RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUPsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-11.pdf · satunya adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah

Bumbu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 sebagai pendukung

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2016 2021.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Tanah Bumbu (RPJMD) Tahun 2016-2021, dan memperhatikan berbagai

tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan, Renstra telah memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi DLH Kabupaten Tanah Bumbu.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tanah Bumbu sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Renstra akan

menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun

Rencana Kerja. Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita

untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.

DAFTAR ISI

Cover .................................................................................................................................................

Kata Pengantar ............................................................................................................................. i

Daftar Isi ......................................................................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................ I - 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................................................... I - 1

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................... I - 4

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................................. I - 5

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ................................................. II - 1

2.2. Sumber Daya SKPD ................................................................................................... II - 17

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................... II - 20

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ....................... II - 26

BAB III :ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................................... III - 1

3.2. Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi ................................... III - 3

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ........................................................... III - 7

3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD .......................................................................................................... III - 7

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................... III - 8

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanah Bumbu ....................................................................................... IV - 1

4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanah Bumbu ...................................................................................... IV - 1

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ................................................................................ IV - 3

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPO SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... V - 1

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD............................................................... VI - 1

BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN ........................................................................... VII - 1

BAB I

PENDAHULUAN

RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, sesuai kondisi dan potensi yang

dimiliki masing-masing daerah dan dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun

2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja

Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan

koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidupbersama-sama dengan para

pejabat struktural dan staf Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis Tahun

2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Lingkungan

Hidup; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di

Kab. Tanah Bumbu.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Dinas Lingkungan Hidup, mencakup:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dengan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3419)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 132)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan

Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran

serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3866)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat Ketelitian Peta untuk

Penataan Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3934)

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota ((Tambahan


Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran

Instansi Pemerintah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan


Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupatern/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup

Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra DLH minimal mencakup:

Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan

Pedoman dalam menyusun Renja DLH

Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja DLH

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021 ini terdiri dari 7

(tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,

Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur

Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup : Telaahan Visi, Misi,

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra

K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu

Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD,

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai yang diamanatkan

dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan maka dengan Peraturan daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah

satunya adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan

Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 32 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat

2. Bidang Tata Lingkungan

3. Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

5. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

6. UPT Badan (Laboratorium Lingkungan)

Sedangkan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam

menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah

sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

2. Pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan

dan perlindungan lingkungan hidup;

4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta

penanggulangan pencemaran;

5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas

lingkungan;

6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya

pengendalian kualitas lingkungan hidup;

7. Pelaksanaan pelayanan umum;

8. Pengelolaan urusan ketatausahaan; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

b. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Lembaga

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam

penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan

keuangan. Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan dan

pengkajian lingkungan hidup. Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup terdiri

dari :

a. Seksi Tata Rencana Lingkungan Hidup; dan

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

4. Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3

Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah

dan limbah B3. Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 terdiri dari :

a. Seksi Pembersihan Fasum Dan Persampahan; dan

b. Seksi Pengelolaan Limbah B3

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang

Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Seksi Identifikasi Dan Pengkajian Kualitas Lingkungan; dan

b. Penanggulangan dan Pemulihan

6. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas

pengawasan terhadap pencemaran dan meningkatkan kapasitas lingkungan hidup, yang

terdiri dari :

a. Seksi Pengaduan dan penegakan Hukum

b. Seksi Peningkatan Kapasitas LH

7. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas

lingkungan, melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan

hidup dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan

Secara rinci struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada tabel di bawah ini :

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA LABORATORIUM

LINGKUNGAN HIDUP

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

TERTENTU

Fungsional Pengendali Dampak Lingk.

