Menyikapi Tindakan Euthanasia Berdasarkan Etika Kedokteran
Sufrianus Brian Rantesalu
102010231Mahasiswa Kedokteran Universitas Kristen Krida
Wacana
Jl. Arjuna Utara No. 6 Jakarta
[email protected]
Euthanasia berasal dari Bahasa yunani yang berarti kematian yang
baik. Istilah euthanasia dimaksudkan sebagai tindakan secara
sengaja untuk mengakihiri suatu kehidupan sebagai suatu cara
mengurangi kesakitan dan penderitaan seseorang. Seringkali pasien
dengan penyakit terminal meminta untuk dilakukan euthanasia.
Disetiap negara mempunyai hukum-hukum dan pandangan yang berbeda
mengenai praktek euthanasia itu sendiri. Aturan hukum mengenai
masalah ini berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah
seiring dengan perubahan norma-norma budaya maupun ketersediaan
perawatan atau tindakan medis. Di beberapa negara, eutanasia
dianggap legal, sedangkan di negara-negara lainnya dianggap
melanggar hukum. Oleh karena itu pembatasan dan prosedur yang ketat
selalu diterapkan tanpa memandang status hukumnya.
Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang
euthanashia. Selain itu didalamnya juga akan dibahas mengenai
informed consent,aspek hukum,dan etika kedokteran dari suatu
tindakan euthanashia. Selain itu juga akan dibahas mengenai rekam
medis,prosedur,dan tindakan medis dalam suatu tindakan
euthanasia.Pembahasan
Euthanasia
Euthanasia berasal dari kata Yunani Euthanathos. Eu = baik.
Tanpa penderitaan; sedang tanathos = mati. Dengan demikian
euthanasia dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan.
Perkembangan euthanasia tidak terlepas dari perkembangan konsep
tentang kematian. Usaha manusia untuk memperpanjang kehidupan dan
menghindari kematian dengan mempergunakan kemajuan ipetek
kedokteran telah membawa masalah baru dalam euthanasia, terutama
berkenaan dengan penentuan kapan sesorang dinyatakan telah
mati.1,2Dikenal beberapa konsep tentang mati seperti:
1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir
2. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh
3. Hilangnya kemmapuan tubuh secara permanen
4. Hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan
melakukan interaksi social
Konsep mati dari berhentinya darah mengalir seperti dianut
selama ini dan yang juga diatur dalam PP 18 tahun 1981 menyatakan
bahwa mati adalah berhentinya fungsi jantung dan paru-paru, tidak
bisa dipergunakan lagi karena teknologi resusitasi telah
memungkinkan jantung dan paru-paru yang semua terhenti kini dapat
dipacu untuk berdenyut kembali dan paru-paru dapat dipompa untuk
berkembang kempis kembali.1Konsep mati dari terlepasnya dari tubuh
sering menimbulkan keraguan karena misalnya pada aindakan
resusitasi yan gberhasil, keadaan demikian menimbulkan kesan
seakan-akan nyawa dapat ditarik kembali. 1Konsep mati dari
hilangnya kembali kemampuan tubuh secara permanen untuk menjalankan
fungsinya secara terpadu juga dipertanyakan karena organ-organ
berfungsi sendiri- sendiri tanpa terkendali karena otak telah mati.
Untuk kepentingan transplantasi konsep ini menguntungkan tetapi
secar moral tidak dapat diterima karena kenyataannya organ-organ
masih berfungsi meskipun tidak terpadu lagi. 1Bila dibandingkan
dengan manusia sebagi mahluk social yaitu individu yang mempunyai
kepribadian, menyadari kehidupannyam kekhususannya, kemampuannya
mengingat, menentukan sikap dan mengambil keputusan, mengajukan
alasan yang masuk akal, mampu berbuat, mampu menikmati, mengalami
kecemasan dan sebagainya, maka penggerak dari otak baik secara
fisik amupun social makin banyak dipergunakan. Pusat pengendali ini
terdapat dalam batang otak. Oleh Karena itu jika batang otak telah
mati (brain stem death) dapat diyakini bahwa manusia itu secara
fisik dan social telah mati. Dalam keadaan demikian, kalangan medis
sering menempuh pilihan tidak meneruskan resusitasi (DNR, do not
resuscitation) Penentuan saat mati ini juga dibahas dan ditetapkan
dalam World Medical Assembly tahun 1968 yang dikenal dengan
Deklarasi Sydney. Disini dinyatakan penentuan saat kematian di
kebanyakan Negara merupakan tanggung jawab sah dokter. Dokter dapat
menentukan sesorang sudah mati dengan menggunakan criteria yang
lazim tanpa bantuan alat khusus yang telah diketahui oleh semua
dokter.1Hal yang penting dalam penentuan saat mati disini adalah
proses kematian tersebut sudah tidak dapat dikemabalikan lagi
(irreversible) meski menggunakan teknik penghidupan kembali apapun.
Walaupun sampai sekarang tidak ada alat yang sungguh-sungguh
memuaskan dapat digunakan untuk penentuan saat mati ini, alat
elektroensefalograf dapat diandalkan untuk maksud tersebut. Jika
penentuan saat mati berhubungan dengan kepentingan transplantasi
organ, keputusan mati harus dilakukan oleh duaorang dokter atau
lebih dan dokter yang menentukan saat mati itu tidak boleh ada
kaitannya langsung dengan pelaksanaan transpaltasi tersebut.
Berdasrakan permintaan dan informed consnent yang
diterima,euthanashia dapat dibedakan menjadi:
voluntary euthanasia yaitu euthanasia yang dilakukan atas
permintaan pasien itu sendiri karena penyakitnya tidak dapat
disembuhkan dan dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang
diakibatkannya.
Non voluntary euthanasia pada hal ini orang lain, bukan pasien,
mengandaikan, bahwa euthanasia adalah pilihan yang akan diambil
oleh pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar tersebut jika si
pasien dapat menyatakan permintaannya.
Involuntary euthanasia merupakan pengakhiran kehidupan pada
pasien tanpa persetujuannya.
Sedangkan jika dilihat dari cara dilaksanakannya euthanasia
dapat dibedakan menjadi:
Euthanasia pasif yaitu perbuatan menghentikan atau mencabut
segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan
hidup manusia
Euthanasia aktif yaitu perbuatan yang dilakuykan secara medik
melalui intervensi aktif oleh seorang dokter engan tujuan untuk
mengakhiri hidup manusia.
Auto euthanasia ,yakni penolakan secara tegas oleh pasien untuk
memperoleh bantuan atau perwatan medic terhadapa dirinya,dan ia
tahu pasti bahwa hal itu akan memperpendek atau mengakhiri
hidupnya.
Euthanasia aktif sendiri dapat dibedakan menjadi :
Euthanasia aktif langsung (direct)
Adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang
diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup
pasien. Jenis euthanasia ini dikenal juga sebagai Mercy
Killing.
Euthanasia aktif tidak langsung (indirect)
Adalah dimana dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan
medik untuk meringankan penderitaan pasien namun mengetahui adanya
resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup
pasien.
Kedua pembagian euthanasia ini dapat digabung, misalnya
euthanasia pasif volunteer, euthanasia aktif involunteer,
euthanasia aktif langsung involuntir dan sebagainya. 1,2Dalam
kongres hukum kedokteran sedunia di Gent (Belgia) tahun 1979
disampaikan berberapa kategori lain berkaitan dengan
euthanasia,yaitu No assistance in the process of death without
intention to shorten life. Contoh kematian alamiah. Assistance in
the process of death without intention to shorten life. Dalam
kategori ini terdapat unsur kelalaian. No assistance in the process
of death with intention to shorten life. Euthanasia pasif dapat
dimasukan dalam kategori ini. Assistance in the process of death
with intention to shorten life. Kategori ini merupakan tindakan
euthanasia aktif.Aspek hukumPermasalahan dalam kasus ini juga
dibahas dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No.
290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,
dalam Bab IV: Ketentuan pada Situasi Khusus. Dijelaskan pada
pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 14
1. Tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup
(withdrawing/withholding life support) pada seorang pasien harus
mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.
2. Persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga
terdekat pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter yang
bersangkutan.
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diberikan secara tertulis.
Pasal 15
Dalam hal tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai dengan
program pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan
masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak
diperlukan.
Hal mengenai Penolakan Tindakan Kedokteran juga dijelaskan pada
Bab V, dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 16
1. Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien
dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang
tindakan yang akan dilakukan.
2. Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud kedokteran
pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.
3. Akibat penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pasien.
4. Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak memutuskan hubungan dokter dan pasien.
Beberapa pasal KUHP yang berkaitan dengan euthanasia antara lain
304, 338, 340, 344, 345, dan 359. Secara formal tindakan euthanasia
di Indonesia belum memiliki dasar hukum sehingga selalu terbuka
kemungkinan terjadinya penuntutan hukum terhadap euthanasia yang
dilakukan. Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di
Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia
yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri
(voluntary euthanasia). 2,3KUHP Pasal 304
Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang
dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau
pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling
lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
KUHP pasal 338
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.
KUHP pasal 340
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan
rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
KUHP pasal 344
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
KUHP Pasal 345
Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri,
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau
orang itu jadi bunuh diri.
KUHP Pasal 359
Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang
lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Informed
consentInformed consent adalah suatu proses yang menunjukkan
komunikasi yang efektif anatara dokter dengan pasien, dan
bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang tidak akan
dilakukan terhadap pasien. Dasar hukum dari informed consent
tercantum jelas pada Peraturan Menteri Kesehatan No
290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
pasal 1 sampai dengan pasal 20 yang merupakan pengganti dari
Peraturan Menteri Kesehatan No 585/MenKes/Per/IX/1989 tentang
Persetujuan Tindakan Medik pasal 1 sampai dengan pasal 15. Pada
pasal 1 (1) Permenkes No 290/MenKes/Per/III/2008 dijelaskan bahwa
Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan
oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan
secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
yang akan dilakukan terhadap pasien. 4Tujuan Informed Consent
antara lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien
terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan
secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa
sepengetahuan pasiennya dan untuk memberi perlindungan hukum kepada
dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena
prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan
medik ada melekat suatu resiko ( Permenkes No.
290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 )
Informed consent memiliki 3 elemen, yaitu threshold elements,
informaton elements dan consent elements. Threshold elements
menjelaskan bahwa pemberi consent haruslah seseorang yang kompeten
dalam membuat keputusan (medis). Secara hukum seorang dianggap
kompeten apabila telah dewasa (jika usia telah mencapai 21 tahun
atau telah pernah menikah), sadar dan berada dalam keadaan mental
yang tidak dibawah pengampuan. Informed elements terdiri dari 2
bagian yaitu disclosure (pengungkapan) dan understanding
(pemahaman). Consent elements juga terdiri dari 2 bagian yaitu
voluntariness (kesukarelaan, kebebasan) dan authorization
(persetujuan). Dalam hal ini, consent dapat dinyatakan (expressed)
baik secara lisan maupun tertulis ataupun tidak dinyatakan
(implied) yaitu melalui tingkah laku (gerakan) yang menunjukkan
jawabannya.4Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu
tindakan kedokteran dilaksanakan dijelaskan pada Permenkes No
290/MenKes/Per/III/2008 pasal 7 (3) sekurang-kurangnya mencakup
:
1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran.
2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan.
3. Altematif tindakan lain, dan risikonya.
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
6. Perkiraan pembiayaan.
Dijelaskan pada Permenkes No 290/MenKes/Per/III/2008 pasal 18
(1) dan (2) bahwa pembinaan dan pengawasan dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ini dilaksanankan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dengan melibatkan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan
fungsi masing-masing. Dan pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa
Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan
kewenangannya masing-masing. Tindakan administratif yang dimaksud
dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan
pencabutan Surat Ijin Praktik.
Proxy consent adalah consent yang diberikan oleh orang yang
bukan si penderita itu sendiri, dengan syarat bahwa pasien tidak
mampu memberikan consent secara pribadi, dan consent tersebut harus
mendekati apa yang sekiranya akan diberikan pasien oleh pasien
apabila ia mampu memberikannya (baik untuk pasien, bukan baik untuk
orang banyak). Umumnya urutan dalam memberikan proxy consent adalah
suami atau isteri, anak, orang tua, saudara kandung dan
sebagainya.
Informed consent tidak berlaku pada 5 keadaan, yaitu pada
Keadaan darurat medis Ancaman terhadap kesehatan masyarakat
Pelepasan hak memberikan consent Clinical privilege Pasien yang
tidak berkompeten memberikan consentContextual circunstances juga
seringkali memoengaruhi perolehan informed consent. Seseorang yang
dianggap sudah pikun, ornag yang memiliki mental yang lemah,dan
orang dalam keadaan terminal seringkali tidak dianggap cakap
menerima informasi yang benar apalagi membuat keputusan medis.
Banyak keluarga pasien melarang dokter untuk berkata benar kepada
pasien mengenai keadaan sakitnya.4Keluhan pasien tentang proses
informed consent adalah:
Bahasa yang digunakan terlalu teknis
Perilaku dokter yang terlihat terburu-buru atau tidak perhatian
atau tidak ada waktu untuk tanya jawab
Pasien sedang stress emosional sehingga tidak mampu mencerna
informasi
Pasien dalam keadaan tidak sadar atau mengantuk
Sebaliknya kendala pada dokter dalam menyampaikan informed
consent dengan baik meliputi:
Pasien tidak mau diberitahu
Pasien tak mampu memahami
Resiko terlalu umum atau jarang terjadi
Situasi gawat darurat atau waktu yang sempitEtika
kedokteranEtika adalah disiplin ilmu yang mempelajari baik-buruk
atau benar-salahnya suatu sikap dan atau perbuatan seseorang
individu atau institusi dilihat dari moralitas. Dua teori etika
yang banyak dianut orang adalah teori deontologi dan teleologi:
a) Deontologi mengajarkan bahwa baik-buruknya suatu perbuatan
harus dilihat dari perbuatannya itu sendiri. Teori ini lebih
berdasar kepada ajaran agama, tradisi, dan budaya.
b) Teleologi mengajarkan untuk menilai baik-buruk tindakan
dengan melihat hasil atau akibatnya. Ajaran ini lebih ke arah
penalaran dan pembenaran kepada asas manfaat.
Untuk dapat mencapai suatu keputusan etik, diperlukan 4 kaidah
dasar moral dengan beberapa rules di bawahnya. Kaidah-kaidah dasar
moral tersebut antara lain:
1. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak
pasien, terutama hak otonominya.
2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan
tindakan yang ditujukan kepada kebaikan pasien, dalam hal ini
tindakan tersebut lebih besar manfaat daripada mudaratnya.
3. Prinsip non-maleficence, yaitu prinsip moral yang melarang
tindakan yang memperburuk keadaan pasien.
4. Prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan
keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber
daya.
