KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkatnya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini diberi judul Privatisasi.Dalam proses penulisan makalah ini saya mendapat banyak sekali ilmu mengenai Privatisasi mulai dari sejarah perkembangannya, definisi, manfaat hingga proses pengadaan dan kepangkatan serta penggajian. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan makalah ini, sehingga makalah ini dapat selesai tepat waktu.Saya berharap makalah ini dapat bermanfaat di dalam perkuliahan dan dapat melengkapi nilai tugas MID Semester 3, khususnya perkuliahan Reformasi Administrasi. Saya juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh sebab itu kritik dan saran dari pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan makalah.Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

Semarang, 30 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................ 1

DAFTAR ISI .............. 2

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang.................3B. Rumusan Masalah................3C. Tujuan......................................4

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah perkembangan privatisasi..... 5B. Definisi dan dasar pertimbangan privatisasi...................................................... 6C. Manfaat privatisasi bagi perusahaan pelayanan publik..................................... 8D. Alasan dan tujuan privatisasi............................................................................ 9E. Proses atau tahapan privatisasi.......................................................................... 10F. Masalah dan hambatan dalam privatisasi.......................................................... 11G. Metodepenghitungandampakprivatisasi ... 11

III. PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................... 13B. Saran ............................................ 13

DAFTAR PUSTAKA...... 14

I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perubahan paradigma pemerintahan pada dewasa ini terutama dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang berpandangan pada konsep dan teori reinventing government (David Osborne dan Ted Gabler, 1992) dan banishing beaucracy (David Osborne dan Peter Plastrik, 1997) memungkinkan adanya kreativitas dan inovasi dalam kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan aset-aset nasional dan daerah. Perusahaan-perusahaan nasional maupun daerah diarahkan menuju efisiensi, profesionalitas, berdaya saing tinggi, bertaraf internasional, dan profit oriented.Upaya menuju ke arah proses tersebut sudah bukan merupakan wacana lagi, tetapi sudah digulirkan oleh pemerintahan saat ini. Alasan yang mendasari tentu adalah perubahan kondisi perekonomian saat ini yang masih belum juga beranjak dari kondisi keterpurukan Indonesia dalam bidang perekonomian di dunia internasional. Salah satu kebijakan dalam upaya menuju ke arah proses perubahan sektor perekonomian tersebut adalah kebijakan privatisasi.Pemahaman sejarah dan alasan ekonomi privatisasi diperlukan untuk membangun persepsi yang sama antarstakeholders dalam proses pembangunan. Hal tersebut berguna untuk menghindari kesalahpahaman tentang arti dan tujuan privatisasi. Hubungannya dengan pembangunan, privatisasi dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional Meningkatnya pendapatan nasional dan daerah, serta kesejahteraan masyarakat akan bertumpu pada keberhasilan program kebijakan privatisasi yang tentu saja bukan program privatisasi yang penting untung sesaat dengan menjual aset-aset negara.

B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam makalah ini, adalah :1. Bagaimana sejarah perkembangan privatisasi?2. Apa definisi dan dasar pertimbangan privatisasi ?3. Apa saja manfaat privatisasi bagi perusahaan pelayanan publik ? 4. Apa alasan dan tujuan privatisasi?5. Bagaimana proses atau tahapan privatisasi?6. Apa saja masalah dan hambatan dalam privatisasi?7. Bagaimana metodepenghitungandampakprivatisasi?C. Tujuan Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka makalah ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah privatisasi yang sedang berkembang dewasa ini. Selain itu, makalah ini juga ditulis sebagai salah satu pemenuhan tugas MID Semester perkuliahan Reformasi Administrasi sehingga informasi yang terkandung di dalamnya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa khususnya dan dosen pengampu pada umumnya.

II. PEMBAHASANA. SEJARAH PRIVATISASIDi tahun 90-an privatisasi mulai dikenal sebagai elemen fundamental perekonomian konservatif global, dimana di seluruh negara, dari negara maju sampai ke negara sedang berkembang mengembangkan kebijakan ini (Bortolotti, Bernardo / Siniscalco, Domenico, 2004). Namun demikian, alasan penerapan kebijakan privatisasi di setiap negara berbeda-beda. Misalnya, Inggris menerapkan privatisasi bagi perusahaan milik negara agar hak-hak konsumen (baca: masyarakat) lebih terlindungi, setelah selama ini hak mereka terbatas karena adanya monopoli oleh negara. Di Jepang privatisasi perusahaan negara ditujukan untuk mengembangkan industri dalam negeri (Budhijanto, Danrivanto, 2004). Sedangkan alasan privatisasi di negara sedang berkembang biasanya sangatlah sederhana, yakni untuk menutup kekosongan kas negara atau mengurangi defisit anggaran belanja negara. Privatisasi di Indonesia penyebab utama lemahnya kinerja BUMN adalah intervensi dari elit kekuasaan, politik, dan birokrat yang membuat tata kelola BUMN tidak sesuai dengan tata kelola korporasi yang semestinya, jadi bukan kepemilikan negara yang menjadi masalah, tapi justru pengelolanya (Amien Rais, 2008).Kata privatisasi sampai pertengahan tahun 80-an belum dikenal dalam kamus. Pada awalnya kata denasionalisasi dipergunakan untuk menyebut proses penjualan perusahaan milik negara kepada swasta (Bortolotti, Bernardo / Siniscalco, Domenico, 2004).Sampai sekarang masih terdapat perbedaan definisi tentang privatisasi. Menurut Peacock (1930), privatisasi adalah pengalihan hak milik industri negara kepada swasta. Dunleavy (1980) mendefinisikannya sebagai pengalihan secara permanen produksi barang dan jasa yang semula dilaksanakan oleh perusahaan milik negara kepada swasta. Sedangkan Company Act (1980) memberi definisi privatisasi sebagai penjualan saham negara sebesar minimal 50% kepada swasta (Pandu Patriadi, 2003). Karenanya privatisasi dapat didefinisikan sebagai pengalihan (baik sebagian maupun sepenuhnya) pemenuhan tugas-tugas pemerintah kepada swasta.Meskipun istilah privatisasi baru ditemukan dalam literatur ekonomi modern, tetapi sesungguhnya Adam Smith, Bapak Perekonomian Dunia, sudah mengamati perbedaan antara perusahaan milik negara dan swasta, khususnya dalam hal manajemen sumber daya. Menurutnya, manajemen negara cenderung memanfaatkan sumber daya secara tidak efisien, karena para pegawai negara tidak mempunyai kepentingan langsung untuk mengelola sumber daya seefisien mungkin (Bortolotti, Bernardo / Siniscalco, Domenico, 2004). Hal ini berlainan dengan perusahaan swasta yang sangat memperhatikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, agar dapat meraih keuntungan yang maksimal. Karenanya, menurut Smith penjualan perusahaan milik negara kepada swasta harus meningkatkan efisiensi, dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dapat mengurangi defisit anggaran belanja Negara (Bortolotti, Bernardo / Siniscalco, Domenico, 2004). Lebih lanjut privatisasi juga berarti suatu proses depolitisasi perekonomian dan pengurangan intervensi negara di bidang ekonomi, karena melalui proses privatisasi maka kepentingan pemerintah dalam manajemen perusahaan milik negara menjadi berkurang. B. DEFINISI PRIVATISASI Privatisasi menurut istilah dalam KBBI diartikanpenjualan sebagian atau semua saham sebuah perusahaan milik pemerintah kepada publik, baik melalui penjualan langsung ke perusahaan swasta nasional dan asing maupun melalui bursa efek; sedangkan definisi menurut para ahli salah satunya dariSavas(dalamThe Key to Better Governments) menyatakan privatisasi sebagaian act of reducing the role of government, or increasing the role of the private sector, in an activity or in the ownership of assets.Privatisasi mengandung pengertian adanya transfer fungsi-fungsi dan asset yang dilaksanakan dan dimiliki pemerintah kepada sektor swasta. Dengan privatisasi maka peran swasta makin meningkat sedangkan peran publik makin berkurang. Menurut pendapat pro/pendukung privatisasi, transfer fungsi dari pemerintah ke swasta ini terjadi karena swasta dianggap lebih efisien dalam menggunakan sumber daya dan memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, tujuan utama privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintah.Margareth Thatcher (Perdana Menteri Inggris) dan Ronald Reagan (Presiden AS) merupakan tokoh yang memperkenalkan privatisasi dalam administrasi pada tahun 1980-an kemudian berkembang menjadi fenomena global. Pada abad 21 kini negara-negara dengan berbagai latarbelakang ideologi, perbedaan ukuran, dan perbedaan perkembangan pembangunan semuanya telah mengadopsi privatisasi yang diyakini sebagai elemen penting dari kebijakan ekonomi negara mereka.Landasan teoritis penting yang mendukung privatisasi adalah aplikasi Teorema Coase:Dalam pasar bebas biaya transaksi lebih kecil dibanding pada suatu hirarki besar.Dalam pasar bebas pertukaran lebih fleksibel dan arus informasi lebih efisien. Dengan makin rumitnya perekonomian maka kemampuan memproses informasi di pusat makin tertinggal dibandingkan arus informasi yang harus diolah. Karenanya, pengambilan keputusan sering terlambat dan kualitasnya pun menurun. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi produksi.MenurutSteve H. Hanke, privatisasi adalah :..is the transfer of assets and service functions from public to private hands. It includes, therefore, activities that range from selling state owned enterprise to contracting out public service with private contractor.Definisi Privatisasi Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.Privatisasi dilakukan pada umumnya didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain sebagai berikut :Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi)Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaanMeningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaanMengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaanMendukung pengembangan pasar modal dalam negeriSebagaiflag-carrier(pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global

