of 39 /39
Yogyakarta, 22 Februari 2018 1 PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS …konsultasi-publik.bappenas.go.id/Page/download/Workshop_Internal...yogyakarta, 22 februari 2018 1 prioritas nasional 1: pembangunan manusia

Embed Size (px)

Text of TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS...

Yogyakarta, 22 Februari 2018

1

PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA

MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN

PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

REPUBLIK INDONESIA

2

ISU STRATEGIS PN 1 (1/2)PENURUNAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PERLU DIPERCEPAT

Sumber: BPS, September 2014-2017

Penurunan kemiskinan perlu dipercepat untuk mencapai targetdi tahun 2019.

1Penurunan ketimpangan antarkelompok pendapatan perlu terusdiupayakan melalui pendekatan lintas sektor.2

Sumber: BPS, September 2012-2017

3Peningkatan IPM perlu diupayakanmelalui peningkatan angka harapanhidup, lama sekolah, dan tingkatkesejahteraan.

68,90 69,5570,18 70,10

71,50 71,98

60

65

70

75

80

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi Target

27,7328,51

27,76

26,58

11,0 11,1 10,710,1

9,5 - 108,5 9,5

5

6

7

8

9

10

11

12

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

29.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Orang Miskin (Juta Jiwa) Tingkat Kemiskinan

0,4130,406

0,414

0,4020,394 0,391

0.4

0.39 0.390.38 0.38-0,39

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.4

0.41

0.42

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi Target

REPUBLIK INDONESIA

3

ISU STRATEGIS PN 1 (2/2)PELAYANAN DASAR PENDUDUK BELUM MERATA

Sekitar 9,1 juta (23,5%) anakkelompok miskin dan rentan belum

memiliki akta kelahiran.

Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran

72,8380,33

84,4989,53

94,59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Keterangan: Q1 = 20% penduduk berpendapatan terbawah ; Q2 = 20% penduduk menengah bawah ; Q3 = 20% penduduk menengah; Q4 = 20% penduduk menengah atas ; Q5 = 20% penduduk berpendapatan teratas

Sumber : Susenas Maret 2017, diolah Bappenas

0

20

40

60

80

100

Usia 7-12tahun

Usia 13-15 tahun

Usia 16-18 tahun

Usia 19-24 tahun

98,52

91,79

58,69

13,59

99,4197,66

82,36

41,54

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

APS penduduk miskin dan rentan lebih rendah pada setiap kelompok

usia, terutama usia 19-24 th.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sebanyak 11,5 Juta (46,5%) RT miskin dan rentan belummengakses sanitasi layak.

Persentase Penduduk yang Mampu Mengakses Sanitasi Layak

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

57,1062,84

68,6574,63

87,00

Masih ada 9,9 juta (39,9%) RT miskin dan rentanbelum memiliki akses terhadap air minum layak.

Persentase Penduduk yang Mampu Mengakses Air Minum Layak

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

48,58

58,1065,30

73,31

85,08

REPUBLIK INDONESIA

4

1. Memperbaiki pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dan sistem jaminan sosial.

2. Memperbaiki literasi; reforma agraria; dan pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.

Mempercepat Pengurangan Kemiskinan

ARAH KEBIJAKAN PN 1

Sasaran: Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,59,5 persen; IPM menjadi 71,98 dan gini rasio menjadi 0,38-0,39 pada tahun 2019

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga

berencana, dan kesehatan reproduksi.3. Mempercepat penurunan stunting.4. Memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit.5. Memperkuat upaya promotif & preventif (Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat).6. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan

makanan.

Memeratakan Layanan Pendidikan Berkualitas

1. Melaksanakan program wajib belajar 12 tahun.2. Meningkatkan kualitas pendidik dan penempatan

guru yang merata.3. Menyediakan afirmasi pendidikan.4. Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan.5. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Meningkatkan Akses Masyarakat TerhadapPerumahan dan Permukiman Layak

1. Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau.2. Menyediakan akses air minum dan sanitasi layak.3. Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.

Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar

1. Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu.2. Memperbaiki integrasi sistem administrasi

kependudukan dan catatan sipil.3. Mempercepat pencapaian Standar Pelayanan

Minimum (SPM) di daerah.

Arah Kebijakan:

1 2 3

4 5

REPUBLIK INDONESIA

5

PEMBANGUNANMANUSIA MELALUI

PENGURANGAN KEMISKINAN DAN

PENINGKATAN PELAYANAN

DASAR

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

Pemerataan Layanan

Pendidikan Berkualitas

Peningkatan Akses

Masyarakat Terhadap

Perumahan dan Permukiman

Layak

Peningkatan Tata Kelola

Layanan Dasar

2

1

PRIORITAS NASIONAL 1:PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

34

5Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi

Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit

Percepatan Penurunan Stunting

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Penguatan Sistem Jaminan Sosial

Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan

Pelaksanaan Reforma Agraria

Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau

Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman

Penguatan Layanan dan Rujukan Satu Pintu

Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Percepatan Pencapaian SPM di Daerah

Penyediaan Afirmasi Pendidikan

Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata

Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan

Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik

1

2

34

5

PN

PP

KP

REPUBLIK INDONESIA

6

SASARAN DAN INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN

DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

No. Sasaran/Indikator 2016 2017 2018* 2019

1. Meningkatnya kualitas sumber daya

manusia

a. Indeks pembangunan manusia/IPM

(nilai)70,18 70,10 71,50 71,98

2. Mempercepat penurunan tingkat

kemiskinan

a. Tingkat kemiskinan (persen) 10,70 10,12 9,5 - 10,0 8,5 9,5**

3. Menurunnya ketimpangan antarkelompok

pendapatan

a. Gini Rasio (Indeks) 0,394 0,391 0,38 0,38 0,39**

Keterangan: *) Target RKP 2018, **) Berdasarkan hasil Sidang Kabinet 12 Februari 2018

REPUBLIK INDONESIA

7

SASARAN DAN INDIKATOR

INTEGRASI PENDANAAN DAN ASPEK KEWILAYAHAN

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS

REPUBLIK INDONESIA

8

PROGRAM PRIORITAS 1PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN

PERCEPATAN PENGURANGAN

KEMISKINAN

PenguatanPelaksanaan

Bantuan SosialTepat Sasaran

PenguatanSistem

Jaminan Sosial

PenguatanLiterasi untukKesejahteraan

Pelaksanaan ReformaAgraria

Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan

Sosial

2

1

3

Bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswamiskin

Perluasan bantuan pangan non tunai

Penyaluran bantuan PKH secara non tunai

5

4Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)

Peningkatan kualitas data pertanahan dan legalisasi atas TORA

Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksiatas TORA

Literasi informasi terapan dan inklusif

Pendampingan masyarakat untuk literasiinformasi

Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial

Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan

Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya

Peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial (Koperasi, BUMDes, dan Akses Pasar) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan

kesehatan nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan

Penguatan tata kelola dan sinkronisasi sistem jaminan sosial nasional kesehatan dan ketenagakerjaan1

1

2

34

PP

KP

Kemensos Kemendikbud Kemristekdikti Kemenag

Kemen PUPR Kementan Kemendagri Kemen BUMN

Kemensos Kemendikbud Perpustakaan

Nasional

Kem. ATR/BPN Kemendagri KLHK BIG Kementan LAPAN

Kemendes PDTT Kemen. PAN-RB KKP Kemenko

Ekonomi Kemen. PUPR

Kem. ATR/BPN

Kemendagri KLHK BIG Kementan LAPAN

Kemendes PDTT

KKP Kemen.

PUPR

5

Kemensos Kemenkes Kemenaker KKP Kemenkominfo Kemenko PMK

DJSN BPJS

Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan

Pengembangan usaha perhutanan sosial berkelanjutan

REPUBLIK INDONESIA

9

SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 1: PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN

No. Sasaran/Indikator 2016 2017 2018 2019

1. Meningkatnya ketepatan sasaran

masyarakat miskin dan rentan

penerima program-program

pemerintah

a. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 27,76 Juta 26,58 Juta 25,5 Juta 24,5 Juta

REPUBLIK INDONESIA

10

INTEGRASI PENDANAAN DAN ASPEK KEWILAYAHANPROGRAM PRIORITAS 1: PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN

Pendanaan Arah PemanfaatanAlokasi 2018

(Juta Rupiah) *)Alokasi 2019

(Juta Rupiah)*)

1. Belanja

K/L

Pemberian akses pengelolaan hutan kepada

masyarakat dalam bentuk Perhutanan Sosial.

Pemberian dan Penataan Sistem Bantuan Sosial

Nasional.

Pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Pelaksanaan reforma agraria.

Peningkatan cakupan kepesertaan dan tata kelola

SJSN.

Rp. 67.536.001,5 Rp. 291.684.389,48

2. DAK Pemberian sarana dan prasarana pengembangan

usaha kepada Kelompok Tani Hutan.

NA Rp. 25.875,00

Keterangan: *) Anggaran Indikatif baru dari beberapa K/L dan belum mencakup seluruh KP

REPUBLIK INDONESIA

11

Sebaran Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019

Penerima PKH

< 5,000

5,000 - 15,000

15,000 - 25,000

25,000 - 50,000

50,000 - 106,575

Penerima Bantuan Sosial Pangan(Keluarga Penerima Manfaat)

25.000 - 100.000

> 100.000

15.000 - 25.000

5.000 - 15.000

< 5.000Penerima Bansos Pangan < 5.000 KPM 57 Kabupaten/KotaPenerima Bansos Pangan 5.000 15.000 KPM 205 Kabupaten/KotaPenerima Bansos Pangan 15.000 25.000 KPM 89 Kabupaten/KotaPenerima Bansos Pangan 25.000 100.000 KPM 131 Kabupaten/KotaPenerima Bansos Pangan > 100.000 KPM 32 Kabupaten/Kota

REPUBLIK INDONESIA

12

Kerangka Regulasi dan Kerangka KelembagaanPROGRAM PRIORITAS 1: PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN

Kerangka regulasi dalam PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang terkait ProgramJaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di tahun 2019 yang diperlukan antara lain:

1. Perubahan Perpres No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta JalanPenyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.

Kerangka kelembagaan yang berkaitan dengan Program Prioritas Percepatan Pengurangan

Kemiskinan, yakni:

1. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

REPUBLIK INDONESIA

13

PROGRAM PRIORITAS 2PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN DAN GIZI

MASYARAKAT

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan

KesehatanReproduksi

Percepatan Penurunan Stunting

PenguatanGerakan

Masyarakat Hidup Sehat

danPengendalian

Penyakit

PeningkatanAkses dan

MutuPelayananKesehatan

PeningkatanEfektivitas

PengawasanObat danMakanan

Penurunan kematian ibu dan bayi

Peningkatan pelayanan keluargaberencana dan kesehatan reproduksi

Peningkatan kualitas lingkungan sehat

Peningkatan aktivitas fisik

Pencegahan dan pengendalian faktor risikopenyakit tidak menular

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Penguatan pengawasan obat dan makanan

Penegakan hukum pengawasan obat danmakanan

Penyediaan dan peningkatan mutu farmasi dan alat kesehatan

Penyediaan fasilitas kesehatan dasar danrujukan berkualitas

Pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan

Peningkatan pendidikan gizi

Penguatan surveilans gizi

Pemberian suplementasi gizi

2

Kemenkes BPOM

Kemenkes BKKBN KPPPA

Kemenkes KPPPA KLHK

Kemenaker Kemen PUPR KKP

Kemendikbud Kementan Kemenhukham

Kemenkes BKKBN Kemendes

PDTT KPPPA Kemenag

BPOM KKP Kementan Kemendikbud Kemen PUPR

BPOM Kemenperin Kemendag

1

2

34

5

PP

ProP

KPImunisasi dasar lengkap

REPUBLIK INDONESIA

14

SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 2: PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

No Sasaran/Indikator Target

RPJMN 2019Capaian

Target

RKP 2019Ket

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi

a. Angka Kematian Ibu (AKI)(per 100.000 kelahiran hidup)

306 305SUPAS 2015

271* Target RPJMN telah tercapai

2019: revisi target RPJMN yang lebih progressif

b. Angka Kematian Bayi (AKB)(per 1.000 kelahiran hidup)

24 24SDKI 2017

21*

e. Prevalensi stunting pada Baduta (%)

28 26,1 Sirkesnas 2016

24,8*

2. Menurunnya penyakit tidak menular

a. Prevalensi merokok penduduk usia 18 tahun (%)

5,4 8,8Sirkesnas 2016

5,4 Target RPJMN kemungkinan tidak tercapai

2019: tetap menggunakan target RPJMN

b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) 23,4 32,4Sirkesnas 2016

23,4

c. Prevalensi obesitas penduduk 18+ tahun (%)

15,4 20,7 Sirkesnas 2016

15,4

*Penetapan target 2019 masih dalam proses pembahasan Kemungkinan tidak tercapaiKemungkinan tercapaiSudah tercapai

REPUBLIK INDONESIA

15

INTEGRASI PENDANAAN DAN ASPEK KEWILAYAHANPROGRAM PRIORITAS 2: PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

Pendanaan Arah PemanfaatanAlokasi 2018

(Juta Rupiah)

Alokasi 2019

(Juta Rupiah)1.Belanja

K/L

Imunisasi dasar lengkap

Akreditasi RS dan puskesmas

Penugasan tim tenaga kesehatan, pendidikan dan wajib kerja

dokter spesialis

Obat dan vaksin

Pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Alat laboratorium pengawasan obat dan makanan

Alat dan obat kontrasepsi

Rp 13.417.301 Rp 15.917.301

2. DAK Sarana prasarana pengendalian penyakit

Penyediaan Makanan Tambahan (PMT)

Pembangunan RS pratama

Pembangunan/rehabilitasi dan alat kesehatan puskesmas, RS,

instalasi farmasi

Sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan KB

Bantuan operasional kesehatan (BOK)

Rp 26.000.000 Rp 26.000.000

REPUBLIK INDONESIA

16

Tahun 2018: 100 kab/kota

Usulan 2019: 100 + 60 kab/kota (perluasan)

LOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

Daerah fokus penurunan stunting di 100 kab/kota

PROGRAM PRIORITAS 2

REPUBLIK INDONESIA

17

PROGRAM PRIORITAS 3PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

PEMERATAAN LAYANAN

PENDIDIKAN BERKUALITAS

Penyediaan Pendidik yang

Berkualitas Dan Merata

Penyediaan Afirmasi

Pendidikan

Penguatan Kelembagaan

Satuan Pendidikan

Peningkatan Kualitas

Pembelajaran dan

Akademik

2

3

4

1

Bantuan afirmasi biaya pendidikan bagisiswa dan mahasiswa

Afirmasi sarana prasarana pendidikan di daerah 3T dan PT luar Jawa

Hasil penelitian, publikasi dosen, dan pengembangan bidang unggulan

Penerapan kurikulum dan model pembelajaran inovatif

Penilaian mutu satuan pendidikan

Peningkatan kapasitas pengelola satuan pendidikan

Pengelolaan pendidikan berbasis satuan pendidikan

Distribusi dan pemerataan pendidik

Pendidikan/pelatihan kompetensi pendidik

Penilaian kinerja pendidik

Sertifikasi pendidik

3

1

2

3

4

Kemendikbud Kemenag Kemristekdikti Kemen PANRB Kemdagri Pemda

Kemdikbud Kemenag Kemristekdikti Kemen ESDM Kemkominfo PLN Kemdagri Pemda

Kemdikbud Kemenag Kemristekdikti Kemen PANRB Kemdagri Pemda

Kemdikbud Kemenag Kemristekdikti Kemdagri Pemda

PP

ProP

KP

Tunjangan dan insentif pendidik

Pendidikan karakter dan penerapanbudaya positif

REPUBLIK INDONESIA

18

SASARAN DAN INDIKATOR (1)PROGRAM PRIORITAS 3: PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

No. Sasaran/Indikator Capaian

2016

Capaian

2017

Target

2018

Target

2019

1. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka

partisipasi murni (APM) Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD* 34,69 35,03 37,32 39,60

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat 109,31 108,50 113,41 114,09

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat 96,82 97,19 94,03 94,78

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat 90,12 90,23 106,70 106,94

e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat 77,95 78,40 82,00 82,02

f. Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA/sederajat

80,89 82,84 89,74 91,63

g. Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA/sederajat

59,95 60,37 65,29 67,48

h. Angka Partisipasi Kasar(APK) PT 31,61 32,95 34,84 36,73

* Terdapat penyesuaian untuk target APK PAUD

Kemungkinan tidak tercapai

Kemungkinan tercapai

Sudah tercapai

REPUBLIK INDONESIA

19

SASARAN DAN INDIKATOR (2)PROGRAM PRIORITAS 3: PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

No. Sasaran/Indikator Capaian

2016

Capaian

2017

Target

2018

Target

20192. Meningkatnya Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PT yang

terakreditasi

a. Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi minimal B 6,5% 10,1% 13,6% 17,2%

b. Persentase SD/MI/Sederajat yang berakreditasi

minimal B

69,6% 79,0% 81,6% 84,2%

c. Persentase SMP/MTs/Sederajat yang berakreditasi

minimal B

63,1% 74,8% 77,9% 81,0%

d. Persentase SMA/SMK/MA/Sederajat yang

berakreditasi minimal B

67,2% 80,9% 82,8% 84,6%

e. Persentase Prodi PT yang berakreditasi minimal B 58,8% 61,8% 64,8% 68,4 %

Kemungkinan tidak tercapaiKemungkinan tercapaiSudah tercapai

REPUBLIK INDONESIA

20

INTEGRASI PENDANAAN DAN ASPEK KEWILAYAHANPROGRAM PRIORITAS 3: PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Pendanaan Arah PemanfaatanAlokasi 2018

(Juta Rupiah)

Alokasi 2019

(Juta Rupiah)

1. Belanja

K/L

Upaya pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas antara lain

melalui:

Peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan pemerataan pendidik

Peningkatan afirmasi sarpras dan bantuan pendidikan untuk daerah

3T, dan luar Jawa

Akreditasi dan penjaminan mutu satuan pendidikan

Penerapan kurikulum, pendidikan karakter, penerapan budaya

positif di satuan pendidikan, serta peningkatan publikasi dosen dan

pengembangan bidang unggulan

Rp. 41.420.075,9 Rp. 39.199.290,8

2. DAK

(fisik dan

non-fisik)

Peningkatan sarpras pendidikan untuk mendorong pemenuhan SPM

pendidikan, penguatan layanan vokasi dan pelaksanaan Wajib Belajar

12 Tahun

Penyediaan tunjangan guru dan biaya operasional pendidikan

Rp. 59.000.000 Rp. 65.800.000

REPUBLIK INDONESIA

21

Target Jumlah Lokasi Prioritas Peningkatan AkreditasiSekolah/Madrasah (S/M) Tahun 2019

< 25 % S/M yang belum terakreditasi minimal B

> 50 % S/M yang belum terakreditasi minimal B

26 < 50 % S/M yang belum terakreditasi minimal B

REPUBLIK INDONESIA

22

Kerangka Regulasi dan Kerangka KelembagaanPROGRAM PRIORITAS 3: PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Pemerataan Layanan

Pendidikan Berkualitas, diantaranya adalah:

1. Peraturan perundangan yang dapat mengatur kemudahan bantuan pembiayaan layanan

pendidikan antartingkatan pemerintahan;

2. Peraturan teknis untuk menerjemahkan sasaran pencapaian SPM dalam perencanaan dan

penganggaran; dan

3. Peraturan pada tataran pelaksanaan yang mengatur perencanaan dan pemanfaatan Anggaran

Pendidikan (tingkat pusat dan tingkat daerah).

REPUBLIK INDONESIA

23

PROGRAM PRIORITAS 4PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN

DAN PERMUKIMAN LAYAK

PENINGKATAN AKSES

MASYARAKAT TERHADAP

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

LAYAK

Penyediaanakses hunian

layak danterjangkau

Penyediaanakses air

minum dan sanitasi layak

Peningkatan kualitas

lingkungan di permukiman

23

1

Pengaturan, Pembinaan, dan PengawasanPenyelenggaraan Air Minum

Penyediaan infrastruktur air minum layak

4

1

23

Kemen PUPR Kemensos Kemenkeu Kemendagri Kementerian ATR/BPN BI dan OJK LKB dan LKNB Perumnas

Kemen PUPR Kemenkes KLHK Kemendagri Kemendes PDTT

KLHK

PP

ProP

KP

Peningkatan kualitas udara perkotaan

Penanganan dan penyediaan infrastruktur pengelolaan limbah B3

Restorasi lingkungan tercemar limbah B3

Fasilitasi penyediaan hunian layak danterjangkau

Fasilitasi peningkatan kualitas hunian

Fasilitasi pembiayaan perumahan MBR

Fasilitasi peningkatan kualitas permukiman

Penyediaan infrastruktur sanitasi layak

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi

REPUBLIK INDONESIA

24

SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 4: PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK

No. Sasaran/Indikator 2016 2017 2018 2019

1.Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap

Perumahan dan Permukiman Layak

a. Akses air minum layak (%) 71,14 72,04 92,00* 100,00

b. Akses sanitasi (%) 76,37 79,01 92,12* 100,00

Akses Sanitasi Layak (%) 67,20 67,89 79,07* 85

Akses Sanitasi Dasar (%) 9,17 11,12* 13,06* 15

e. Penanganan kawasan permukiman kumuh

perkotaan (Ha)**2.462,7 5.961,7 1.991* 1.991

f. Fasilitasi penyediaan hunian layak (Rumah

Tangga)198.001 235.786 291.267* 294.500

g. Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak

layak huni (Rumah Tangga)101.890 159.268 174.300* 192.000

2. Meningkatnya kualitas udara perkotaan

a. Meningkatnya indeks kualitas perkotaan 81,5 82 83 84*data target RKP 2017 & RKP 2018** capaian belum dapat diukur

Kemungkinan tidak tercapaiKemungkinan tercapaiSudah tercapai

REPUBLIK INDONESIA

25

Pendanaan Arah PemanfaatanAlokasi 2018

(Juta Rupiah)

Alokasi 2019

(Juta Rupiah)

1. Belanja

K/L Intervensi kebijakan dan pelaksanaan upaya perbaikan kualitas lingkungan di

permukiman

Pemantauan kualitas lingkungan perkotaan

Penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat terutama MBR

Pembangunan infrastruktur sanitasi untuk mendukung peningkatan akses

sanitasi

Pembangunan infrastruktur air minum untuk mendukung peningkatan akses air

minum

Pembinaan dan peningkatan kapasitas daerah dan institusi pengelolaan layanan

perumahan, air minum dan sanitasi

Rp. 26.004.597 Rp. 36.393.644

2. DAK Pengendalian pencemaran udara di Provinsi

Pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung

Bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya, peningkatan kualitas

rumah swadaya, pembangunan jalan lingkungan

Pembangunan rumah khusus

Pembangunan sistem pengelolaan air limbah, pengolahan sampah serta

drainase lingkungan.

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

Rp. 5.261.341 Rp. 16.983.000

INTEGRASI PENDANAAN DAN ASPEK KEWILAYAHAN (1)PROGRAM PRIORITAS 4: PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK

REPUBLIK INDONESIA

26

Pendanaan Arah PemanfaatanAlokasi 2018

(Juta Rupiah)

Alokasi 2019

(Juta Rupiah)

3. Hibah Subsidi bunga pinjaman PDAM

Meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat subsidi perumahan

(Subsidi Selisih Bunga, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Subsidi

Bantuan Uang Muka)

Rp. 8.492.200 Rp. 22.836.000

4. Subsidi Perluasan sistem pengelolaan air limbah terpusat dan pembangunan sarana

pengolahan air limbah di rumah tangga

Penambahan sambungan rumah air minum

Rp. 2.159.000

(capaian

akumulasi

kumulatif)

Data belum

tersedia

INTEGRASI PENDANAAN DAN ASPEK KEWILAYAHAN (2)PROGRAM PRIORITAS 4: PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK

REPUBLIK INDONESIA

27

SEBARAN LOKASI PROYEK PRIORITASPROGRAM PRIORITAS 4: PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK

SPALD-T Skala Kota Banda Aceh

Aceh

SPAM Regional MebidangSPALD-T Skala Kota Medan

Sumut

SPAM Regional DurolisSPALD-T Skala Kota Pekanbaru

Riau

SPALD-T Skala Kota Jambi

Jambi

SPALD-T Skala Kota Palembang

Sumsel

Pembangunan Rumah KhususPeningkatan Kualitas Rumah Swadaya

PapuaSPAM Regional Bandar lampung

Lampung

SPALD-T Kota JakartaDKI Jakarta

SPAM Regional Jatigede

Jabar

SPAM Regional WososukasSPAM Regional Keburejo

Jateng

SPAM Regional Kartamantul

SPAM Regional UmbulanSPAM Regional Mojolamong

Jatim

SPAM Regional Burana Titab AtasSPAM Regional Burana Titab BawahSPALD-T Regional SuwungTPA Regional Suwung

Bali

TPA Regional Mamitarang

Sulut

SPAM Regional MamminasataSPALD-T Skala Kota MakassarPembangunan Fasilitas LimbahB3 di Kota Makasssar

Sulsel

DIY

Pembangunan Rumah KhususPeningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Papua Barat

Kegiatan di lokasi lain merupakan kegiatan reguler

REPUBLIK INDONESIA

28

Kerangka Regulasi dan Kerangka KelembagaanPROGRAM PRIORITAS 4: PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat

terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, diantaranya adalah:

1. Revisi Perpres 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penyelenggaraan urusan air minum dan sanitasi

3. Rapermen Pembiayaan Mikro Perumahan dengan Subsidi Bantuan Uang Muka untuk MBR dengan

penghasilan musiman

4. Rapermen Investasi Rusunawa dengan menggunakan Dana CSR

5. Review dan penyusunan kebijakan/regulasi (seperti: review UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah) untuk mengatasi hambatan dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman,

serta bidang pekerjaan umum dan tata ruang

Kerangka kelembagaan yang berkaitan dengan Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap

Perumahan dan Permukiman Layak, yakni:

1. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) serta

Pokja PPAS (dulunya Pokja AMPL).

REPUBLIK INDONESIA

29

PENINGKATAN TATA KELOLA

LAYANAN DASAR

Penguatan Layanan dan

Rujukan Terpadu

Penguatan Integrasi Sistem

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

PercepatanPencapaian

SPM di Daerah

Penataan regulasi dan kelembagaanuntuk implementasi SPM

Peningkatan kapasitas aparatur daerah

Monitoring dan evaluasi SPM

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan untuk SPM

Penguatan Mekanisme Pengaduan

Pengelolaan Verifikasi Validasi Basis Data Terpadu

Fasilitasi Pendampingan masyarakat

5

1

23

Kemensos Kemendagri Kemnaker KPPPA Kemendes PDTT Kementerian

ESDM

KemenpanRB Kemendikbud Kemenag BNP2TKI Kantor Staf

Presiden

Kemendagri Kemensos KPPPA Kemendes PDTT Kemenag Kemenkumham Kemenkes Kemendikbud Kemenlu

MA (Badilag dan Badilum)

Kemenkominfo Kemenko PMK Polri BPJS

Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan

Kemendagri Kemensos Bappenas Kemendikbud Kemenkes Kemen PUPR Kemenkeu Kemenko PMK

PROGRAM PRIORITAS 5PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR

PP

ProP

KP

Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat untuk pelayanan publik

Percepatan kepemilikan akta kelahiran

REPUBLIK INDONESIA

30

SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 5: PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR

No. Sasaran/Indikator 2016 2017 2018 20191. Meningkatnya pemanfaatan Basis Data Terpadu di

daerah

a. Daerah yang memanfaatkan BDT untuk

penargetan program penanggulangan

kemiskinan

190 312 350 400

b. Daerah yang melakukan verifikasi dan validasi

BDT- 290 350 400

2. Mempercepat penerapan SPM di daerah

(provinsi/kab/kota)

a. Jumlah daerah yang menerapkan SPM 34 prov, 508

Kab/Kota

34 prov, 508

Kab/Kota

34 prov, 508

Kab/Kota

34 prov, 508

Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

31

INTEGRASI PENDANAAN DAN ASPEK KEWILAYAHANPROGRAM PRIORITAS 5: PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR

Pendanaan Arah PemanfaatanAlokasi 2018

(Juta Rupiah)

Alokasi 2019

(Juta Rupiah)

1. Belanja K/L Pelayanan dan rujukan program penanggulangan

kemiskinan.

Verifikasi dan validasi serta rujukan dan pelayanan

terpadu.

Rp 90.009 Rp. 102.414

4. KPBU Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan

Sosial Nasional.

NA Rp. 1.480.000

REPUBLIK INDONESIA

32

Fokus Intervensi Perluasan Akta Kelahiran Tahun2019

REPUBLIK INDONESIA

33

Kerangka Regulasi dan Kerangka KelembagaanPROGRAM PRIORITAS 5: PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar antara lain:

1. Perpres Rencana Induk Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas (RI-PUPD), yaitu:

a) Pasal 27 ayat (3) UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan Pemerintah untuk merumuskanRencana Induk terkait pemenuhan dan penghormatan hak Penyandang Disabilitas.

b) RI-PUPD bertujuan untuk: menetapkan panduan penyusunan kegiatan pemerintah yang inklusif; mendorong peningkatan kinerja layanan publik; mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan publik.

2. Penyelesaian semua regulasi terkait turunan PP No. 2 Tahun 2018 terkait SPM yaitu:

a) Peraturan Menteri terkait SPM di semua sektor (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, PU-PERA dan Trantibumlinmas) b) Permendagri Penerapan SPM di daerah

Kerangka kelembagaan yang berkaitan dengan Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan, yakni:

1. Penguatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang berfungsi untuk pengelolaan data, pelayanan, penjangkauan,

serta pelaporan dan penanganan keluhan.

2. Penguatan kerjasama lintas sektor di tingkat pusat dan daerah untuk pelaksanaan SPM melalui pembentukan

Pokja/Sekber lintas sektor (Sekber bersifat non-struktural)

REPUBLIK INDONESIA

34

Beberapa Isu yang Memerlukan Arahan Lebih Lanjut (1)

1. Terkait subsidi tepat sasaran yang dihilangkan dari Kegiatan PrioritasPenguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran.

- apakah nantinya subsidi menjadi bagian dari bantuan sosial atau subsidi tidakperlu menggunakan data BDT (tepat sasaran)?

2. Beberapa kegiatan prioritas dalam PN 1 yang terkait dengan Papua danPapua Barat (PKH, Administrasi Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan)dimasukkan ke dalam PN 2 yang berimplikasi bahwa semua K/L terkaitkegiatan ini harus membuat output khusus terkait Papua dan PapuaBarat?

Sasaran/Indikator CapaianTarget

RPJMN 2019

Target

RKP 2019Ket

a. Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS

92,2(2017)

107,2 107,2 Target RPJMN kemungkinan tidak tercapai

2019: tetap menggunakan target RPJMN

4. Untuk target-target RPJMN yang sudah tercapai, apakah perlu menetapkan target baru pada RKP 2019

Contoh target yang sudah tercapai: AKI, AKB dan Stunting

3. Kepesertaan PBI JKN tahun 2019

Beberapa Isu yang Memerlukan Arahan Lebih Lanjut (2)

Terima Kasih

REPUBLIK INDONESIA

37

LAMPIRAN

REPUBLIK INDONESIA

38

Isu-Isu Mendesak Tahun 2019Dalam Rangka Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

1. Afirmasi pendidikan untuk menyelaraskan penerapan Undang-Undang 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah dalam mendorong pemerataan layanan pendidikan;

2. Efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN dan APBD untuk

peningkatan pemerataan layanan pendidikan; dan

3. Pengangkatan tenaga pendidik dalam rangka memenuhi kekurangan guru PNS dan

mengantisipasi terjadinya gelombang pensiun guru PNS.

REPUBLIK INDONESIA

39

Isu-isu Terkait Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Dan Permukiman Layak

1. Limitasi kewenanganan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalampenyediaan rumah bagi MBR. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, penyediaan rumah bagi MBR hanya merupakan kewenanganan pemerintahpusat.

2. Metode perhitungan pengurangan permukiman kumuh yang ada saat ini belum dapatmenggambarkan penanganan kumuh suatu kawasan telah tuntas 0%.

3. Banyaknya penugasan Presiden diluar prioritas yang telah ditetapkan (resources policy)

4. Tingkat Buang Air Besar Sembarang (BABs) masih tinggi (10,3% atau sekitar 26,5 juta orang) sehingga perlu adanya kebijakan afirmatif untuk STBM.

5. Terhambatnya transfer aset ke pemerintah daerah yang menghambat pemeliharaanhunian, infrastruktur air minum serta sanitasi .