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

DAN

KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG

TATA LINGKUNGAN

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH

DAN B3

KEPALA SEKSI TATA RENCANA

LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PEMBERSIHAN FASUM DAN PERSAMPAHAN

KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI

PENGELOLAAN LIMBAH B3

KEPALA SUB BAGIAN

INFORMASI &

PELAPORAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGKAJIAN KUALITAS

LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN

PEMULIHAN

KASUBBAG. TATA USAHA LAB. LH

KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS

LH

Fungsional Pengawas LH / PPLH

Fungsional Analis Laboratorium

Berikut penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dari bagan struktur organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu :

I. KEPALA DINAS

Tugas Pokok:

Membantu Bupati Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam

lingkup Lingkungan Hidup dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah Kabupaten.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan

daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang


c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan


d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta

penanggulangan pencemaran;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan

kualitas lingkungan;

f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya

pengendalian kualitas lingkungan hidup;

g. pelaksanaan pelayanan umum;

h. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi

pembinaan penyusunan program dan rencana kerja, kepegawaian, keuangan,

ketatausahaan dan rumah tangga serta perlengkapan dan memberikan pelayanan teknis

administratif kepada semua unsur organisasi Dinas Lingkungan Hidup. Sekretariat

menyelengarakan fungsi ;

a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja

badan;

b. pengelolaan urusan keuangan;

c. pengelolaan urusan kepegawaian;

d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

e. pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan keprotokolan; dan

f. pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, dokumentasi arsip dan penggandaan;

b. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang unit;

d. menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

e. menyiapkan bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;

f. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa / penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;

g. menyiapkan bahan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan absensi h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan DLH (RKA); i. menyiapkan, mengembangkan dan mengkoordinasikan kebijakan sistem informasi

lingkungan; j. menyiapkan bahan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan DLH; k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan evaluasi, dokumentasi dan

pelaporan semua unsur organisasi badan; l. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan

badan; m. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumetasi kegiatan

badan; n. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan

badan; o. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait dalam rangka

pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan badan; p. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

II.1 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan barang unit, keprotokolan dan kehumasan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud ada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. melasanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan; b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana

tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); c. melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan

dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; d. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan

keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan

barang/ aset unit; f. melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, akomodasi tamu,

humas dan keprotokolan; g. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting,

formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensii pegawai;

h. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;

i. menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya. k. Monitoring dan evaluasi pelaporan

II.2 Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganmempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan program dan rencana kerja badan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.Untuk menjabarkan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan,

analisa dan penyajian data; b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja

badan; c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan

akuntabilitas badan; d. menyusun rencana anggaran bulanan / triwulan badan; e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA) sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran belanja negara;

f. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung badan;

g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja badan; h. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan / kebutuhan

kantor; i. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; j. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan

perhitungan anggaran; k. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan

administrasi keuangan; l. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya. n. Monitoring dan evaluasi pelaporan

II.3 SUB BAGIAN INFORMASI DAN PELAPORAN

Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan. Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis penyusunan rencana

evaluasi, dokumentasi dan pelaporan pengembangan kinerja pada satuan kerja masing-masing;

b. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan dinas;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumentasi kegiatan dinas;

d. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan dinas;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas serta rekapan hasil evaluasi kegiatan;

f. melaksanakan pendokumentasian hasil laporan kegiatan badan; g. melaksanakan pendistribusian laporan kegiatan badan secara periodik; h. melaksanakanpenyediandanpengelolaan data/informasilingkunganhidup; i. memberikanpelayananinformasi data; j. melaksanakanpublikasiinformasilingkunganhidupmelalui website dan/atau

media lainya;

k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaksanaan tugas; l. melaksanakan tugas pengelolaan perpustakaan dinas; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya. n. Monitoring dan evaluasi pelaporan

III. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Perencanaan dan kajian lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan dan pengkajian lingkungan hidup, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan

fungsi :

1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

2. Penyusunan dokumen RPPLH;

3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP dan RPJM;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasisdaya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup;

7. Penyusunan instrumen ekonom lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme

insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup);

8. Sinkronisasi RLPLH NasionaL Ekoregion;

9. Penyusunan NSDA dan LH;

10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

12. Sosialisasi kepada pemangku RPPLH;

13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanKLHS;

16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;

17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;

18. Koordinasi penyusunaninstrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL,izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)

19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL);

20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai,

tim pakar dan konsultan);

21. Pelaksanaan proses izin lingkungan;

22. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

23. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

24. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

25. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

26. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

27. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

28. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

29. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan

pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasikeanekaragaman hayati;

31. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan

32. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

33. Pelaksanaan evaluasi RKL-RPL

34. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

35. Monitoring dan evaluasi pelaporan

III.1 SEKSI TATA RENCANA LH

Tugas Pokok Seksi tata rencana lingkungan hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dampak lingkungan

