RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP · Muara Tebo, Desember 2017 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tebo 2017-2022

8

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEBO

TAHUN 2017-2022

Pemerintah Kabupaten Tebo


9

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penyusunan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dapat

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilkasanakan selama 5 (lima) tahun

kedepan. Rencana ini memberi gambaran mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022. Selain itu terdapat penjelasan mengenai sejauh

mana tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 sebagai

penjabaran dari visi, misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo sebagaimana yang

tercantum di dalam Renstra yang menidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program yang ditetapkan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam

penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-

2022 ini kami ucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 ini dapat menjadi pedoman dan

acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya bagi seluruh Pegawai di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.

Muara Tebo, Desember 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680908 199601 1 001


10

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR ...................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................. 6

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP ............. 8

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo ....................................................................... 8

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup ................................. 33

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ........................... 35

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup .................................................................... 48

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI .......................................................................................... 51

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo ..................................... 51

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ..................................................................... 55

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi

.............................................................................................. 57

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ..................................................................... 60

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................. 66

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ............................................................. 69

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo .................................................................. 69

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................................................... 73

...........................................................................................................

...........................................................................................................


11

5.1. Strategi dan Kebijakan ......................................................... 73


12

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............... 84

6.1. Rencana Program dan kegiatan ........................................... 84

6.2. Indikator Kinerja Program .................................................... 88

6.3. Kelompok Sasaran ............................................................... 88

6.4. Pendanaan Indikatif ............................................................... 88

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 92

BAB VIII. PENUTUP .................................................................................. 93


13

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Deskripsi Kompetensi berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal . 33

Tabel 2.2. Deskripsi Kompetensi berdasarkan Tingkat Eselonering Pegawai

33

Tabel 2.3. Deskripsi Kompetensi berdasarkan Tingkat Pangkat/ golongan

Pegawai .................................................................................... 33

Tabel 2.4 Deskripsi Kompetensi berdasarkan Tingkat Pendidikan Struktural

Pegawai .................................................................................... 34

Tabel 2.5. Jumlah Petugas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan

Bidang ...................................................................................... 34

Tabel 2.6. Sarana Prasarana Pendukung yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup

.................................................................................................. 35

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten tebo Provinsi Jambi ...................................... 36

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo ............................... 38

Tabel 3.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ......................... 56

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo ....................................................................... 70

Tabel 5.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo ............. 79

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ................................ 83

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ....... 89

Tabel 7.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD ..................................................................................... 92


14

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo 32


15

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang

memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif

sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan

dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai

suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus

untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada para pihak

yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang

strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan

daerah serta perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan

kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang,

sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai,

dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisr resiko dan mengoptimalkan hasil yang

akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra

dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain,

selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan

sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo adalah dengan mengidentifikasi dan

mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda

nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen

perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat. Tujuan merujuk pada RPJM

Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan

sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal

antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan

dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam

mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Tebo untuk kurun lima tahun ke

depan.


16

Seluruh dokumen yang ada merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-

dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara

satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah

satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud

meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin

dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian

tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam

Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab

itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan

Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo Tahun 2017 – 2022 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian

tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2017 –2022 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan

permasalahan nasional di bidang Lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananTahun 2015 – 2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan

perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam rencana

kerja perangkat daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat

Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.Berdasarkan

hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis Tahun

2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Lingkungan

Hidup yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi

daerah di Kabupaten Tebo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana


17

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4410);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);


18

11. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor


12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara


14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan

Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor


18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

274);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


19

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman

Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi

Jambi Tahun 2013 Nomor 10);

25. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Jambi Tahun 2011 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-

2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2013 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun

2017 Nomor 5);

31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.

1.3. Maksud dan Tujuan


20

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tebo dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di

Kabupaten Tebo selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

tahun 2017-2022 guna memberikan arah dan pedoman pelaksanaan

pembangunan urusan terkait agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis,

harmonis dan berkesinambungan, dengan:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tebo.

2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja

(Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam

kurun waktu tahun 2017-2022.

3. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo beserta seluruh unit kerjanya dalam

meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam

upaya Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

OPD, Sumber Daya OPD, dan Kinerja Pelayanan OPD serta Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


21

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L

dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu

Strategis.

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Rumusan Pernyataan Strategi Dan

Kebijakan OPD 5 (Lima) Tahun kedepan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja OPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP


22

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan

Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas Fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

sebagaimana yang diamanatkan dalam adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin seorang Kepala Dinas yang mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang tata

lingkungan, pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, pengendalian

pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penaatan, peningkatan

kapasitas lingkungan hidup, pertamanan, pemakaman umum, ruang terbuka

hijau dan hutan kota;

d. pengkoordinasian kegiatan bidang kehutanan sesuai kewenangan daerah;

e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tata lingkungan,

pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran,

kerusakan lingkungan hidup dan penaatan, peningkatan kapasitas lingkungan

hidup, pertamanan, pemakaman umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota;

f. penyusunan program dan penyelenggaraa penyuluhan lingkungan hidup dan

peran serta masyarakat;

g. penataan prasarana lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, pertamanan

umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota;

h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis lingkungan hidup;


23

i. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang

lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, pertamanan umum, ruang terbuka

hijau dan hutan kota;

j. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dan

melaksanakan koordinasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada

seluruh unit kerja untuk kelancaran tugas dan fungsi dinas, dan dalam

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai

fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program ,anggaran dibidang

lingkungan hidup;

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian,keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat, arsip dan dokumentasi;

c. penataan organisasi dan tata laksana;

d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Sekretaris membawahkan:

a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan aset dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol

dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah

dilingkungan dinas, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum,

Kepegawaian dan aset mempunyai fungsi:


24

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum,

Kepegawaian dan aset .

b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.

c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian

dan pensiun pegawai.

d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi

kinerja pegawai.

e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan.

f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.

g. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarkat dan protokol.

h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

i. Melakukan telahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-

undangan.

j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub

Bagian Umum, Kepegawaian dan aset

k. Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan

standar operasional prosedur di lingkup dinas Lingkungan Hidup;

l. Melakukan penyusuanan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan

Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)

m. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang

n. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran ,

penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah / kekayaan

Negara

o. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan

peralatan dan perlengkapan kantor

p. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub

Bagian Umum, Kepegawaian dan aset

q. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan ,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan , dan dalam

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Sekretaris.


25

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan,

keuangan dan evaluasi;

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

program Dinas Lingkungan Hidup;

c. Menyiapkan bahan koordiasi dan penyusunan anggaran Dinas;

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan

tahunan Dinas;

e. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;

f. Melakukan pengumpulan , pengolahan dan penyajian data dan statistik

bidang LH.

g. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

h. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara

bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

i. Melakukan urusan gaji pegawai;

j. Melakukan administrasi keuangan;

k. Melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen

keuangan

l. Melakukan penyusunan laporan keuangan;

m. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil

pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

n. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

dinas;

o. Melakukan penyusuan laporan kinerja di dinas;

p. Melakukan penyusunan, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

Subbagian Perencanaan, keuangan dan evaluasi;

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan

evaluasi di bidang tata lingkungandan analisis mengenai dampak lingkungan

hidup

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :


26

a. penginventarisasian data dan informasi sumberdaya alam;

b. penyusunan dokumen RPPLH;

c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya

tampung lingkungan;

g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB, PDRB hijau,

mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup);

h. pengsinkronisasian RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

i. penyusunan NSDA dan LH;

j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

q. pemantauan dan evaluasi KLHS;

r. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemarandan/atau

kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH,

Analisis resiko LH);

s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi

penilai, tim pakar dan konsultan);

u. pelaksanaan proses izin lingkungan;

v. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

w. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

x. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

y. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;


27

z. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

aa. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

bb. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

cc. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

dd. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman

hayati;

ee. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

ff. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman

hayati; dan

gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan:

a) Seksi Inventarisasi, Rencana perlindungan

Seksi Inventarisasi, Rencana perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

bahan koordiansi, pengkajian, penyusuanan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di

bidang Inventarisasi, Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis , dan dalam melaksanakan

tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata

Lingkungan dan AMDAL.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Inventarisasi,

Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis menyelenggarakan fungsi:

a. penginventarisasian data dan informasi sumberdaya alam;

b. penyusunan dokumen RPPLH;

c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan

RPJM;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan

daya tampung lingkungan;


28

g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB, PDRB hijau,

mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup);

h. pengsinkronisasian RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

i. penyusunan NSDA dan LH;

j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

q. pemantauan dan evaluasi KLHS;

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b) Seksi Pemeliharaan, peningkatan kapasitas dan Kajian Dampak

Lingkungan

Seksi Pemeliharaan dan Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

bahan koordiansi, pengkajian, penyusuanan dan pelaksanaan kebijakan,


bidang Pemeliharaan dan Kajian Dampak Lingkungan dan dalam

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pemeliharaan

peningkatan kapasitas dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan

fungsi:

a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;

b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;

c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;

e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

f. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan

profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

g. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;

h. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;


29

i. memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman

hayati;

j. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

k. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati;

l. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan,

Audit LH, Analisis resiko LH);

m. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan

UKL/UPL);

n. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi

penilai, tim pakar dan konsultan);

o. melaksanakan proses izin lingkungan;

p. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

q. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH);

r. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH);

s. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;

t. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

u. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH);

v. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH;

w. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

terkait PPLH;


30

x. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

y. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

z. menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

aa. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;

bb. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;

cc. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;

dd. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

ee. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

ff. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

gg. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan kebersihan dan Pengelolaan sampah

Bidang Pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dipimpin oleh Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan

evaluasi di bidang Pelayanan kebersihan dan Pengelolaan sampah, yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang

Pelayanan kebersihan dan Pengelolaan sampah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan pedoman dan tata cara operasional pengangkutan sampah,

menyediakan perawatan sarana prasarana serta memelihara aset Tempat

Pembuangan Akhir (TPA);

b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program peningkatan peran serta

masyarakat, pembinaan, penyuluhan serta pengelolaan kawasan percontohan

kawasan bersama instansi terkait;

c. pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengangkutan sampah;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang

kebersihan;

e. penyusunan rencana kegiatan Pelayanan Kebersihan;

f. penyusunan dan pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan;

g. perawatan sarana kebersihan, sarana angkutan, dan penampungan sampah;

h. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan kebersihan;

i. penyusunan jadwal dan pembagian wilayah kerja kebersihan.

j. pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan;


31

k. penyusunan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait serta masyarakat dalam penanganan

persampahan;

l. penyusunan bahan rekomendasi bidang kebersihan.

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan operasional

kebersihan;

n. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

o. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk

setiap kurun waktu tertentu;

p. perumusan kebijakan pengurangan sampah;

q. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

r. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu

diurai oleh proses alam;

s. pembinaan pendaur ulangan sampah;

t. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

u. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

v. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;

w. pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan

akhir sampah;penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;

x. penetapan lokasi tempat TPS dan TPST sampah;

y. pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS dan TPST ke TPA sampah;

z. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan

open dumping;

aa. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

bb. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

cc. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan

badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan

sampah;

dd. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

ee. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah

dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

ff. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

gg. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

hh. pelaksanaan pengelolaan limbah domestik (air buangan rumah tangga dan

tinja);


32

ii. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa pengelolaan limbah domestik (air

buangan rumah tangga dan tinja); dan

jj. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan kebersihan dan Pengelolaan sampah

membawahkan:

a) Seksi Pelayanan kebersihan

Seksi Pelayanan kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan koordinasi,

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta

pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pelayanan

kebersihan dan Pengelolaan sampah, dan dalam melaksanakan tugas berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Pelayanan

kebersihan dan Pengelolaan sampah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan

kebersihan menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Pelayanan Kebersihan;

b. menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan;

c. merawat sarana kebersihan dan penampungan sampah;

d. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kebersihan;

e. menyusun jadwal dan pembagian wilayah kerja kebersihan;

f. melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan;

g. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait serta masyarakat dalam

penanganan persampahan;

h. menyusun bahan rekomendasi bidang kebersihan.

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan

operasional kebersihan; dan

j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan

evaluasi di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik, dan dalam


33

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pengelolaan sampah dan limbah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi

Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun informasi pengelolaan dan penanganan sampah tingkat

kabupaten;

b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk

setiap kurun waktu tertentu;

c. merumuskan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;

d. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

e. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu

diurai oleh proses alam;

f. membina pendaur ulangan sampah;

g. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;

h. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

dan

i. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pemrosesan akhir sampah;

j. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;

k. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

l. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan 33omset

pembuangan open dumping;

m. menyusun dan pelaksanaan 33omest tanggap darurat pengelolaan

sampah;

n. memberikan kompensasi dampak 33ddomestik kegiatan pemrosesan

akhir sampah;

o. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah;

p. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

q. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

swasta;

r. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

s. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);


34

t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

u. melaksanakan pengelolaan limbah 34domestik (air buangan rumah

tangga dan tinja);

v. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa pengelolaan limbah

domestik (air buangan rumah tangga dan tinja); dan

w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran,Kerusakan dan penaatan Lingkungan

Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran ,Kerusakan dan penaatan Lingkungan

Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok penyiapan

bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,


bidang Pengendalian Pencemaran ,Kerusakan dan penaatan Lingkungan Hidup,

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris.


35


Pengendalian Pencemaran ,Kerusakan dan penaatan Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;

b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

d. penentuan baku mutu lingkungan;

e. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium

lingkungan);

f. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

g. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian

serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

h. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi rehabilitasi dan

restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

i. penentuan baku mutu sumber pencemar;

j. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat;

k. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

l. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

m. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber

pencemar institusi dan non institusi;

n. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

o. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

p. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) kerusakan lingkungan;

q. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi)

kerusakan lingkungan;

r. pelaksanaan koordinasi masalah kehutanan;

s. perumusan dalam rangka penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan

sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

t. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;

u. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah

B3;


36

v. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3

(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

w. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

x. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut

roda 3 (tiga);

y. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;

z. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;

aa. pememantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,

pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

bb. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;

cc. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang

tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH);

dd. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

ee. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

ff. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak

lanjut pengaduan;

gg. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui

pengadilan;

hh. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;

ii. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

jj. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang

memiliki izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH);

kk. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

ll. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima

izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH);

mm. pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan

Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

nn. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;

oo. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan



37

pp. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

qq. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

dan

rr. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran ,Kerusakan dan penaatan

Lingkungan Hidup membawahkan:

a) Seksi Pemantauan Pencemaran, kerusakan lingkungan dan Limbah

bahan berbahaya dan beracun(B3)

Seksi Pemantauan Pencemaran, kerusakan lingkungan dan Limbah

bahan berbahaya dan beracun(B3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok penyiapan bahan koordinasi, pengkajian,

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian

bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di Pemantauan Pencemaran,

kerusakan lingkungan dan Limbah bahan berbahaya dan beracun(B3), dan

dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi

Pemantauan Pencemaran, kerusakan lingkungan dan Limbah bahan

berbahaya dan beracun(B3) menyelengggarakan fungsi:

a. melaksanakan pemantauan kualitas air;

b. melaksanakan pemantauan kualitas udara;

c. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;

d. memantau baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;

e. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

f. menyiapkan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium

lingkungan);

g. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

h. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

i. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

kepada masyarakat;


38

j. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan

non institusi;

k. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

l. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber

pencemar institusi dan non institusi;

m. memantau kriteria baku kerusakan lingkungan;

n. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

o. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) kerusakan lingkungan;

p. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan lingkungan;

q. melaksanakan koordinasi masalah kehutanan;

r. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara

limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

s. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;

t. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara

limbah B3;

u. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah

B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

v. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

w. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat

angkut roda 3 (tiga);

x. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3;

y. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;

z. memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan,

pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan

aa. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b) Seksi pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum

lingkungan


39

Seksi pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum

lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok

penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan

evaluasi di bidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum

lingkungan, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian pencemaran ,Kerusakan dan

penaatan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi pengaduan,

penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan menyelenggarakan

fungsi:

a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang

memiliki izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan


c. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak

sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH);

d. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

e. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

f. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil

tindak lanjut pengaduan;

g. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;

h. mensosialisasikan tata cara pengaduan;

i. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat

atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan


j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

k. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan


l. membina dan mengawasi terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

m. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;


40

n. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan


o. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

p. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

dan

q melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

6. Bidang Pertamanan dan Ruang terbuka hijau

Bidang Pertamanan dan Ruang terbuka hijau dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok penyiapan bahan koordinasi, pengkajian,

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan

teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pertamanan dan Ruang terbuka hijau,

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris.


Pertamanan dan Ruang terbuka hijau menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertamanan, Pemakaman Umum,

Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;

b. penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang Pertamanan,

Pemakaman Umum, Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;

c. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bidang Pertamanan,


d. penyelenggaraan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk keperluan

pertamanan, Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;

e. penyelenggaraan pemeliharaan dan pengelolaan peralatan dan perlengkapan

bidang Pertamanan, Pemakaman Umum, Ruang Terbuka Hijau dan Hutan

Kota;

f. penyelenggaraan penataan, penyiapan lahan serta pengelolaan Pertamanan,


g. penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang Pertamanan, Pemakaman

Umum, Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;

h. pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan dan rehabilitasi taman, monumen

dan jalur hijau dan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan kota;

i. pelaksanaan pembinaan sumber daya bidang Pertamanan, Pemakaman


j. penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang Pertamanan, Pemakaman



41

k. pelaksanaan penghijauan jalur hijau, median jalan, ruang terbuka hijau, dan

hutan kota;

l. pelaksanaan manajemen pengelolaan bidang Pertamanan, Pemakaman


m. pemfasilitasian pemasangan alat praga, reklame, baliho, spanduk dan

sejenisnya di areal jalur hijau dan ruang terbuka hijau;

n. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan kota;

o. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait serta masyarakat dalam pengelolaan

taman, pemakaman umum, jalur hijau, ruang terbuka hijau, dan hutan kota;

dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Kepala Bidang Pertamanan dan Ruang terbuka hijau membawahkan:

a) Seksi Pertamanan dan Pemakaman umum

Seksi Pertamanan dan Pemakaman umum dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok penyiapan bahan koordinasi, pengkajian,

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian

bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pertamanan dan Ruang

terbuka hijau, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Ruang terbuka

hijau Lingkungan Hidup.

a. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pertamanan

dan Pemakaman umum menyelengggarakan fungsi: merumuskan

kebijakan teknis di bidang Pertamanan dan Pemakaman Umum;

b. menyusun rencana, program dan kegiatan di bidang Pertamanan dan

Pemakaman Umum;

c. menyusun pedoman dan tata cara pelaksanaan penataan Pertamanan

dan Pemakaman Umum;

d. menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan Pertamanan dan

Pemakaman Umum;

e. menyelenggarakan administrasi pembangunan, pemakaian pasilitas dan

pemeliharaan Pertamanan dan Pemakaman Umum;

f. menyelenggarakan kegiatan penataan serta penghijauan pada jalur hijau

dalam kota;

g. menyelenggarakan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk keperluan

pertamanan;


42

h. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengelolaan peralatan dan

perlengkapan pertamanan dan Pemakaman Umum;

i. menyelenggarakan penataan, penyiapan lahan serta pengelolaan

pertamanan dan Pemakaman Umum;

j. menyelenggarakan pelayanan perizinan bidang pengelolaan taman dan

Pemakaman Umum;

k. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan rehabilitasi taman, makam

umum, monument, median jalan dan jalur hijau;

l. melaksanakan pembinaan sumber daya pertamanan dan pemakaman

umum

m. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang

pertamanan dan pemakaman umum;

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b) Seksi Ruang terbuka Hijau dan hutan kota

Seksi Ruang terbuka Hijau dan hutan kota dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok penyiapan bahan koordinasi,

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta

pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pertamanan

dan Ruang terbuka hijau, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Ruang

terbuka hijau.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Ruang terbuka

Hijau dan hutan kota menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

dan Hutan Kota;

b. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Ruang Terbuka Hijau

dan Hutan Kota;

c. menyusun bahan kebijakan teknis pembangunan, pengaturan dan

pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;

d. menyusun rencana kerja dibidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;

e. melaksanakan pendataan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;

f. melaksanakan perlindungan dan pengamanan Ruang Terbuka Hijau dan

Hutan Kota;

g. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait serta masyarakat dalam

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota;


43

h. menyelenggarakan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau dan Hutan Kota; dan

i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala yang merupakan unsur

pelaksanaan teknis dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter

kualitas lingkungan, melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian

kualitas lingkungan hidup dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium

lingkungan , yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala UPTD Laboratorium

Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.

2. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel.

3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan

pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah

laboratorium.

4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh

uji parameter kualitas lingkungan.

6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.

7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas

lingkungan.

8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.

9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.

10. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi.

11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium

12. Penanganan pengaduan hasil pengujian.

13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian

pencemaran lingkungan.

14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.

15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak.

16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan

mengambil sampel dan data-data lain.


44

17. Melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas

lingkungan hidup

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

UPTD membawahkan:

a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang

mempunyai tugas pokok membantu kepala UPTD dalam melaksanakan

urusan ketatausahaan untuk kelancaran dan fungsi UPTD, dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi:

a. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta

perlengkapan kerumahtanggaan UPTD.

b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPTD.

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan

d. penyelenggaraan admnistrasi kepegawaian.

e. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian hasil telaahan dan

analisa kepada atasan sesuai bidang tugas fungsinya.

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan

perintah atasan


45

b) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional dilingkungan UPTD yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas secara

profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Teknis Dinas, dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD. Jumlah

jabatan fungsional ini ditentukan sifat, jenis dan kebutuhan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional antara lain :

a. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan,

perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas

lingkungan;

b. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter

kualitas lingkungan


46

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBOKEPALA DINAS

SEKRETARIS

BIDANG PENGENDALIAN

PENCEMARAN,

KERUSAKAN DAN

PENAATAN LINGKUNGAN

HIDUP

SEKSI PEMANTAUAN,

PENCEMARAN,

KERUSAKAN LINGKUNGAN

DAN LIMBAH B3

SEKSI RUANG TERBUKA HIJAU

DAN HUTAN KOTA

SEKSI PERTAMANAN DAN

PEMAKAMAN UMUM

BIDANG PERTAMANAN DAN

RUANG TERBUKA HIJAU

SEKSI PENGADUAN,

PENYELESAIAAN

SENGKETA DAN

PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN

UPTD

SEKSI PEMELIHARAAN,

PENINGKATAN KAPASITAS

DAN KAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

SEKSI INVENTARISASI DAN

DOKUMEN LINGKUNGAN

SEKSI PENGELOLAAN

SAMPAH DAN LIMBAH

DOMESTIK

SEKSI PELAYANAN

KEBERSIHAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM,

KEPEGAWAIAN DAN

ASET

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

KEUANGAN DAN

EVALUASI

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DAN ANALISIS MENGENAI

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PELAYANAN

KEBERSIHAN DAN

PENGELOLAAN SAMPAH


47

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

keadaan Desember 2017 adalah sebanyak 51 orang, terdiri dari:

o Pegawai Negeri Sipil : 26 Orang

o Pegawai Honorer : 25 Orang

Tabel 2.1. : Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Formal Pegawai

NO. PENDIDIKAN FORMAL JUMLAH KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

Pasca Sarjana

Sarjana

Sarjana Muda

SLTA Sederajat

SLTP Sederajat

SD

3

15

3

5

-

-

JUMLAH 26

Tabel 2.2. : Deskripsi Kompetensi Tingkat Eselonering Pegawai

No. ESELON Jumlah Keterangan

1

2

3

4

Eselon II B

Eselon III A

Eselon III B

Eselon IV A

1

1

4

5

JUMLAH 11

Tabel 2.3 : Deskripsi Kompetensi Tingkat Pangkat / Golongan Pegawai

No. Pangkat / Golongan Jumlah Keterangan

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1

2 Pembina (IV/a) 4

3 Penata Tingkat I (III/d) 2

4 Penata (III/c) 4

5 Penata Muda Tk. I (III/b) 3

6 Penata Muda (III/a) 5

7 Pengatur Tk. I (II/d) 2

8 Pengatur (II/c) 5

9 Pengatur Muda Tk. I (II/b) -

10 Pengatur Muda (II/a) -

11 Juru Tk. I (I/d) -

12 Juru (I/c) -

JUMLAH 26


48

Tabel 2.4 : Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Struktural Pegawai

No. Pendidikan Struktural Jumlah Keterangan

1 Diklatpim Tk. II 1

2 Diklatpim Tk. III 4

3 Diklatpim Tk. IV 2

JUMLAH 7

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo dibantu oleh petugas teknis sebanyak 62 orang. Secara rinci

dapat dilihat pada tabel 2.2.5. berikut ini.

Tabel 2.5 : Jumlah Petugas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo berdasarkan Bidang .

