LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0

LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2020

1

DAFTAR ISI

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………… 1

Kata Pengantar……………………………………………………………………………………..... 2

Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………………………….... 3

Bab I Pendahuluan …………………………………………………………………………... 6

A. Latar Belakang……………………………………………………………………........ 6

B. Maksud dan Tujuan………………………………………………………………....... 6

C. Tugas dan Fungsi………………………………………………………………......... 7

D. Struktur Organisasi………………………………………………………………....... 9

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ………………………………………......….. 10

Bab III Akuntabilitas Kinerja …………………………………………………………………. 11

A. Pengukuran Kinerja ……………………………………….............................. 11

B. Analisis Kinerja…………………………………………………………............. 11

C. Realisasi Anggaran ……………………………………………………………. 21

D. Analisis Efisiensi ........................................................................................ 22

Bab IV Penutup ……………………………………………………………………………….. 23

2

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Balangan tahun 2020 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam

penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan

sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta

optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja

Dinas Lingkungan Kabupaten Balangan pada tahun ‐ tahun selanjutnya, sehingga

secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan

pada umumnya.

Paringin, Januari 2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Drs. H. Musa,M.AP NIP. 19680113 199703 1 007

3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Balangan Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA)

Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan lingkungan

hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan

terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan

Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),

kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH,

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat,

pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 di atas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

sebagaimana diatur dalam pasal 3 diantaranya:

1. perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin

lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

(PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan

lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan

hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang

diberikan kepada Daerah.

4

2. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian



dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin

lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup


lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH,

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat,

pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta

tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3. Pelaksanaanevaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan

hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati,

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan

pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan

Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat

Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)

yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup

untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman

Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

4. pelaksanaan administrasi dinas; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah

ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang meliputi sasaran, indicator

dan target yang harus di capai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan

cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan

perjanjian kinerja tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua)

sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di

tahun 2020. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020

5

Dinas Lingkungan Hidup telah tercapai, yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja

sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 1 (satu) indikator yang belum

terpenuhi yakni Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di Tindaklanjuti, hal

ini dikarenakan masih tahap verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Balangan

sehingga nilai/angka belum dikeluarkan. Keberhasilan pencapaian berbagai

indikator kinerja di Dinas Lingkungan Hidup merupakan hasil kerjasama

segenap jajaran Dinas Lingkungan Hidup, serta bimbingan dari pimpinan dan

dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup

berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan

menerapkan prinsip – prinsip good governance dan clean governance.

6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan perlu melakukan langkah-langkah

penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja

kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya

manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan

kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan di wilayah Kabupaten Balangan.

Dalam upaya penerapan pencapaian good governance, dimana aturan

pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan pengembangan mekanisme

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada

Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan. Sesuai amanat tersebut,

penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu

dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu

komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran.

7

B. Maksud dan Tujuan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan

berbagai program dan kegiatan di tahun 2020. Adapun tujuannya adalah

Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk

menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.

Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas

Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

a. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian


kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin

lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH),

pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan

hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan

dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan



b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas

Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian



dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap

izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

8


lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan




2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian



dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap

izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup


lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH,

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk

masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan

Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3. Pelaksanaanevaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan

hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman

hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan

dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan

Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan

Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat

Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan




4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

9

D. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

Kepala Dinas

Drs. H. MUSA, M.AP

Kassubag Umum dan Kepegawaian

Syahdianor, S.Kom

Kabid. Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rahmadi, S. Pi, MM Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas.

Agung Utomo, S.IP Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dessy Reyhanie, ST

Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

Aris Marsudi, ST

Kasi Pengelolaan Sampah

Elis Martanti, ST

-

Kasi. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Muhammad Herdenan, ST

Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Hendra. T, SH Kasi. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Yulida Rahmi, SKM

Kasi Pengelolaan Limbah Cair dan B3

Budi Setialaksana, ST, M.Si

UPT Laboratorium lingkungan

A.Muhramsyah, ST

Kassubag Perencanaan dan Keuangan Erwin Rizafana, ST

Sekretaris

Fakhrurrazi Abdi, ST

Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

M. Arya Dharma, ST Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Lina Tabitha M, ST

Kasi. Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Siti Patimah Ngasih B, SP

UPTD TPA Batu Merah

Halim Murasyid, ST

Kasubag TU UPTD TPA Batu Merah

-

POKJAFUNG

-

Kasubag TU UPT Laboratorium

Yuyun Normala Sari, S.Si

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi dan Program Kerja Bupati

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus

dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan

Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 yang merupakan visi Bupati/Wakil

Balangan terpilih , yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN

SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA”

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

MAJU:

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah

lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan

dan kekuatan sendiri. Balangan yang maju juga berarti roda pemerintahan

sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan

pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang

berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan

pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat

partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan

SEJAHTERA:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing

daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya

kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan,

pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh

infrastruktur yang mantap.

