Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas ...e-gov. gedangsari/Renja.pdf · Prioritas,

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas ...e-gov. gedangsari/Renja.pdf ·...

Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

Program Kegiatan Dana PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

1 Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat (Kec Gedangsari)

1 Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana

15.000.000 KECAMATAN GEDANGSARI

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

35.500.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

6.000.000

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

66.720.000

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

36.000.000

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas PembangunanKabupaten Gunungkidul

Tahun 2019

Tabel IV.3

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

149.052.500

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

15.200.000

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

13.400.000

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/ 2018 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN 2019

RENCANA KERJA

KECAMATAN GEDANGSARI

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Perubahan mendasar dengan dilaksanakan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam regulasi

tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan

Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun

dokumen perencanaan yang harus di susun ditingkat Pusat dan Daerah.

Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan

yang harus di susun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah

disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), artinya, Renja Perangkat Daerah disusun bedasarkan

pada RKPD.

Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Selanjutnya setelah

2

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Progam/kegiatan tersebut

tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kecamatan, yaitu

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, peyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan,

membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Renja Perangkat Daerah mengandung strategi yang

menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk

pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab,

jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen

organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Gedangsari 2019 dengan

dokumen-dokumen perencanaan lainya adalah bahwa Renja Kecamatan

Gedangsari sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan

penjabaran teknis RKPD. Renja Kecamatan Gedangsari 2019 memuat

arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana progam setiap bidang

kewenangan dan atau fungi pemerintahan untuk jangka waktu satu

tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat

Daerah. Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

3

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen

perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan

Gedangsari Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Tentang Rencana

Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012

tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016 2021.

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kecamatan;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2018.

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun Rencana Kerja

Perangkat Daerah 2019;

15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/ 2139 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, untuk

mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran pada tahun 2019 menyesuaikan urusan dan Susunan

Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja

perangkat daerah, adalah