12
PRIVATISASI SUMBERDAYA AIR DI INDONESIA : Peralihan Hak dan Wewenang dari Public Sector ke Privat Sector Oleh Fikriyah, 0706265415 1. Pendahuluan Keinginan pemerintah Indonesia untuk melakukan restrukturisasi pengelolaan sumberdaya air dari regulasi menjadi provatisasi sudah bulat, diiperlihatkanya dengan semakin kuatnya desakan-desakan untuk mengesahkan RUU Sumberdaya Air kepada pata legislative, dimana RUU sumberdaya air tersebut kini sedang dibahas Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Diluar lambannya reformasi institusi dan ketidakpastian legal formal disektor air, secara bersamaan privatisasi air sendiri sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia, khususnya privatisasi PDAM antara lain : 1. Tahun 1997, World Bank mensponsori privatusasi air di Jakarta yang dibagi kepada Thames Water UK dan Suez-Lyonnaise (France). 2. Provatisasi PDAM Batam oleh Biwater (UK) 3. Provatisasi PDAM Pekanbaru dan Manado (masih dalam proses). 4. Provatisasi air oleh Ondo-Suez yang beroperasi diJakarta, Medan, Semarang, dan Tangerang. 5. Provatisasi air di Sidoarjo oleh Vivendi (France) Di beberapa kota di Indonesia, privatisasi PDAM tidak berjalan lancar karena tidak semua pihak menyetujui rencana privatisasi tersebut. pemerintah propinsi berkeinginan untuk

Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

PRIVATISASI SUMBERDAYA AIR DI INDONESIA :

Peralihan Hak dan Wewenang dari Public Sector ke Privat Sector

Oleh Fikriyah, 0706265415

1. Pendahuluan

Keinginan pemerintah Indonesia untuk melakukan restrukturisasi pengelolaan

sumberdaya air dari regulasi menjadi provatisasi sudah bulat, diiperlihatkanya dengan

semakin kuatnya desakan-desakan untuk mengesahkan RUU Sumberdaya Air kepada

pata legislative, dimana RUU sumberdaya air tersebut kini sedang dibahas Panitia Kerja

(Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

Diluar lambannya reformasi institusi dan ketidakpastian legal formal disektor air,

secara bersamaan privatisasi air sendiri sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia,

khususnya privatisasi PDAM antara lain :

1. Tahun 1997, World Bank mensponsori privatusasi air di Jakarta yang dibagi kepada

Thames Water UK dan Suez-Lyonnaise (France).

2. Provatisasi PDAM Batam oleh Biwater (UK)

3. Provatisasi PDAM Pekanbaru dan Manado (masih dalam proses).

4. Provatisasi air oleh Ondo-Suez yang beroperasi diJakarta, Medan, Semarang, dan

Tangerang.

5. Provatisasi air di Sidoarjo oleh Vivendi (France)

Di beberapa kota di Indonesia, privatisasi PDAM tidak berjalan lancar karena tidak

semua pihak menyetujui rencana privatisasi tersebut. pemerintah propinsi berkeinginan

untuk menguasai pengelolaan sumberdaya air baku karena air telah dipandang sebagai

komoditas yang dapat diperjual belikan. PDAM beberapa kota di Indonesia sendiri menolak

privatisasi Karena keuntungan terbesar akan dinikmati oleh pengusaha yang menjadi

minta PDAM.

2. Isi dan Pembahasan

Privatisasi dalam sektor sumberdaya air, adalah mengalihkan sebagian atau

seluruh asset atau pengelolaan dari perusahaan-perusahaan publik yang mengelola

sumberdaya air (misalnya PDAM) ke tangan pihak swasta. Ada banyak bentuk privatisasi

Page 2: Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

sumberdaya air. Mulai dari hanya mengalihkan tanggung jawab pemerintah ke pihak

swasta dalam mengelola sistem pelayanan air bersih, atau dialihkan secara lebih

menyeluruh bukan hanya dalam pengelolaannya, tapi juga dalam hal kepemilikannya.

Atau, yang lebih gawat lagi, penjualan sebuah sumberdaya air yang menjadi hak

masyarakat local (hak masyarakat adat, hak ulayat) ke tangan pihak swasta. Saat ini,

usaha tawaran dan usaha untuk memprivatisasi air atau sumberdaya air makin meningkat.

Datangnya, dari perusahaan perusahaan raksasa trans-nasional (TNCs). Instrumennya,

melalui kebijakan-kebijakan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional.

Trend privatisasi atau mendukung sektor swasta yang dipromosikan oleh lembaga-

lembaga keuangan internasional tersebut, baru membahana di awal-awal tahun 1990-an.

Sebelumnya, jika kita melihat ke belakang, antara tahun 1960-an sampai 1980-an proyek-

proyek pinjaman Bank Dunia di sektor air ke negara-negara berkembang adalah untuk

pembangunan dan pengembangan perusahaan-perusahaan publik. Pada masa itu, fokus

pinjamannnya adalah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar, karena pada

masa itu, para pakar ekonomi dunia masih menganut faham ekonomi yang percaya bahwa

investasi di perusahaan-perusahaan publik (BUMN seperti PDAM) dan proyek-proyek

infrastruktur dapat memacu pembangunan.

Bentuk Privatisasi

Privatisasi bentuknya bisa bermacam-macam, dari yang sifatnya hanya sebagian

dialihkan ke swasta, sampai pada bentuk privatisasi dimana peran, tanggung jawab, bahkan

kepemilikan pemerintah sama sekali dihilangkan. Cara memilah-milahnyanya pun bemacam-

macam, tergantung pada bagaimana pengaturannya, bentuk kontrak dan modelnya. Perlu

ditekankan disini, bahwa bagaimanapun bentuknya, bahkan jika kepemilikan atau ownership-

nya masih ditangan pemerintah dan swasta hanya mengelola saja, semuanya adalah bentuk

Privatisasi. Umumnya, istilah privatisasi menjadi perdebatan karena orang

mengasosiasikannya dengan kepemilikan. Jika sudah terjadi divestasi atau penjualan aset

Negara secara penuh, baru dikatakan sebagai privatisasi. Padahal, walaupun aset

tersebut masih milik negara dan yang dialihkan hanyalah tugas-tugasnya/ pengelolaannya,

tetap merupakan bentuk privatisasi. Namun, banyak pihak seperti Bank Duniayang kemudian

lebih suka untuk menggunakan istilah lain jika suatu aset/perusahaan status kepemilikannya

masih milik negara. Istilah yang kemudian dipopulerkan adalah Private Sektor Participation

(PSP – Partisipasi Sektor Swasta) atau Public Private Partnership (PPP – Kemitraan Publik

dan Swasta). Juga, karena masalah mengenai privatisasi pelayanan dasar seperti air

menimbulkan banyak perdebatan dan pertentangan dimana-mana, apalagi jika sampai sebuah

Page 3: Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

sumberdaya air kepemilikannya ada di tangan swasta (private ownership), maka model yang

dipromosikan saat ini adalah PSP dan PPP. Dari hasil kajian yang dikeluarkan oleh Pacific

Institute – AS, berikut adalah fungsi-fungsi system jasa air yang dapat diprivatisasi:

Perencanaan pengembangan modal dan penganggaran (termasuk konservasi air dan isuisu

reklamasi sistim pembuangan air), Pendanaan pengembangan modal, Disain dari

pengembangan modal, Konstruksi dari pengembangan modal, Pengoperasian dan fasilitas,

Pemeliharaan fasilitas, Keputusan mengenai harga (pricing), Manajemen tagihan (billing) dan

pengumpulan pendapatan, Manajemen pembayaran terhadap pekerja atau kontraktor,

Manajemen finansial dan resiko, Establishment, monitoring and enforcement dari kualitas air

dan standar-standar pelayanan lainnya. Model-model privatisasi/PSP/PPP yang ada, tercipta

dari hasil kombinasi fungsi-fungsi diatas.

Privatisasi di Indonesia difokuskan pada sektor sanitasi atau penyediaan air bersih

diperkotaan. Dalam hal ini, keterlibatan swasta berupa penyediaan prasarana, distribusi,

dan penarikan retribusi pemakaian air dari konsumen. Fokus pada wilayah perkotaan

disebabkan adanya kemudahan dalam investasi prasarana distribusi air dan kemampuan

konsumen untuk membayar (willing to pay) tinggi. Prasarana distribusi air diperkotaan

relative sudah terbangun. Sementara pedesaan, cukup pengelolaan air akan

membutuhkan investasi prasarana yang cukup besar, willing to pay masyarakat pedesaan

yang lemah dan adanya persoalan penggunaan irigasi oleh petani.

Pengelolaan sumberdaya air secara privatisasi ini sendiri banyak Negara

menimbulkan perdebatan pro-kontra, tidak hanya dinegara sedang berkembang dinegara

majupun tidak sedikit perdebatan muncul privatisasi yang merupakan pengalihan hak

wewenang dari public sector ke privat sector, mengandung permasalahan yang besar baik

secara terbuka maupun terselubung. Oleh karena itu, kajian dari sudut positif dan

negatifnya dari privatisasi perlu dilakukan.

Dampak positif dari provatisasi pengelolaan sumberdaya air, adalah :

a. Efisiensi dari sisi pengelolaan sumberdaya air dan peningkatan kualitas

sumberdaya air. Adanya privatisasi, pengadaan air bersih untuk kebutuhan hidup

sehari-hari terjamin.

b. Dengan adanya privatisasi pengelolaan sumberdaya air memungkinkan kawasan

yang belum tersentuh jaringan air tebuka untuk pembangunan sarana dan prasana

air sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapat kemudahan terhadap akses air

bersih.

c. Ketersediaan modal atau dana yang besar yang disediakan oleh investor (dalam

Page 4: Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

negeri maupun asing) memungkinkan untuk dilakukan tidak hanya pembangunan

sarana dan prasarana tetaoi juga pemeliharaan dan berkelanjutannya, karena

seluruh biaya pengelolaan dan perawatan jaringan air dan sumberdaya air leinya

telah disediakan oleh investor.

d. Menjamin akses yang adil dan merata pada sumberdaya air, penggunaan semena-

mena air yang merupakan anugerah Tuhan akan dibatasi. Penggunaan ini akan

hemat dan pemakaian sesuai dengan kebutuhan.

e. Desentralisasi menurut UU no.22 tahun 1999 menunjukan adanya paradigm

pemikiran atau perspektif etika lingkungan yang menyatakan bahwa konsep “hak

atas air” tidak dapat diterima dan tidak dapat diklaim sebagai milik siapapun. Air

sebagai ‘common resources’ dan ‘public goods’ tidak dikelola secara bersama –

sama sehingga membuka ‘peluang’ pengelolaan kepada kelompok tertentu.

Disamping aspek positif, privatisasi pengelolaan sumberdaya air juga mengandung aspek

negative, yaitu :

a. Mengurangi dan menutup akses masyarakat kelas bawah akan air bersih.

Privatisasi mengharuskan air yang digunaka memiliki ‘harga’ yang tidak mudah

bagi masyarakat miskin untuk menyediakan dana sejumlah ‘harga’ air tersebut.

b. Tariff air menjadi mahal karena perusahan menetapkan keuntungan sebagai tujuan

pertama (profit first). Privatisasi ini akan membuat akses masyarakat terhadap air

terbatas dan mahal, dengan membebankan pertambahan tarif air pada konsumen.

c. Ketergantungan yang tinggi terhadap investor sehingga dibeberapa Negara

menunjukan fennomena monopoli baru, yang berdampak pada peningkatan air

beberapa kali lipat.

d. Dari beberapa contoh Negara yang telah mem-privatisasi-kan sumberdaya airnya,

menunjukan bahwa dalam penyediaan air bersih investor akan memilih untuk lebih

melayani daerah-daerah yang menguntungkan, seperti di Pulau Jawa. Sebaliknya,

menganaikan daerah-daerah diluar Jawa yang terpencil yang membutuhkan biaya

pembanguna jaringan air yang besar, kecuali dengan pengenaan tariff tinggi.

e. Hak penguasaan air yang dapat dipindahkan-tangankan dari public sector ke privat

sector. Disatu sisi, air merupakan bagian dari hak asasi karena memiliki hubungan

yang erat dengan kehidupan. Disisi lain, adanya privatisasi dengan skema

WATSAL melalui hutang bersyarat 300 juta dollar AS adalah satu fenomena

ancaman hilangnya hak-hak hidup masyarakat dalam mengakses air bersih, baik di

Page 5: Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

hulu dan hilir.

f. Ketidaksertaan penggunaan air bersih, jika kuat posisi ekonomi maka lebih besar

akses pada air bersih; dan kelompok miskin harus mengeluarkan dana lebih besar

untuk memenuhi air bersih, sebagai contoh kasus di Bolivia setelah di privatisasi

oleh Bechtel maka kaum miskin mengeluarhan 35 % dari penghasilannya untuk air

dan yang lebih miskin mengeluarkan 75%.(Sanin, 2003)

g. Ketidakadilan penggunaan air. Manusia membutuhkan 50 liter air per hari untuk

kehidupannya ; warga USA rata-rata menggunakan 250-300 liter air per hari

sementara warga Somalia hanya menggunakan 9 liter air per hari. (Sanin, 2003)

h. Bagi kaum kapitalis dan investor asing, kebuthan akan air bersih yang semakin

meningkat dari tahun ke tahun merupakan ‘peluang emas’ dari bisnis yang

menggiurkan. Hingga saat ini, dikenal beberapa transnasional company

perusahaan air raksasa dunia utnuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan air

bersih dengan Negara sedang berkembang, antara lain Themes Water, Suez,

Vivendi Universal, United Utilities, Betchel Group, Saur dan RWE AG. Keragaman

pendapatan dari perusahaan air dunia tersebut disajikan pada table.1 (Lampiran).

3. Penutup dan Kesimpulan

Uraian dalam paper ini telah menunjukkan bahwa privatisasi atau pelibatan

swasta dalam pengelolaan sumber daya air merupakan sebuah opsi yang tidak

disarankan, mengingat banyak sekali kejadian, bukti-bukti dan analisa dampak

privatisasi yang merugikan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Menganggap air

sebagai barang ekonomi dan memperlakukan air sebagai komoditi juga menimbulkan

banyak implikasi yang menyangkut fair pricing, akuntabilitas publik, dampak

lingkungan, efisiensi penggunaan air, marjinalisasi kaum miskin dan petani, sampai

pada dampak kultural terhadap pengalihan system pengeloaan air tradional ke yang

baru. Namun, melihat trend yang terjadi di seluruh dunia dan kenyataan yang kita

hadapi di Indonesia dimana privatisasi atau konsep PPP dan PSP ini sudah terjadi

dan kemungkinan besar akan bertambah dan terus terjadi, maka ada beberapa

prinsip mengenai pengelolaan sumber daya air yang harusnya tidak boleh dilanggar.

Pada prinsipnya, kami percaya bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan sumber

daya air dan penyediaan air bersih harus tetap berada ditangan negara/publik, dan

harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam

penyediaan kebutuhan dasar rakyatnya akan air bersih.

Page 6: Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

Daftar Pustaka

1. Sanim, Bunasor. 2003. Ekonomi Sumberdaya Air dan Manajemen Pengembangan

Sektor Air Bersih Bagi Kesejahteraan Publik. Bogor : Pusat Pengembangan

Sumberdaya Regional dan Pemberdayaan Masyarat

2. A, Sarwoko dan Anshori, I. 2003. Keterpaduan Pengelolaan Sumberdaya Air untuk

Pendayagunaan yang Berkelanjutan. Direktorat Jendral sumberdaya Air, Dep.

Kimpraswil. Maret 2003

3. http://www.bradstone.com/garden Thursday, 05 March 2009 07:06 WIB

4. http://westjavawater.blogspot.com/2005/06/air-tanah-di-jakarta-ground-water-

in.html akses : April 21st 2009 15.53 WIB

Page 7: Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

Lampiran 1 : Data (tabel)

Tabel 1

Daftar Korporasi Paling Atas dalam Industri Air

Tabel 2

Page 8: Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

Lampiran 2 : Gambar

Gambar 2

Page 9: Privatisasi Sumberdaya Air Di Indonesia

Sumber : www.bmg.go.id akses April 21st 2009