NO PETUGAS TEKNIS JUMLAH

1 2 3

1 ADM. PERKANTORAN 11

2 KEBERSIHAN KANTOR 1

3 PENJAGA MALAM KANTOR 3

4 SOPIR 1

5 TAMAN 3

6 LABORATORIUM 2

7 ADM . KEUANGAN 1

8 PENGAWAS TPA 3

9 PENGAWAS ANGKUT SAMPAH 2

10 SOPIR DUMP TRUK SAMPAH 7

11 PETUGAS PENGANGKUT

SAMPAH

28

J U M L A H 62

2. Sumber Daya Aset


49

Secara keseluruhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas cukup memadai. Untuk sarana dan prasarana mobilitas

dan fasilitas yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dapat

dilihat pada tabel 2.2.6. berikut ini:


50

Table 2.6 Sarana Prasarana Pendukung yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup

NO JENIS JUMLAH KET

1

II

Gedung

- Ruang Kantor

- Laboratorium

Perlengkapan kantor

- Meja dan kursi Tamu

- Meja kerja

1

1

7

51

- kursi Kerja

- Kursi Putar

- Kursi Lipat

- Filling Cabinet

- Meja Komputer

- telepon

- Fax

51

6

33

6

5

1

1

III. IV V VI

Peralatan kantor - Mesin ketik - Komputer - Printer - Notebook/Laptop - kamera Digital - Ac - jam dinding Peralatan Kerja lainnya - Rak alumunium - almari - Rak kayu - stalvolt - televisi - UPS Pealatan Laboratorium - alat laboratorium - corong - Microsope minokular - microsope Buret - pipet ukur - Alat laboratorium penunjang - Multi Parameter sistem - Generator Set Kendaraan Dinas - Mobil Operasional - Sepeda Motor

1 10 6 6 1 14 6

4 7 2 4 2 1

4 4 1 2 4 21 1 1

4 7

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan

arah kebijakan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan

daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim, maka pencapaian

kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dapat

digambarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :


36

Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provisi Jambi

No Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi

perangkat daerah

Target

NSPK

Targ

et

IKK

Target

indikator

lainnya

Target Renstra perangkat daerah

tahun ke-

Realisasi pencapaian tahun ke-

Rasio capaian pada tahun ke-

(%)

(%) (%) (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Rasio prasarana dan sarana dengan

jumlah pegawai 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Presentase pegawai yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan teknis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Presentase Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Jumlah kegiatan pemantauan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Jumlah Koordinasi dengan Stakeholder

dalam rangka peningkatan kualitas

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


37

lingkungan hidup

6

Jumlah pembinaan dan sosialisasi

terhadap kegiatan / usaha yang memiliki

potensi mencemari lingkungan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Jumlah layanan laboratorium lingkungan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Presentase Klaim kesalahan hasil

pengujian 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Jumlah layanan yang terakreditasi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Presentase peralatan yang terkalibrasi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Jumlah dokumen izin lingkungan yang

diterima 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Jumlah industry / usaha yang mengajukan

izin lingkungan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

13 Jumlah dokumen lingkungan yang

disususn dan dipublikasi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14

Jenis teknologi informasi yang digunakan

untuk menyebarluaskan data dan

informasi kegiatan / masalah lingkungan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 Jumlah kegiatan pengawasan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16 Jumlah aduan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17 Pesentase aduan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18 Capaian penghargaan yang diperoleh 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


38

19 Volume sampah yang terangkut ke tempat

pembuangan akhir sampah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20 Presentase sampah yang tertangani di

Kabupaten Tebo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21 Jumlah sarana dan prasarana

persampahan (TPS) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

22 Tersedianya tempat pemprosesan akhir

sampah (TPA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

23 Jumlah sarana dan prasarana air limbah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

24 Tersedianya instalasi pengelolaan lumpur

tinja (IPLT) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

25 Cakupan wilayah yang tertangani

pengelolaan kebersihan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


39


Kepala Dinas

EKO PUTRA, SH, M.Si

NIP. 19680908 199601 1 001


38

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo Tahun 2012-2016

No

Uraian ***)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. % % % % % Rp. Rp.

1 Gaji pegawai

825.333.79

8

1.887.853.6

89

2.076.639.0

58

2.284.302.9

64

2.512.733.2

60

825.333.79

8

1.887.853.6

89

2.076.639.0

58

2.284.302.9

64

2.512.733.2

60

100 100 100 100 100

1.917.372.554

1.917.372.554

A program pelayanan

administrasi perkantoran

928.336.80

0

813.854.80

0

895.240.28

0

984.764.30

8

1.083.240.7

39

891.152.79

2

813.854.80

0

895.240.28

0

984.764.30

8

1.083.240.

739

1 kegiatan penyediaan jasa

surat menyurat

6.000.000

4.998.000

5.497.800

6.047.580

6.652.338

6.000.000

4.998.000

5.497.800

6.047.580

6.652.338

100 100 100 100 100

5.839.144

5.839.144

2

kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik,

65.900.000

68.900.000

75.790.000

83.369.000

91.705.900

60.664.106

68.900.000

75.790.000

83.369.000

91.705.900

92,05 100 100 100 100

77.132.980

76.085.801

3

Kegiatan Penyediaan Jasa

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS

2.956.800

2.956.800

3.252.480

3.577.728

3.935.501

2.688.000

2.956.800

3.252.480

3.577.728

3.935.501

90,91 100 100 100 100

3.335.862

3.282.102


39

4

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas Atau

Operasional

5.000.000

5.000.000

5.500.000

6.050.000

6.655.000

5.000.000

5.000.000

5.500.000

6.050.000

6.655.000

100 100 100 100 100

5.641.000

5.641.000

5 Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

116.000.00

0

137.120.00

0

150.832.00

0

165.915.20

0

182.506.72

0

115.360.00

0

137.120.00

0

150.832.00

0

165.915.20

0

182.506.72

0

99,45 100 100 100 100

150.474.784

150.346.784

6 Kegiatan Penyediaan

Kebersihan Kantor

15.000.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

15.000.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

100 100 100 100 100

16.923.000

16.923.000

7 kegiatan penyedian jasa

perbaikan peralatan kerja

15.000.000

17.000.000

18.700.000

20.570.000

22.627.000

14.950.000

17.000.000

18.700.000

20.570.000

22.627.000

99,67 100 100 100 100

18.779.400

18.769.400

8 Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor

70.000.000

46.440.000

51.084.000

56.192.400

61.811.640

69.000.000

46.440.000

51.084.000

56.192.400

61.811.640

98,57 100 100 100 100

57.105.608

56.905.608

9 Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan Dan Penggandaan

36.980.000

29.940.000

32.934.000

36.227.400

39.850.140

36.057.750

29.940.000

32.934.000

36.227.400

39.850.140

97,51 100 100 100 100

35.186.308

35.001.858

10

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

15.000.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

14.983.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

99,89 100 100 100 100

16.923.000

16.919.600

11

Kegiatan Penyediaan

Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

5.000.000

5.000.000

5.500.000

6.050.000

6.655.000

5.000.000

5.500.000

6.050.000

6.655.000

- 100 100 100 100

5.641.000

4.641.000

12

Kegiatan penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

24.000.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

24.000.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

100 100 100 100 100

18.723.000

18.723.000

13 Kegiatan Penyediaan

Makanan Dan Minuman

7.500.000

7.500.000

8.250.000

9.075.000

9.982.500

7.490.000

7.500.000

8.250.000

9.075.000

9.982.500

99,87 100 100 100 100

8.461.500

8.459.500


40

14

Rapat-Rapat Koordinasi &

Konsultasi Dalam Dan Luar

Daerah

280.000.00

0

180.000.00

0

198.000.00

0

217.800.00

0

239.580.00

0

279.959.93

6

180.000.00

0

198.000.00

0

217.800.00

0

239.580.00

0

99,99 100 100 100 100

223.076.000

223.067.987

15

Kegiatan Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

264.000.00

0

264.000.00

0

290.400.00

0

319.440.00

0

351.384.00

0

240.000.00

0

264.000.00

0

290.400.00

0

319.440.00

0

351.384.00

0

90,91 100 100 100 100

297.844.800

293.044.800

B

program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

117.900.00

0

110.820.00

0

121.902.00

0

134.092.20

0

147.501.42

0

117.876.51

6

110.820.00

0

121.902.00

0

134.092.20

0

147.501.42

0

126.443.124

126.438.427

1 Kegiatan Pengadaan

Mebeleur

-

-

-

-

-

-

-

2

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

117.900.00

0

110.820.00

0

121.902.00

0

134.092.20

0

147.501.42

0

117.876.51

6

110.820.00

0

121.902.00

0

134.092.20

0

147.501.42

0

99,98 100 100 100 100

126.443.124

126.438.427

3


Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4


Rutin/Berkala Peralatan

gedung Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5


Rutin/Berkala Gedung

Mebeleur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Kegiatan Pembanguna

Gedung Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-


41

7

Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas Dan

Operasional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 Kegiatan Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kegiatan Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C program peningkatan

disiplin aparatur

20.900.000

54.000.000

59.400.000

65.340.000

71.874.000

20.850.000

54.000.000

59.400.000

65.340.000

71.874.000

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian

Dinas Dan Perlengkapannya

20.900.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

20.850.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

99,76 100 100 100 100

32.026.000

32.016.000

2 Kegiatan pengadaan pakaian

khusus hari-hari teretentu

24.000.000

26.400.000

29.040.000

31.944.000

24.000.000

26.400.000

29.040.000

31.944.000 100 100 100 100

22.276.800

22.276.800

3 Kegiatan pengadaan pakaian

kerja lapangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

50.000.000

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

49.724.300

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

1 kegiatan pendidikan dan

pelatihan formal

50.000.000

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

49.724.300

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

99,45 100 100 100 100

56.410.000

56.354.860

2 Kegiatan Fasilitasi

Keperansertaan Pada Event

Daerah Dan Hari Besar

-

-

-

-

-

-

-

-

-


42

Nasional

3

Kegiatan Penyebar Luasan

Informasi Program/ Kegiatan

OPD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

program peningkatan dan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kenerja

dan keuangan

5.500.000

11.300.000

12.430.000

13.673.000

15.040.300

5.385.000

11.300.000

12.430.000

13.673.000

15.040.300

1

penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

OPD

4.300.000

4.730.000

5.203.000

5.723.300

4.300.000

4.730.000

5.203.000

5.723.300 100 100 100 100

3.991.260

3.991.260

2 Kegiatan Perencanaan

Program Dan Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Kegiatan Penyusunan

Perencanaan Kegiatan Dan

Anggaran

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Kegiatan Pelaporan

Keuangan Sementara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

5.500.000

2.000.000

2.200.000

2.420.000

2.662.000

5.385.000

2.000.000

2.200.000

2.420.000

2.662.000

97,91 100 100 100 100

2.956.400

2.933.400

6 penyusunan rencana kerja

anggaran (RKA)

2.000.000

2.200.000

2.420.000

2.662.000

2.000.000

2.200.000

2.420.000

2.662.000 100 100 100 100

1.856.400

1.856.400

7

monitoring, evaluasi dan

pelaporan Penata Usahaan

Keuangan OPD

3.000.000

3.300.000

3.630.000

3.993.000

3.000.000

3.300.000

3.630.000

3.993.000 100 100 100 100

2.784.600

2.784.600


43

F

program pengembangan

kinerja pengelolaan

persampahan

1.307.346.0

00

1.198.276.

000

1.318.103.

600

1.449.913.

960

1.594.905.3

56

1.268.662.

100

1.198.276.

000

1.318.103.

600

1.449.913.9

60

1.594.905.

