PERTEMUAN MULTILATERAL I PENYUSUNAN RKP · PDF fileIdentifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, ... Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh

PENYUSUNAN RKP 2017 KEDAULATAN ENERGI

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Jakarta, 26 Februari 2016

PERTEMUAN MULTILATERAL I

TUJUAN MULTILATERAL MEETING I1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas

dan terukur.

2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasilIdentifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait.

3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dankegiatan prioritas.

KELUARAN1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional

dan arah kebijakan prioritas nasional

2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2)

3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasanForm B – E.

PENDAHULUAN

Slide - 2

Slide - 3

Dirjen...

Direktur...

Kepala Bagian ...

Kepala Bagian ...

Direktur... Direktur...

Sesdirjen...

money follow function money follow program prioritas

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi padaprioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang samadilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitasyang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L,Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.

Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program prioritas.

HOLISTIKTEMATIK

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional

Pengembangan KEK, perlu koordinasi lintas

Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah.

INTEGRATIF SPASIAL

Pencapaian Pengembangan KEK dilakukan secara terintegrasi melalui

peningkatan produksi bahan baku, konektivitas, infrastruktur dasar,

ketersediaan tenaga kerja, iklim investasi, daya dukung lahan

dan ruang

Pembangunan/pengembangankawasan misalnya, harus

mempertimbangkan lokasi, terintergrasi dengan jalan,

pasar, serta terdapat dukungan jaringan air dan listrik

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk MeningkatkanKesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan

Antarwilayah”

RKP

2017

Slide - 4

Slide - 5

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Proyeksi Permintaan Energi (juta SBM)

tanpa hemat dengan hemat

Tahun BAU RIKEN* Konsumsi

2004 912 866 872

2005 978 912 896

2006 1,053 932 899

2007 1,133 984 955

2008 1,219 1,010 984

2009 1,311 1,070 1,015

2010 1,411 1,169 1,155

2011 1,518 1,235 1,236

2012 1,633 1,310 1,312

2013 1,757 1,357 1,390

2014 1,890 1,452 1,473

Tahun Proyeksi Keb. Energi

2014 1,473

2015 1,555

2016 1,672

2017 1,796

2018 1,928

2019 2,086 *RIKEN : Rencana Induk Konservasi EnergiSource: Blueprint PEN dan Bappenas

RPJM

Satuan juta SBM

Permintaan Energi

Slide - 6

Perkiraan Kebutuhan Energi Primer 2015 - 2019

Dengan skenario RPJMN 2015 - 2019, kebutuhan energi primer akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 7,4%/tahun dari 1555 di tahun 2015 menjadi 2066 di tahun 2019, dengan bauran energi baru terbarukan sebanyak 16 persen

2015 2016 2017 2018 2019

EBT 155.5 200.64 233.48 289.2 330.56

Batubara 450.95 484.88 502.88 539.84 578.48

Gas 342.1 367.84 413.08 443.44 475.18

Minyak 606.45 618.64 646.56 674.8 702.44

0

500

1000

1500

2000

2500

Minyak Gas Batubara EBT

BAURAN ENERGI

2015 2016 2017 2018 2019

Minyak 39% 37% 36% 35% 34%

Gas 22% 22% 23% 23% 23%

Batubara 29% 29% 28% 28% 28%

EBT 10% 12% 13% 15% 16%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Rencana Bauran Energi (juta SBM) Rencana Bauran Energi (%)

Slide - 7

Tantangan Pengelolaan Energi Nasional

KEDAULATANENERGI

NASIONAL:Intensifikasi Diversifikasi

Efisiensi

Jaminan pasokan energi rendah

Energi fosil masih sebagai komoditi ekspor

Kapasitas litbang, industri & infrastruktur belum optimal

Kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global

1 2 3 4 5 6

Kondisi Saat ini

Peningkatan kebutuhan energi tinggi sementara produksi terus menurun

Bauran energi masihdidominasi olehMinyak: - Minyak (41%)- Batubara (29%)- Gas Bumi (24%)- EBT (6%)

Kondisi dan Lokasi sumber energi yang terkendala kondisi geografis menyebabkan penyediaan pada masyarakat terbatas

Tumpang tindih Kelembagaan & kewenangan menyebabkan pengelolaan energi belum optimal

Cadangan energi fosil menurun, dan pencarian cadangan baru masih lambat.

KebijakanEnergiNasional

Penggunaan Tidak efisien

Data tahun 2014

Slide - 8

KemandirianEnergi

KEDAULATANENERGI

NASIONALKetahanan

Energi

Efisiensi penggunaan energi baik pada sisi

penggunaan maupun pada sisi penyediaan

Intensifikasi pencarian cadangan baru dengan

meningkatkan kemampuan eksplorasi,

Peningkatan produksi migas dengan

penciptaan iklim investasi yang makin

baik, percepatan lelang lapangan,

meningkatkan teknologi pengurasan

lanjut (EOR)

Peningkatan teknologi untuk pemanfaatan

sumberdaya energi non konvensional seperti: CBM, Shale gas, Nuklir

dan peningkatan produksi energi

terbarukan

Transportasi: traffic management,

angkutan masal

Industri: Peralatan hemat energi, sistem

produksi efisien

Rumah Tangga: peralatan hemat, perilaku hemat

Efisiensi produksi dan transportasi energi:

Pertamina, PGN dan PLN

Diversifikasi energi: bahan bakar nabati (BBN), konversi

BBM ke gas, geothermal, pemanfaatan batubara untuk

energi dalam negeri, serta pemanfaatan energi lain yang

berlimpah dalam negeri seperti tenaga surya, tenaga

bayu, tenaga air dengan membangun infrastruktur

guna memanfaatkan energi-energi tersebut

Penguasaan teknologi yang diperlukan untuk dapat memanfaatkan energi

terbarukan dalam bidang: Otomotif, Industri, untuk

Rumah Tangga, dan Pembangkit Listrik

Slide - 9

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM)

2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk sumber daya energi

3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati

4. Meningkatkan aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan sumber daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG

5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO)

6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran

Sasaran2014

(baseline)2015

(capaian)2016 2017 2019

Rasio Elektrifikasi 84,1% 88,5% 90,2% 91,1% 96,6%

Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh) 843 914 985 1.058 1.200

Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi:

Minyak Bumi (ribu BM/hari) 789 788 830 780 700

Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.455 1.194 1.155 1.175 1.295

Batubara (juta Ton) 458 393 419 413 400

Penggunaan Dalam Negeri (DMO):

Gas bumi Dalam Negeri 57% 59% 61% 62% 64%

Batubara Dalam Negeri 16,6% 20,3% 26,5% 29,3% 60,0%

Pembangunan FSRU/ Regasifikasi (unit)

2 1 2 1 2

Jaringan pipa gas (kumulatif, km) 11.960 13.458 15.330 15.364 18.322

Pembangunan SPBG (unit) 13 18 30 25 15

Jaringan gas kota (lokasi/SR)) *5/16.949*

*2/8.000** 33/121.000 46/271.500 48/374.000

Porsi EBT dalam Bauran Energi (%) 6 10 13 15 16

* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR. ** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi

2. Pemanfaatan energi secara efisien3. Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan4. Penambangan yang ramah lingkungan5. Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI

Sasaran dan Arah Kebijakan

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI

PRIORITAS NASIONALKEDAULATAN

ENERGI

Peningkatan Produksi Energi

Primer

Peningkatan Cadangan

Penyangga dan Operasional

Energi

Peningkatan Peranan Energi

Baru Terbarukan

dalam Bauran Energi

Peningkatan Aksesibilitas

Energi

Efisiensi dan Konservasi

Energi

Pengelolaan Subsidi Energi

yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

Kemen ESDM, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kemen ATR, Swasta, Pemda

Kemen ESDM, Kementan, Kemendes-PDT, BPPT, KUKM, Kemen PUPR, Kemen BUMN, Kemenkeu, KLHK, Pemda

Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemenristek-DIKTI, KKP, BPPT, Kemen Hub, Kemenperin, Kemen BUMN (PLN, PGN, Pertamina), Pemda, Swasta

Kemen ESDM, Kemen BUMN (PLN),

Pemda, Swasta

Kemen ESDM, Kemenristek – Dikti, Kemenkeu, BPPT, Kemen BUMN, KLHK, Kemendag, Pemda, Swasta

Kemen ATR, BKPM, Pertamina, SKK,

Kemen ESDM, Kemenkeu,

Kemen BUMN

PROGRAM PRIORITAS

Slide - 10

• Koordinasi Perencanaan : Kemen PPN/Bappenas

• Koordinasi Pelaksanaan : Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya

LEVEL 1

PENINGKATAN PRODUKSI

ENERGI PRIMER

Pengembangan Lapangan Migas

Baru

PeningkatanProduksi

Minyak dan Gas Bumi

Peningkatan Tata Kelola

Migas

Pengendalian Produksi Batubara

Kemen ESDM,Kemen BUMN, BPPT, Kemenristek

Kemen ESDM(termasuk SKK Migas), Kemen BUMN

Kemen ESDM(termasuk BPH Migas),

Kemenkeu,Kemen BUMN

Kemen ESDM,KLHK,

Kemenkeu, Kemendag

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPeningkatan Produksi Energi Primer

Slide - 11

LEVEL 2

Slide - 12

CONTOH FORM BPeningkatan Produksi Energi Primer

Program Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Nasional

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Keterangan

Peningkatan Produksi Energi Primer

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya produksi minyak bumi

Jumlah Produksi Minyak Bumi (Ribu SBM/hari)

Pusat 780 720


Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Penguasaan rancang bangun Rig CBM dan formula surfaktan untuk EOR

Plant/prototype/demoplant atau rancangan/rancang bangun/formula (Pengembangan Rig CBM dan Surfaktan EOR)

Pusat 2 21070 Alokasi pada level kegiatan K/L

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Program Pembinaan BUMN

Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I, II dan III

Tercapainya kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan dan kebijakan Kementerian BUMN terkait penerapan teknologi EOR

Persentase kepatuhan perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMN (%)

Pusat 100 400

...Peningkatan Tata Kelola Migas



Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Terpenuhinya kebutuhan minyak bumi

Jumlah penyediaan minyak bumi (Ribu SBM/hari)

Pusat 780 2110




Tercapainya target produksi migas Jumlah Produksi Migas (MBOPED)

Pusat 25 0 Alokasi anggaran pada level kegiatan K/L (2.110 Juta Rp)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP

Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal

Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang ditetapkan/ diterima Menteri Keuangan (%)

Pusat 85 9700




Terselenggaranya pembinaan terhadap BUMN terkait proses eksplorasi dan eksploitasi migas

Persentase Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP (%)

Pusat 95 300

...Pengembangan Lapangan Migas Baru




Terselenggaranya kegiatan survey seismik 2D untuk penemuan cadangan baru

Kegiatan survey seismik 2D (km)

Akan Ditentukan

Pada Multilateral

Meeting

6413 8500 Alokasi anggaran pada level kegiatan

K/L




Terselenggaranya kegiatan survey seismik 3D untuk penemuan cadangan baru

Kegiatan survey seismik 3D (km)

Akan Ditentukan

Pada Multilateral

Meeting

4539 0 Alokasi anggaran pada level kegiatan

K/L (8500 Juta Rupiah)

...

Pengendalian Produksi Batubara


Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Pembinaan dan Pengusahaan Batubara

terpenuhinya produksi batubara Jumlah produksi batubara (Juta ton)

Pusat 413 740

“Rumah dari kebijakan”

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPeningkatan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi

PENINGKATANCADANGAN PENYANGGA

DAN OPERASIONAL

ENERGI

PeningkatanCadangan

Minyak dan Gas Bumi

Pembangunandan UpgradingKilang Minyak

Peningkatan Kapasitas

Infrastruktur BBM dan LPG

Pembentukan Cadangan Penyangga

Energi

Kemen ESDM

Kemen ESDM,Kemen BUMN,Kemenkeu,Kemen ATR,Kemenko Perekonomian

Kemen ESDM, Kemenko Perekonomian,Kemenkeu

Kemenkeu,Kemen BUMN

Slide - 13

LEVEL 2

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPeningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi

PENINGKATAN PERANAN EBT

DALAM BAURAN ENERGI

Pembangunan Biomassa

Pengembangan Komoditas

Tanaman BBN dan Penyediaan

BBN

Pengembangan Biogas Skala

Kecil

PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga

Angin

PenyempurnaanMekanisme

Pembelian EBT oleh PLN dan

Pertamina sertaSubsidi

Pembangunan PLTP

Pembangunan Storage BBN

KLHK,Kemen ESDM

Kemen ESDM, Kemen Pertanian,KLHK

Kemen ESDM,Kemen KUKM,Kemen Desa PDT

Kemen ESDM,Kemen PUPERA,Kemen Desa-PDT,KLHK,Kemen KUKM

Kemen ESDM,BKPM,

Kemenkeu,Kemen BUMN

Kemen ESDM,Kemen BUMN,

BKPM

Kemen ESDM,BPPT,

Kemen BUMN

Slide - 14

LEVEL 2

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPeningkatan Aksesibilitas Energi

PENINGKATAN AKSESIBILITAS

ENERGI

Peningkatan Transmisi dan

Distribusi Tenaga Listrik

Peningkatan Kapasitas

Industri dan Komponen

Dalam Negeri

Konversi BBM ke BBG untuk

Rumah Tangga dan Transportasi

Peningkatan DMO Batubara

dan Gas

Pembangunan Receiving Terminal

dan Regasifikasi Unit dan Jaringan

Transmisi dan Distribusi Gas

Bumi

Kemen ESDM,Kemen BUMN, BKPM,Kemenkeu,Kemen Desa-PDT

Kemenperin,Kemen ESDM,Kemen KP,Kemenhub

Kemen ESDM,Kemen BUMN,

BPPT

Kemen ESDM

Kemenperin,Kemen BUMN,Kemenristek

Slide - 15

LEVEL 2

Slide - 16

Program Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Nasional

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Keterangan

Peningkatan Aksesibilitas Energi

Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik


Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Meningkatnya kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APBN & Non APBN

Penambahan kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APBN & Non APBN) (MW)

Seluruh Provinsi 6389 34390 Dana 2017 total dari satu kegiatan




Terbangunnya Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN)

Pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN) (MVA)

Akan Ditentukan Pada

Multilateral Meeting

27.910 34390 Dana 2017 total dari 1 kegiatanyang sama




Terbangunnya Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN)

Pembangungan Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN) (KMS)



10986 34390 dana 2017 total dari 1 kegiatanyang sama




Tercapainya Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) sektor energi

Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) sektor energi (%)

Pusat 100 400 Dana 2017 total kegiatan


Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Pengelolaan Pinjaman Terpenuhinya Pengadaan Pinjaman Program sesuai kebutuhan pembiayaan

Persentase Pengadaan Pinjaman Program sesuai kebutuhan pembiayaan (%)

Pusat 100 5960 Dana 2017 total kegiatan (Perlu didiskusikan)


Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

Tercapainya Persentase Pemenuhan Dukungan Pemerintah Proyek KPS Infrastruktur Prioritas

Persentase Pemenuhan Dukungan Pemerintah Proyek KPS Infrastruktur Prioritas (%)

Pusat 0,8 4670 Dana 2017 total dari 1 kegiatan yang sama (Perlu didiskusikan)



Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Terlaksananya Penyelesaian permohonan Wilayah Usaha

Waktu penyelesaian permohonan wilayah usaha (hari kerja)



5 12500 Dana 2017 total dari satu sasaran

...Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal

Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat)

Pusat - 77800

Tidak spesifik untuk energiKEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA



Terselenggaranya penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN

Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN (%)

Pusat 100 400

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Program Penguatan Riset dan Pengembangan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi

Layanan Jasa Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (PNBP)

Jumlah Layanan Jasa Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (PNBP)

Pusat 1 19200

Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Rumah Tangga dan Transportasi



Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Tersedianya lokasi terbangunnya SPBG

Jumlah lokasi terbangunnya SPBG (Unit)



25 302270

...

CONTOH FORM BPeningkatan Aksesibilitas Energi

“Rumah dari kebijakan”

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIEfisiensi dan Konservasi Energi

EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI

Audit EnergiSektor Industri dan

Penyedia Energiserta Mendukung

Energy Service Company (ESCO)

Implementasi Teknologi Bersih

dan Efisien

Dukungan Pendanaan Bagi

Konservasi Energi

Kemen ESDM,Kemenperin,Kemen BUMN

Kemen ESDM,Kemen BUMN

Kemen ESDM,Kemen Keuangan

Slide - 17

LEVEL 2

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan

dan Tepat Sasaran

PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI

YANG LEBIH TRANSPARAN DAN

TEPAT SASARAN

Monitoring dan Evaluasi Kualitas

dan Verifikasi Volume BBN untuk

Biofuel

Perumusan dan Evaluasi FormulasiHarga dan Besaran

Subsidi BahanBakar

Kebijakan Subsidi Listrik Tepat

Sasaran

Kemen ESDM

Kemen ESDM,Kemenkeu

Kemen ESDM,Kemenkeu

Slide - 18

LEVEL 2

KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Program Prioritas Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan

Peningkatan Produksi Energi Primer • Revisi UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

• Revisi UU 4 Tahun 2009 tentang Mineraldan Batubara

Peningkatan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi

• Peraturan Presiden terkait Cadangan Penyangga Energi

Peningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi

• Peraturan Pemerintah terkait Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

Peningkatan Aksesibilitas Energi

Efisiensi dan Konservasi Energi

Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

Slide - 19

• K/L memberi masukan atas sasaran dan arah kebijakanserta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional denganmemperhatikan lintas sektor

• Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatanatas Sasaran, Program Prioritas (Level 1) dan KegiatanPrioritas (Level 2):− Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di

dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting.

− K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagaibahan pembahasan dalam Bilateral Meeting.

TINDAK LANJUT

Slide - 20

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL 1PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI

26 FEBRUARI 2016

PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITASKEGIATAN PRIORITAS

KESEPAKATAN PERUBAHAN HASIL

KESEPAKATANSEPAKAT TIDAK SEPAKAT

Kedaulatan

Energi

1.1 Peningkatan

Produksi Energi

Primer

1.1.1 Peningkatan Produksi Minyak dan Gas

1.1.2 Peningkatan Tata Kelola Migas

1.1.3 Pengembangan Lapangan Migas Baru

1.1.4 Pengendalian Produksi Batubara

1.2 Peningkatan

Cadangan

Penyangga dan

Operasional

Energi

1.2.1 Peningkatan Cadangan Minyak dan

Gas Bumi

1.2.2 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

BBM dan LPG

1.2.3 Pembangunan dan Upgrading Kilang

Minyak

1.2.4 Pembentukan Cadangan Penyangga

Energi

Slide - 21


26 FEBRUARI 2016

PRIORITAS

NASIONALPROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS



Kedaulatan

Energi

1.3 Peningkatan

Peranan Energi

Baru Terbarukan

dalam Bauran

Energi

1.3.1 Pembangunan Biomassa

1.3.2 Pengembangan Komoditas Tanaman BBN

dan Penyediaan BBN

1.3.3 Pengembangan Biogas Skala Kecil

1.3.4 PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga

Angin

1.3.5 Penyempurnaan mekanisme Pembelian

EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi

1.3.6 Pembangunan PLTP

1.3.7 Melakukan Pembangunan Storage BBN

1.4 Peningkatan

Aksesibilitas

Energi

1.4.1 Peningkatan Transmisi dan Distribusi

Tenaga Listrik

1.4.2 Peningkatan Kapasitas Industri dan

Komponen Dalam Negeri

1.4.3 Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk

Rumah Tangga dan Transportasi

1.4.4 Peningkatan DMO Batubara dan Gas

1.4.5 Pembangunan Receiving Terminal dan

Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi

dan Distribusi Gas Bumi

Slide - 22


26 FEBRUARI 2016PRIORITAS

NASIONALPROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS



Kedaulatan

Energi

1.5 Efisiensi dan

Konservasi Energi 1.5.1 Audit Energi Sektor Industri dan

Penyedia Energi, serta Mendukung

Energy Service Company (ESCO)

1.5.2 Implementasi Teknologi Bersih dan

Efisien

1.5.3 Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi

Energi

1.6 Pengelolaan

Subsidi Energi

yang Lebih

Transparan dan

Tepat Sasaran

1.6.1 Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan

Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel

1.6.2 Perumusan dan Evaluasi Formulasi Harga

dan Besaran Subsidi Bahan Bakar

1.6.3 Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Mengetahui,

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,

Endah MurniningtyasSlide - 23

[email protected]/Fax : 021-31934187/3900362

[email protected]/Fax : 021-31949664/3912422

Slide - 24

Documents

PERTEMUAN MULTILATERAL I PENYUSUNAN RKP · PDF fileIdentifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, ... Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh