PRIORITAS NASIONAL 2: PENGURANGAN KESENJANGAN …konsultasi-publik.bappenas.go.id/Page/download/Raker_Internal...10,58 16,39 Rata-rata IPM 67,91 63,98 NUSRA Nasional Daerah Tertinggal

PRIORITAS NASIONAL 2: PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

Yogyakarta, 21-23 Februari 2018

• Selama hampir 30 tahun (1978-2008) tidak terdapat perubahan yang berarti dalam distribusi atau kontribusi pembentukan PDB Nasional.

• Dengan menggunakan tahun dasar terbaru 2010, kontribusi setiap wilayah terhadap pembentukan PDB nasional juga tidak mengalami perubahan.

• Pembangunan terpusat di KBI Rata-rata kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB Nasional Tahun 2010-2016 sebesar

80,54%

PULAU 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008

Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9

Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9

Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4

Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3

Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5

Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

22,39 22,87 23,10 23,05 23,01 22,21 22,03

57,28 56,70 56,69 57,06 57,39 58,29 58,51

9,41 9,92 9,66 9,25 8,76 8,15 7,83

5,19 5,24 5,41 5,50 5,65 5,92 6,04

3,03 2,83 2,79 2,80 2,87 3,06 3,12

2,70 2,44 2,35 2,34 2,32 2,37 2,46

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

DISTRIBUSI PDRB NASIONAL 1978-2016 (PERSEN)

3

EVALUASI PARUH WAKTU (1)

4


5


6

SUMATERA Nasional Daerah Tertinggal (13 kab)

% Penduduk Miskin

11,22 16,20

Rata-rata IPM 70,03 62,74

JAWA-BALI Nasional Daerah Tertinggal (6 kab)

% Penduduk Miskin

10,07 14,87


KALIMANTAN Nasional Daerah Tertinggal (12 kab)

% Penduduk Miskin

6,26 9,54


SULAWESI Nasional Daerah Tertinggal (18 kab)

% Penduduk Miskin

10,58 16,39


NUSRA Nasional Daerah Tertinggal (26 kab)

% Penduduk Miskin

17,97 21,18


MALUKU Nasional Daerah Tertinggal (14 kab)

% Penduduk Miskin

13,93 18,02


PAPUA Nasional Daerah Tertinggal (33 kab)

% Penduduk Miskin

27,86 32,00


Non Tertinggal

Daerah Tertinggal

Legenda:

KONDISI CAPAIAN PEMBANGUNAN 122 DAERAH TERTINGGAL(Perpres 131/2015 tentang Penetapan 122 Daerah Tertinggal)

7

Perdesaan Tertinggal

Perdesaan Berkembang

Batas Provinsi

WILAYAH PAPUA:

Tertinggal: 6,139 (8,29%)Berkembang: 601 (0,81%)Mandiri: 6 (0,01%)

WILAYAH MALUKU:Tertinggal: 1.358 (1,83%)Berkembang: 878 (1,18%)Mandiri: 18 (0,02%)

WILAYAH SULAWESI:Tertinggal: 1.960 (2,65%)Berkembang: 5.961 (8,05%)Mandiri: 57 (0,08%)

WILAYAH KALIMANTAN:Tertinggal: 2.452 (3,31%)Berkembang: 3.960 (5,34%)Mandiri: 74 (0,10%)

WILAYAH NUSA TENGGARA:Tertinggal: 1.582 (2,14%)Berkembang: 2.319 (3,13%)Mandiri: 44 (0,06%)

WILAYAH JAWA-BALI:Tertinggal: 694 (0.94%)Berkembang: 20.827 (28,11%)Mandiri: 2.253 (3,04%)

WILAYAH SUMATERA:Tertinggal: 5.982 (8,07%)Berkembang: 16.476 (22,24%)Mandiri: 452 (0,61%)

Sumber: Potensi Desa Tahun 2014 (diolah) & Permendagri 39/2014 (jumlah desa)

Perdesaan Mandiri

Total: 74.093 desa•Tertinggal: 20.167 (27,22%)•Berkembang: 51.022 (68,86%)•Mandiri: 2.904 (3,92%)

PETA SEBARAN KONDISI DESA (Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014)

7

8

8

Sumber: BPS 2016 (Diolah)

11.05 10.95 10.65 10.51 10.33 10.63 10.5 10.36 10.65 10.62 10.34

18.97 18.94 18.49 18.09 17.74 17.92 17.77 17.3717.94 17.89 17.67

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Maret-16

Pe

rse

n

Juta

Jiw

a

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Perkotaan (Jt jiwa) Perdesaan (Jt Jiwa) % Perkotaan % Perdesaan

PENURUNAN KEMISKINAN DI PERDESAAN RELATIF LAMBAT

PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERDESAAN 2011 - 2016

9

ANCAMAN MULTIBENCANA TINGGI, NAMUN KAPASITAS MASYARAKAT TERHADAP BENCANA DI WILAYAH TIMUR MASIH RENDAH

Jumlah potensi perikanan tangkap di wilayah timur Indonesia adalah 70% dari potensi nasional

Keterangan: Sesuai Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.50/MEN/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapanyang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP)11 WPP

10

UNIT PENGOLAHAN IKAN LEBIH BANYAK BERADA DI BARAT (DI JAWA) – SEDANGKAN IKAN ADA DI BAGIAN TIMUR...

11

1. Panjangnya rantai distribusi hasil perikanan Biaya Logistik

Tinggi

2. Marjin yang belum proporsional antar pelaku usaha

3. Disparitas dan stabilisasi harga ikan

4. Kontinuitas, kualitas dan ketertelusuran ikan yang kurang

terjamin

SUMATERA12%

JAWA

43%

BALI+NT11%

KALIMANTAN6%

SULAWESI22%

MALUKU+PAPUA6%

DISPARITAS LOKASI INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

12

Padang

2.7

Singapore

1.0

Balikpapan

1.3

Makassar

1.7 Jayapura

1.4

Jarak Ekonomi

Berdasarkan Trans Laut, biaya relatif kontainer

20-kaki dari Jakarta ke tujuan domestik

terhadap biaya ke Singapura

(unit cost = 1.0)

Sumber: World Bank, Logistic Performance Index (LPI) ranking and scores, 2012

Tantangan

‣ Belum adanya sistem logistik yang efisien dan terpadu pada

masing-masing kawasan perhatian investasi;

‣ Ketimpangan antara kondisi jalan nasional dan jalan daerah

berkontribusi pada tingginya waktu perjalanan dan biaya

logistik.

13

SISTEM LOGISTIK YANG BERBIAYA TINGGI

14

Jangkauan Sinyal 14,15% dari total area

Indonesia*Mencakup 74,09% dari luas

pemukiman* Telah melayani 297 dari 514 kabupaten/kota dengan

penetrasi masih di Pulau Jawa dan Sumatera**

Menjangkau 445 dari 514 Ibukota

Kabupaten/kota, dan akan menjangkau seluruh ibukota kabupaten/kota pada tahun 2019 dengan dukungan proyek Palapa Ring dan komitmen pembangunan operator*

Jangkauan Sinyal Broadband 4G

Jangkauan Fiber Optic Indonesia

Sumber:Data : Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2016, Kominfo 2017

*2016**2017

*2017

JANGKAUAN LAYANAN KOMUNIKASI MOBILE DAN FIXED BROADBAND

Data pengguna Internet antar wilayah masih memperlihatkan ketimpangan, terlihat di Pulau Jawa sudah mencapai lebih darisetengah penduduk telah melek internet, namun di sisi lain di kawasan timur Indonesia persentase pengguna internetnyamasih sangat rendah.

15

PERSEBARAN PENGGUNA INTERNET INDONESIA

16

RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL 2:

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN

KEMARITIMAN

17

ISU STRATEGIS PN 2

Tingginya kemahalan harga logistik pada daerah-daerah dengan aksesibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat

Belum meratanya pembangunankonektivitas dan jaringan logistiknasional dalam menunjang sektorunggulan

Belum optimalnya keterpaduantrasportasi perkotaan dan keselamatantransportasi

Belum memadainya kapasitas sumberdaya manusia di Daerah dan Desa dalampenyediaan sarana prasaranakonektivitas Antar Desa dan AntarKawasan Termasuk Kawasan Transmigrasi

Belum memadainya sarana danprasarana sistem logistik perikanan dan kapasitas pengelolaan kawasanperikananRendahnya aksesibilitas di daerah

tertinggal, perbatasan , desa dan kawasan perdesaan terhadap pusatpertumbuhan, layanan kesehatan, danpendidikan

Terbatasnya sarana dan prasaranakomunikasi dan informatika yang berdaya saing

Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana

1. Mengembangkan pelabuhan hub dan feeder jalur utama dan subsidi tol laut

2. Membangun dan mengembangkan transportasi multimoda dan perkotaan

3. Membangun dan mengembangkan bandara pada jalur utama transportasi

4. Meningkatkan dan menyediakan fasilitas keselamatan transportasi;

5. Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; serta

6. Mengembangkan ekosistem TIK untuk ekonomi digital

1. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi dan distribusi yang handal, efisien dan efektif

2. Mewujudkan Sistem Logistik Perikanan dan Pertanian yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional

1. Mempercepatpemenuhan pelayanandasar

2. Mengembangkan perekonomian kawasan & meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar, dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi

1. Meningkatkan akses pelayanan dasar pendidikan berbasis digital, kesehatan jarak jauh, dan pelayanan public

2. Membangun konektivitas, telekomunikasi dan informatika yang dapat menghubungkan provinsi, kab/kota, distrik dan kampung;

3. Menurunkan kemahalan harga; meningkatkan pemberdayaan masyarakat;

4. Mengembangkan keterkaitan hulu hilir komoditas unggulan.

1. Meningkatkan kapasitas, kesipsiagaan dan ketangguhan pemerintah , pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana; mitigasi bencana;

2. Mengurangi IndeksRisiko BencanaIndonesia

Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan

komunikasi

Meningkatkan Sistem Logistik

Mempercepat PembangunanDaerah Tertinggal dan Desa

Mempercepat Pembangunan Papua dan Papua Barat

Menanggulangi Dampak Bencana

ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 2

18

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, gizi, reproduksi remaja, dan peningkatan perlindungan sosialdi Papua dan Papua Barat

Peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan TIK di Papua dan Papua Barat

Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan di Papua dan Papua Barat

Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi

Pengembangan Ekosistem TIK Menuju Ekonomi Digital

Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK

Pengembangan Pelabuhan Hub dan Feeder Jalur Utama Dan Subsidi Tol Laut

Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda Dan Perkotaan

Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pada Jalur Utama Transportasi

Pengembangan Sistem Logistik dan JaringanPasar Komoditas Perikanan dan Pertanian

Penyediaan Sarana Angkut Produk Perikanan, Kelautan, dan Pertanian

Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik

Penyediaan Infrastruktur Energi danTransportasi Pendukung Sistem Logistik

PN

PP

KP

PENGURANGAN

KESENJANGAN

ANTARWILAYAH

MELALUI

PENGUATAN

KONEKTIVITAS DAN

KEMARITIMAN

Peningkatan

Konektivitas

dan TIK

Percepatan

Pembangunan

Papua dan

Papua Barat

Percepatan

Pembangunan

Daerah

Tertinggal dan

Desa

Penanggulang

an Bencana

Peningkatan

Sistem

Logistik

2

1

34

5

1

2

34

5

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikandi Papua dan Papua Barat

Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisatahulu-hilir di Papua dan Papua Barat

Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana

Manajemen Kebencanaan

PRIORITAS NASIONAL 2:PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

19

Pembangunan Daerah Tertinggal danPerbatasan

Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Percepatan Pembangunan Desa

PENINGKATAN KONEKTIVITAS

DAN TIK

Pengembangan Pelabuhan Hub dan Feeder Jalur

Utama dan Subsidi Tol Laut

Pembangunan dan

Pengembangan Transportasi

Multimoda dan Perkotaan

Pembangunan dan

Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi

Peningkatan dan Penyediaan

Fasilitas Keselamatan Transportasi

Penyediaan dan Pengembangan

InfrastrukturTIK

Pengembangan Ekosistem TIK

Menuju Ekonomi Digital

2

1

6

5

4

3

• Kemenhub• Kemenko

Maritim• Kemenko

Perekonomian

• Kemen BUMN• Pemda• BUMN

• Kemenhub• Kemenko

Maritim• Kemenko

Perekonomian• Kemen. PUPR• Kemendagri• Kemen. BUMN• Pemerintah

Daerah• BUMN

• Kemenhub• Kemenko Maritim• Kemenko Perekonomian• Kemen. BUMN• BUMN

• Kemenhub• Kemenko Maritim• Kemen. PUPR• Kemendagri• Kemen. Kesehatan• Kemen. BUMN• POLRI• Pemerintah

Daerah• BUMN

• Kemkominfo• Kemendagri• LKPP• Pemda• BUMN

• Kemenkominfo• Kemendagri• LPP TVRI• LPP RRI• Pemda• BUMN

Peningkatan dukungan utilisasiTIK di sektor prioritas

Peningkatan pemanfaatan TIK untuk kegiatan produktif

Pengembangan jaringan pitalebar

Penyediaan akses telekomunikasi dan internet

Penyediaan satelit multifungsi

Penyediaan fasilitas navigasi pelayaran dan penerbangan

Pembangunan dan pengembangan Jaringan Jalan

Pembangunan dan penyelenggaraan Perkeretaapian

Pembangunan dan penyelenggaraan Transportasi Darat

Pengembangan bandara mendukung integrasi tol laut dengan jembatan udara

Pembangunan dan pengembangan bandara pengumpul dan pengumpan

Pengembangan pelabuhan utama tol laut

Peningkatan kapasitas pelabuhan angkutan subsidi tol laut

Subsidi angkutan laut

Pengembangan infrastruktur penyiaran publik

Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan kereta api

Pembangunan dan penyelenggaraan Transportasi Perkotaan

Subsidi angkutan penerbangan

1

PROGRAM PRIORITAS 1PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN TIK

20

PP

KP

ProP

21

2

Sinergi Kelembagaan:1. Kem. Kesehatan2. Kem. Kominfo3. Kem. ESDM4. Kem. Pendidikan5. Kem. Ristek Dikti6. Kem. Kominfo7. Kem. ESDM8. Kem. PU Pera9. Kem. Perhubungan10. Kem. Pertanian11. Kem. Kelautan dan

Perikanan12. Kem. Pariwisata 13. Kem. Perindustrian14. Kem. Perdagangan 15. Kem. Koperasi dan

UKM16. Kem. PAN & RB17. Kem. Dalam Negeri18. Kem. Hukum dan

HAM19. BPKP 20. Kem. ATR21. Kem. Luar Negeri22. Pemerintah Provinsi23. Pemerintah

kabupaten/kota

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN

KONTEKSTUAL PAPUA

PENGEMBANGAN KOMODITAS

UNGGULAN DAN PARIWISATA HULU HILIR

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR, TIK DAN KONEKTIVITAS

ANTARPROVINSI, KABUPATEN/KOTA,

DISTRIK DAN KAMPUNG

PENINGKATAN TATA KELOLA

DAN KELEMBAGAAN PERCEPATAN

PEMBANGUNAN PAPUA DAN

PAPUA BARAT

1

2

34

52

3. Penyediaan tenaga kesehatan strategis

4. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

5. Peningkatan Pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis TIK (telemedicine)

6. Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat kontekstual Papua

7. Peningkatan perlindungan sosial bidang kesehatan

2. Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, kusta, filariasis, frambusia, ISPA, TB, HIV/AIDs

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja

1. Pembangunan sistem penyediaan air minum layak dan sarana air bersih di daerah tertinggal

2. Pembangunan sanitasi layak

3. Pembangunan dan peningkatan hunian layak

4. Pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan

5. Penuntasan jalan trans Papua, dan pembangunan dan pengembangan jalan lintas perbatasan dan jalan strategis nasional

6. Pengembangan jalan provinsi/kabupaten, dan pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar kab/kota

7. Pembangunan jalan non status, jalan penghubung antardistrik dan kampung

8. Pembangunan pelabuhan dan dermaga

9. Penyediaan angkutan penyeberangan

10. Subsidi keperintisan, angkutan laut dan penerbangan

11. Pembangunan dan pengembangan bandara pengumpul dan pengumpan

12. Pembangunan BTS dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pendidikan, kesehatan dan sektor prioritas

1. Peningkatan produksi padi di Merauke

2. Pengembangan produksi komoditas unggulan pertanian/perkebunan sagu, ubi jalar, kelapa, kopi, coklat, pala, buah merah, vanili, merica

3. Pengembangan produksi komoditas unggulan peternakan

4. Pengembangan produksi dan pengolahan komoditas unggulan perikanan

5. Peningkatan pengolahan komoditas unggulan pertanian/perkebunan sagu, ubi jalar, kelapa, kopi, coklat, pala, buah merah, vanili, merica

6. Pengembangan pariwisata

7. Peningkatan pemasaran/promosi komoditas unggulan dan pariwisata

8. Peningkatan kapasitas kewirausahaan Orang Asli Papua dan kewirausahaan mama-mama Papua, serta dukungan permodalan

1. Penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama

2. Pemberian perlindungan sosial

3. Penerapan dan penguatan sekolah vokasi

4. Pemberantasan tuna aksara

5. Penerapan kurikulum kontekstual Papua

6. Penyediaan tambahan kuota guru

7. Pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru (KPG)

8. Peningkatan kapasitas dan kualitas guru melalui e-learning

9. Afirmasi pendidikan menengah dan tinggi untuk Orang Asli Papua (OAP)

10. Pemberian dukungan pendampingan, pelatihan, dan penyediaan dosen dan tenaga ahli

3. Pengelolaan administrasi kependudukan

4. Diplomasi untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di papua dan papua barat

5. Penanganan masalah hukum pertanahan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan percepatan pembangunan

2. Pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

1. Fasilitas penyempurnaan kebijakan, dan pengawalan proses penyusunan dan pelaksanaan perdasi dan perdasus

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi, kabupaten/kota, dan distrik untuk memberikan pelayanan dasar publik

PROGRAM PRIORITAS 2PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT

PP

KP

ProP

• KemenPUPR• Kemenhub• Kemendes• Kominfo• KemenESDM• Kemendikbud• Kemenkes• Kemendes PDTT

• Kemendagri• Kemenaker• Kementan• KemenKP• KemenKUKM• Kemendag• BNPP• KemenATR/BPN

• BUMN• Pemda

• Kemendesa PDTT KemenPUPR

• Kemenko ATR/ BPN

• Kemendagri

• Kementan• KemenKKP• KemenKUKM• Kemendag

Pengelolaan Data, dan Sistem Informasi Desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pendampingan dan Pembinaan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa

PROGRAM PRIORITAS 3PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DESA

PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

DAN DESA

Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Perbatasan

Pembangunan Kawasan

Perdesaan dan Transmigrasi

Percepatan Pembangunan

Desa

1

23

Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan kapasitas SDM

Pengembangan ekonomi lokal

Penataan ruang kawasan perbatasan negara

Penguatan Manajemen Kawasan

Pengembangan Produk Unggulan Kawasan

Peningkatan Prasarana dan Sarana Kawasan

Perluasan Kemitraan, Kerjasama, dan Promosi Kawasan

3

22

• Kemendesa PDTT• Kemendagri• Kemenko PMK• Kemenkeu• Pemda dan Pemdes

PP

KP

ProP

• BNPB• Kemensos• Kemenkes• Kemendikbud• KUKM• Kemendag• Kementan• KemenPUPR

• Basarnas• Kementerian Agama• ATR/BPN• KLHK• Kemendes PDTT• Kemendagri• Pemda

PENANGGULANGANBENCANA

PenguatanKapasitas

PenanggulanganBencana

PeningkatanSarana danPrasarana

Kebencanaan

PenangananDarurat danPemulihan

Pascabencana

PenguatanManajemen

Kebencanaan

1

3

4

2

4

• BNPB• Kemendagri• ATR/BPN• BIG• LIPI

• KESDM• BMKG• KKP• KemenPUPR• Pemda

• BNPB• KLHK• Kemendagri• Kemensos• Basarnas

• Kemendes PDTT• ATR/BPN• Kemendikbud• Pemda

• BNPB• LAPAN• BPPT• Kementerian PU-

PR• KLHK• Kemendes

• PDTT, • Kementerian

ESDM• Basarnas• BMKG• Pemda

Pengembangan data, informasi, pengetahuan, danteknologi kebencanaan

Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis kajianpenanggulangan bencana

Peningkatan kemampuan aparat dalam penanggulangan bencana

Peningkatan kesiapasiagaan dan ketangguhan masyarakat

Peningkatan kapasitas relawanbencana

Pengembangan Sistem Peringatan dini

Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan

Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana

Peningkatan Kualitas penanganan darurat

Peningkatan dan Pemulihan daerah pascabencana

PROGRAM PRIORITAS 4PENANGGULANGAN BENCANA

Penataan ruang di kawasan rawan dan pascabencana

23

PP

KP

ProP

PENINGKATAN SISTEM

LOGISTIK

PengembanganSistem Logistik

dan JaringanPasar Komoditas

Pertanian danPerikanan

Penyediaan Sarana Angkut

Produk Perikanan,

Kelautan, dan Pertanian

PenguatanIndustri

PendukungSistem Logistik

PenyediaanInfrastruktur

Energi danTransportasiMendukung

Sistem Logistik

5

1

2

3

4

• Kemen ESDM• Kemenhub• KemenPUPR• KKP

• BIG• Kemendagri• Kementan

• Kemenperin• Kemenhub• BUMN

• Kemenhub• KKP

• Kementan• BUMN

• KKP• Kementan

• Kemendag• Kemen ESDM

Penyediaan infrastruktur energi

Integrasi pelabuhan perikanan dengan infrastrukturtransportasi pendukung(Integrasi pusat produksi pengolahan perikanan)

Rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhanperikanan strategis dan perbaikan manajemenpelabuhan perikanan

Pengembangan sistem informasi logistik terintegrasi

Penyelesaian rencana zonasi pesisir dan laut

Penyediaan jalan pertanian (jalan usaha tani dan jalan produksi)

Pembangunan cold storage pertanian dan perikanan

Revitalisasi sistem rantai dingin dan pasar ikan

Prasarana pasar bahan pangan, serta produk pertanian danperikanan

Pemanfaatan sistem resi gudang

Penyediaan sarana pengangkutan pertanian dan peternakan

Penyediaan kapal angkut perikanan dan garam

Pengembangan rute dan trayek pengangkutan ke sentra perikanan

Penguatan industri galangan kapal dan kapal angkut

Penyediaan komponen industri perkapalan

Pengembangan kapasitas SDM industri perkapalan

PROGRAM PRIORITAS 5PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK

PP

KP

ProP

25

SASARAN DAN INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 2:

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN

KEMARITIMAN

SASARAN & INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL & PROGRAM PRIORITAS

Meningkatnya kesejahteraan di daerah 3T

Indikator: % kemiskinan di daerah tertinggal

Berkembangnya perekonomian di daerah 3T

Indikator: % pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

Meningkatnya perdagangan antar daerah

Indikator: Rasio biaya logistik terhadap PDB

Meningkatnya mobilitas penduduk antardaerah

Indikator: % pertumbuhan jumlah penumpang

Meningkatnya jangkauan akses informasi

Indikator: % kecamatan yang terlayani internet

SASARAN PRIORITAS NASIONAL 2

Program Prioritas 1:Peningkatan Konektivitas dan

TIK

Program Prioritas 2:Percepatan Pembangunan

Papua dan Papua Barat

1. Meningkatnyaperekonomian wilayahPapua dan Papua Barat(Indikator: persentasepertumbuhanperekonomian Papua dan Papua Barat; angka tingkatpengangguran)

2. Meningkatnyakesejahteraan masyarakatPapua dan Papua Barat(Indikator: % kemiskinan di Papua dan Papua Barat)

3. Meningkatnya kualitas SDM Papua dan Papua Barat(Indikator: Angka IPM Papua dan Papua Barat)

Program Prioritas 3: Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Desa

1. Meningkatnya pengeluaranper kapita di daerahTertinggal (indikator: rata-rata pengeluaran per kapita di daerah tertinggal)

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan(indikator: % kemiskinan di perdesaan

Program Prioritas 4:Penanggulangan Bencana

1. Menurunkan Indeks RisikoBencana Indonesia (IRBI) Nasional (Indikator: indeks risiko bencana nasional)

2. Menurunkan Indeks RisikoBencana di 136 Kab/Kota Prioritas (indikator: indeks risiko bencana kab/kota prioritas)

Program Prioritas 5:Peningkatan Sistem Logistik

1. Menurunkan biaya logistik (Indikator: rasio biaya logistik terhadap PDB)

2. Memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik (Indikator: Skor Logistic Performance Indeks)

SASARAN PROGRAM PRIORITAS PN 2

1. Meningkatnya kinerja pelabuhan (indikator: dwelling time pelabuhan)

2. Meningkatnya kehandalan angkutan (indikator: ontime performance angkutan)

3. Meningkatnya kualitas jalan (indikator: kondisi mantap jalan)

4. Menurunnya fatalitas kecelakaan angkutan jalan (Indikator: rasio fatalitas kecelakaan angkutan jalan)

5. Meningkatnya jangkauan pitalebar (indikator : % kecamatan yang terjangkau layanan pitalebar)

6. Meningkatnya jangkauan akses telekomunikasi (Indikator: % Kabupaten/Kota yang terjangkau layanan akses telekomunikasi)

HAL-HAL YANG MEMERLUKAN ARAHAN LEBIH LANJUT

27

Terdapat inkonsistensi dalam hirarki sasaran impact-outcome-output di level PN, PP, KP akibat perubahan

leveling PN di RKP 2019

Apakah sasaran mengacu pada RPJMN atau menambahsasaran baru di luar RPJMN?

PN 2 merupakan PN yang bersifat lintas sektor danbercirikan kewilayahan sehingga akan menimbulkanduplikasi dengan PN lainnya.

Contoh: PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, KP 1 Kesehatan dan KP 2 Pendidikankontekstual Papua Duplikasi dengan PN 1 pada PP 2 (Kesehatan) dan PP 3 (Pendidikan)

Apakah sasaran IPM di daerah tertinggal berada di PN 2 (sesuai wilayah) atau di PN 1 (sesuai sektor)?

Apakah K/L dapat memecah output yang berlokasi di daerah tertinggal, perbatasan dan Papua untukdicantumkan di PN 2?

Apakah diperlukan anggaran tambahan untuk percepatan pembangunan di daerah afirmasi?

Apakah KP Pemanfaatan TIK akan dipindahkan menjadi Proyek Prioritas dalam PN 3, KP 5 Pengembangan Iptek & Inovasi untuk Mendukung Produktivitas?PN 2 belum mendapatkan dukungan dari output K/L

lintas sektor secara komprehensif Contoh: • KP pembangunan daerah tertinggal dan desa

didominasi oleh output dari Kemendes PDT• 3 KP di PP Peningkatan Sistem Logistik tidak

mendapat dukungan lintas K/L

Apakah akan memberlakukan kebijakan multi tagging output K/L, atau K/L memecah sub output (berbasis lokasi atau proses), dan tagging dilakukan di level sub output?

Kelemahan dan kelebihan sistem Multi Tagging

28

Pemecahan output K/L (output baru)

Perubahan tagging PN menjadi level

sub output

Multi tagging Tidak multi tagging

Perencanaan dapat

komprehensif (THIS)

Double counting& anggaran berbasis

kinerja tidak terwujud

Pemecahan sub output K/L

Output K/L sangat banyak

Sinkronisasi perencanaan & penganggaran

SASARAN & INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 2 (1/6)

29

Program Prioritas 1:Peningkatan Konektivitas dan TIK

Sasaran Indikator

1. Meningkatnya kapasitas pelabuhan 2. Meningkatnya kapasitas angkutan laut

1. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan tol laut sebanyak 24 pelabuhan2. Tersedianya subsidi angkutan tol laut sebanyak 21 rute 3. Tersedianya subsidi perintis angkutan laut sebanyak 113 rute

Sasaran Indikator

1. Meningkatnya kapasitas jaringan jalan

2. Meningkatnya kapasitas jaringan dan

angkutan kereta api

3. Meningkatnya kapasitas

pelabuhan/dermaga/terminal dan angkutan

penyeberangan, jalan, sungai dan danau

4. Meningkatnya kapasitas jaringan dan

pelayanan transportasi perkotaan

1. Terlaksananya pembangunan jalan baru sepanjang 685 km, diantaranya jalan paralel perbatasan sepanjang 325 km dan akses ke pelabuhan dan bandara sepanjang 60 km

2. Terlaksananya pembangunan jalan tol sepanjang 219 km dari target 1.060 km3. Terlaksananya pembangunan jalur ganda, jalur baru dan reaktivasi jalur kereta api sepanjang

614 km4. Tersedianya layanan Public Service Obligation (PSO) Perkeretaapian di perkotaan dan antar

kota 5. Tersedianya subsidi kereta api sebanyak 9 rute6. Terlaksananya pembangunan terminal tipe A sebanyak 10 terminal7. Terlaksananya pembangunan dermaga penyeberangan, sungai, dan danau sebanyak 25

dermaga8. Tersedianya subsidi angkutan perintis penyeberangan sebanyak 275 lintas dan angkutan

jalan sebanyak 300 trayek9. Tersedianya layanan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di 25 kota.

KP 1: Pengembangan Pelabuhan Hub dan Feeder Jalur Utama dan

Subsidi Tol Laut

Sasaran Indikator

1. Meningkatnya kapasitas bandara dan pelayanan angkutan udara

2. Tersedianya subsidi angkutan penerbangan

1. Terlaksananya pembangunan bandara baru sebanyak 5 bandara2. Terlaksananya pengembangan bandara dalam mendukung tol laut dengan jembatan udara

sebanyak 11 bandara3. Tersedianya subsidi perintis angkutan udara sebanyak 252 rute

KP 2: Pembangunan dan Pengembangan Transportasi

Multimoda dan Perkotaan

KP 3: Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada

Jalur Utama Transportasi

30

SASARAN & INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 2 (2/6)

Program Prioritas 1:Peningkatan Konektivitas dan TIK

KP 4: Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas

Keselamatan Transportasi

KP 5: Penyediaan dan Pengembangan

Infrastruktur TIK

KP 6: Pengembangan Ekosistem TIK Menuju

Ekonomi Digital

Sasaran Indikator

1. Meningkatnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, navigasi pelayaran dan penerbangan

2. Meningkatnya kapasitas dankemampuan pertolongan danpenyelamatan

1. Tersedianya Sarana bantu navigasi pelayaran dan navigasipenerbangan

2. Terlaksananya pemeliharaan dan pengoperasian layanan (IMO) perkeretaapian

3. Tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan penanganan lokasirawan kecelakaan di 34 Provinsi

4. Tersedianya perlengkapan SAR antara lain: helikopter SARsebanyak 2 unit dan rescue boat sebanyak 5 unit.

Sasaran Indikator

1. Pemerataan layanan TIK termasuk pada daerah non komersil

1. Persentase penyediaan akses layanan akses pitalebar di daerah non komersil

2. Persentase kab/kota yang terlayani akses telekomunikasi universal

Sasaran Indikator

1. Peningkatan layanan TIK pada sektor prioritas dan kegiatan produktif

1. Jumlah sektor prioritas dan pelayanan umum yang memanfaatkanTIK

2. Penggunaan TIK dalam mendukung kegiatan produktif

31

Program Prioritas 2:Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

SASARAN & INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS (3/6)

Sasaran Indikator

Meningkatnya Umur Harapan Hidup di Prov Papua dan Papua Barat

1. Umur Harapan Hidup Provinsi Papua sebesar 65,21 Tahun2. Umur Harapan Hidup Provinsi Papua Barat sebesar 65.37 Tahun

Sasaran Indikator

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Prov Papua dan Papua Barat

1. Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Papua sebesar 10,33 Tahun2. Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Papua Barat sebesar 12,31 Tahun

KP 2: Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Kontekstual Papua

KP 1: Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

KP 3: Pengembangan Komoditas Unggulan Dan

Pariwisata Hulu Hilir

Sasaran Indikator

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Prov Papua dan Papua Barat

1. Pertumbuan Ekonomi Provinsi Papua 7,5 %2. Pertumbuan Ekonomi Provinsi Papua Barat 7,8 %

KP 4: Peningkatan Infrastruktur Dasar, Tik Dan Konektivitas

Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik Dan Kampung

Sasaran Indikator

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Prov Papua dan Papua Barat

1. Pertumbuan Ekonomi Provinsi Papua 7,5 %2. Pertumbuan Ekonomi Provinsi Papua Barat 7,8 %

KP 5: Peningkatan Tata Kelola Dan Kelembagaan

Sasaran Indikator

Meningkatnya Regulasi Mendukung Otonomi Khusus, Wawasan Kebangsaan, Admnistrasi Kependudukan, Citra Positif dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Pembangunan

1. Jumlah regulasi aturan pelaksaaan Otonomi Khusus2. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air di Papua dan Papua Barat3. Jumlah kabupaten/kota yang pengelolaan administrasi kependudukan 100% berbasis

elektroniknya 4. Peningkatan Citra positif pembangunan Papua dan Papua Barat5. Kepastian hukum hak atas tanah dan hak ulayat masyarakat adat


Program Prioritas 3: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

KP 1: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

KP 2: Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi

KP 3: Percepatan Pembangunan Desa

Sasaran Indikator

1. Terentaskannya Kabupaten Tertinggal

2. Berkembangnya Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN)

3. Terbangunnya infrastruktur pendukung PLBN

4. Terbangunnya kecamatan lokasi prioritas di Perbatasan Negara

5. Meningkatnya keamanan dan kesejateraan masyarakat PPKT

1. Jumlah kabupaten tertinggal terentaskan sebanyak 80 kabupaten

2. Berkembangnya 10PKSN Perbatasan

3. Terbangunnya fasilitas pendukung di 7 PLBN

4. Terbangunnya 187 kecamatan lokpri

5. Terbangunnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat di 12 PPKT

Sasaran Indikator

1. Terbangun pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan keterkaitan kota-desa dikawasan perdesaan prioritas nasional

2. Terbangunnya dan berkembangnya kawasan transmigrasi dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

1. Terbangunnya 39 pusat pertumbuhan baru

2. Terbangunnya 144 kawasan transmigrasi dan 20 KPB

Sasaran Indikator

1. Menurunnya jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang

2. Meningkatnya jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri

1. Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 500 desa

2. Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 200 desa

33

Program Prioritas 4:Penanggulangan Bencana


Sasaran Indikator

Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana

Meningkatnya jumlah Aparatur dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana

Sasaran Indikator

Meningkatnya layanan penanganankebencanaan yang terpadu

Meningkatnya Jumlah layanan kebencanaan yang tahan terhadap bencana

Sasaran Indikator

Meningkatnya kinerja penyelenggaraanpenanggulangan bencana

Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

Sasaran Indikator

1. Meningkatnya penyelamatan korbanbencana

2. Terpulihkannya pelayanan publik di daerahpasca bencana

1. Menurunnya jumlah korban akibat bencana2. Meningkatnya jumlah pelayanan publik yang dapat dipulihkan di daerah pascabencana

KP 1: Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

KP 3: Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana

KP 2: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

KP 4: Penguatan Manajemen Kebencanaan

34

Program Prioritas 5:Peningkatan Sistem Logistik


KP 2: Penyediaan Sarana Angkut Produk Perikanan, Kelautan, dan

Pertanian

KP 3: Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik

KP 1: Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar

Komoditas Pertanian dan Perikanan

KP 4: Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi

Mendukung Sistem Logistik

Sasaran Indikator

Berkembangnya sistem logistik dan jaringan pasar komoditas pertanian dan perikanan

1. terbangunnya 15 unit cold storage perikanan 2. terbangunnya xx unit gudang/depo Non SRG (sistem Resi Gudang)

Sasaran Indikator

Meningkatnya penyediaan sarana angkut produk perikanan, kelautan, dan pertanian

1. terbangunnya sarana pengangkutan perikanan, pertanian dan peternakan2. tersedianya reefer container; kapal angkut perikanan berpendingin dan garam3. Terselenggaranya rute dan trayek pengangkutan ke sentra perikanan dan pertanian

Sasaran Indikator

Terwujudnya penguatan industri pendukung sistem logistik

1. terevitalisasinya industri galangan kapal dan kapal angkut2. tumbuhnya industri komponen perkapalan3. tersedianya SDM Industri perkapalan yang berkualitas

Sasaran Indikator

Meningkatnya penyediaan infrastruktur energi dan transportasi mendukung sistem logistik

1. tersedianya infrastruktur energi dan air bersih di sentra perikanan dan pulau-pulau terluar

2. terintegrasinya pelabuhan perikanan prioritas dengan infrastruktur transportasi pendukung

3. terevitalisasinya sarpras pelabuhan perikanan4. terselesaikannya rencana zonasi pesisir dan laut5. terbangunnya jalan pertanian

Indikator2014

(baseline)2015 2016 2017 2018 2019

Prioritas NasionalPengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman

Meningkatnya kesejahteraan di daerah 3TIndikator: % kemiskinan di daerah tertinggal

18.0 16.0 17.5 – 18.0 16.0 – 16.5 15.5 – 16.0 15.0 – 15.5

Berkembangnya perekonomian di daerah 3TIndikator: % pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

5.39 5.6 – 5.8 6.0 – 6.2 6.4 – 6.6 6.7 – 6.9 6.9 – 7.1

Meningkatnya indeks pembangunan TIKIndikator : ICT Development Index

N/A 3,63 3,86 4,33 4,5 – 4,7 4,7 – 5,0

Meningkatnya mobilitas penduduk antardaerah

Indikator: % pertumbuhan jumlah penumpang

(indikator baru)

- - - - - -

Meningkatnya perdagangan antar daerah

Indikator: Rasio biaya logistik terhadap PDB- 23,6 22,4 21,3 20,2 19,2

SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL 2

35

Indikator2014

(baseline)2015 2016 2017 2018 2019

Program Prioritas 1: Peningkatan Konektivitas dan TIK

Meningkatnya kinerja pelabuhan Indikator: dwelling time pelabuhan

6-7 5-6 4-5 4-5 3-4 3-4

Meningkatnya kehandalan angkutanIndikator: on time performance angkutan

75 78 80 91 92 95

Meningkatnya kualitas jalanIndikator: kondisi mantap jalan

94 89,36 89,38 89,70 91,50 94

Menurunnya fatalitas kecelakaan angkutan jalanIndikator: rasio fatalitas kecelakaan angkutan jalan terhadap kondisi baseline 2010

16 20 26 32 41 50

Program Prioritas 2: Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Papuab. Papua Barat

56,761,2

57,261,7

58,162,2

58,262,7

58,763,2

59,263,7

2. Tingkat Pengganguran (%)


3,45,1

3,98,0

3,98,1

3,77,8

3,67,7

3,47,5

3. Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan


27,826,2

28,225,8

28,424,9

27,123,6

26,822,4

26,521,4

4. Pertumbuhan Ekonomi (%)


3,65,4

7,54,2

9,24,5

8,28,3

6,76,9

7,57,8

36

SASARAN UMUM PROGRAM PRIORITAS PN 2

Indikator2014

(baseline)2015 2016 2017 2018 2019

Program Prioritas 3: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

Meningkatnya pengeluaran per kapita di daerah Tertinggal Indikator: Rata-rata pengeluaran per kapita di daerah tertinggal (Rp. Juta)

7.12 7.24 7.38 7.53 7.69 7.85

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan Indikator: % kemiskinan di perdesaan

13.76 14.09 13.96 13.47 13.23 13.00

Program Prioritas 4 Penanggulangan Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional 156.3 151.6 146.9 142.2 137.5 132.8

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 136 Kab/Kota 169.4 164.3 159.2 154.1 149.0 144

Program Prioritas 5: Peningkatan Sistem Logistik

Rasio biaya logistik terhadap PDB - - 24% 23% 22% 21%

Skor Logistic Performance Index (LPI) - - 2,98 3.06 3.14 3.22 37

SASARAN UMUM PROGRAM PRIORITAS PN 2

38

INTEGRASI PENDANAAN & ASPEK KEWILAYAHANPRIORITAS NASIONAL 2:

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

39

DAK

DAKReguler

DAKAfirmasi

DAKPenugasan

PSO

AngkutanTol Laut

AngkutanPerkeretaapian

BUMN

Jalan Tol Pelabuhan Bandara KeretaApi

NavigasiUdara

SarprasTIK

DANA DESA

Pembangunan Desa

PemberdayaanMasyarakat

Desa

HIBAH

• Peningkatan kemampuan aparat dalam penanggulanganbencana,

• Peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat, • Peningkatan kapasitas relawan bencana,• Pengembangan Sistem Peringatan Dini, • Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan, • Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, • Peningkatan Kualitas Penanganan Darurat, • Peningkatan dan pemulihan daerah pascabencana, • Pengembangan data, informasi, pengetahuan, dan

teknologi kebencanaan, • Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis kajian

penanggulangan bencana, • Penataan ruang di kawasan rawan dan pasca bencana.

K/L

INTEGRASI PENDANAAN PN 2

TramwaySurabaya

SarprasTIK

BandaraLabuan Baju

Pelabuhan MargaGiri Ketapang

BRT/LRTMedan

KA Makassar –Pare-pare

KPBU

Bandara Kulon ProgoBandara Kertajati

Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Tol Trans-Sumateradan Trans-Jawa

PINA

Bagaimana menggiring potensi pendanaan yang ada ke KTI dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah?

PenyelenggaraanPemerintahan

Desa

PembinaanKemasyarakatan

Desa

4040

INTEGRASI OUTPUT PRIORITAS WILAYAH PAPUA

Pengembangan

Pelabuhan Depapre

Ruas Jalan

Sejajar

dengan

Perbatasan

Papua

Pembangunan

Jalan Non Status

Penghubung

Perbatasan di:

Keerom

Peg. Bintang

Boven Digoel

Merauke dan

Supiori

Program Pembangunan

Desa Mandiri (PPDM)

• Kab. Fak-Fak

• Kab. Kaimana

Bantuan

Pengembangan

Prukades di Merauke

Pembinaan BUMDes di Sorong, Sorong Selatan,

Maybrat dan Teluk Wondama

Peningkatan kapasitas

Wirausaha di Biak Numfor &

Nabire

Peningkatan kapasitas Wirausaha dan tenaga

kerja di Sorong

SKPT Timika

SKPT Biak

Sistem Peringatan Dini

Peningkatan Sarpras

Kawasan Transmigrasi di Fakfak

SKPT Merauke

Pembinaan BUMDes di

Jayawijaya, Paniai,

Supiori, Kep Yapen,

Mamberamo Tengah,

Dogiyai, Yalimo, Puncak

dan Deiyai

KEK Sorong

• Rambu Evakuasi, Papan Peringatan,

Informasi Bencana

• Layanan Pendidikan dan Pelatihan

• Sistem Peringatan Dini

• Layanan Distribusi Peralatan Kebencanaan

• Layanan Pusat Pengendal Operasi

Program PPDM

• Kab. Manokwari

• Kab. Pegunungan Arfak

• Kab. Manokwari

Selatan

Pembangunan Bandara Kambuaya

Pengembangan Pelabuhan dan

Pengadaan Kapal di Nabire

Enarotali – Ilaga – Mulia – Wamena

(Usulimo)

(segmen Enarotali – Sugapa – Beoga

– Ilaga – Sinak)73,31 km

Kenyam – Dekai

58,16 km

Kwatisore – Nabire

(segmen Kwatisore – Kampung Muri/

Bts. Prov) 23,32 km

Program PPDM

• Kab. Sarmi

• Kab. Yapen

Program (PPDM)

• Kab. Boven

Digoel

• Kab. Yahukimo

• Kab. Jayawijaya

Program PPDM

• Kab. Raja Ampat

• Kab. Maybrat

KI Teluk Bintuni

Rencana Jalan

Bandara

: Permukiman Transmigrasi

Keterangan:

: Daerah Non Tertinggal

: Daerah Tertinggal

: Bandara

: Jalan Nasional

: Jalan Nasional Belum Tersambung

: Jalan Paralel Perbatasan

: Pelabuhan

: Pemukiman Transmigrasi

: SKPT

: PP Konektivitas

: PP Dating & Desa

: PP Bencana

Keterangan :

Pembangunan Jalan Non

Status

• Kep Aru

• MTB

• MBD

• SBT

Pengadaan Kapal Barang di SBB

Peningkatan kapasitas

tenaga kerja & Wirausaha di

Morotai dan Haltim

SKPT Morotai

Peningkatan Sarpras

Kawasan Transmigrasi di

Kota Tidore dan Halsel

Peningkatan Sarpras

Kawasan Transmigrasi di

Maluku Tengah

INTEGRASI OUTPUT PRIORITAS WILAYAH MALUKU



Pembangunan Bandara Morotai

Pembangunan

Pelabuhan

Penyeberangan Elat

SKPT Moa

Pengembangan

Bandar Udara Moa

SKPT Suamlaki

KEK Morotai

Rencana Jalan

Bandara


Keterangan:


: Daerah Tertinggal

: Bandara

: Jalan Nasional



: Pelabuhan


: SKPT

Pembinaan BUMDes dan

Kapasitas Wirausaha:

• SBB

• SBT

• Kep Aru

• MTB

• Pembangunan Jalan Penghubung

Perbatasan Kab Morotai

• Bantuan Input Produksi Komoditas

unggulan

• Pengadaan Kapal Barang Morotai

: PP Konektivitas

: PP Dating & Desa

: PP Bencana

42

INTEGRASI OUTPUT PRIORITAS WILAYAH NUSA TENGGARA

Pengadaan Kapal Penumpang

di Kab. Rote Ndao

Pengembangan

Komoditas Unggulan:

• Manggarai

• Sabu Raijua

• Rote Ndao

• Malaka

• Belu

• Alor

• TTU

Pembangunan Jalan

Non Status

• Kupang

• Sabu Raijua

• Rote Ndao

• Malaka

• Belu

• Alor

• TTU

• Ende

• Lembata

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja

dan Wirausaha

• Manggarai Barat

• Sabu Raijua

• Rote Ndao

• TTU

• TTS

• Sumba Barat

Pembinaan BUMDes

• Malaka

• Sabu Raijua

• Manggarai Barat

• Manggarai

SKPT Rote Ndao

Pembangunan Pasar di

Ende

Simulasi Penanggulangan

Bencana

Sistem Peringatan DIni



Rencana Jalan

Bandara


Keterangan:


: Daerah Tertinggal

: Bandara

: Jalan Nasional



: Pelabuhan


: SKPT

KSPN Labuan

Bajo

Pembangunan

Bandara P.

Komodo

Pembangunan Jalan Non

Status : Lombok Timur &

Bima

Pembangunan Pasar di

Lotim & Bima

Peningkatan Wirausaha di

Kab Lotim

Pengadaan Kapal

Penumpang di Kab.

Manggarai Barat

Pembangunan Pelabuhan

Penyeberangan Bakalang

Pengembangan Bandar

Udara Haliwen Atambua

Pembangunan Bandara

Kabir Pantar

Pembangunan Bandara

DC-Saudale

: PP Konektivitas

: PP Dating & Desa

: PP Bencana

Keterangan:


: Daerah Tertinggal

: Bandara

: Jalan Nasional



: Pelabuhan


: SKPT 43

Pengembangan Potensi Sumberdaya PKT

Konawe Kep.

Pengembangan Potensi Sumberdaya PKT di Kab Tojo Unauna

Bandara Buntu

Kunik

Bandara Siau

Pembangunan Jalan Non Status di 1. Parigi Moutong2. Toli-Toli3. SIgi

Pembangunan Jalan Non Status di 1. Bombana2. Konawe

Peningkatan kapasitas tenaga kerja & wirausaha

Peningkatan Sarpras Kawasan Transmigrasi di 1. Muna2. Konawe Selatan

Peningkatan Sarpras Kawasan Transmigrasi di Kab. Gorontalo

Peningkatan Sarpras Kawasan Transmigrasi di 1. Sigi2. Morowali

INTEGRASI OUTPUT PRIORITAS WILAYAH SULAWESI


Bencana



Peningkatan Sarpras Kawasan Transmigrasi di 1. Majene2. Mamasa

Peningkatan Sarpras Kawasan Transmigrasi di 1. Luwu Utara2. Luwu Timur3. Pinrang4. Wajo KI BANTAENG

KI PALU

KSPN WAKATOBI

KI KONAWE

KI MOROWALI

KEK BITUNG

: PP Konektivitas

: PP Dating & Desa

: PP Bencana

Keterangan :

Keterangan:


: Daerah Tertinggal

: Bandara

: Jalan Nasional



: Pelabuhan


: SKPT 44

INTEGRASI OUTPUT PRIORITAS WILAYAH KALIMANTAN

Pelabuhan Pelaihari

Bandara Muara Teweh

Pembangunan Jalan Non Status Penghubung Perbatasan 1. Kab Sambas2. Bengkayang3. Sintang4. Kapuas Hulu

Pembangunan Jalan Non Status Penghubung Perbatasan di Mahakam Hulu

Pembangunan Jalan Non Status Penghubung Perbatasan di Nunukan

Pelabuhan Maloy

Pengembangan Komoditas Unggulan

di Nunukan

Pembangunan Jalan Non Status Kab Hulu Sungai Utara

SKPT Nunukan


Bencana


Bencana





Peningkatan Sarpras Kawasan Transmigrasi di 1. Sambas2. Kapuas3. Gunung Mas

KEK MBTK

• Rambu Evakuasi, Papan Peringatan,

Informasi Bencana

• Layanan Pendidikan dan Pelatihan

• Sistem Peringatan Dini

• Layanan Distribusi Peralatan Kebencanaan

• Layanan Pusat Pengendal Operasi

: PP Konektivitas

: PP Dating & Desa

: PP Bencana

Keterangan :

45

Keterangan:


: Daerah Tertinggal

: Bandara

: Jalan Nasional



: Pelabuhan


: SKPT

45

INTEGRASI OUTPUT PRIORITAS WILAYAH JAWA

Pelabuhan Patimban

Pembangunan Jalan Non Status

di Situ Bondo dan Bangkalan

Peningkatan kapasitas Wirausaha


BencanaSistem

Peringatan

Dini

Sistem Peringatan Dini Sistem Peringatan Dini


Bencana


KSPN BOROBUDUR

KSPN BROMO TENGGER SEMERU

KSPN KEP. SERIBU

KEK TJ. LESUNG

: PP Konektivitas

: PP Dating & Desa

: PP Bencana

Keterangan :

Keterangan:


: Daerah Tertinggal

: Bandara

: Jalan Nasional



: Pelabuhan


: SKPT

46

INTEGRASI OUTPUT PRIORITAS WILAYAH SUMATERA

Pelabuhan Belawan

Pelabuhan Jambi

Bandara Tambelan

Pengembangan Potensi Sumberdaya PKT di Aceh SIngkil

Pengembangan Potensi Sumberdaya PKT di Pesisir Barat

Pembinaan BUMDes di Pulau Nias

Pembangu-nan Jalan Non Status di Kab Musi Rawas Utara

Pembangunan Jalan Non Status di Kab Nias Selatan

Peningkatan kapasitas Wirausaha

SKPT Natuna

SKPT Sabang

SKPT Mentawai

Pembangunan Pasar di1.Solok

Selatan2.Pasaman

Barat3.Pesisir Barat Peningkatan Sarpras

Kawasan Transmigrasi di 1. Aceh Besar2. Aceh Barat3. Kota Sumbusallam4. Rejang Lebong5. Bengkulu Selatan6. Lahat7. Banyuasin8. Musi Banyuasin9. OKI





Sistem Peringatan

Dini

KSPNDANAU TOBA KI SEI MANGKE

KSPN TJ. KELAYANG

KI KUALA TANJUNG

KEK TJ. API-API

KEK ARUNLHOKSEMAWE

KEK GALANG BATANG

: PP Konektivitas

: PP Dating & Desa

: PP Bencana

Keterangan :

47

KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAANPRIORITAS NASIONAL 2:

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

1.RUU tentang Sistem Transportasi Nasional, revisi UU Penyiaran danRUU Radio Televisi Republik Indonesia.

2.Revisi terhadap UU 36/1999 tentang Telekomunikasi untukdisesuaikan dengan perkembangan teknologi.

3.RPP yang mengatur penyediaan sarana kereta ekonomi, baik melaluiBUMN maupun pemerintah.

4.Revisi Perpres 83 Tahun 2011 tentang penugasan terhadap PT KAIdalam pengelolaan perkeretaapian Jabodetabek

5.RPermen yang menunjang pelaksanaan KPBU di sektor masing-masing

6.RPermen yang mengatur tentang Rencana Aksi Keselamatan tiap pilardi Kementerian PUPERA dan Kementerian Perhubungan

7.RPP tentang penyelenggaraan desa

8.Revisi terhadap PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal

9.Revisi terhadap Perpres 131/2015 tentang Penetapan DaerahTertinggal 2020-2024

10.RPerpres tentang Zonasi Antar Wilayah

11.Rperpres tentang Kawasan Strategis Nasional

12.Rperpres Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045

Kelembagaan untukmengkoordinasikan pengembanganangkutan umum massal perkotaan

serta penyesuian tata kelola dan kelembagaan dalam pemanfaatan

TIK secara lintassektor

KERANGKA REGULASI

KERANGKAKELEMBAGAAN

49

TERIMA KASIH

50

LAMPIRAN

51

USULAN OUTPUT PRIORITAS PN 2

52

Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Output Prioritas K/L K/L Pelaksana

Pengembangan Pelabuhan Hub dan Feeder Jalur Utama dan Subsidi Tol Laut

Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Tol Laut

1. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Tol Laut Kemenhub

Peningkatan Kapasitas Angkutan Laut 1. Subsidi Angkutan Tol Laut2. Subsidi Angkutan Ternak

Kemenhub

Penyedian PSO dan Subsidi Angkutan Laut1. Subsidi Angkutan Laut Perintis2. PSO Angkutan Laut

1. Kemenhub2. BUMN

Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan

Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Jalan

1. Rekonstruksi Jalan2. Pelebaran Jalan3. Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan4. Pembangunan Jalan5. Pembangunan Jembatan6. Duplikasi Jembatan7. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

Kemen PUPR

Pembangunan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian

1. Pembangunan Jalur Kereta Api2. Reaktivasi Jalur Kereta Api

Kemenhub

Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

1. Pembangunan Dermaga Penyeberangan2. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Danau3. Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis

Kemenhub

Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Perkotaan

1. Pembangunan Jalur Kereta Api2. Reaktivasi Jalur Kereta Api3. Pembangunan Terminal Type A4. Pembangunan dan Pengembangan BRT5. Pembangunan Flyover/underpass/terowongan

1. Kemenhub2. Kemen PUPR

MAPPING USULAN OUTPUT PRIORITAS DALAM APLIKASI KRISNA PN 2PP Peningkatan Konektivitas dan TIK

53


Penyediaan PSO dan Subsidi Angkutan Darat dan Perkeretaapian

1. Penyediaan PSO2. Penyediaan Subsidi Perintis Perkeretaapian3. Penyediaan Subsidi Angkutan Penyeberangan4. Penyediaan Subsidi LLAJ

1. Kemenhub2. BUMN

Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi

Pengembangan Bandara Mendukung Integrasi Tol Laut dengan Jembatan Udara

1. Pembangunan Bandara Mendukung Tol Laut dan Jembatan Udara Kemenhub

Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pengumpul dan Pengumpan

1. Pembangunan Bandara Pengumpul dan Pengumpan Kemenhub

Penyediaan Subsidi Angkutan Penerbangan

1. Subsidi Angkutan Udara Perintis Kemenhub

Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi

Penyediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Navigasi Pelayaran, Penyeberangan dan Penerbangan

1. Pembangunan/Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran2. Pembangunan Kapal Navigasi3. Pembangunan Peralatan Penunjang Pengendalian dan Pengawasan

Navigasi Penerbangan4. Pembangunan Prasarana Keselamatan Penyeberangan/Sungai/Danau5. Pengadaan AWOS6. Pengadaan LLWAS7. Pengadaan AWS Pelabuhan8. Pengadaan Peralatan Pengamatan Gelombang dan Arus

1. Kemenhub2. BMKG

Penyediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan dan Kereta Api

1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan 1. Kemenhub2. Kemen PUPR

Penyediaan Sarana dan PrasaranaPertolongan dan Penyelamatan

1. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Penyelamatan

2. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Layanan Pertolongan dan Penyelamatan

Kemenhub


54


Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK

Pengembangan jaringan pitalebar

Penyediaan akses telekomunikasi dan internet

Penyediaan satelit multifungsi

Pengembangan infrastruktur penyiaran publik

Pengembangan Ekosistem TIK Menuju Ekonomi Digital

Peningkatan dukungan utilisasi TIK di sektor prioritas

Peningkatan pemanfaatan TIK untuk kegiatan produktif


55


Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja

1. Layanan pemeriksaan ibu hamil2. Penyuluhan Usia Pernikahan Ideal (21-25) pada wanita3. Pemberian layanan neonatal pertama (KN1)4. Layanan persalinan di fasilitas kesehatan5. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil kekurangan

energi kronis (KEK)6. Distribusi PMT dari provinsi ke puskesmas7. Pemberian intervensi paket gizi (PMT, Vitamin A, tablet tambah

darah) pada ibu hamil8. Penyediaan sistem penanganan kelahiran berbasis masyarakat

(masyarakat siaga)9. Advokasi pemenuhan kecukupan pangan untuk peningkatan gizi

(protein, lemak, karbohidrat) ibu hamil10. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada balita11. Penyuluhan ASI Eksklusif dan gizi secara berkala

1. Kemenkes2. Pemerintah

Provinsi3. Pemerintah

kabupaten/kota

Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, kusta, filariasis, frambusia, ISPA, TB, HIV/AIDs

1. Pelaksanaan eliminasi malaria2. Malaria center di 5 kab/kota wilayah papua (tahun 2018)3. Survei serologi penyakit frambusia4. Surveilans aktif penyakit frambusia5. Pemberian obat kusta

1. Kemenkes2. Pemerintah

Provinsi3. Pemerintah

kabupaten/kota

Penyediaan tenaga kesehatan strategis 1. Kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kemenkes

Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

1. Penerapan standar tenaga kesehatan di Puskesmas Kemenkes

Peningkatan Pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis TIK (telemedicine)

1. Pembangunan telemedicine di RSUD2. Pembangunan dukungan telemedicine di Puskesmas

1. Kemenkes2. Kem. Kominfo3. Kem. ESDM

MAPPING USULAN OUTPUT PRIORITAS DALAM APLIKASI KRISNA PN 2PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

56


Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat kontekstual Papua

1. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 1. Kemenkes2. Pemerintah Provinsi3. Pemerintah kabupaten/kota

Peningkatan perlindungan sosial bidang kesehatan

1. Peningkatan perlindungan sosial bidang kesehatan 1. Kemenkes2. Pemerintah Provinsi3. Pemerintah kabupaten/kota

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua

Penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama

1. Pembangunan unit sekolah baru berpola asrama 1. Kemendikbud2. Kem. Kominfo3. Kem. ESDM4. Kem. PU Pera5. Pemerintah kabupaten/kota

Pemberian perlindungan sosial 1. Distribusi Kartu Indonesia Pintar Kemendikbud

Penerapan dan penguatan sekolah vokasi

1. Bantuan Praktek Siswa SMK Papua Barat Pertanian Pembangunan2. pertumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Papua Barat3. Pengawalan dan Pendampingan Mahasiswa/Alumni Sentra Produksi

Pangan Papua Barat4. Bantuan Praktek Siswa SMK Papua

1. Kemendikbud2. Kementan3. Pemerintah Provinsi

Pemberantasan tuna aksara 1. Program mahasiswa memberantas buta huruf 1. Kemenristek Dikti2. Pemerintah Provinsi3. Pemerintah kabupaten/kota

Penerapan kurikulum kontekstual Papua

1. Diterapkannya kurikulum kontekstual Papua di sekolah dasar dan menengah

1. Kemendikbud2. Pemerintah kabupaten/kota


57


Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir

Peningkatan produksi padi di Merauke 1. Optimasi lahan sawah orang asli Papua2. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier3. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (rice transplater,

pompa air, handsprayer, traktor roda 2, dan excavator)4. Pengawasan dan konstruksi cetak sawah5. Penyediaan benih padi,6. Pelaksanaan pelatihan teknis tematik padi7. Pembangunan Pusat Inkubasi hasil panen

Kementan

Pengembangan produksi komoditas unggulan pertanian/perkebunan sagu, ubi jalar, kopi, coklat, pala, buah merah, vanili, merica

1. Pengembangan produksi komoditas unggulan sagu2. Pengembangan produksi komoditas unggulan coklat3. Pengembangan produksi komoditas unggulan pala4. Pengembangan Produksi komoditas unggulan buah merah5. Pengembangan Produksi komoditas unggulan Vanili6. Pengembangan Produksi komoditas unggulan Merica7. Pengembangan produksi komoditas unggulan Ubi Jalar8. Pengembangan produksi komoditas unggulan Kopi

Kementan

Pengembangan pariwisata 1. Pengembangan pariwisata2. Pembangunan sarana pendukung daya tarik pariwisata

Kemenpar

Peningkatan pemasaran/promosi komoditas unggulan dan pariwisata

1. Pembentukan koperasi2. Penyelenggaraan event pariwisata

1. Kem. KUKM2. Kemenpar

Peningkatan kapasitas kewirausahaan Orang Asli Papua dan kewirausahaan mama-mama Papua, serta dukungan permodalan

1. Pelatihan kewirausahaan bagi Orang Asli Papua2. Pelatihan kewirausahaan bagi mama-mama Papua3. Pembangunan pasar mama-mama bagi Orang Asli Papua4. Pemberian dukungan permodalan koperasi wanita5. Pemberian dukungan permodalan koperasi petani6. Pemberian dukungan permodalan koperasi nelayan

1. Kem. KUKM2. Kemendag


58


Peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antar provinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung

Pembangunan sistem penyediaan air minum layak dan sarana air bersih di daerah tertinggal

1. Pembangunan SPAM berbasis masyarakat2. Pembangunan air baku di Distrik Bomberay, Kab. FakFak dan Kota Jayapura3. Rehabilitasi Air Baku di Kab. Manokwari, Kab. Maybrat dan Kab. Teluk Bintuni4. Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan melalui pembangunan Water

Treatment Plan (WTP) PDAM Kab. Manokwari5. Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air6. Pemanfaatan Idle SPAM di Kawasan Rawan Air Distrik testega, Kab. Peg. Arfak

Kem. PUPR

Pembangunan sanitasi layak.

1. Pembangunan SANIMAS di Distrik Dataran Isim, Distrik Neney (Manokwari Selatan), Distrik Ayamaru Utara (Maybrat), Matemani (Sorong Selatan), Distrik Amberbaken (Tambraw) dan Kaimana

2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan di Moswaren (Sorong Selatan), Distrik Membey dan Distrik Sururey (Pegunungan Arfak), Distrik Kambrauw (Kaimana), Naikere dan Wondiboy (Teluk Wondama).

3. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site di Kabupaten Fak-fak4. Pembangunan sistem penanganan persampaan berbasis skala kota di Monokwari dan Fak-fak.5. Pembangunan Fisik Sistem Drainase Primer Kota Sorong, Kab. Manokwari dan Kab. Raja Ampat.6. Pembangunan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman di 8 Kabupaten/Kota7. Rehabilitasi Saluran Dan Bangunan Drainase di Kaimana8. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota melalui pembangunan

septictank komunal terpusat di Kab. Manokwari.

1. Kem. PUPR2. Pemerintah

kabupaten/kota

Pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan

1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), dengan kapasitas <100 kW2. Pembangunan Pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), dengan kapasitas 100 s/d 5000 kW3. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dengan kapasitas diatas 5 MW/5000 kW.4. Pembangunan smart grid system.5. Pengembangan bioenergi.6. Penyediaan dan pemberian dukungan pembangunan pembangkit EBT.7. Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Surya (PLTS)8. Penyusunan DED PLTMH9. Penyusunan DED PLTS

Kem. ESDM


59


Pembangunan dan peningkatanhunian layak

1. Peningkatan kualitas rumah masyarakat MBR yang sehat dan layak di 13 kabupaten/kota Provinsi Papua Barat.

2. Pembangunan rumah khusus di Kabupaten Teluk Bintuni, Fak-Fak dan Kaimana.Kem. PUPR

Penuntasan jalan trans Papua, dan pembangunan dan pengembangan jalan lintas perbatasan dan jalan strategis nasional

1. Pembangunan 20 ruas jalan nasional trans papua.2. Pemeliharaan rutin 16 ruas jalan nasional trans papua3. Pembangunan 24 jembatan pada ruas jalan nasional trans-papua4. Peningkatan struktur/rekonstruksi jalan nasional trans-papua5. Penurunan Grade jalan nasional trans-papua di jalan Simpang kapiraya-waghete.6. Preservasi jalan nasional Trans Papua di ruas Hamadi-Holtekamp-Koya Skouw7. Preservasi di 65 ruas jalan nasional non trans-papua8. Pelebaran ruas jalan nasional non-trans papua9. Penurunan Grade jalan nasional non-trans papua di ruas jalan Oksibil-Seredala.10. Penggantian jembatan mananayang (Tahap I).11. Pembangunan jalan nasional non-trans papua ruas Wanggar-Kwartisor-Kamp. Muri I12. Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura13. Peningkatan struktur/rekonstruksi jalan nasional non Trans Papua14. Peningkatan struktur/rekonsstruksi jalan nasional non trans papua15. Penurunan Grade jalan nasional trans papua di ruas Simpang Kapiraya - Waghete

Kem. PUPR

Pengembangan jalan provinsi/kabupaten, dan pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar kab/kota

1. PemerintahProvinsi

2. Pemerintahkabupaten/kota

Pembangunan jalan non status, jalan penghubung antardistrik dan kampung

1. Pembangunan jalan non status penghubung antar distrik dan kampungPemerintahkabupaten/kota


60


Pembangunan pelabuhan dan dermaga 1. Pembangunan infrastruktur pelabuhan di Kab. Sorong, Kab. Jayapura, Kab. Fakfak, Kab. Biak, Kab. Mimika,Kab. Merauke

2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas dermaga sungai di Kab. Yakuhimo, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Boven Digoel, Kab. Mamberamo Tengah

3. Pembangunan Konstruksi Tambatan Perahu4. Pembangunan Pelabuhan ASDP Kaonda5. Pembangunan Pelabuhan Dermaga Khusus Bongkar Muat Kapal GT7 di

Yapen

Kemenhub

Penyediaan angkutan penyeberangan 1. Penyediaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kemenhub

Subsidi keperintisan, angkutan laut, dan udara

1. Subsidi angkutan udara2. Subsidi angkutan laut3. Subsidi angkutan keperintisan

Kemenhub

Pembangunan dan pengembangan bandara pengumpul dan pengumpan

Pembangunan dan pengembangan bandara pengumpul dan pengumpan di Wamena, Timika, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Dekai, Oksibil, Merauke.

Kemenhub

Pembangunan BTS dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pendidikan, kesehatan dan sektor prioritas

1. Pembangunan BTS2. Pembangunan jaringan telekomunikasi

Kominfo

Peningkatan tata kelola dan kelembagaan

Fasilitas penyempurnaan kebijakan, dan pengawalan proses penyusunan dan pelaksanaan perdasi dan perdasus

1. Penyusunan RUU penyempurnaan UU Otonomi Khusus2. Asistensi penyusunan Perdasi dan Perdasus

1. Kemendagri2. Kemenkum HAM

Pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

Kegiatan Forum Kemenkum HAM

Pengelolaan administrasi kependudukan Kemenkum HAM


61


Diplomasi untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di papua dan papua barat

Kem. Luar Negeri

Penanganan masalah hukum pertanahan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan percepatan pembangunan

Kem. ATR

Peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi, kabupaten/kota, dan distrik untuk memberikan pelayanan dasar publik

1. Kemendagri2. Kem. PAN & RB


62


Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Peningkatan Saranadan Prasarana

1. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Panjang Jalan Strategis Yang Dibangun;2. Panjang Jalan Penghubung Perbatasan yang dibangun di daerah tertinggal;3. Penyediaan Kapal Barang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar;4. Penyediaan Kapal Penumpang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar.

Kementerian Desa, PDTT

Peningkatan SDM 1. Jumlah tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;2. Jumlah wirausaha yang meningkat pendapatannya dalam rangka pengembangan produk

unggulan daerah tertinggal;


1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Perbatasan Negara. BNPP

PengembanganEkonomi Lokal

1. Jumlah Bumdes/UMKM yang dibina dalam pengembangan Prukades;2. Jumlah produk unggulan yang dipasarkan melalui e-commerce;3. Jumlah pasar kecamatan yang dibangun dan fungsional;4. Jumlah agrowisata yang dikembangakan;5. Jumlah kabupaten tertinggal di perbatasan yang dikembangkan potensi sumberdayanya;6. Jumlah kabupaten tertinggal yang memiliki pulau kecil terluar yang dikembangkan potensi

sumberdayanya.


1. SKPT Natuna yang Mandiri;2. SKPT Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mandiri;3. SKPT Kab. Merauke yang Mandiri;4. SKPT Sebatik, Kabupaten Nunukan yang mandiri;5. SKPT Kota Sabang yang mandiri;6. SKPT Rote, Kabupaten Rote Ndao yang mandiri;7. SKPT Kab. Sumba Timur yang mandiri;8. SKPT Timika, Kabupaten Mimika yang mandiri;9. SKPT Biak, Kabupaten Biak Numfor yang mandiri;10. SKPT Kab. Kepulauan Mentawai Yang Mandiri;11. SKPT Kab. Morotai yang mandiri;12. SKPT Kab. Kep.Talaud yang Mandiri; 13. SKPT Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri;

Kementerian Kelautan dan Perikanan

MAPPING USULAN OUTPUT PRIORITAS DALAM APLIKASI KRISNA PN 2PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

63


Penataan RuangKawasan PerbatasanNegara

RDTR kawasan perbatasan negara; Kementerian ATR/BPN

Peta dasar skala 1:5000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KecamatanLokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan.

BIG

Pembangunan KawasanPerdesaan dan Transmigrasi

PenguatanManajemenKawasan

1. Rencana pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan2. Rencana pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan3. Rencana aksi kawasan perdesaan yang dilaksanakan4. Kawasan yang mendapat pendampingan5. Pengelola dana bergulir masyarakat yang difasilitasi

Kemendesa PDTT

PengembanganProduk UnggulanKawasan

1. Prasarana dan sarana pasca panen pengolah hasil yang dibangun dan berfungsi2. Prasarana dan sarana pariwisata yang dikembangkan dan berfungsi3. Kelompok rumah tangga miskin yang mendapatkan akses modal usaha

Kemendesa PDTT

Peningkatan Prasarana danSarana Kawasan

1. Panjang jalan yang dibangun2. Embung yang dibangun3. Saluran irigasi tersier yang dibangun/ direhabilitasi4. Rumah tangga di kawasan yang terlayani air bersih5. Pasar yang dibangun dan berfungsi

Kemendesa PDTT

Perluasan Kemitraan, Kerjasama dan Promosi Kawasan

1. BUMDES Bersama yang dikembangkan2. Kesepakatan kerjasama pengembangan produk unggulan yang ditindaklanjuti3. Promosi produk unggulan yang ditindaklanjuti

Kemendesa PDTT


64



Percepatan Pembangunan Perdesaan

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Desa

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Rangka Mendukung PelaksanaanKebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Pemerintah Daerah

Kementerian DalamNegeri

Peningkatan KapasitasAparatur Desa

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten Untuk MenjadiPelatih Pada Pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa

2. Pelatihan Aparatur Kecamatan Selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa(Pelatihan PTPD)

3. Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota UntukMenjadi Pelatih Pada Pelatihan Aparatur Desa


Pendampingan danPembinaan

1. Daerah yang Telah Menetapkan Penataan Kewenangan Desa2. Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa3. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa


1. Pendampingan pada 74.910 Desa2. Pengendalian Penggunaan Dana Desa

Kementerian Desa PDTT

Pemberdayaan Masyarakatdan Pengembangan EkonomiDesa

Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem PenyusunanRAPBDesa Secara Partisipatif


1. Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Destinasi Wisata2. Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Mandiri3. Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes4. Bumdes yang dikembangkan Untuk Mendukung Produk Unggulan Desa5. Prasarana dan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pengolah Hasil

Kementerian Desa PDTT

65

No. Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Output Prioritas K/L K/L Pelaksana

4. PenanggulanganBencana

Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Peningkatan Kemampuan Aparat dalam Penanggulangan Bencana

1. Personil Tim Reaksi Cepat Daerah yang terlatih;2. Jumlah masyarakat dan aparatur pemda yang

ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal.

1. BNPB2. Kemendesa PDTT

Peningkatan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Masyarakat

1. Gladi dan simulasi penanggulangan bencana;2. Desa tangguh bencana;3. Layanan kehumasan;4. Layanan mitigasi bencana;5. Sekolah Lapangan Geofisika;6. Dokumen rencana penanggulangan bencana;7. Sekolah Lapangan Nelayan;8. Masyarakat Indonesia Sadar Informasi Iklim dan

Cuaca (Mosaic);9. Sekolah Lapangan Penerbangan.

1. BNPB2. BMKG

Peningkatan KapasitasRelawan Bencana

1. Relawan penanggulangan bencana yang terlatih. BNPB

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

PengembanganPeringatan Dini

1. Sistem peringatan dini bencana;2. Jumlah EWS banjir/longsor yang disediakan di

daerah tertinggal yang mempunyai risiko bencana tinggi.

1. BNPB2. Kemendesa, PDTT

Penyediaan Logisik danPeralatan Kebencanaan

1. Layanan pengadaan logistic kebencanaan;2. Layanan pengadaan dan distribusi peralatan

kebencanaan.

BNPB

Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana

1. Rambu evakuasi, papan peringatan, dan informasibencana;

2. Pos pengamatan gunung api yang ditingkatkan.

1. BNPB2. Kemen ESDM

MAPPING USULAN OUTPUT PRIORITAS DALAM APLIKASI KRISNA PN 2

66

No.Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas Output Prioritas K/L K/L Pelaksana

4. PenanggulanganBencana

PenangananDarurat danPemulihanPascabencana

Peningkatan Kualitas Penanganan Darurat

1. Dokumen rekomendasi pemberian dan kebijakan bantuankebutuhan dasar;

2. Layanan penanganan pengungsi akibat bencana;3. Penyediaan Bor Air Tanah Dangkal untuk Tanggap Darurat.

1. BNPB2. Kemen ESDM

Peningkatan dan Pemulihan daerah Pascabencana

1. Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah pascabencana;

2. Layanan pemulihan dan peningkatan sosial di daerah pascabencana;3. Koperasi dan UMKM yang difasilitasi penanganan dampak bencana.

1. BNPB2. Kemen KUKM

Penguatan Manajemen Bencana

Pengembangan Data, Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Kebencanaan

1. Layanan data dan teknologi informasi dan komunikasi;2. Layanan pusat pengendali operasi (pusdalops);3. Pengadaan Seismograph;4. Pengadaan Accelerograph;5. Pengadaan Precusor;6. Pengadaan perangkat pendukung Seismograph (Carina);7. Pengadaan Sistem Prosesing gempa bumi dan tsunami;8. Peta kawasan rawan bencana geologi;9. Sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan.

1. BNPB2. BMKG3. Kemen ESDM

Penguatan Kebijakan dan Regulasi Berbasis KajianPenanggulangan Bencana

1. Kajian pengurangan risiko bencana;2. Dokumen penilaian dan pengelolaan risiko bencana.

BNPB

Penataan Ruang di Kawasan Rawan dan Pascabencana

1. Bantuan teknis penyusunan RTR di Kawasan Rawan Bencana di Karangasem;

2. Bantuan teknis penyusunan RTR di Kawasan Rawan Bencana di Garut;

3. Bantuan teknis penyusunan RTR di Kawasan Rawan Bencana di Sinabung;

4. Geologi lingkungan dan gelologi teknik untuk Tata Ruang KawasanRawan Bencana.

1. Kemen ATR/BPN2. Kemen ESM


67

No Program Prioritas


5 Peningkatan Sistem Logistik

Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian

Pembangunan dan Revitalisasi Cold Storage Pertanian dan Perikanan

1. Prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan (Cold Storage)

2. Sarana logistik ikan yang disediakan dan dimanfaatkan (kendaraan berpendingin)

KKP

Prasarana Pasar Bahan Pangan, Produk Pertanian dan Perikanan

1. Sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun (Pasar Ikan Modern)

2. Peralatan Pemasaran yang Disediakan dan Dimanfaatkan (Ice Flake Machine, thermal ice)

KKP

Pemanfaatan Gudang/Depo Non SRG (Sistem Resi Gudang)

SRG dan Non SRG yang terbangun dan operasional Kemendag

Penyediaan Sarana Angkut Produk Perikanan, Kelautan, dan Pertanian

Penyediaan Sarana Pengangkutan Pertanian dan Peternakan

Kapal angkut peternakan yang beroperasi Kemenhub

Penyediaan Kapal Angkut Perikanan Berpendingin dan Garam, serta Reefer Container

Prototype Kapal Angkut Perikanan KKP

Pengembangan Rute dan Trayek Pengangkutan ke Sentra Perikanan

Terselenggaranya Rute Angkutan Kapal ke Sentra Perikanan Terpilih

Kemenhub

Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik Penguatan Industri Galangan Kapal dan

Kapal Angkut

1. Pengembangan teknologi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan

2. Rekomendasi kebijakan standarisasi dan sertifikasi galangan kapal

Kemenperin

Penyediaan Komponen Industri Perkapalan

Pengembangan Kapasitas SDM Industri Perkapalan


https://transmigrasi.dit.krisna.systems/renjakl/2019/prioritas-main













68

No Program Prioritas


Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Pendukung Sistem Logistik

Penyediaan Infrastruktur EnergiPenyediaan Jaringan Listrik ke Lokasi Sentra Perikanan

PLN

Integrasi Pelabuhan Perikanan dengan Infrastruktur Transportasi Pendukung

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dan Perbaikan Manajemen Pelabuhan Perikanan

1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya

2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya

3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya

KKP

Pengembangan Sistem Informasi Logistik Terintegrasi

Penyelesaian Rencana Zonasi Pesisir dan Laut

1. Perairan laut antar wilayah yang memilikidokumen Rencana Zonasi

2. Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan

3. Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan

KKP

Penyediaan Jalan Pertanian (jalan usaha tani dan jalan produksi)









No Provinsi Kabupaten No Provinsi Kabupaten1 Aceh Simeulue 31 Sumatera Barat Solok Selatan

2 Aceh Aceh Singkil 32 Sumatera Barat Dharmasraya

3 Aceh Aceh Selatan 33 Sumatera Barat Pasaman Barat

4 Aceh Aceh Timur 34 Riau Indragiri Hilir

5 Aceh Aceh Tengah 35 Riau Pelalawan

6 Aceh Aceh Barat 36 Riau Rokan Hulu

7 Aceh Aceh Besar 37 Riau Bengkalis

8 Aceh Pidie 38 Riau Rokan Hilir

9 Aceh Bireuen 39 Riau Kepulauan Meranti

10 Aceh Aceh Utara 40 Riau Kota Dumai

11 Aceh Aceh Barat Daya 41 Jambi Kerinci

12 Aceh Aceh Tamiang 42 Jambi Sarolangun

13 Aceh Nagan Raya 43 Jambi Tanjung Jabung Timur

14 Aceh Aceh Jaya 44 Jambi Bungo

15 Aceh Bener Meriah 45 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir

16 Aceh Pidie Jaya 46 Sumatera Selatan Lahat

17 Aceh Kota Sabang 47 Sumatera Selatan Musi Rawas

18 Aceh Kota Subulussalam 48 Sumatera Selatan Musi Banyuasin

19 Sumatera Utara Nias 49 Sumatera Selatan Banyuasin

20 Sumatera Utara Langkat 50 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Timur

21 Sumatera Utara Nias Selatan 51 Sumatera Selatan Ogan Ilir

22 Sumatera Utara Serdang Bedagai 52 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara

23 Sumatera Utara Nias Utara 53 Bengkulu Bengkulu Selatan

24 Sumatera Utara Padang Lawas 54 Bengkulu Rejang Lebong

25 Sumatera Utara Nias Barat 55 Bengkulu Bengkulu Utara

26 Sumatera Utara Gunungsitoli 56 Bengkulu Kaur

27 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 57 Bengkulu Seluma

28 Sumatera Barat Pesisir Selatan 58 Lampung Lampung Barat

29 Sumatera Barat Sijunjung 59 Lampung Lampung Selatan

30 Sumatera Barat Pasaman 60 Lampung Lampung Timur

69

DAFTAR LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 (1/5)

No Provinsi Kabupaten No Provinsi Kabupaten61 Lampung Lampung Tengah 91 Jawa Tengah Kebumen

62 Lampung Way Kanan 92 Jawa Tengah Wonosobo

63 Lampung Tulang Bawang 93 Jawa Tengah Klaten

64 Lampung Mesuji 94 Jawa Tengah Grobogan

65 Lampung Pesisir Barat 95 Jawa Tengah Blora

66 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Barat 96 Jawa Tengah Demak

67 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Selatan 97 Jawa Tengah Pemalang

68 Kepulauan Riau Karimun 98 Jawa Tengah Brebes

69 Kepulauan Riau Bintan 99 D I Yogyakarta Kulon Progo

70 Kepulauan Riau Natuna 100 Jawa Timur Trenggalek

71 Kepulauan Riau Lingga 101 Jawa Timur Malang

72 Kepulauan Riau Kepulauan Anambas 102 Jawa Timur Jember

73 Kepulauan Riau Kota Batam 103 Jawa Timur Bondowoso

74 Dki Jakarta Kepulauan Seribu 104 Jawa Timur Situbondo

75 Jawa Barat Bogor 105 Jawa Timur Probolinggo

76 Jawa Barat Sukabumi 106 Jawa Timur Nganjuk

77 Jawa Barat Cianjur 107 Jawa Timur Lamongan

78 Jawa Barat Bandung 108 Jawa Timur Bangkalan

79 Jawa Barat Garut 109 Jawa Timur Sampang

80 Jawa Barat Tasikmalaya 110 Jawa Timur Pamekasan

81 Jawa Barat Kuningan 111 Jawa Timur Sumenep

82 Jawa Barat Cirebon 112 Banten Pandeglang

83 Jawa Barat Sumedang 113 Banten Lebak

84 Jawa Barat Indramayu 114 Bali Gianyar

85 Jawa Barat Subang 115 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat

86 Jawa Barat Karawang 116 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah

87 Jawa Barat Bandung Barat 117 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur

88 Jawa Tengah Cilacap 118 Nusa Tenggara Barat Sumbawa

89 Jawa Tengah Banyumas 119 Nusa Tenggara Barat Dompu

90 Jawa Tengah Purbalingga 120 Nusa Tenggara Barat Bima

70


No Provinsi Kabupaten No Provinsi Kabupaten121 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat 151 Kalimantan Barat Kubu Raya

122 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara 152 Kalimantan Tengah Kapuas

123 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat 153 Kalimantan Tengah Lamandau

124 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur 154 Kalimantan Tengah Seruyan

125 Nusa Tenggara Timur Kupang 155 Kalimantan Tengah Gunung Mas

126 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan 156 Kalimantan Tengah Barito Timur

127 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara 157 Kalimantan Selatan Barito Kuala

128 Nusa Tenggara Timur Belu 158 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara

129 Nusa Tenggara Timur Alor 159 Kalimantan Selatan Tanah Bumbu

130 Nusa Tenggara Timur Lembata 160 Kalimantan Timur Paser

131 Nusa Tenggara Timur Ende 161 Kalimantan Timur Kutai Timur

132 Nusa Tenggara Timur Ngada 162 Kalimantan Timur Berau

133 Nusa Tenggara Timur Manggarai 163 Kalimantan Timur Penajam Paser Utara

134 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao 164 Kalimantan Timur Mahakam Hulu

135 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat 165 Kalimantan Utara Malinau

136 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah 166 Kalimantan Utara Bulungan

137 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya 167 Kalimantan Utara Tana Tidung

138 Nusa Tenggara Timur Nagekeo 168 Kalimantan Utara Nunukan

139 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur 169 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe

140 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua 170 Sulawesi Utara Kepulauan Talaud

141 Nusa Tenggara Timur Malaka 171 Sulawesi Utara Minahasa Selatan

142 Kalimantan Barat Sambas 172 Sulawesi Utara Minahasa Utara

143 Kalimantan Barat Bengkayang 173 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Utara

144 Kalimantan Barat Landak 174 Sulawesi Utara Siau Tagulandang Biaro

145 Kalimantan Barat Sanggau 175 Sulawesi Utara Minahasa Tenggara

146 Kalimantan Barat Ketapang 176 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan

147 Kalimantan Barat Sintang 177 Sulawesi Tengah Banggai

148 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 178 Sulawesi Tengah Morowali

149 Kalimantan Barat Melawi 179 Sulawesi Tengah Poso

150 Kalimantan Barat Kayong Utara 180 Sulawesi Tengah Donggala

71


No Provinsi Kabupaten No Provinsi Kabupaten181 Sulawesi Tengah Toli-Toli 215 Sulawesi Barat Polewali Mandar

182 Sulawesi Tengah Buol 216 Sulawesi Barat Mamasa

183 Sulawesi Tengah Parigi Moutong 217 Sulawesi Barat Mamuju

184 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una 218 Sulawesi Barat Mamuju

185 Sulawesi Tengah Sigi 219 Sulawesi Barat Mamuju Utara

186 Sulawesi Tengah Banggai Laut 220 Sulawesi Barat Mamuju Tengah

187 Sulawesi Tengah Morowali Utara 221 Maluku Maluku Tenggara Barat

188 Sulawesi Selatan Jeneponto 222 Maluku Maluku Tenggara

189 Sulawesi Selatan Takalar 223 Maluku Maluku Tengah

190 Sulawesi Selatan Soppeng 224 Maluku Buru

191 Sulawesi Selatan Wajo 225 Maluku Kepulauan Aru

192 Sulawesi Selatan Sidenreng Rappang 226 Maluku Seram Bagian Barat

193 Sulawesi Selatan Pinrang 227 Maluku Seram Bagian Timur

194 Sulawesi Selatan Enrekang 228 Maluku Maluku Barat Daya

195 Sulawesi Selatan Tana Toraja 229 Maluku Buru Selatan

196 Sulawesi Selatan Luwu Utara 230 Maluku Utara Halmahera Barat

197 Sulawesi Selatan Luwu Timur 231 Maluku Utara Halmahera Tengah

198 Sulawesi Selatan Toraja Utara 232 Maluku Utara Kepulauan Sula

199 Sulawesi Tenggara Buton 233 Maluku Utara Halmahera Selatan

200 Sulawesi Tenggara Muna 234 Maluku Utara Halmahera Timur

201 Sulawesi Tenggara Konawe 235 Maluku Utara Pulau Morotai

202 Sulawesi Tenggara Kolaka 236 Maluku Utara Pulau Taliabu

203 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan 237 Maluku Utara Tidore Kepulauan

204 Sulawesi Tenggara Bombana 238 Papua Barat Fakfak

205 Sulawesi Tenggara Buton Utara 239 Papua Barat Kaimana

206 Sulawesi Tenggara Konawe Utara 240 Papua Barat Teluk Wondama

207 Sulawesi Tenggara Kolaka Timur 241 Papua Barat Teluk Bintuni

208 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan 242 Papua Barat Manokwari

209 Sulawesi Tenggara Muna Barat 243 Papua Barat Sorong Selatan

210 Gorontalo Boalemo 244 Papua Barat Sorong

211 Gorontalo Gorontalo 245 Papua Barat Raja Ampat

212 Gorontalo Pohuwato 246 Papua Barat Tambrauw

213 Gorontalo Gorontalo Utara 247 Papua Barat Maybrat

214 Sulawesi Barat Majene 248 Papua Barat Manokwari Selatan

72


No Provinsi Kabupaten249 Papua Barat Pegunungan Arfak

250 Papua Merauke

251 Papua Jayawijaya

252 Papua Jayapura

253 Papua Nabire

254 Papua Kepulauan Yapen

255 Papua Biak Numfor

256 Papua Paniai

257 Papua Puncak Jaya

258 Papua Mimika

259 Papua Boven Digoel

260 Papua Mappi

261 Papua Asmat

262 Papua Yahukimo

263 Papua Pegunungan Bintang

264 Papua Tolikara

265 Papua Sarmi

266 Papua Keerom

267 Papua Waropen

268 Papua Supiori

269 Papua Mamberamo Raya

270 Papua Nduga

271 Papua Lanny Jaya

272 Papua Mamberamo Tengah

273 Papua Yalimo

274 Papua Puncak

275 Papua Dogiyai

276 Papua Intan Jaya

277 Papua Deiyai

278 Papua Kota Jayapura


73

Documents

PRIORITAS NASIONAL 2: PENGURANGAN KESENJANGAN …konsultasi-publik.bappenas.go.id/Page/download/Raker_Internal...10,58 16,39 Rata-rata IPM 67,91 63,98 NUSRA Nasional Daerah Tertinggal