BAB I PENDAHULUAN - acch.kpk.go.id · privatisasi yang pada tahun 2010 nilainya mencapai Rp.132,7 Triliun. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri mencapai Rp

Laporan Studi Prakarsa Anti Korupsi 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional di

samping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, peran

BUMN cukup strategis, seperti: penghasil barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam

rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; sebagai pelopor atau

perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta; sebagai

pelaksana pelayanan publik; penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar; serta

turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi.

BUMN yang seluruh maupun sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara

yang dipisahkan, merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan.

Penerimaan negara tersebut dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil

privatisasi yang pada tahun 2010 nilainya mencapai Rp.132,7 Triliun. Kontribusi BUMN

terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri mencapai Rp. 2.130 triliun, baik dalam

bentuk kapitalisasi pasar modal, operational expenditure (opex), program kemitraan,

bina lingkungan, kredit usaha rakyat (KUR), capital expenditure (capex), mapun

public service obligation (PSO). Selain itu masih terdapat 105.260 kelompok usaha

yang menjadi mitra binaan BUMN yang juga memberikan kontribusi cukup signifikan

terhadap perekonomian Indonesia.1

Melihat peran penting dan strategis BUMN di atas, seiring dengan perkembangan

ekonomi baik di tingkat lokal maupun internasional serta persaingan usaha yang

semakin ketat tuntutan kepada BUMN untuk menjalankan bisnisnya secara efektif,

efisien, dan profesional menjadi semakin tinggi. Namun demikian, masih didapati

beberapa kelemahan BUMN seperti: sering adanya kebijakan atau peraturan

pemerintah yang menguntungkan BUMN yang justru berakibat kepada lemahnya

BUMN dalam persaingan usaha; kurang lincah dalam bertindak; dan lamban dalam

mengambil keputusan. Kondisi ini membuat BUMN kehilangan momentum usaha yang

dapat berakibat pada kerugian usaha. Selain itu, potensi korupsi masih muncul di

BUMN karena masih adanya konflik kepentingan di internal serta lemahnya

pengendalian internal.

1 Peran BUMN dalam Percepatan & Perluasan Pembangunan Nasional, Kementerian BUMN, Bogor 11 Februari 2011

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK 1


Guna mengatasi hal tersebut dan untuk memperbaiki kinerja BUMN beberapa upaya

perlu dilakukan. Di dalam berbagai analisis dikemukakan, ada keterkaitan antara krisis

ekonomi, krisis finansial, dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan

lemahnya sistem tata kelola perusahaan yang baik2. Semakin baik dan efektifnya

sistem tata kelola perusahaan akan memungkinkan terbentuknya sistem pengendalian

(checks and balances) yang lebih efektif antar unit kerja di internal entitas usaha serta

antara entitas usaha tersebut dengan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Dalam kaitan mengatasi kelemahan dari kemungkinan timbulnya potensi korupsi di

BUMN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Studi Prakarsa Anti Korupsi

(SPAK) BUMN. Kegiatan SPAK BUMN 2011 dilaksanakan dalam rangka mengukur

efektivitas dari prakarsa anti korupsi yang dilakukan oleh BUMN.

1.2. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) 2011, KPK mendasari pada

kewenangan yang dimilikinya. DalamUndang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan;

1) Pasal 4 menyebutkan: “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan

tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi”.

2) Pasal 8 ayat 1 menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas supervisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan

Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau

penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan

wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana

korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik”.

3) Pasal 14 menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas monitor

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang untuk:

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi

di semua lembaga negara dan pemerintah;

2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan

pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil

pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi

korupsi;

2 Studi Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Swasta, BUMN, dan BUMD, KPK Tahun 2008

2 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa

Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai

usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention

Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi) menyebutkan:

1) Pasal 7 ayat (4): “Setiap Negara Peserta wajib sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar dari sistem hukum nasionalnya, berusaha keras untuk

mengadopsi, memelihara dan memperkuat sistem yang meningkatkan

transparansi dan mencegah konflik-konflik kepentingan”.

2) Pasal 8 ayat (1): ”Untuk memerangi korupsi, Setiap Negara Peserta

wajib meningkatkan, antara lain: integritas, kejujuran, dan

tanggungajwab di antara para pejabat-pejabat publiknya, sesuai

dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya”.

3) Pasal 10: “Dengan memperhatikan kebutuhan untuk memberantas

korupsi setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar sistem hukum nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang

mungkin untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi

publiknya, bila diperlukan termasuk termasuk mengenai organisasi

keuangan dan proses pembuatan keputusannya”.

4) Pasal 12: ”Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan,

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, untuk

mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan

standar akutansi dan audit di sektor swasta, dan dimana diperlukan,

memberikan sanksi perdata, administratf dan pidana yang efektif

sebanding untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut.”

1.3. Tujuan

Secara umum, SPAK bertujuan untuk mengukur efektifitas prakarsa anti korupsi di

BUMN. Rincian tujuan kegiatan SPAK adalah:

1. Mendapatkan gambaran aktual tentang adanya prakarsa dan penerapan

pencegahan korupsi di BUMN;

2. Memastikan bahwa setiap BUMN memiliki komitmen terhadap upaya

pencegahan korupsi yang berada di lingkungan dan kewenangannya;

3. Mendorong BUMN bertanggung jawab terhadap keberhasilan upaya pencegahan

korupsi di lembaganya;



4. Sebagai salah satu acuan untuk melakukan perbaikan kinerja BUMN, baik atas

inisiatif sendiri maupun melalui intervensi kebijakan oleh pemerintah.

1.4. Ruang Lingkup

Berdasarkan tujuan di atas, maka SPAK ini dibatasi dengan melakukan penilaian

terhadap prakarsa anti korupsi dan penerapannya di 4 BUMN yang mewakili sektor

energi, konstruksi, keuangan, dan transportasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1

Perserta SPAK 2011

No BUMN Sektor

1 PT PERTAMINA (Persero) Energi

2 PT JASA MARGA Tbk (Persero) Konstruksi

3 PT JAMSOSTEK (Persero) Keuangan

4 PT ANGKASA PURA II (Persero) Transportasi

1.5. Metodologi dan Tahapan Kegiatan

1.5.1. Metode

Indikator dan bobot yang digunakan sebagai parameter dalam penilaian SPAK BUMN

tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Indikator Utama.

Indikator utama merupakan indikator yang wajib dipenuhi dan dianalisis oleh

BUMN. Indikator ini merupakan pedoman dalam penilaian kuantitatif.

Penentuan indikator utama diputuskan oleh KPK berdasarkan hasil FGD (Focus

Group Discussion) dengan peserta tenaga ahli (pakar) eksternal yang relevan

dan pejabat struktural KPK.

2. Indikator Inovasi.

Indikator inovasi bersifat bebas, peserta dapat mencantumkan prakarsa anti

korupsi di luar prakarsa pada 7 indikator utama dalam sebuah laporan, yang

nantinya akan dinilai secara kualitatif. Indikator ini disiapkan untuk

mengantisipasi jika ternyata BUMN memiliki inovasi lain di luar indikator

utama.

Setiap indikator yang digunakan dalam SPAK menggunakan bobot yang ditentukan

berdasarkan hasil konsultasi dengan pakar eksternal dan struktural KPK. Berikut

adalah indikator, subindikator, dan bobot SPAK 2011.



Tabel I.2

Indikator, Subindikator dan Bobot SPAK 2011

Indikator Subindikator

Indikator Utama (0,942)

1. Keteladanan Pimpinan (Tone Of The Top) (0,186)

aKetersediaan Kebijakan Pimpinan (BOC dan BOD) terkait anti korupsi (0,260)

bPeran Pimpinan dalam Penerapan Kebijakan Antikorupsi (0,480)

c Pengawasan dan Evaluasi (0,260)2. Pedoman tentang

Etika dan Perilaku (Code of Ethic and Code of Conduct)

(0,139)

aKetersediaan dan Kelengkapan Pedoman tentang Etika dan Perilaku (0,390)

bPenerapan Pedoman Etika dan Perilaku (0,420)

c Evaluasi (0,190)

3. Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) (0,121)

aKetersediaan dan Kelengkapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,390)

bPenerapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,410)

c Evaluasi (0,200)

4. Pengelolaan Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System) (0,139)

aKetersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,430)

bPenerapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,390)

c Evaluasi (0,170)

5. Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure)

(0,084)

aKetersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,360)

bPenerapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,430)

c Evaluasi (0,210)

6. Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (Managing Gift) (0,103)

aKetersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,390)

bPenerapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,450)

c Evaluasi (0,160)7. Penegakan Aturan

(Rules Enforcement) (0,171)

a Penegakan Aturan (1,00)

Indikator Inovasi (0,058)

Prakarsa Lainnya (1,00)

Terdapat 7 indikator utama yang ditetapkan sebagai hasil FGD tersebut, untuk

selanjutnya diturunkan dalam subindikator–subindikator. Masing-masing subindikator

mencerminkan adanya ketersediaan, penerapan, serta proses evaluasi terhadap

masing-masing indikator. Selanjutnya ketujuh indikator dan subindikator

dioperasionalkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 81 pertanyaan (kuesioner



terlampir). Setiap pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peserta SPAK dengan

melampirkan bukti-bukti untuk mendukung validitas jawaban.

Nilai SPAK terendah adalah 0 dan tertinggi 10. Nilai 0 berarti peserta SPAK tidak

mempunyai prakarsa/inisiatif antikorupsi sesuai dengan harapan penilaian ini.

Sementara nilai 10 menunjukkan unit utama telah melakukan prakarsa/inisiatif

antikorupsi sesuai dengan seluruh indikator dalam SPAK.

Selain mengisi kuesioner, peserta SPAK juga didorong untuk mengisi kuesioner

tentang inovasi pencegahan korupsi yang telah dilakukan di luar tujuh indikator utama

SPAK yang telah ditetapkan.

1.5.2. Tahapan Kegiatan

Studi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan indikator utama.

Penetapan indikator utama ini dilakukan melalui dua tahap yaitu konsultasi

dengan pakar dan konsultasi dengan internal KPK.

2. Penyusunan dan penyebaran kuesioner.

Kuesioner terdiri dari rangkaian pertanyaan tertutup dan semi terbuka yang

disusun berdasarkan rincian dari Indikator utama yang telah ditetapkan

sebelumnya. Kuesioner bersifat objektif untuk memudahkan verifikasi data.

3. Penilaian sendiri (self-assessment) oleh peserta SPAK

Pada tahap ini, BUMN mengisi kuesioner yang diberikan. Untuk menunjang

validitas jawaban, BUMN diwajibkan memberikan bukti yang relevan.

Sinkronisasi jawaban dan lampiran bukti ini yang dijadikan dasar bagi KPK

untuk melakukan verifikasi. Atas dasar verifikasi tersebut, dihitung nilai yang

menunjukkan tingkatan inisiatif anti korupsi yang dilakukan oleh BUMN.

4. Penilaian oleh KPK

KPK melakukan penilaian akhir dengan mempertimbangkan hasil pengisian

sendiri oleh instansi, dan kelengkapan bukti. Untuk mempertegas hasil

penilaian, KPK juga melakukan observasi lapang untuk memastikan kegiatan

pencegahan korupsi seperti yang dilaporkan dalam SPAK. Hasil dari penilaian

KPK menentukan peringkat dari masing-masing peserta SPAK.

5. Pelaporan Akhir dan Diseminasi



Laporan akhir dibuat dengan melaporkan skor masing-masing unit utama

sesuai indikator yang ditetapkan. Hasilnya dipaparkan kepada peserta SPAK

dalam sebuah rapat tertutup.

Secara ringkas, rangkaian tahapan kegiatan SPAK tahun 2011 adalah:

Gambar 1.1

Tahapan Kegiatan SPAK 2011


PenetapanIndikatorUtama

Penyusunan& Penyebaran Kuesioner

Self-Assessmentoleh BUMN

Penilaianoleh Tim Ahli KPK

LaporanAkhir danDiseminasi

Jan-Feb Feb-Mar Apr-Juli Agt-Sept Okt-Nov


BAB II

PROFIL PT PERTAMINA (PERSERO)

2.1. Sejarah PT Pertamina (Persero)

PERTAMINA adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah

Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957

dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi

PN PERMINA dan setelah merger dengan PN PERTAMIN di tahun 1968 namanya

berubah menjadi PN PERTAMINA. Dengan bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun

1971 sebutan perusahaan menjadi PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah

PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT PERTAMINA (PERSERO) pada

tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

PT PERTAMINA (PERSERO) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH

No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum & HAM melalui

Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Pendirian

Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah

No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan

Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12

tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tentang pengalihan

bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (Pertamina) menjadi

perusahaan perseroan (Persero). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

MIGAS baru, Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli

industri MIGAS. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi saat ini diserahkan kepada

mekanisme pasar

2.2. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan

2.2.1. Visi dan Misi PT Pertamina (Persero)

Penetapan visi dan misi sebagai bagian perencanaan strategis, merupakan suatu

langkah penting dalam perjalanan PT Pertamina. Ditengah arus kuat persaingan usaha

industri minyak dan gas, PT Pertamina (Persero) menetapkan visi dan misi

perusahaan sebagai berikut:

• Visi PT Pertamina (Persero) adalah menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas

Dunia.



• Misi PT Pertamina (Persero) adalah menjalankan usaha minyak, gas, serta

energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip

komersial yang kuat.

2.2.2. Tata Nilai Perusahaan

PT Pertamina menetapkan enam Tata Nilai Perusahaan yang menjadi pedoman bagi

seluruh karyawan dalam menjalankan perusahaan. Keenam tata nilai tersebut adalah:

1. Bersih (Clean): Dikelola secara profesional, menghindari benturan

kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan

integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

2. Kompetitif (Competitive): Mampu berkompetisi dalam skala regional

maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi,

membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

3. Percaya Diri (Confident): Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional,

menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan

bangsa

4. Fokus Pada Pelanggan (Customer Focused): Beorientasi pada kepentingan

pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik

kepada pelanggan.

5. Komersial (Commercial): Menciptakan nilai tambah dengan orientasi

komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang

sehat.

6. Berkemampuan (Capable): Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang

profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi,

berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

2.3. Struktur Organisasi PT Pertamina (Persero)

Dalam struktur organisasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan PT

Pertamina (Persero) tahun 2010, PT Pertamina (Persero) memiliki 8 orang

Direktur (termasuk Direktur Utama) yang menangani mulai proses pengolahan

minyak dari hulu hingga hilir serta membawahi sejumlah anak perusahaan.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT Pertamina Tahun 2011

Sumber : Laporan Keuangan Rekonsiliasi PT Pertamina (Persero) Tahun 2010

2.4. Kinerja Perusahaan

Selama 2010 PT Pertamina (Persero) berhasil membukukan Penjualan dan Pendapatan

Usaha Lainnya sebesar Rp438 triliun, naik 18% dari 2009. Pendapatan ini berasal dari

penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, hasil minyak,

penggantian subsidi jenis BBM tertentu dan LPG dari pemerintah, penjualan ekspor

minyak mentah dan hasil minyak, imbalan jasa pemasaran, serta pendapatan usaha

lainnya.


President Director/CEO

Chief Audit Executive

Corporate Secretary

Senior Vice President (SVP), GAS Chief Legal Counsel

SVP Integrated Supply Chain

Director of Investment,

Planning & Risk Management

Director of Upstream

Director of Refining

Director of Marketing &

Trading

Director of Human

Resources

Director of General Affair

Director of Finance

SVP of Corporate

Investmen & Bussines

Development

SVP of Upstream Strategic

planning & Subsidiary

Management

SVP of Upstream Bussines

Development

SVP of Refining

Operation

SVP of Bussines

Development

SVP of Fuel Marketing & Distribution

SVP of Petroleum Product

Marketing & Trading

SVP of Shipping

SVP of HR Development

SVP of Corporate Shared Service

SVP of Financing &

Bussines Support

SVP of Controller


Gambar 2.2Kinerja PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan

2008-2010

Sumber: Laporan Keuangan Rekonsiliasi PT Pertamina (Persero)

Dari gambar II.2 terlihat bahwa terdapat fluktuasi dalam perolehan nilai aset,

pendapatan usaha, dan laba bersih dalam 3 tahun terakhir, yang banyak dipengaruhi

oleh harga minyak dunia dan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar. Pada tahun 2010

kinerja PT Pertamina (Persero) mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dibanding tahun 2009, namun kinerja terbaik diperoleh pada tahun 2008.


2008 2009 20100

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

281,437302,393

266,515

551,885

371,524

438,012

19,606 16,203 16,776

AsetPendapatan UsahaLaba Bersih

TAHUN

JUM

LAH

(d

alam

Mili

ar R

upia

h)


BAB III

HASIL DAN ANALISIS

NILAI SPAK PT PERTAMINA (PERSER0) 2011

3.1. Penghitungan Nilai SPAK PT Pertamina (Persero)

Nilai SPAK 2011 yang diperoleh setiap BUMN, merupakan gabungan dari indikator

utama dengan bobot 0,942 dan indikator inovasi dengan bobot 0,058. Nilai dengan

bobot SPAK 2011 yang diperoleh PT Pertamina adalah sebesar 8,95 dengan perincian

nilai indikator dan subindikator seperti ditunjukkan dalam Tabel III.1.

Tabel III.1Nilai SPAK PT Pertamina

Indikator Subindikator

Indikator Utama (0,942)

9,01

Keteladanan Pimpinan (Tone Of The Top) (0,186)

9,56

aKetersediaan Kebijakan Pimpinan (BOC dan BOD) terkait anti korupsi (0,260) 10,00

b Peran Pimpinan dalam Penerapan Kebijakan Antikorupsi (0,480)

9,08

c Pengawasan dan Evaluasi (0,260) 10,00

Pedoman tentang Etika dan Perilaku (Code of Ethic and Code of Conduct)(0,139)

9,87

aKetersediaan dan Kelengkapan Pedoman tentang Etika dan Perilaku (0,390) 10,00

b Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (0,420) 9,68

c Evaluasi (0,190) 10,00

Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) (0,121)

9,72

aKetersediaan dan Kelengkapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,390)

10,00

bPenerapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,410) 9,32

c Evaluasi (0,200) 10,00

Pengelolaan Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System) (0,139)

9,85

aKetersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,430) 10,00

bPenerapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,390)

9,61

c Evaluasi (0,170) 10,00

Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure)(0,084)

7,47

aKetersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,360)

8,59

bPenerapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,430) 5,29

c Evaluasi (0,210) 10,00

Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (Managing Gift) (0,103)

9,62

aKetersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,390) 10,00

bPenerapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,450) 9,15

c Evaluasi (0,160) 10,00Penegakan Aturan (Rules Enforcement) (0,171)

10,00 Penegakan Aturan (1,00) 10,00

Indikator Inovasi(0,058)7,98

Prakarsa Lainnya (1,00)



Proses Penilaian SPAK di PT Pertamina (Persero) selain dilakukan di kantor pusat

(Jakarta) juga dilakukan di Kantor Cabang Surabaya dan Medan. Tabel III.1

menunjukkan secara umum pimpinan dan karyawan PT Pertamina (Persero) telah

mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kegiatan antikorupsi di perusahaannya.

Nilai indikator yang diperoleh semuanya berada di atas batas minimum 6 bahkan

sebagian besar mendekati angka 10. Hal ini merupakan bukti bahwa sudah terdapat

kesamaan sikap dan komitmen personil PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan

tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen ini dipertegas dengan diberlakukannya

peraturan–peraturan anti korupsi sekaligus penegakannya.

3.2. Indikator Utama SPAK 2011

3.2.1. Keteladanan Pimpinan (Tone Of The Top)

Dalam suatu organisasi faktor keteladanan sangat penting untuk menggerakkan

bawahan. Hanya dengan keteladanan pimpinan suatu organisasi dapat memperoleh

kepercayaan baik dari bawahan, rekanan maupun dari pemegang saham. Keteladanan

pimpinan juga dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik.

Oleh karena itu dalam suatu organisasi mutlak diperlukan pemimpin yang dapat

dipercaya dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya organisasinya demi

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pemimpin tidak dilahirkan, tetapi

dibentuk melalui suatu proses penguasaan knowledge, skill, dan attitude yang

dibutuhkan. Berbicara mengenai kepemimpinan juga berarti pemimpin harus

memberikan teladan (Tone of The Top), membangun kultur/budaya yang kokoh, dan

menunjukkan komitmen yang kuat untuk memimpin organisasinya menuju arah yang

sudah disepakati.

Indikator awal dari pengukuran SPAK adalah keteladanan pimpinan (Tone of The Top).

Semua indikator lainnya tidak akan pernah terlaksana secara efektif dan efisien jika

tidak ada komitmen untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

dari pimpinan Perusahaan. Untuk indikator keteladanan pimpinan, tolok ukurnya

adalah implementasi aturan dan aktivitas pimpinan perusahaan (direksi dan komisaris)

yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik, bersamaan dengan meningkatnya

kinerja perusahaan. Komitmen pimpinan perusahaan juga didukung oleh Kementerian

BUMN dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-

117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG di BUMN.



Indikator keteladanan pimpinan dibagi dalam 3 subindikator yaitu: (a) ketersediaan

kebijakan Pimpinan terkait antikorupsi, (b) peran pimpinan dalam penerapan

kebijakan antikorupsi, serta (c) pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh

Pimpinan. Indikator keteladanan pimpinan dalam penilaian SPAK 2011 memiliki bobot

tertinggi (0,186) atau 18,6 % dari total nilai indikator utama lainnya, sehingga nilai

yang diperoleh PT Pertamina (Persero) sebesar 9,56 untuk indikator ini memberikan

pengaruh yang cukup signifikan terhadap nilai akhir SPAK PT Pertamina (Persero).

Komitmen direksi PT Pertamina (Persero) terutama direktur utamanya dalam

melakukan program anti korupsi ditunjukkan dengan telah diterbitkannya Pedoman

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG (CoCG) pada tahun 2006 di PT Pertamina (Persero).

Pedoman tersebut disosialisasikan langsung oleh Direksi dalam sejumlah kegiatan di

PT Pertamina (Persero). Karyawan menganggap kegiatan yang langsung dipimpin oleh

direktur utama ini membuat yang bersangkutan layak dijadikan figur teladan bagi

bawahannya.

Tabel III.2Nilai Indikator Keteladanan Pimpinan

Peringkat Instansi

Keteladanan Pimpinan(0,186)

Nilai Total

Subindikator

Ketersediaan Aturan(0,26)

Peran Pimpinan

(0,48)

Pengawasan & Evaluasi(0,26)

2 PT Pertamina (Persero) 9,56 10,00 9,08 10,00

Nilai keteladanan pimpinan yang baik tersebut pada hakikatnya masih bisa

ditingkatkan kualitasnya. Dalam upaya pencegahan korupsi, kegiatan keteladanan

dapat diterapkan melalui peningkatan peran pimpinan dalam melakukan pengawasan

terhadap penerapan pencegahan korupsi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan

yang baik. Supaya kegiatan pengawasan tersebut efektif, sebaiknya dilakukan

evaluasi secara berkala. Keteladanan juga dapat ditunjukkan melalui konsistensi sikap

pimpinan dalam menangani setiap permasalahan dalam penerapan tata kelola

perusahaan yang baik. Kondisi ini akan menumbuhkan kepercayaan karyawan kepada

pimpinan serta menumbuhkan komitmen dari seluruh karyawan sehingga akan

meningkatkan produktivitas perusahaan.



3.2.2 Pedoman Etika dan Perilaku(Code of Ethics and Code of Conduct)

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi

diperlukan aturan pedoman etika dan perilaku (code of ethics and code of conduct).

Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam

menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya

perusahaan. Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah3:

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate values)

yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan

usahanya.

2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya,

perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ

perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang

berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan

manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.

3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan

dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan

diterapkan.

Oleh karena itulah Pedoman etika dan perilaku menjadi salah satu indikator penilaian

SPAK 2011. Indikator pedoman etika dan perilaku merupakan salah satu indikator

dengan bobot tinggi, yaitu sebesar 0,139. Penilaian indikator Pedoman Etika dan

Perilaku, dilakukan dengan menilai tiga subindikator yaitu: (a) ketersediaan aturan

tentang pedoman etika dan perilaku, (b) penerapan aturan etika dan perilaku, serta

(c) evaluasi aturan. Dari ketiga subindikator tersebut, penerapan aturan etika dan

perilaku merupakan subindikator yang memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,420. Berikut

disampaikan rincian hasil penilaian indikator pedoman etika dan perilaku pada PT

Pertamina (Persero).

Tabel III.3

Nilai Indikator Pedoman Etika dan Perilaku

Peringkat Instansi

Pedoman Etika dan Perilaku(0,139)

Nilai Total

SubindikatorKetersediaan

Aturan(0,39)

Penerapan Aturan(0,42)

Evaluasi Aturan(0,19)


3 www.knkg-indonesia.com



Secara keseluruhan, nilai indikator pedoman tentang etika dan perilaku SPAK 2011 PT

Pertamina cukup tinggi (9,87). PT Pertamina telah memiliki Pedoman Etika Usaha dan

Tata Perilaku (code of conduct) sejak tahun 2006 dan telah diperbaharui pada tahun

2009. Dalam rangka memudahkan Satuan Pengawas Internal (Auditor) dan Unit

Kepatuhan (compliance) dalam melakukan deteksi, pencegahan dan penanganan

penyimpangan, saat ini PT Pertamina telah memiliki sistem informasi yang diberi

nama Compliance Online System yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh karyawan

untuk menyampaikan pengaduan penyimpangan, serta melakukan konsultasi tentang

pencegahan penyimpangan.

Secara umum personil PT Pertamina telah memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam

penerapan Pedoman Etika dan Perilaku di perusahaannya. Namun demikian,

peningkatan kualitas pedoman etika dan perilaku di PT Pertamina masih bisa

dilakukan diantaranya dengan:

1. Penyusunan peraturan pedoman perilaku selalu disesuaikan dengan tingkat

perkembangan usaha dan potensi terjadinya penyimpangan pada setiap

bagian dan tingkat jabatan;

2. Penetapan dasar hukum yang kuat dan mengikat atas Pedoman Etika dan

Perilaku yang telah dibuat;

3. Sosialisasi penerapan Pedoman Etika dan Perilaku secara lebih luas sampai

ke anak perusahaan dalam rangka memberikan kesamaan sikap dan

pandangan terhadap peraturan dan pedoman yang diberlakukan PT

Pertamina.

3.2.3. Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

Benturan/konflik kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara

kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang

Saham, Komisaris dan Anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya.4

Oleh karena itulah diperlukan suatu pedoman yang mengatur mengenai penanganan

situasi konflik kepentingan, yang bertujuan untuk:

1. Menyediakan kerangka acuan bagi penyelenggara negara untuk mengenal,

mengatasi dan menangani konflik kepentingan.

4 www.knkg-indonesia.com



2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat menangani situasi

konflik kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi

kinerja.

3. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara

negara.

Pada SPAK 2011, bobot penilaian indikator penanganan konflik kepentingan adalah

sebesar 0,121. Penilaian indikator penanganan konflik kepentingan, dilakukan

terhadap tiga subindikator yaitu: (a) ketersediaan aturan tentang penanganan konflik

kepentingan, (b) penerapan aturan penanganan konflik kepentingan, serta (c)

evaluasi aturan.

Tabel III.4Nilai Indikator Penanganan Konflik Kepentingan

Peringkat Instansi

Penanganan Situasi Konflik Kepentingan(0,121)

Nilai Total


Aturan(0,39)



1 PT Pertamina (Persero) 9.72 10.00 9.32 10.00

Tabel III.4 menjelaskan bahwa PT Pertamina (Persero) memperoleh penilaian yang

cukup tinggi terkait penanganan konflik kepentingan, yaitu sebesar 9,72. Pimpinan

dan Karyawan PT Pertamina (Persero) telah memiliki komitmen yang cukup tinggi

dalam penerapan penanganan konflik kepentingan di perusahaannya. Komitmen ini

diperkuat dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Nomor: Kpts-

088/C00000/2009-S0 tentang konflik kepentingan yang berlaku sejak 16 Nopember

2009.

Dalam rangka memudahkan Satuan Pengawas Internal (Auditor) dan Unit Kepatuhan

(Compliance) dalam melakukan deteksi, pencegahan dan penanganan situasi konflik

kepentingan yang dihadapi oleh seluruh personil PT Pertamina (Persero), saat ini PT

Pertamina (Persero) telah menyediakan 2 formulir khusus terkait konflik kepentingan.

Formulir pertama adalah pernyataan kesediaan untuk tidak terlibat dalam situasi

konflik kepentingan. Sedangkan formulir kedua mengenai pernyataan keterlibatan

dalam situasi konflik kepentingan yang dialami oleh staf/pegawai PT Pertamina

(Persero). Formulir kedua ini diiisi apabila Personil menghadapi atau terbentur pada

situasi konflik kepentingan yang terjadi tanpa diketahui atau direncanakan

sebelumnya. Kedua formulir tersebut dapat diisi dan disampaikan melalui Sistem



Informasi Terpadu (Compliance Online System) yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh

personil PT Pertamina (Persero).

Dalam rangka pencegahan korupsi, peluang peningkatan kualitas penanganan situasi

konflik kepentingan di PT Pertamina (Persero) masih dapat terus dilakukan,

diantaranya melalui:

1. Peraturan tentang penanganan konflik kepentingan selalu disesuaikan

dengan tingkat perkembangan usaha dan potensi terjadinya penyimpangan

pada setiap bagian dan tingkat jabatan;

2. Sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil PT Pertamina

(Persero) dan anak perusahaan serta perusahaan patungan dalam rangka

memberikan keseragaman pemahaman terkait situasi konflik kepentingan

dan mekanisme penanganannya;

3. Penerapan pedoman penanganan situasi konflik kepentingan harus

diberlakukan dan merupakan bagian dari peraturan perusahaan yang harus

dipatuhi oleh seluruh personil perusahaan sampai pada anak perusahaan

atau perusahaan patungan.

3.2.4. Pengelolaan Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System)

Pengelolaan sistem pengaduan adalah sistem yang mengelola penyampaian laporan

dari pihak internal maupun ekternal terhadap suatu aktivitas yang berpotensi

menyimpang dari peraturan yang berlaku. Aktivitas dimaksud dapat merupakan

perilaku yang melanggar hukum, etika dan pelanggaran lainnya. Sistem ini juga dapat

mengoptimalkan peran setiap pimpinan dan karyawan di perusahaan tersebut untuk

mengungkap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. KPK melalui SPAK 2011

mendorong seluruh BUMN agar membentuk sistem layanan pengaduan yang

transparan dan akuntabel. Layanan pengaduan tersebut diharapkan mampu

mengurangi terjadinya penyimpangan terutama yang terkait dengan korupsi.

Pada SPAK 2011, bobot penilaian indikator pengelolaan sistem pengaduan adalah

sebesar 0,139. Penilaian Indikator pengelolaan sistem pengaduan terdiri dari 3 sub

indikator yaitu: (a) ketersediaan kelengkapan aturan pengelolaan sistem pengaduan;

(b) penerapan aturan; serta (c) evaluasi aturan.

Hasil penilaian SPAK 2011 untuk Indikator Pengelolaan Sistem Pengaduan pada PT

Pertamina (Persero) menunjukkan nilai yang cukup baik (9,85), dan meraih peringkat



satu dibanding BUMN peserta SPAK 2011 lainnya. Untuk hasil yang lebih rinci dapat

dilihat dalam tabel III.5.

Pimpinan PT Pertamina (Persero) telah memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam

pengelolaan sistem pengaduan di instansinya. Komitmen ini diperkuat dengan telah

diterbitkannya Surat Keputusan Direksi: Kpts-082/C00000/2009-S0 pada tanggal 5

Oktober 2009 tentang Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

serta Whistle Blowing System (WBS). Sebelumnya pihak Sekretaris Perseroan

berinisiatif untuk menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Perseroan: B-

001/N00300/2009-S0 tanggal 16 September 2009 tentang Tata Kerja Organisasi

Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS).

Tabel III.5Nilai Indikator Pengelolaan Sistem Pengaduan

Peringkat Instansi

Pengelolaan Sistem Pengaduan(0,139)

Nilai Total

SubindikatorKetersediaa

n Aturan(0,43)




PT Pertamina juga memiliki media WBS yang cukup komprehensif yaitu: a) telepon:

+62 (21) 3815909-11; b)website: pertaminaclean.pertamina.com; c) E-mail:

[email protected]; d)Faksimili: +62 (21) 3815912; e) SMS: +62 811

1750612; serta f) Kotak Surat: Pertamina Clean, PO Box-7077/JkpSA, Jakarta 10350.

Pengelolaan WBS PT Pertamina dilakukan oleh lembaga profesional yang dikontrak

setiap 2 tahun sekali.

Tingginya komitmen pimpinan PT Pertamina dalam pengelolaan sistem pengaduan

(WBS) ini masih tetap bisa ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal kegiatan

sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil PT Pertamina dan anak

perusahaan serta perusahaan patungan dalam rangka memberikan pemahaman yang

lebih luas terkait Whistle Blowing System (Sistem Pengelolaan Pengaduan). Dengan

adanya pemahaman tersebut, diharapkan seluruh pihak yang terkait dengan bisnis PT

Pertamina dapat memanfaatkan sistem WBS yang dikelola oleh PT Pertamina melalui

Lembaga Profesional ini.


mailto:[email protected]


3.2.5. Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure)

Pelaporan harta kekayaan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas

pejabat publik sesuai dengan UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

KKN. Tingkat Kepatuhan Pimpinan perusahaan BUMN untuk menyampaikan Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah cukup baik, namun untuk lebih

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan perusahaan, maka melalui

studi ini KPK ingin mendorong agar penyampaian LHKPN juga dilakukan oleh seluruh

personil di BUMN. Hal ini dilakukan agar rekam jejak harta personil dapat diketahui

secara transparan dan akuntabel sehingga dapat menjadi salah satu bahan

pertimbangan dalam penentuan jabatan di BUMN tersebut.

Pada SPAK 2011 indikator pengelolaan transparansi harta kekayaan terdiri dari: (a)

ketersediaan kelengkapan aturan pengelolaan transparansi harta kekayaan; (b)

penerapan aturan; serta (c) evaluasi aturan.

Tabel III.6Nilai Indikator Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan

Peringkat Instansi

Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan(0,084)

Nilai Total


Aturan(0,36)



1 PT Pertamina (Persero) 7.47 8.59 5.29 10.00

Secara keseluruhan, nilai Indikator Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan PT

Pertamina cukup, yaitu 7,47. Walaupun nilai tersebut tidak terlalu tinggi, namun bila

dibandingkan dengan peserta SPAK lain, nilai PT Pertamina paling baik. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa PT Pertamina memiliki komitmen yang cukup dalam transparansi

harta kekayaan personilnya. Komitmen tersebut dibuktikan melalui Surat Keputusan

Direksi Nomor: Kpts-024/C00000/2009-S0 tentang Kewajiban Melaporkan Harta

Kekayaan bagi Pejabat di Lingkungan PT. Pertamina. Surat tersebut diterbitkan untuk

menindaklanjuti instruksi Menteri BUMN nomor: INS-02/MBU/2007 tanggal 21

September 2007 tentang Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN di

Lingkungan BUMN. Dalam Surat Keputusan tersebut, Direksi PT Pertamina

menetapkan pejabat di bawah Direksi yang wajib menyampaikan LHKPN yaitu: 1)

Senior Vice President dan setingkatnya; 2) Vice President/General Manager dan

setingkat; 3) Direksi anak perusahaan; 4) Manajer dan setingkat yang mengurusi

masalah pengadaan/logistik/procurement/perijinan dengan pihak luar PT Pertamina

(Persero). Total wajib lapor PT Pertamina ditetapkan sekitar 200 orang.



Dalam rangka pengelolaan transparansi pelaporan harta kekayaan personil PT

Pertamina, masih terbuka peluang peningkatan efektifitas LHKPN sebagai alat untuk

menjaga integritas bagi personil PT Pertamina (Persero). Upaya yang dapat dilakukan

diantaranya dengan membangun sistem pelaporan harta kekayaan di internal, yang

lebih luas dan sesuai kebutuhan PT Pertamina (Persero), termasuk kebutuhan dalam

melakukan rekam jejak karyawan/pejabat di PT Pertamina (Persero). Tahapan untuk

membangun sistem pelaporan harta kekayaan internal dapat dimulai dengan

memperluas personil yang wajib LHPN, menetapkan sendiri formulir laporan harta

kekayaan yang harus diisi dan menyediakan media konsultasi pengelolaan

transparansi harta kekayaan antara lain dengan menyediakan ruang khusus konsultasi

atau menyediakan media lainnya (misalnya : E-mail khusus konsultasi pengelolaan

transparansi harta kekayaan, telepon, faksimili, atau lainnya). Selanjutnya upaya

penegakan dapat dilakukan melalui pemberian sanksi kepada Personil PT Pertamina

(Persero) yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

3.2.6. Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian hadiah (Managing Gift)

Pemberian dan penerimaan hadiah dalam kegiatan bisnis perusahaan merupakan

kegiatan yang lazim dilakukan. Namun untuk menjaga agar pemberian dan atau

penerimaan tersebut tidak menjadi pelanggaran hukum, maka perlu dibuat suatu

aturan dan sistem pengelolaan hadiah di BUMN. Tujuan dari pembuatan aturan dan

sistem tersebut untuk memberikan arahan dan menjadi acuan bagi seluruh pimpinan

dan karyawan BUMN dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Hal ini juga

untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di BUMN.

Pada SPAK 2011 Indikator pengelolaan transparansi harta kekayaan menyoroti tiga

hal, yakni (a) ketersediaan kelengkapan aturan pengelolaan penerimaan dan

pemberian hadiah; (b) penerapan aturan; serta (c) evaluasi aturan.

Tabel III.7 menjelaskan bahwa PT Pertamina (Persero) merupakan salah satu BUMN

yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya pengelolaan penerimaan dan pemberian

hadiah, yang ditunjukkan oleh nilai 9,62. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah

diterbitkannya Surat Keputusan Direksi nomor: Kpts-065/C00000/2007-S0 tentang

Ketentuan Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

(Entertainment). Saat ini sudah lebih dari 400 laporan gratifikasi yang disampaikan

oleh PT Pertamina (Persero) ke KPK. PT Pertamina (Persero) mulai tahun 2011

melakukan kerjasama dengan KPK dalam rangka penyusunan Program Pengendalian



Gratifikasi (PPG). Program tersebut telah memproses ratusan laporan penerimaan

gratifikasi dari Pimpinan dan Karyawan PT Pertamina (Persero).

Tabel III.7Nilai Indikator Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah

Peringkat Instansi

Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah(0,103)

Nilai Total


Aturan(0,39)




Secara umum PT Pertamina (Persero) telah melakukan upaya yang cukup dalam

pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah. Peningkatan kualitas bisa dilakukan

melalui peningkatan penegakan peraturan, antara lain dengan cara pemberian sanksi

kepada personil PT Pertamina (Persero) yang terlambat menyampaikan laporan

penerimaan dan pemberian hadiah.

3.2.7. Penegakan Aturan (Rules Enforcement)

Penegakan aturan merupakan salah satu kunci dalam implementasi penerapan tata

kelola perusahaan yang baik. Adanya penegakan aturan akan menumbuhkan rasa

kepercayaan karyawan terhadap pimpinan perusahaan. Kepercayaan karyawan yang

tinggi terhadap pimpinan perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja

karyawan. Melalui SPAK 2011, KPK berupaya mendorong BUMN untuk menaati

peraturan perundangan dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan

personil BUMN sesuai dengan ketentuan. Pada SPAK 2011, penegakan aturan

merupakan akumulasi dari kegiatan penegakan aturan dari seluruh indikator

sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian SPAK 2011, PT Pertamina (Persero)a telah menunjukkan

komitmen dalam penegakan aturan. Daftar rekapitulasi pelanggaran dari tahun 2009

sampai dengan bulan Juli 2011 telah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian sanksi

ringan maupun berat kepada 156 personil PT Pertamina (Persero). Bukti lain

konsistensi tersebut adalah adanya pelaporan yang disampaikan oleh PT Pertamina

(Persero) terkait pelanggaran pidana yang dilakukan personilnya ke pihak kepolisian.



Tabel III.8Nilai Indikator Penegakan Aturan

Peringkat Instansi

Penegakan Aturan(0,171)

Subindikator Penegakan Aturan(1)

PT Pertamina (Persero) 10,00

Dalam rangka mempertahankan kualitas penegakan aturan di PT Pertamina (Persero),

sebaiknya dilakukan evaluasi berkelanjutan atas jenis-jenis pelanggaran dan

mekanisme penegakan aturan yang telah ada dengan menyesuaikan tingkat

pertumbuhan perusahaan dan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti KPK maupun Kepolisian perlu

dilakukan dalam rangka mengantisipasi adanya pelanggaran aturan yang berindikasi

tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lain.

3.3.Penilaian atas Inisitaif Anti Korupsi Lainnya

Penilaian terhadap inisiatif/prakarsa anti korupsi lainnya dilakukan dalam rangka

memberi penghargaan kepada BUMN atas inovasi serta implementasi anti korupsi

yang telah dilakukan BUMN selain 7 indikator yang telah ditetapkan. Berikut hasil

penilaian untuk indikator prakarsa (inovasi) lainnya.

Tabel III.9Nilai Indikator Prakarsa Lainnya

Peringkat Instansi Nilai Indikator

3 PT Pertamina (Persero) 7,98

PT Pertamina (Persero) melakukan beberapa upaya anti korupsi di luar yang telah

dilakukan dalam 8 indikator utama SPAK 2011. Prakarsa atau inisiatif anti korupsi

yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) adalah: 1) Menetapkan program

Compliance Online System yang dapat dipergunakan untuk berkonsultasi dan atau

melaporkan segala jenis permasalahan terkait tata kelola perusahaan yang baik dan

anti korupsi. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010; 2) Menetapkan

program Computer Based Training System for COC yang merupakan program

pelatihan kode etika dan perilaku bagi seluruh personil PT Pertamina (Persero) yang

dilaksanakan secara elektronik sehingga dapat lebih efisien, efektif dan menghemat

biaya. Program ini telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2010; 3)



Menetapkan program Fraud Risk Assessment yang merupakan program pendeteksian

kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam operasional kegiatan perusahaan.

Program ini juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2010. Inovasi

anti korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dilakukan dalam rangka

mengurangi potensi terjadinya penyimpangan oleh pihak internal maupun eksternal.

Hasil Penilaian dari Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) adalah instrumen yang

digunakan untuk menilai dan memberikan penghargaan bagi BUMN yang telah

menciptakan inisiatif-inisiatif dalam mengupayakan integritas serta budaya anti

korupsi di perusahaannya. SPAK 2011 merupakan kegiatan penilaian prakarsa anti

korupsi yang pertama kali dilakukan dengan 4 peserta yang berbasis voluntary. PT

Pertamina (Persero) sebaiknya terus menjaga konsistensi atas nilai yang didapat

dalam SPAK 2011 dan tetap berusaha mengupayakan peningkatan dalam upaya

pencegahan anti korupsi .



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang telah dilakukan oleh Direktorat Penelitian

dan Pengembangan KPK, dapat disimpulkan:

1. Secara umum PT Pertamina (Persero) terutama jajaran Pimpinan telah

melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi sesuai dengan indikator yang

ditetapkan dalam SPAK.

2. Penerapan aturan tentang penyampaian LHKPN baru dilakukan terbatas pada

pejabat tertentu. PT Pertamina (Persero) belum bisa melakukan identifikasi

adanya pola penyimpangan penghasilan yang diterima oleh pegawainya secara

menyeluruh.

3. PT Pertamina (Persero) telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,

khususnya pihak kepolisian untuk menindak personilnya yang melakukan

pelanggaran dengan indikasi tindak pidana.

4. PT Pertamina (Persero) telah memberlakukan upaya anti korupsi atas 7

indikator utama SPAK secara resmi melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh

Jajaran Direksi sampai pada anak perusahaan. Namun tidak bisa dipastikan

apakah personil pada anak perusahaan memiliki pemahaman yang seragam

dengan personil dari induk perusahaan terhadap peraturan yang ditetapkan

tersebut.

4.2. Saran Perbaikan

Berdasarkan simpulan tersebut, maka KPK menyampaikan intisari saran perbaikan

agar Pimpinan PT Pertamina (Persero):

1. Melakukan sosialisasi intensif terhadap peraturan antikorupsi yang ditetapkan

oleh Direksi sampai pada tingkat anak perusahaan dan perusahaan patungan

dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas peraturan yang ditetapkan.

2. Meningkatkan kerjasama/koordinasi dengan aparat penegak hukum, terutama

KPK dan Kepolisian dalam upaya penegakan aturan yang berindikasi tindak

pidana korupsi maupun tindak pidana lain.

3. Menetapkan peraturan bagi personil PT Pertamina (Persero) dengan ruang

lingkup yang lebih luas terkait pelaporan harta kekayaannya (LHKPN) dalam

rangka transparansi.



4. PT Pertamina (Persero) memastikan diselenggarakannya Fraud Risk

Assessment yang dilakukan secara berkala paling sedikit 2 tahun sekali. Hasil

dari Fraud Risk Assessment tersebut dijadikan dasar untuk menyusun Fraud

Control Plan. Pimpinan tertinggi bertanggung jawab penuh memastikan bahwa

Fraud Control Plan ini berjalan dengan baik

5. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap aturan dan sistem pencegahan

korupsi yang telah ada dan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan

perusahaan dan potensi penyimpangan yang terjadi.


Documents

BAB I PENDAHULUAN - acch.kpk.go.id · privatisasi yang pada tahun 2010 nilainya mencapai Rp.132,7 Triliun. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri mencapai Rp