11

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-

2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya

dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan

pendidikan dan kesehatan;

2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;

4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan

kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;

5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;

6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;

7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana

yang kondusif.

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

”Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan

misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dan pihak-

pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan

hidup.

2. Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi

lingkungan hidup.

3. Pencegahan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah

4. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

12

B. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2021 adalah Meningkatnya

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang

berwawasan lingkungan.

C. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

D. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Berdasarkan visi,misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan

strategi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan

udara;

2. Mengembangkan sistem pendataan dan informasi;

3. Melakukan koordinasi dalam penilaian dan evaluasi AMDAL;

4. Melakukan pengendalian polusi melalui uji emisi;

5. Melakukan pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca;

6. Meningkatkan peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam upaya

perlindungan lapisan ozon serta pengendalian perubahan iklim;

7. Melakukan perhitungan timbulan sampah;

8. Melakukan sosialisasi di bidang persampahan;

9. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar serta

kerusakan dalam pemanfaatan ruang;

10. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang;

13

11. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem

informasi geografis;

12. Menerapkan penegakan hukum lingkungan;

13. Meningkatkan sinergi dan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup dengan instansi terkait;

14. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya

pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya;

15. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai

partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH;

16. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan SDA dan LH;

17. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang LH;

18. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup;

19. Memfungsikan unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan;

20. Memperkuat jejaring informasi lingkungan di pusat dan daerah;

21. Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem laboratorium;

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran lingkungan;

2. Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup;

3. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang

berwawasan lingkungan;

4. Pengendalian dampak perubahan iklim;

5. Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola persampahan;

6. Peningkatan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang;

14

7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan

Lingkungan Hidup;

8. Peningkatan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan

keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas

SDA dan LH;

9. Peningkatan pelayanan publik terhadap pengelolaan LH;

10. Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup kabupaten

Balangan;

11. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kompetensi yang

diperlukan;

12. Pengadaan sarana dan prasarana operasional;

13. Akreditasi Laboratorium lingkungan;

3. Program Kegiatan

Program-program yang dilakukan dalam bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup yang dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Limbah dan

Peningkatan Kapasitas.

2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

3. Program Penataan dan Penaatan, Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

4. Pelayanan Admnistrasi Perkantoran.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

6. Peningkatan Disiplin Aparatur.

7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

8. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

15

E. Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021

dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020.

.

1. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran Indikator Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

56,3 57,1 59,5 60,25 61,25 62,25

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Sasaran Indikator Target

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61,25

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja B

Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di Tindaklanjuti.

100%

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD

Peresentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP

100 %

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Nilai Perencanaan Kinerja 70

Nilai Pelaporan Kinerja B

16

Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan dan Keuangan.


Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

1 Dokumen

Terlaksananya Perencanaan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen

Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja 1 Dokumen

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penataan dan Penaatan perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Meningkatnya Pelayanan

Masyarakat di Bidang Lingkungan

Persentase Kasus Pengaduan

Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

100 %

Perjanjian Kinerja Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Hidup.


Terlaksananya Koordinasi

Penilaian Dokumen Lingkungan

Jumlah Koordinasi Penilaian

Dokumen Lingkungan

70 Dokumen

Perjanjian Kinerja Kasi Pengaduan dan Penyelasaian Sengketa

Lingkungan Hidup.


Terlaksananya Penyelesaian

Pengaduan Kasus Lingkungan

Hidup

Jumlah kasus lingkungan hidup

yang tertangani.

2 Kasus

17

Perjanjian Kinerja Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.


Terlaksananya Pembinaan

Ketaatan Terhadap Izin

Lingkungan

Jumlah Perusahaan yang di bina 10

Perusahaan

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan



Terlaksananya Pengelolaan

Sampah

Persentase Jumlah Sampah Yang

Tertangani

97 %

Meningkatnya perusahaan yang

taat pengelolaan limbah ( cair

dan B3)

Persentase perusahaan yang taat

pengelolaan limbah (cair dan B3)

100%

Perjanjian Kinerja Kasi Pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya

Beracun (B3).


Terlaksananya pembinaan

pelaku usaha/kegiatan

pengelolaan limbah (cair dan

B3)

Jumlah usaha/kegiatan yang

memiliki perizinan pengelolaan

limbah

5 kegiatan

Perjanjian Kinerja Kasi Pengelolaan Sampah


Terlaksananya koordinasi

penilaian kota sehat/adipura

Jumlah titik pantau adipura yang

dibina

1 titik

Terlaksananya pengelolaan

sampah

Jumlah prasarana dan sarana

pengelolaan sampah

6 Paket

18

Perjanjian Kinerja Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.


Terlaksananya Identifikasi

Masyarakat Hukum Adat.

Jumlah teridentifikasinya MHA 1 kegiatan

Terlaksananya Pengelolaan

Sampah

Persentase jumlah sampah yang

terkurangi melalui 3 R

5000 ton

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup


Meningkatnya Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Air 48,9

Indeks Kualitas Udara 91,25

Perjanjian Kinerja Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hiudp.


Terlaksananya pemantauan

pada titik pantau

Jumlah titik pantau air dan udara yang

diamati.

25 Titik

Perjanjian Kinerja Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.


Terlaksananya edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan hidup.

Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina. 3 Sekolah

19

Perjanjian Kinerja Kasi Pemeliharaan Lingkungan


Terlaksananya pengelolaan

keanekaragaman hayati dan

ekosistem

Jumlah terpeliharanya hutan kota 12 Bulan.

Terlaksananya program

kampong iklim (Proklim)

Jumlah kampung iklim terbentuk 1 kegiatan

Perjanjian Kinerja Kepala UPT TPA Sampah Batu Merah.


Terlaksananya operasionalisasi

TPA

Jumlah sampah yang terangkut. 11.13 ton

Perjanjian Kinerja Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.


Tersedianya Hasil Uji

Laboratorium

Jumlah parameter uji lingkungan. 20

Parameter

20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk pertanggung -

jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanji

kantahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target

sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian

Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup


61,25 65,93 107,64 %


Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja 70 * *


100% * *

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD

Peresentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP

100 % * *

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Nilai Perencanaan Kinerja

70 * *

Nilai Pelaporan Kinerja B * *

21

Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan dan Keuangan.


Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Terlaksananya Perencanaan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan


Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja


Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penataan dan Penaatan perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Meningkatnya

Pelayanan

Masyarakat di Bidang

Lingkungan

Persentase Kasus

Pengaduan

Masyarakat Yang

Ditindaklanjuti

100 % 100% 100%

Perjanjian Kinerja Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Hidup.


Terlaksananya

Koordinasi Penilaian

Dokumen Lingkungan

Jumlah Koordinasi

Penilaian Dokumen

Lingkungan

70

Dokumen

358

Dokumen

511,4 %

Perjanjian Kinerja Kasi Pengaduan dan Penyelasaian Sengketa

Lingkungan Hidup.


Terlaksananya

Penyelesaian

Pengaduan Kasus

Lingkungan Hidup

Jumlah kasus

lingkungan hidup yang

tertangani.

2 Kasus 2 Kasus 100%

22

Perjanjian Kinerja Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.


Terlaksananya

Pembinaan Ketaatan

Terhadap Izin

Lingkungan

Jumlah Perusahaan

yang di bina

10

Perusah

aan

19 190%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan



Terlaksananya

Pengelolaan Sampah

Persentase Jumlah

Sampah Yang

Tertangani

97 %

71,74% 73,96%

Meningkatnya

perusahaan yang taat

pengelolaan limbah (

cair dan B3)

Persentase

perusahaan yang taat

pengelolaan limbah

(cair dan B3)

100% 100% 100%

Perjanjian Kinerja Kasi Pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya

Beracun (B3).


Terlaksananya

pembinaan pelaku

usaha/kegiatan

pengelolaan limbah (cair

dan B3)

Jumlah

usaha/kegiatan

yang memiliki

perizinan

pengelolaan limbah

5 kegiatan 7 140%

Perjanjian Kinerja Kasi Pengelolaan Persampahan.


Terlaksananya koordinasi

penilaian kota

sehat/adipura

Jumlah titik pantau

adipura yang

dibina

1 titik 1 titik 100%

Terlaksananya

pengelolaan sampah

Jumlah prasarana

dan sarana

6 Paket 6 Paket 100%

23

Perjanjian Kinerja Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.


Terlaksananya

Identifikasi Masyarakat

Hukum Adat.

Jumlah

teridentifikasinya

MHA

1 kegiatan 1 kegiatan 100%

Terlaksananya

Pengelolaan Sampah

Persentase jumlah

sampah yang

terkurangi melalui

3 R

5000 ton 4.712 ton 94,2%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup


Meningkatnya

Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

Hidup.

Indeks Kualitas Air 48,9 53,33 109,1%

Indeks Kualitas

Udara

91,25 91,17 99,9%

Perjanjian Kinerja Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hiudp.


Terlaksananya

pemantauan pada titik

pantau

Jumlah titik pantau

air dan udara yang

diamati.

25 Titik 31 titik 103%

Perjanjian Kinerja Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.


pengelolaan

sampah

24


Terlaksananya edukasi

dan komunikasi

masyarakat di bidang

lingkungan hidup.

Jumlah sekolah

adiwiyata yang

dibina.

3 Sekolah 4 Sekolah 133%

Perjanjian Kinerja Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.


Tersedianya Hasil Uji

Laboratorium

Jumlah parameter

uji lingkungan.

20

Parameter

20

Parameter

100%

Perjanjian Kinerja Kepala UPT TPA Batu Merah


Terlaksananya

operasionalisasi TPA

Jumlah sampah

yang terangkut.

11.13 ton 11.16 ton 100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah

tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator

tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata ≥ 100% dari

target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah

sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

25

No

Indikator Utama

Capaian 2019

Kinerja 2020 Kualifikasi Peringkat Capaian

2020

Penurunan / Penaikan Kinerja (2019

Terhadap 2020)

Capaian

2020 Terhadap

2021

Target Realisasi Capaian

1.

Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

101,83

61,25

65,93

107,64

Sangat Tinggi

Naik (4,55)

105,9

Rata-rata 101,83

107,64

Total rata – rata capaian strategis sasaran 1 (satu) Meningkatnya Kualitas

Lingkungan Hidup pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar

107,64 % sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan sangat memuaskan.

Secara ringkas, target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja Utama

(IKU) di gambarkan pada grafik berikut :

Skor Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020.

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Tahun 2020

Target

Realisasi

26

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Perbandingan Realisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Kalimantan Selatan.

Perbandingan data IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Balangan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah sebagai

berikut :

Tabel. Data IKLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2020

No Sasaran Strategis Kinerja Utama Target Realisasi Persentase Capaian

1 Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan


67,55 67,55 100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel. Data IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

Tahun 2020

No Sasaran Strategis Kinerja Utama Target Realisasi Persentase Capaian

1 Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup 61,25 65,93 105,9 %

40.83

93.33

52.7653.33

91.17

56.45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan

Tahun 2019 Tahun 2020

27

Gambar : Perbandingan IKLH Kabupaten dan Provinsi.

Gambar : Tren IKLH Kabupaten dan Provinsi

65

65.5

66

66.5

67

67.5

68


Kab. Balangan

Prov. Kal Sel

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

2016 2017 2018 2019 2020

Kab. Balangan

Prov. Kal Sel

28

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

merupakan perpaduanantara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat

digunakan untuk menilai kinerja programperbaikan kualitas lingkungan hidup.

IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup

secara nasional, yangmerupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan

hidup seluruh provinsi di Indonesia.Kriteria yang digunakan untuk menghitung

IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukurberdasarkan parameter-parameter

TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform;(2) Kualitas

udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO2 dan NO2; dan

(3)Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan

dinamika vegetasi.

Tabel . Kriteria dan Indikator IKLH

No. Indikator Parameter Bobot

IKLH 2018 IKLH Lama

1. Kualitas Air Sungai

TSS TSS 30%

DO DO

BOD BOD

COD COD

Total Fosfat Total Fosfat

Fecal Coliform Fecal Coliform

pH Total Coliform

NH3-N -

NO3-N -

TDS -

2. Kualitas Udara

SO2 SO2 30%

NO2 NO2

29

3.

Kualitas Tutupan Lahan

Luas Tutupan Hutan, belukar, dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung (sempadan sungai, danau, dan pantai, lereng >25%

Ruang Terbuka Hijau, Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati

Luas Tutupan Lahan

Dinamika Vegetasi 40%

40%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Indeks Kualitas Air

a. Air sungai merupakan sumber kegiatan masyarakat Kabupaten

Balangan, sehingga air sungai tetap terjaga dari hulu sampai hilir.

b. Tingkat pengawasan terhadap kegiatan/tempat usaha baik perusahaan

besar maupun kecil selalu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

kabupaten Balangan.

c. Perijinan pembuangan air limbah dari perusahaan tambang batu bara

selalu melalui kajian, sehingga pemberian ijin sesuai dengan daya

tampung sungai Kabupaten Balangan.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Balangan,

dilakukan di 2 sungai, yakni sungai Balangan dan sungai Pitap.

Kegiatan pemantauan sungai di Kabupaten Balangan ditetapkan sebanyak

12 (dua belas) titik sampling dengan waktu sampling yang dilakukan 4

(empat) kali dalam setahun dan 1 titik sampling pada danau yang dilakukan

2 kali dalam setahun.

30

Tabel. Perhitungan Indeks Kualitas Air

No Status Jumlah Persen Bobot Nilai

1 Memenuhi 4 0,17 70 11,67

2 Ringan 20 0,83 50 41,67

3 Sedang 0 0,00 30 15,00

4 Berat 0 0,00 10 0,00

24 1,00 53,33

Tabel 2menunjukkan data status pencemaran pada setiap titik

pantau disungai Balangan padatahun2020,berdasarkandatatersebut

terlihatbahwa pada titik pantau sungai Balanganmemiliki4status memenuhi

dan 20 status cemar ringan.Dari hasil perhitungan pada table 3 diatas,

diperolehnilaiIndeks Kualitas Air (IKA)di Kabupaten Balangan pada tahun

2020sebesar 53,33 (kategori cemar ringan). Nilai IKA pada tahun 2020

mengalami kenaikan dibandingkan nilai IKA di tahun 2019 yaitu 40,33

(kategori cemar sedang).

2. Indeks Kualitas Udara.

Kualitas udara ambient di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi

oleh kegiatan transportasi. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal

dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan

bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan

bermotor berupa senyawa CO, HC, SO2, NO2 dan partikulat.

Untuk mengetahui kualitas udara, maka perlunya dilakukan

pemantauan kualitas udara.Pemantauan kualitas udara dapat dilakukan

dengan metode sesaat dan metode Passive Sampler. Sementara itu, untuk

mendapatkan data IKU, metode yang dilakukan yakni dengan

menggunakan Passive Sampler. Passive Sampler merupakan program

yang dilaksanakan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara bekerjasama

dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan Dinas

31

Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan sebagai pelaksana teknis

dilapangan, sedangkan untuk pengujian parameter, diserahkan kepada

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Pemantauan udara dengan metode Passive Sampler

dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut. Kegiatan ini

dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun, dan pada tahun

2019dilaksanakan pada bulan April - Mei (tahap I) dan pada bulan Agustus

(tahap II).Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Balangan dilakukan

pada 4 (empat) titik lokasi :

1. Kawasan Perkantoran

(S 02°21’39,2” E 115°28’15,5”)

2. Kawasan Permukiman

(S 02°19’54,6” E 115°27’48,9”)

3. Kawasan Industri

(S 02°17’48,6” E115°28’31,1”)

4. Kawasan Padat Transportasi

(S 02°20’11,0” E 115°27’33,3”)

Parameter yang dianalisa sebagai data IKU yaitu NO₂ dan SO₂

Tabel 4. Kategori IKU

Kriteria Kisaran Angka

Unggul X >90

Sangat baik 82<X≤90

Baik 74<X≤82

Cukup 66 ≤X≤74

Kurang 58 ≤X < 66

Sangat Kurang 50 ≤X< 58

Waspada X<50

32

Dalam menghitung rerata parameter NO2dan SO2dari tiap

periode pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik), maka akan didapat

data rerata untuk area transportasi (A), industri (B) dan 2 (dua) titik di area

komersial, yaitu dalam hal ini perumahan (C1) dan perkantoran/

perdagangan (C2).