356

1.373.708.983

1.365.972.203

1

Kegiatan Penyusunan

Kebijakan Manajemen

Pengelolaan Sampah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

kegiatan Penyediaan

Prasarana Dan Sarana

Pengelolaan Persampahan

1.126.146.0

00

1.143.376.0

00

1.257.713.6

00

1.383.484.9

60

1.521.833.4

56

1.088.240.6

00

1.143.376.0

00

1.257.713.6

00

1.383.484.9

60

1.521.833.4

56

96,63 100 100 100 100

1.286.510.803

1.278.929.723

3

Kegiatan Peningkatan

Operasi Dan Pemeliharaan

Prasarana Dan Sarana

Persampahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Kegiatan Pengembangan

Teknologi Pengelolaan

Persampahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Kegiatan Kerjasama


23.500.000

-

-

-

23.272.100

-

-

-

-

99,03 100 100 100 100

4.700.000

4.654.420

6

Kegiatan Sosialisasi

Kebijakan Pengelolaan

Persampahan

130.000.00

0

34.900.000

38.390.000

42.229.000

46.451.900

129.907.40

0

34.900.000

38.390.000

42.229.000

46.451.900

99,93 100 100 100 100

58.394.180

58.375.660

7

Kegiatan Peningkatan Peran

serta Masyarakat Dalam


7.700.000

-

-

-

7.444.100

-

-

-

-

96,68

1.540.000

1.488.820

8

Kegiatan Penyediaan Dan

Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana TPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-


44

9 Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan

20.000.000

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

19.797.900

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

98,99 100 100 100 100

22.564.000

22.523.580

G

program peningkatan

promosi dan kerjasama

investasi

25.000.000

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

25.000.000

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

23.564.000

23.564.000

1 Peningkatan promosi dan

kerja sama investasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 kegiatan penyelenggaraan

pameran investasi

25.000.000

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

25.000.000

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

100 100 100 100 100

23.564.000

23.564.000

H

program pengendalian

pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

234.000.00

0

94.000.000

103.400.00

0

113.740.00

0

125.114.00

0

232.758.35

0

94.000.000

103.400.00

0

113.740.00

0

125.114.00

0

134.050.800

133.802.470

1

Kegiatan Koordinasi

Penilaian Kota Sehat/

Adipura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Kegiatan Pemantauan

Kualitas Lingkungan

28.000.000

28.000.000

30.800.000

33.880.000

37.268.000

27.780.850

28.000.000

30.800.000

33.880.000

37.268.000

99,22 100 100 100 100

31.589.600

31.545.770

3

Kegiatan pengawas dan

Pelaksanaan kebijakan

Bidang Lingkungan Hidup

16.000.000

16.000.000

17.600.000

19.360.000

21.296.000

15.899.700

16.000.000

17.600.000

19.360.000

21.296.000

99,37 100 100 100 100

18.051.200

18.031.140

4

Penertiban Kegiatan

Pertambangan Tanpa Izin

(Peti)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Kegiatan Pengkajian Dampak

Lingkungan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Kegiatan Peningkatan

Pengelolaan Lingkungan


45

Pertambangan - - - - - - - - -

7

Kegiatan Pembinaan

Peningkatan Kinerja

Perusaaan (Proper)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Kegiatan Pengembangan

Produk Ramah Lingkungan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9


Kapasitas Dan Kinerja

Laboratorium Lingkungan

Hidup

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kegiatan Pos Pengaduan

Dan Pelayanan Dan

Penyelesaian Sengketa

Lingkungan

65.000.000

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

64.953.600

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

99,93 100 100 100 100

59.410.000

59.400.720

11

Pengadaan Alat


Hidup

75.000.000

-

-

-

74.200.000

-

-

-

-

98,93

15.000.000

14.840.000

12

Kegiatan Pelayanan


Hidup

50.000.000

-

-

-

49.924.200

-

-

-

-

99,85

10.000.000

9.984.840

13

Kegiatan Penyusunan

Kebijakan Pengendalian

Pencemaran Dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Kegiatan Peningkatan Peran

Serta Masyarakat Dalam

Pengendalian Pencemaran

-

-

-

-

-

-

-

-

-


46

Lingkungan Hidup

15

Kegiatan Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

Hidup

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

program perlindungan dan

konservasi sumber daya

alam

89.000.000

89.000.000

97.900.000

107.690.00

0

118.459.00

0

87.581.700

89.000.000

97.900.000

107.690.00

0

118.459.00

0

100.409.800

100.126.140

1

kegiatan peningkatan peran

serta masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi

SDA

35.000.000

35.000.000

38.500.000

42.350.000

46.585.000

34.860.000

35.000.000

38.500.000

42.350.000

46.585.000

99,60 100 100 100 100

39.487.000

39.459.000

2

Kegiatan Konservasi Sumber

Daya Air Dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-Sumber

Air

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3


Konservasi Daerah

Tangkapan Air

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Kegiatan pengendalian

tanpa perubahan iklim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Penyusunan profil emisi GRK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Penetapan kebijakan

keanekaragaman hayati

-

-

-

-

-

-

-

-

-


47

7

Kegiatan pengelolaan

keanekaragaman hayati dan

ekosistem

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000 100 100 100 100

27.846.000

27.846.000

8

Penyelesaian konflik

pemanfaatan

keanekaragaman hayati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 Penyediaan informasi status

kerusakan lahan/ tanah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

kegiatan Pembinaan

kalpataru dan sekolah

adiwiyata

24.000.000

24.000.000

26.400.000

29.040.000

31.944.000

22.771.700

24.000.000

26.400.000

29.040.000

31.944.000

94,88 100 100 100 100

27.076.800

26.831.140

11 kegiatan menuju indonesia

hijau

30.000.000

-

-

-

29.950.000

-

-

-

-

99,83

6.000.000

5.990.000

J

program peningkatan

kualitas dan akses informasi

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

20.000.000

35.000.000

38.500.000

42.350.000

46.585.000

19.837.000

35.000.000

38.500.000

42.350.000

46.585.000

36.487.000

36.454.400

1

Kegiatan peningkatan

edukasi dan komunikasi

masyarakat dibidang

lingkungan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

kegiatan pengembangan

data dan informasi

lingkungan hidup

20.000.000

35.000.000

38.500.000

42.350.000

46.585.000

19.837.000

35.000.000

38.500.000

42.350.000

46.585.000

99,19 100 100 100 100

36.487.000

36.454.400

3

Penyusunan dokumen

informasi kinerja

pengelolaan lingkungan

hidup daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-


48

4 Penyusunan dokumer RPPLH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Penentuan daya dukung dan

daya tampung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Penyusunan dokumen NSDA

dan LH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Penyusunan dokumen

instrument ekonomi

lingkungan hidup

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Penyusunan dokumen KLHS

penataan ruang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K program peningkatan

pengendalian polusi

15.000.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

14.941.900

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

16.923.000

16.911.380

1

kegiatan penyuluhan dan

pengendalian polusi dan

pencemaran

15.000.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

14.941.900

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

99,61 100 100 100 100

16.923.000

16.911.380

2

Kegiatan pengujian emisi/

polusi udara akibat aktivitas

industri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Kegiatan pengujian kadar

polusi limbah padat dan

limbah cair

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Pembinaan pengelolaan

limbah domestik dan limbah

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-


49

5

Kegiatan pembangunan

tempat pembuangan benda

padat/ cair yang

menimbulkan polusi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L

program DAK bidang

lingkungan hidup dan

Kehutanan

132.554.40

0

734.000.00

0

807.400.00

0

888.140.00

0

976.954.00

0

132.554.40

0

734.000.00

0

807.400.00

0

888.140.00

0

976.954.00

0

707.809.680

707.809.680

1

kegiatan pengadaan

operasional laboratorium

lingkungan hidup (DAK)

132.554.40

0

734.000.00

0

807.400.00

0

888.140.00

0

976.954.00

0

132.554.40

0

734.000.00

0

807.400.00

0

888.140.00

0

976.954.00

0

100 100 100 100 100

707.809.680

707.809.680

M Program pengelolaan ruang

terbuka hijau

1 Kegiatan penataan RTH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Kegiatan pemeliharaan RTH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Kegiatan pengembangan

taman rekreasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Kegiatan peningkatan sarana

prasarana taman kota

-

-

-

-

-

-


84

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka keempat sasaran dan prioritas

pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur tugas pokok Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tebo sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum dan

Indikator Kinerja Kunci Bidang Lingkungan tingkat Kabupaten, yaitu:

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak

3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi

biomasa

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

5. Pencemaran Status Mutu Air

6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

7. Penegakan hukum lingkungan

8. Prosentase Penanganan Sampah

9. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

Adapun Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

dari kegiatan tersebut adalah :

1. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegah pencemaran air

2. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegah pencemaran udara

3. Prosentase jumlah luasan lahan dan/tanah untuk produksi biomasa yang

telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

4. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

5. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

6. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

, maka jenis pelayanan yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan

wilayah pelayanan seluas 6.461 Km2 atau 11,86 % dari luas wilayah Provinsi

Jambi terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Muara Tabir, Tebo

Tengah, Sumay, Tengah Ilir, Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, Tebo Ulu, VII


85

Koto, Serai Serumpun dan VII Koto Ilir ,telah melaksanakan beberapa program

dan kegiatan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya antara lain

Pengelolaan sampah dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja

Pengolahan Sampah, Pelayanan pengelolaan persampahan baik itu rumah

tangga, sampah kota, pasar dan fasilitas umum lainnya dalam Kabupaten Tebo.

Volume sampah di Kabupaten Tebo berdasarkan perhitungan sesuai dengan

jumlah penduduk sebesar 906,90 m3/hari. Volume sampah yang telah ditangani

oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar 7,94% (72,00 m3/hari), dan sisanya

sebesar 92,06% (834,90 m3/hari) dikelola oleh masyarakat. Volume sampah yang

tertangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

o Di Kecamatan Tebo Tengah tertangani sebesar 36 m3/hari.

o Di Kecamatan Rimbo Bujang tertangani sebesar 24 m3/hari.

o Di Kecamatan Tebo Ilir dan Tebo Ulu sebesar 12 m3/hari.

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dalam

Kabupaten Tebo. Prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tebo dapat dirinci sebagai berikut:

a. Dump truck sampah sebanyak 6 unit, tersebar di Kecamatan Tebo Tengah

4 unit dan Kecamatan Rimbo Bujang 2 unit.

b. Roda 4 di Kecamatan Tebo Tengah sebanyak 1 unit

c. Roda 3 sebanyak 6 unit, tersebar di Kecamatan Tebo Tengah 3 unit,

Kecaamatan Rimbo Bujang 2 unit dan Kecamatan Tebo Ilir 1 unit.

d. TPS sebanyak 27 unit

e. Kontainer 1 unit.

f. TPA sebanyak 3 unit

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program

Peningkatan Pengendalian Polusi, Program Perlindungan Konservasi Sumber

Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya

Alam dan Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan adalah prosentase

pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti dan prosentase usaha

formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan. Realisasi

dari indikator prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti

adalah 100% sedangkan untuk realisasi dari indikator prosentase usaha formal

yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan adalah 100%.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak lepas dari pengelolaan ruang


86

terbuka hijau publik yang dalam hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Capaian dari indikator prosentase luas ruang terbuka

hijau publik adalah 10,34%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup

tentu ada kendala/tantangan yang dihadapi, dan untuk mengetahui hal tersebut,

perlu diadakan analisis terhadap keberadaan OPD itu sendiri.

Upaya penentuan nilai-nilai strategis dianalisis dengan menggunakan

instrument SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan threats). Analisis

ini untuk menginstrumenkan masalah, serta menentukan sasaran secara teratur

dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan, baik faktor eksternal maupun faktor

internal. Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam

ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, maka faktor

internal dan eksternal tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

a. Strengths ( Kekuatan )

1) Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan

pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan LH

3) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu

b. Weaknesses ( Kelemahan )

1) Jumlah Sumber Daya Manusia tidak sebanding dengan beban tugas

2) Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang

3) Dana melaksanakan program dan kegiatan belum memadai


87

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities ( Peluang )

1) Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah

2) Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup

3) Dukungan Masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik

b. Threaths ( Ancaman )

1) Rendahnya kesadaran pelaku usahaa terhadap pengelolaan Lingkungan

Hidup

2) Kurangnya koordinasi kelembagaan antar sektor

3) Dominasi investasi usaha yang berdampak besar dan penting

Dari hasil proses analisis SWOT menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tebo menunjukkan peta kekuatan pada strategi SO, yakni

memiliki kekuatan lebih besar dibanding kelemahan dan memiliki peluang yang

lebih baik dibandingkan faktor ancaman.

Dari hasil penilaian dan penentuan tujuan, maka alternatif tujuan yang

merupakan prioritas untuk dilaksanakan adalah Meningkatkan Kualitas

Lingkungan Hidup. Selanjutnya dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas

lingkungan hidup tersebut, dikaitkan dengan beberapa tantangan yang saat ini

dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan

berkelanjutan adalah :

1. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;

2. Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi

kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko

terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;

3. Semakin berkembangnya kegiatan usaha – kegiatan usaha baik skala kecil,

menengah maupun besar;

4. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang

pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan

hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap

lingkungan hidup masih rendah;

5. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan;

6. Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal;

Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di

Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :


88

1. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka

atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

2. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan

lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan

Hidup, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklim), Bank Sampah, dan

sebagainya;

3. Adanya dukungan kerjasama dari masyarakat pemerhati lingkungan dan

beberapa instansi pemerintah baik propinsi maupun pusat serta instansi

lain yang terkait;

4. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR

(Corporate Social Responsibility);

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam mengimplementasikan

perannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan

stakeholders baik itu OPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga

dapat diwujudkan pelayanan pengelolaan Lingkungan Hidup yang partisipatif,

berkualitas dan berkelanjutan.


89

III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tebo

Kondisi umum daerah dan permasalahan-permasalahan yang di hadapi

dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh

Dinas lingkungan hidup kabupaten Tebo, adalah bahwa Permasalahan

lingkungan hidup semakin komplek dari waktu ke waktu yang di akibatkan oleh

dinamika penduduk, kurang terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam,

penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang

bijaksana, dampak negatif dari kemajuan pembagunan serta terjadinya benturan

tata ruang mengakibatkan terjadinya berbagai masalah lingkungan.

Dalam rangka pelestarian dan pengendalian terhadap pencemaran

lingkungan baik yang berasal dari limbah industri maupun rumahtangga, maka

Dinas Lingkungan hidup telah melakukan upaya-upaya berupa pemantauan

kualitas udara dan air, pembuatan bangunan maupun penanaman tanaman untuk

pelestarian telaga/air, mengikutsertakan personil dalam kursus penilaian amdal,

serta sosialisasi kepada pelajar, kelompok pecinta lingkungan, pramuka, LSM dan

masyarakat. namun demikian, diantaranya sebagai akibat kurangnya wawasan

dan pengetahuan para pihak tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan dalam

rangka kesadaran masyarakat dalam memelihara /menjaga lingkungan belum

memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa kegiatan pelestarian dan pengendalian pencemaran lingkungan

hidup telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup diantaranya adalah :

1. Pemantauan kualitas air sungai, udara dan tanah

2. Pembangunan Taman

3. Penanaman Pohon (kayu dan buah- buahan)

4. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelestarian

3.1.1.Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup

A. Permasalahan Bidang Tata Lingkungan dan Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Lingkungan dan

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, sebagai berikut:


90

1. Belum tersedianya data dan informasi lingkungan yang berkualitas baik

data primer maupun data olahan digital.

2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus izin lingkungan

terutama bagi unit usaha kecil/ menengah yang memerlukan izin

lingkungan.

3. Tidak tersedianya dokumen RPPLH, KLHS, Daya Dukung dan Daya

Tampung Lingkungan , SLHD, IKLH, Instrumen Ekonomi Lingkungan

Hidup, NSDA, Status Tanah dan Lahan yang dijadikan acuan bagi

kebijakan bidang lingkungan Hidup.

4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam

menyebarluarkan informasi dan kegiatan Dinas lingkungan Hidup.

B. Permasalahan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pengelolaan Sampah

dan Limbah, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan

sanitasi (drainase, air limbah dan sampah).

2. Manajemen pengelolaan sanitasi (drainase, air limbah dan sampah)

belum efektif dan efisien.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana persampahan masih terbatas,

sehingga belum mampu melayani seluruh wilayah pelayanan.

4. Masih terbatasnya penggunaan teknologi pengelolaan sampah dan

limbah (TPS 3R, Bank Sampah, Sanitary Landfill dsb).

C. Permasalahan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Permasalahan Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup, sebagai berikut:

1. Terbatasnya dana dan sarana mobilitas yang dimiliki untuk melaksanakan

kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

2. Belum terakreditasinya Laboratorium lingkungan yang dimiliki dinas

lingkungan hidup

3. Peralatan Penunjang laboraturioum lingkungan masih terbatas dan belum

dapat beroperasi maksimal dikarenakan kapasitas daya listrik yang ada


91

D. Permasalahan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

Permasalahan Bidang penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan

Hidup, sebagai berikut:

1. Terbatasnya dana dan sarana mobilitas yang dimiliki untuk melaksanakan

kegiatan pengawasan lingkungan

2. Selain kegiatan Adiwiyata, pemberian penghargaan lainnya seperti

adipura, kalpataru, kota bersih dsb belum pernah berpartisipasi

4. Terbatasnya personil yang memiliki sertifikasi Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan sertifikat keahlian lainnya

3.1.2.Fungsi Pelayanan

3.1.2.1. Fungsi Pelayanan Persampahan

Berkaitan dengan fungsi pelayanan Persampahan, yang ditangani Dinas

Lingkungan Hidup beserta permasalahannya adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan Permasalahan

o Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

o Kurangnya sarana prasarana (sarana angkutan, tong sampah, TPSS)

o Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan persampahan

o Rendahnya retribusi kebersihan o Belum optimalnya kewenangan

Kecamatan dalam pengelolaan kebersihan o Belum aktifnya pelibatan masyarakat

desa/kelurahan, RW,RT dalam menangani masalah persampahan

3.1.2.2. Fungsi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Berkaitan dengan fungsi Lingkungan ruang terbuka hijau beserta

permasalahannya adalah sebagai berikut:


o Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

o Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis di Kabupaten Tebo memiliki Rencana Detail disertai dengan Peraturan Zonasi

o Belum adanya perencanaan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH)


92


93

3.1.2.3. Fungsi Manajemen Limbah

Berkaitan dengan fungsi Manajemen Limbah, jenis kegiatan yang ditangani

Dinas lingkungan hidup beserta permasalahannya adalah sebagai berikut:


o Peningkatan teknologi pengolahan sampah di sumber dan di TPA

o Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

o Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga

o Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan persampahan.

o Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah.

o Perlunya penyesuaian tarif Perda No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Kebersihan.

o Belum adanya regulasi yang mengatur tentang retribusi air limbah.

o Kurangnya sarana dan prasarana:

Belum tersedianya mobil penyedot tinja

Belum tersedianya mobil WC portable

Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Belum tersedianya Tempat Pemerosesan Akhir yang sesuai standar teknis UU 18 Tahun 2008 (controlled/sanitary landfill)).

o Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengembangan teknologi dan dalam penyuluhan/sosialisasi.

o Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan air limbah

3.1.2.4. Fungsi Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Berkaitan dengan fungsi Laboratorium Lingkungan, jenis kegiatan yang

ditangani Dinas lingkungan hidup beserta permasalahannya adalah sebagai

berikut:


o Pelayanan Laboratorium Lingkungan

o Sarana dan prasarana yang dimiliki masih terbatas dan belum dapat beroperasi maksimal.

o Belum terakreditasinya laboratorum yang dimiliki.

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan di atas, perlu disusun

strategi yang lebih tajam dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang

merupakan potensi/kekuatan dan faktor-faktor penghambat yang merupakan


94

kelemahan, begitu pula faktor-faktor pendorong yang merupakan kesempatan dan

faktor-faktor penghambat yang merupakan ancaman sebagaimana yang telah

diuraikan pada bab sebelumnya dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi

adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

3.2.1 Visi Pembangunan

Visi Pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 berdasarkan Naskah

Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tebo yakni : ”TEBO

TUNTAS 2022 “ mewujudkan kabupaten Tebo yang TERTIB, UNGGUL,

TENTRAM, ADIL, SEJAHTERA TAHUN 2022.

Maksud dari visi tersebut adalah ;

TERTIB : Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat

yang teratur.

UNGGUL : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.

TENTRAM : Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam

masyarakat.

ADIL : Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor,

antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan

prioritas dan kebutuhan.

SEJAHTERA : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material

maupun spiritual secara wajar.


95

3.2.2 Misi Pembangunan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

maka misi yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) adalah misi yang keempat yaitu : meningkatnya kuantitas dan

kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum dengan

memperhatikannya kelestarian lingkungan hidup.


96

3.2.3 Sasaran dan Program Pembangunan 2017 -2022

Ada 3 (tiga ) sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari dan dapat diolah secara

berkelanjutan

2. Penyediaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Sanitasi (sampah dan

limbah) domestik dan industri yang aman

3. Terwujudnya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Tabel 3.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas

infrastruktur dan

ketersediaan

sarana prasarana

layanan umum

dengan

memperhatikannya

kelestarian

lingkungan hidup.

Mewujudkan

ketersediaan

infrastruktur

dan sarana

prasarana

layanan umum

yang

berkualitas dan

merata dengan

memperhatikan

kelestariaan

dan

keberlanjutan

lingkungan

hidup

Terwujudnya

sumberdaya

alam yang

lestari dan

dapat diolah

secara

berkelanjutan

Pemenuhan

fasilitas

infrastruktur dan

sarana

prasarana

pelayanan umum

yang

memperhatikan

keanekaragaman

hayati

mempertahankan dan

memelihara folra dan

fauna yang masih

tersisa dengan sinergi

untuk meningkatkan

sarana dan prasarana

rekreasi dan ruang

terbuka publik.

Penyediaan

dan

peningkatan

kualitas

pengelolaan

Sanitasi

(sampah dan

limbah)

domestik dan

industri yang

aman

Menciptakan

kualitas dan

kuantitas

pengelolaaan

Sanitasi (sampah

dan limbah)

domestik dan

industri yang

aman dan lestari

1. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat

2. Menyelenggarakan pengelolaan limbah domestik secara terpadu, di TPA dan diolah

Terwujudnya

Pembangunan

Ruang

Terbuka Hijau

Menyediakan

ruang terbuka

hijau dalam

pencapaian

rekreasi

masyarakat

Pembangunan dan

Peningkatan kualitas

dan keindahan

infrastruktur kota yang

berkelanjutan

3.2.4 Prioritas Program Pembangunan 2017 -2022

Prioritas program bidang lingkungan hidup yang sesuai dengan misi yang


97

keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

adalah Semakin membaiknya pengelolaan, pendayagunaan SDA, kelestarian

lingkungan hidup, terpiliharanya keragaman plasma nutfah, fungsi dan daya

dukung lingkungan serta terjaminnya rehabilitasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo,

maka misi yang terkait adalah Misi Keempat: meningkatnya kuantitas dan

kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum dengan

memperhatikannya kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan program prioritas yang terkait adalah Semakin membaiknya

pengelolaan, pendayagunaan SDA, kelestarian lingkungan hidup, terpiliharanya

keragaman plasma nutfah, fungsi dan daya dukung lingkungan serta terjaminnya

rehabilitasi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi

Guna menserasikan dan keterpaduan, sinkronisasi serta sinergitas dalam

pencapaian sasaran dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan hidup maka

harus dilakukan telaah/analisis terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

3.3.1. Renstra Kementerian/Lembaga

A. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan

tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan

berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan

sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel

meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan

bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut,

sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun

2015-2019 adalah :

(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung

lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator

kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-

68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun

dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan

hutan


98

(2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara

lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan

LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan

ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu

(termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport

(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati

serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja

derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun

3.3.2. Renstra OPD Provinsi Jambi

Sebagai penjabaran pada tingkat Propinsi berdasarkan potensi dan

permasalahan yang dihadapi Propinsi Jambi, serta mengantisipasi perubahan

yang sangat cepat dimasa depan, maka untuk mewujudkan manusia dan

masyarakat Jambi yang sejahtera lahir bathin, maka dirumuskanlah Visi

pembangunan Daerah Jambi 2010-2015 adalah: “Terwujudnya Provinsi

Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021

(JAMBI TUNTAS 2021)”

maksud visi tersebut adalah :

Provinsi Jambi yang TERTIB

Mecakupi tata pengeelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan

akuntabel. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintahan

kabupaten/kota dengan Provinsi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

Terwujudnya kesadaran dan ketaatan publik terhadap perundangan-undangan;

Provinsi Jambi yang UNGGU

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Terpenuhinya pelayanan dasar yang berkualitas. Berkembangnya industri hilir

yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan penciptaan lapangan kerja;

Provinsi Jambi yang NYAMAN

Terwujudnya Provinsi Jambi sebagai daerah yang nyaman untuk berinvestasi

dari dalam mupun luar negeri. Terwujudnya kehidupan masyarakat aman,

tenteram dan bebas dari konflik.


99

Provinsi Jambi yang TANGGUH

Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang siap menghadapi

globalisasi. Tumbuh dan berkembangnya produktivitas ekonomi rakyat.

Berkembangnya industri hilir yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan

penciptaan lapangan kerja.

Provinsi Jambi yang ADIL

Meningkatnya anggaran daerah yang pro-rakyat, terwujudnya pemerataan

pembanggunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang

pembangunan agraria yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik

yang berimbang dan transparan.

Provinsi Jambi yang SEJAHTERA

Meningkatnya indeks gini masyarakat Jambi. Menurunya rasio kemiskinan.

Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Meningkatnya pendapatan

dan ekonomi masyarakat. Meningkatknya kesejahteraan sosial.

Adapun Misi Pembangunannya yaitu :

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih,

transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik;

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya,

agamis dan berkesetaraan gender;

c. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar ummat beragama dan

jaminan kepastian hukum;

d. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi

kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri;

e. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan

energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;

f. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan

kerja dan penguatan modal

Yang dijabarkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Visi dari pada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jambi adalah “Mewujudkan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Yang Handal dan Proaktif Dalam

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Menuju JAMBI TUNTAS Tahun 2021”.


100

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Propinsi

Jambi mempunyai Misi pokok sebagai berikut berikut :

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta

mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggungjawab dalam

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

yang bersifat kooperatf dan berkesinambungan.

c. Mewujudkan pengelolaan SDA yang berlandaskan prinsip-prinsip Konservasi,

Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar.

d. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

e. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan

lingkungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo bertujuan untuk mewujudkan

Kabupaten Tebo berbasis agroindustri dalam mendukung pembangunan yang

berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten

Tebo tersebut diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut :

a. pengembangan pusat-pusat agroindustri;

b. pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi wilayah;

c. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;

d. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;

e. pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang

berkelanjutan;

f. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi

pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi

utama kawasan; dan

g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.