Beberapa rules derivatnya antara lain:a) Veracity (berbicara
benar, jujur, dan terbuka).b) Privacy (menghormati hak privasi
pasien).c) Confidentiality (menjaga kerahasiaan pasien).d) Fidelity
(loyalitas dan promise-keeping).3Dijelaskan dalam Kode Etik
Kedokteran Indonesia (KODEKI) dalam pasal 11, yang berbunyi: Setiap
dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup
makhluk insani.Pada cakupan pasal 11 tersebut seorang dokter
dilarang terlibat ataumelibatkan diri ke dalam abortus, euthanasia,
maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
moralitasnya. Pada bagian penjelasan cakupan pasal 11 tersebut juga
dijelaskan mengenai moralitas deontologik profesi kedokteran
sejagat, karena dokter yang memiliki sifat ketuhanan dan
kemanusiaan dan memahami bahwa hanya Tuhan Yang Maha Kuasa
satu-satunya yang berhak mencabut kehidupan manusia. Berdasarkan
agama,peraturan perundang-undangan dan etik seorang dokter tidak
boleh mengakihiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu pengetahuan
tidak mungkin sembuh.5Rekam medisKewajiban membuat rekam medis
tertuang dalam UU NO.29 tentang Praktik kedokteran pada pasal 46.
Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yang
dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan
dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan
dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jenis Rekam
Medis terdiri dari Rekam medis konvensional dan Rekam medis
elektronik. Isi rekam medis secara umum harus meliputi: Catatan,
merupakan uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien,
diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain baik dilakukan
oleh dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai
dengan kompetensinya.
Dokumen, merupakan kelengkapan dari catatan tersebut, antara
lain foto rontgen, hasil laboratorium dan keterangan lain sesuai
dengan kompetensi keilmuannya. Manfaat rekam medis Pengobatan
Pasien
Rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk
merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan
pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan
kepada pasien.
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Membuat Rekam Medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran
dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk
melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat
yang optimal.
Pendidikan dan Penelitian
Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis
penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis,
bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan
penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi.
Pembiayaan
Berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk
menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana
kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan
kepada pasien.
Statistik Kesehatan
Rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan,
khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan
untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit
tertentu.
Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan Etik
Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga
bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik.Di
rumah sakit terdapat dua jenis rekam medis,yaitu:1. Rekam Medis
Pasien Rawat Jalan
Isi rekam medis sekurang-kurangnya memuat catatan/dokumen
tentang:
identitas pasien tanggal dan waktu
hasil anamnesis,mencangkup sekurang-kurangnya keluhan dan
riwayat penyakit
hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
diagnosis
rencana penatalaksanaan
pengobatan dan atau tindakan
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik
persetujuan tindakan bila diperlukan2. Rekam Medis Pasien Rawat
Inap
Rekam medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya
memuat:
identitas pasien; tanggal dan waktu
hasil anamnesis mencangkup sekurang-kurangnya keluhan dan
riwayat penykit
hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medic
diagnosis
rencanan penatalaksaan
pengobatan dan atau tindakan
persetujuan tindakan bila diperlukan
catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
ringkasan pulang
nama dan tanda tangan dokter,dokter gigi atau tenaga kesehatan
tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu
untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik
3. Rekam medis pada kasus gawat darurat.
Rekam medis untuk pasien gawat darurat sekurang-kurangnya
memuat:
identitas pasien; kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan
kesehatan
identitas pengantar pasien
tanggal dan waktu
hasil anamnesis mencangkup sekurang-kurangnya keluhan dan
riwayat penykit
hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medic
diagnosis
pengobatan dan atau tindakan
ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit
gawat darurat dan rencana tindak lanjut
nama dan tanda tangan dokter,dokter gigi atau tenaga kesehatan
tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan
dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasienPendelegasian
Membuat Rekam Medis
Selain dokter dan dokter gigi yang membuat/mengisi rekam medis,
tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada
pasien dapat membuat/mengisi rekam medis atas
perintah/pendelegasian secara tertulis dari dokter dan dokter gigi
yang menjalankan praktik kedokteran.2Tata Cara Penyelenggaraan
Rekam Medis
Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran menegaskan bahwa dokter
dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik
kedokteran. Setelah memberikan pelayanan praktik kedokteran kepada
pasien, dokter dan dokter gigi segera melengkapi rekam medis dengan
mengisi atau menulis semua pelayanan praktik kedokteran yang telah
dilakukannya.
Setiap catatan dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan
tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau
tindakan.Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknlogi
informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat
diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi/personal
identification number (PIN).
Dalam hal terjadi kesalahan saat melakukan pencatatan pada rekam
medis, catatan dan berkas tidak boleh dihilangkan atau dihapus
dengan cara apapun. Perubahan catatan atas kesalahan dalam rekam
medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan kemudian dibubuhi
paraf petugas yang bersangkutan. Lebih lanjut penjelasan tentang
tata cara ini dapat dibaca pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Rekam Medis dan pedoman pelaksanaannya.
Kepemilikan Rekam Medis
Sesuai UU Praktik Kedokteran, berkas rekam medis menjadi milik
dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi
rekam medis dan lampiran dokumen menjadi milik pasien.
Penyimpanan Rekam Medis
Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaan oleh dokter,
dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan. Batas waktu lama
penyimpanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan paling lama 5 tahun
kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik yang harus
disimpan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal
dibuatnya ringkasan tersebut.
Pengorganisasian Rekam Medis
Pengorganisasian rekam medis sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam
Medis.Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Untuk Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan tahap Rekam Medis
dilakukan oleh pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia,
pemerintah daerah, organisasi profesi.
Aspek hukum, disiplin,etik dan kerahasian rekam medis
Rekam Medis Sebagai Alat Bukti
Rekam medis dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti
tertulis di pengadilan.
Kerahasiaan Rekam Medis
Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat
penyakit pasien yang tertuang dalam rekam medis. Rahasia kedokteran
tersebut dapat dibuka hanya untuk epentingan pasien untuk memenuhi
permintaan aparat penegak hukum (hakim majelis), permintaan pasien
sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rahasia
kedokteran (isi rekam medis) baru dapat dibuka bila diminta oleh
hakim majelis di hadapan sidang majelis. Dokter dan dokter gigi
bertanggung jawab atas kerahasiaan rekam medis sedangkan kepala
sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab menyimpan rekam
medis.
Sanksi Hukum
Dalam Pasal 79 UU NO.29 tentang Praktik Kedokteran secara tegas
mengatur bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja
tidak membuat rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).
Selain tanggung jawab pidana, dokter dan dokter gigi yang tidak
membuat rekam medis juga dapat dikenakan sanksi secara perdata,
karena dokter dan dokter gigi tidak melakukan yang seharusnya
dilakukan (ingkar janji/wanprestasi) dalam hubungan dokter dengan
pasien.
Sanksi Disiplin dan Etik
Dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis selain
mendapat sanksi hukum juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan etik
sesuai dengan UU Praktik Kedokteran, Peraturan KKI, Kode Etik
Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Kode Etik Kedokteran Gigi
Indonesia (KODEKGI).
Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin MKDKI dan MKDKIP, ada tiga alternatif sanksi
disiplin yaitu :
Pemberian peringatan tertulis.
Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin
praktik.
Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi
pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
Selain sanksi disiplin, dokter dan dokter gigi yang tidak
membuat rekam medis dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi
profesi yaitu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis
Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG).Carcinoma colonCarsinoma
colon atau kanker usu besar adalah suatu bentuk keganasan yang
terjadi pada kolon, rektum, dan appendix (usus buntu). Di Amerika
Serikat kanker ini menduduki peringkat ke duaa yang paling sering
terjadi, setelah kanker paru.6Mula-mula gejalanya tidak jelas,
seperti berat badan menurun (sebagai gejala umum keganasan) dan
kelelahan yang tidak jelas sebabnya. Setelah berlangsung beberapa
waktu barulah muncul gejala-gejala lain yang berhubungan dengan
keberadaan tumor dalam ukuran yang bermakna di usus besar. Makin
dekat lokasi tumor dengan anus biasanya gejalanya makin banyak.
Bila kita berbicara tentang gejala tumor usus besar, gejala
tersebut terbagi tiga, yaitu gejala lokal, gejala umum, dan gejala
penyebaran (metastasis).6
Gejala lokalnya adalah, antara lain : Perubahan kebiasaan buang
air.
Perubahan frekuensi buang air, berkurang (konstipasi) atau
bertambah (diare)Sensasi seperti belum selesai buang air, (masih
ingin tapi sudah tidak bisa keluar) dan perubahan diameter serta
ukuran kotoran (feses). Keduanya adalah ciri khas dari kanker
kolorektal
Perubahan wujud fisik kotoran/feses
Feses bercampur darah atau keluar darah dari lubang pembuangan
saat buang air besar, feses bercampur lender.
Feses berwarna kehitaman, biasanya berhubungan dengan terjadinya
perdarahan di saluran pencernaan bagian atas.
Timbul rasa nyeri disertai mual dan muntah saat buang air besar,
terjadi akibat sumbatan saluran pembuangan kotoran oleh massa
tumor.
Adanya benjolan pada perut yang mungkin dirasakan oleh
penderita.
Timbul gejala-gejala lainnya di sekitar lokasi tumor, karena
kanker dapat tumbuh mengenai organ dan jaringan sekitar tumor
tersebut, seperti kandung kemih (timbul darah pada air seni, timbul
gelembung udara, dan lain-lain), vagina (keputihan yang berbau,
muncul lendir berlebihan, dan lain-lain). Gejala-gejala ini terjadi
belakangan, menunjukkan semakin besar tumor dan semakin luas
penyebarannya.Tatalaksana Penanganan yang kita anjurkan adalah
terapi paliatif karena pasien telah memasuki stadium terminal.6
Menghilangkan Nyeri
Analgesik diberikan sesuai resep. Lingkungan dibuat kondusif
untuk relaksasi dengan meredupkan lampu, mematikan televisi atau
radio, dan membatasi pengunjung dan telepon bila diinginkan oleh
pasien. Tindakan kenyamanan tambahan ditawarkan : Perubahan posisi,
gosokan punggung, dan teknik relaksasi.
Meningkatkan Toleransi Aktivitas
Toleransi aktivitas pasien dikaji. Aktivitas diubah dan
dijadwalkan untuk memungkinkan periode tirah baring yang adekuat
dalam upaya untuk menurunkan keletihan pasien.
Mempertimbangkan Keseimbangan Cairan dan Elektrolit
Masukan dan keluaran mencakup muntah diukur dan dicatat, untuk
menyediakan data akurat tentang keseimbangan cairan. Masukan
makanan oral dan cairan pasien dibatasi untuk mencegah muntah.
Antiemetik diberikan sesuai resep. Cairan penuh atau jernih dapat
ditoleransi, atau pasien dipuasakan. Selang nasogastrik akan
dipasang pada periode praoperatif untuk mengalirkan akumulasi
cairan dan mencegah distensi abdomen. Kateter urinarius indwelling
dapat dipasang untuk memungkinkan pemantauan haluaran setiap jam.
Haluaran kurang dari 30 ml/jam dilaporkan sehingga terapi cairan
intravena dapat disesuaikan bila perlu.
Dari kasus didapatkan pasien dengan karsinoma terminal ini,
minta untuk dibiarkan meninggal dengan tenang tanpa alat-alat
bantuan (letting die naturally) dan pasien hanya ingin diberikan
obat penghilang saja sehingga prognosis pasien menjadi semakin
buruk dibandingkan jika pasien mendapatkan pengobatan.Prosedur
Tindakan Medis
Tindakan medis yang diketahui sebagai tindakan sia-sia (futile)
saat ini dipertimbangkan untuk tidak lagi dilanjutkan dan secara
moral dapat dibenarkan apabila tindakan medis tersebut dihentikan.
