of 27 /27
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id BAB III KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP BUMN DI INDONESIA A. Sejarah BUMN dan Privatisasi BUMN di Indonesia. 1. Periode Pertama (1945 1966) adalah Periode Presiden Soekarno. a. Pada Tahun 1958. Indonesia setelah lepas dari penjajahan Belanda, maka bentuk usahanya hampir sama yaitu mendapatkan penghasilan bagi negara, yang semula untuk pemerintah Belanda beralih ke pemerintah Indonesia. Perusahaan Negara di Indonesia dikenal dengan BUMN sekarang, Perkembangan perusahaan negara di Indonesia yang dikenal dengan BUMN lekat dengan nasionalisasi perusahaan- perusahaan Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1958 LN, No 39 tahun 1958 tentang Penguasaan Perusahaan-Perusahaan Belanda oleh Pemerintah Indonesia. Sebelum PP No 23 Tahun 1958, pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Regelling op den Staat van Orlog en Beleg” (Stbl 1939 No.582) atau SOB yang diubah dengan UU No 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (LN Tahun 1957 No 60; TLN No. 1485). Melalui pengaturan ini seluruh perusahaan swasta Belanda beralih menjadi milik pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan cikal bakal perusahaan negara saat ini 1 1 Safri Nugraha, Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Di tinjau dari UUD 1945 (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), 27. 76

BAB III KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP BUMN DI …digilib.uinsby.ac.id/4449/5/Bab 3.pdf · digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Embed Size (px)

Text of BAB III KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP BUMN DI …digilib.uinsby.ac.id/4449/5/Bab 3.pdf ·...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

76

BAB III

KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP BUMN DI INDONESIA

A. Sejarah BUMN dan Privatisasi BUMN di Indonesia.

1. Periode Pertama (1945 1966) adalah Periode Presiden

Soekarno.

a. Pada Tahun 1958.

Indonesia setelah lepas dari penjajahan Belanda, maka bentuk

usahanya hampir sama yaitu mendapatkan penghasilan bagi

negara, yang semula untuk pemerintah Belanda beralih ke

pemerintah Indonesia. Perusahaan Negara di Indonesia dikenal

dengan BUMN sekarang,

Perkembangan perusahaan negara di Indonesia yang dikenal

dengan BUMN lekat dengan nasionalisasi perusahaan-

perusahaan Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah No

23 Tahun 1958 LN, No 39 tahun 1958 tentang Penguasaan

Perusahaan-Perusahaan Belanda oleh Pemerintah Indonesia.

Sebelum PP No 23 Tahun 1958, pengambilalihan

perusahaan-perusahaan milik Belanda berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam Regelling op den Staat van Orlog en

Beleg (Stbl 1939 No.582) atau SOB yang diubah dengan

UU No 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (LN Tahun

1957 No 60; TLN No. 1485). Melalui pengaturan ini seluruh

perusahaan swasta Belanda beralih menjadi milik pemerintah

Republik Indonesia, yang merupakan cikal bakal perusahaan

negara saat ini1

1 Safri Nugraha, Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Di tinjau dari

UUD 1945 (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI, 2011), 27.

76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

77

Tujuan mendirikan perusahaan negara dan nasionalisasi

perusahaan Belanda pada saat itu menurut Bung Karno adalah

untuk mendorong perekonomian nasional, terutama perusahaan

negara yang bergerak dalam bidang infrastruktur. Sederetan

Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi seperti PT Kereta Api

atau Djawatan Kereta Api, 2PT Pos (Djawatan Pos), PT Garuda

Indonesia Airways, dan pada masa akhir Pemerintah Soekarno

sempat mendirikan Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi.

b. Pada Tahun 1960

Diperkirakan perusahaan negara berjumlah 822 buah3. Perusahaan

negara tersebut memiliki corak sendiri dan aturan tersendiri. Untuk

itu diadakan perubahan pada tahun 1960 di adakan perubahan dan

perbaikan bentuk, sistem pengelolaannya dengan cara

penyegaraman berbagai bentuk berdasarkan pada Undang-Undang

Perusahaan Negara.

Perusahaan negara yang terdapat pada periode tahun 1960-an

mendasarkan dirinya pada Undang-Undang No 19 Prp. 1960 yang

mendefinisikan Perusahaan Negara adalah :

2Undang-Undang nomor 71 tahun 1957 www.hukumonline.com/pusatdata /downloadfile

/.../parent/24871. 3 Direktur Pembinaan BUMN, Himpunan Peraturan BUMN, Departemen Keuangan, Jakarta,

1991, hal vii

http://www.hukumonline.com/pusatdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

78

semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk

seluruhnya merupakan kekayaan Republik Indonesia kecuali

ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

2. Periode Kedua (1967-1998) adalah Periode Presiden Soeharto

a. Pada Tahun 1967.

Sejarah Perkembangan Perusahaan Negara dimulai dengan Inpres

No 17 Tahun 1967 yang mengatur mengenai reorganisasi bentuk

perusahaan negara menjadi tiga yaitu : Perjan (Departmental

Agency); Perum (Public Corporation; dan Perusahaan Perseroan

(Public/ State Company). Agar lebih memberikan dasar hukum

lebih kuat pada ketiga badan Usaha ini diterbitkan Undang-

Undang Bentuk Bentuk Usaha Negara. 4

b. Pada Tahun 1969.

Berlakunya Perpu No 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha

Negara. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang ini, maka yang dimaksud dengan perusahaan

negara ialah .

(1) Semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan I.B.W. (Stbl. 1927: 419); perusahaan ini dinamakan PERJAN.

(2) Semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut hokum Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(Stbl.1847:23) baik yang saham-sahamnya untuk seluruhnya

4 Safri Nugraha, Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Di tinjau dari

UUD 1945, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

79

maupun untuk sebagiannya dimiliki oleh negara dari kekayaan

negara yang dipisahkan; perusahaan ini dinamakan PERSERO.

(3) Semua perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang tidak

dibagi atas saham-saham yang didirikan dan diatur berdasarkan

ketentuan-ketentuan Undang-Undang no 19 Prp. Tahun 1960;

perusahaan ini dinamakan PERUM.5

3. Periode Ketiga (2001-2004) adalah Periode Presiden Megawati

soekarno putri.

a. Pada Tahun 2002

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 2002. Arahan

IMF yang tercermin pada masterplan BUMN 2002 untuk

melakukan efisiensi melalui privatisasi telah banyak dilakukan

pada periode ini. Dasar hukum yang dipakai adalah tetap mengacu

pada PP No 55 Tahun 1990 jo PP Nomor 59 Tahun 1996 dan PP

No 12 Tahun 1998 jo. PP No 45 Tahun 20016

b. Pada Tahun 2003.

Pada Tahun 2003 adalah periode Undang-Undang No 19 Tahun

2003 yaitu terbitnya Undang-Undang BUMN, yang bersamaan

dengan terbitnya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Undang-Undang

BUMN ini menghilangkan bentuk Perjan, sehingga usaha negara

hanya berbentuk Perum dan Persero.

Pada Tahun tersebut, pemerintah menjadikan legalitas hukum

untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN.

Dalam Undang-Undang BUMN ini diatur jelas mengenai BUMN :

5 Ibid., 33 6 Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

80

(1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

(2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya

terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling seikit 51 %

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar

keuntungan.7

4. Periode keempat (2004-2014) adalah periode Presiden DR.H.Susilo

Bambang Yudhoyono.

a. Pada Tahun 2005

Beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang BUMN di

terbitkan antara lain :

(1) PP No.33 Tahun 2005 tentang cara privatisasi

(2) PP No.43 Tahun 2005 tentang penggabungan BUMN.

(3) PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan;

(4) PP No 45 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian Pengurusan

dan Pembubaran BUMN.8

b. Pada Tahun 2009

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah

7 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN , 2 dan 3. 8 Safri, Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Di tinjau dari UUD

1945, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

81

No 33 Tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan

perseroan (persero).

Pada Tahun 2009 Total BUMN adalah 141 sebagaimana tahun

2008.

c. Pada Tahun 2012

Pada tahun 2012, perusahaan BUMN berjumlah 142

perusahaan yang terdiri dari 15 Perum, 108 Persero dan 19 PT

(Persero) Tbk.9 Badan Usaha Milik Negara tersebut dikelompok

ke dalam sembilan lapangan usaha yaitu : (1) Pertanian, (2)

Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik,

Gas dan Air, (5) Bangunan dan Kontruksi, (6) Perdagangan, Hotel

dan Restoran, (7) Angkutan dan Komunikasi, (8) Lembaga

Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, (9) Jasa-Jasa.

d. Pada Tahun 2013

Pada Tahun 2013, Total jumlah BUMN pada tersebut

adalah 141 dan jumlah lapangan usaha yaitu 13.diantara lain (1)

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan

Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik, Gas,

Uap/Air Panas dan Udara Dingin, (5) Pengadaan air, Pengelolaan

Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah

dan Sampah, (6) Kontruksi (7). Perdagangan Besar dan

Eceran;Reparasi dan Perawatan (8) Transportasi dan Pergudangan,

9 Sentot Bangun, dkk, Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

Daerah 2012 (Jakarta: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

82

(9) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makan minum. (10)

Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan Asuransi, (12)

Real Estat, (13) Jasa Profesional, ilmiah dan Teknis

Tabel 3.1

Jumlah BUMN menurut Kategori Usaha

Tahun 2009-2013

No Kategori Usaha

2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 24 24 24 24 25

2 Pertambangan dan Penggalian 5 5 5 5 5

3 Industri Pengolahan 33 34 33 33 30

4 Pengadaan Listrik,Gas, Uap/Air

Panas dan Udara Dingin

2 2 2 2 2

5 Pengadaan air, Pengelolaan Sampah

dan Daur Ulang, Pembuangan dan

Pembersihan Limbah dan Sampah

2 2 2 2 2

6 Kontruksi 8 8 8 9 10

7 Perdagangan Besar dan

Eceran;Reparasi dan Perawatan

Mobil dan Sepeda Motor

4 4 4 4 4

8 Transportasi dan Pergudangan 24 24 24 24 24

9 Penyediaan Akomodasi dan

Penyediaan makan minum

1 1 1 1 1

10 Informasi dan Komunikasi 3 3 3 3 3

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 22 22 22 22 22

12 Real Estat 3 3 3 3 3

13 Jasa Profesional, ilmiah dan Teknis 10 10 10 10 10

Jumlah 141 142 141 142 141

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia10

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara dalam mengeluarkan kebijakan

ekonomi terkait privatisasi BUMN.

1. Faktor Eksternal.

10 Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2013 (Jakarta:

Badan Pusat Statistik, 2014), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

83

Faktor-Faktor yang mempengaruhi di keluarkannya kebijakan

privatisasi secara legalitas, diawali dari peran Amerika Serikat dan

Inggris melalui Bank Dunia dan IMF yang dalam pemberian kreditnya

terhadap negara-negara sedang berkembang (NSB) selalu

mensyaratkan dilaksanakannya paket program penyesuaian structural

(structural adjustment programs) untuk mereformasi ekonomi negara-

negara tersebut11. Adapun Lord Peter Bauer, Deepak Lal, Ian Litte,

Harry Johnson, Bela Balassa, Jagdish Bhagwati, dan Anne Krueger

mengemukakan bahwa campur tangan negara dalam kegiatan

perekonomian memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.12

Komponen-komponen liberalisasi neoklasik yang penting, seperti yang

diartikulasi oleh IMF dalam program penyesuaiannya yaitu : a)

mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi, b) membiarkan pasar

memainkan peranannya dan c) meliberalisasikan perdagangan luar

negeri13 Tuntutan liberalisasi, pasar bebas dan kecenderungan global

terhadap kebijakan privatisasi, kemudian dijadikan legalitas dalam UU

agar apa yang dilakukan boleh dilaksanakan, Di dalam Penjelasan atas

Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha

Milik Negara. sebagaimana dijelaskan :

perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis,

terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi

perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional

seperti kesepakatan Word Trade Organization (WTO), ASEAN

11 Labib, Privatisasi dalam Pandangan Islam, 37. 12 Michael.P Todaro dan Stephen C.Smith, Pembangunan Ekonomi (Jakarta : Airlangga,2011), 155. 13 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

84

Free Trade Area (AFTA) ASEAN Framework Agreement on

Service, dan kerjasama ekonomi regional Asia Pacific (Asia

Pcific Ekonomic Cooperation /APEC).14

2. Faktor Internal.

Faktor yang mempengaruhi di keluarkannya kebijakan privatisasi

secara legalitas adalah faktor internal dari pemerintah sendiri yang

menentukan kebijakan ekonomi dengan menghubungkan undang-

undang dasar tahun 1945. Dan telah di jelaskan dalam UU No 19

Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu :

Mengingat :Pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 23 ayat (4), dan pasal 33

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Pasal 5 ayat (1) UUD 45

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan

undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undang-undang.

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan

bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

14 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

85

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah

disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama

tersebut disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari

semenjak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-

undang dan wajib diundangkan.

Paal 23 ayat 4

Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 33 UUD 45 yaitu :

Bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat

orang banyak dikuasai negara, pengelolaannya diarahkan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

C. Konsep Privatisasi

Istilah Privatisasi dimulai dari pemerintahan Margareth Thatcher di

Inggris. Pada tahun 1980-an. Selama tahun 1985 dan 1986, Roll Royce,

British Gas Corporation, British Airways, dan beberapa penerbangan

diprivatisasikan.15. Di Italia Juni 1985 menangani penjualan saham Sirti,

sebuah perusahaan telekomunikasi. Pada Tahun 1985, Jerman Barat

memulai rencana untuk aktivitas privatisasi awal. Di Prancis, privatisasi

15 Erma Wahyuni dkk, Kebijakan & Manajemen Privatisasi BUMN/BUMD (Yogyakarta:Yayasan

Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, tt), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

86

diluncurkan bulan November 1986,16. Kemudian Privatisasi menjadi

kebijakan global di seluruh dunia termasuk kawasan Asia, Amerika latin

dan Afrika. Untuk memahami privatisasi dengan baik adalah memahami

konsep privatisasi secara komprehensif (menyeluruh).

1. Definisi Privatisasi secara bahasa :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privatisasi adalah

pemrivatan; penswastaan. 17

2. Definisi Privatisasi menurut para ahli :

Ada beberapa para ahli ekonomi mendefinisikan konsep privatisasi

yaitu :

Menurut Van de Walle, yang dimaksud privatisasi adalah :

a transfer of ownership and control firm the public to the private

sector with particular reference to asset sales18.

Pengalihan kepemilikan dan kontrol perusahaan publik kepada

sektor swasta dengan referensi khusus untuk penjualan aset".

Menurut J.A Kay dan D.J. Thomson, mendefinisikan privatisasi

secara luas adalah

16 Ibid., 104-105 17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa (Jakarta:Balai Pustaka,1990), 701. 18 Adrew F. Cooper, Regionalisation and Global governance :The Taming of Globalization,

Routledge,2008 , 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

87

means of changing relationship between the government and

private sector. 19

Privatisasi merupakan cara mengubah hubungan antara pemerintah

dan sektor swasta.

Menurut C. Pas, B Lowes dan L. Davies yang mengartikan

privatisasi sebagai denasionalisasi suatu industri, merubahnya dari

kepemilikan pemerintah menjadi kepemilikan swasta.20

Menurut Savas, yang dimaksud privatisasi adalah : an act of

reducing the role of government, or increasing the role of the

private sector, in an activity or in the ownership of assets. 21

tindakan mengurangi peran pemerintah, atau meningkatkan peran

sektor swasta, dalam suatu kegiatan atau dalam kepemilikan aset.

Menurut Peacok, yang dimaksud privatisasi adalah : pemindahan

industri dari milik pemerintah ke sektor swasta yang

berimplikasikan bahwa saham dominan dalam pemilikan aktiva

akan berpindah ke pegang saham swasta.22

19 Sembel Roy H. M, Privatisasi BUMN di Indonesia dalam mengembangkan Strategi Ekonomi

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Wahana Dharma Nusa, 1998), 50. 20 C. Pas, B.Lowes. L Davies, Kamus Lengkap Ekonomi ter. Tumpul Rumapea & Posmon

Haloho. (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1998), 519. 21 Savas,E., The Key to Better Government, (Chatam House Publishers. 1987), 3. 22 Indra Bastian, Model Pengelolaan Privatisasi (Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA,2000), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

88

Dari dua definisi sebelumnya yaitu definisi secara bahasa dan

istilah , maka dapat disimpulkan bahwa ada dua sudut pandang

definisi privatisasi yaitu :

a. Privatisasi dalam arti sempit sebagai denasionalisasi atau penjualan

asset atau saham BUMN ke swasta yang memiliki konsekuensi

pengalihan manajemen dan operasional perusahaan

b. Privatisasi dalam arti luas adalah mencakup seluruh bagian metode

atau kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka untuk

meningkatkan peran besar dalam roda perekonomian nasional,

dengan berbagai metode penyampaian barang dan jasa oleh sektor

swasta.

D. Konsep Privatisasi BUMN menurut UU No 19 Tahun 2003.

Privatisasi menurut definisi UU no 19 tahun 2003 pada BAB I

Ketentuan Umum pasal 1. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud

dengan : no 12. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian

maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja

dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat,

serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.23

Pemerintah telah memilih dan mendefinisikan privatisasi dalam

bentuk undang-undang seperti pada pasal diatas sehingga memperjelas

23 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

89

bahwa definisi tersebut, termasuk privatisasi dalam arti yang sempit dan

arti yang luas.

Agar memahami konsep privatisasi dengan baik maka perlu

memahami pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang privatisasi.

secara menyeluruh sebagaimana telah dilampirkan. Adapun yang menjadi

perhatian adalah kreteria dapat dan tidak dapat privatisasi BUMN adalah

pasal 76 dan pasal 77,

Pada pasal 76,

(1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :

a. Industri / sector usaha kompetitif; atau b. Industri / sector usaha yang unsure teknologinya cepat berubah

(2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan / atau yang berdasarkan Undang-Undang

kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan

untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk

selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pada Pasal 77,

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah :

a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;

b. Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;

c. Persero yang bergerak di sector tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang

untuk diprivatisasi.24

24 Ibid, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

90

Gambar. 3.1 Skema Sistem Konsep Privatisasi secara umum dalam Undang-

Undang RI No 19 tahun 2003.

Pasal 76 dan Pasal 77

BUMN yang boleh

diprivatisasi dan tidak boleh

diprivatisasi

Pasal 74

Maksud dan Tujuan

Privatisasi

Pasal 75

Memperhatikan prinsip-

prinsip, transparansi,

kemandirian, akuntabilitas,

pertanggung jawaban dan

kewajaran

Pasal 78

Metode Privatisasi

dengan menjualkan

saham ke pasar mo

dal, investor, mana

jemen/karyawan

Pasal 79,80,81

Tugas dan Struktur

Komite Privatisasi

Pasal 82

Tata Cara

Privatisasi oleh

pemerintah

lewat seleksi

Pasal 86

Hasil

Privatisasi

Pasal 83,84,85

Ketentuan lanjutan

privatisasi, larangan

thdp orang atau

badan hukum yang

benturan kepentinan,

kerahasiaan

informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

91

E. Konsep Privatisasi BUMN yang dapat di privatisasi dan yang tidak dapat diprivatisasi menurut pasal 76 dan pasal 77 serta

Penjelasannya.

Dari penjabaran undang-undang RI no 19 Tahun 2003 tentang

privatisasi secara umum, yang menjadi hasil realisasi dan dampak yang

bisa dirasakan masyarakat secara langsung adalah pasal 76 dan pasal 77

yaitu : BUMN mana yang boleh diprivatisasi atau mana yang tidak boleh

diprivatisasi.

Untuk memahami pasal 76 dan 77 telah dijelaskan dalam

penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2003,

kemudian dijelaskan lagi dalam peraturan pemerintah republik indonesia

No 33 Tahun 2005 pasal 7, 8, dan 9. Kemudian dikeluarkan lagi

penjelasan peraturan pemerintah republik indonesia No 33 Tahun 2005

Tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan (Persero) pada pasal

7,8 dan 9.

Gambar. 3.2 Skema Urutan Penjelasan Pasal 76 dan 77.

Dari skema diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut : Dalam

Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang dapat

diprivatisasi dan yang tidak dapat diprivatisasi adalah :

Undang-Undang

Republik Indo

nesia nomor 19

tahun 2003 Pa sal 76 dan Pasal 77 dan Penje lasannya

Penjelasan

Undang-Un

dang Republik

Indonesia no

mor 19 tahun

2003 Pasal 76

dan Pasal 77

Peraturan Pe

merintah Re

publik Indo

nesia nomor 33

tahun 2005 Pa

sal 7, 8, dan 9

Penjelasan Pe

merintah Re

publik Indo

nesia nomor 33

tahun 2005 Pa

sal 7, 8, dan 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

92

Pada pasal 76,

(1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi

kriteria :

c. Industri / sektor usaha kompetitif; atau

d. Industri / sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah

(2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban

pelayanan umum dan / atau yang berdasarkan Undang-Undang

kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan

untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk

selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Gambar. 3.3 Skema Kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi, pada pasal 76

Pada Pasal 77,

Kompetitif

Teknologi cepat berubah

Industri/Sektor Usaha

Sebagian Asset atau

Kegiatan Persero yang

melaksanakan kewajiban

umum

Berdasarkan UU kegiatan

usaha harus dilakukan

BUMN, dapat dipisahkan

untuk dijadikan penyerta

an dalam pendirian peru

sahaan untuk selanjutnya

dapat diprivatisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

93

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah :

a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;

b. Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan

pertahanan dan keamanan negara;

c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah

diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara

tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dilarang

untuk diprivatisasi

Gambar. 3.4 Skema Kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, pada

pasal 77

Persero

Ketentuan peraturan

perundangan-undangan hanya

dikelola oleh BUMN

Sektor Usaha yang berkaitan

dengan pertahanan dan

keamanan negara

Sektor tertentu yang diberi

tugas khusus oleh pemenrintah

yang berkaitan dengan

kepentingan masyarakat.

Bidang usaha sumber daya alam

yang secara tegas dilarang

diprivatisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

94

Didalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2003. Pasal 76 dan 77, adalah sebagai berikut. :

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan industri / sektor usaha kompetitif adalah industri /

sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik

BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-

undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan

di sektor tersebut, atau tegasnya sektor tersebut tidak semata di khususkan

untuk BUMN.

Yang dimaksud dengan indutri/ sektor usaha yang unsur teknologi cepat

berubah adalah industri/ sektor usaha kompetitif dengan ciri utama

terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat berubah adalah

industry/ sector usaha kompentitif dengan cirri utama terjadinya perubahan

terknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar

untuk mengganti teknologinya

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas 25

Gambar 3.5. Skema Penjelasan Kompetitif

25 Ibid., 66-67

Kompetitif

Industri / sektor usaha dapat

diusahakan siapa saja baik

BUMN maupun swasta

Tidak ada peraturan

perundang-undangan yang

melarang swasta melakukan

kegiatan tersebut

Tidak semata di khususkan

BUMN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

95

Yang dimaksud dengan indutri/ sektor usaha yang unsur teknologi cepat

berubah adalah industri/ sektor usaha kompetitif dengan ciri utama

terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat berubah adalah

industri/ sektor usaha kompentitif dengan ciri utama terjadinya perubahan

terknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat

besar untuk mengganti teknologinya26

Gambar 3.7. Skema penjelasan teknologi cepat berubah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 33 Tahun 2005

yaitu27 :

BAB III

KRITERIA PERSERO YANG DAPAT DIPRIVATISASI

Pasal 7

Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi

kriteria :

a. Industri / sektor usahanya kompetitif; atau b. Industri / sektor usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah.

Pasal 8

(1) Sebagian asset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan / atau yang berlandaskan undang-

undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik

Negara, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian

perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

26 Ibid., 67. 27 http://bumn.go.id/data/uploads/files/1/Nomor%2033%20Tahun%202005.pdf

Teknologi cepat

berubah

Industri / sektor usaha

kompetitif

Investasi yang besar

untuk mengganti

teknologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

96

(2) Aset atau kegiatan Persero sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah asset atau kegiatan yang bersifat komersial dengan memperhatikan

ketentuan pasal 7.

Pasal 9

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah :

a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh Badan Usaha Milik

Negara.

b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan

pertahanan dan keamanan negara;

c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah

diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara

tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang

untuk diprivatisasi.

Kemudian dikeluarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan

Perseroan (Persero).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

97

Pada pasal 7 Yang dimaksudkan dengan industri/sektor usaha kompetitif adalah

industri / sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa

saja, seperti BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan

undang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan

kegiatan di sector tersebut atau sektor tersebut tidak semata-mata

dikhususkan untuk BUMN. Yang dimaksud dengan industri/sektor usaha

yang unsur teknologinya cepat berubah adalah industri / sektor usaha

kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat

cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti

teknologinya tersebut.

Pelaksanaan privatisasi BUMN dengan kriteria tersebut diatas juga harus

memperhatikan manfaat eksternalitas dan kinerja dari BUMN yang akan

diprivatisasi. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah dan

kinerja rendah dapat dijual atau dilikuidasi. Terhadap BUMN yang

memiliki manfaat eksternalitas rendah tetapi kinerja tinggi, Pemerintah

dapat menjual atau mendatangkan investor baru. BUMN yang memiliki

manfaat eksternalitas tinggi dan kinerja tinggi perlu dipertahankan namun

pemerintah tidak perlu memilikinya 100 %. Terhadap BUMN yang

memiliki manfaat eksternalitas tinggi tetapi kinerja rendah, Pemerintah

perlu melakukan upaya pemberdayaan atau revitalisasi untuk

meningkatkan kinerja..

Gambar 3.8 Skema Sikap pemerintah terhadap manfaat eksternalitas dan

kinerja dari BUMN yang akan diprivatisasi

Manfaat eksternalitas rendah dan

kinerja rendah dapat dijual atau

dilikuidasi

Manfaat eksternalitas rendah dan

kinerja tinggi Pemerintah dapat

menjual atau mendatangkan

investor baru

Manfaat eksternalitas tinggi dan

kinerja tinggi perlu dipertahankan

namun pemerintah tidak perlu

memilikinya 100 %

Manfaat eksternalitas tinggi dan

kinerja rendah perlu melakukan

pemberdayaan atau revitalisasi

untuk meningkatkan kinerja

BUMN yang

akan

diprivatisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

98

Pasal 8

Ayat (1) Pendirian perusahaan dimaksud adalah pendirian anak perusahaan, dan

selanjutnya saham milik Persero pada anak perusahaan tersebut dijual.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pada pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Persero yang termasuk dalam kategori ini hanya terbatas pada Persero

yang core bussinessnya terkait langsung dengan pertahanan keamanan,

namun termasuk Persero lain yang apabila dijual dapat mempengaruhi

kepentingan pertahanan keamanan. Persero kategori ini ditetapkan

berdasarkan masukan dari Departemen Pertahanan dan / atau Markas

Besar Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Republik

Indonesia.

Huruf c

Persero seperti ini adalah persero yang kelangsungan hidupnya sangat

tergantung pada penugasan pemerintah tersebut, terutama subsidi

Pemerintah.

Huruf d

Cukup Jelas

Gambar 3.9. Skema Persero yang tidak dapat diprivatisasi.

Persero yang diberi

tugas khusus oleh

Pemerintah Subsidi pemerintah

Persero yang core

bussiness

Mempengaruhi kepentingan

pertahanan keamanan

Persero lain apabila

dijual

Terkait langsung dengan

pertahanan dan keamanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

99

F. Hasil realisasi Kebijakan Privatisasi terhadap BUMN sebelum dan

sesudah di tetapkan UU RI no 19 tahun 2003 pasal 76 dan pasal 77.

Sebelum dikeluarkan UU RI no 19 Tahun 2003 tentang privatisasi,

pemerintah telah melakukan privatisasi secara terbatas pada sejumlah

perusahaan. Namun program yang dilakukan belum terprogram secara

utuh dan menyeluruh. Kemudian setelah dikeluarkan UU tersebut

pemerintah semakin terprogram dan menyeluruh secara kuat.

1. Privatisasi BUMN sebelum di keluarkan UU RI no 19 tahun 2003

Pada tahun 1987, tercatat (tujuh) BUMN skala kecil yang

diprivatisasi: yakni

- Perusahaan perakitan mobil PT Gaya Motor dari 100 % milik negara menjadi 75,92 % milik Astra Group.

- Perusahaan PT Sari Husada yang bergerak dibidang pangan (dari 55 % , melalui Kimia Farma) menjadi 43,54 milik negara.

- Perusahaan PT Dainippon Indonesia (percetakan, joint venture, 51 % Dainippon Printing Co) dengan seluruh saham milik negara

(lewat PT Gita Karya) dijual kepada PT Tumbak Mas.

- Perusahaan PT Indonesia Engineering (perekayasaan, joint venture, 50 % Promet Berhad Malaysia) dengan seluruh saham milik negara

di jual kepada PT Bumi Akar Rejeki;

- PT Golden Martapura, 100 % dialihkan kepada swasta.

Pada Tahun 1991 Ada 24 BUMN diluar Pertamina dan Bank Negara

yang secara financial layak untuk masuk pasar modal28 .

28 Sembel, Privatisasi BUMN, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

100

Tabel 3.1

Privatisasi BUMN Tahun 1991-2003

Thn BUMN % Yang Dijual MT Perdana Hasil %Sisa

Shm RI

1991 PT.Semen Gresik Tbk. 27(saham baru)

8(saham negara)

IPO Rp 7.000 Rp280 milyar

Rp126milyar

65

1994 PT.Indosat Tbk. 10 (saham baru)

25(saham negara)

IPO Rp 7.000 Rp2.537milyar 65

1995

PT. Tambang Timah Tbk 25(saham negara)

10(saham baru)

IPO Rp 2.900 Rp511 milyar 65

PT.Telkom Tbk 10(sahambaru)

13(saham negara)

IPO Rp 2.050 Rp 5.058 milyar 80

1996 PT.BNI Tbk 25(saham baru) IPO Rp 850 Rp 920 milyar 75

1997 PT.Aneka Tambang Tbk 35(saham baru) IPO Rp 1.400 Rp 603 milyar 65

1998 PT.Semen Gresik Tbk 14(saham negara) SS - Rp 1.317 milyar 51

1999 PT.Telkom Tbk 9,62(saham negara) PL - Rp 3.188 milyar 66,19

2001

PT.Kimia Farma Tbk 9,2(saham baru) IPO Rp 200 Rp 110 milyar 90,8

PT.Indofarma Tbk 19,8(saham baru) IPO Rp 250 Rp 150 milyar 80,2

PT.Sucofindo Tbk 30(saham negara) SS - USD45,4 juta 10

PT.Telkom Tbk. 11,9(saham negara) PL - Rp3.100milyar 54,29

2002

PT.Indosat Tbk 8,06(saham negara)

41,94(shm negara)

PL

SS

- Rp967milyar

USD608.4 juta

56,94

14,39

PT Telkom Tbk 3,1(shm.negara) PL - Rp1.100 milyar 51,19

PT.Tambang Batubara

Bukit Asam Tbk.

15(shm negara)

1,26 (shm baru)

IPO Rp 675 Rp 156milyar 84

PT WNI 41,99 (saham baru) SS - Rp 255 milyar 0

2003

PT.Bank Mandiri Tbk 20(saham negara) IPO Rp575 Rp2.547milyar 80

PT.Indocement TP.Tbk 16,67(shm negara) SS - Rp1.157 milyar 0

PT.BRI Tbk 30 (shm negara)

15(shm baru)

IPO 875 Rp2.512milyar 57,57

PT.PGN Tbk 20(shm negara)

19(shm baru)

IPO Rp1.500 Rp1.235milyar 60,03

Sumber data :bumn.go.id29

2. Privatisasi BUMN sesudah diterbitkan UU RI no 19 tahun 2003.

Pada tahun 2003, pemerintah mentarget perolehan 12 trilyun dengan

memprivatisasi 30 BUMN.30. Setelah dikeluarkan UU RI no 19 tahun

2003 tersebut pemerintah semakin terprogram dan menyeluruh secara

kuat dalam melakukan privatisasi.

29 http://bumn.go.id/halaman/147/Privatisasi. 30 Revrisond Baswir: Privatisasi Masih Serampangan, Jawa Pos (17 Maret 2003), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

101

Pada tahun 2008, pemerintah melalui menteri koordinator bidang

perekonomian republik indonesia yaitu Boediono mengeluarkan surat

nomor :Kep-04/M.Ekon/1/2008 tentang arahan atas program tahunan

privatisasi perusahaan perseroan (persero) tahun 2008. Dalam surat

tersebut dijelaskan perusahaan yang diprivatisasi pada tahun 2008,

adalah (1) PT. Semen Baturaja, (2) PT. Krakatau Steel, (3) PT.INTI,

(4) PT Industri Sandang Nusantara, (5) PT Rekayasa Industri, (6) PT.

Kawasan Berikat Nusantara, (7). PT. Kawasan Industri Makasar, (8)

PT. Kawasan Industri Medan, (9). PT. Kawasan Industri Wijaya

Kusuma, (10). PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, (11). PT.

Barata Indonesia, (12) PT. Industri Kereta Api, (13) PT. Industri

Kapal Indonesia, (14) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, (15) PT.Dok

dan Perkapalan Kodja Bahari. (16) PT. Kertas Kraft Aceh. (17) PT.

Semen Kupang, (18). PT. Perkebunan Nusantara III, (19). PT.

Perkebunan Nusantara IV, (20) PT. Perkebunan Nusantara VII, (21).

PT.Waskita Karya, (22) PT. Pembangunan Perumahan; (23). PT. Adhi

Karya, Tbk, (24) PT. Sarana Karya, Tbk, (25) PT.Virama Karya, (26)

PT Yodya Karya; (27) PT. Djakarta Lloyd, (28) PT Bahtera

Adhiguna; (29) PT Pengerukan Indonesia, (30) PT.Sucofindo, (31)

PT. Surveyor Indonesia, (32) PT. Asuransi Jasa Indonesia, (33)

PT.Bank Negara Indonesia Tbk, (34) PT. Bank Tabungan Negara. 31

31 www.kadin-indonesia.or.id/enm/.../KADIN-135-3562-11022009.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

102

Tabel 3.2

Privatisasi BUMN Tahun 2004-2011

Thn BUMN % Yang Dijual MT Perdana Hasil

(Rp milyar)

%Sisa

Shm RI

2004 PT.Pembangunan

Perumahan

49(saham negara) EM - 60 51

PT adhi Karya Tbk 24,5(saham negara)

24,5(sahambaru)

EM

IP

Rp150 65 51

PT.Bank Mandiri.Tbk 10(saham negara) PL - 2.844 69,96

PT.Tambang Batubara

Bukit Asam Tbk

12,5(saham negara) SPO - 180 65,02

2006 PT PGN,Tbk 5,31 (saham negara) PL - 2.088 55,33

PT.BNI,Tbk 11,3(saham negara)

15(saham baru)

SPO - 3.086 76,36

2007 PT.Jasa Marga,Tbk 30 (saham baru) IPO Rp 1700 3.362 70

PT.Wijaya Karya,Tbk 31,7 (saham baru) IPO Rp 420 759,58 68,3

2009 PT.BTN,Tbk 27,08(saham baru) IPO Rp 800 1.819 72,92

PT.Pembangunan

Perumahan Tbk

21,46(saham baru) IPO Rp 560 566 51

PT Krakatau Steel,Tbk 20 (saham baru) IPO 850 2.593 80

2010 PT.BNI,Tbk 3,1 (saham negara)

18,1(right negara

&shm baru)

Div

RI

- 1.355

742

10.460

60

PT.Kertas Blabak 0,84 (saham negara) SS - 0,49 0

PT.Intirub 9,99 (saham negara) SS 6,3 0

PT.Garuda Indonesia,Tbk 26,67 IPO 750 3.187 69,14

PT.Bank Mandiri,Tbk 10,12 (righ

negra&saham baru)

RI - 389,5

11.680

60

2011 PT Kertas Basuki Rachmat 0,38 (saham negara) SS 2,85 0

PT.Atmindo 36,65 (saham

negara)

SS 9,68 0

PT.Jakarta International

Hotel Development,Tbk

1,33 (saham negara) DS 19,89 0

Sumber data :bumn.go.id.