101

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo telah

mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis, sehingga diharapkan :

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Tebo

antara lain:

1. Ketidakseimbangan pengembangan wilayah, antara wilyah barat Sungai

Batang Hari dengan wilayah timur Sungai Batang Hari, karena potensi dasar

yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling

mendukung antar wilayah kecamatan.

2. Pengembangan dan Pemantapan:

a. kawasan perkotaan Muara Tebo sebagai pengembangan Pusat Kegiatan

Wilayah Promosi (PKWp),

b. kawasan perkotaan Sungai Bengkal dan Wirotho Agung sebagai

pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL),

c. kawasan perkotaan Pulau Temiang, Sungai Abang, Sekutur Jaya, Pintas

Tuo, Mengupeh, Teluk Singkawang, Karang Dadi, Suka Damai, Balai Rajo

sebagai pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan

d. kawasan perdesaan Sako Makmur dan Suo-Suo sebagai pengembangan

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

3. Perlunya perhatian yang lebih dalam terhadap masalah lingkungan (Ruang

Terbuka Hijau dan Sanitasi) dan antisipasi terhadap fenomena perubahan

iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan.


102

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif

melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten

Tebo yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan

ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya

terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, sebagai

berikut:

1) Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kota dikembangkan dengan tujuan

menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang

terbuka yang berfungsi sebagai resapan air serta meningkatkan kualitas dan

estetika lingkungan. Jenis ruang terbuka hijau meliputi :

a. taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala.

b. taman pada obyek-obyek wisata.

c. taman pada kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tebo.

d. taman pada simpang, persimpangan dan tapal batas


103

2) Pola pengelolaan sampah dilaksanakan melalui:

a. pengurangan sampah, yaitu untuk sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah

(reduce) dari sumbernya, pendauran ulang sampah (recycle); dan/atau

pemanfaatan kembali sampah (reuse).

b. penanganan sampah, yaitu dikembangkan dengan teknologi ramah

lingkungan dan harus memenuhi standar pelayanan optimal dilakukan

melalui:

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah dari

sumbernya sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat

pengolahan sampah terpadu.

3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau

dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat

pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir

dengan alat angkut yang terpisah menurut jenis dan sifat sampah.

4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan

jumlah sampah.

5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan

secara aman.

6. metode pengolahan sampah di TPA dilakukan melalui controlled landfill.

c. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah

daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah

menuju pelayanan yang profesional.

3) Pola Pengelolaan Air Limbah dilaksanakan melalui:

a. Pengolahan Air Limbah Individual, yaitu dilakukan secara setempat dan

perlu penyedotan lumpur tinja 2-3 tahun sekali ke Instalasi Pengolahan

Lumpur Tinja (IPLT).

b. Pengolahan Air Limbah Komunal, yaitu digunakan secara bersama-sama

dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk kawasan

kumuh perkotaaan, dengan sarana:

1. Sanitasi Berbasis Masyarakat.

2. IPAL Skala Kawasan.

c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).


104

4) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

dilaksanakan melalui:

a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak

c. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi

biomasa

d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

e. Pemantauan Pencemaran Status Mutu Air

f. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

g. Penegakan hokum lingkungan

3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer)

atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS

menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku

kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah

administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan

wilayah (“bio-region” dan/atau “bio-geo-region”).

Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan

hidup Kabupaten Tebo diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses

penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo

dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut:

a. Pengembangan pusat-pusat agroindustri, dijabarkan melalui strategi:

1) mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan

pusat kegiatan untuk mendukung agroindustri;

2) mengembangkan kawasan agroindustri untuk mendorong pertumbuhan

kawasan perdesaan dan pusat agroindustri di Kecamatan Tengah Ilir;

3) memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai

penunjang agroindustri di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Serai

Serumpun, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo

Ulu, Kecamatan VII Koto dan Kecamatan VII Koto Ilir;


105

4) mengembangkan sarana dan prasarana produksi hasil perkebunan ke

pusat-pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar nasional;

5) mengendalikan kawasan perkebunan secara ketat;

6) meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk perkebunan

unggulan sebagai satu kesatuan sistem;

7) mengembangkan infrastruktur dan kelembagaan untuk menunjang

pengembangan agroindustri;

8) mengembangkan industri berbasis agro pada sentra-sentra produksi; dan

9) mengembangkan keterkaitan antara industri berbasis agro dengan pasar

regional dan nasional.

b. Pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi wilayah, dijabarkan melalui strategi:

1) menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah

terutama yang berfungsi sebagai pusat agroindustri;

2) memantapan fungsi simpul-simpul wilayah; dan

3) memantapan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara

simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlannya.

c. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan

dalam mendukung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah,

dijabarkan melalui strategi:

1) mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat

produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata;

2) meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi

Sumatera Barat – Muara Bungo – Jambi – Muara Sabak dan pelayanan

sampai pelosok;

3) mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk

pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan

kawasan pertanian;

4) meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta

kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung

pengembangan pertanian, pariwisata dan industri; dan

5) mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan

guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.


106

d. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan

perkebunan, dijabarkan melalui strategi:

1) mengembangkan kawasan industri berjauhan dengan kawasan

permukiman;

2) mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan

home industry pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;

3) mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan

kerajinan tangan; dan

4) meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(KUMKM) serta investasi.

e. Pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang

berkelanjutan, dijabarkan melalui strategi:

1) memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan

kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;

2) meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya

berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;

3) memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi

alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual;

4) memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam,

pelestarian alam, dan cagar budaya;

5) menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan

pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan

yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk

kegiatan manusia secara langsung;

6) memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha

pelestarian alam; dan

7) melindungi DAS Batanghari sebagai penunjang kehidupan dan

lingkungan.

f. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk

fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai

fungsi utama kawasan, dijabarkan melalui strategi:

1) meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi di

Kabupaten Tebo:

2) meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis

sosial dan budaya;


107


pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara

optimal; dan


fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara,

dijabarkan melalui strategi:

1) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak

terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;

2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di

sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan

keamanan/TNI; dan

3) memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi

perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pengelolaan dan

peningkatan pelayanan lingkungan hidup hendaknya selalu memperhatikan isu-isu

dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang akan berdampak pada kualitas

lingkungan, yang akan dihadapi Kabupaten Tebo pada Tahun 2017-2022:

o Beban lingkungan yang semakin berat, dan pertumbuhan penduduk yang

tinggi.

o Menurunnya kualitas air, tanah dan udara akibat dari berkurangnya Ruang

Terbuka Hijau dan berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen

perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup

adalah berikut:

1. PENINGKATAN BEBAN PENCEMARAN

Semakin menurunnya kualitas lingkungan disebabkan semakin

meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan

atau industry


108

2. PERUBAHAN IKLIM

Perubahan Iklim yang dipicu akibat adanya pemanasan global sudah

menjadi isu strategis nasional, juga di daerah. Indikasi adanya perubahan iklim

dapat ditengarai dari musim yang tidak menentu. Dampak dari perubahan iklim

sudah mulai dirasakan oleh semua orang, mulai dari wabah Diare, demam

berdarah, gagal panen, penurunan permukaan air tanah, penyakit ternak dan

tanaman, serta sering terjadinya bencana banjir.

Perubahan iklim juga memacu terjadinya bencana kabut asap akibat dari

aktivitas masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar baik sengaja

maupun tidak sengaja pada musim kemarau yang mengakibatkan kerugian

secara ekonomi dan social yang sangat besar.

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk Pengendalian Dampak

Perubahan Iklim melalui kegiatan adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak

perubahan iklim yang sudah terjadi serta kegiatan mitigasi perubahan iklim

dengan cara mengurangi terjadinya emisi gas rumah kaca, yang menjadi

pemicu terjadinya pemanasan global

3. PENGELOLAAN SAMPAH

Masalah persampahan diantaranya pengelolaan sampah yang masih

menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan

pembuangan akhir) yang perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan

sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat

pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah

perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu

mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah

(minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk

mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah

yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau

pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi

ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah

perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode

minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R,

yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali), dan recycle

(mendaur ulang).


109

4. PENURUNAN SUMBER DAYA AIR

Kondisi sumber daya air semakin dihadapkan pada berbagai

permasalahan. Peningkatan kebutuhan air masyarakat maupun industri

yang semakin meningkat ini menimbulkan eksploitasi sumber daya air yang

berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan

sumber daya air yang pada akhirnya menurunkan pasokan air. Gejala

degradasi fungsi lingkungan sumber daya air di Kabupaten Tebo di tandai

dengan

a. Level muka air tanah yang semakin menurun bahkan mulai terdapat

kekeringan pada sumur warga ketika musim kemarau

b. Luas kawasan resapan di sekitar mata air/rawa semakin menurun

akibat pembangunan yang bersifat tidak ramah lingkungan terutama

di area resapan air

c. Penurunan debit mata air, bahkan ada yang mulai kekeringan ketika

musim kemarau

d. Masih maraknya PETI (Penambangan Emas Tanpa Ijin) di badan

sungai yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan

resiko pencemaran akibat penggunaan air raksa

5. KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG RENDAH

Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan

yang baik belum tumbuh dan berkembang hal ini ditandai dengan masih

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, masih maraknya PETI,

illegal logging, penyetruman dan peracunan ikan di sungai, pembuangan

sampah di tempat terbuka, pembangunan rumah dan ruko alih fungsi rawa

menjadi lahan perkebunan di area resapan air, Kurangnya kepedulian dan

rasa memiliki masyarakat serta pemanfaatan akan Ruang Terbuka Hijau

khususnya Taman Kota , kurangnya pengelolaan air limbah permukiman yang

ramah lingkungan dan lain sebagainya.


110

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Guna adanya keseragaman dan kesatuan pandang dalam melaksanakan misi

untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan

oleh Kabupaten Tebo.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir

yang akan dicapai kurun waktu 1 - 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja

dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan

dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan

tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian

tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan

efisien dengan hasil yang optimal.

Gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

o Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran:

o Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja:

o Tingkat pencemaran air

o Tingkat kekeruhan air (TSS)

o Tingkat kandungan air raksa

o Tingkat pencemaran udara

2. Tujuan :

o Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang

lengkap, teruji dan berkualitas

Sasaran:

o Meningkatnya kualitas layanan laboratorium lingkungan

Indikator Kinerja:

o Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan laboratorium lingkungan

3. Tujuan:

o Mengoptimalkan upaya penegakan hukum lingkungan

Sasaran:


111

o Meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan


112

Indikator Kinerja:

o Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

4. Tujuan:

o Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan

pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.

Sasaran:

o Meningkatnya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo

o Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan

pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan.

Indikator Kinerja:

o Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

o Persentase pemanfaatan lumpur tinja

o Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan

Gambaran secara rinci mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada

Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

CAPAI

AN

2017

TARGET KINERJA SASARAN

PADA TAHUN

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Mengoptimalkan

Kualitas

Lingkungan

Hidup

Mempertahanka

n Kualitas

Lingkungan

Hidup

Tingkat

pencemaran air

Ph

6-9

Ph

6-9

Ph

6-9

Ph

6-9

Ph

6-9

Ph

6-9

Tingkat

Kekeruhan air

(TSS)

50 mg/l 50

mg/l

50

mg/l

50

mg/l

50

mg/l

50

mg/l

Tingkat

Kandungan air

raksa

0,002

mg/l

0,002

mg/l

0,002

mg/l

0,002

mg/l

0,002

mg/l

Tingkat

pencemaran

udara

ISPU

PM 10

0-50

ISPU

PM 10

0-50

ISPU

PM 10

0-50

ISPU

PM 10

0-50

ISPU

PM

10 0-

50


113

2. Mewujudkan

sarana dan

prasarana

laboratorium

lingkungan hidup

yang lengkap,

teruji dan

berkualitas

Meningkatnya

kualitas layanan

laboratorium

lingkungan

Skor Survei

Kepuasan

Masyarakat

(SKM) layanan

laboratorium

lingkungan

76,61

–

88,30

(Baik)

76,61

–

88,30

(Baik)

76,61

–

88,30

(Baik)

88,31

– 100

(Sang

at

baik)

88,31

– 100

(Sang

at

baik)

3. Mengoptimalkan

upaya

penegakan

hukum

lingkungan

Meningkatnya

upaya

pengawasan dan

penegakan hukum

lingkungan

Persentase

pengaduan

yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Terwujudnya

derajat

kesehatan

masyarakat

melalui

peningkatan

pengelolaan

sampah dan air

limbah di

Kabupaten Tebo

Meningkatnya

pengelolaan

sampah dan air

limbah di

Kabupaten Tebo.

Volume sampah

yang terangkut

ke Tempat

Pembuangan

Akhir Sampah.

23.520

m³

23.52

0 m³

25.87

2 m³

28.45

9 m³

31.30

5 m³

34.43

6 m³

Persentase

pemanfaatan

lumpur tinja

- 20% 20% 20% 20%

Meningkatnya

peran serta

masyarakat, dunia

usaha/swasta dan

pemerintah dalam

bidang

pengelolaan

kebersihan

lingkungan

Cakupan

wilayah yang

tertangani

pengelolaan

kebersihan 50% 50% 55% 60% 65% 70%


114

V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran

jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Visi Kepala

daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan

Kepala daerah (Pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil Kepala daerah terpilih

menggambarkan arah pembangunan atau kodisi masa depan Daerah yang ingin

di capai (desired future) dalam masa Jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tebo untuk periode RPJMD 2017-2022

sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah :

“TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN

SEJAHTERA TAHUN 2022)”

Perumusan terhadap Visi dimaksud diartikulasikan sebagaimana tabel dibawah

ini:

VISI ARTIKULASI VISI

TEBO TUNTAS 2022

(TEBO TERTIB,

UNGGUL, TENTRAM,

ADIL DAN

SEJAHTERA TAHUN

2022)”

Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan

masyarakat yang teratur.

Terwujudnya daerah yang berdaya saing

tinggi.

Terwujudnya keadaan yang aman dan

kondusif dalam masyarakat.

Terwujudnya keseimbangan pembangunan

antar sektor, antar wilayah dan antar

kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas

dan kebutuhan.

Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat

baik material maupun spiritual secara wajar.

Visi Kabupaten Tebo tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional

yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang

dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang


115

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi

2016-2021 yaitu “JAMBI TUNTAS” (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, dan

Sejahtera). Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Visi Tebo yang Unggul dengan berdaya saing tinggi selaras dengan visi

pembangunan nasional mandiri dan visi pembangunan Provinsi Jambi yang

mandiri, dimana pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran;

2. Visi Adil selaras dengan visi Provinsi Jambi yaitu mencapai Jambi yang Adil

yang berarti tercapainya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar

wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan

kebutuhan; dan

3. Visi Kabupaten Tebo yang Tertib, Tentram dan Sejahtera selaras dengan visi

nasional Berkepribadian dan visi Provinsi Jambi Sejahtera yang berarti

terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat dan

terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual

secara wajar.

Misi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi

Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup;

5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat.

Strategi dan arah kebijakan memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain

dengan tujuan dan sasaran sehingga secara terintegrasi semuanya mengarah

pada pencapaian misi.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo adalah:


116

a. Misi I:

Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur

yang profesional.

Tujuan:

o Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya

aparatur.

Sasaran:

o Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana.

o Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai.

o Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan

penatausahaan keuangan.

Strategi:

o Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

o Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan

administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen lingkungan hidup

dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan

kebersihan.

o Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung

operasional pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau dan kebersihan.

b. Misi II:

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Menumbuhkan kesadaran

dan rasa tanggungjawab masyarakat untuk melestarikan dan mewariskan

lingkungan yang baik kepada generasi mendatang

Tujuan:

o Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran:

o Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup

Strategi:

o Pengendalian Pencemaran Air

o Pengendalian Pencemaran Udara

o Penyediaan Data Lahan Terganggu


117

o Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan

lingkungan hidup


118


o Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

o Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan dan/atau Usaha

o Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka

Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup

o Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka

peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

o Membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan

dan pelestarian lingkungan

o Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sumber pencemaran

o Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam

o Meningkatkan upaya penghijauan

c. Misi III:

Meningkatkan kualitas layanan laboratorium lingkungan.

Tujuan :

o Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang

lengkap, teruji dan berkualitas

Sasaran:

o Meningkatnya jumlah dan kualitas layanan laboratorium lingkungan

Strategi:

o Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup

o Akreditasi Laboratorium Lingkungan


o Penyediaan Sarana dan Prasaran Laboratorium Lingkungan Hidup

o Peningkatan Operasional Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup

o Akreditasi Pelayanan baku mutu kualitas Air

d. Misi IV :

Menyediakan data dan informasi lingkungan yang lengkap dan berkualitas

untuk merumuskan kebijakan di bidang lingkungan hidup


119

Tujuan :

o Mewujudkan data dan informasi lingkungan hidup yang lengkap dan

berkualitas

Sasaran:

o Tersedianya data dan informasi lingkungan yang lengkap, valid, terkini

dan terpercaya

Strategi:

o Tersedianya Sumber Informasi Lingkungan Hidup yang valid dan

konsisten


o Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan

Kualitas Data Lingkungan Hidup

o Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan

kualitas lingkungan hidup.

o Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang berkualitas

o Terwujudnya inventarisasi potensi dan distribusi sumber daya alam

e. Misi V :

Terlaksananya upaya penegakan hukum lingkungan dan pemberian

penghargaan terhadap upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam

Tujuan:

o Mengoptimalkan upaya penegakan hukum lingkungan

o Memberikan penghargaan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat

peduli lingkungan

Sasaran:

o Meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan

pemberian penghargaan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat

peduli lingkungan

Strategi:

o Meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

o Memberikan penghargaan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat


o Melaksanakan Pengumpulan Data kerusakan lingkungan akibat aktivitas

manusia/ industri


120

o Terlaksananya upaya penegakan hukum lingkungan

o Terwujudnya pemberian penghargaan insentif dan desentif terhadap

upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam

f. Misi VI:

Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan

sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan

peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan:

o Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan

pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.

Sasaran:

o Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.

o Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan

pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan.

Strategi:

o Optimalisasi pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu.


o Penyediaan sarana dan prasarana sampah dan air limbah.

o Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah

lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.

o Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat.

o Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap

masyarakat.

o Meningkatkan kemampuan teknis operasional dan manajerial aparatur

dibidang kebersihan dan pengelolaan persampahan

o Meningkatkan jumlah kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan

program pengelolaan sampah 3R skala kawasan


121

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

OPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan

perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah OPD, dan

disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.

N

O MISI TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1 2 3 4 4 5 6

1. Meningkatkan

kualitas tata

kelola

kelembagaan

dan sumber

daya aparatur

yang

profesional.

Meningkatka

n penataan

kelembagaan

dan

kapabilitas

sumber daya

aparatur.

Meningkatnya

kualitas dan

rasio prasarana

dan sarana.

Rasio prasarana

dan sarana

dengan jumlah

pegawai.

Meningkatkan

kompetensi

dan

kemampuan

sumber daya

aparatur

Pemenuhan

sarana dan

prasarana kerja

secara optimal

untuk mendukung

operasional

penataan ruang

kota, pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau dan

kebersihan.

Meningkatnya

kemampuan dan

skill pegawai.

Persentase

pegawai yang

mengikuti

pendidikan dan

pelatihan teknis.

Peningkatan

kapasitas dan

kemampuan

aparatur dalam

pengelolaan

administrasi

umum,

pengelolaan

keuangan,

manajemen

penataan kota

dan pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH) dan

pengelolaan

kebersihan.

Meningkatnya

efektifitas dan

efisiensi

pengelolaan

administrasi dan

penatausahaan

keuangan.

Persentase

Realisasi

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja

2. Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan

Hidup dengan

Menumbuhkan

Mengoptimal

kan Kualitas

Lingkungan

Hidup

Mempertahank

an Kualitas

Lingkungan

Hidup

Jumlah

kegiatan

pemantauan .

Pengendalian

Pencemaran

Air

Melaksanakan

Pemantauan

Kualitas

Lingkungan

Hidup


122

kesadaran dan

rasa

tanggungjawab

masyarakat

untuk

melestarikan

dan

mewariskan

lingkungan

yang baik

kepada

generasi

mendatang

Melaksanakan

Pembinaan dan

Pengawasan

Kegiatan

dan/atau Usaha

jumlah

Koordinasi

dengan

Stakeholder

dalam rangka

peningkatan

kualitas

Lingkungan

Hidup

Pengendalian

Pencemaran

Udara

Melaksanakan

Koordinasi

Pengumpulan

Data dalam

Rangka

Peningkatan

Kualitas Data

Lingkungan

Hidup

Penyediaan

Data Lahan

Terganggu

Melaksanakan

Koordinasi

dengan

Stakeholder

dalam rangka

peningkatan

kualitas

Lingkungan

Hidup

Jumlah

pembinaan dan

sosialisasi

terhadap

kegiatan/usaha

yang memiliki

potensi

mencemari

lingkungan

Peningkatan

Peran Serta

Masyarakat/S

takeholder

dalam

pengelolaan

lingkungan

hidup

Membangun

kemitraan

dengan lembaga

lain dalam upaya

perlindungan dan

pelestarian

lingkungan

Mengendalikan

pencemaran

lingkungan dari

sumber

pencemaran

Meningkatkan

perlindungan

kawasan

konservasi

sumber daya

alam

Meningkatkan

upaya


123

penghijauan

3. Meningkatkan

kualitas

layanan

laboratorium

lingkungan

Mewujudkan

sarana dan

prasarana

laboratorium

lingkungan

hidup yang

lengkap,

teruji dan

berkualitas

Meningkatnya

jumlah dan

kualitas layanan

laboratorium

lingkungan

Jumlah

layanan

laboraturium

lingkungan.

Optimalisasi

Pelayanan

Laboratorium

Lingkungan

Hidup

o O

Penyediaan

Sarana dan

Prasaran

Laboratorium

Lingkungan

Hidup

Persentase

klaim

kesalahan hasil

pengujian.

Akreditasi

Laboratorium

Lingkungan

Penghijauan

Peningkatan

Operasional

Pengelolaan

Laboratorium

Lingkungan

Hidup Jumlah layanan

yang

terakreditasi

Persentase

peralatan yang

terkalibrasi

Akreditasi

Pelayanan baku

mutu kualitas Air

4.

Menyediakan

data dan

informasi

lingkungan

yang lengkap

dan

berkualitas

untuk

merumuskan

kebijakan di

bidang

lingkungan

hidup

Mewujudkan

sarana dan

prasarana

laboratorium

lingkungan

hidup yang

lengkap,

teruji dan

berkualitas

Meningkatnya

jumlah dan

kualitas layanan

laboratorium

lingkungan

Jumlah

layanan

laboraturium

lingkungan.

Tersedianya

Sumber

Informasi

Lingkungan

Hidup yang

valid dan

konsisten

Melaksanakan

Koordinasi

Pengumpulan

Data dalam

Rangka

Peningkatan

Kualitas Data

Lingkungan Hidup

Persentase

klaim

kesalahan hasil

pengujian.

Meningkatkan

peran

masyarakat

dalam bidang

informasi dan

pemantauan

kualitas

lingkungan hidup.

Jumlah layanan

yang

terakreditasi

Membangun

sistem informasi

lingkungan hidup

yang berkualitas


124

Persentase

peralatan yang

terkalibrasi

Terwujudnya

inventarisasi

potensi dan

distribusi sumber

daya alam

5. Terlaksanany

a upaya

penegakan

hukum

lingkungan

dan

pemberian

penghargaan

terhadap

upaya

pelestarian

lingkungan

dan sumber

daya alam

Mengoptimal

kan upaya

penegakan

hukum

lingkungan

dan

Memberikan

penghargaan

kepada

masyarakat/

kelompok

masyarakat

dan institusi

peduli

lingkungan

Meningkatkan

upaya

pengawasan dan

penegakan

hukum

lingkungan dan

pemberian

penghargaan

kepada

masyarakat/

kelompok

masyarakatdan

institusi peduli

lingkungan

Jumlah

kegiatan

pengawasan.

Meningkatkan

upaya

pengawasan

dan

penegakan

hukum

lingkungan

Melaksanakan

Pengumpulan

Data kerusakan

lingkungan akibat

aktivitas

manusia/ industry

Jumlah aduan Terlaksananya

upaya penegakan

hukum lingkungan

Persentase

aduan yang

ditindaklanjuti

Memberikan

penghargaan

kepada

masyarakat/

kelompok

masyarakat

Terwujudnya

pemberian

penghargaan

insentif dan

desentif terhadap

upaya

pelestarian

lingkungan dan

sumber daya

alam

Capaian

penghargaan

yang diperoleh

6. Meningkatkan

pengelolaan

persampahan

dan air limbah

serta

pemanfaatan

sampah dan air

limbah secara

profesional dan

berkelanjutan

disertai dengan

peningkatan

peran serta

pemberdayaan

dan

kemandirian

Meningkatka

n derajat

kesehatan

masyarakat

melalui

peningkatan

pengelolaan

sampah dan

air limbah di

Kabupaten

Tebo.

Tertanganinya

pengelolaan

sampah dan air

limbah di

Kabupaten Tebo.

Volume sampah

yang terangkut

ke Tempat

Pembuangan

Akhir Sampah.

Optimalisasi

pengelolaan

sampah dan air

limbah secara

terpadu

Penyediaan

sarana dan

prasarana

sampah dan air

limbah.

