PENDAHULUAN
Kasus
Seorang pasien berusia 62 tahun dating ke rumah sakit dengan
karsinoma kolon yang telah terminal. Pasien masih cukup sadar
berpendidikan cukup tinggi. Ia memahami benar posisi kesehatannya
dan keterbatasan kemampuan ilmu kedokteran saat ini. Ia juga
memiliki pengalaman pahit sewaktu kakaknya menjelang ajalnya
dirawat di ICU dengan peralatan bermacam-macam tampak sangat
menderita, dan alat-alat tersebut tampaknya hanya memperpanjang
penderitaannya saja. Oleh karena itu ia meminta kepada dokter
apabila dia mendekati ajalnya agar menerima terapi yang minimal
saja (tanpa antibiotika, tanpa peralatan ICU dll), dan ia ingin
mati dengan tenang dan wajar. Namun tetap setuju apabila ia
menerima obat-obatan penghilang rasa sakit bila memang
dibutuhkan.Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan
aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu
issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia
kedokteran, profesionalisme, dll. Bahkan di dalam praktek
kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek
hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat
menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung
nilai-nilai etika.Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga
kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku
etik seseorang dokter yang diadukan tidak dapat dipisahkan dengan
penilaian perilaku profesinya. Etik yang memiliki sanksi moral
dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin
profesi yang bersifat administratif.Keadaan menjadi semakin sulit
sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar
pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini
profesi menganggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian
dari sikap etis dan sikap profesional. Dengan demikian pelanggaran
standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga
sekaligus pelanggaran hukumISIEtik profesi kedokteran mulai dikenal
sejak 1800 tahun sebelum Masehi dalam bentuk Code of Hammurabi dan
Code of Hittites, yang penegakannya dilaksanakan oleh penguasa pada
waktu itu. Selanjutnya etik kedokteran muncul dalam bentuk lain,
yaitu dalam bentuk sumpah dokter yang bunyinya bermacam-macam,
tetapi yang paling banyak dikenal adalah sumpah Hippocrates yang
hidup sekitar 460-370 tahun SM. Sumpah tersebut berisikan
kewajiban-kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap, atau
semacam code of conduct bagi dokter. World Medical Association
dalam Deklarasi Geneva pada tahun 1968 menelorkan sumpah dokter
(dunia) dan Kode Etik Kedokteran Internasional. Kode Etik
Kedokteran Internasional berisikan tentang kewajiban umum,
kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan kewajiban
terhadap diri sendiri. Selanjutnya, Kode Etik Kedokteran Indonesia
dibuat dengan mengacu kepada Kode Etik Kedokteran Internasional.[1]
Selain Kode Etik Profesi di atas, praktek kedokteran juga berpegang
kepada prinsip-prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang
dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak, arahan
dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu keputusan
atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuan etika ini
dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai etika biomedis.
Etika biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat
keputusan klinis yang etis (clinical ethics) dan pedoman dalam
melakukan penelitian di bidang medis.Nilai-nilai materialisme yang
dianut masyarakat harus dapat dibendung dengan memberikan latihan
dan teladan yang menunjukkan sikap etis dan profesional dokter,
seperti autonomy (menghormati hak pasien, terutama hak dalam
memperoleh informasi dan hak membuat keputusan tentang apa yang
akan dilakukan terhadap dirinya), beneficence (melakukan tindakan
untuk kebaikan pasien), non maleficence (tidak melakukan perbuatan
yang memperburuk pasien) dan justice (bersikap adil dan jujur),
serta sikap altruisme (pengabdian profesi).Pendidikan etik
kedokteran, yang mengajarkan tentang etik profesi dan prinsip moral
kedokteran, dianjurkan dimulai dini sejak tahun pertama pendidikan
kedokteran, dengan memberikan lebih ke arah tools dalam membuat
keputusan etik, memberikan banyak latihan, dan lebih banyak
dipaparkan dalam berbagai situasi-kondisi etik-klinik tertentu
(clinical ethics), sehingga cara berpikir etis tersebut diharapkan
menjadi bagian pertimbangan dari pembuatan keputusan medis
sehari-hari. Tentu saja kita pahami bahwa pendidikan etik belum
tentu dapat mengubah perilaku etis seseorang, terutama apabila
teladan yang diberikan para seniornya bertolak belakang dengan
situasi ideal dalam pendidikan. IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik profesi,
yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta
lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat pusat,
wilayah dan cabang. Selain itu, di tingkat sarana kesehatan (rumah
sakit) didirikan Komite Medis dengan Panitia Etik di dalamnya, yang
akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit.
