BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar  Belakang  Masalah

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan, pemerintah bertanggungjawab atas

kesejahteraan rakyatnya. Wujud dari pelaksanaannya diamanatkan oleh UUD 1945,

dimana cabang-cabang penting bagi kemakmuran rakyat dikelola oleh BUMN

Dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan sosial. Tujuan yang

bersifat ekonomi untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis seperti perusahaan

listrik, minyak dan gas bumi, agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan

lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal.

BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang baik. Perolehan laba yang

dihasilkan masih sangat rendah. Sementara itu, saat ini Pemerintah Indonesia masih

harus melunasi pinjaman luar negeri akibat krisis ekonomi tahun 1998

BUMN perlu dibantu dalam bentuk penyertaan modal, sehingga mengurangi beban

pembiayaan APBN. privatisasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk

meningkatkan kinerja

Kebijakan privatisasi BUMN pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan

penyehatan BUMN, secara khusus kebijakan privatisasi diawali dengan

dikeluarkannya Peraturan pemerintah tentang kebebasan Perusahaan Persero untuk

menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal

B.  Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah praktik atau implementasi Privatisasi BUMN di Indonesia?

2. Bagaimana dampak Privatisasi BUMN di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

1

A.  Privatisasi

1. Pengertian Privatisasi

privatisasi sering diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah

ke sektor swasta yang berimplikasi kepada dominasi kepemilikan saham akan

berpindah ke pemegang saham swasta.

privatisasi adalah pengalihan aset yang sebelumnya dikuasai oleh negara menjadi

milik swasta. Pengertian ini sesuai UU BUMN yaitu penjualan saham persero, baik

sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja

dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta

memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

2. Tujuan Privatisasi

Tujuan privatisasi dari sisi pembenahan internal manajemen (jasa dan organisasi)

yaitu:

a. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas;

b. Mengurangi peran negara dalam pembuatan keputusan;

c. Mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada

keuntungan dan perilaku bisnis yang menguntungkan;

Dari sisi ekonomi, tujuan privatisasi yaitu1 :

1. Memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan;

2. Membuka pasar baru untuk modal swasta.

Tujuan berdasarkan Pasal 74 UU BUMN adalah meningkatkan kinerja dan nilai

tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan

saham Persero. Kebijakan privatisasi dianggap dapat membantu pemerintah dalam

menopang penerimaan negara dan menutupi defisit APBN sekaligus menjadikan

BUMN lebih efisien dan profitable dengan melibatkan pihak swasta di dalam

pengelolaannya sehingga membuka pintu bagi persaingan yang sehat dalam

perekonomian.

3. Macam-macam Privatisasi

a. The Sale of an Existing State Owned Enterprise;

1 Ibid

2

privatisasi dilakukan terhadap perusahaan negara skala besar, seperti, utilitas

publik, transportasi, dan industri berat.

b. Use of Private Financing and Management rather than Public for New

Infrastructure Development;

Bentuk privatisasi dimana kondisi perusahaan swasta di suatu negara lebih

baik dari perusahaan sektor publik tradisional dalam pengembangan

infrastruktur.

c. Outsourcing (Contracting Out to Privat Vendor).

Bentuk privatisasi dimana terjadi pelepasan fungsi sektor publik konvensional

seluruhnya dikontrakkan ke vendor swasta

4. Metode Privatisasi

a. Penawaran saham BUMN kepada umum (public offering of shares).

Penawaran ini dapat dilakukan secara parsial maupun secara penuh. Di dalam

transaksi ini, pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham

kepemilikannya atas BUMN yang diasumsikan akan tetap beroperasi dan

menjadi perusahaan publik.

b. Penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu (private sale of

share).

 Di dalam transaksi ini, pemerintah menjual seluruh ataupun sebagian saham

kepemilikannya di BUMN kepada pembeli tunggal yang telah

diidentifikasikan atau kepada pembeli dalam bentuk kelompok tertentu.

c. Penjualan aktiva BUMN kepada swasta (sale of government organization

state-owned enterprise assets). 

Pada metode ini, pada dasarnya transaksi adalah penjualan aktiva, bukan

penjualan perusahaan dalam keadaan tetap beroperasi..

d. Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam BUMN (new

private investment in an state-owned enterprise assets). 

Pada metode ini, pemerintah dapat menambah modal pada BUMN untuk

keperluan rehabilitasi atau ekspansi dengan memberikan kesempatan kepada

sektor swasta untuk menambah modal.

e. Pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan

(management/employee buy out). 

3

Metode ini dilakukan dengan memberikan hak kepada manajemen atau

karyawan perusahaan untuk mengambil alih kekuasaan atau pengendalian

perusahaan.

Dari beberapa cara tersebut, UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN di

dalam pasal 78 hanya membolehkan tiga cara dalam privatisasi yakni :

1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal.

2. Penjualan saham langsung kepada investor.

3. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan

Namun dalam Pasal 77 juga disebutkan bahwa terdapat Persero yang tidak dapat

diprivatisasi adalah:

a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;

b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan

keamanan negara;

c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas

khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan

kepentingan masyarakat;

d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk

diprivatisasi.

ANALISIS

4

A. Praktik Kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia

1. Kondisi Ideal Untuk Melakukan Privatisasi di Indonesia

sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah konsep Demokrasi Ekonomi.

Demokrasi ekonomi mengutamakan terwujudnya kemakmuran masyarakat

bersama bukan kemakmuran individu-individu.

BUMN harus dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga dapat

menyediakan produk-produk vital yang berkualitas dengan harga yang

terjangkau bagi rakyat. Selain itu, BUMN juga harus berupaya memperbaiki

profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama

bagi pemerintah, terutama untuk mendanai defisit anggarannya.

Praktik privatisasi BUMN dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena

dianggap sebagai jalan keluar yang paling baik untuk melaksanakan amanat

demokrasi ekonomi. Hal ini dikarenakan, BUMN adalah pihak yang

diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital yang

memegang hajat hidup orang banyak berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

privatisasi BUMN kepada pihak asing agak kontradiktif dengan jiwa pasal ini.

Pihak asing yang bersangkutan jelas bertindak atas nama swasta yang tentu

saja bertindak dengan didorong oleh maksud dan motif hanya untuk mencari

keuntungan yang maksimal.

Visi yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 1998 strategi dan kebijakan dasar

pengelolaan BUMN, yaitu :

a. pembinaan sistem manajemen BUMN yang mengedepankan unsur-

unsur keterbukaan, kemandirian, kewajaran dan akuntabilitas (good

corporate governence);

b. upaya restrukturisasi dan privatisasi perlu terus dilanjutkan untuk

mendorong efisiensi dan penciptaan nilai BUMN;

c. pembinaan SDM BUMN yang jujur, profesional, mampu bersaing

secara global dan memiliki orientasi pengabdian dan pelayanan umum

(public service).

Pilihan model privatisasi mana yang sesuai dengan iklim perekonomian,

politik dan sosial budaya Indonesia haruslah mempertimbangkan faktor-faktor

seperti2 :

a. Ukuran nilai privatisasi ;

2 Dewi Hanggraeni, Loc.cit.

5

b. Kondisi kesehatan keuangan tiga tahun terakhir ;

c. Waktu yang tersedia bagi BUMN untuk melakukan privatisasi ;

d. Kondisi pasar ;

e. Status perusahaan, apakah telah go public atau belum ; dan

f. Rencana jangka panjang masing-masing BUMN.

metode privatisasi BUMN yang dianggap relatif sesuai dengan kondisi

BUMN adalah penawaran saham BUMN kepada umum dan pembelian

BUMN oleh manajemen atau karyawan. metode penjualan saham BUMN

kepada pihak swasta tertentu berarti akan ada pemusatan kepemilikan pada

satu atau sekelompok pihak  swasta saja, kurang sesuai dengan jiwa

demokrasi ekonomi. Akan sangat berbahaya jika pihak yang bersangkutan

mengeksploitisir BUMN untuk kepentingan keuntungan semata.

Jika program ini dilaksanakan dengan baik, akan mampu membawa dampak

positif bagi semua pihak. Bagi BUMN, akan tercapai efisiensi dan perbaikan

kinerja manejemen. Bagi pemerintah, privatisasi BUMN yang optimal akan

sangat membantu dalam mendanai defisit anggaran negara, sehingga

pemerintah dapat meminimalkan pinjaman luar negeri. Pada akhirnya bagi

rakyat Indonesia, keberhasilan privatisasi BUMN akan memperbaiki dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat karena BUMN sebagai pengelola bidang-

bidang usaha vital dapat lebih memanfaatkan sumber daya vital tersebut untuk

sebaik-baik kemakmuran rakyat seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD

1945.

2. Pro-Kontra Mengenai Privatisasi

a. Alasan-Alasan Yang Mendukung Privatisasi

1) Peningkatan efisiensi, kinerja dan produktivitas perusahaan yang

diprivatisasi

proteksi pemerintah atau hak monopoli yang dimiliki oleh BUMN

mengakibatkan rendahnya efisiensi BUMN. Pembebasan kendali dari

pemerintah memungkinkan perusahaan tersebut lebih kompetitif untuk

menghasilkan produk dan jasa bahkan dengan kualitas yang lebih baik

dan sesuai dengan konsumen.

2) Mendorong perkembangan pasar modal

Privatisasi juga dapat mendorong perusahaan baru yang masuk ke

pasar modal dan reksadana.Selain itu, privatisasi BUMN dan

6

infrastruktur ekonomi dapat mengurangi defisit dan tekanan inflasi

yang selanjutnya mendukung perkembangan pasar modal.3

3) Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah

privatisasi dapat mengurangi subsidi pemerintah yang ditujukan

kepada BUMN juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari

perusahaan yang beroperasi lebih produktif dengan laba yang lebih

tinggi.

b. Alasan-Alasan Yang Menolak Program Privatisasi

Alasan bahwa privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

kinerja perusahaan yang diprivatisasi dianggap tidak sesuai dengan

fakta. pada kenyatannya yang diprivatisasi adalah perusahaan yang

sehat dan efisien. Jika ada perusahaan negara yang merugi dan tidak

efisien, biasanya disehatkan terlebih dahulu sehingga menjadi sehat

dan mencapai profit, dan setelah itu baru kemudian dijual.

Alasan untuk meningkatkan pendapatan negara juga tidak bisa

diterima. penerimaan pendapatan itu diiringi dengan kehilangan

pemilikan aset-aset tersebut, yang berarti negara akan kehilangan salah

satu sumber pendapatannya.

B. Dampak Privatisasi BUMN di Indonesia

Dampak kebijakan privatisasi BUMN terlihat pada perubahan kebijakan

pemerintah dan kontrol regulasi. Kebijakan privatisasi dikaitkan dengan kebijakan

eksternal seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing.

kebijakan domestik, antara lain keadaan pasar keuangan, termasuk didalamnya

akses modal, penerapan pajak serta regulasi yang adil, dan kepastian hukum serta

arbitrase untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus perselisihan bisnis.

3Rahmat S. Labib, Op.cit., hlm. 46.

7

Dampak lain yang sering dirasakan dari kebijakan privatisasi yaitu menyebarnya

kepemilikan pemerintah kepada swasta, mengurangi sentralisasi kepemilikan pada

suatu kelompok tertentu.

Dampak yang akan ditimbulkan akibat perubahan struktur tersebut bisa

memberikan dampak positif bagi persero tersebut, yaitu:4

1. Struktur kepemilikan akan berubah. Setelah privatisasi ada pemegang saham

baru di BUMN.

2. Perusahaan akan memperoleh dana segar untuk pengembangan bisnisnya ke

depan.

3. Perusahaan akan lebih dikenal masyarakat luas, karena dengan statusnya

sebagai perusahaan publik

4. Dengan status sebagai perusahaan publik, BUMN yang bersangkutan akan

semakin transparan

5. Corporate value BUMN lebih terukur dan nilai wajar perusahaan akan

tercemin dari harga saham yang diperdagangkan di pasar.

6. Keberhasilan manajemen juga lebih terukur yang tercemin dari pertumbuhan

harga saham di pasar serta antusias masyarakat terhadap saham tersebut.

BUMN-BUMN yang telah diprivatisasi mampu memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap likuiditas dan pergerakan pasar modal.5 Kondisi ini membuat

semakin kuatnya dorongan untuk melakukan privatisasi secara lebih luas kepada

BUMN-BUMN lainnya.

Hal ini menyebabkan uang yang diperoleh dari hasil penjualan saham-saham

BUMN tersebut masuk ke tangan pemerintah, bukannya masuk ke dalam BUMN untuk

digunakan sebagai tambahan pendanaan dalam rangka mengembangkan usahanya.

PENUTUP

A. Simpulan :

1. Diantara tiga metode privatisasi BUMN yang sering digunakan, praktik privatisasi

yang dianggap relatif sesuai dengan kondisi BUMN dewasa ini adalah penawaran

saham BUMN kepada umum dan pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan.

Pasalnya, dengan metode penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu

berarti akan ada pemusatan kepemilikan pada satu atau sekelompok pihak swasta

4 I Nyoman Tjager, “Dampak Privatisasi BUMN”, PPH Newsletter, 20075 Dewi Hanggraeni, Loc.cit, hlm. 33

8

saja. Hal ini kurang sesuai dengan jiwa demokrasi ekonomi yang menghendaki

pemerataan kesejahteraaan.

2. Dampak kebijakan privatisasi BUMN terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah

dan kontrol regulasi. Terjadi penyebarnya kepemilikan BUMN kepada swasta,

mengurangi sentralisasi kepemilikan pada suatu kelompok tertentu. Namun penjualan

saham menguntungkan pemerintah tetapi BUMN dirugikan atas kehilangan aset

karena tidak masuknya dana untuk pengembangan agar lebih efektif

B. Saran

Seharusnya pemerintah dapat melakukan peningkatan kualitas SDM, profesionalisme dan

mampu berperilaku entrepreunership (kewirausahaan), serta adanya otoritas dan otonomi

yang cukup dalam perubahan sikap aparat yang memperlakukan BUMN sebagai

layaknya "korporasi" dengan melepaskan BUMN dari beban pemerintah.

9