Ekonomi Politik : Privatisasi BUMN

Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283

1

MAKALAH AKHIR PERSPEKTIF TEORI EKONOMI DALAM POLITIK

“Kapitalisme – Neoliberalisme : Privatisasi PT. Indosat,tbk”

Oleh :

Margaretta Fajar KP / 1306427283

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak runtuhnya pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh soeharto di tahun 1998, dan

adanya krisis moneter yang melanda indonesia membuat perekonomian di Indonesia tidak

stabil. Dan berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia. Banyak pula

perusahaan yang gulung tikar bahkan pemerintahan pada saat itu pun melakukan penjualan

saham dan perusahaan yang ada dalam Badan Usaha Milik Negara. Dan aset negara yang

pernah dijual adalah saham kepemilikan Indosat kepada pihak asing pada masa pemerintahan

Megawati (2001-2004). Tentunya hal tersebut sangat mengejutkan berbagai pihak karena

Pada semester pertama pemerintahannya, pemerintahan Megawati sudah menjual 7 BUMN

yang masih aktif mengisi celengan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Indosat, Kimia Farma,

Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II,

dan Wisma Nusantara dilelang tahun itu. Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego

perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk

menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam sebuah negara yang

berdemokrasi, Demokrasi itu mengonstruksikan bahwa rakyat merupakan pemegang

kedaulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Negara adalah suatu

organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh

rakyatnya.1 Oleh karena itu, pembentukan, pemberian kekuasaan, dan penetapan tujuan di

dalam negara demokrasi mensyaratkan sistem dan mekanisme tertentu, yaitu sistem dan

mekanisme demokratis.

Kajian pemerintahan di dalam sistem mulai mengalami pergeseran ketika negara tidak

lagi dimaknai sebagai aktor yang tunggal, dimana dalam perkembangan kajian pemerintahan

mulai memaknai negara sebagai arena tempat berinteraksinya berbagai aktor (model pluralis).

Perkembangan konsep tentang Negara ini tersebut diperkaya dengan wacana demokrasi yang

1 Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.

17.


2

memahami bahwa negara tidak hanya sebagai satu-satunya instrumen pengelolaan

kepentingan public, disini Negara dimaknai sebagai instrumen yang penuh kelemahan dalam

mengelola kepentingan publik sehingga kajian pemerintahan mulai keluar dari domain negara

dengan melibatkan aktor lain seperti pasar. Dalam konteks yang senada dengan liberalisme,

negara juga diwajibkan melakukan pembagian kekuasaan terhadap aktor-aktor lain untuk

menghindari adanya pemusatan kekuasaan.

Diantara berbagai istilah yang paling global selama 20 tahun terakhir atau bahkan lebih,

dan menjadi ikon peradaban sampai beberapa puluh tahun kedepan adalah adanya privatisasi.

Dan menurut Joseph Stiglitz (mantan Predisent Bank Dunia), Privatisasi adalah lawan dari

nasionalisasi. Dalam Economics of Public Sector (1988) ia menyampaikan bahwa proses

konversi perusahaan swasta (private enterprise) menjadi perusahaan negara (public

enterprise) disebut nasionalisasi, sementara disisi lain dalam proses pengkonversian

perusahaan negara menjadi perusahaan swasta disebut privatisasi.2 Asumsi ini dikotomis

antara aliran ekonomi sosialis dan aliran ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis disini

merupakan sebuah sistem ekonomi dimana menempatkan pelaku – pelaku ekonominya

adalah masyarakat (dalam konteks Amerika disebut dengan “Private” sedangkan di Indonesia

diterjemahkan sebagai “swasta”). Didalam Demokrasi liberal mulai memperlihatkan

penekanannya terhadap perlunya pembatasan kekuasaan negara. Kekusaan negara tidak lagi

terpusat pada satu entitas aktor yaitu pemerintah. Di satu sisi, pasar dipandang sebagai sarana

yang paling efektif dalam pengelolaan dan distribusi kekuasaan. Pasar diandaikan bisa

menjadi salah satu medium pengelolaan kepentingan publik dimana masyarakat bisa

melakukan berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan. Pasar memiliki

mekanisme seperti supply-demand, tawar menawar, kesukarelaan dan adanya konsep tentang

usaha untuk meminimalisasi resiko dan memaksimalkan keuntungan. Beberapa prinsip pasar

tersebut dinilai efektif apabila diterapkan dalam logika pemerintah dalam mengelola

kepentingan publik.3 Liberalisme yang terjadi membuat konsep negara dan pasar tidak bisa

dipisahkan lagi secara tegas. Meskipun masing-masing entitas mempunyai logika yang sangat

berbeda namun dalam perkembangannya, keduanya saling meminjam logika untuk menutupi

kelemahan masing-masing. Sebagaimana dijelaskan Nils Brunsson dalam sebuah artikelnya,

perkembangan institusi dan organisasi dunia semakin menunjukkan adanya politisasi dan

2 Dalam Journal “Analisa Privatisasi BUMN Di Indonesia” oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto, Jurnal Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik UGM : Yogyakarta. Vol. 6 Nomer 3, Maret 2001 (285-308) 3artikel Niels Brunsson. Politicization and ‘company-ization—on institutional affiliation and

confusion in the organizational world. Management Accounting Research, 1994, 5, 323-335.


3

kompanisasi yang semakin mengaburkan batas antara negara dan pasar. Kedua institusi

tersebut saling melakukan adaptasi untuk merespon dinamika yang selalu terjadi. Reformasi

1998 telah merubah Indonesia luar dan dalam. Peta perpolitikan domestik berubah ke arah

yang lebih demokratis. Politik luar negeri pun juga berubah, berusaha mengembalikan

pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di kawasan, ASEAN, dan kelasnya, negara-negara

dunia ketiga, setelah sempat kehilangan kepercayaan saat krisis multidimensional melanda

pada 1997.

PT. Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan asing yang menyediakan

layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 1980, pemerintah mengambil

alih kepemilikan PT. Indosat dan menjadikan Indosat sebagai sebuah Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Pada tahun 1994 Indosat menjadi perusahaan publikdengan mendaftarkan

sahamnya pada Bursa Efek Jakarta (JSX: ISAT), Bursa Efek Surabaya, dan pada New York

Stock Exchange melalui American Depositary Receipts(NYSE: IIT). Pada tahun 2001,

dibangun PT Indosat Multi Media Mobile (IM3), diikuti dengan perolehan pengawasan

penuh dari PT. Satelit Palapa Indonesia, hingga membuat Indosat Group sebagai operator

seluler terbesar kedua di Indonesia. Pada bulan Maret 2002 pemerintah masih menguasai

65% saham Indosat dan 35% dimiliki oleh publik, namun pada akhir tahun 2002 pemerintah

Indonesia melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk dengan melepaskan saham sebesar

41,94% untuk membantu memenuhi komitmen anggaran tahun 2002. Kementerian Badan

Usaha Milik Negara menetapkan Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd(STT) sebagai

pemenang divestasi (pelepasan) 434.250.000 saham Seri B Persero PT Indonesian Satellite

Corporation Tbk (Indosat) yang merupakan 41,94 persen dari modal yang telah ditempatkan

dan disetorkan penuh dalam Indosat.4 Sebenarnya seberapa pentingkah privatisasi dapat

dilakukan? Mengingat pada saat pemerintahan megawati, privatisasi perusahaan banyak

dilakukan dimana dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara, banyak juga yang sahamnya

di kuasai oleh asing.

Privatisasi merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendapatkan devisa

bagi negara dengan menjual sebagian saham milik aset milik negara ke pihak lain. Kebijakan

yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 ini diambil dari usulan yang diberikan

oleh pemerintah sebagai upaya untuk menstabilkan kondisi keuangan dan meningkatkan

devisa atau penerimaan negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini harus

4 Dalam Laporan “Indosat Strategy Analyst 2009” disusun Oleh Muh.Ngafifi dkk


4

mendapat persetujuan dari DPR RI. Oleh karena itu kebijakan privatisasi merupakan salah

satu kebijakan ekonomi politik Indonesia yang diharapkan dapat membawa manfaat yang

besar bagi Indonesia. Benarkah privatisasi membawa manfaat besar bagi Indonesia atau

hanya memberikan manfaat bagi beberapa orang dan kepentingannya?

Rumusan Masalah

Banyak hal yang bisa kita lihat dalam kasus kasus privatisasi PT. Indosat, selain dari

segi ekonominya ternyata kepentingan politik didalamnya pun terlihat. Jika kita lihat dari

bentuk hubungan antara negara dan pasar, kasus ini memperlihatkan adanya distorsi peran

negara yang sebelumnya berkepentingan untuk meningkatkan pelayanan publik dan menutup

anggaran namun justru didalamnya diwarnai penyelewengan dalam tindakan pragmatik para

aktor yang berperan didalam kepentingan – kepentingan yang ada didalamnya. Dalam hal ini

Pasar dapat dikatakan tidak dapat sepenuhnya terinstitusionalisasi. Demikian juga halnya

negara yang justru tidak dapat menjalankan fungsi regulasinya dengan baik. Lalu bagaimana

dengan Politik yang terjadi? Didalam perjalanan dan proses privatisasi tersebut Perubahan

politik terjadi manakala terdapat perubahan yang menyangkut pola relasi kekusaan. Dan

dalam kasus privatisasi ini PT. Indosat, dimana mampu membuat perubahan politik yang

terjadi menjadi terkait erat dengan perubahan pola penguasaan sumber daya, dalam hal ini

modal dalam bentuk saham. Sumber daya modal yang semula dikuasasi oleh pemerintah

beralih ke sektor swasta melalui penjualan saham. Dalam Perubahan politik dalam pengusaan

sumber daya ini berdampak pada peran negara dalam pengelolaan BUMN. Negara dalam

rangka untuk memenuhi kebutuhannya yaitu menutup defisit APBN dengan melakukan

sharing kekuasaan dengan pihak swasta. Namun dalam pelaksanaannya, proses ini tidak

dibarengi dengan pengaturan hukum yang jelas sehingga proses privatisasi lebih bernuansa

politik daripada usaha untuk mewujudkan tujuan privatisasi yang sebenarnya. Dalam hal ini

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara sering dianggap sebagai alat untuk pencapaian

tujuan nasional. Maka dalam hal ini BUMN mempunyai tujuan ganda yaitu sosial, politik dan

ekonomi.

Penjualan PT Indosat dan Telkom pada saat itu adalah sebuah berita yang paling

disoroti masyarakat. Dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua

perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Betapa tidak,

saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun. Sayang keuntungan itu

justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan


5

Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera Megawati. Sebut

saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target

semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank

Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun. Tidak kurang dari Rp 6 triliun per tahun uang yang

diharapkan pemerintahan Megawati dapat masuk dari penjualan saham-saham BUMN.

Memang ada juga sejumlah keberhasilan menteri BUMN pada saat itu Laksamana Sukardi

dalam pengelolaan BUMN namun tidak sedikit yang dilakukan terlihat seperti mengejar

setoran dalam pemasukan uang negara. Sementara itu Setoran dividen 50% dari semua laba

BUMN ke APBN. Hasilnya, setiap tahun, pemerintah bisa mendapat suntikan dana lebih dari

Rp 6 triliun. Pemerintah juga bisa mendapat pajak yang cukup besar dari hasil penjualan

sebagian BUMN tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah di zaman Laksamana pula,

muncul kesan tentang penguasaan BUMN demi kepentingan partai politik. Makanya, banyak

proses privatisasi yang dicurigai mengandung kepentingan tertentu. Kebijakan Pemerintah RI

untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dijadikan ajang untuk

pemutihan korupsi oleh para konglomerat yang terlibat korupsi. Jika aset-aset tersebut sudah

berpindah ke tangan asing, maka pemerintah tidak lagi mempunyai kewenangan utuh untuk

mengurusi aset tersebut. Oleh karenanya, para koruptor yang dulunya memiliki saham

didalamnya bisa terbebas dari jeratan hukum.

Kebijakan penjualan aset BUMN ke tangan asing tidak mempunyai kekuatan hukum

yang kuat., lihat saja dalam penjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Padahal

menurut pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa masalah yang menyangkut hajat hidup orang

banyak harus mendapat persetujuan dari DPR. Dengan memiliki Indosat, ST Telemedia ikut

mempunyai hak atas PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT Indosat Multi Media

Mobile (IM3). Anak-anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Indosat itu masing-

masing menguasi sekitar 25% dan 10% pangsa pasar operator ponsel di Indonesia. Dengan

demikian, Temasek memiliki posisi dominan dalam bisnis operator ponsel. Dengan

mendominasi pasar, Temasek berpeluang menggunakan posisi dominannya untuk melakukan

persaingan bisnis secara tidak sehat, keputusan menjual Indosat ke ST Telemedia telah

melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha.5 Bagi para pembeli asing termasuk Temasek,

Indosat adalah ibarat angsa yang dipastikan akan menghasilkan telur. Pada saat dibeli oleh

Temasek, jumlah pelanggan seluler Indosat masih sekitar 3,5 juta namun hingga dijual

5Dalam berita gatra.com http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424 diakses 8 juni 2014

http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424


6

kepada Qatar telecom, pelanggan Indosat sudah mencapai 16,7 juta pelanggan atau nyaris

tujuh kali lipat jumlah penduduk Singapura. Dari sisi laba, Indosat terus meraup angka paling

sedikit 25 persen dari nilai investasi awal Temasek sebesar Rp 5 triliun, atau sekitar Rp 1,25

triliun. Hingga akhir 2006, BUMN Singapura itu mampu meraup pendapatan usaha Rp 12,3

triliun. Sebanyak 75,4 persen dari pendapatan itu disumbangkan oleh bisnis selulernya dan itu

disumbangkan oleh Indosat. Maka dari penjelasan diatas tentu bisa dibayangkan, berapa

triliun rupiah yang dikeduk pemerintah Singapura dari Indosat pada saat itu dan beberapa

tahun kedepan?

Maraknya privatisasi ini juga tidak terlepas dari dorongan lembaga donor seperti World

Bank dan IMF yang sejak dekade 1980-an mempromosikan kebijakan penyesuaian struktural

bagi negara berkembang yang tujuan dari kebijakan tersebut salah satunya adalah

merangsang pengalihan kegiatan ekonomi dari semula dikelola negara menjadi dimiliki

swasta6 Inggris sendiri telah melakukan privatisasi di tahun 1980-an pada masa

kepemimpinan Margaret Thatcher, melakukan privatisasi dari seluruh BUMN-nya.

Christoper johnson dalam The Grand Experiment : Mrs. Thatcher’s Economy and How it

Spread (1991) melukiskan betapa gerakan “pemurnian” kapitalisme oleh thatcher menjadi

sebuah gerakan global. Dan gerakan ini semakin mendapatkan kekuatan dnegan runtuhnya

seluruh sistem politik sosialis yang dimulai dari polandia lalu jatuhnya tembok berlin dan

disusul dnegan hancurnya konfederasi Uni Soviet yang disusul runtuhnya aliansi Blok

Timur.7 Maka dari proses tersebut diatas, jadilah privatisasi menjadi bagian dari penyebaran

proses “pemurnian kapitalisme” ke seluruh dunia. Suka tidak suka, siap tidak siap maka

setiap negara yang ada harus dapat menerima proses globalisasi dan globalisasi tidak lain

adalah persebaran kapitalisme yang murni. Adanya privatisasi ini juga terjadi karena

pudarnya keyakinan terhadap teori negara kesejahteraan seperti yang diperkenalkan oleh John

Maynard Keyness (1883-1987). Jadi pada proses privatisasi ini Bumn dianggap sebagai

beban dari pemerintah dan masyarakat dari sebuah kebaikan, dimana BUMN biasanya

memang memegang bisnis yang monopolis. Monopoli biasanya dekat dengan korupsi, kolusi

dan nepotisme. Monopoli berada dalam posisi yang berjauhan dengan transparasi dan

akuntabilitas, dan menjelaskan bahwa dua syarat pokok dalam praktek Good corporate

governance. Dan dari asumsi tersebut maka muaranya adalah privatisasi adalah suatu

6Ahmad Erani Yustika, Ph.D “Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris”. Pustaka

Pelajar:Yogyakarta.2011. hal 179 7 Dalam Journal “Analisa Privatisasi BUMN Di Indonesia” oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto, Jurnal Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik UGM : Yogyakarta. Vol. 6 Nomer 3, Maret 2001 (285-308)


7

keharusan, dan hal karena hal tersebutlah Bank Dunia dan Dana Moneter International

memberikan masukan ke pemerintah Indonesia dalam pemulihan ekonominya. Dari rumusan

masalah tersebut diatas, Benarkah Privatisasi perusahan BUMN khususnya PT. Indosat

adalah suatu keputusan yang benar didalam pemulihan ekonomi indonesia pada saat itu?

Mengingat BUMN sendiri mempunyai tujuan ganda yaitu sosial, politik dan ekonomi.

B. TEORI KONSEPTUAL

Ekonomi politik dipandang sebagai terfokus pada perekonomian atau secara lebih

luasnya terfokus pada sistem kepentingan pribadi. Dan dalam pendekatan tersebut sebagian

besar fenomena dapat dipahami dengan menggunakan konsep kepentingan pribadi (yang

bersifat ekonomis). Dalam hal ini negara dipandang sebagai instrumen atau sebagai institusi

yang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka

masing – masing. Meskipun ada perbedaan dalam hal ini tetapi mempunyai kesamaan yang

penting diantara mereka yaitu bahwa negara bukanlah pelaku yang aktif melainkan sekadar

berfungsi sebagai instrumen bagi keinginan atau kepentingan dari individu atau kelas. Wolin

mengkritik pandangan tentang negara sebagai instrumen, dimana instrumen seperti ini berasal

dari kritik Locke terhadap hobbes bahwa fenomena politik dianggap akan dapat dijelaskan

dengan lebih baik jika dipandang sebagai dampak akhir (resultant) dari faktor – faktor sosial,

sehingga institusi politik dan keyakinan masyarakat dianggap harus dipahami dengan

menggunakan metode yang bisa melihat ke “balik” dari fenomena – fenomena ini dan

menemukan proses proses sosial yang “mendasarinya” yang menentukan bentuk dari

fenomena politik (1960:287). Pandangan ini membuat posisi sebuah negara dipandang secara

deriviatif (jadi dipandang sebagai derivasikan berdasarkan sesuatu yang lain). Dan negara

dipandang tidak mempunyai logika sendiri didalamnya, tidak memiliki motivasi dan tidak

memiliki sumber energi yang lain dimana dapat digunakan selain dari perekonomian,

sehingga negara menjadi sebuah variabel dependen (variabelyang harus dijelaskan dengan

variabel lain)8

Sejak berakhirnya rezim otoriter di Spanyol dan Portugal pada tahun 1974, sebagaimana

dijelaskan Huntington (1991), hal yang sama juga terjadi di Eropa Timur, Amerika Latin,

Afrika, dan Asia. Sehingga ‘gelombang ketiga’ demokratisasi menambah tiga kali lipat

8 James A. Caporaso & David P. Levine. “Teori – Teori Ekonomi Politik”. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 1992 hal

445-447


8

jumah negara demokrasi di seluruh dunia.9 Dalam konteks ini, gelombang demokratisasi juga

merambah Indonesia yang secara fenomenal terjadi pada tahun 1998 sebagai akhir dari rezim Orde

Baru dan awal era reformasi. Fakta menunjukkan bahwa meskipun telah 13 tahun era reformasi

berjalan sampai saat ini, bahkan bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu tahun 1999,

2004, dan 2009, namun ternyata Indonesia tak kunjung memasuki fase konsolidasi demokrasi.

Padahal, secara teoritis, transisi demokrasi di Indonesia semestinya sudah berakhir,

sebagaimana ditegaskan oleh Samuel P. Huntington bahwa fase konsolidasi demokrasi hadir

meninggalkan fase transisi politik manakala telah terjadi dua kali pemilu yang dilaksanakan

secara demokratis.10

Neoliberalisme sebagai sebuah gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan

merupakan bagian dari pemikiran konsep pemikiran ekonomi kapitalisme dan merupakan

lanjutan dari konsep liberalisme. Dan ide dasarnya adalah sebagai sistem dan tatanan

ekonomi (klasik) yaitu (1) pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas

sempurna dipasar, (2) diakuinya kepimilikan pribadi terhadap faktor – faktor produksi dan (3)

pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas.11

Dan

inti dari kebijakan ekonomi liberal adalah (1) tujuan utama dari ekonomi neoliberal adalah

pengembangan kebebasan individu untuk bersaing bebas-sempurna dipasar, (2) kepemilikan

pribadi terhadap faktor – faktor produksi diakui, (3) pembentukan harga pasar bukanlah

sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui

penertiban undang – undang. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya

dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara – cara politisi, menggunakan tekanan

ekonomi, diplomasi, atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan

bebas, dan neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui

berbagai kartel pengelolaanb perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Dan hal ini dapat

mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai dengan titik minimum.

Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti

paham keynesianisme) dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi seluruhnya.

Teori Keynes mempromosikan suatu sistem ekonomi campuran dimana baik negara

maupun sektor swasta memegang peranan penting. Teori ini menyatakan bahwa trend

ekonomi makro memegang peranan penting dalam mempengaruhi perilaku individu ekonomi

9 Ibid., hlm. 2.

10 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 267.

11Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme mencengkram Indonesia. Epublishing : Jakarta.2008 hal 230 -

231


9

mikro. Menurut pendapatnya bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk

meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi.

Apabila pemerintah meningkatkan permintaannya. Selain itu tabungan juga akan meningkat

sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan diharapkan kondisi perekonomian

kembali ke tingkat normal.12

Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme dan

environmentalisme. Secara domestik ini tidaklah secara langsung berlawanan secara prinsip

dengan proteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk

membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Dan neoliberalisme sering kali menjadi

rintangan bagi perdagangan yang adil serta gerakan lainnya yang mendukung hak – hak

buruh dan keadilan sosial yang sesungguhnya menjadi priorotas terbesar dan utama dalam

hubungan international dan ekonomi. Neoliberalisme berkembang di Indonesia sejak

mengalami krisis ekonomi di tahun 1998, IMF datang dengan memberikan alternative

penawaran modal dengan konsep konsensus Washington-nya untuk membantu Indonesia

keluar dari Krisis Ekonominya. Dan Konsesus Washington (dikenalkan oleh John

Williamson pada tahun 1980-an kepada publik dan dikenal dengan nama washington

consenssus) meliputi beberapa hal, sebagai berikut : (1) deregulasi, (2) Privatisasi dan (3)

Liberalisasi pasar. Dan diperinci lebih dalam lagi menjadi sepuluh hal dalam kebijakan yaitu

(1) Disiplin Fiskal : dimana pemerintah disarankan mejalankan kebijakan fiskal yang

konservatif, dimana defisit anggaran tidak boleh lebih daripada dua persen terhadap produk

domestik bruto (PDB), (2) Reorientasi pengeluaran Publik diperlukan dalam perbaikan

distribusi pendapatan melalui belanja negara , (3) Reformasi Pajak, (4) Liberalisasi Finansial,

(5) Kebijakan Nilai Tukar, (6) Liberalisasi Perdagangan, (7) Keterbukaan penanaman modal

asin (PMA) dimana pemerintah diharuskan mendorong kompetisi antara perusahan domestik

dan perusahaan asing untuk meningkatkan efisiensi, dengan terbukanya negara terhadap

investasi asing diharapkan dapat mendorong kompetisi perdagangan dan finansial domestik,

(8) Privatisasi dengan mengubah perusahaan BUMN ke sektor swasta dengan harapan dapan

bersaing dengan perusahaan swasta, (9) Deregulasi dimana hambatan dalam perdagangan

12

James A. Caporaso & David P. Levine. “Teori – Teori Ekonomi Politik”. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 1992 hal 236-299


10

dihilangkan sehingga tercipta pasar yang kompetitif, (10) Penjaminan Hak Paten) dimana

mengadakan perlindungan akan kekayaan intelktual baik pada sektor formal dan informal.13

C. Pembahasan

Polemik Privatisasi terhadap PT. Indosat

Privatisasi adalah pengurangan peran pemerintah dan peningkatan peran swasta

terhadap BUMN. Privatisasi menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan aset atau saham

pada BUMN. Penjualan saham yang dimiliki oleh pemerintah pada BUMN dan beralihnya

kepemilikan saham tersebut kepada pembeli (swasta) akan meningkatkan peranan dan

kekuasaan swasta sebagai sistem control. Sehingga secara teoritis pengelolaan BUMN yang

transparan dan dikontrol oleh pemegang saham swasta yang berprinsip bisnis, akan membuat

BUMN itu menjadi efisien.14

Sedangkan privatisasi dalam arti sempit yaitu menjual saham

perusahaan atau asset yang semula dimiliki pemerintah kepada swasta. Dan definisi sempit

inilah yang berkembang di Indonesia. Namun pada intinya privatisasi didefinisikan sebagai

perpindahan tanggung jawab dan fungsi yang selama ini dilaksanakan pemerintah kepada

swasta. Jadi cakupannya lebih luas daripada pemegang saham.

Tujuan dari privatisasi sendiri sebenarnya lebih kepada peningkatan kinerja dan

penambahan nilai perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan

saham persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip transparasi,

kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran.15

Dan ini sesuai dengan

Pasal 74 undang – undang 19 tahun 2003. Dengan adnaya privatisasi ini diharapkan dapat

membantu pembiayaan defisit anggaran yang diharapkan akan mampu meningkatkan

kepercayaan dunia terhadap stabilitas perekonomian nasional. Bagi unit yang diprivatisasi

akan mampu memperkuat modal perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis di depan.

Dalam kasus privatisasi PT.Indosat dengan prospek positif industri telekomunikasi di

Indonesia, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah.

Betapa tidak, saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun. Sayang

keuntungan itu justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham

13

AwaliRizki, Op-cit hal 234 14

Dr.H Marwah M.Diah.S.H. MPA. Restukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau Korporasi?. Literatur Jendela Dunia Ilmu.2003. hal 134 15

Kementrian Negara BUMN, Master plan Badan Usaha Milik Negara tahun 2005 – 2009 hal 54-55


11

Indosat dan Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera

Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun

melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp

2,5 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun. Tidak kurang dari Rp 6 triliun per tahun

uang yang diharapkan pemerintahan Megawati dapat masuk dari penjualan saham-saham

BUMN. Laksamana memang ibarat mengejar setoran. Celakanya, ada kalangan berspekulasi,

setoran itu tak cuma disalurkan ke APBN semata, melainkan juga ke sejumlah rekening lain.

Yang jelas, banyak penjualan BUMN, misalnya dalam kasus Indosat, yang lalu dilakukan

secara serampangan.

PT. Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan asing yang menyediakan

layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 1980, pemerintah mengambil

alih kepemilikan PT. Indosat dan menjadikan Indosat sebagai sebuah Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Pada tahun 1994 Indosat menjadi perusahaan public dengan mendaftarkan

sahamnya pada Bursa Efek Jakarta (JSX: ISAT), Bursa Efek Surabaya, dan pada New York

Stock Exchange melalui American Depositary Receipts(NYSE: IIT). Dan pada 19 oktober

1994 ini lah indosat pertama kali melakukan privatisasi melalui IPO (Intial Public Offering)

dipasar modal dan dalam negeri. Pada bulan Maret 2002 pemerintah masih menguasai 65%

saham Indosat dan 35% dimiliki oleh publik, namun pada akhir tahun 2002 pemerintah

Indonesia melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk dengan melepaskan saham sebesar

41,94% untuk membantu memenuhi komitmen anggaran tahun 2002.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menetapkan Singapore Technologies

Telemedia Pte Ltd(STT) sebagai pemenang divestasi (pelepasan) 434.250.000 saham Seri B

Persero PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat) yang merupakan 41,94 persen

darimodal yang telah ditempatkan dan disetorkan penuh dalam Indosat. Bagi para pembeli

asing termasuk Temasek, Indosat adalah ibarat angsa yang dipastikan akan menghasilkan

telur. Pada saat dibeli oleh Temasek, jumlah pelanggan seluler Indosat masih sekitar 3,5 juta

namun hingga dijual kepada Qatar telecom, pelanggan Indosat sudah mencapai 16,7 juta

pelanggan atau nyaris tujuh kali lipat jumlah penduduk Singapura. Dari sisi laba, Indosat

terus meraup angka paling sedikit 25 persen dari nilai investasi awal Temasek sebesar Rp 5

triliun, atau sekitar Rp 1,25 triliun. Hingga akhir 2006, BUMN Singapura itu mampu meraup

pendapatan usaha Rp 12,3 triliun. Sebanyak 75,4 persen dari pendapatan itu disumbangkan

oleh bisnis selulernya dan itu disumbangkan oleh Indosat.


12

Penjualan Saham PT. Indosat oleh Negara sebagai bentuk Neoliberalisme

Penjualan saham Indosat pada pihak asing disebabkan karena kondisi perekonomian

Indonesia pada saat itu kurang baik. IMF memberikan saran untuk melakukan proses

privatisasi saham Indosat guna membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. IMF pada

saat itu memberikan pinjaman siaga (standby loan) sebesar US$ 43 Milyar, termasuk

pinjaman siaga sebanyak US$ 12,3 Milyar dari IMF, dan pinjaman siaga dari pemerintah

jepang dan singapura sebanyak masing – masing US$ 5Milyar serta pinjaman yang lebih

kecil dari beberapa negara lain. Dan agar dapat memenuhi pinjaman itu maka indonesia

memenuhi persyaratan pelaksanaan program dimana dalam pelaksanaan program tersebut

memenuhi komitmen kebijakan makroekonomi yang sehat, restrukturisasi keuangan

khususnya diperbankan dan pembaharuan struktural. Dengan harapan dari pemerintah bahwa

dengan adanya pinjaman siaga dari IMF yang disertai dengan program pembaharuan

ekonomi yang kredibel yang disetujui oleh IMF, maka kepercayaan pasar akan meningkat

pada rupiah.16

Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia sangat

ditekan dalam melakukan reformasi ekonomi (program penyesuaian struktural) yang

didasarkan pada pemikiran ekonomi Kapitalisme-Neoliberal. Dan Reformasi tersebut

meliputi: (1) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan, (2) swastanisasi

perekonomian Indonesia seluas-luasnya, (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan

menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi, (4) memperbesar dan memperlancar arus

masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief: 2001).17

Di bawah IMF,

Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi,

menaikkan harga barang-barang pokok dan public utilities, peningkatan penerimaan sektor

pajak dan penjualan aset-aset negara dengan memprivatisasi BUMN.

Privatisasi adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan

asing. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mempercantik makna

privatisasi dengan menambahkan alasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai

perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas

kepemilikan saham masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi dalam undang-undang

BUMN, visi Kementerian Negara BUMN tentang privatisasi adalah “Mendorong BUMN

untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi champion dalam

16

Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. Penelitian Ekonomi LIPI : Jakarta. 2003. Hal 201 17

Dalam Jurnal Ekonomi Ideologis. Hidayatullah Muttaqin. Fakta dan Kebohongan Privatisasi Di Indonesia : Perampokan Harta Negara. 18 Feb 2008 . http://jurnal-ekonomi.org/fakta-dan-kebohongan-privatisasi-di-indonesia/

http://jurnal-ekonomi.org/fakta-dan-kebohongan-privatisasi-di-indonesia/

http://jurnal-ekonomi.org/fakta-dan-kebohongan-privatisasi-di-indonesia/


13

industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya”. 18

Kebijakan Pemerintah RI untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa

dijadikan ajang untuk pemutihan korupsi oleh para konglomerat yang terlibat korupsi. Jika

aset-aset tersebut sudah berpindah ke tangan asing, maka pemerintah tidak lagi mempunyai

kewenangan utuh untuk mengurusi aset tersebut. Oleh karenanya, para koruptor yang

dulunya memiliki saham didalamnya bisa terbebas dari jeratan hukum. Kebijakan penjualan

aset BUMN ke tangan asing tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat., lihat saja dalam

penjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Padahal menurut pasal 23 UUD 1945

disebutkan bahwa masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat

persetujuan dari DPR.

Dengan memiliki Indosat, ST Telemedia ikut mempunyai hak atas PT Satelit Palapa

Indonesia (Satelindo) dan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3). Anak-anak perusahaan

yang 100% sahamnya dimiliki Indosat itu masing-masing menguasi sekitar 25% dan 10%

pangsa pasar operator ponsel di Indonesia. Dengan demikian, Temasek memiliki posisi

dominan dalam bisnis operator ponsel. Dengan mendominasi pasar, Temasek berpeluang

menggunakan posisi dominannya untuk melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat,

keputusan menjual Indosat ke ST Telemedia telah melanggar Undang-Undang Persaingan

Usaha.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kasus privatisasi Indosat diatas, dan keputusan pemerintah didalam

pengambilan kebijakan tersebut sudah jelas bahwa adanya sistem kapitalisme –

neoliberalisme didalam pengambilan keputusan tersebut. Dan bukan lagi logika ekonomi

yang berjalan, logika politik pun juga berjalan. Investor di pasar modal maupun investor

tunggal bisa berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sementara yang dimaksud

investor itu sendiri adalah individu yang melakukan investasi (menurut situs

www.investordictionary.com, investor didefinisikan sebagai: An individual who makes

investments). Metode privatisasi BUMN dilakukan dengan IPO dan strategis sales, maka

yang membeli saham-saham BUMN tersebut baik sedikit ataupun banyak adalah investor di

pasar modal apabila privatisasi tersebut dilakukan dengan cara IPO, Serta investor tunggal

apabila privatisasi menggunakan metode strategic sales dalam proses tersebut. Jadi

sepertinya tidak mungkin jika privatisasi dikatakan akan menciptakan kepemilikan

18

www.bumn-ri.com

http://www.bumn-ri.com/


14

masyarakat, bagaimana bisa disebutkan sebagai kepemilikan masyarakat bila kehidupan

masyarakat sudah sangat sulit dengan mahalnya harga-harga barang pokok, pendidikan, dan

kesehatan, dan bagaimana bisa mereka dapat berinvestasi di pasar modal. Hingga akhir tahun

2007 investor asing menguasai 60% pasar modal Indonesia sehingga memprivatisasi BUMN

melalui IPO jatuhnya pun ke asing juga. Bagaimana dengan investor lokal, para investor

lokal kebanyakan para kapitalis yang hanya mengejar laba, ditambah konglomerat-

konglomerat yang dulu membangkrutkan Indonesia sudah banyak yang kembali lagi ke

Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan kapitalisme-Neoliberalisme ini akan tetap

ada. Karena Indonesia sendiri belum dapat lepas sepenuhnya dari peran bank dunia atau pun

IMF.


15

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama, 2010.

Huntington, Samuel P. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,

1995.

James A. Caporaso & David P. Levine. “Teori – Teori Ekonomi Politik”. Yogyakarta

:Pustaka Pelajar. 1992

M.Diah.S.H. MPA, Dr. H Marwah. Restukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau

Korporasi?. Literatur Jendela Dunia Ilmu.2003.

Rizky, awalil dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme mencengkram Indonesia. Epublishing :

Jakarta.2008

Yustika, Ph.D, Ahmad Erani. “Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris”.

Pustaka Pelajar:Yogyakarta.2011.

Journal “Analisa Privatisasi BUMN Di Indonesia” oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto, Jurnal

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : Yogyakarta. Vol. 6 Nomer 3, Maret 2001 (285-308)

artikel Niels Brunsson. Politicization and ‘company-ization—on institutional affiliation and

confusion in the organizational world. Management Accounting Research, 1994, 5, 323-335.

Dalam Laporan “Indosat Strategy Analyst 2009” disusun Oleh Muh.Ngafifi dkk

Dalam berita gatra.com http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424 diakses

8 juni 2014

Dalam Journal “Analisa Privatisasi BUMN Di Indonesia” oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto,

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : Yogyakarta. Vol. 6 Nomer 3, Maret 2001 (285-

308)

Kementrian Negara BUMN, Master plan Badan Usaha Milik Negara tahun 2005 – 2009

Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. Penelitian Ekonomi LIPI : Jakarta. 2003.

Dalam Jurnal Ekonomi Ideologis. Hidayatullah Muttaqin. Fakta dan Kebohongan Privatisasi

Di Indonesia : Perampokan Harta Negara. 18 Feb 2008 .

http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424


16

Documents

Ekonomi Politik : Privatisasi BUMN