Setiap Wajib Pajak memiliki akun untuk melihat data administrasi perpajakan secara online dan sebagai sarana komunikasi dengan fiskus (aparat pajak). Kedepannya Surat Ketetapan Pajak/SKPD, STPD, Surat Teguran, Permohonan Keberatan, NPWPD Online, Pemutakhiran Data WP, Pendaftaran BPHTB, permohonan SKL, dan administrasi perpajakan lainnya dapat diakses secara online oleh Wajib Pajak sehingga komunikasi berlangsung dua arah secara konfidensial


b. PEMETAAN DIGITAL WAJIB PAJAK

Pembuatan peta digital wajib pajak sebagai data base perpajakan yang dapat diintegrasikan dengan peta digital lainnya seperti peta jalan, peta tata ruang serta dapat dikembangkan sebagai Badung Smart City

c. PEMBACAAN MANDIRI WATER METER

Pembacaan Water Meter secara otomatis setiap bulannya


d. PENGEMBANGAN WEBSITE

Aplikasi Pelaporan Potensi Pajak Daerah

Aplikasi Pengaduan Masyarakat


MANFAAT SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak

PENINGKATAN KEPATUHAN

Meminimalisasi tingkat kebocoran penerimaan pajak

TRANSPARANSI TRANSAKSI

Meningkatkan kemudahan dalam pelaporan secara online

KEMUDAHAN PELAPORAN

Mengurangi intensitas pemeriksaan kepada WP

EFISIEN DAN EFEKTIVITAS PERPAJAKAN


PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

DALAM PERDA NO.2 TAHUN 2016


PASAL 22 :

Dinas melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online /audit sistem pelaporan data.

PASAL 23 :

Bupati mengenakan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

teguran lisan;

teguran tertulis;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian tetap kegiatan;

pencabutan sementara izin;

pencabutan tetap izin; dan/atau

denda administratif;

TANTANGAN PENERAPAN PAJAK ONLINE

1. SDM (Sumber Daya Manusia)

Keterbatasan sumber daya aparatur yang berkompeten (menguasai TI)

2. Kebijakan

Perlu adanya Standarisasi penerapan TI untuk kemudahan penerapan Pajak Online seperti penggunaan alat atau sistem transaksi usaha wajib pajak

3. Sinergitas

Membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya Sistem Online dalam Perpajakan

Perlu peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan daerah

Membangun Respect and Trust sehingga dalam pemungutan pajak tidak ada paksaan dan kecurigaan diantara Fiskus dan Wajib Pajak

4. Infrastruktur Teknologi Informasi

Pengembangan Blue Print Teknologi Informasi di daerah

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai

Pembangunan Data Center

5. Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan seperti Surat Teguran sampai dengan pencabutan ijin usaha



TERIMA KASIH

Wajib Pajak HotelServer Aplikasi/Basis DataAplikasi Sync AgentAlternatif I, Aplikasi Sync Agent Dipasang pada ServerWeb ServiceFirewallInternetSecure Socket Layer (SSL)httpsBasis Data DashboardPemantauanDispendaWajib Pajak HotelServer Aplikasi/Basis DataAplikasi Sync AgentAlternatif II, Aplikasi Sync Agent Dipasang pada Client PC

Wajib Pajak HotelServer Aplikasi/Basis DataAplikasi Sync AgentAlternatif I, Aplikasi Sync Agent Dipasang pada ServerWeb ServiceFirewallInternetSecure Socket Layer (SSL)httpsBasis DataDashboardPemantauanDispendaWajib Pajak HotelServer Aplikasi/Basis DataAplikasi Sync AgentAlternatif II, Aplikasi Sync Agent Dipasang pada Client PC

Recruiting & HR

Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016