Ekonomi Politik

PRIVATISASI DAN REFORMASI

ADMINISTRASI

PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI DALAM PANDANGAN EKONOMI POLITIK

OLEH

HERU GERNANDES

1110842010

Definisi Privatisasi• J.A. Kay dan D.J. Thompson

:cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta.

• Dubleavy

: privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi nonpublik, seperti lembaga swadaya masyarakat.

• UU 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Maksud & Tujuan Privatisasi (Pasal 74 UU 19/2003)

1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk: memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero; meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Metode Privatisasi (Pasal 78 UU 19/2003)

PRIVATISASI

Langsung Kepada investor

Kepada manajemen

melalui Pasar modal

Saham Baru(Dilusi Saham Pemerintah)

Saham Lama (Divestasi

saham pemerintah)

Kas Perusahaan APBN

PRIVATISASI

Perusahaan

Negara

Masyarakat

• Sumber dana baru untuk pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat meningkatkankinerja perusahaan

• pengembangan pasar, alih teknologi, networking dll

• Memperkuat pasar modal • Sumber APBN (Divestasi)• Perbaikan iklim investasi & pengembangan

sektor riil

• Memperluas kepemilikan• Pertumbuhan perusahaan akan

menciptakan lapangan kerja danmemperbaiki kualitas jasa & produk

• Peningkatan partisipasi kontrol masyarakat

MANFAA

T

6

Faktor-faktor Kebijakan Privatisasi di Indonesia

• Faktor eksternal :

1. Adanya tuntutan liberalisme dan pasar bebas yang makin mengglobal

2. Adanya resesi ekonomi dunia

3. Teladan privatisasi dari beberapa negara pendahulu

4. Adanya dukungan IMF dan Bank dunia

• Faktor Internal :

- Buruknya kinerja BUMN (tidak efisien)

- Tidak adanya konsentrasi usaha pemerintah dalam pengelolaan BUMN

- Beratnya anggaran pemerintah untuk menompang BUMN

- Kesulitan utang luar negri

Dasar Hukum privatisasi di indonesia

• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

• Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan

• Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

• Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya

Reformasi administrasi

Reformasi Administrasi (Versi Osborne)

Reinvention/entrepreneurial/banashing: transformasi sistem organisasi pemerintah secara fundamental untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, adaptasi, dan kemampuan mereka melakukan inovasi.

Tranformasi menyangkut: tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan, dan budaya

Caiden (1969) menyatakan reformasi administrasi merupakan keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi sebuah organisasi menjadi lebih baik.

Pengertian reformasi administrasi dapat diperkaya dengan mengutip pendapat de Guzman dan Reforma (Mawhood, 1983) yang mengatakan bahwa, reformasi administrasi adalah,

1. merupakan perubahan yang direncanakan atau disengaja terhadap birokrasi

pemerintahan. Kedua, merupakan hal yang sama dengan inovasi.

2. perbaikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sebagai hasil yang ingin

dicapai dari proses reformasi.

3. urgensi reformasi didorong oleh adanya kebutuhan untuk mengatasi ketidakpastian

dan perubahan yang cepat pada lingkungan organisasi.

Secara internal tujuan reformasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan kinerja. Adapun secara eksternal yang berkaitan dengan masyarakat adalah menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat, Riggs (1986 : 94).

Reformasi administrasi berkembang dikarenakan mulai berubahnya paradigma pemerintahan menuju pemerintahan yang baik ( good governance ).

Area Perubahan

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja

tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

1. Organisasi

2. Tatalaksana

3. PeraturanPerundang-undangan

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

5. Pengawasan

6. Akuntabilitas

7. Pelayanan Publik

8. Mind set dan Culture set Aparatur

AREA HASIL YANG DIHARAPKAN

11

Reformasi administrasi dalam privatisasi

pelaksanaan kebijakan privatisasi BUMN akan menggeser peran dari pemerintah ke investor baru ( pemilih saham baru )., investor baru tentu akan berupaya untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu menciptakan laba yang optimal, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pembagian dividen serta mampu untuk bersaing dipasar global.

Disini investor akan mencoba melakukan reformasi ditubuh BUMN tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen profesional.

Terima kasih