Fungsi 1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; 2. Penyusunan dokumen RPPLH; 3. KoordinasidansinkronisasipemuatanRPPLHdalam RPJP dan RPJM; 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup; 7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau,

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; 9. Penyusunan NSDA dan LH; 10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 11. Penyusunan IndeksKualitas Lingkungan Hidup; 12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi; 14. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Menuju Indonesia Hijau 15. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 16. Fasilitasiketerlibatanmasyarakatdalampelaksanaan KLHS; 17. Pelaksanaan evaluasi RKL-RPL 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 19. Monitoring dan evaluasi pelaporan

III.2 SEKSI KAJIAN DAMPAK PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Tugas Pokok :

Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan LH mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi mengenai kajian dampak lingkungan

Fungsi : 1. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH,

Analisis resiko LH);

2. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

3. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi

penilai, tim pakar dan konsultan);

4. Pelaksanaan proses izin lingkungan.

5. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

6. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; dan

7. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

8. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam

9. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

10. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK

11. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

12. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan,

dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

13. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

14. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan

15. Pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman

hayati.

16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas


IV. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) melaksanakan

pengelolaan sampah dan limbah B 3 dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota; 2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun

waktu tertentu; 3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry; 5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dankemasan yang mampu diurai oleh

proses alam; 6. Pembinaan pendaur ulangan sampah; 7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; 8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; 9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota; 10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;(diperjelas di uraian Tugas) 12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 13. Penetapan lokasi tempat TPS,TPSTdanTPA sampah; 14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open

dumping; 15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; 16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; 17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan

usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan

akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3

(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerahKabupaten/Kota;

26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3

(tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu

daerahKabupaten/Kota; 30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;

31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

32. Evaluasi pelaporan pengelolaan sampah dan limbah (cair dan B3); 33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan 34. Monitoring dan evaluasi pelaporan

IV.1 SEKSI PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN

Tugas pokok :

Melaksanakan pengelolaan dan penanganan persampahan

Fungsi : 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;

2. Penetapantargetpengurangansampahdanprioritasjenis sampah untuk setiap

kurun waktu tertentu;

3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai

oleh proses alam;

6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;

7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan Pembinaan pemanfaatan

kembali sampah dari produk dan kemasan produk.

8. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;

9. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir

sampah;

10. Penyediaan sarpras penanganan sampah;

11. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

12. Penetapan lokasi tempat TPS,TPSTdanTPA sampah;

13. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan

open dumping;

14. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;

15. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan

badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

16. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

17. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah

dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

18. Pelaksanaanperizinanpengolahansampah,pengangkutansampahdan

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

19. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

20. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

21. Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura;

22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan

23. Monitoring dan evaluasi pelaporan.

IV.2 SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH

Tugas pokok :

Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan limbah

Fungsi : 1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah

B3(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

2. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

3. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

4. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

5. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 6. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda

3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 7. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah

Kabupaten/Kota; 8. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; 9. Pelaksanaan Pemantauan dan pengawasan limbah (cair, B3, medis) 10. Pelaksanaan Evaluasi pelaporan pengelolaan sampah dan limbah (cair dan B3) 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; 12. Monitoring dan evaluasi pelaporan

V. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan

Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menyelenggarakan

fungsi :

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;

5. Penentuan baku mutu lingkungan;

6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

9. Pelaksanaanpemulihan pencemaran(pembersihan, remidiasi,rehabilitasidan restorasi)

sumber pencemar institusi dan non institusi;

10. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan

akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

12. Penyusunankebijakanpembinaanterhadapsumberpencemarinstitusi dan non institusi;

13. Pelaksanaan pembinaan terhadapsumber pencemar institusi dan non institusi;

14. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar

institusi dan non institusi;

15. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

16. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

17. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) kerusakan lingkungan;

18. Pelaksanaan pemulihan(pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan

lingkungan.

19. Melaksanakanpendampinganpemantauanperingkatkinerjaperusahaanterhadappengelo

laanlingkungan;

20. Pelaksanaan monitoring pelaporanpelaksanaan RKL-RPL



V.1 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGKAJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

Tugas pokok :

Melaksanakan Identifikasi dan pengkajian kualitas lingkungan

Fungsi :

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;

5. Penentuan baku mutu lingkungan;

6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

8. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

9. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

10. Melaksanakan pendampingan pemantauan peringkat kinerja perusahaan

terhadap pengelolaan lingkungan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;


V.2 SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Tugas pokok:

Melaksanakan Penanggunalangan dan pemulihan kualitas lingkungan

Fungsi :

1. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian)kerusakan lingkungan;

2. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi)

kerusakan lingkungan.

3. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

4. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan remidiasi, rehabilitasi dan

restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

5. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

6. Pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat;

7. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

8. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

dan

9. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber

pencemar institusi dan non institusi.

10. Pelaksanaan monitoring pelaporan pelaksanaan RKL-RPL



VI. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Melaksanakan tugas pengawasan terhadap pencemaran dan meningkatkan kapasitas

lingkungan hidup dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan masyarakat;

2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai

dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut

pengaduan;

6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

7. Sosialisasi tata cara pengaduan;

8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau

kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki

izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan

dan pengelolaan lingkungan;

11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakanhukum lingkungan;

14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA),

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

19. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

21. Pembentukan panitia pengakuanMHA;

22. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

23. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH;

24. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan

terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

25. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifan lokal atau


26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

27. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

28. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

29. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

30. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

31. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

32. Pengembaan kelembagaankelompokmasyarakat peduli LH;

33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

34. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

35. Pengembangan jenis penghargaan LH;

36. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

37. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

38. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan

39. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

40. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;


VI.1 SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Tugas pokok :

Menyiapakan bahan, melaksanakan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan masyarakat;

2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai

denganizin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak

lanjut pengaduan;

6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui

pengadilan;

7. Sosialisasi tata cara pengaduan;

8. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Penyusunankebijakanpengawasanterhadap usaha dan atau kegiatan yang

memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima

izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup

Daerah;

13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;

14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan

LH;

15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

16. Penanganan barangbukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan

18. Monitoring dan evaluasi pelaporan.

VI.2 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LH

Tugas pokok :

Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kualitas lingkungan

dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan

keberadaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

5. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

6. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau


8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan terhadap MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional

terkait PPLH;

9. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau


10. Penyiapan model peningkatan kapasitas danpeningkatan kerjasama MHA,


11. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA,


12. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

13. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

14. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

15. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

16. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, Pengembangan

Sekolah Adiwiyata, pengembangan Peran Serta Masyarakat

17. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

18. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

19. Pengembangan jenis penghargaan LH;

20. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

21. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan

22. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan

23. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

24. Evaluasi pelaporan pelaksanaan RKL RPL



VII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Melaksanakan tugas:

1. Membantu bidang sesuai dengan jabatan fungsional 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

VIII. UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di

bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan, melaksanakan pelayanan

umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup dan melaksanakan

penyusunan SOP laboratorium lingkungan

Fungsi :

1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.

2. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel.

3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian

parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.

4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji

parameter kualitas lingkungan.

6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.

7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.

8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.

9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.

10. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi.

11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium

12. Penanganan pengaduan hasil pengujian.

13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalianpencemaran

lingkungan.

14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.

15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak.

16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil

sampel dan data-data lain.

17. Melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup


IX. SUB BAGIAN TATA USAHA LABORATORIUM LINGKUNGAN

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan

pelayanan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Laboratorium Lingkungan

Fungsi :

1. Menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan

administrasi dilingkungan laboratorium lingkungan;

2. Menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja

dan pemberian pelayanan administrasi dilingkungan laboratorium lingkungan;

3. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah

tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;

4. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;

5. Menyiapkan bahan kerja antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, melaksanakan tugas: 1. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan,

transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

2. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas

lingkungan

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, DLH Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh 47

orang PNS ditambah 299 orang tenaga Non PNS (PTT/Honorer).

Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)

Kabupaten Tanah Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini

keberadaan pegawai DLH Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1.1 s/d 1.5.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian

No Status Golongan

Jumlah

I II III IV

1. PNS - 17 25 5 47

2. PTT - - - - 10

3 THL/Honorer

(Kantor)

- - - - 22

4 THL/Honorer

(Lapangan)

- - - - 267

Jumlah 346

Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub . Bagian Umum dan Kepegawaian 2017

Tabel 1.2 Data PNS Menurut Golongan

No Unit Kerja Golongan

Jumlah

I II III IV

1. Kepala Dinas - - - 1 1

2 Sekretariat - 1 4 1 6

3 Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup

- - 3 - 3

4 Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3

- 9 4 - 12

5 Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- 0 3 1 4

6 Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- 3 3 2 8

7 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

- 2 3 - 5

7 Kelompok Jabatan Fungsional

- 1 7 - 8

Jumlah 47

Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub . Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017

Berikut Rincian Data Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017 :

NO NAMA NIP JABATAN

1 Ir. H. Erno Rudi Handoko

Pembina Utama Muda / IV c

19580507 198503 1 009 Kepala DLH

2 Drs. Zurkani S, M.Si

Pembina Tk. I / IV b

19640109 199512 1 003 Sekretaris DLH

3 H. Tinus SP

Pembina / IV a

19600628 198202 1 004 Kabid Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

4 Zainal Fajar S.Pi

Pembina / IV a

19670903 199803 1 009 Kabid Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

5 Rahmat Prapto Udoyo, S.Hut, MP

Penata TK.I / IIId

19730228 199212 1 004 Kabid Tata Lingkungan

6 Herry Susilo, ST/

Penata TK.I / IIId

19691001 199203 1 013 Kabid. Pengelolaan Sampah dan B3

7 Siti Fatimah SP, MM

Pembina / IV a

19720320 199803 2 008 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH

8 Hj. Laili Hartati, SP

Penata TK.I / IIId

19740801 200003 2 008 Kasubbag Umum dan Kepegawaian

9 Hanny Ulfiah, S.Hut

Penata TK.I / IIId

19770101 200604 2 059 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

10 Indah Maya Suryanti, ST

Penata TK.I / IIId

19821127 200604 2 023 KasubbagInformasi dan Pelaporan

11 Samsudin Riadi, ST

Penata TK.I / IIId

19821113 200604 1 012 Kepala Seksi Tata Rencana Lingkungan Hidup

12 M. Faisal Padli, ST

Penata TK.I / IIId

19760202 200604 1 020 Kepala Seksi Pembersihan Fasum Dan Persampahan

13 H. Agus Salim, S.Ag

Penata TK.I / IIId

19720817 200604 1 043 Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

14 Hairul Saprudin, S.Hut, MS

Penata / III c

19780619 200604 1 015 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan

15 Zania Safany, S.Pi, MS

Penata / III c

19850825 201101 2 016 Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan

16 Syahrojat, ST

Penata / III c

19760210 200904 1 001 Kasubbid Wasgakum

17 Luthfiandini Murdianti, S.Si

Penata / III c

19820820 201001 2 029 Kasubbid Tekadal

18 Wahyuni, S.Hut

Penata Muda TK. I / III b

19770618 2009031 002 Kepala Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan

19 M. Lukman Hakim, ST


19800921 200904 1 002 Pengawas Lingkungan

20 Medya Rosana Sinaga, ST


19830108 201001 2 021 Pengendali Dampak Lingkungan

21 Mexi Yunita Abdul Fatah, S.Si



22 Rizky Kurniawan, SP



23 Marta Tri Susanti, ST



24 Herman Ari Afnizar, ST



25 M. Saleh, SKM



26 M. Syafrudin Heraini, S.Si

Penata Muda / III a


27 Mujaiyanah, S.Si

Penata Muda / III a


28 M. Syarief Budiman, ST

Penata Muda / III a

19891005 201504 1 003 Perencana Pertama

29 Firman Hadinata, S.Si

Penata Muda / III a

19911115 201504 1 001 Analis Lingkungan

30 Dewi Meilani, A.Md

Penata Muda / III a

19750517 200904 2 002 Pengadminstrasi Data

31 H. Heriadi

Penata Muda / III a

196106031985121001 Admin Karcis Kecamatan Satui

32 Junindra Jaya,A.Md

Pengatur TK. I / II d

19810602 200604 1 023 Pengadminstrasi data

33 Yulia Martasari, A.Md


19850717 200904 2 005 Pranata Laboratorium

34 Moh Prabowo, A.Md


19790101 201001 1 030 Pranata Komputer

35 Sih Lestari, AMKL


19820106 201001 2 012 Analis Laporan

36 Achmad Fachyudi

Pengatur / II c

19810816 200604 1 011 Pengadminstrasi Lab

37 Lalu Padlun

Pengatur / II c

19731221 200701 1 020 Administrasi Karcis Kab. Tanah Bumbu,

38 Sukma Kencana Marista

Pengatur Muda Tk. I / II b

19840119 200903 1 006 Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Simpang Empat

39 Zulkarnain

Pengatur Muda Tk. I / II b

19690822 199703 1 008 Admin Karcis Kecamatan Kusan Hilir

40 Ciptasari

Pengatur Muda TK. I / II b

19840207 201001 2 032 Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Satui

41 Renawati

Pengatur Muda TK. I / II b


42 Trismiati

Pengatur Muda Tk.I / II b


43 Dardiansyah

Pengatur Muda / II a

19640420 198503 1 017 Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Simpang Empat

44 Hamdanah



45 Murni Wardaniah


19780115 201409 2 001 Teknis/Administrasi Lainya

46 M. Fajeri Samsi



47 Abdul Anwar



Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub . Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015 2019,

sasaran dan prioritas pembangunan bidang lingkungan yang ingin dicapai adalah :

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut

serta air tanah

2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan

3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta bahan berbahaya dan

beracun (B3)

4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka keempat sasaran dan prioritas

pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum dan Indikator

Kinerja Kunci Bidang Lingkungan tingkat Kabupaten, yaitu :

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak

3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup

5. Pencemaran Status Mutu Air

6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

7. Penegakan hukum lingkungan

8. Prosentase Penanganan Sampah

9. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

Adapun Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

dari kegiatan tersebut adalah :

1. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan

teknis pencegah pencemaran air

2. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan

teknis pencegah pencemaran udara

3. Prosentase jumlah luasan lahan dan/tanah untuk produksi biomasa yang telah

ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

4. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

5. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

6. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

2.3.1 KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga

Teknis Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Lingkungan Hidup

mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan

pengendalian, penilaian lingkungan hidup di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup data lingkungan hidup tertuang

dalam review pencapaian kinerja pelayanan pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 2015

No. Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi DLH Target SPM

Target

IKU

Target

Indikator

Lainnya

(IKK)

Target Renstra DLH Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target

x 100%)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

100% 60% 80% 100% 100% 100% 0 76% 76% 73% 86,67% 0 95% 100% 73% 86,67%

2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

100% 60% 80% 100% 100% 100% 0 50% 100% 80% 100% 0 62,5% 100% 80% 100%

3 Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

100% 0 0 20% 40% 60% 0 0 20% 40% 100% 0 0 100% 100% 167%

4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

100% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 142% 125% 100% 100% 100%

5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

80% 40% 50% 60% 60% 80% 51,95% 55,13% 63,95% 67,78% 60,87% 129,87% 110,26% 106,59% 112,96% 76,09%

6 Penegakan Hukum Lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Pencemaran status mutu air 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer Dan Sekunder LH

80% 77% 77% 77% 78% 80% 77% 77% 77% 82,81% 80,30% 100% 100% 100% 106,17% 100,38%

9 Persentase Ketersediaan Sarana Pengendalian Polusi

100% 35% 64% 84% 94% 100% 35% 64% 84% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No. Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi DLH Target SPM

Target

IKU

Target

Indikator

Lainnya

(IKK)

Target Renstra DLH Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target

x 100%)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

10 Prosentase Kualitas Air dan Udara

70% 60% 60% 60% 65% 70% 60% 60% 60% 78,76% 81,03% 100% 100% 100% 121,17% 115,76%

11 Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Berdokumen AMDAL

80% 40% 50% 60% 60% 80% 80% 40% 72,09% 60% 63,93% 55,36% 100% 144,2% 100% 106,55% 67,8%

2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DLH

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan

pelayanan DLH pada level program, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah

Bumbu akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan

Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2

dibawah ini.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011 s.d 2015

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Rata-Rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanja Langsung

- Belanja

Pegawai

1.802.287.647

2.382.412.153

2.541.532.016 2.671.792.764 2.930.220.184 1.760.184.364 2.307.190.133 2.405.685.906 2.654.123.596 2.930.220.184 97,66 96,84 94,65 99,34 100 225.586.507 234.007.164

Belanja Tidak

Langsung

- Belanja

Pegawai 397.305.000 266.025.000 279.825.000 476.425.000 514.685.000 372.335.000 263.475.000 272.056.581 465.470.250 507.485.000 93,72 99,04 97,22 97,70 98,60 23.476.000 27.030.000

- Belanja Barang

Jasa 1.197.528.200 3.177.937.400 2.229.261.400 3.457.838.050 1.780.490.309 945.449.100 1.908.110.050 1.737.861.619 2.957.845.817 1.473.044.996 78,95 60,04 77,96 85,54 82,73 116.592.422 105.519.179

- Belanja Modal 1.501.687.600 1.355.320.000 3.067.070.000 2.088.358.000 426.580.691 1.328.645.000 1.298.196.000 2.988.575.400 2.049.756.000 411.215.000 88,48 95,79 97,44 98,15 96,40 (215.021.382) (183.486.000)

TOTAL 6.856.608.447 9.722.414.553 11.623.488.416 11.694.413.814 11.121.177.493 6.796.766.799 8.671.630.451 11.589.359.512 11.874.250.962 10.648.308.886 823.664.347 741.178.417

37

2016-2021 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

Upaya penentuan nilai-nilai strategis dianalisis dengan menggunakan instrument

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan threats). Analisis ini untuk

menginstrumenkan masalah, serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan

kondisi lingkungan, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Berdasarkan analisis dari

potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup

(Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Tanah Bumbu, maka faktor internal dan eksternal

tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

a. Strengths ( Kekuatan )

1) Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Lingkungan

Hidup

2) Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan LH

3) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu

b. Weaknesses ( Kelemahan )

1) Jumlah Sumber Daya Manusia tidak sebanding dengan beban tugas

2) Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang

3) Dana melaksanakan program dan kegiatan belum memadai

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities ( Peluang )

1) Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah

2) Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup

3) Dukungan Masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik

b. Threaths ( Ancaman )

1) Rendahnya kesadaran pelaku usahaa terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Kurangnya koordinasi kelembagaan antar sektor

3) Dominasi investasi usaha yang berdampak besar dan penting

Dari hasil proses analisis SWOT menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan peta kekuatan pada strategi SO, yakni memiliki

kekuatan lebih besar dibanding kelemahan dan memiliki peluang yang lebih baik

dibandingkan faktor ancaman.

Dari hasil penilaian dan penentuan tujuan, maka alternatif tujuan yang merupakan

prioritas untuk dilaksanakan adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut,

dikaitkan dengan hasil analisa :

38


a. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Memperhatikan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019,

dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :

- Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan,

udara dan keanekaragaman hayati

- Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan

- Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten

- Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola

lingkungan hidup

- Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan

Berdasarkan 6 (enam) strategi arah kebijakan tersebut, menjadi acuan pengembangan

pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Bentuk pelayanan,

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 (lima) tahun ke depan.

b. Hasil Telaahan Terhadap RTRW / KLHS

Berpedoman pada RTRW dan KLHS tahun 2012 masih adanya tumpang tindih

pemanfaatan kawasan untuk berbagai sektor kegiatan dan belum pastinya acuan tata

ruang wilayah tanpa memperhatikan adanya daya dukung serta daya tampung

lingkungan, sehingga menyebabkan pengawasan dan evaluasi pemanfatan ruang belum

dapat dimaksimalkan. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) sebagai kajian

pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program Raperda atau Perda RTRW terhadap

pembangunan Kabupaten beserta evaluasi sebagai rumusan alternatif penyempurnaan

kebijakan, rencana dan/atau program Perda/Raperda RTRW dan RPJMD yang telah

mengintegrasikan pertimbangan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

39


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


40


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016 2020, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA

SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN

BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH

MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI

(MARDANI)

Misi : 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal

point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong

optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi

Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku

Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus

Regional dan Nasional.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi

yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan

Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.

4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang

memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN

(MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar

lokal.

5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif

dan Bersih.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016-2021, maka DLH Kabupaten Tanah Bumbu akan mendukung

41


pelaksanaan misi ke-3 (tiga) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi

dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka DLH Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan

misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Visi:

TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA

PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA

KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG

MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

3

Misi 3

Pengelolaan dan

Pemanfaatan Sumber Daya

Alam dan Sumber Daya

Ekonomi yang

berkelanjutan,

berwawasan Lingkungan

serta memperhatikan

Kearifan Lokal Untuk

Menghadirkan

Kesejahteraan

1. Jumlah Sumber

Daya Manusia

tidak sebanding

dengan beban

tugas

2. Kurang

memadainya

sarana dan

prasarana

penunjang

3. Dana

melaksanakan

program dan

kegiatan belum

memadai

1. Kurangnya kesadaran

pelaku usaha terhadap

pengelolaan

Lingkungan Hidup

2. Kurangnya koordinasi

kelembagaan antar

sektor

3. Dominasi investasi

usaha yang berdampak

besar dan penting

1. Adanya dukungan

kebijakan Visi dan Misi

Kepala Daerah

2. Adanya regulasi bidang

Lingkungan Hidup

3. Potensi Sumber Daya

Alam yang melimpah

Program

1. Peningkatan

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

2. Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan

42


Lingkungan Hidup

3. Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

4. Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

5. Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.2 Telaahan Renstra Kementerian dan DLH Provinsi Kalimantan Selatan

1.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan

pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada

toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang

populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam

untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan

pembangunan tersebut, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,

ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42.

Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara

dan tutupan hutan

(2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan

indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP.

Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu

maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport

(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan

SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat

setiap tahun.

43


3.2.2 Telaahan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Selatan maka Visi dan Misi Provinsi

Kalimantan Selatan adalah :

Visi : KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN,

MANDIRI, DAN BERDAYA SAING

Misi : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan

Terampil;

2. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya

Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;

3. Mengembangkan Infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan

Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya

4. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal;

dan

5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi

pada Pelayanan Publik

dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

2. Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca

3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan

4. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang

5. Terwujudnya peningkatan sumber daya alam

6. Terwujudnya penaatan terhadap peraturan perundangan LH

7. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH

8. Terwujudnya peningkatan kinerja DLH Provinsi Kalsel

Dari uraian sasaran menengah KLHK dan DLH Provinsi Kalsel di atas, dapat dilihat

program-program pada KLHK dan DLH Provinsi Kalsel sebagai berikut :

1. KLHK

- Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem - Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung - Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan - Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Program Pengendalian Perubahan Iklim - Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Program Planologi dan Tata Lingkungan - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

44


- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK

2. DLH Provinsi Kalsel

- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Perlindungan dan konservasi SDA - Program P

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUPsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-11.pdf · satunya adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya

Text of RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN...

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP …

PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) TERKAIT …

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu – Mewujudkan

Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

DLH Serdang Bedagai | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA … II... · Pemeliharaan Lingkungan Hidup Seksi Limbah B3 Seksi KerusakanLingkungan ... c. Membina bawahan dilingkungan Dinas Lingkungan

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP...9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP - blhd.cirebonkab.go.id

PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

bkdsintang-simpeg.combkdsintang-simpeg.com/uploads/edaran_purna_tugas.pdf · 2020. 3. 10. · dinas lingkungan hidup kabupaten sintang joko suryanto dinas lingkungan hidup kabupaten

RESPONSIVITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR …

MANAJEMEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM …

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - …

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG …

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN …

Dinas Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota Surabaya

Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/112_dinas lingkungan hidup/Renstra.pdf · Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP …

Dinas Lingkungan Hidup Daerah (Download Lampiran )

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DINAS LINGKUNGAN …repository.fe.unj.ac.id/4581/1/MUHAMAD KHOIRUL AKHYAR.pdf · DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA ... Dinas Lingkungan Hidup

Evaluasi Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN …

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2018 …€¦ · Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 366.100.000 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018-2022

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUPsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-11.pdf · satunya adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya

Text of RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN...