Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat

ARAH KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2012

Jakarta, 23 November 2011

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi

jalan kab/kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan

dalam rangka melaksanakan rencana aksi “road map to zero accident”

Dalam rangka untuk mendukung kebijakan nasional di bidang keselamatan

transportasi dan implementasi “road map to zero accident”

Tujuan

Arah Kebijakan

Rencana Program Melalui DAK :

1. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan;2. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail);3. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas.4. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light.5. Pengadaan dan Pemasangan Delineator.6. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan.

PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI

DARAT

PRIORITAS DAN KRITERIA LOKASI

1. Jalan yang memiliki potensi kecelakaan;

2. Jalan yang rawan bencana seperti tanah longsor;

3. Jalan yang memiliki potensi kemacetan;

4. Jalan yang dilalui angkutan umum; dan/atau

5. Jalan yang menuju lokasi pariwisata.

Lokus : Jalan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Kriteria Lokasi :

Kab/Kota

KemenkeuBappenas

Provinsi

Kab/Kota

Kab/Kota

K/L teknis Kemendagri

Provinsi

Kab/Kota

Kab/Kota

Kab/Kota

SEKBER DAK (Ditjen Bina Bangda)

K/L Teknis(Kemenhub) Kemenkeu Bappenas Kemendagri

Sebelum SEB Setelah SEB

PELAPORAN

IMPLEMENTASI PENDANAAN MELALUI DAKBIDANG FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI

DARATSELURUH INDONESIA TAHUN 2012

DAK 2011 DAK 2012 Kab/Kota 2011 Kab/Kota 20121 NAD 4,352 5,440 22 222 SUMUT 7,376 9,633 31 333 SUMBAR 4,279 5,293 19 194 RIAU 476 382 2 25 KEPRI 609 764 3 36 JAMBI 1,818 2,137 9 97 SUMSEL 2,257 2,668 11 128 BANGKA BELITUNG 1,326 1,671 7 79 BENGKULU 1,914 2,325 10 10

10 LAMPUNG 2,937 4,121 13 1411 JAWA BARAT 7,391 11,541 18 2512 BANTEN 2,566 3,615 7 813 JAWA TENGAH 9,645 14,209 31 3514 YOGYAKARTA 1,964 2,412 5 515 JAWA TIMUR 8,094 13,254 30 34

Alokasi Rp. Juta Jumlah Daerah PenerimaPROVINSINO

IMPLEMENTASI PENDANAAN MELALUI DAKBIDANG FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI

DARATSELURUH INDONESIA TAHUN 2012

DAK 2011 DAK 2012 Kab/Kota 2011 Kab/Kota 201216 KALIMANTAN BARAT 2,608 3,124 14 1417 KALIMANTAN TENGAH 1,433 1,669 9 918 KALIMANTAN SELATAN 1,904 2,546 9 919 KALIMANTAN TIMUR 309 361 2 220 SULAWESI UTARA 3,347 4,118 15 1521 GORONTALO 1,223 1,551 6 622 SULAWESI TENGAH 1,919 2,317 11 1123 SULAWESI SELATAN 5,262 6,807 24 2424 SULAWESI BARAT 872 1,102 5 525 SULAWESI TENGGARA 1,966 2,674 11 1226 BALI 2,419 3,355 9 927 NTB 2,331 2,966 10 1028 NTT 5,275 5,650 21 2129 MALUKU 2,036 2,366 11 1130 MALUKU UTARA 1,716 2,108 9 931 PAPUA 5,562 6,958 29 2932 PAPUA BARAT 1,878 2,291 11 11

TOTAL DAK 99,063 131,430 TOTAL DAERAH PENERIMA DAK 424 445

NO PROVINSIAlokasi Rp. Juta Jumlah Daerah Penerima

PENJELASAN KENAIKAN ALOKASI DAK

Secara umum kenaikan alokasi DAK suatu daerah disebabkan oleh hal-

hal sebagai berikut:

adanya kenaikan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh kenaikan

indeks teknis masing-masing bidang terutama indeks teknis DAK

bidang pendidikan (sebagaimana diketahui bahwa alokasi DAK

pendidikan mencapai 38,4% dari total alokasi DAK secara nasional);

terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya tidak mendapatkan

alokasi DAK bidang tertentu, namun dalam perhitungan alokasi DAK

tahun 2012 mendapatkan alokasi di bidang tersebut.

PENJELASAN KENAIKAN ALOKASI PER DAERAH DAK 2012

PENJELASAN PENURUNAN ALOKASI DAK

Secara umum penurunan alokasi DAK suatu daerah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah, terutama

kenaikan DAU dan DBH th 2010 untuk perhitungan DAK 2012 dibandingkan DAU dan DBH th 2009 untuk perhitungan DAK 2011 terutama untuk daerah pemekaran;

adanya penurunan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh penurunan indeks teknis setiap bidang terutama bidang pendidikan (sebagaimana diketahui bahwa alokasi DAK pendidikan mencapai 38,4% dari total alokasi DAK secara nasional);

terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya mendapatkan alokasi DAK bidang tertentu, namun pada DAK tahun 2012 tidak mendapatkan alokasi di bidang tersebut.

PENJELASAN KENAIKAN ALOKASI PER DAERAH DAK 2012

9

VISUALISASI RENCANA IMPLEMENTASI DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (1)

10


11


12


DRAFT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2012

13

sebagai pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

MAKSUD

TUJUAN1. Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang

Keselamatan Transportasi Darat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota;

2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian terkait dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat;

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dengan kegiatan prioritas Kementerian;

DRAFT JUKNIS DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR 2012

PENGGUNAAN DAK :

1. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan;

2. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail);

3. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas.

4. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light (APILL).

5. Pengadaan dan Pemasangan Delineator, dan/atau

6. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan.


DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat hanya digunakan untuk :

ASPEK LEGALITAS PENGGUNAAN DAK :

1. Keputusan Menhub No. KM 60 Tahun 1993 ttg Marka Jalan

2. Keputusan Menhub No. KM 61 Tahun 1993 ttg Rambu Lalu Lintas di

Jalan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan No KM. 60

tahun 2006

3. Keputusan Menhub No. KM 3 Tahun 1994 ttg Alat Pengendali dan

Pemakai Jalan.

4. Keputusan Menhub No. KM 62 Tahun 1993 ttg Alat Pemberi Isyarat Lalu

Lintas


1. Jalan yang memiliki potensi kecelakaan;

2. Jalan yang rawan bencana seperti tanah longsor;

3. Jalan yang memiliki potensi kemacetan;

4. Jalan yang dilalui angkutan umum; dan/atau

5. Jalan yang menuju lokasi pariwisata.

Prioritas & Kriteria Lokasi : :


1. Pemda terlebih dahulu melakukan kajiandan peninjauan lapangan

dalam rangka pengumpulan data dukung;

2. Rencana kegiatan paling sedikit memuat :

a. Peta dan Gambar lokasi pemasangan;

b. Jumlah dan jenis kebutuhan;

c. Anggaran yang diperlukan.

KETENTUAN TEKNIS LAINNYA :DRAFT JUKNIS DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR 2012

Persiapan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan DAK : :

1. Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat kepada Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri.

2. Penyampaian laporan triwulan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

3. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat melakukan pemantauan & evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

KETENTUAN PELAPORAN & PEMANTAUAN:DRAFT JUKNIS DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR 2012

Pelaporan pelaksanaan DAK : :

HARAPAN KE DEPAN

MELALUI FORUM KOORDINASI SEMACAM INI DAPAT MEMPERKUAT SINERGI KELEMBAGAAN TINGKAT PUSAT TERHADAP PENGELOLAAN

DAK DI DAERAH

MELALUI FORUM KOORDINASI SEMACAM INI DAPAT MEMPERKUAT SINERGI KELEMBAGAAN TINGKAT PUSAT TERHADAP PENGELOLAAN

DAK DI DAERAH

PELAPORAN & MEKANISMENYA

KEPATUHAN TERHADAP

TANGGUNG JWB YG DIWAJIBKAN

DALAMPELAPORAN

MEMBAIKNYA KINERJA

LAPORAN DARI DAERAH

DAK MASUK DALAM

MEKANISME PERENCANAAN

EFEKTIFNYA PEMANTAUAN DAK DLM MEMBERIKAN

MASUKAN KEBIJAKAN DAK KE

DEPAN

1. Pelaksanaan DAK Bidang Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat harus sesuai arahan Petunjuk teknis.

2. SKPD yang bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan DAK (dalam hal ini DINAS PERHUBUNGAN Kab/Kota ).

3. Dijaga konsistensi dalam perumusan tujuan dan sasaran penggunaan DAK sesuai kebijakan yang ditetapkan antara pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI.

4. Arahan kegiatan dalam bentuk menu yang terbuka, tidak terlalu rigid dan detail serta seyogyanya daerah dapat melaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil di daerah (dapat memilih menu sesuai kebutuhan).

HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR

5. Program/kegiatan yang dianggarkan tetap mempedomani standar biaya dan/atau standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai harga yang berlaku di daerah setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh instansi terkait atau dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJTM) .

6. Program/kegiatan tetap dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa instansi pemerintah (Perpres 54/2010).

7. Dana Pendamping agar disiapkan minimal 10% dari pagu DAK untuk kegiatan serupa.

Lanjutan……………………

23

SEKIAN & TERIMA KASIH

www. hubdat.web.id

Documents

Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat