STRATEGI PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA

TUGAS MATA KULIAH HUKUM ORGANISASI DAN PERUSAHAAN

DOSEN :PROF. DR. H. MAN S. SASTRA WIDJAJA, S.H., S.U.

NURJANAH 110120100021

PROGRAM MAGISTER HUKUM BISNISFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJAJARAN2010

1

BAB  I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dewasa ini sepertinya

memiliki kekurangan mekanisme yang memadai untuk mencapai

efisiensi untuk dapat berkembang. Termasuk dalam konteks ini adalah

keberadaan BUMN yang sarat dibebani tujuan-tujuan yang tidak selalu

berkaitan dengan soal efisiensi perusahaan. Ditambah lagi krisis

ekonomi dan keuangan hampir selalu menjadi latar belakang untuk

melakukan privatisasi di negara-negara sedang berkembang, termasuk

Indonesia. Keadaan ini membuat privatisasi menemukan pijakan untuk

meningkatkan efisiensi dan produktifitas BUMN. Kebijakan privatisasi

senantiasa diletakkan dalam konteks pemulihan kehidupan ekonomi

nasional dan penyehatan BUMN. Pada titik inilah kebijakan privatisasi

senantiasa dikonkretkan dalam aturan hukum positif akan

bersinggungan langsung dengan supaya mewujudkan Good Corporate

Governance (GCG).

Kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia semakin menjadi bagian

penting dari kebijakan ekonomi pemerintah. Privatisasi dipandang

sebagai langkah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam

2

bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh sektor swasta.

Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi

perusahaan yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini

bukan dalam tujuan diatas, melainkan untuk menutup defisit APBN.

Karena sektor-sektor penerimaan dan pembiayaan lainnya tidak

mencukupi dalam keseimbangan anggaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana perusahaan pada umumnya, BUMN beroperasi

menurut norma-norma bisnis yang tunduk pada Undang-undang

Perseroan Terbatas dan berbagai aturan hukum dan perundangan

lainnya yang berlaku di Indonesia. Selaku pemegang saham,

pemerintah mestinya berkepentingan mendorong pengembangan

usaha BUMN agar bisa memperoleh laba BUMN yang cukup besar

serta kontribusi pajak yang dihasilkan. Kedua sumber pendapatan

inilah yang masuk dari pintu penerimaan dalam menghitung

penerimaan perpajakan dalam APBN.

Pemikiran ini mungkin hanya “reliable” bila perekonomian dalam

keadaan nomal. Sementara dalam kondisi perekonomian yang sedang

dilanda krisis, dimana ada tekanan APBN yang cukup berat yang

mendorong pemerintah menetapkan anggaran defisit, maka

pemerintah kemudian mengambil langkah taktis antara lain dengan

cara menjual aset-aset yang dikuasai pemerintah. Secara prinsip

manajemen, kebijakan privatisasi BUMN perlu dilakukan dengan

3

tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan

kompetitif. Sementara kebijakan privatisasi BUMN yang antara lain

bertujuan menutup defisit APBN adalah konsep jangka pendek, dan

misleading apabila dipaksakan untuk dijual murah di saat krisis.

B.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah

dapat disusun sebagai berikut: strategi apa yang paling tepat dan

reliable untuk melakukan privatisasi BUMN di Indonesia, baik dalam

rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN maupun dalam

rangka meningkatkan kinerja BUMN dalam jangka panjang serta

manfaat yang dapat dari privatisasi terhadap BUMN yang

melaksanakannya.

4

BAB  II

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Makna Privatisasi

Para ekonom dan pengambil kebijakan pada prinsipnya

sependapat tentang hakekat atau makna dari privatisasi. Basri1

misalnya, berpendapat bahwa hakekat atau makna privatisasi adalah

mengurangi keterlibatan atau intervensi pemerintah ke ekonomi secara

langsung. Pemerintah cukup melaksanakan tugas-tugas yang tidak

dapat dilaksanakan oleh pasar termasuk pertahanan dan keamanan

serta redistribusi pendapatan. Dalam kata-katanya “Dalam keadaan

yang ideal, negara hanya bertindak sebagai pengatur, penata,

penegak rule of law, dan penjamin rasa aman.”

Dalam perkembangannya, ada kesan negatif yang ditangkap

oleh masyarakat terhadap BUMN yang bergerak di bidang

perekonomian, bahkan ada anekdot yang mengatakan bahwa di

BUMN rugi tidak boleh tapi kalau untung bisa diatur. Ini juga

menggambarkan BUMN sebagai badan usaha yang tidak efisien dan

memiliki profitabilitas rendah.