Bahkan di tingkat perhimpunan rumah sakit didirikan pula Majelis
Kehormatan Etik Rumah Sakit (Makersi). Pada dasarnya, suatu norma
etik adalah norma yang apabila dilanggar hanya akan membawa akibat
sanksi moral bagi pelanggarnya. Namun suatu pelanggaran etik
profesi dapat dikenai sanksi disiplin profesi, dalam bentuk
peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat seperti kewajiban
menjalani pendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang
kompeten) dan pencabutan haknya berpraktik profesi. Sanksi tersebut
diberikan oleh MKEK setelah dalam rapat/sidangnya dibuktikan bahwa
dokter tersebut melanggar etik (profesi) kedokteran.Majelis
Kehormatan Etik KedokteranDalam hal seorang dokter diduga melakukan
pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia
akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
(MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin
profesi)nya. Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan
akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi. Saat ini MKEK
menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan
pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran.
Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29 /
2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran
disiplin profesi kedokteran.MKDKI bertujuan menegakkan disiplin
dokter / dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.
Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah disiplin profesi, yaitu
permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang
profesional atas peraturan internal profesinya, yang menyimpangi
apa yang diharapkan akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan
pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata. Dalam hal MKDKI dalam
sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan
meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.Proses persidangan etik dan
disiplin profesi dilakukan terpisah dari proses persidangan gugatan
perdata atau tuntutan pidana oleh karena domain dan jurisdiksinya
berbeda. Persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan oleh MKEK
IDI, sedangkan gugatan perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di
lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dokter tersangka
pelaku pelanggaran standar profesi (kasus kelalaian medik) dapat
diperiksa oleh MKEK, dapat pula diperiksa di pengadilan tanpa
adanya keharusan saling berhubungan di antara keduanya. Seseorang
yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan
bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya. Persidangan
MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan
anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan
atau perorangan sebagai penuntut. Persidangan MKEK secara formiel
tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam
hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya
melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang
lazim. Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh
:1. Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung
dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait)
dan peer-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkan2. Dokumen
yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai
ijasah/ brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti
kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga Medis, Perijinan rumah
sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit,
hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat
lain yang berkaitan dengan kasusnya. Majelis etik ataupun disiplin
umumnya tidak memiliki syarat-syarat bukti seketat pada hukum
pidana ataupun perdata. Bars Disciplinary Tribunal Regulation,
misalnya, membolehkan adanya bukti yang bersifat hearsay dan bukti
tentang perilaku teradu di masa lampau. Cara pemberian keterangan
juga ada yang mengharuskan didahului dengan pengangkatan sumpah,
tetapi ada pula yang tidak mengharuskannya. Di Australia, saksi
tidak perlu disumpah pada informal hearing, tetapi harus disumpah
pada formal hearing (jenis persidangan yang lebih tinggi daripada
yang informal).[2] Sedangkan bukti berupa dokumen umumnya disahkan
dengan tandatangan dan/atau stempel institusi terkait, dan pada
bukti keterangan diakhiri dengan pernyataan kebenaran keterangan
dan tandatangan (affidavit). Dalam persidangan majelis etik dan
disiplin, putusan diambil berdasarkan bukti-bukti yang dianggap
cukup kuat. Memang bukti-bukti tersebut tidak harus memiliki
standard of proof seperti pada hukum acara pidana, yaitu setinggi
beyond reasonable doubt, namun juga tidak serendah pada hukum acara
perdata, yaitu preponderance of evidence. Pada beyond reasonable
doubt tingkat kepastiannya dianggap melebihi 90%, sedangkan pada
preponderance of evidence dianggap cukup bila telah 51% ke atas.