C.MANFAAT PRIVATISASI PERUSAHAAN PELAYANAN PUBLIKSecara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Padahal tujuan utama privatisasi adalam membuat usaha menjadi sehat, karyawannya lebih sejahtera dan usahanya tidak menjadi beban negara.Ada beberapa manfaat Privatisasi perusahaan pelayanan publik seperti BUMN, yaitu :1). BUMN akan menjadi lebih transparan, sehingga dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).2). Manajemen BUMN menjadi lebih independen, termasuk bebas dari intervensi birokrasi.3). BUMN akan memperoleh akses pemasaran ke pasar global, selain pasar domestik.4). BUMN akan memperoleh modal ekuitas baru berupafresh moneysehingga pengembangan usaha menjadi lebih cepat.5). BUMN akan memperolehtransfer of technology, terutama teknologi proses produksi.6). Terjadi transformasicorporate culturedari budaya birokratis yang lamban, menjadi budaya korporasi yang lincah.7). Mengurangi defisit APBN, karena dana yang masuk sebagian untuk menambah kas APBN.8). BUMN akan mengalami peningkatan kinerja operasional/ keuangan, karena pengelolaan perusahaan lebih efisien.Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.D. ALASAN DAN TUJUAN PRIVATISASIMenurut INTOSAI, berdasarkan hasil survei pada negara-negara anggotanya menyangkut alasan privatisasi, maka terdapat 5 (lima) alasan terbesar yaitu: (I) mengembangkan ekonomi pasar atau meningkatkan efisiensi bisnis; (ii) mengurangibeban aktifitas negara;(iii)mengurangi hutangnegaraatau menutup defisitanggaran;(iv) mendapatkan dana untuk tujuan lain; (v) memperluas pasar modal dalam negeri. Khusus negara berkembang terdapat beberapa alasan khusus seperti (i) mendapatkan peluang usahadengandunia internasional,yangdiharapkan mendorongmasuknya modal asing dan sekaligus alih teknologi; (ii) membuka kesempatan kerja sebagaikonsekuensi masuknya modal asing dan berkembangnya dunia usaha; (iii) mendapatkan pengetahuan majerial dan menggantikan birokrat pengelola BUMNdengan tenaga profesional (Sumarlin, 1996). Gouri (1991) (1991) mengklasifikasikan alasan privatisasi dalam 4 (empat) kelompok yaitu (i) tekanan finansial, seperti defisit anggaran, neraca pembayaran; (ii)tekanan ekonomi, berupa ketidakefisienan BUMN; (iii) tekanan non-ekonomis, berupa pemerataan pendapatan,meningkatkanmotivasimanajer;(iv)tekananeksternalmisalnya tekanan dari lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (Siahaan, 2000) Menurut Shirley dan Nellis (1972) fenomena privatisasi merupakan akibat dari(i) kegagalan birokratik yang mengakibatkan lemahnya kinerja BUMN; (ii) sifatpermanen dari kegagalan pasar terlalu dibesar-besarkan (Siahaan, 2000). Veljanovsky (1990) menekankan bahwa tujuan privatissi tersebut harusdidasari oleh beberapa prinsip yaitu (i) keputusan bisnis harus didepolitisasi; (ii) efisiensi dan persaingan harus ditingkatkan; (iii) mendorong pembiayaan investasididasarkan pada prinsip pasar yang mencerminkan biaya modal yang sebenarnya; (iv)harga jasa harus mencerminkan biaya yang sebenarnya; (v) Pada situasi persaingantidak dapat ditingkatkan, pengaturan bisnis dilakukan sehingga pelanggan mendapatperlindungan dari penyalahgunaan monopoli.

E. PROSES PRIVATISASIPrivatisasi paling tidak dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitupengembanganinstitusi;seleksitarget,posespengalihan,danpemantauanhasil. Tahapan ini bukan sesuatu yang mengikat tetapi berdasar hasil pengalaman privatisasi di Amerika Serikat (Marston, 1987)

Tahap I: Pengembangan Institusi1. PenentuanTujuanFormalisasi:Sasaranprogram,penunjukanpersonil,penetapananggaran,pemilihan konsultan.2. Penilaiansituasipolitik:Issueterkaithambatanperaturan,kendalaekonomi, pemutusan hubungan kerja, untung-rugi politis, dampak terhadap komunitas bisnis.3. Penciptaandukungan:Issueterkaitpembelajaranmasyarakat,memperkuatdukunganprivatisasi,membangn strategi menghadapi oposisi4. MembangunstrategidanpetunjukIssue terkait proses privatisasi, penentuankriteria seleksi, penetapan insentif, deregulai.Tahap II: Seleksi target5. TinjauankebijakanTinjauanterhadapkonsistensikebijakandengan rencana kerja privatisasi.6. SurveiorganisasiPengkajianbentukorganisasi,sistemkerja, kinerja perusahaan, masalah perusahaan, danpeluang perbaikan.7. EvaluasibisnisPengkajiankapasitasbisnis,bebankapitalisasi, minat komunitas bisnis, efisiensi, kesempatankerja.8. AnalisisstrategiPemilihanmetodeprivatisasimempertimbang-kan aspek legal, ekonomi, politik, bisnis.IIIProsesPengalihan9. Perkiraannilai10. Persyaratanpengalihan11. Evaluasidanmemilihcalonpemenang12. egosiasidanpenetapanpemenangIV Pemantauan hasil13. Penetapanperaturandanmekanisme pemantauan14KinerjapemantauanF. MASALAH DAN HAMBATAN PRIVATISASISecara garis besar terdapat beberapa hambatan privatisasi yang dikenali olehSimandjuntak (1996) yaitu (i) pemikiran bahwa privatisasi akan menjurus padatimbulnya ketidakadilan; (ii) kurangnya transparansi dan akuntabilitas; (iii) bebantugas non-ekonomi; (iv) keterbatasan daya serap pasar modal; (v) kekhwatirankonsentrasi bisnis hanya pada pemodal kuat saja.Berg (1987) mengemukakan masalah yang dihadapi khususnya di negaraberkembangyaitu (i)Tujuanutamaprivatisasidinegaraberkembang berbedadengannegara maju yaitu mengurangi jumlah BUMN yang merugi. Kondisi ini menyulitkanuntuk menjual pada swasta; (ii) Tidak terdapat perusahaan swasta nasional yangmempunyai modal yang memadai untuk membeli BUMN, sementara perusahaan asingdengan modal yang cukup masih mendapat hambatan membeli BUMN; (iii) kondisiperaturan yang kurang mendukung. Misal proteksiindustri, akses kredit;(iv) parlemenkurang memberi dukungan karena dianggap sebagai menjual aset nasional. Termasukjuga banyaknya penolakan dari militer yang banyak bergantungpada BUMN.Penilaian harga saham/aset BUMN merupakan salah satu masalah krusialdalam proses privatisasi. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa masalah inimuncul terutama karena dua kondisi yaitu (i) ketika nilai yang ditaksir oleh konsultanlebih rendah dari nilai buku dari aset; dan (ii) ketika penjualan dilakukan pada hargayang lebih rendah dari nilai taksiranG. METODE PERHITUNGAN DAMPAK PRIVATISASIAndic (1990) mengembangkan metode evaluasi dampak privatisasi ketikamelakukan penelitian terhadap CONADI Enterprises di Honduras. Menurutnya tidakterdapat metodologi baku untuk keperluan ini. Sehingga dilakukan sedikit modifikasiterhadap metodologi tradisional penghitungan tingkat pengembalian (internal rates ofreturn), nilai sekarang (net present values) dan rasio untung-rugi (cost-benefit ratios), yang kemudian diaplikasikan kedalam metode evaluasi privatisasi.

1. DampakFiskalSituasi fiskal cenderung diuntungkan oleh privatisasi. Secara khusus, baik padatingkat data perusahaan maupun data agregatmendukung dampak positip terhadappenerimaan, dan berkurangnya defisit. (Davis, 2000 )

2. DampakEkonomiMakroBeberapa hasil studi menunjukkan dampak positip privatisasi terhadappertumbuhan dan tenagakerja. Pertumbuhan dihasilkandari meningkatnya efisiensi ditingkat perusahaan. Berkaitan dengan adanya kekhawatiran tentang bertambahnya pengngguran, buktiempirismemperlihatkanbahwasecaraagregatpengangguran cenderung berkurang. Namun, sekelompok tertentu pekerja dapat mengalami hal yangsebaliknya (Davis, 2000)

3. Dampak PemerataanPrivatisasi menjadikan perusahaan menerapkan kebijakan yang mengurangi ketidakmerataan akses pada barang dan jasa dengan melakukan pembatasan KKN. Dalam jangka panjang pemilikan aset yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besaruntuk berusaha mendorong kondisi institusi yang memihak pada pengembanganekonomi kompetitif dan sistem politik demokratis.Harus dikenali juga bahwa walaupun privatisasi menghasilkan peningkatan keadilan dalam bentuk pengurangan kesenjangan pendapatan dan akses, beberapaprivatisasi akanmengorbankankaummiskin.Misalnyajikaperusahaankeretaapidi India mengurangi subsidinya maka kaum miskin yang paling merasakan akibatnya secara langsung.

III. PENUTUPA. KesimpulanPrivatisasi dilaksanakan dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan saham langsung kepada investor, penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan. Privatisasi dalam kenyataannya memang mengalihkan kepemilikan negara (yang diwakili oleh pemerintah) kepada sektor swasta. Privatisasi tidak mutlak berarti mengalihkan secara keseluruhan kepemilikan saham. Namun tida berarti negatif karena berbagai negara telah melakukan privatisasi dan berhasil.Privatisasi membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena lebih efisien dalam pengelolaan dan mutunya lebih meningkat sehingga mampu menembus pasar bebas yang menjadi penguasa ekonomi dunia. Dengan untung yang didapatkan, digunakan untuk memperbaiki pelayanan sehingga memuaskan pelanggan dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui keuntungan tersebut.

B. SaranDari pembahasan mengenai Privatisasi, penulis memberikan saran dimana makalah ini diperuntukkan sebagai pemenuhan tugas mahasiswa, diantaranya adalah:1.Kaji setiap masalah dari dua sisi yang berbeda baik positif dan negativenya yang kemudian harus dicocokkan dengan fakta yang ada sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi.2.Privatisasi merupakan hal yang riskan dikelola karena berhubungan dengan hajat hidup rakyat banyak, maka sebagai mahasiswa sebaiknya telah memastikan sejak dini posisi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa terhadap keberadaan BUMN3.Lakukan yang terbaik demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKAIrwansyah (Sekretaris Jenderal Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja)dalam wawancara denganAPIndonesia.Com, 12 Feb 2008.Hikmahanto Juwana,Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional.Jakarta: Lentera Hati, 2002Pradjoto,Mencegah Kebangkrutan Bangsa, Belajar Dari Krisis,MTI, Jakarta, 2003Riant Nugroho dan Randhi R. Whiratnolo,Manajemen Privatisasi BUMN, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008Setyanto P. Santosa,Quo Vadis Privatisasi Bumn?, www.pacific.net.idBortolotti, Bernardo / Siniscalco, Domenico: The Challenges of Privatization, An International Analysis, Oxford, 2004.Budhijanto, Danrivanto: Quo Vadis Kompetisi SLI, dalam Kompas, 11 Agustus 2004.Rais, Amien: ,,Selamatkan Indonesia, PPSK Press, 2008.Zakaria, Endang. Privatisasi Perusahaan Publik Ditinjau dari Teori Tentang Peran Negara dalam Membangun Ekonomi.Artikel, (Online)Putra.2009. Definisi dan Fungsi Privatisasi BUMN dalam Perekonomian.Artikel, (Online)

Internet:http://umj.ac.id/http://phaksysukowati.wordpress.comhttp://totoksuharto.blogspot.comhttp://newijayanto.blogspot.comhttp://www.academia.edu

TUGAS MID SEMESTERMATA KULIAH REFORMASI ADMINISTRASIPRIVATISASI

Disusun oleh:

NAMA: AGASETYO MANUHORONIM: 14020111130053NO: 013

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG20132