IPU = Indeks Pencemar Udara

IPNO2 = Indeks Pencemar NO2

IPSO2= Indeks Pencemar SO2

Selanjutnya, dilakukan perhitungan indeks kualitas udara model

EU, yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU

Directives, apabila angkanya melebihi 1 (satu) maka berarti melebihi standar

EU, begitu pula sebaliknya apabila sama dan dibawah 1 (satu) artinya

memenuhi standar dan lebih baik.

Rata-rata hasil pemantauan untuk parameter SO2 dan NO2

dibandingkan denganReferensi EU mendapatkan Index Udara Model (Ieu).

Index Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH melalui

persamaan sebagai berikut :

Indekskualitas udara=100-{50/0.9xieu– 0.1}

33

Tabel 7. Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Balangan Tahun 2019

No Parameter Rerata Pemantauan

Tahun 2019 Baku Mutu

Index

1. SO2 5,19 20 0,26

2. NO2 10,33 40 0,26

Index Udara (Index Udara model EU-Ieu)

0,26

Index Kualitas Udara 2019 IKLH* 91,17

*Indekskualitas udara=100-{50/0.9x(ieu– 0.1)} Angka rata-rata NO2 dan SO2 kabupaten dibandingkan dengan

Referensi EU akan didapatkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks

antara sebelum dinormalisasikan pada indeks IKLH. Index Udara model

EU dikonversikan menjadi indeks IKLH maka dengan ini dapat di simpulkan

bahwa untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Balangan tahun

2020 adalah 91,17 (Unggul).

2. Indeks Tutupan Hutan.

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam

ekosistem, Hutan berfungsi sebagai penjaga air, mencegah terjadinya erosi

tanah,mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah,

Berdasarkan klasifikasinya, hutan terbagi menjadi hutan primer dan hutan

sekunder,Hutan primer adalah hutan yang belum mengalami gangguan,

sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi

sekunder alami setalah mengalami gangguan seperti pertambangan,

perkebunan, dan pertanian,

34

Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan

adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder, kemudian

dibagi dengan luas wilayah Kabupaten.

TH =

𝐿𝑇𝐻

𝐿𝑊𝐾

Keterangan: TH : Tutupan Hutan LTH :LuasTutupanber-Hutan LWK :LuasWilayah Kabupaten Selanjutnya,dilakukankonversi berdasarkanpersamaan berikut: Berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor

188.45/255/Kum Tahun 2016 tentang Luas Wilayah Adminstratif

Kabupaten Balangan, luas wilayah administratif Kabupaten Balangan

adalah 1.828,11 km2 atau 182.811 ha.Untuk data Luas Tutupan ber-Hutan

diperoleh berdasarkan data inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup

Kab. Balangan beserta sumber -sumber data lainnya.Perhitungan tutupan

hutan Balangan:

TH =

𝐿𝑇𝐻

𝐿𝑊𝐾

TH =673,53

1.828,11 = 0,37

ITH =𝟏𝟎𝟎 − 𝟖𝟒, 𝟑 − 𝐓𝐇𝐱𝟏𝟎𝟎 𝒙𝟓𝟎

𝟓𝟒,𝟑

ITH = 100 − 84,3 − 0,37 x 100 𝑥50

54,3

= 56,45

Berdasarkandata statistikdari Dinas Lingkungan Hidup Prov.

Kalimantan Selatan, Penutupan Lahan 2017 KLHK dan Badan Informasi

Geospasial, diperoleh datasebagai berikut:

35

b.

Tabel 8.TutupanHutanKabupaten BalanganTahun 2020

Komponen Nilai (Ha)

Ruang Terbuka Hijau 119,11

Hutan Lahan Kering Primer 10.276

Hutan Lahan KeringSekunder 36.287

Hutan Tanaman 2.997

Belukar dalam kawasan 15.993

Belukar luar kawasan 1.681

Luas Tutupan berhutan 673,53

Luas Wilayah Kabupaten 1.828,11

Tutupan Hutan 0,37

Nilai Tutupan Hutan tersebut kemudian dikonversi, sehingga diperoleh

nilai Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Balangan tahun 2020 sebesar

56,45.

Permasalahan/Hambatan

Beberapa permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan antara lain:

1. Kurangnya tenaga teknis pemantauan terhadap kualitas air, udara, dan

tenaga penganalisis kualitas lingkngan hidup;

2. Kurangnya koodinasi Tim Adipura, sehingga perlunya koordinasi secara

intensif Tim Adipura Kabupaten;

3. Kurangnya dukungan dari dinas terkait dalam program adiwiyata sehingga

sekolah-sekolah yang diusulkan masih dirasa kurang baik materi pendidikn

maupun sarpras yang ramah lingkungan;

4. Masih terbatasnya pengetahuan tentang pemanfaatan (3R) dalam

mereduksi sampah di masyarakat dan perkantoran sehingga jumlah

nasabah bank sampah masih kurang;

36

5. Belum maksimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan

karenakan kurangnya personil serta anggaran yang tidak memadai;

6. Jumlah personil dan banyaknya obyek pengawasan yang tidak sebanding;

7. Peralatan pengawasan serta pemantauan yang belum maksimal;

8. Belum maksimalnya pengetahuan perusahaan tentang kewajiban

pengelolaan lingkungan hidup;

9. Perbedaan persepsi terhadap peraturan limbah B3 di perusahaan antara

pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan, sehingga menimbulkan

permasalahan di lapangan;

10. Sulitnya pengawasan terhadap perusahaan yang izin lingkungannya

diterbitkan oleh Provinsi maupun pusat, sehingga pengawasan lingkungan

di dunia usaha tidak berjalan optimal;

11. Belum semua bagian dari Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki turunan;

12. Kurang sosialisasi mengenai peraturan bidang lingkungan hidup oleh

Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, sehingga menyulitkan

pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan;

13. Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil yang memahami proses penilaian

dokumen AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL yang terbatas;

14. Masih kurangnya peralatan dan sarana penunjang operasional

laboratorium lingkungan;

15. Jenis pelatihan yang dipersyaratkan untuk personel lab masih ada yang

belum terpenuhi;

16. Kesulitan mendapatkan data terbaru dari instansi terkait. Selain itu kadang

terdapat perbedaan data untuk objek yang sama;

17. Keterbatasan SDM yang menguasai Sistem Informasi Geografis.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

37

1. Diperlukan tambahan tenaga teknis untuk pemantauan kualitas air, udara

dan tenaga penganalisis data lingkungan;

2. Adanya upaya meningkatkan SDM penilai adipura yang baru karena untuk

menjadi Tim Adipura harus memiliki sertifikat Penilai Adipura;

3. Lebih ditingkatkan edukasi dan sosialisasi tentang program bank sampah

(3R);

4. Melakukan koordinasi tentang instrumen tata cara pengawasan sesuai

dengan perundang-undangan;

5. Melakukan pengawasan bersama pengendalian pencemaran;

6. Rekrutmen tenaga ahli dan usulan penambahan staf;

7. Melakukan usulan pengadaan peralatan pengawasan;

8. Sosialisasi peraturan perundangan tentang kewajiban dunia usaha dalam

pengelolaan lingkungan hidup;

9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah tentang

kebijakan mengenai pengelolaan limbah B3;

10. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat selaku penerbit izin pengumpul limbah

B3 dan transporter limbah B3;

11. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk

pengawasan bersama;

12. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Peraturan

Pemerintah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;

13. Penambahan Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan/ Diklat Penilai AMDAL;

14. Rapat koordinasi bersama kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD;

15. Perlu adanya pembinaan yang lebih intensif dari Provinsi dan Pusarpedal

juga adanya komitmen Kepala Perangkat Daerah di 13 kabupaten/kota agar

laboratorium yang ada dapat berjalan dengan baik dan juga dapat

mempertahankan status akreditasi;

38

16. Mengadakan peralatan dan sarana penunjang untuk operasional

laboratorium lingkungan;

17. Memenuhi pelatihan yang dipersyaratkan untuk kualifikasi masing-masing

personel laboratorium;

18. Lebih mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah baik provinsi

maupun kabupaten;

19. Diharapkan dengan lebih melatih SDM yang ada dan jika memungkinkan

menambah personil yang menguasai GIS.

Sasaran 2


Indikator

2019 2020 Capaian 2020

thdp 2021

Capaian Target Realisasi Capaian

Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja

B B * * *


100% 100% * * *

Rata-rata Capaian * *

Untuk sasaran 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan

KInerja pada Indikator Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Persentase

Temuan BPK/Inspektorat yang di Tindaklanjuti hal ini dikarenakan masih tahap

verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Balangan sehingga nilai/angka belum

dikeluarkan.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada

tahun 2020 berjumlah Rp 13.254.950.600,- yang meliputi belanja tidak langsung

sebesar Rp 4.157.772.700,- dan belanja langsung berjumlah Rp. 9.097.177.900,-

39

Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 12.902.307.872,-

atau sekitar 97,34%. Dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.

4.072.904.828,- dan belanja langsung sebesar Rp. 8.829.403.644,- .Rincian

capaian kinerja dan anggaran di tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran Anggaran

Target Realisasi %


13.254.950.600,- 12.902.307.872,- 97,34

D. Analisis Efisiensi

Sasaran Capaian Kinerja Realisasi Anggaran

Tingkat Efisiensi


17,64 % 12.902.307.872,- Efisiensi

40

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas

kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan Kinerja ini

juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

dilakukan 1 (satu) indikator menunjukkan keberhasilan tingkat pencapaian

sasaran dan indikator kinerja utama masuk kategori “sangat tinggi”. Sedangkan

2 (dua) indikator masih tahap verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Balangan

sehingga nilai/angka belum dikeluarkan.

Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya :

a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

b. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;

c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan;

d. Koordinasi yang baik dengan Instansi terkait.

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan citra dan kinerja

Dinas Lingkungan Hidup di masa yang akan datang adalah :

a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan;

b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal;

41

c. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai;

d. Pemutakhiran data pendukung.

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama

sebelum maupun pada saat tahun berjalan, masih ditemukan ketidaksesuaian,

ketidak sinkronan, serta ketidak akuratan antara produk-produk dokumen

perencanaan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan

program/kegiatan, tertutama terkait penetapan sasaran strategis, indikator

kinerja, dan target capaian. Sehingga untuk selanjutnya perlu segera dilakukan

review dan revisi terhadap semua dokumen perencanaan, termasuk

didalamnya RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Diharapkan untuk

kedepan, kinerja yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dapat lebih

meningkat akuntabilitasnya.

Paringin, Januari 2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Drs. H. Musa,M.AP NIP. 19680113 199703 1 007

42

LAMPIRAN

FOTO – FOTO KEGIATAN DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2020

43

FOTO-FOTO KEGIATAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN

LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020

1. Foto-Foto Kegiatan Pemantauan Air Sungai Balangan

44

2. Foto-Foto Kegiatan Pemantauan Udara

45

3. Foto-Foto Kegiatan Pemantauan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

46

4. Foto-Foto Kegiatan Pemantauan SP (Settling Pond) Perusahaan

Pertambangan Batubara

47

FOTO KEGIATAN SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020

Foto Kegiatan Sosialisasi Proklim

48

Foto Kegiatan pembinaan Kampung Iklim Desa Bihara Hilir Kecamatan Awayan

49

Foto Kegiatan Pemeliharaan Tanaman keanekaragaman Hayati

50

Foto Kegiatan Aksi Penanaman Pohon

51

DOKUMENTASI KEGIATAN IN-HOUSE TRAINING :

MATERI KETIDAKPASTIAN DALAM PENGUKURAN LABORATORIUM

52

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAMBILAN SAMPEL AIR SETTLING POND

53

DOKUMENTASI KEGIATAN ASSESMEN MANAJEMEN DAN TEKNIS DARI TIM KOMITE

AKREDITASI NASIONAL (KAN)

DOKUMENTASI KEGIATAN KAJI ULANG MANAJEMEN DAN AUDIT INTERNAL

54

DOKUMENTASI KEGIATAN PREPARASI LARUTAN STANDAR DAN PENGUJIAN SAMPEL

LOGAM

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAMBILAN AIR SUNGAI DAN PENGUJIAN IN SITU

55

Foto Kegiatan Pengelolaan Persampahan.

56

Documents

LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP