Upload
vandan
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA
Deputi Bidang Ekonomi Yogyakarta, 22 Februari 2018
PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF
Usulan Kementerian Pariwisata:
PRIORITAS NASIONAL 3 RKP 2019
2
GAMBARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL 3
3
Nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah.• Produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan rendah.
• Skala dan rantai pasok/nilai usaha pertanian, perikanan dan kehutanan terbatas.
• Kualitas dan mutu hasil pertanian, perikanan dan kehutanan belum memenuhi standar bahan baku industri.
• Diversifikasi produk olahan pertanian, perikanan dan kehutanan masih terbatas.
ISU STRATEGIS PN 3 (1/2)*
Nilai tambah dan daya saing produk industri masih rendah.• Tren pertumbuhan dan kontribusi PDB industri menurun.
• Ketahanan rantai pasok/nilai industri rendah: kekurangan industri hulu dan pendukung,
ketidakharmonisan kebijakan, ketergantungan impor bahan baku dan penolong.
• Produktivitas tenaga kerja industri stagnan.
• Produk industri nasional didominasi produk dengan kualitas dan kandungan teknologi rendah.
• Rendahnya kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor Indonesia.
Penciptaan nilai tambah dan jasa produktif belum optimal *).• Kesiapan destinasi dan industri pariwisata untuk merespon kunjungan wisatawan dan menyediakan jasa
pariwisata bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan masih terbatas.
• Perkembangan ekonomi kreatif dan digital belum dimanfaatkan optimal.
• Ekspor didominasi produk bernilai tambah rendah dan perdagangan dalam negeri belum efisien.
• Kemitraan usaha belum dikembangkan optimal untuk mengatasi missing middle dalam rantai
pasok/nilai.
• Akses pembiayaan usaha produktif yang terbatas.Catatan:
*) Akan disesuaikan apabila sektor Pariwisata menjadi sektor uanggulan dalam PN-3
4
Produktivitas tenaga kerja masih rendah.• Proporsi tenaga kerja keahlian menengah masih terbatas
• Proporsi lapangan kerja informal masih tinggi dan didominasi oleh tenaga kerja
berpendidikan rendah
• Kompetensi tenaga kerja rendah.
• Kualitas pendidikan vokasi dan relevansinya dengan dunia usaha rendah.
• Jumlah dan kapasitas wirausaha rendah.
Pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan
penciptaan nilai tambah masih rendah.• Jumlah dan kapasitas peneliti dan perekayasa masih terbatas.
• Penelitian dan pengembangan bidang keilmuan penunjang produktivitas masih
terbatas.
• Pengembagan inovasi dan teknologi frontier masih terbatas.
• Hilirisasi hasil litbang dan inovasi masih rendah.
ISU STRATEGIS PN 3 (2/2)
5
8 Indikator:1. Pertumbuhan PDB Pertanian: 3,9-4,1 %2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,1-5,6%3. Pertumbuhan PDB Perdagangan: 5,4-6,0%
4. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 7,5-8,3%5. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa: 6,0-7,3%6. Nilai Devisa Pariwisata: Rp. 265-280 Triliun
7. Penyediaan Lapangan Kerja: 2,6-2,9 Juta Orang8. Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja: 4,0 -5,0%
a) Meningkatkan Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
b) Mengembangkan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
c) Meningkatkan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
d) Memperkuat Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
e) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatkan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian
ARAH KEBIJAKAN PN 3
Sasaran:*)
Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Pertanian, Industri dan Jasa Produktif
Mempercepat Peningkatan Ekspor danNilai Tambah Industri Pengolahan
a) Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan
Investasi
b) Mengembangkan dan Meningkatkan Investasi
Industri Hulu Non Agro dan Pendukung
c) Meningkatkan Daya Saing Industri Andalan Non
Pangan
d) Mengembangkan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK
Industri/Logistik
Meningkatkan Nilai TambahJasa Produktif *)
a) Mempercepat Pengembangan 7 Kawasan
Pariwisata, 3 KEK Pariwisata dan Destinasi Unggulan
b) Memperkuat Struktur Ekonomi Kreatif
c) Mengembangkan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
d) Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
e) Memperluas Akses Keuangan/Pembiayaan
Mempercepat Peningkatan Keahlian
Tenaga Kerjaa) Meningkatkan Kerja Sama dengan Dunia Usaha
b) Menguatkan Penyelenggaraaan Diklat Vokasi
c) Memantapkan Sistem Sertifikasi Kompetensi
d) Meningkatkan Keterampilan Wirausaha
Mengembangkan Iptek dan Inovasi untukMeningkatkan Produktivitas
a) Mengembangkan penelitian Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas
b) Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi Pengungkit Produktivitas
c) Menyiapkan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa)d) Memperkuat Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier
Arah Kebijakan:
1 2 3
4 5
Catatan:*) Akan disesuaikan apabila sektor Pariwisata menjadi sektor uanggulan: Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi,. Industri, dan
Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya
6
PENINGKATAN
NILAI TAMBAH
EKONOMI
MELALUI
PERTANIAN,
INDUSTRI, DAN
JASA PRODUKTIF
Peningkatan
Ekspor dan Nilai
Tambah Produk
Pertanian
Percepatan
Peningkatan
Ekspor dan Nilai
Tambah Industri
Pengolahan
Peningkatan
Nilai Tambah
Jasa Produktif
Percepatan
Peningkatan
Keahlian Tenaga
Kerja
Pengembangan
Iptek dan
Inovasi untuk
Meningkatkan
Produktivitas
1
5
3
2
4
Pengembangan Industri Pengolahan
Hasil Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan
Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan
Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan
Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan
Penguatan Kelembagaan dan Usaha
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendukung Nilai Tambah Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
PN
PP
KP
2
PRIORITAS NASIONAL 3: PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI
MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF *)
Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi
Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non
Pangan
Pengembangan dan Peningkatan Investasi
Industri Hulu Non Agro dan Pendukung
Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK
Industri/Logistik
Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif
Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, 3
KEK Pariwisata dan Destinasi Unggulan
Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan
Penguatan Penyelenggaraaan Diklat Vokasi
Peningkatan Keterampilan Wirausaha
Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha
Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas
Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa)
Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier
7
PP 1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian:Usulan Kegiatan Prioritas
PENINGKATAN
EKSPOR DAN
NILAI TAMBAH
PRODUK
PERTANIAN
Peningkatan hasil
pertanian,
perikanan dan
kehutanan
Pengembangan
industri
pengolahan hasil
pertanian,
perikanan, dan
kehutanan
Peningkatan
mutu, sertifikasi,
dan standarisasi
hasil pertanian,
perikanan, dan
kehutanan
Penguatan
kelembagaan dan
usaha pertanian,
perikanan dan
kehutanan
Peningkatan
sarana dan
prasarana
pendukung nilai
tambah
pertanian,
perikanan dan
kehutanan
Proyek Prioritas (ProP)
Peningkatan Produksi Hortikultura
Peningkatan Produksi Perkebunan
Peningkatan Produksi Peternakan
Peningkatan produksi tuna, udang dan rumput laut
Peningkatan Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu
Pengolahan hasil hortikultura
Pengolahan hasil hutan
Pengolahan hasil peternakan
Pengolahan Keanekaragaman hayati Untuk IndustriBiofarmaka dan Bioprospecting
Integrasi rantai pasok berbasis produksi dan pengolahan perikanan dan kelautan
Peningkatan Promosi dan Advokasi
Penguatan Litbang dan Inovasi untuk Peningkatan
Produktivitas dan Nilai Tambah
Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Pengembangan Fasilitas Pasca Panen
Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
Pengembangan Sarana Pelabuhan Perikanan
Memenuhi Standar Internasional
Revitalisasi Sarana Pengolahan Produk
Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
1
5
4 3
2
1
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
• Kementan
• KKP
• KLHK
• Kemenpar
• LIPI
• BPPT
Pengolahan hasil perkebunan
• Kementan
• KKP
• KLHK
• Kemenperin
• Kemendag
• BKPM
Penerapan standarisasi dan mutu hasil produk perkebunan
Penerapan standarisasi dan mutu hasil produk hortikultura
Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk Perikanan
Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk Peternakan
Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk Kehutanan
• Kementan
• KKP
• KLHK
• BSN
• BPOM
• KemenperinPenguatan Kapasitas Kelompok Usaha Pertanian dan
Perikanan
• Kementan
• KKP
• KLHK
• Kemen BUMN
• KemenKop dan
UKM
• Kemendagri
• Kemendes
• Pemda
• Kemenkominfo
Pemenuhan sarana prasarana pendukung
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
• Kementan
• KKP
• KLHK
• KemenPUPR
• Pemda
• KemenESDM
Revitalisasi sentra industri kecil dan menengah (IKM) pangan
8
PP 2. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan:Usulan Kegiatan Prioritas
PERCEPATAN
PENINGKATAN
EKSPOR DAN
NILAI TAMBAH
INDUSTRI
PENGOLAHAN
Perbaikan
iklim usaha
dan
peningkatan
investasi
Pengembangan
dan
peningkatan
investasi industri
hulu non agro
dan
pendukung*
Peningkatan
daya saing
industri
andalan non
pangan*
Pengembangan
7 kawasan
industri dan 6
KEK industri/
logistikPengembangan dan revitalisasi industri hulu non agro dan pendukung
Dukungan infrastruktur industri, logistik, standardisasi dan penerapan industri hijau
Penguatan sentra industri kecil dan menengahsebagai industri pendukung
Perbaikan regulasi, harmonisasi & simplifikasiperizinan
Peningkatan fasilitasi investasi
Perlindungan konsumen
Persaingan usaha yang sehat
Iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial
Dukungan regulasi, perizinan dankelembagaan untuk 7 kawasan industri: Kuala
Tanjung, Palu, Konawe, Teluk Bintuni, SeiMangkei, Bantaeng dan Morowali
Dukungan infrastruktur untuk 7 KI dan6 KEK industri/logistik
Dukungan investasi penumbuhan usaha di 7 KI dan 6 KEK industri/logistik
Dukungan regulasi, perizinan, dankelembagaan untuk 6 KEK industri/logistik:
MBTK, Sorong, Bitung, Arun, Galang Batang, Tanjung Api-api
Proyek Prioritas (ProP)
2
4
3
2
1Program Prioritas Kegiatan Prioritas
*Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035:
• Industri Hulu: Agro, Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, Kimia
Dasar Berbasis Migas dan Batubara
• Industri Pendukung: Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa
Industri
• Industri Andalan: Pangan, Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, Tekstil,
Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika/ICT,
dan Pembangkit Energi
Dukungan akses bahan baku, infrastruktur industri, logistikdan penerapan industri hijau
Peningkatan adaptasi, inovasi industri & pemanfaatan TIK
Peningkatan desain, standar, sertifikasi produk, & branding
Peningkatan penggunaan produk manufaktur lokal
Penguatan sentra industri kecil dan menengah di subsektorandalan non pangan
• KemenkoPerekonomian
• Kemendag• BKPM
• KPPU• Kemenaker• Kemenkumham• Kemendagri
• Badan PerlindunganKonsumen Nasional
• Pemda
• Kemenperin• BKPM• Kemendag• KemenESDM
• Kemenhub• Kemenkeu• BSN• KemenLHK
• KemenKUKM
• Pemda
• Kemenperin
• KemenESD
M
• Kemenhub
• Kemendag
• Kemenkeu
• BSN
• Kemenriste
kdikti
• LKPP
• KemenKUK
M
• Bekraf
• Pemda
• Kemenperin• Kemenko
Perekonomian• KemenPUPR• Kemenhub
• KemenESDM• KemenATR/BPN• BIG• BKPM• Pemda
9
PP 3. Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif: *)Usulan Kegiatan Prioritas
PENINGKATAN
NILAI TAMBAH/
EFISIENSI JASA
PRODUKTIF
Percepatan
pengembangan
7 kawasan
pariwisata, 3
KEK pariwisata
dan destinasi
unggulan
Penguatan
struktur
ekonomi kreatif
Pengembangan
kemitraan usaha
mikro dan kecil
(UMK) dengan
usaha menengah
dan besar (UMB)
Peningkatan
perdagangan
dalam dan luar
negeri
Perluasan
akses
keuangan/
pembiyaan
Penyaluran pembiayaan ultra mikro
Peningkatan akses pembiayaan start-up
Peningkatan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah
Dukungan infrastruktur untuk 7 destinasi wisata prioritas (Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika) dan 3 KEK Pariwisata (Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang Dan Morotai)
Perluasan & diversifikasi pemasaran
Penerapan sustainable tourism practices
Penguatan kelembagaan, industri dan usaha pariwisata di 7 destinasi wisata prioritasdan unggulan
Pengembangan statistik pariwisata
Pengembangan bakat & kompetensi SDM
Penguatan ekosistem (regulasi, infrastruktur, investasi, & HaKI)
Pengembangan industri seni budaya
Pengembangan statistik ekonomi kreatifPeningkatan ekspor produk Indonesia
Peningkatan fasilitasi pelaku dan kualitasproduk
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan
Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri, dan usaha perdagangan
Pengembangan e-commerce
Penguatan 4 kawasan perdagangan bebasdan pelabuhan bebas (KPBPB): Batam,
Bintan, Karimun, dan Sabang
3
5
4 3
2
1
Pengembangan kapasitas usaha
Perluasan kemitraan usaha
Penguatan kapasitas kelembagaan kemitraan
• Kemenpar• DewanKEK• KemenkoMaritim• KemenPUPR• Kemenhub
• KemenATR/BPN• KemenLHK• KKP• KemenKUKM• KemenKes
• BKPM• Badan Geologi• BIG• BPS• Pemda
• Bekraf• Kemenko
Perekonomian• Kemendikbud• KemenKUKM
• Kemenperin• KemenKominfo• BPS• Pemda
• KemenKUKM• Kemenperin
• Bekraf• Kemenaker
• Kemendag• KPPU
• Kemendag• Kementan• Kemkominfo• KLHK• KemenKUKM• BP Batam
• BP Bintan• BP Karimun• BP Sabang• KemenPUPR• Kemenhub• Kemenpar
• Kemenperin• KKP• Bekraf• Kemenkeu• Pemda
• Kemenkeu• Kemenko
Perkeonomian
• KemenKUKM• Bekraf• Pemda Pengembangan daya tarik ekowisata dan wisata bahari
Proyek Prioritas (ProP)
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
10
PERCEPATAN
PENINGKATAN
KEAHLIAN
TENAGA KERJA
Peningkatan
kerja sama
dengan dunia
usaha
Penguatan
penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan vokasi
Pemantapan
sistem
sertifikasi
kompetensi
Peningkatan
keterampilan
wirausaha
PP 4. PERCEPATAN PENINGKATAN KEAHLIAN TENAGA KERJA:USULAN KEGIATAN PRIORITAS
Penyusunan standar kompetensidan kurikulum
Pemetaan kebutuhan keahlian
Pengembangan skema kerja sama vokasi dengan dunia usaha
Peningkatan kualitas pendidik daninstruktur vokasi
Penguatan kelembagaan sertifikasi profesi
Pelaksanaan sertifikasi kompetensi
Sarana dan prasarana diklat vokasi
Pelaksanaan diklat vokasi
Pemagangan di industri
PemasyarakatanKewirausahaan
Pelatihan Kewirausahaan
Proyek Prioritas (ProP)
4
4
3
2
1Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
• Kemnaker• Kemenperin• Kemenpar• KemenPUPR• KemenESDM• Kementan• KKP• Kemenkominfo
• Kemendikbud• Kemenhub• Kemenkes• KLHK• KemenKUKM• Kemendag• OJK
• KemenKUKM• Kemnaker• Kemenristekdikti• Kemenperin
• Kemenpora• Kemensos• Kementan
Pembangunan dan peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk mendukung kawasan industri, kawasan pariwisata, dan KEK
• Kemenperin• Kemnaker• Kemdikbud• Kemenpar• Kominfo• KemenPUPR• KKP• Kementan
• KemenESDM• KLHK• Kemenhub • Kemendag• KemenkopUKM• Kemenkes
• Kemenperin
• Kemenpar
• Kemnaker
• Kementan
• KKP
• Kemkominfo
• Kemendikbud
• Kemenhub
• Kemenkes
• KLHK
• KemenKUKM
• KemenPUPR
• KemenESDM
• Kemendag
• KemenkopUKM
11
PENGEMBANGAN
IPTEK DAN
INOVASI UNTUK
MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS
Penelitian dan
pengembangan
bidang
keilmuan
strategis
penunjang
produktivitas
Pengembangan
dan
pemanfaatan
teknologi
pengungkit
produktivitas
Penyiapan
SDM iptek
(peneliti,
perekayasa)
Penguatan
inovasi dan
penguasaan
teknologi
frontier
Penelitian dan pengembangan metrologi
Pengembangan teknologi dan pemanfaatan
data penginderaan jauh
Proyek Prioritas (ProP)
Pengembangan teknologi IT dan digital
Teknologi dan manajemen transportasi
Pengkajian dan penerapan teknologi material
Penguatan kerjasama triple helix
Rintisan pengembangan teknologi frontier dalam rangka
penguatan produktivitas industri
Penelitian dan pengembangan ilmu genomik
Penelitian dan pengembangan material maju
Pengembangan dan pemanfaatan
bioteknologi
Penyiapan peneliti bidang ilmu strategis
Pengembangan keahlian bagi para peneliti untuk bidang-bidang strategis
PP 5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas:Usulan Kegiatan Prioritas
Penguatan kelembagaan (lembaga iptek, perguruantinggi, pusat penelitian) untuk pengembangan
bidang strategis
Penelitian dan pengembangan life sciences
54
3
2
1Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
• Kemenristekdikti
• LIPI
• BPPT
• BATAN
• LAPAN
• Kemenkes
• Badan POM
• Kemristekdikti
• LIPI
• BPPT
• BATAN
• LAPAN
• BAPETEN
• Kemkominfo
• BIG
• Kemenperin
• Bekraf
• KemenKUKM
• Kemenristekdikti
• LIPI
• BPPT
• BATAN
• LAPAN
• BAPETEN
• Kemenristekdikti
• LIPI
• BPPT
• BATAN
• LAPAN
• Kemenperin
• KemenBUMN
12
SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM PRIORITASPRIORITAS NASIONAL 3
13
Sasaran dan Indikator (1/2)Program Prioritas 1: Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian
Sasaran/ Indikator2016 2017* 2018** 2019***
a. Meningkatnya Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Produksi Perkebunan (Ribu Ton) 39.713,20 46.025,10 43.732,00 45.874,00
Produksi Hortikultura (Ribu Ton) 13.996,00 14.705,00 14.949,00 15.254,00
Produksi Peternakan (Ribu Ton) 453,30 469,00 520,30 546,50
Produksi Perikanan (Juta Ton) 13,77 14,81 18,80 22,23
Produksi Kehutanan (Juta m3) 38,00 45,36 39,90 41,00
b. Meningkatnya Ekspor Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Nilai Ekspor Perkebunan (Juta USD) 22.118,00 21.201,70 23.321,87 25.654,06
Nilai Ekspor Hortikultura (Juta USD) 209,80 166,89 192,31 228,68
Nilai Ekspor Peternakan (Juta USD) 543,29 568,16 624,98 687,47
Nilai Ekspor Perikanan (Miliar USD) 4,17 4,51 8,53 9,54
Nilai Ekspor Kehutanan (Miliar USD) 9,27 10,98 8,64 9,28
Sumber: Kementerian Pertanian, Kemeterian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)
Keterangan:
*) Angka Sementara
**) Angka Target dalam RKP 2018
***) Angka Target dalam RKP 2019
Produksi Komoditas Perkebunan (Minyak Sawit, Karet, Kakao, Teh, Kopi, Kelapa, lada, pala, dan cengkeh)
Produksi Komoditas Hortikultura (jeruk, mangga, manggis, nenas, salak, dan pisang)
Produksi Komoditas Peternakan (kambing, domba dan babi)
14
Sasaran dan Indikator (2/2)Program Prioritas 1: Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian
Sasaran 2016 2017* 2018** 2019***
c. Meningkatnya standar dan mutu hasil pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), perikanan dan kehutanan
Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil Pertanian
(Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan) (sertifikat)115 125 124 297
Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil Kehutanan (kelompok) NA NA 150 170
Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi
Unit Pengolahan Ikan (sertifikat)525 1.500 1.700 1.900
d. Meningkatnya kelembagaan dan usaha pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), perikanan dan kehutanan
Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor Pertanian
(Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan) (unit)NA NA 50 50
Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor Kehutanan (unit) 129 220 309 438
Kelompok usaha bersama yang meningkat kelembagaannya
menuju koperasi (koperasi)2.100 2.100 2.100 2.150
e. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan
Jumlah sarana prasarana penunjang hasil Pertanian
(Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan) (unit)152 254 96 213
Jumlah sarana prasarana penunjang hasil Kehutanan NA NA NA26 unit KPHL dan 50
kantor/resort KPHP
Pengembangan sarana pelabuhan perikanan memenuhi
standar internasional (unit)- 1,0 1,0 1,0
Sumber:Kementerian Pertanian, Kemeterian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)
Keterangan:*) Angka Sementara; **) Angka Target dalam RKP 2018; ***) Angka Target dalam RKP 2019
15
Sasaran dan Indikator Program Prioritas 2: Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah
Industri Pengolahan
Sasaran/Indikator 2016 2017 2018 2019
a. Meningkatnya Nilai Tambah Industri Pengolahan
i. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%) 4,3 4,2* 5,2* 5,1-5,6*
ii. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas (%) 4,4 4,7* 5,8* 5,7-6,2*
iii. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 20,5 20,4* 20,9* 20,8-21,3*
iv. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas (%) 18,2 18,2* 18,6* 18,9-19,1*
v. Tenaga Kerja Industri Pengolahan (juta orang)*** 15,5 17,0**** 17,5* 18,0*
b. Berkembangnya Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/Logistik (KEK)
i. Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus
Industri/Logistik (KEK)
3 KI /
10 KEK
14 KI /
12 KEK
3 KI /
5 KEK
7 KI/
6 KEK
c. Meningkatnya Investasi
i. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 612,8 678,8* 765,0* 880,5-933,0*
Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2015-2018, Sakernas, data realisasi K/L mitra
Keterangan: *) prognosa/estimasi sementara; **) Realisasi Januari-November 2017; ***) tenaga kerja industri tidak menjadi target dalam
RPJMN 2015-2019 dan RKP sampai dengan tahun 2018; ****) per Agustus 2017; *****) target RPJMN 2015-2019
16
Sasaran dan Indikator Program Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif*)
Sasaran/ Indikator 2016 2017 2018 2019
a. Meningkatnya nilai tambah jasa produktif*)
i. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (%) 4,1 5,0* 5,3* 5,5*
ii. Wisatawan Mancanegara (juta orang) 11,5** 12,67*** 17,0 20,0
iii. Wisatawan Nusantara (juta orang) 264 265 270 275
iv. Devisa pariwisata (Rp triliun) 176,2 200 223,0 280,0*****
v. Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif (%) 5,2* 5,7* 6,3* 6,7*
vi. Tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif (juta orang) 16,2* 16,4* 16,7* 17,0*
vii. Pertumbuhan PDB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)
4,0 4,4** 5,3-5,8* 5,4-6,0*
b. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa
i. Pertumbuhan ekspor produk nonmigas (%) -0,3 15,8** 5,0-8,0* 7,0-9,0*
ii. Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%) 2,6 2,5* 2,6* 2,6*
c. Meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi terhadap PDB
i. Kontribusi PDB UMK dan Koperasi (%) 57,9 58,2*** 58,5*** 58,8***
Catatan:*) Akan disesuaikan apabila sektor Pariwisata menjadi sektor uanggulan
Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2015-2018, data realisasi K/L mitra
Keterangan: *) estimasi sementara; **) realisasi tahun 2016 belum mencakup 4% total wisman Jan-Des 2016; ***) realisasi per November 2017; ****) angka akan
ditentukan kemudian; *****) target RJMN 2015-2019
17
Sasaran dan Indikator Program Prioritas 4: Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
Sasaran/ Indikator 2016 2017 2018 2019
a. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dan tenaga kerja
i. Proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah 29,74 30,21 35,00 37,00
b. Meningkatnya jumlah wirausaha baru
i. Jumlah wirausaha baru yang tercipta 112.600 272.500 272.500 272.000
Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2015-2018, data realisasi K/L
18
Sasaran dan Indikator Program Prioritas 5: Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
Sumber: Data Kemenristekdikti dan LPNK Iptek
Catatan : 1) Produktifitas Peneliti: jumlah total publikasi terindeks global / 100 peneliti
2) SDM Peneliti: rasio jumlah peneliti / sejuta populasi (orang)
3) SDM Kandidat Peneliti: rasio jumlah mahasiswa (S2 + S3) / S1 (%)
Sasaran/ Indikator 2016 2017 2018 2019
a. Meningkatnya Produktifitas Peneliti
i. Produktivitas Peneliti 2,5 3,0 3,5 4,0
b. Meningkatnya SDM Peneliti
i. SDM Peneliti 1.200 1.330 1.460 1.600
19
INTEGRASI PENDANAAN DAN ASPEK KEWILAYAHAN PRIORITAS NASIONAL 3
20
Integrasi Pendanaan dan Aspek Kewilayahan Program Prioritas 1: Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian
No.Pendanaan Arah Pemanfaatan Jumlah ( Juta Rupiah)
1. Belanja K/L • Meningkatkan produksi komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan yang memiliki potensi ekspor melalui bantuan sarana dan prasarana produksi
• Meningkatkan standar mutu serta kualitas komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang memiliki potensi ekspor melalui sertifikasi
• Peningkatan kesejahteraan pelaku melalui dukungan kelembagaan
2.681.545,2 (Kementan, KKP, KLHK)
Aspek Kewilayahan
Integrasi Pendanaan
Tersebar di
34 Provinsi
21
Integrasi Pendanaan dan Aspek Kewilayahan Program Prioritas 2: Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan
No.Pendanaan Arah Pemanfaatan Jumlah (Juta Rupiah)
1. Belanja K/L a) Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasib) Mengembangkan dan Meningkatkan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukungc) Meningkatkan Daya Saing Industri Andalan Non Pangand) Mengembangkan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik
316.035,1(BKPM, KPPU, Kemendag, Kemenperin)
2. DAK DAK Sentra IKM:Meningkatkan kontribusi nilai tambah industri kecil dan menengah melalui pengembangan dan revitalisasi sentra IKM
690.000 (kemenperin)*
3. Subsidi .... ....
4. KPBU ... ...
6. PHLN .... ....
Aspek Kewilayahan
Integrasi Pendanaan
6 KEK dan 7 KI
Ket:*usulan DAK
22
Integrasi Pendanaan dan Aspek Kewilayahan Program Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif*)
No.Pendanaan Arah Pemanfaatan
Jumlah (Juta Rupiah)
1. Belanja K/L a) Meningkatkan jasa-jasa produktif untuk peningkatan ekspor tidak saja komoditi strategis namun juga upaya peningkatan nilai tambah jasa dengan memanfaatkan competitive advantage
b) Meningkatkan iptek yang tepat guna dengan meningkatan ketrampilan tenaga kerja untuk mendorong terciptanya inovasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi
c) Memperluas akses penyaluran pembiayaan
5.154.223,50(Kemenpar, Bekraf, KemenKUKM,Kemendag,KPPU, Kemenkeu)
2. DAK DAK Pasar: Melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan sarana perdagangan lain guna mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan/revitalisasi 1.000 pasar rakyat dan menjamin kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat. Selain itu DAK Pasar juga diarahkan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.DAK Jalan: Melaksanakan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, di daerah KPBPB Batam, Bintan, Karimun, dan SabangDAK Pariwisata : Meningkatkan kesiapan daya tarik dan amenitas destinasi pariwisata
DAK Pariwisata:2.500.000(Kemenpar)*
3. Subsidi .... ....
Aspek Kewilayahan
Integrasi Pendanaan
Danau Toba
KEKTanjungLesung
KEKTanjung
Kelayang
Mandalika
Wakatobi
KEKMorotai
Bromo-Tengger-Semeru
Borobudurdskt
Kep.Seribu
LabuanBajo
KPPBC
Batam,Bintan,Karimun
KPPBC
Sabang
7 kawasan pariwisata, 3 KEK Pariwisata dan
KPBPB
Ket:*usulan DAK
23
Integrasi Pendanaan dan Aspek Kewilayahan Program Prioritas 4: Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
No. Pendanaan Arah Pemanfaatan Jumlah (Juta Rupiah)
1. Belanja K/L Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui:
• Penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi dan kewirausahaan
• Penataan sistem sertifikasi kompetensi
• Peningkatan relevansi keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha
10.000.000*
2. DAK ... ....3. Subsidi .... ....
Aspek Kewilayahan
Integrasi Pendanaan
* Alokasi sementara (masih dalam proses exercise Lampiran C)
“PETA SEBARAN DUKUNGAN BALAI
LATIHAN KERJA DALAM RANCANGAN
RKP 2019”
24
Integrasi Pendanaan dan Aspek Kewilayahan Program Prioritas 5: Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
No. Pendanaan Arah Pemanfaatan Jumlah (Juta Rupiah)
1. Belanja K/L a) Meningkatkan penelitian Bidang Keilmuan Strategis Penunjang
Produktivitas
b) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas
c) Menyiapkan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa)
d) Memperkuat Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier
1.433.999,7(LIPI, BATAN,BPPT,LAPAN, BAPETEN)
Aspek Kewilayahan
Integrasi Pendanaan
Lokasi utama :Tangerang Selatan
dan Bogor
25
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN PRIORITAS NASIONAL 3
26
1. RPP tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan 2. RPP tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan3. RUU tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam4. Akselerasi Perpres dan Inpres Industrialisasi Perikanan
Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan (1/3)
PP1.Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian
Kerangka Regulasi
Tidak ada
Kerangka Kelembagaan
1. Perubahan UU No. 5 Tahun 1999 ttg Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat2. Perubahan UU No.8 Tahun 1999 ttg Pelindungan Konsumen 3. Perubahan UU No.2 Tahun 1981 ttg Metrologi Legal4. Perbaikan untuk mendukung perbaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (EODB):
a) Revisi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasb) Revisi UU No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitanc) Revisi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
5. Rperpres tentang industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya dan industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara6. Rperpres tentang rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya industri7. Perbaikan 10 regulasi yang menghambat investasi
PP2. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan
Kerangka Regulasi
Tidak ada
Kerangka Kelembagaan
27
1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik
2. Perpres Badan Otorita Labuan Bajo3. Perpres Badan Otorita Bromo Tengger Semeru4. Perpres Badan Otorita Wakatobi
Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan (2/3)
PP 3. Peningkatan Nilai Tambah/ Efisiensi Jasa Produktif *)
Kerangka Regulasi
1. Badan Otorita Labuan Bajo2. Badan Otorita Bromo Tengger Semeru3. Badan Otorita Wakatobi
Kerangka Kelembagaan
1. Revisi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk memaksimalkan tugas BNSP dalam melaksanakan sertifkasi kompetensi kerja;
2. Revisi Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk memberi peran lebih besar kepada asosiasi industri/dunia usaha dalam proses penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI).
PP4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
Kerangka Regulasi
Kelembagaan pengembangan keahlian dan keterampilan 0yang beranggotakan wakil pemerintah, industri/dunia usaha, serikat pekerja, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh tenaga ahli atau pakar, serta lembaga sertifikasi.
Kerangka Kelembagaan
Catatan:*) Akan disesuaikan dengan Pariwisata
28
1. Rancangan Perpres terkait Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
2. Revisi Undang-Undang No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan (3/3)
PP5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
Kerangka Regulasi
Tidak ada
Kerangka Kelembagaan
29
Terima Kasih