STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG DALAM

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

1018

STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG

DALAM MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH DI ERA

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Ahmad Wahyudi1, Rachmanuddin Arief Abdillah 2, Ahmad Iqballussain Irvan Nutqhi3.

Universitas Muhammadiyah Malang

Alamat Korespondensi: [email protected]

ABSTRAK

Istilah revolusi industri 4.0 membawa tantangan baru terhadap pelayanan publik di kota malang

khususnya tantangan tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Sampah sendiri menjadi persoalan penting bagi kota malang. Produksi sampah di Kota Malang

menembus 500-600 ton/hari sehingga diperlukan kesadaran lingkungan yang kuat disertai dengan

manifestasi yang nyata sehingga sampah tidak menjadi problem lingkungan yang membebani kota.

Maka perlu strategi khusus dalam pengelolaan sampah di Kota malang maka dinas lingkungan

hidup perlu inovasi inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah

yang dilakukan di Kota Malang saat ini sebagian besar masih menggunakan paradigma lama, yaitu

kumpul, angkut dan buang. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan

paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul, angkut dan

buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kata kunci: Pengelolaa sampah, inovasi teknologi, Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRACT

The term industrial revolution 4.0 brings new challenges to public services in Malang, especially

the challenges regarding waste management by the Malang City Environment Agency. Waste itself

becomes an important issue for the city of Malang. Waste production in Malang City penetrates

500-600 tons / day so that it needs strong environmental awareness accompanied by tangible

manifestations so that waste does not become an environmental problem that burdens the city. Then

it needs a special strategy in waste management in Malang City, the environmental service needs

technological innovation in waste management. Most of the waste management systems in Malang

are still using the old paradigm, which is gathering, transporting and disposing. In fact, Law

Number 18 of 2008 concerning Waste Management along with Government Regulation Number 81

of 2012 mandates the need for a fundamental paradigm shift in waste management, from the

gathering, transport and disposal paradigm to processing that relies on waste reduction and waste

management.

Keywords: Waste management, technological innovation, environmental service

PENDAHULUAN

Isu sampah sekarang ini menjadi isu besar dan menjadi sebuah masalah

serius bagi pemerintah, hal ini dilatar belakangi jumlah penduduk yang terus

meningkat. Selain itu,bilamana di suatu daerah tumbunan sampah terus mengalami

peningkatan yang signifikan maka hal tersebut juga berkorelasi dengan

pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Bilamana suatu negara yang

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan berkorelasi dengan jumlah

produksi sampah yang tinggi dibanding negara berkembang.Tetapi ada factor yang


1019

terpenting dalam melonjaknya timbunan sampah yaitu apakah Negara tersebut

sudah siap dalam pengelolaannya. Dari tahun ke tahun , jumlah timbulan sampah

yang ada di Indonesia selalu mengalami peningkatan hal tersebut juga berkorelasi

dengan jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Selain itu, meningkatnya

jumlah timbulan sampah tidak seimbang dengan program pengelolaan sampah yang

ada misal kita ambil contoh di kota Malang sendiri dimana luas dari TPA supit

urang tetap tetapi volume timbunan sampah semakin meningkat dan hal tersebut

menjadi persoalan tersendiri bagi kota Malang,karena kota malang dari tahun ke

tahun juga mengalami pertumbuhan jumlah timbunan sampah.

Kota Malang sendiri mempunyai luas wilayah 110.06 km2 dengan jumlah

penduduk sekitar 831,123 Berdasarkan jumlah penduduk, kota Malang sendiri

masuk dalam kategori kota besar, yang menjadi salah satu faktor menjadi kota besar

adalah permasalahan sampah yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan

kota Malang . Sekitar 69% timbulan sampah yang ada di TPA berasal dari sampah

domestik seperti sampah rumah tangga sedangkan 31% sisanya berasal dari sampah

non domestik yaitu dari sampah pasar, fasilitas pertokoan, fasilitas industri, sampah

jalan, sampah pertamanan, dan sampah dari fasilitas kesehatan.

Pengelolaan sampah perkotaan yang banyak diterapkan di kota kota yang

ada di Indonesia seperti kita ambil contoh di kota Malang yang masih mengalami

banyak permasalahan salah satu masalah yang ada yaitu masalah pengelolaan yaitu

masih terbatas pada sistem 3P yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.

Sampah tersebut dikumpulkan dari sumbernya,lalu diangkut ke tempat

pembuangan sementara (TPS) yang ada disetiap kelurahan/desa dan habis itu

diangkut dan dibuang ke TPA. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam hal

pengelolaan sampah yaitu dari paradigma lama seperti kumpul, angkut, buang

menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan

sampah yang tujuannya untuk mengurangi timbunan sampah di TPA. Kegiatan

pengurangan sampah sendiri memiliki makna agar seluruh lapisan masyarakat,

baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas sadar akan sampah dan

melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, dengan cara pendauran ulang


1020

dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Reduce,

Reuse dan Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Sampah memiliki ancaman yang cukup serius terhadap lingkungan ,

perekonomian serta sosial. Pada pendahuluan ini akan dijelaskan fungsi-fungsi

ekonomis dari lingkungan alam bagi masyarakat dan perekonomian kita. Apa yang

diberikan oleh lingkungan kita mencakup penyediaan sumberdaya-sumberdaya

seperti mineral dan energi , dan penyerapan residu sampah yang dihasilkan oleh

aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Pembuangan sampah atau aliran polusi turut

berpengaruh terhadap meningkatnya masalah lingkungan dan ekonomi dengan dua

cara berikut. Pertama,sampah mengandung bahan-bahan berbahaya yang secara

langsung mempengaruhi fungsi lingkungan alam yang menjadi penyokong utama

kehidupan dan perekonomian. Kedua, lingkungan alam memiliki kapasitas

asimilatif yang terbatas untuk menyerap residu-residu sampah artinya tidak semua

sampah bisa diurai oleh alam(tanah). Ketika jumlahnya timbunan sampah melebihi

kapasitas tertentu , tentu saja akan menjadi problem dan menimbulkan ancaman

serius bagi stabilitas lingkungan dan batas toleransi dari suatu ekosistem,yang

kadangkala juga efeknya sangat merusak . Polusi air dari merkuri atau limbah cair

yang dibuang kesungai misalnya dapat memiliki efek proporsional dan relatif kecil

pada kadar polusi yang rendah, akan tetapi pada level yang lebih tinggi, respon

dampaknya dapat memiliki substansi yang sangat besar dan akan mempengaruhi

kualitas air . Dalam hal ini, polusi merkuri akan mengubah fungsi ekosistem dan

oleh karena itu bisa mengurangi kapasitas asimilatif dari lingkungan alam tersebut

Dengan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah, kota Malang

mendirikan Bank Sampah Malang (BSM) serta binaan di bawahnya bsm ada

disetiap kelurahan di kota Malang . BSM ini tidak hanya bermanfaat bagi

lingkungan dengan cara mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA, tetapi

juga bermanfaat secara ekonomi, pendidikan, pemberdayaan dan sosial yaitu

dengan cara pemanfaatn . Pendirian bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat

social engineering dimana masyarakat belajar untuk memilah sampah serta

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan

baik ,pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Pendirian

bank sampah sendiri dapat menjadi momentum dalam membina kesadaran


1021

masyarakat dalam memilah, mendaur ulang dan memanfaarkan sampah karena

sampah mempunyai nilai jual atau fungsi ekonomi sehingga bila hal tersebut terus

berlangsung dapat menjadi budaya bagi baik masyarakat Indonesia. Sebelum

didirikannya BSM, di kota Malang belum ada lembaga yang dapat megelola

sampah dari hulu sampai hilir atau secara keseluruhan dan berkesinambungan

sampah hanya di kelola di TPA. Hal ini disebabkan belum adanya kesadaran

masyarakat terhadap sampah,padahal bila masyarakat mampu mengelola sampah

dengan baik sampah yakan nilai tambah secara sosial, ekonomi, kesehatan dan

lingkungan.

Dalam operasionalnya, pada tahun 2012 jumlah nasabah BSM mencapai

150 unit afiliasi yang tersebar di kelurahan se Kota Malang. Namun, jumlah sampah

yang diolah oleh BSM masih rendah bila dibandingkan dengan volume timbulan

sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Malang.

Beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik adalah sebagai

berikut .

1. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kumuh dan kotor.

Hal ini akan menjadi tempat berkembangbiaknya mikroorganisme

pathogen(penyebab penyakit) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan

juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya.

2. Pembakaran sampah sendiri dapat berakibat pencemaran udara yang dapat

menganggu kesehatan masyarakat karena zat zat berbahaya dan juga memicu

terjadinya pemanasan global.

3. Pembususkan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya

bagi kesehatan. Dan cairan yang dikeluarkan oleh sampah dapat meresap ke

tanah dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air tanah dan yang dibuang

ke badan air akan mencemari sungai.

4. Pembuangan sampah ke sungai atau ke badan air dapat menimbulkan

pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir.dan tidak hanya

itu saja sampah(limbah) bila dibuang kesungai akan menimbulkan pencemaran

sungai yang akan membahayakan ekosistem sungai.

Maka dari itu perlu adanya Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi

kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah


1022

juga harus bertanggung jawab atas sampah yang diproduksi untuk menjaga

lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Dengan demikian Partisipasi dari berbagai

pihak merupakan salah satu factor kunci keberhasilan suatu kegiatan ataupun

program yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, penilaian, dan

pemanfaatan hasil. Ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dan berbagai

pihak dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk

diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan sampah dikota malang ?

2. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengembangkan sistem

pengelolaan sampah ?

3. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung pemerintah dalam

mengembangkan sistem pengelolaan sampah ?

2.1 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah

dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah di kota Malang.

2. Manfaat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penambah

informasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ada dikota

malang.

3. Manfaat Akademik

Dengan mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kota Malang yang dbuat

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tentang pengelolaan sampah ,maka

penelitian ini mengharapkan adanya sebuah informasi baru tentang Pengelolaan

sampah dikota malang khususnya untuk para pembaca tulisan ini

4. Manfaat Dunia Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pemerintah Kota Malang dalam mengatasi persoalan sampah dikota malang

5. Kontribusi Riset


1023

Dari kontribusi riset ini dapat memberikan informasi mengenai bagaiman

kebijakan pemerintah daerah malang dalam mengatasi persoalan sampah di kota

malang.

METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah salah satunya melalui

wawancara yaitu proses tanya jawab sesuai dengan bidang penelitian yang

dilakukan secara lisan kepada pihak terkait masalah pengelolaan sampah ,dan juga

mengambil dari data-data di dari penelitian sebelumnya.

II.2 Lokasi Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang (Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec.

Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148)

II.3 Jenis Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh berupa data sekunder. Pengumpulan

data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen

penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat

penunjang. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan

Hubberman (1992) yang membagi analisis data kualitatif menjadi pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

II.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah salah satunya melalui wawancara

yaitu proses Tanya jawab sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan secara

lisan kepada pihak terkait masalah pengelolaan sampah, dan juga mengambil dari

data-data di dari penelitian sebelumnya.

II.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yaitu data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan

studi kepustakaan atau dekomentasikan, dianalisis dan ditafsirkan untuk

mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah

penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan

langsung hasil wawancara. Pengumpulan data dengan cara:


1024

1. Perencanaan: Penelitian merancang hasil wawancara baik wawancara maupun

data yang telah ditemukan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang

dilakukan di Dinas Sosial Kota Malang.

2. Pelaksanaan: Peneliti melaksanakan mengamatan dan memahami

bagaimanana peran pemerintah terhadap kaum disabilitas dalam pelayanan

publik di Dinas Sosial Kota Malang sehingga dapat menyimpulkan.

Selanjutnya Peneliti menguji coba, menganalisis dan menetapkan instrumen

penelitian.

3. Evaluasi: Pada tahap ini peneliti akan menganalisis dan mengelola data yang

telah dikumpulkan dengan metode yang sudah ditentukan.

Penyusunan Laporan; Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah

menyusun hasil dari pada pengumpulan data dan melaporkan hasil-hasil penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Inovasi

Rogers (dikutip dari Suwarno, 2007, h.3) menjelaskan inovasi adalah

“sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi

lainnya”. Menurut Mckeown (dikutip dari Ancok, 2012, h.34-35) bahwa “inovasi

adalah suatu bentuk perubahan dari suatu hal, baik yang bersifat inkremental

(sedikit demi sedikit), maupun perubahan yang radikal”. Penerapan inovasi dalam

kehidupan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari segi sosial dan ekonomi.

Muluk (2008, h.47) membagi inovasi menjadi 3 level, yaitu inovasi inkremental,

radikal dan transformatif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diperlukan untuk

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah agar lebih berkompoten , memiliki daya

saing antar daerah , dan pelaksanaan masterplan (perencanaan) percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi secara terarah dan berkesinambungan.

Kebijakan Publik

Parker (dikutip dari Abdul Wahab, 2008:51) kebijakan publik sebagai

“suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas(pedoman) tertentu, atau tindakan yang

dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan

suatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis”. Inti dari

kebijakan publik adalah perumusan kebijakan, karena didalamnya terdapat batasan-

batasan kebijakan itu. Perumusan kebijakan menggunakan model kebijakan, model


1025

digunakan karena adanya eksistensi masalah pubik yang kompleks, model

merupakan pengganti kenyataan. Model inkrementalisme (policy sebagai

kelanjutan masa lalu), inti dari model ini menekankan bahwa pembuat kebijakan

tidak melakukan peninjauan secara teratur dari seluruh kebijakan yang telah

dibuatnya, tidak mau melakukan identifikasi tujuan-tujuan sosial, meneliti untung

rugi dari alternatif-alternatif policy yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan

sosial, mengklasifikasi preferensi bagi setiap alternatif dalam hubungannya dengan

perhitungan untung dan rugi, dan menyeleksi informasi-informasi yang

relevan.Jadi kebijakan Inkramentalisme dimana kebijakan dibuat untuk kelanjutan

masa yang akan dating .

Efektivitas

Subagyo menggatakan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara output

dengan tujuan yang ditetapkan, (Budiani, 2007, h.52). Dikatakan efektif apabila

tercapainya tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

Tolak ukur efektivitas adalah elemen yang menjadi dasar dalam melakukan

penilaian pada efektivitas, semakin besar kontribusi output yang dihasilkan sesuai

dengan tujuan yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit

organisasi. Budiani, (2007, h.53) menggatakan terdapat variabel-variabel yang

digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program

2. Sosialisasi program

3. Tujuan program

4. Pemantauan

Sampah dan Pengelolaannya

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

menyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari

proses alam yang berbentuk padat. (Damanhuri & Tri, 2011, h.6-8) menggatakan

aspek-aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah antara

lain:

1. Peraturan atau hukum dan kebijakan publik

2. Kelembagaan dan organisasi


1026

3. Teknik operasional

4. Finansial dan ekonomi

5. Sosial

6. Lingkungan hidup

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan dengan keikutsertaan atau keterlibatan baik

secara fisik maupun non fisik dari seorang individu atau masyarakat. Pernyataan

tersebut sesuai dengan pendapat Santosa (1998:13) bahwa :

“Partisipasi didefinisikan sebagai karakteristik mental/pikiran dan

emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya

untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai

tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usahayang bersangkutan.”

Definisi tersebut menekankan bahwa partisipasi merupakan suatu alat untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam artian sudah disepakati secara

bersama , serta lebih menekankan pada aspek psikologis yang mendorong

seseorang atau individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai

tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat tiga unsur partisipasi, yaitu:

1. Adanya tanggung jawab

2. Kesediaan memberikan sumbanganuntuk mencapai tujuan kelompok

3. Kesediaan mereka terlibat di dalam kelompok.

Dari definisi-definisi tentang partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli

tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

sampah pada dasarnya merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses

pembuangan,pengangkutan, dan pengelolaan sampah,atas dasar rasa kesadaran dan

tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan lingkungan yang

bersih dan sehat. Sesuai dengan pernyataan Sastropoetro (1988:37), bahwa

“Keterlibatan Spontan(tiba-tiba) dengan kesadaran disertai tanggung jawab penuh

terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan yang sudah ada

”.Berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi seseorang sebaiknya didasarkan

atas kesadaran sendiri(kemauan individu), keyakinan serta kemauan, sebab hal itu

akan bermanfaat bagi dirinya tentu bila ada kesadaran kolektifitas partisipasi akan

lebih maksimal. Karena dirinya(individu) merasa tidak dipaksakan sehingga dalam

mengikuti kegiatan dapat dilaksanakan dengan sukarela.

Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat


1027

Tidak semua partisipasi ada atas kesadaran dan inisiatif warga masyarakat

tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari atas untuk mencapai tujuan. Menurut

Uphoff,Cohen, dan Goldsmith (1979: 51) membagi partisipasi ke dalam beberapa

tahapan, yaitu:

1. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat atau partisipasi

dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pembangunan yang

akan dilaksanakan, serta menyusun rencana kerjanya.

2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap utama dan terpenting dalam

program kegiatan , inti dari keberhasilan suatu program adalah dari

pelaksanaannya . Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan

menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran bisa berupa

ide atau gagasan , bentuk sumbangan materi bisa seperti uang dsb, dan bentu

keterlibatan sebagai anggota bisa seperti turut aktif mengikuti kegiatan .

3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi

masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program.

4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini

dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan

pelaksanaan program. Menurut Sastropoetro (1986: 16-18) jenis partisipasi

meliputi:

a. Pemikiran

b. Tenaga

c. Pemikiran dan Tenaga

d. Keahlian

e. Barang

f. Uang.

Kemudian Hamijoyo (2007: 21) menjabarkan jenis partisipasi sebagai

berikut:

1. Partisipasi pemikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau

buah pikirankonstruktif, baik untuk menyusun program, maupun untuk

memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan

memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan

yang diikutinya.


1028

2. Partispasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk

pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

3. .Partisipasi ketrampilan adalah memberikan dorongan melalui ketrampilan

yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat

meingkatkan kesejahteraan sosialnya.

4. Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang barang atau

harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja.

5. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha

bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Tinjauan tentang Sampah

Menurut Davis dan Cornwell (2008:737) menjelaskan bahwa kata sampah

padat merupakan suatu kata yang umum digunakan untuk menggambarkan sesuatu

yang kita buang. Sampah padat, dimana terdiri dari bermacam benda-benda yang

sudah dibuang, mengandung berbagai macam zar baik yang dapat berbahaya

maupun tidak bebahaya. Akan tetapi secara umum, sampah padat yang menumpuk

mampu menimbulkan dampak yang cukup serius bagi populasi manusia yang kian

hari semakin meningkat yang mempengaruhi jumlah produksi sampah. Dari

penjelasan tersebut, masalah sampah sebagai salah satu permasalahan lingkungan

dapat dikatakan juga sebagai masalah sosial yang perlu diatur karena

mempengaruhi kehidupan masyarakat luas sebagaimana dikatakan bahwa

lingkungan merupakan factor pendukung kehidupan manusia bisa kita ibarakan

lingkungan sebagai wadah tempat kita hidup bila wadah itu kotor akan

mempengaruhi kehidupan diwadah itu .Salah satu upaya untuk dapat

menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan

sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip 3R (reduce,reuse, dan recycle). 3R

adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai

langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat

Pembuangan Akhir). Langkah utama adalah pemilahan sejak dari sumber. Menurut

Enviromental Services Program (2011: 19) kunci keberhasilan program kebersihan

dan pengelolaan sampah terletak pada pemilahan. Tanpa pemilahan pengolahan

sampah menjadi sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan


1029

membahayakan kesehatan karena pemilahan sampah di TPA berbagai daerah di

Indonesia sendiri masih menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia.

Pemilihan adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis yang

lainnya. Minimal pemilihan menjadi dua jenis:

1. Sampah organik, yaitu sampah yang tidak dapat di daur ulang tetapi dapat

dirubah menjadi kompos yang bernilai ekonomis contoh sampah organik

seperti sayur, buah-buahan, dan sebagainya.

2. Sampah non-organik, yaitu sampah yang dapat di daur ulang menjadi

benda/barang lain yang dapat bermanfaat kembali seperti plastik, kaca, logam,

dan sebagainya.pendaurulangan sampah non organic bisa dibuat seperti

kerajinan tangan dsb

Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah seharusnya dikelola dengan baik sampai seminimal mungkin agar

tidak menganggu dan mengancam(berdampak) kesehatan masyarakat. Pengelolaan

sampah yang baik, bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk

kelestarian lingkungan social dan alam. Pengelolaan sampah meliputi

pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan

sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menganggu kesehatan masyarakat

dan lingkungan hidup. Cara pengelolaan sampah antara lain:

1. Pengumpulan dan pengangkutan sampah

Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing

rumah tangga atau industri yang menghasilkan sampah. Oleh karena itu, mereka

harus membangun atau mengadakan tempat khusus untuk sampah sampah itu di

tampung yaitu yang biasa kita sebut (TPS) dan selanjutnya ketika sudah penuh

diangkut ke tempat penampungan akhir (TPA). Mekanisme sistem atau cara

pengangkutan untuk di derah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah

setempat yang didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat yang memproduksi

sampah, pemerintah harus memiliki anggaran pendanaan pengelolaan sampah.

Sedangkan untuk daerah pedesaan pada umumnya dapat dikelola oleh masing-

masing keluarga, tanpa memerluka TPS maupun TPA. Sampah rumah tangga

daerah pedesaan umumnya didaur ulang menjadi pupuk,tapi itu hanya sedikit kalau


1030

kita ke desa di daerah-daerah pengelolaan sampah hanya sebatas dikumpulkan

dilokasi tertentu lalu dibakar.

2. Pemusnahan dan pengelolaan sampah

Pemusnahan dan pengelolaan sampah padat ini dapat dilakukan melalui

berbagai cara, antara lain:

a. Ditanam(dipendam), yaitu pemusnahan sampah dengan membuat ladang di

tanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah,tetapi cara ini

terlalu riskan bila sampah itu berupa sampah non-organik

b. Dibakar, yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di dalam tungku

pembakaran tapi hal ini juga akan membuat polusi udara dan tanah bekas

bakaran menjadi tidak subur.

c. Dijadikan pupuk, yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk (kompos)

khususnya untuk sampah organik daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain

yang dapat membusuk. Di daerah pedesaan hal ini sudah biasa, sedangkan di

daerah perkotaan hal ini perlu dibudayakan. Apabila setiap rumah tangga

dibiasakan untuk memisahkan sampah organik dengan an-organik, kemudian

sampah organik diolah menjadi pupuk tanaman dapat dijual atau dipakai

sendiri. Sedangkan sampah an-organik dibuang dan akan segera dipungut oleh

pemulung. Dengan demikian maka masalah sampah akan berkurang.

d. Penghancuran, yaitu beberapa kota besar di Indonesia telah memiliki mobil

pengumpul sampah yang dilengkapi alat pelumat atau pencacah sampah.

Sampah yang berasal dari bak-bak penampungan langsung dihancurkan

menjadi potongan potongan kecil sehingga lebih ringkas. Sampah yang telah

dilumatkan atau dicacah dapat dimanfaatkan untuk menimpun permukaan

tanah yang rendah. Selain itu juga bisa dibuang ke laut tapi tentu akan memberi

efek yang mengakibatkan penurunan kualitas air laut.

e. Dijadikan makanan ternak, yaitu sampah organik seperti sayuran, ampas

tapioka, dan ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak.

f. Pemanfaatan ulang yaitu, sampah-sampah yang sekiranya masih bisa diolah,

dipungut, dan dikumpulkan. Contohnya adalah kertas, pecahan kasa, botol

bekas,logam, dan plastik. Sampah-sampah semacam ini dapat dibuat kembali

menjadi karton, kardus pembungkus, alat-alat perangkat rumah tangga dari


1031

plastik dan kaca. Tetapi perlu diingat jangan sampai sampah demikian

dimanfaatkan atau termanfaatkan lagi. Misalnya, kertas-kertas dari tempat

sampah dimanfaatkan begitu saja untuk membungkus makanan. Hal ini

membahayakan bagi kesehatan karena kertas kertas bekas tersebut sudah

terkontaminasi dengan zat-zat yang besifat patogen yang menimbulkan efek

buruk bagi kesehatan .

Maka dengan ini dapat dikatakan pengelolaan sampah yang baik dan layak

bukan saja dapat meninggalkan kebersihan maupun estetika lingkungan, akan tetapi

juga dapat meniadakan atau menghambat berkembang biaknya vektor berbagai

penyakit menular yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Hal tersebut

dikarenakan sampah dapat sebagai sumber makanan, sarang/tempat tinggal serta

media yang baik untuk perkembangan kehidupan makhluk hidup seperti bakteri

pathogen dan virus virus yang akan membahayakan kesehatan tubuh manusia .

Pengembangan Masyarakat

Konsep pengembangan/pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah

pengorganisasian Masyarakat, yang bermakna mengorganisir masyarakat sebagai

sebuah kelompok atau sistem untuk melayani warganya dalam setting kondisi yang

berubah. Dengan demikian inti pengertiannya adalah mendorong agar warga

masyarakat untuk mengorganisasikan diri untuk melaksanakan kegiatan/program

guna mencapai kesejahteraannya sendiri. (Budhi Wibhawa dkk, Dasar-dasar

Pekerjaan Sosial, 2010:109) PBB (1995) mendefinisikan pengembangan

masyarakat sebagai berikut: “Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai

suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan

sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin

menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri”. Dari pengertian tersebut dapat

dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sejatinya merupakan bentuk intervensi

pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memberikan perubahan terhadap masyarakat

dari segala aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan yang

lainnya. Pengembangan masyarakat menurut Jim Ife dan Longman (1995)

merupakan konsep yang berkembang sebagai tandingan terhadap konsep Negara

kesejahteraan(walfare state) artinya Negara bukan sebagai actor utama untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat tetapi dengan masyarakat saling berkoordinasi


1032

dalam pemberdayaan mereka mampu mencapai kesejahteraan . Jim Ife dan Logman

menyebutkan bahwa: “Konsep pengembangan masyarakat lebih menekankan pada

upaya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan ide

utama keberlanjutan dalam penyelenggaraan kebutuhan hidup manusia karena

dikembangkannya keswadayaan(secara gotong-royong). Pengembangan

masyarakat harus selalu mencari cara untuk menumbuhkan dan memaksimalkan

partisipasi masyarakat , dengan maksud agar setiap warga masyarakat terlibat

secara aktif dan turut andil dalam proses dan aktivitas kemasyarakatan untuk

mencapai yang dinamakan tujuan bersama ” Dalam pekerja sosial pengembangan

masyarakat adalah sebuah metode yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

hidup masyarakat melalui penggunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta

menekankan pada partisipasi sosial (Suharto, 2009: 37). Pengembangan masyarakat

diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai kondisi masyarakat dimana

transformasi sosial-budaya, politik, ekonomi, teknologi, dapat dilaksanakan oleh

masyarakat secara berkelanjutan. Ada tiga karakter umum program pengembangan

mayarakat, yaitu:

1. Berbasis masyarakat atau masyarakat sebagai pelaku utama(actor) atau subyek

dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

2. Berbasis sumberdaya setempat, yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat

potensi sumberdaya (alam, manusia) yang ada untuk dimanfaatkan .

3. Berkelanjutan(berkesimambungan) yaitu program berfungsi sebagai

penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan masyarakat

memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki

kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan

kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk:

2) Proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat

memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya.Seperti contoh

kegiatan pelatihan kerja hal ini merupakan langkah dari pemerintah

untuk menyiapkan mereka agar siap memasuki lapangan pekerjaan,kalau

dalam konteks pengelolaan sampah yaitu pengeloaan yang

mengahasilkan output nilai ekonomi.


1033

3) Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan

tersebut dapat dipenuhi oleh pihakpihak lain yang bertanggung jawab

(Payne, 1995:165).

Menurut Jim Ife (1995: 178-198),prinsip dasar dalam partisipasi masyarakat

yang harus diperhatikan adalah pengembangan terintegrasi, hak asasi manusia,

berkelanjutan, pemberdayaan, kemandirian, pengembangan organisasi, integritas

proses, kooperatif, partisipasi, melawan penindasan struktural, konsensus personal

dan politik, hak milik masyarakat, tidak bergantung pada Negara, tujuan jangka

pendek dan visi akhir, langkah-langkah pengembangan, keahlian eksternal

membangun masyarakat, tanpa kekerasan, keikutsertaan dan mendefinisikan

kebutuhan.

Relevansi pekerjaan sosial dalam pengelolaan sampah, didasarkan pada

kompetensi pekerjaan sosial yaitu pada bidang kesejahteraan sosial, dimana profesi

pekerjaan sosial memiliki peranan dominan dalam pembangunan kesejahteraan

sosial. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang ditujukkan untuk

mendorong pemecahan masalah, baik individu, keluarga, dan masyarakat dengan

berusaha membantu menggunakan kemampuan untuk menghadapi

masalahmasalah sosial dalam kehidupan sehari-hari secara aktif dan bertanggung

jawab. Aktif dan tanggung jawab disini merupakan pendekatan pelayanan dengan

pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh individu, kelompok ataupun

masyarakat dalam kata lain selain dibantu juga ikut berpartisipasi dalam pemecahan

masalahnya.Partisipasi sejalan dengan prinsip pekerjan sosial yaitu memiliki hak

untuk menentukkan dirinya sendiri. Artinya bahwa seorang pekerja sosial berupaya

melibatkan individu, kelompok, ataupun masyarakat dengan mendayagunakan

kemampuan yang dimiliki.

Relevansi pekerjaan sosial dalam pengelolaan sampah, didasarkan pada

kompetensi pekerjaan sosial yaitu pada bidang kesejahteraan sosial, dimana profesi

pekerjaan sosial memiliki peranan dominan dalam pembangunan kesejahteraan

sosial. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang ditujukkan untuk

mendorong pemecahan masalah, baik individu, keluarga, dan masyarakat dengan

berusaha membantu menggunakan kemampuan untuk menghadapi

masalahmasalah sosial dalam kehidupan sehari-hari secara aktif dan bertanggung


1034

jawab. Aktif dan tanggung jawab disini merupakan pendekatan pelayanan dengan

pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh individu, kelompok ataupun

masyarakat dalam kata lain selain dibantu juga ikut berpartisipasi dalam pemecahan

masalahnya.Partisipasi sejalan dengan prinsip pekerjan sosial yaitu memiliki hak

untuk menentukkan dirinya sendiri. Artinya bahwa seorang pekerja sosial berupaya

melibatkan individu, kelompok, ataupun masyarakat dengan mendayagunakan

kemampuan yang dimiliki.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fokus intervensi pekerjaan sosial

dalam pengelolaan sampah adalah menggunakan locality development, Locality

development adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan

ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat

itu sendiri (United Nations, 1955). Dalam pengelolaan sampah ini pekerja sosial

masuk menjadi community worker. Dengan menjalankan tugas dan peran sebagai

community worker. Dalam pengelolaan sampah diperlukan partisipasi masyarakat

itu sendiri untuk mengatasi kekurangan dari keterbatasan pemerintah tersebut

dalam pengelolaan sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Sampah

Saat ini sistem pengelolaan sampah dikota malang masih menggunakan

paradigma lama yaitu masih menggunakan sistem kumpul, angkut, dan buang.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan

perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari sistem

kumpul, angkut dan buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan

sampah dan penanganan sampah. Sehingga pengurangan sampah bermakna agar

seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas

melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan

pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan melalui upaya-upaya

cerdas, efisien dan terprogram.

Adapun strategi nasional kebijakan penanganan sampah melalui program

3R yaitu adalah pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah,

peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan kerja sama. Sedangkan UU


1035

No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa pengelolaan

sampah rumah tangga, terdiri dari pengurangan sampah sampah dan penanganan

sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud, meliputi: pembatasan timbulan

sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan konsep Bank Sampah di

berbagai provinsi. Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di

Indonesia pada bulan Februari 2012 menunjukkan sebanyak 471 Bank Sampah

telah berjalan. Dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah

sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang

sebesar Rp1.648.320.000,00 perbulan. Pada Mei 2012, angka statistik ini

meningkat menjadi 886 Bank Sampah, dengan jumlah penabungsebanyak 84.623

orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta

menghasilkan uang sebesar Rp3.182.281.000,00 perbulan.

Sampai dengan tahun 2013 telah berdiri 1.443 Bank Sampah di 56 kota,

yang tersebar di 19 provinsi. Lebih dari dua juta kilogram sampah per bulan yang

berhasil diolah dengan adanya Bank Sampah. Sebagai penabung, masyarakat pun

langsung memperoleh keuntungan ekonomi. Ada beberapa aktivitas pengurangan

sampah yang telah dikembangkan di Indonesia sebagai proyek percontohan 3R di

beberapa provinsi. Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun kurang lebih

525 fasilitas pengolahan sampah 3R pada periode 2010-2014.

Untuk itu bank sampah sendiri berdiri karena adanya keprihatinan

masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan

sampah yang berkorelasi dengan kesadaran manusia terhadap lingkungan semakin

menurun,sampah sampah yang kian menumpuk berupa organik maupun anorganik.

Semakin banyak sampah, akan menimbulkan semakin banyak masalah. Oleh

karenanya, diperlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang

berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem Bank Sampah ini diharapkan mampu

membantu pemerintah dalam menangani sampah dan eningkatkan ekonomi

masyarakat.

Tujuan utama pendirian Bank Sampah ini adalah untuk membantu

menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk

menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank


1036

Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih

berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki

nilai ekonomis. Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam

sampah yang telah dipisahpisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke

tempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat

diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip

perbankan, jadi penyetor sampah akan mendapat buku tabungan.

Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan

hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan

pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat

lain Bank Sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan

masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan

imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.

Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat

tabungannya sudah terkumpul banyak.Imbalan yang diberikan kepada penabung

tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti

gula, sabun, minyak dan beras; pembelian pulsa telepon gemgam, listrik,

pembayaran jasa layanan air bersih bahkan biaya sekolah, kredit kepemilikan

barang, dan asuransi kesehatan Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah

dibedakan menjadi beberapa jenis, misalnya: sampah organik, seperti potongan

sayuran atau sisa masakan; mapun nonorganik seperti plastik, besi, dan lainnya.

Bank Sampah menetapkan harga beli untuk masing-masing jenis sampah tersebut.

Sampah yang masih dapat di daur ulang seperti bahan organik dapat dimanfaatkan

untuk kompos ataupun biogas. Sedangkan bahan nonorganik didaur ulang menjadi

berbagai perabotan seperti tas, sendal, dan lainnya. Ada beberapa Bank Sampah

yang mempunyai alat pengolah sendiri seperti komposter, alat pembuat pelet

plastik, dsb, sehingga mereka dapat menjual barang daur ulang dengan harga yang

lebih tinggi. Meskipun demikian, ada juga Bank Sampah yang hanya berfungsi

sebagai pemasok bagi pengepul. Mereka bekerja sama dengan pengepul yang rutin

mengambil sampah bernilai ekonomis untuk didaur ulang. Bank Sampah dalam

pelaksanaanya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di

tempat pembuangan akhir (TPA). Dampaknya, volume sampah yang ada di


1037

masyarakat dan TPA dapat berkurang. Pengelolaan Bank Sampah juga mengikuti

kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, yang berprinsip 3R. Program pengelolaan sampah mandiri

melalui Bank Sampah dewasa ini menjadi salah satu alternatif solusi bagi

pemerintah maupun masyarakat, untuk mengurangi terus meningkatkanya volume

sampah yang semakin tidak terkendali.

Gambar 1. Alur Kerja Bank Sampah

Dengan ini penduduk sebanyak 895.838 jiwa Kota Malang memiliki potensi

sampah 620 ton/hari. Sementara itu, dengan sistem yang ada, timbulan sampah

yang ditangani adalah 607,44 ton/hari atau ±98% dari potensi timbulan yang ada.

Kurang dari 2% sampah saja yang tidak terdeteksi sistem pengelolaannya.

Gambar 2 Neraca pengelolaan sampah Kota Malang

(Diolah dari dari: Presentasi DKP Kota Malang, 28 Mei 2013)

Kemungkinan sampah tersebut merupakan sampah yang dibuang dengan

cara yang tidak semestinya, misal membuang ke sungai, lahan kosong, dan lainnya

(jawaban tertulis dan wawancara dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)


1038

Kota Malang. Jumlah timbulan yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

setiap harinya sebanyak 420,98 ton yang bersumber dari aktivitas di lima

kecamatan yang ada di Kota Malang. Ini berarti, sampah yang menjadi target

pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan yang menjadi tugas

DKP sehari-harinya adalah 420,98 ton atau ±68% dari potensi timbulan yang ada.

Sebanyak 186,46 ton/ hari atau 30% potensi timbulan dikelola di tingkat

masyarakat dengan perlakuan, sebagai berikut:dikompos 58,01 ton/hari (±9,35%),

diolah pada tingkat rumah tangga (menjadi kerajinan) atau lapak (dijual) 110,95

ton/hari (±17,9%), diurug di halaman oleh masyarakat 15 ton/hari (±2,4%), dan

diolah oleh Bank Sampah Malang 2,5 ton/hari (±0,4%)(lihat Gambar 2).

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa persentase sampah yang dikelola oleh

Bank Sampah masih relatif kecil dibanding dengan total timbulan sampah yang

dihasilkan. Meskipun demikian, kecilnya persentase bukan satu-satunya indikator

untuk mengukur efektivitas pengelolaan sampah. Diperlukan kajian terhadap

aspek-aspek manajemen persampahan, untuk mengkaji secara lebih mendalam

mengenai peran bank sampah dalam mengatasi permasalahan sampah, khususnya

di Kota Malang.

Proses pengolahan sampah bisa melibatkan penggantian dan transfer zat-zat

antar media. Sebagai contoh, beberapa proses pengolahan menghasilkan limbah

cair yang dikirimkan ke sewer dan limbah padat yang dikirimkan ke TPA, dan yang

lainnya menghasilkan emisi ke udara terutama sebagai hasil dari pembakaran.

Sebagai alternatifnya, sampah dapat diubah agar cocok dengan rute perlakuan

sampah lainnya, misalnya pembakaran minyak bahan bakar yang bisa diperbaharui.

Terdapat sejumlah aktivitas tambahan yang penting yang berhubungan dengan

pengolahan sampah, seperti penerimaan dan penimbunan sampah. Pemilahan

sampah pada masyarakat akan sia sia jika tidak diimbangi dengan pengangkutan

sampah yang terpisah pula, sehingga sampah yang masuk ke tempat pembuangan

akhir akan terpilah dan lebih mudah dikelola, lalu masalahnya adalah bagaimana

cara pengangkutan sampah yang terpisah dengan kondisi keterbatasan sarana

transportasi maka alternatif yang dapat diambil adalah sebagaimana pemisahan

dimasyarakat maka untuk transportasi dapat dilakukan penjadwalan pengangkutan


1039

sampah berdasar jenisnya, atau dilakukan penambahan armada sehingga setiap hari

semua jenis sampah akan terangkut.

Sampah yang telah terpisah membutuhkan tempat pembuangan akhir yang

terpisah pula karena pengelolaannya juga akan dipisahkan, untuk sampah organik

atau sampah basah, maka dibutuhkan suatu tempat dengan sistem sanitary langsung

agar limbahnya tidak mengganggu lingkungan sedangkan sampahnya sendiri akan

menghasilkan gas methan yang dapat dimanfaatkan sebagai energi panas atau

listrik, dan sisa limbahnya akan menjadi pupuk, sementara untuk sampah kering

dapat didaur ulang untuk dipergunakan lagi melalui teknologi industry daur ulang,

begitu pula untuk jenis sampah yang lain. Pendanaan menjadi salah satu kendala

dalam menjalankan suatu model Kebijakan yang ideal untuk Pengelolaan sampah

karena sebagaiman yang diketahui bahwa pendanaan untuk Pengelolaan sampah

rata-rata secara nasional hanya mampu menutup 35% kebutuhan dana keseluruhan

maka dapat diambil alternative untuk keterlibatan swasta atau asing dalam

pengelolaannya sehingga terkelola dengan professional dan dapat memberikan

pemasukan pada kas daerah atau ketiga daerah akan menanamkan modal bersama

untuk berbagi keuntungan dalam Pengelolaan sampah Terpadu ini.

Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Sistem Pengelolaan Sampah Di

Kota Malang

Dalam hal ini untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota yang bersih,

nyaman dan ramah lingkungan . Jika dilihat dari Kota Malang saat ini bersih dan

nyaman yang menjadi Kota Malang sebagai kota layak huni yang didukung dengan

sarana dan prasarana yang memadai. Banyaknya orang-orang pendatang yang ada

di Kota Malang membuktikan bahwa Malang sebagai kota layak huni yang menjadi

daya tarik wisatawan untuk berdatangan di Kota Malang. Untuk itu misi dinas

lingkungan hidup kota malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan

yaitu dengan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran

dan menambah pendapatan dan mengelola TPA dengan memanfaatkan teknologi

tepat guna dan ramah lingkungan. Misi tersebut dijalankan melalui strategi

pengelolaan sampah dari tingkat hulu hingga tingkat hilir yang dimana ini sudah

mulai dilakukan atau diterapkan.


1040

Berdasarkan penelitian kami lakukan terdahulu wawancara yang kami

lakukan bersama Ibu Kusuma Wira Khristanti S.Sos Kepala seksi Bidang II

Penanggulangan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup yaitu karena mau

melakukan perubahan pada peraturan daerah, yaitu perda nomor 10 tahun 2010

tentang pengelolaan sampah itu karena munculnya peraturan pemerintah sesudah

turunnya perda sehingga harus ada perubahan pada perdanya dengan begitu ada

beberapa kebijakan terkait dengan kebijakan dan strategi daerah yang diamanatkan

dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi

Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga. Sehingga provinsi, kabupaten/kota harus menyesuaikan peraturan tersebut.

Jadi dinas lingkungan hidup kota malang sedang menyusun peraturan tentang

kebijakan dan strategi daerah tentang pengelolaan sampah yang dimana bulan

November kemaren sudah keluar.

Secara umum diupayakan mulai dari tingkat sumber atau dari rumah tangga

dilakukan pengurangan, yang dimana pengurangan tersebut melalui dua langkah

yaitu Pemilahan (sampah organik dan sampah an-organik) Sampah organik

ditatanan rumah tangga itu diusahakan harus membuat kompos, jadi setiap rumah

tangga wajib melakukan pengkomposan sendiri. Untuk sampah an-organik masing-

masing RT/RW itu sudah dibentuk unit-unit bank sampah contoh sampah an-orgaik

itu seperti kertas, plastic, dan logam itu sudah di pisah-pisah. Dikarenakan adanya

bank sampah sehingga sampah-sampah itu bisa dijual dibank sampah pusat. Jadi

secara umum bank sampah induk yang ada di jl. Soekarno Hatta itu tinggal

mengambil di RT/RW itu untuk diangkut. Jadi itu merupakan upaya-upaya dinas

lingkungan hidup dalam meningkatkan pelayanan kebersihan. Adapun TPS sendiri

bukan hanya tempat penampungan sementara tetapi juga ada pengolahan atau

rumah pengomposan daur ulang dan di TPS itu juga ada mesin pencacah sehingga

pada akhirnya tinggal sedikit sampah yang akan diangkut ke TPA. Jadi didalam

kebijakan dan strategi daerah itu sudah disusun bagaimana kebijakannya dan

strateginya serta program kegiatannya untuk mengurangi sampah. Dinas

lingkungan hidup kota malang sendiri sudah mempunyai target 30% dan untuk

penanganan 70% yang harus dicapai oleh kabupaten/kota untuk tahun 2018-2020.


1041

Salah satu penghambat belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota

Malang adalah belum dilakukannya kerjasama dangan pihak swasta maupun pihak

ketiga meskipun wacana kerja sama dengan swasta asing sudah ada, hal ini

disebabkan karena Dinas Lingkungan Hidup masih mampu untuk mengelola

sampah dan belum adanya pihak ketiga yang sesuai untuk diajak kerjasama.

Tindakan Dinas Lingkungan Hidup sangat tepat dalam memutuskan kriteria pihak

ketiga, dimana kerjasama yang akan dilaksanakan nantinya membawa visi sosial

dan bisnis berjalan dengan seimbang tanpa mengedepankan bisnis murni dan yang

terpenting adalah sampah menjadi berkah.

Sosialisasi pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota

Malang dengan menerapkan strategi dari tingkat hulu hingga tingkat hilir.

Sosialisasi diberikan kepada instansi kecamatan, kelurahan dan kader lingkungan

yang akan menyampaikan langsung kepada masyarakat dan instansi-instansi

sekolah ataupun instansi yang sejajar dengan Dinas Lingkungan Hidup. Adanya

kontak langsung dengan pelaksana program memudahkan proses tersampaikannya

informasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh DKP sudah berjalan dengan efektif,

namun sosialisasi perlu ditingkatkan terutama di daerah perbatasan dan daerah yang

padat penduduknya,sosialisasi sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kesadaran

lingkungan para warga Kota Malang..

Berdasarkan hasil pengamatan tentang efektivitas kebijakan pengelolaan

sampah di Kota Malang dilihat dari tolak ukur dapat dikatakan efektif tetapi belum

optimal. Dikatakan efektif karena tujuan yang telah ditargetkan tercapai, meskipun

belum tercapai secara maksimal. Sasaran pengelolaan sampah sudah pada tahap

menuju yang dikatakan undang-undang dan peraturan presiden, untuk menerapkan

pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah

masih membutuhkan sinergi beberapa aktor. Kebijakan pengelolaan sampah juga

membawa dampak yang positif bagi lingkungan dan sebagian masyarakat.

Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Pemerintah Dalam

Mengembangkan Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Malang

a. Faktor Penghambat


1042

Karena sampah itu merupakan minset masyarakat dan juga tidak semua

orang mau mengelola sampah sehingga masyarakat terkadang mikir bahwa mereka

sudah bayar untuk petugas sampah tetapi kenapa harus ikut mengelola. Serta

terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang efektif dan

efisien dalam menangani sampah itu seperti apa karena TPA dikota malang ini

hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir. Lalu dalam satu tahun sampah di

kota malang ini sekitar 243.400 Ton/tahun dan perhari 667 Ton/Hari jadi bisa

dibayangkan kalau masyarakat tidak melakukan penanganan atau pengelolaan

sampah bisa jadi beberapa tahun kemudian sampah akan menumpuk. Jadi sampah

itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab

bersama. Dan juga salah satu faktor penghambat yaitu Terbatasnya anggaran, dan

Terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam hal ini juga terbatasnya pengetahuan

warga tentang lingkungan dan bahaya apabila tidak mengelola lingkungan dengan

benar masih kurang. Dan kurangnya informasi serta sosialisasi pemerintah kota

yang terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bentuk

inovasi pengelolaan sampah atau strategi pengelolaan sampah yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kota Malang.

Terbatasnya ketrampilan dan kemampuan dalam menangkap peluang juga

merupakan penghambat dalam Inovasi pengelolaan sampah untuk bisa menjadi satu

terapan membutuhkan riset, waktu dan dana yang cukup banyak. Inovasi yang baik

adalah inovasi yang belum banyak dilakukan oleh banyak orang, sehingga akan

menimbulkan manfaat dan menarik banyak orang. Keterbatasan pengetahuan,

ketrampilan dan kemampuan oleh aparatur birokrasi dalam menangkap peluang

membuat inovasi yang dilakukan tidak bisa menjawab peluang dan tantangan dari

ling-kungan masyarakat, sehingga inovasi cenderung sia-sia. Selain itu, masih

terbatasnya kemampuan mengorganisir sumber daya yang dimiliki birokrasi

sehingga tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang tersedia.

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pemerintah kota malang yaitu komitmen dalam

pengurangan sampah salah satunya yaitu adanya pelatihan, sosialisasi dan

lokakarya maupun inovasi bank sampah akan memberikan suatu dukungan bagi

masyarakat terutama melalui kader lingkungan untuk mengetahui secara jelas


1043

bagaimana pengelolaan sampah yang sebaiknya dilakukan. Selain itu, dengan

adanya pelatihan, sosialisasi dan lokakarya merupakan suatu bentuk teladan yang

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat maka, selain mendapatkan

pengetahuan dan juga mendapatkan ketrampilan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program

inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang lebih banyak muncul dari kalangan

masyarakat/penggiat lingkungan. Program pengelolaan sampah yang telah

dilaksanakan di era revolusi industri 4.0 saat ini masih belum masuk menjadi

program pengelolaan sampah, terutama dalam renstra DLH dan dokumen

pembangunan lainnya. Kebijakan pengelolaan sampah yang telah diatur sudah

efektif, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Maka sangat diperlukan

Inovasi-inovasi dalam hal pngelolaan sampah di kota malang salah satu inovasi

yang ada saat ini adalah bank sampah, dimana sampah-sampah organik dan an-

organik dipisahkan, sampah yang memiliki nilai ekonomis akan disetorkan ke bank

sampah untuk “dinominalkan” setidaknaya juga memberikan pemasukan terhadap

warga, inovasi dalam bidang teknologi juga perlu karena sampai saat ini metode

pengumpulan sampah masih menggunakan paradigma lama yaitu sistem kumpul

angkut buang hal ini bertentangan dengan undang undang Nomor 18 tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan

sampah yaitu dari paradigma kumpul, angkut dan buang menjadi pengolahan yang

bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Maka dengan ini Masalah-masalah pengelolaan sampah yang terjadi saat

ini, tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara sama seperti dalam konsep yang

lampau. Revolusi Indsutri 4.0 tidak mungkin hanya dihadapi dengan

pengembangan teknologi tanpa melibatkan dinamika sosial di dalamnya. Oleh

karenanya perlu dibangun kesadaran dan kedewasaan pemerintah maupun

masyarakat dalam menyikapi perkembangan dunia saat ini, sehingga Perlu

dirumuskan strategi kebijakan nasional melalui kesadaran dan kedewasaan

berpikir. Oleh karena itu dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Partisipasi dari

berbagai pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu kegiatan ataupun


1044

program yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, penilaian, dan

pemanfaatan hasil dalam persoaalan pengelolaan sampah di kota malang maupun

di seluruh kota yang ada di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, S. (2015). Pengelolaan sampah malang raya menuju pengelolaan sampah

terpadu yang berbasis partisipasi masyarakat. Jurnal Humanity, 9(1).

Dwiyanto, B. M. (2011). Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan

sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Jurnal Ekonomi

Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 12(2), 239-256.

Firmansyah, A., Fatimah, W. N. A., & Mubarokah, U. (2016). Inovasi Pengelolaan

Sampah Berbasis Masyarakat. In Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil

PPM IPB (pp. 184-197).

Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah

Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus Di Taman Tempat

Pembuangan Akhir (Tpa) Randegan Kota Mojokerto). Respon Publik, 13(4),

12-18.

Ikram, Kamil, Saiman. (2019). Application of Co-Production in Waste

Management Through Waste Banks Program in Batu City. Journal of

Local Government Issues, 2 (2), 149-167,

DOI: https://doi.org/10.22219/logos.Vol2.No2.149-167.

Lestari, A. P. (2014). Program Inovasi Pengelolaan Sampah Di Kota Malang.

Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 571-577.

Ningsih, M. (2019). Pengaruh Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Dunia

Teknologi Di Indonesia UAS Murti Ningsih.

Paramita, D., Murtilaksono, K., & Manuwoto, M. (2018). Kajian Pengelolaan

Sampah Berdasarkan Daya Dukung dan Kapasitas Tampung Prasarana

Persampahan Kota Depok. Journal of Regional and Rural Development

Planning, 2(2), 104-117.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan

Perubahan Sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 22-27.

https://doi.org/10.22219/logos.Vol2.No2.149-167


1045

Romadhan, Harianti, Taqwa, Khanifah. (2020). Political Ecology Protection

Spring Water in Batu. Journal of Local Government Issues, 3 (1), 75-85,

DOI: https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.11522

Sudiro, S., Artiyani, A., & Poerwati, T. (2016). Pengelolaan sampah permukiman

wilayah Malang Barat berbasis karakteristiknya.

Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug.

SHARE: Social Work Journal, 5(1).

Sulistyorini, L. (2005). Pengelolaan sampah dengan cara menjadikannya kompos.

Jurnal Kesehatan Lingkungan, 2(1).

Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah

(studi kasus bank sampah Malang). Jurnal Aspirasi, 5(1), 71-84.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008

Undang-Undang No.32 Tahun 2004

https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.11522

Documents

STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG DALAM