Persentase

sampah yang

tertangani di

Kabupaten Tebo.

Pengembangan

dan pemanfaatan

teknologi tepat

guna yang ramah

lingkungan dalam

pengelolaan

sampah dan air

limbah.

Jumlah sarana

dan prasarana

persampahan.

Tersedianya

Tempat

Pemrosesan


125

masyarakat Akhir Sampah

(TPA)

Jumlah sarana

dan prasarana

air limbah.

Tersedianya

Instalasi

Pengolahan

Lumpur Tinja

(IPLT).

Meningkatnya

peran serta

masyarakat,

dunia

usaha/swasta

dan pemerintah

dalam bidang

pengelolaan

kebersihan

lingkungan.

Cakupan wilayah

yang tertangani

pengelolaan

kebersihan

Pengembangan

kemitraan dan

partisipasi

masyarakat

Pembinaan,

sosialisasi dan

edukasi

pengelolaan

sanitasi terhadap

masyarakat.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Tebo Tuntas 2022

Misi 4 : Mendorong tumbuhnya perekonomian Daerah dan pendapatan

masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustry dengan meperhatikan

kelestarian lingkungan hidup

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan

kualitas

lingkungan hidup

dalam menjamin

pembangunan

Meningkatkan

kualitas

lingkungan

hidup

Peningkatan

Pengendalian

kualitas

lingkungan hidup

dan penerapan 8

atribut Kota Hijau

Menegakkan Hukum

Lingkungan dan melakukan

Pemantauan, Pengendalian

dan Pengawasan

Pencemaran Air, Udara

dan Tanah


126

berkelanjutan


127

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD

guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan

pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini

ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau

indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai

rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun

melalui mekanisme yang ditentukan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tebo, menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharan kesehatan non PNS

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan


128

j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

m. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis

perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Mebeleur

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeleur

f. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

g. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

h. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

i. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

j. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

b. Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar

Nasional

c. Kegiatan Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja OPD

b. Kegiatan Perencanaan Program dan Kegiatan

c. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

f. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


129

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ( pakaian batik dan

olahraga)

c. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Kegiatan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

b. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

c. Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

d. Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

e. Kegiatan Kerjasama pengelolaan persampahan

f. Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

g. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan

h. Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

b. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

d. Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

e. Pengkajian Dampak Lingkungan

f. Peningkatan Pengeloaan Lingkungan Pertambangan

g. Pembinaan Peningkatan Kinerja Perusahaan (Proper)

h. Pengembangan Produk Ramah Lingkungan

i. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Laboratorium Lingkungan

Hidup

j. Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan

k. Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

l. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup

m. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan

Perusakan Lingkungan Hidup

n. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup


130

o. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian

pencemaran Lingkungan Hidup

8. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan

Konsevasi SDA

b. Kegiatan Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

sumber-sumber air

c. Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air

d. Kegiatan Pengendalian dampak perubahan iklim

e. Penyusunan Profil Emisi GRK

f. Penetapan Kebijakan Keanekaragaman Hayati

g. Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

h. Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

i. Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan / Tanah

j. Pembinaan Kalpataru

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat

Dibidang Lingkungan

b. Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

c. Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata

d. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah

e. Penyusunan Dokumen RPPLH

f. Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung

g. Penyusunan Dokumen NSDA dan LH

h. Penyusunan Dokumen

i. Dokumen Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

j. Penyusunan Dokumen KLHS Penataan Ruang

10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

a. Kegiatan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industry

b. Kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

c. Pembinaan Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3

d. Kegiatan pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair

yang menimbulkan polusi


131

11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Kegiatan Penataan RTH

b. Kegiatan Pemeliharaan RTH

c. Kegiatan Pengembangan taman rekreasi

d. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota

12. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

6.2. Indikator Kinerja Program

a. Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi

kantor

b. Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

c. Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

d. Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun

e. Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

f. Prosentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus

g. Prosentase sampah terolah di TPA

h. Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan

lingkungan

i. Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan

j. Prosentase mata air yang terkelola dengan baik

k. Prosentase aksi mitigasi RAD yang dilaksanakan

l. Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan

m. Luas RTH yang terkelola

6.3. Kelompok Sasaran

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 ditujukan

untuk kelompok sasaran :

a. Kegiatan / usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan

b. Kelompok masyarakat dan sekolah yang berperan aktif dalam usaha

perlindungan dan pengelolaan lingkungan

c. Masyarakat Kabupaten Tebo secara umum

6.4. Pendanaan Indikatif

Rincian rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif disajikan dalam tabel dibawah ini :


132

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi jambi

Tujuan Sasaran Kode Program dan

kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran,

program (outcome) dan

kegiatan (output)

Data capaian

pada tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangkat

daerah Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kondisi Kinerja Pada akhir

Periode Renstra Perangkat daerah

2022 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100%

813,50 100%

813,85 100% 833,06 100%

852,72 100% 872,85 100% 893,45

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran 100% 100%

6,00 100%

5,00 100%

5,12 100%

5,24 100%

5,36 100%

5,49

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100% 100%

132,90 100%

68,90 100%

70,53 100%

72,19 100% 73,89 100% 75,64

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan non PNS

Tersediannya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 100% 100%

5,24 100%

2,96 100%

3,03 100%

3,10 100%

3,17 100%

3,25

DLH

Kab. Tebo


133

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif

100% 100% 5,00 100%

5,00 100%

5,12 100%

5,24 100%

5,36 100%

5,49

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi Keuangan 100% 100%

116,00 100%

137,12 100% 140,36 100%

143,67 100% 147,06 100% 150,53

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor 100% 100%

15,00 100%

15,00 100%

15,35 100%

15,72 100% 16,09 100% 16,47

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa pemeliharaan alat kerja (Konputer, Laptop, Printer, Mesin potong ruput dan AC) 100% 100%

15,00 100%

17,00 100%

17,40 100%

17,81 100% 18,23 100% 18,66

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat-alat tulis kantor 100% 100%

20,00 100%

46,44 100%

47,54 100%

48,66 100% 49,81 100% 50,98

DLH Kab. Tebo

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak spanduk, cetak alat tulis kantor, Penggandaan dan jilid 100% 100%

26,98 100%

29,94 100%

30,65 100%

31,37 100% 32,11 100% 32,87

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

100% 100% 15,00 100%

15,00 100%

15,35 100%

15,72 100% 16,09 100% 16,47

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Gerobak dorong, lemari filling kabinet, komputer/pc, printer, meja kerja, kursi kerja, sofa, televisi, 100% 100%

5,00 100%

5,00 100%

5,12 100%

5,24 100%

5,36 100%

5,49

DLH

Kab. Tebo


134

meja televisi.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100% 100%

15,00 100%

15,00 100%

15,35 100%

15,72 100% 16,09 100% 16,47

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman Tamu 100% 100%

7,50 100%

7,50 100%

7,68 100%

7,86 100%

8,04 100%

8,23

DLH Kab. Tebo

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 100%

164,88 100%

180,00 100% 184,25 100%

188,60 100% 193,05 100% 197,60

DLH

Kab. Tebo

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

100% 100% 264,00 100%

264,00 100% 270,23 100%

276,61 100% 283,14 100% 289,82

DLH

Kab. Tebo

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 100% 100%

110,82 100%

110,82 100% 113,44 100%

116,11 100% 118,85 100% 121,66

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100% 100% 110,82 100%

110,82 100% 113,44 100%

116,11 100% 118,85 100% 121,66

DLH

Kab. Tebo

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100%

54,00 100%

54,00 100%

55,27 100%

56,58 100% 57,91 100% 59,28


135

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya

Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur

100% 100% 30,00 100%

30,00 100%

30,71 100%

31,43 100% 32,17 100% 32,93

DLH

Kab. Tebo

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari/Hari Tertentu 100% 100%

24,00 100%

24,00 100%

24,57 100%

25,15 100% 25,74 100% 26,35

DLH

Kab. Tebo

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Nihil 10%

50,00 20%

50,00 30%

51,18 40%

52,39 50% 53,62 60% 54,89

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Nihil 10%

50,00 20%

50,00 30%

51,18 40%

52,39 50% 53,62 60% 54,89

DLH

Kab. Tebo

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100%

11,30 100%

11,30 100%

11,57 100%

11,84 100% 12,12 100% 12,41

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD

Tersedianya Dokumen Renja

100% 100% 4,30 100%

4,30 100%

4,40 100%

4,51 100%

4,61 100%

4,72

DLH

Kab. Tebo

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100% 100%

2,00 100%

2,00 100%

2,05 100%

2,10 100%

2,14 100%

2,20

DLH

Kab. Tebo

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 100% 100%

2,00 100%

2,00 100%

2,05 100%

2,10 100%

2,14 100%

2,20

DLH

Kab. Tebo


136

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penatausahaan OPD

Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelapora 100% 100%

3,00 100%

3,00 100%

3,07 100%

3,14 100%

3,22 100%

3,29

DLH

Kab. Tebo

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4

1.333,78 5

1.198,28 5

1.226,56 5

1.255,50 5

1.285,13 5

1.315,46

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 100%

1.134,58 100%

1.143,38 100%

1.196,56 100%

1.220,50 100%

1.245,13 100%

1.270,46

DLH

Kab. Tebo

Kerja Sama Pengelolaan Sampah

Terlaksananya Kerja Sama Pengelolaan sampah

23,50 - -

- - -

DLH

Kab. Tebo

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

136,40

34,90 -

- - -

DLH

Kab. Tebo

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Tercapainnya Peran Serta Masyarakat dalam mengelola Persampahan

19,30 - -

- - -

DLH

Kab. Tebo

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100%

20,00 100%

20,00 100%

30,00 100%

35,00 100% 40,00 100% 45,00

DLH

Kab. Tebo

Program Perlindungan dan Konservasi SDA 3

89,00 3

89,00 3

91,10 3

93,25 3 95,45 3 97,70


137

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Jumlah Bibit Tanaman

1200 30,00 1200

30,00 1200

30,00 1200

30,00 1240 31,00 1280 32,00

DLH

Kab. Tebo

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA

100% 35,00 100%

35,00 100%

35,00 100%

37,00 100% 38,00 100% 39,00

DLH

Kab. Tebo

Pembinaan Kegiatan Kalpataru dan Adiwiyata

Terlaksananya Pembinaan Kalpataru dan Adiwiyata 3

24,00 3

24,00 3

26,10 3

26,25 3 26,45 3 26,70

DLH

Kab. Tebo

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

100% 100%

15,00 100%

15,00 100%

15,35 100%

15,72 100% 16,09 100% 16,47

Penyuluhan Pengendalian Pousi dan Pencemaran

Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100% 100%

15,00 100%

15,00 100%

15,35 100%

15,72 100% 16,09 100% 16,47

DLH

Kab. Tebo

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkun gan Hidup 0 0

20,00 1

35,00 2

35,83 3

36,67 2 37,54 2 38,42

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan 0 0

20,00 1

35,00 2

35,83 3

36,67 2 37,54 2 38,42

DLH

Kab. Tebo


138

Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 2

234,00 2

94,00 2

96,22 2

98,49 2 100,81 2 103,19

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Lingkungan Hidup 100%

28,00 100%

28,00 100%

56,00 100%

57,00 100% 58,00 100% 59,00

DLH

Kab. Tebo

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup

100% 16,00 100%

16,00 100%

30,00 100%

30,50 100% 31,00 100% 32,00

DLH

Kab. Tebo

Pos Pengaduan Pelayanan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pelayanan Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup 100%

65,00 100%

50,00 100%

10,22 100%

10,99 100% 11,81 100% 12,19

DLH

Kab. Tebo

Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Tersediannya alat laboratorium Lingkungan Hidup

75,00 - -

- - -

DLH

Kab. Tebo

Pelayanan Laboratorium Lingkungan Daerah

Tercapainya Pelayanan Laboratorium Lingkungan Daerah dengan Baik

50,00 - -

- - -

DLH

Kab. Tebo


139

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Didalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Tujuan dan

Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan

Misi Kabupaten Tebo. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja OPD sesuai

dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran

RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD.

NO Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

0

Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Tahun

4

Tahun

5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Jumlah

Laporan

Hasil Uji

Pemantauan

Kualitas

Lingkungan

2 2 2 2 2 2 10

2

Persentase

Kualitas

Lingkungan

Hidup yang

memenuhi

Baku Mutu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3

Jumlah

Sekolah

yang terbina

adiwiyata

3 3 3 3 3 3 3

4 Jumlah

Dokumen

Lingkungan

2 2 2 2 2 2 2


140

Hidup Yang

Tersusun


141

VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TeboTahun 2017-

2022 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan

Hidup untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana

Strategis tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan

dan staf Lingkungan Hidup. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan

pelaksanaan Rencana Strategis tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi

guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 harus

dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja

dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada

peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680908 199601 1 001

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP · Muara Tebo, Desember 2017 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001