Kondisi ini sebenarnya dipengaruhi oleh tujuan awal pendirian

BUMN yaitu untuk pemenuhan kebutuhan publik dan peningkatan

1 Basri, Faisal H., (2002), “Konsep Privatisasi”, makalah yang disampaikan dalamSeminar Terbatas: Privatisasi Ditinjau dari Aspek Ekonomi Makro, yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Usaha Milik Negara, Graha sawala, Gedung Utama Departemen Keuangan, Jakarta, 21 Mei 2002

5

kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan perolehan laba.

Namun pada kondisi globalisasi seperti saat ini, BUMN tidak dapat

hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik semata,

karena makin tingginya biaya hidup menuntut BUMN dapat

menyediakan kebutuhan atau fasilitas publik dengan baik dengan

harga yang terjangkau sehingga manajemen BUMN harus lebih

profesional dan efisien sehingga dapat mencapai hal tersebut.

Namun hak monopoli yang selama ini diberikan kepada BUMN lebih

membuat BUMN makin terpuruk dengan maraknya budaya korupsi,

kolusi, dan nepotisme, juga membuat BUMN menjadi sulit beradaptasi

dengan perubahan pasar makin kompetitif, ditambah dengan ekonomi

biaya tinggi akibat ketidak-efisienan yang berakibat pada turunnya

kemampuan menyediakan kebutuhan publik atau fasilitas kepada

publik tadi.

B. Tujuan Privatisasi

Pengalaman internasional memperlihatkan bahwa tujuan utama

privatisasi ada dua, yaitu: pertama, untuk mengurangi defisit fiskal dan

atau menutupi kewajiban-kewajiban (hutang-hutang) pemerintah yang

jatuh tempo, dan kedua, untuk mendorong kinerja ekonomi makro atau

efisiensi makro. Tujuan pertama umumnya diadopsi oleh negara-

negara maju (industri) dan tujuan kedua umumnya diadopsi oleh

6

negara-negara berkembang utamanya dalam kerangka tujuan jangka

pendek.

Privatisasi di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan

hakekat dan tujuan privatisasi secara internasional. Pengalaman-

pengalaman Indonesia dalam perspektif jangka panjangnya

menetapkan bahwa tujuan privatisasi adalah untuk tujuan efisiensi

makroekonomi, yang sejalan dengan prinsip yang diadopsi dari negara

maju seperti Inggris, Perancis, dan Jepang. Hakekat dan tujuan

Privatisasi di Indonesia tersebut dapat dilihat di berbagai dokumen

negara seperti pada UU APBN 2001, UU APBN 2002, dan Keppres

No. 7 tahun 2002 tentang Kebijakan Privatisasi BUMN.

Pada skala makro ekonomi, dengan melakukan privatisasi,

perusahaan diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih besar

pada negara melalui pajak dan deviden maupun kontribusi langsung

terhadap APBN. Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur

memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan kepada

publik misalnya pada sektor telekomunikasi. Dengan melibatkan pihak

swasta, dana pembangunan menjadi lebih besar sehingga dapat lebih

mewujudkan pembangunan perekonomian yang lebih luas juga.

Tujuan lain yang ingin dicapai oleh privatisasi adalah perubahan

paradigma BUMN agar lebih terbuka, menghilangkan praktek-praktek

KKN melalui praktek good corporate governance, serta merespon

7

perubahan pasar dengan cepat, agar pelayanan publik dapat diberikan

dengan lebih efisien.

C. Metode Privatisasi

Banyak metode yang ada dalam rangka pelaksanaan privatisasi

BUMN di Indonesia, namun agar dapat berjalan dengan baik tentunya

pemilihan strategi privatisasi haruslah direncanakan dengan matang

agar berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Jenis BUMN,

kondisi BUMN, serta situasi sosial politik dari suatu negara juga

adalah beberapa faktor yang menentukan sukses tidaknya privatisasi

dilakukan. Beberapa strategi yang dapat dipilih, antara lain public

offering, private sale, new private investment, sale of assets,

fragmentation, management/employee buy out, kontrak manajemen,

kontrak/sewa aset, atau likuidasi. 2

I. Public Offering

Pada strategipublic offering, pemerintah menjual kepada

publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN

tertentu kepada publik melalui pasar modal. Umumnya, pemerintah

hanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki atas BUMN

tersebut. Strategi ini akan menghasilkan suatu perusahaan yang

dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Proporsi

2 Nankani, Helen, “Techniques of Privatization of State-owned Enterprises”, The International Bank for Reconstructive and Development / The World Bank, 1989

8

kepemilikan pemerintah atas BUMN ini akan menurun.

Public offering ini cocok untuk memprivatisasi BUMN yang cukup

besar, memiliki potensi keuntungan yang memadai dalam waktu

dekat dapat direalisasi. BUMN harus bisa memberikan informasi

lengkap tentang keuangan, manajemen, dan informasi lainnya,

yang diperlukan masyarakat sebagai calon investor. Public offering

ini akan dapat terealisasi apabila telah tersedia pasar modal, atau

suatu badan formal yang dibentuk dalam rangka

menginformasikan, menarik, dan menjaring publik. Di samping itu

harus cukup tersedia likuiditas di pasar modal tersebut. Metode

public offering telah dipilih dalam rangka privatisasi beberapa

BUMN di Indonesia, antara lain PT. Semen Gresik, PT. Indosat, PT.

Timah, PT. Telkom, PT. Aneka Tambang, dan Bank BNI.3

II. Private Sale

Pada strategi ini, pemerintah menjual semua atau sebagian

saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau

sekelompok investor tertentu. Calon investor pada umumnya sudah

diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilih

investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya.

Strategi private sale ini fleksibel, tidak harus melalui pasar modal.

Cocok untuk privatisasi BUMN yang memiliki kinerja rendah, yang

3 Artjan, M. Faisal, “IPO Sebagai Alternatif Privatisasi BUMN”, Majalah Usahawan No. 02 Th. XXIX, Februari 2000

9

belum layak untuk melakukan public offering. BUMN ini

memerlukan investor yang memiliki usaha di bidang industri yang

sama, memiliki posisi keuangan yang kuat, dan memiliki kinerja

dan teknologi yang baik. Strategi ini juga cocok untuk negara-

negara yang belum memiliki pasar modal, atau belum memiliki

badan formal yang mampu menjaring investor.

III. New Private Investment

New private investment dapat ditempuh oleh pemerintah

apabila pemerintah atau BUMN menghadapi keterbatasan untuk

mengembangkan usaha BUMN tersebut. Dalam hal ini, pemerintah

tidak menjual saham yang dimiliki atas BUMN, tetapi mengundang

investor untuk menyertakan modal, sehingga modal BUMN akan

bertambah. Penambahan modal tersebut sepenuhnya masuk ke

BUMN, dan tidak ada dana yang diterima oleh pemerintah secara

langsung. Kebijakan ini akan menyebabkan proporsi kepemilikan

saham pemerintah atas BUMN tersebut menjadi berkurang. New

private investment cocok untuk mengembangkan BUMN, namun

BUMN mengalami kekurangan dana, misalnya dalam rangka

meningkatkan kapasitas produksi atau menyediakan infrastruktur

dalam rangka peningkatan produksi. Jadi sasaran utamanya bukan

untuk menjual BUMN tersebut.

10

IV. Sale of Assets

Pada strategi ini pemerintah tidak menjual saham yang

dimiliki atas saham BUMN tertentu, tetapi menjual aset BUMN

secara langsung kepada pihak swasta. Alternatif lain, pemerintah

tidak menjual aset BUMN secara langsung, tetapi

menggunakannya sebagai kontribusi pemerintah dalam

pembentukan perusahaan baru, bekerjasama dengan pihak

swasta. Dalam memilih mitra usaha, tentunya pemerintah akan

memilih pihak-pihak yang telah dikenal sebelumnya. Kebijakan

penjualan aset ini lebih fleksibel dan lebih mudah dilaksanakan,

dibandingkan menjual perusahaan secara keseluruhan. Kebiajakan

ini cocok untuk dilaksanakan apabila menjual perusahaan secara

keseluruhan merupakan target yang sulit dicapai. Pemerintah dapat

menjual seluruh aset yang dimiliki BUMN, write off semua utang,

dan melikuidasi BUMN tersebut.

V. Fragmentation

Pada strategi fragmentation ini, BUMN direorganisasi

atau dipecah-pecah (fragmentation) menjadi beberapa

perusahaan atau dibuat suatu holding company dengan

beberapa anak perusahaan. Salah satu atau beberapa anak

perusahaan kemudian dijual kepada pihak swasta. Kebijakan

ini akan menghasilkan beberapa pemilik baru atas satu BUMN

11

sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana bisnis yang

lebih kompetitif. Strategi ini cocok untuk menjual BUMN yang

besar dengan harga yang mahal. Karena mahal biasanya tidak

banyak calon investor yang tertarik untuk membeli. Dengan

dipecah-pecah, harganya menjadi lebih murah dan alternatif

untuk seorang investor untuk membeli menjadi lebih banyak,

dimana ia dapat memilih bagian yang paling menarik untuk

dibeli.

VI. Management/Employee Buy Out

Pada strategi ini, Pemerintah mengalokasikan sejumlah

saham untuk dibeli oleh para manajer dan karyawan BUMN, atau

koperasi karyawan BUMN. Strategi ini cocok untuk transfer

kepemilikan BUMN dari pemerintah kepada para manajer dan

karyawan BUMN. Dengan memiliki saham, para manajer dan

karyawan BUMN diharapkan akan bekerja lebih serius, sehingga

kinerja BUMN akan meningkat. Strategi ini juga cocok untuk BUMN

yang akan diprivatisasi, namun belum layak untuk melakukan

publik offering karena kinerjanya yang kurang baik. Daripada

BUMN dilikuidasi, maka strategi ini merupakan alternatif yang lebih

baik.

VII. Kontrak Manajemen

12

Dalam strategi kontrak manajemen, pemerintah

mengundang perusahaan swasta untuk "mengelola" BUMN selama

periode tertentu, dengan memberikan imbalan tertentu (dituangkan

dalam kontrak kerjasama). Perusahaan tersebut harus bergerak

dibidang yang sama, memiliki pengalaman yang cukup, memiliki

teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik. Strategi

kontrak manajemen dimaksudkan untuk (1) meningkatkan kinerja

BUMN, melalui peningkatan efisiensi dan atau efektifitas

penggunaan aset BUMN, (2) memperoleh keuntungan yang

optimal, (3) transfer manajemen, budaya kerja, skill, dan teknologi.

Tidak ada transfer kepemilikan dalam strategi ini. Privatisasi yang

dilakukan hanya bersifat privatisasi pengelolaan, bukan privatisasi

kepemilikan. Strategi kontrak manajemen dapat dipakai sebagai

strategi antara sebelum privatisasi kepemimpinan dilaksanakan.

Kontrak manajemen merupakan strategi yang baik apabila kondisi

BUMN belum layak untuk dijual. Strategi ini dapat dipakai untuk

meningkatkan kinerja BUMN, baik untuk BUMN yang memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat, maupun BUMN yang akan

diprivatisasi kepemilikannya.

VIII. Kontrak/Sewa Aset

Kontrak/sewa aset adalah strategi di mana pemerintah

mengundang perusahaan swasta untuk menyewa aset atau

13

fasilitas yang dimiliki BUMN selama periode tertentu.

Pemerintah/BUMN dengan segera akan mendapatkan uang sewa

dari perusahaan penyewa, tanpa melihat apakah perusahaan

tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Perusahaan penyewa

berkewajiban untuk memelihara aset atau fasilitas yang

disewanya.Aset atau fasilitas yang disewa bisa termasuk SDM

yang mengelola fasilitas atau aset tersebut. Strategi ini cocok untuk

meningkatkan return on assets (ROA), sehingga aset BUMN bisa

dimanfaatkan secara optimal. PT. Tambang Timah (Indonesia)

telah menerapkan metode ini. Demikian pula Port Kelang dan

National Park Facilities dari Malaysia, serta Port of Singapore dari

Singapura. BUMN-BUMN tersebut telah menyewakan asset yang

dimiliki dalam rangka meningkatkan ROA.

IX. Likuidasi

Likuidasi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan

pemerintah terhadap BUMN. Alternatif ini dapat dipilih apabila

BUMN tersebut adalah BUMN komersial, bukan BUMN public

utilities atau memberikan public services, tetapi dalam

kenyataannya tidak pernah mendapatkan keuntungan dan selalu

menjadi beban negara.

X. Initial Public Offering (IPO)

14

Initial Public offering merupakan strategi privatisasi BUMN

dengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah

kepada investor publik untuk yang pertama kalinya. Artinya, saham

BUMN tersebut belum pernah dijual melalui pasar modal pada

waktu sebelumnya. Metode IPO dapat menghasilkan dana segar

dalam jumlah yang besar bagi pemerintah, tanpa harus kehilangan

kendali atas BUMN tersebut. Investor publik pada umumnya

membeli saham untuk tujuan investasi, dengan persentase

kepemilikan yang relatif kecil. Pada umumnya mereka tidak

bermaksud untuk ikut serta dalam kegiatan operasional

perusahaan. Dengan demikian IPO ini cocok untuk dipilih apabila

nilai saham yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar, BUMN

memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen

yang baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan IPO, serta

cukup tersedia likuiditas dana di pasar modal.

XI. Right Issue (RI)

Right Issue adalah strategi privatisasi BUMN dengan cara

menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada publik,

di mana BUMN tersebut telah melakukan penjualan saham melalui

pasar modal pada waktu sebelumnya. Pada dasarnya metode

Right Issue tidak jauh berbeda dengan metode initial public

offering. Metode Right Issue tidak menyebabkan pemerintah lepas

15

kendali atas BUMN yang diprivatisasi selama masih menjadi

pemegang saham mayoritas. Right issue cocok untuk dipilih

apabila nilai saham yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar,

BUMN pernah melakukan penawaran saham melalui IPO, memiliki

kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang

baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan Right Issue, serta

tersedia likuiditas dana di pasar modal.

XII. Strategic Sales

Strategic sales (SS) merupakan strategi privatisasi untuk

menjual saham BUMN yang dikuasai pemerintah kepada investor

tunggal, atau sekelompok investor tertentu. Beberapa metode yang

termasuk didalam SS antara lain strategic private sale, new private

investment, management/employee buy out dan fragmentation.

Pada dasarnya, SS dimaksudkan untuk mendatangkan dan

melibatkan investor baru dalam pengelolaan BUMN. Disamping

membawa dana segar, diharapkan investor baru juga membawa

sesuatu yang strategis untuk meningkatkan kinerja BUMN seperti

teknologi baru, budaya, metode kerja yang efektif dan efisien,

perluasan penguasaan pasar dan sebagainya. Dengan demikian

pemilihan investor baru sangatlah selektif dikaitkan dengan

permasalahan yang ada di BUMN yang akan diprivatisasi. Strategic

Sales merupakan pilihan yang baik bila BUMN yang diprivatisasi

16

memiliki kinerja yang kurang baik atau permasalahan keuangan

yang kurag sehat. Strategi ini juga dapat dilaksanakan dalam waktu

yang relatif cepat dengan biaya yang lebih kecil bila dibandingkan

dengan IPO, sehingga cocok untuk strategi privatisasi dengan

waktu yang relatif terbatas atau nilai saham yang diprivatisasi kecil,

atau bila pasar modal sedang dalam kondisi kekurangan likuiditas.

17

BAB  III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, setiap metode privatisasi BUMN memiliki

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode IPO saat ini

memang sedang menjadi pilihan dibandingkan metode-metode

privatisasi lainnya. Meskipun ada beberapa pola atau skenario yang

dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk melaksanakan

privatisasi, namun ada negara yang mudah mendapatkan dukungan

dari wakil rakyatnya, ada pula yang sulit bahkan terhambat

mendapatkan dukungan dari wakil rakyat. Tapi harus disadari bahwa

yang berkepentingan (stake holder) dari privatisasi BUMN ini bukan

hanya pemerintah dan badan legislatif, tetapi juga manajemen dan

karyawan yang bersangkutan bahkan seluruh rakyat menjadi stake

holder tidak langsung, yang juga memainkan peranan penting dalam

mensukseskan keberhasilan program ini.

Di Indonesia, wacana privatisasi atau swastanisasi telah bergulir

semenjak tahun 1989 oleh Menteri keuangan. Namun sampai dengan

akhir tahun 90-an proses tersebut seperti menemui jalan buntu. Proses

sebenarnya dimulai ketika Presiden Soeharto meminta Tanri Abeng

menjadi Menteri Negara Pendayagunaan BUMN ( Meneg BUMN )

pada kabinet Pembangunan VII. Tugas utamanya membenahi 164

18

perusahaan BUMN dengan jumlah anak perusahaan di atas 1.300

yang tersebar di 17 kementrian. Para menteri teknis pada saat itu telah

menjadi pemimpin bagi BUMN yang berada dibawah naungannya.

Transparansi boleh dibilang mustahil, keuntungan bukan sesuatu yang

harus dikejar. Jauh sekali dari praktek good corporate governance

(GCG) budaya BUMN saat itu.

Dalam keadaan seperti itu, tantangannya adalah bagaimana

merubah dan memberdayakan BUMN menjadi suatu perusahaan

bisnis yang menguntungkan sekaligus menjadi alat untuk melunasi

utang negara.

Reformasi BUMN dibagi Tanri dalam dua gelombang. Kata

“gelombang” menurut Tanri lebih pas untuk program itu daripada kata

“tahap” yang agak konvensional. Pada gelombang pertama, dia

mencanangkan tindakan cepat yang harus diambil untuk memperbaiki

kinerja tanpa menyentuh aspek fundamental perusahaan. Untuk

mewujudkan hal itu, diluncurkan tiga agenda besar yaitu

restrukturisasi, profitasisasi, dan privatisasi. Yang dimaksud dengan

restrukturisasi disini adalah upaya peningkatan daya saing BUMN

melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan

penciptaan kompetensi. Sedangkan profitasisasi merupakan usaha

untuk meningkatkan efisiensi perusahaan secara agresif. Sementara

privatisasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran kepemilikan

19

saham BUMN, meningkatkan akses kepada pasar internasional,

sumber dana dan teknologi.

Gelombang kedua merupakan upaya sistematik untuk

memperbaiki aspek fundamental perusahaan. Sasarannya adalah

menciptakan perusahaan Indonesia yang mempunyai berdaya saing

tinggi dan berdaya cipta tinggi. Visinya tidak muluk-muluk tapi

menantang jajarannya untuk bekerja serius, yakni menjadikan BUMN

sebagai perusahaan multinasional Indonesia yang berukuran

menengah, terfokus, dan memiliki kompetensi tertentu. Dengan

demikian diharapkan sebagian BUMN Indonesia akan masuk dalam

nominasi Fortune 500 sebagai perusahaan yang kompetitif pada

tingkat dunia dan berdaya cipta tinggi.4

Dari proses itulah mulai terlihat bahwa Kantor Meneg

Pendayagunaan BUMN telah meletakkan dasar yang baik dengan

memisahkan BUMN dari birokrasi pemerintah, memisahkan dari

regulator dan operator, serta menghapus KKN dari BUMN. Dalam

kurun waktu 6 bulan setelah mulai bekerja, dengan kerjasama dengan

departemen teknis terkait dan dikoordinasikan dengan Menko

Wasbangpan, telah ditemukan 167 proyek di BUMN yang berindikasi

KKN (29 Desember 1998 ), 7 bulan berikutnya ditemukan lagi 6 proyek

yang diindikasikan serupa. Selanjutnya dari 173 kontrak berindikasi

KKN ( dari 17 BUMN yang “gemuk” ), 79 proyek dibatalkan, sisanya 25

4 Ishak Rafick dan Baso Amir, BUMN EXPOSE Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2.000 Triliun Lebih, Ufuk Press, Jakarta, 2010, hlm. 79-80

20

proyek ditender ulang atau renegosiasi, 59 proyek diproses dan

diteruskan ke BPKP ( Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan ) untuk diteliti dan 10 proyek dilanjutkan dengan kontrak

kerjasama setelah dievaluasi lebih lanjut.5

Hasil yang diharapkan pada reformasi BUMN gelombang II ini

adalah pemulihan ekonomi Indonesia melalui a) peningkatan

penciptaan nilai pasar BUMN ( market value creation ) dengan

melipatgandakan nilai yang sekarang ada; b) perolehan privatisasi

untuk mempercepat pembayaran hutang pemerintah; c) peningkatan

penerimaan pajak dan dividen untuk memperbaiki struktur pendapatan

negara; d) dukungan pada proses stabilisasi ekonomi melalui

pemulihan kepercayaan pasar, penguatan rupiah dan peningkatan

kapitalisasi pasar modal Indonesia.

Menurut Tanri, tugas meneg BUMN adalah meningkatkan nilai

(create value added), sehingga nilai perusahaan menjadi tinggi dan

menghasilkan profit yang bagus. Perusahaan yang profitnya tinggi,

market kapitalisasinya juga tinggi. 6

Perubahan peta politik di Indonesia antara rentang akhir tahun

90-an sampai sekarang juga turut mempengaruhi perubahan yang

terjadi pada BUMN. Perubahan kepemimpinan pada kementrian

BUMN selama ini tidak menunjukan perubahan kinerja yang berarti

pada BUMN-BUMN yang ada, walaupun master plan dari konsep

5 Ibid, hlm. 100-101.6 Ibid, hlm. 130-131.

21

reformasi BUMN ( restrukturisasi, profitasisasi dan privatisasi ) telah

lama dimunculkan, namun implementasi yang tidak konsisten dan tidak

berkesinambungan membuat kinerja BUMN melesat.

Pada masa kepemimpinan Sofyan A. Djalil, ide yang muncul

darinya dalam kaitannya dengan pembenahan BUMN adalah upaya

rightsizing atau program penciutan jumlah BUMN dan holdingisasi.

Sofyan berpendapat bahwa bila cetak biru yang dibuat oleh Tanri

Abeng pada tahun 1999 diikuti oleh semua Meneg BUMN, maka tujuan

dari reformasi BUMN saat itu akan tercapai saat ini. Dari

pendahulunya, Sofyan memimpin 139 BUMN (angka ini adalah jumlah

BUMN dengan porsi kepemilikan pemerintah 51% atau lebih). Dengan

konsep rightsizing, target pada akhir 2007 bisa diciutkan menjadi 100

BUMN, lalu pada tahap selanjutnya menjadi 50 BUMN. Tahapan

selanjutnya setelah menjadi 50 perusahaan adalah impian memiliki

superholding dimana dipimpin oleh seorang CEO. Pada saat itu kantor

Meneg BUMN tidak diperlukan lagi namun untuk sampai ke sana

kementrian BUMN mutlak diperlukan. 7

Sesungguhnya, proses privatisasi yang ideal adalah apabila

dimulai dari rencana usulan manajemen BUMN itu sendiri, bukan

merupakan instruksi pemerintah. Privatisasi yang berasal dari usulan

BUMN biasanya lebih lancar. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator,

tinggal menentukan besarnya saham yang akan dilepas, waktu

penjualannya dan strateginya, apakah akan melalui proses penawaran

7 Ibid, hlm. 242-243

22

umum atau aliansi strategis. Sementara itu proses pembenahan

internal BUMN seperti restrukturisasi, golden shake hand atau pensiun

dini (dalam hal diperlukan) serta proses lainnya agar BUMN menjadi

lebih menarik investor untuk menanamkan modalnya dilakukan oleh

BUMN itu sendiri.8

Realisasi hasil privatisasi BUMN dipengaruhi beberapa faktor

diantaranya adalah; kondusif tidaknya pasar modal domestik dan

internasional untuk melakukan initial public offering (IPO), persepsi

pemodal internasional mengenai risiko negara (country risk), tuntutan

masyarakat dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang dapat

mengganggu program privatisasi terhadap BUMN yang berlokasi di

daerah tertentu, masalah internal BUMN, kecenderungan investor

untuk mengejar saham BUMN yang mempunyai prospek cerah, serta

kestabilan perekonomian dalam negeri.

Faktor lain yang turut mempengaruhi pencapaian realisasi

privatisasi BUMN adalah perkembangan situasi politik dan keamanan,

perubahan tuntutan masyarakat terhadap reformasi, serta kurang

cepatnya melakukan penawaran di pasar, karena BUMN yang akan

diprivatisasi harus direstrukturisasi terlebih dahulu, sehingga proses

privatisasi mengalami kelambatan. Sebagai contoh adalah hasil

realisasi privatisasi BUMN pada akhir tahun 1990-an sampai dengan

tahun 2002 seperti pada tabel di berikut ini :

8 Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Privatisasi BUMN, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 106.

23

Secara rata-rata, realisasi privatisasi BUMN dari tahun anggaran

1998/1999 sampai dengan 2001 sebesar 23,22%, dengan rata-rata

penerimaan sebesar Rp2.206,55 milyar, apabila dilihat dari

pertumbuhan target yang telah ditetapkan dari tahun anggaran

1998/1999 sampai dengan TA 2002, diperoleh rata-rata pertumbuhan

yang negatif sebesar 25,6%. Dari dua indikator tersebut dapat dilihat

bahwa dalam kurun waktu TA 1998/1999 sampai dengan TA 2002,

target privatisasi yang ditetapkan dalam APBN terlalu optimis.. Salah

satu yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan capaian

target privatisasi adalah menentukan skala prioritas BUMN yang akan

diprivatisasi dengan mempertimbangkan kondisi pasar (demand) dan

kondisi kesehatan BUMN itu sendiri (supply).9

9 Syahrir Eka dan Agunan P. Samosir, Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002, hlm. 32

24

BAB IV

KESIMPULAN

Pada umumnya ada 2 metode privatisasi BUMN yang

dipraktekkan di beberapa negara, yakni public offering dan private

offering. Metode public offering meliputi dua sub metode, yaitu

penawaran perdana saham BUMN ke publik (IPO) dan penawaran

saham terbatas (right issue). Sementara metode private offering,

meliputi dua pilihan sub metode yaitu SS dan metode-metode lain

yang tidak tergolong ke dalam SS seperti private sale, new private

investment, EMBO dan fragmentation.

Bermanfaat atau tidaknya metode privatisasi bagi peningkatan

kinerja BUMN dan ekonomi (kesejahteraan rakyat) itu sangat

tergantung apakah setelah di-IPO-kan atau di-strategic sales-kan,

BUMN tersebut dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kinerja

yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan perolehan labanya, akan

dapat memberikan sumbangan lebih buat negara, baik berupa

pelayanan dan penyediaan barang dan jasa yang lebih baik kepada

masyarakat, pajak dan dividen yang lebih besar, serta dana-dana

sosial dan kemitraan yang lebih besar.

IPO memang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan strategic

sales. Melalui IPO, pemerintah memiliki peluang untuk mewujudkan

demokrasi ekonomi melalui perluasan basis kepemilikan saham

25

BUMN. Namun esensi kepemilikan BUMN adalah kepemilikan rakyat

yang direpresentasikan melalui kepemilikan pemerintah. IPO juga

dapat dimanfaatkan menjadi wahana pemerataan kesejahteraan.

Sebab, semakin banyak masyarakat kita yang memiliki saham BUMN,

akan semakin besar manfaat yang dapat diperoleh masyarakat, baik

melalui dividen maupun capital gain. Selain itu, IPO juga dapat menjadi

wahana yang baik untuk meningkatkan good corporate governance

(GCG). Bukan rahasia lagi bahwa meski upaya pembenahan di tubuh

BUMN senantiasa dilakukan pemerintah, namun masih sering dijumpai

praktek-praktek tidak sehat yang dilakukan oleh oknum pengelola

BUMN. Termasuk politisasi BUMN-BUMN juga masih sering dijumpai.

Penentuan metode privatisasi BUMN, apakah itu IPO maupun

strategic sales atau metode lainnya, adalah domain korporasi yaitu

disesuaikan dengan kebutuhan strategi korporasi BUMN terkait. Yang

terpenting adalah harus diyakini bahwa metode privatisasi BUMN yang

akan ditempuh adalah yang terbaik bagi peningkatan kinerja

perusahaan. Selanjutnya adalah tidak tepat bila menjual BUMN dalam

kondisi pasar yang tidak kondusif, penuh keterdesakan (bahkan

mungkin keterpaksaan) yang akhirnya justru merugikan kepentingan

negara dan BUMN terkait. Bila privatisasi dipaksakan dalam kondisi

seperti ini, hasil privatisasi BUMN tidak akan maksimal, karena asset

perusahaan akan dinilai under valued.

26

Terakhir, perlunya konsensus bersama, terutama pemerintah

DPR yang memiliki kewenangan kebijakan ini. Konsensus yang

mengikat terkait dengan (i) target privatisasi BUMN, (ii) BUMN yang

akan diprivatisasikan, serta (iii) metode privatisasi yang akan diambil

adalah penting untuk sebagai pegangan hukum bagi pemerintah dan

DPR agar dalam pelaksanaan privatisasi BUMN berjalan baik dan

tidak ada konflik yang timbul akibat kepentingan-kepentingan pihak

tertentu.

27

DAFTAR PUSTAKA

Artjan, M. Faisal, “IPO Sebagai Alternatif Privatisasi BUMN”, Majalah Usahawan No. 02 Th. XXIX, Februari 2000

Basri, Faisal H., (2002), “Konsep Privatisasi”, makalah yang disampaikan dalam Seminar Terbatas: Privatisasi Ditinjau dari Aspek Ekonomi Makro, yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Usaha Milik Negara, Graha sawala, Gedung Utama Departemen Keuangan, Jakarta, 21 Mei 2002.

Ishak Rafick dan Baso Amir, BUMN EXPOSE Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2.000 Triliun Lebih, Ufuk Press, Jakarta, 2010.

Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Privatisasi BUMN, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008

Syahrir Eka dan Agunan P. Samosir, Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002

28