TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS konsultasi- 22 februari 2018 1 prioritas nasional 1: pembangunan

Embed Size (px)

Text of TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS konsultasi- 22 februari 2018 1 prioritas nasional 1:...

Yogyakarta, 22 Februari 2018

1

PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA

MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN

PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

REPUBLIK INDONESIA

2

ISU STRATEGIS PN 1 (1/2)PENURUNAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PERLU DIPERCEPAT

Sumber: BPS, September 2014-2017

Penurunan kemiskinan perlu dipercepat untuk mencapai targetdi tahun 2019.

1Penurunan ketimpangan antarkelompok pendapatan perlu terusdiupayakan melalui pendekatan lintas sektor.2

Sumber: BPS, September 2012-2017

3Peningkatan IPM perlu diupayakanmelalui peningkatan angka harapanhidup, lama sekolah, dan tingkatkesejahteraan.

68,90 69,5570,18 70,10

71,50 71,98

60

65

70

75

80

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi Target

27,7328,51

27,76

26,58

11,0 11,1 10,710,1

9,5 - 108,5 9,5

5

6

7

8

9

10

11

12

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

29.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Orang Miskin (Juta Jiwa) Tingkat Kemiskinan

0,4130,406

0,414

0,4020,394 0,391

0.4

0.39 0.390.38 0.38-0,39

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.4

0.41

0.42

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi Target

REPUBLIK INDONESIA

3

ISU STRATEGIS PN 1 (2/2)PELAYANAN DASAR PENDUDUK BELUM MERATA

Sekitar 9,1 juta (23,5%) anakkelompok miskin dan rentan belum

memiliki akta kelahiran.

Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran

72,8380,33

84,4989,53

94,59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Keterangan: Q1 = 20% penduduk berpendapatan terbawah ; Q2 = 20% penduduk menengah bawah ; Q3 = 20% penduduk menengah; Q4 = 20% penduduk menengah atas ; Q5 = 20% penduduk berpendapatan teratas

Sumber : Susenas Maret 2017, diolah Bappenas

0

20

40

60

80

100

Usia 7-12tahun

Usia 13-15 tahun

Usia 16-18 tahun

Usia 19-24 tahun

98,52

91,79

58,69

13,59

99,4197,66

82,36

41,54

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

APS penduduk miskin dan rentan lebih rendah pada setiap kelompok

usia, terutama usia 19-24 th.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sebanyak 11,5 Juta (46,5%) RT miskin dan rentan belummengakses sanitasi layak.

Persentase Penduduk yang Mampu Mengakses Sanitasi Layak

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

57,1062,84

68,6574,63

87,00

Masih ada 9,9 juta (39,9%) RT miskin dan rentanbelum memiliki akses terhadap air minum layak.

Persentase Penduduk yang Mampu Mengakses Air Minum Layak

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

48,58

58,1065,30

73,31

85,08

REPUBLIK INDONESIA

4

1. Memperbaiki pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dan sistem jaminan sosial.

2. Memperbaiki literasi; reforma agraria; dan pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.

Mempercepat Pengurangan Kemiskinan

ARAH KEBIJAKAN PN 1

Sasaran: Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,59,5 persen; IPM menjadi 71,98 dan gini rasio menjadi 0,38-0,39 pada tahun 2019

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga

berencana, dan kesehatan reproduksi.3. Mempercepat penurunan stunting.4. Memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit.5. Memperkuat upaya promotif & preventif (Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat).6. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan

makanan.

Memeratakan Layanan Pendidikan Berkualitas

1. Melaksanakan program wajib belajar 12 tahun.2. Meningkatkan kualitas pendidik dan penempatan

guru yang merata.3. Menyediakan afirmasi pendidikan.4. Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan.5. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Meningkatkan Akses Masyarakat TerhadapPerumahan dan Permukiman Layak

1. Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau.2. Menyediakan akses air minum dan sanitasi layak.3. Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.

Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar

1. Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu.2. Memperbaiki integrasi sistem administrasi

kependudukan dan catatan sipil.3. Mempercepat pencapaian Standar Pelayanan

Minimum (SPM) di daerah.

Arah Kebijakan:

1 2 3

4 5

REPUBLIK INDONESIA

5

PEMBANGUNANMANUSIA MELALUI

PENGURANGAN KEMISKINAN DAN

PENINGKATAN PELAYANAN

DASAR

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

Pemerataan Layanan

Pendidikan Berkualitas

Peningkatan Akses

Masyarakat Terhadap

Perumahan dan Permukiman

Layak

Peningkatan Tata Kelola

Layanan Dasar

2

1

PRIORITAS NASIONAL 1:PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

34

5Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi

Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit

Percepatan Penurunan Stunting

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Penguatan Sistem Jaminan Sosial

Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan

Pelaksanaan Reforma Agraria

Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau

Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman

Penguatan Layanan dan Rujukan Satu Pintu

Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Percepatan Pencapaian SPM di Daerah

Penyediaan Afirmasi Pendidikan

Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata

Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan

Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik

1

2

34

5

PN

PP

KP

REPUBLIK INDONESIA

6

SASARAN DAN INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN

DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

No. Sasaran/Indikator 2016 2017 2018* 2019

1. Meningkatnya kualitas sumber daya

manusia

a. Indeks pembangunan manusia/IPM

(nilai)70,18 70,10 71,50 71,98

2. Mempercepat penurunan tingkat

kemiskinan

a. Tingkat kemiskinan (persen) 10,70 10,12 9,5 - 10,0 8,5 9,5**

3. Menurunnya ketimpangan antarkelompok

pendapatan

a. Gini Rasio (Indeks) 0,394 0,391 0,38 0,38 0,39**

Keterangan: *) Target RKP 2018, **) Berdasarkan hasil Sidang Kabinet 12 Februari 2018

REPUBLIK INDONESIA

7

SASARAN DAN INDIKATOR

INTEGRASI PENDANAAN DAN ASPEK KEWILAYAHAN

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS

REPUBLIK INDONESIA

8

PROGRAM PRIORITAS 1PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN

PERCEPATAN PENGURANGAN

KEMISKINAN

PenguatanPelaksanaan

Bantuan SosialTepat Sasaran

PenguatanSistem

Jaminan Sosial

PenguatanLiterasi untukKesejahteraan

Pelaksanaan ReformaAgraria

Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan

Sosial

2

1

3

Bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswamiskin

Perluasan bantuan pangan non tunai

Penyaluran bantuan PKH secara non tunai

5

4Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)

Peningkatan kualitas data pertanahan dan legalisasi atas TORA

Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksiatas TORA

Literasi informasi terapan dan inklusif

Pendampingan masyarakat untuk literasiinformasi

Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial

Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan

Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya

Peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial (Koperasi, BUMDes, dan Akses Pasar) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan

kesehatan nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan

Penguatan tata kelola dan sinkronisasi sistem jaminan sosial nasional kesehatan dan ketenagakerjaan1

1

2

34

PP

KP

Kemensos Kemendikbud Kemristekdikti Kemenag

Kemen PUPR Kementan Kemendagri Kemen BUMN

Kemensos Kemendikbud Perpustakaan

Nasional

Kem. ATR/BPN Kemendagri KLHK BIG Kementan LAPAN

Kemendes PDTT Kemen. PAN-RB KKP Kemenko

Ekonomi Kemen. PUPR

Kem. ATR/BPN

Kemendagri KLHK BIG Kementan LAPAN

Kemendes PDTT

KKP Kemen.

PUPR

Recommended

View more >