Pertimbangan ini sebenarnya bukan pertimbangan yang aru, melainkan
pertimbangan yang telah ada pada jaman hippocrates. Namun demikian
keputusan bahwa sesuatu tindakan medis adalah tindakan sia-sia
haruslah diambil dengan melalui pertimbangan yang ketat.4Prosedur
Terapi
Pembuatan keputusan etik, terutama dalam situasi klinik, dapat
juga dilakukan dengan menggunakan 4 topik yang esensial dalam
pelayanan klinik, yaitu:
1. Medical Indication
Topik ini menjelaskan semua prosedur diagnostik dan terapi yang
sesuai untuk mengevaluasi keadaan pasien dan mengobatinya.
penilaian aspek indikasi medis ini ditinjau dari sisi etiknya,
terutama menggunakan kaidah beneficence dan nonmaleficence.
Pertanyaan etika pada topik ini adalah serupa dengan seluruh
informasi yang selayaknya disampaikan kepada pasien pada doktrin
informed consent.
2. Patient preferrence
Pada topik ini menjelaskan tentang manfaat dan beban yang akan
diterimanya, yang berarti cerminan kaidah autonomy. Pertanyaan
etiknya meliputi pertanyaan tentang kompetensi pasien, sifat
volunter sikap dan keputusan nya, pemahaman atas informasi, siapa
pembuat keputusan bila pasien tidak kompeten, nilai dan keyakinan
yang dianut pasien, dan sebagainya.3. Quality of life
Pada topik ini menjelaskan tentang tujuan kedokteran, yaitu
memperbaiki, menjaga atau meningkatkan kualitas hidup insani.
Apa,siapa dan bagaimana melakukan penilaian kualitas hidup
merupakan pertanyaan etik sekitar prognosis, yang berkaitan dengan
beneficence, non maleficence dan autonomy.
4. Contextual features
Pada topik ini dibahas seputar aspek non medis yang mempengaruhi
keputusan, seperti keluarga,ekonomi,agama,budaya,kerahasiaan dan
alokasi sumber daya dan faktor hukum.
Pada pasien ini, setelah menjelaskan dan mempertimbangkan
hal-hal diatas maka pasien hanya diberi terapi supportif dan
simptomatik saja. Sebelumnya pasien dan keluarganya diberi terlebih
dahulu informasi tentang manfaat dan beban yang akan diterimanya.
Apabila disetujui maka prosedur terapi ini dapat
diputuskan.4Kesimpulan
Seringkali bagi pasien dengan penyakit terminal menolak untuk
mendapat terapi dan meminta untuk dibiarkan saja meninggal dengan
tenang. Sebagai seorang dokter tentu saja bertentangan dengan etika
kedokteran itu sendiri. Penjelasan yang jelas dan terperinci bagi
pasien terminal haruslah dilakukan. Apabila setelah mendapat
penjelasan pasien ataupun keluarga tetap menolak haruslah menanda
tangani dokumen tertulis yang mensetujui tidak dilakukanya terapi.
Akibat dari penolakan terapi menjadi tanggung jawab pasien namun
disisi lain penolakan ini tidaklah menghentikan hubungan dokter
pasien tersebut.
Daftar pustaka1. Achadiat CM. Dinamika etika dan hukum kedoktran
dalam tantangan zaman. Jakarta:EGC. 2007.p.180-8.
2. Hanafiah MJ, Amir A. Etika kedokteran dan hukum kedokteran.
Jakarta:EGC. 2007.p.63-70, 101-9.3. Anonymous. Peraturan
Perundang-undangan Bidang Kedokteran:hukum pidana yang berkaitan
dengan profesi dokter. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia.1994.p.41-2.4. Sampurna B, Syamsu
Z, Siswaja TD. Bioetik dan Hukum Kedokteran. Jakarta: Pustaka
Dwipar. 2007.p.36-7,79-85.
5. Purwadianto A, Soetedjo, Gunawan S, Budiningsih Y, et all.
Kode etik kedokteran Indonesia. Jakarta:IDI. 2012.p.37-9.
6. Braunwald, Fauci, Kasper,et all. Harrisons principles of
internal medicine volume 1.New York: Mc
Graw-Hill.2012.p.768-74.
1