Banyak ahli menyatakan bahwa tingkat kepastian pada perkara etik
dan disiplin bergantung kepada sifat masalah yang diajukan. Semakin
serius dugaan pelanggaran yang dilakukan semakin tinggi tingkat
kepastian yang dibutuhkan.5 Perkara yang dapat diputuskan di
majelis ini sangat bervariasi jenisnya. Di MKEK IDI Wilayah DKI
Jakarta diputus perkara-perkara pelanggaran etik dan pelanggaran
disiplin profesi, yang disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan
derajat pelanggarannya. Di Australia digunakan berbagai istilah
seperti unacceptable conduct, unsatisfactory professional conduct,
unprofessional conduct, professional misconduct dan infamous
conduct in professional respect. Namun demikian tidak ada
penjelasan yang mantap tentang istilah-istilah tersebut, meskipun
umumnya memasukkan dua istilah terakhir sebagai pelanggaran yang
serius hingga dapat dikenai sanksi skorsing ataupun pencabutan ijin
praktik. [3] Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan
peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di
pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk
permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat
memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan
ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan
dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk
sepaham dengan putusan MKEK. Eksekusi Putusan MKEK Wilayah
dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang
Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP,
eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila
eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan
telah menjalankan putusan.Etika Kedokteran
Etik (Ethics) berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti
akhlak, ada kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik, yang
layak. Menurut KUBI, etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas
akhlak. Sedangkan menurut KBBI dari Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, etika adalah :
1. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak
dan kewajiban moral
2. Kumpulan atau seperangkat asas atau nilai yang berkenaan
dengan akhlak
3. Nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau
masyarakat
Menurut Kamus Kedokteran, etika adalah pengetahuan tentang
perilaku yang benar dalam satu profesi. Pekerjaan profesi merupakan
pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan latihan tertentu, memiliki
kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, seperti ahli hukum,
wartawan, dosen, dokter, dokter gigi, dan apoteker.
Pekerjaan profesi umumnya memiliki cirri-ciri sebagai berikut
:
1. Pendidikan sesuai standar nasional
2. Mengutamakan panggilan kemanusiaan
3. Berlandaskan etik profesi, mengikat seumur hidup
4. Legal melalui perizinan
5. Belajar sepanjang hayat
6. Anggota bergabung dalam satu organisasi profesi
Dalam pekerjaan profesi sangat dihandalkan etik profesi dalam
memberikan pelayanan kepada public. Etik profesi merupakan
seperangkat perilaku anggota profesi dalam hubungannya dengan orang
lain. Pengamalan etika membuat kelompok menjadi baik dalam arti
moral.
Cirri-ciri etik profesi adalah sebagai berikut :
1. Berlaku untuk lingkungan profesi
2. Disusun oleh organisasi profesi bersangkutan
3. Mengandung kewajiban dan larangan
4. Menggugah sikap manusiawi
Profesi kedokteran merupakan profesi yang tertua dan dikenal
sebagai profesi yang mulia karena ia berhadapan dengan hal yang
paling berharga dalam hidup seseorang yaitu masalah kesehatan dan
kehidupan.
Menurut Pasal 1 butir 11 UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik
kedokteran profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu
pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan
berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui
pendidikan berjenajng dank ode etik yang bersifat melayani
masyarakat.
Etika profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku para
dokter dan dokter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga,
masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja. Rumusan perilaku pada
anggota profesi disusun oleh organisasi profesi bersama-sama
pemerintah menjadi suatu kode etik profesi yang bersangkutan.
Tiap-tiap jenis tenaga kesehatan telah memiliki Kode Etiknya, namun
Kode Etik tenaga kesehatan tersebut mengacu pada Kode Etika
Kedokteran Indonesia (KODEKI).Sesuai dengan kasus di atas, masalah
ini merupakan perdebatan hebat karena sudah menyangkut segi etik,
moral dan kedokteran. Bukankah KODEKI pasal 10 berbunyi :
setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya
melindungi hidup makhluk insani
Dengan demikian maka jika terjadi suatu akibat dari tindakan
yang telah dilakukan tentu akan lebih serius jika dibandingkan
dengan tindakan yang dilakukan di tempat praktek pribadi dokter
masing-masing yang tentunya akan sangat berhati-hati dan berpikir
dahulu sebelum mengambil tindakan (defensive medicine).
REKAM MEDIS
Dalam pelayanan kedokteran/kesehatan, terutama yang dilakukan
para dokter baik di rumah sakit maupun praktik pribadi, peran
pencatatan rekam medis sangat penting dan sangat melekat dengan
kegiatan pelayanan tersebut. Dengan demikian, ada ungkapan bahwa RM
adalah orang ketiga pada saat dokter menerima pasien. Hal tersebut
dapat dipahami karena catatan demikian akan berguna untuk
mengingatkan kembali dokter tentang keadaan, hasil pemeriksaan, dan
pengobatan yang telah diberikan bila pasien dating kembali untuk
berobat ulang setelah beberapa hari, beberapa bulan, bahkan setelah
beberapa tahun kemudian. Dengan adanya RM, ia bisa mengingat atau
mengenali keadaan pasien saat diperiksa sehingga lebih mudah
melanjutkan strategi pengobatan dan perawatannya. Namun, kini makin
dipahami bahwa peran RM tidak terbatas pada asumsi yang dikemukakan
di atas, tetapi jauh lebih luas. Oleh karena itu, para tenaga
kesehatan masa kini harus memahami dengan baik hal-hal yang
berkaitan dengan RM.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa RM
adalah kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis,
pemeriksaan, dan catatan segala kegiatan para pelayan kesehatan
atas pasien dari waktu ke waktu. Catatan ini berupa tulisan ataupun
gambar, dan belakangan ini dapat pula berupa rekaman elektronik,
seperti computer, microfilm, dan rekaman suara.
isi RMDi rumah sakit didapat dua jenis RM, yaitu :
RM untuk pasien rawat jalan
Termasuk pasien gawat darurat, RM memiliki informasi pasien,
antara lain :
Identitas dan formulir perixinan (lembar hak kuasa)
Riwayat pasien (anamnesis) tentang
Keluhan utama
Riwayat sekarang
Riwayat penyakit yang pernah diderita
Riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkin diturunkan
Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium,
foto rontgen, scanning, MRI, dan lain-lain.
Diagnosis dan/atau diagnosis banding
Instruksi diagnostic dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat
kesehatan yang berwenang.
RM untuk pasien rawat inap
Memiliki informasi yang sama dengan yang terdapat dalam rawat
jalan, dengan tambahan :
Persetujuan tindakan medic
Catatan konsultasi
Catatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya
Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan
Resume akhir dan evaluasi pengobatan
Kegunaan RM
RM mempunya aspek hukum kedisplinan dan etik petugas kesehatan,
kerahasiaan, keuangan, mutu serta manajemen rumah sakit dan audit
medic.
Secara umum kegunaan RM adalah :
1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan
lainnya yang ikut ambil bagian dalam member pelayanan, pengobatan
dan perawatan pasien.
2. Sebagai dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan yang
harus diberikan kepada pasien.
3. Sebagai bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan
penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di rumah
sakit.
4. Sebagai dasar analisis, studi, evaluasi terhadap mutu
pelayanan yang diberikan kepada pasien.
5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit, maupun
dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk
kepelruan penelitian dan pendidikan.
7. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan
medic pasien.
8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta
sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan.
Hak Pasien
1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri, dan hak untuk
mati secara wajar
2. Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan
standar kedokteran
3. Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dokter
yang mengobatinya
4. Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan,
bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik
5. Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan
diikutinya
6. Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset
kedokteran
7. Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan, dan
dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai
konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak
lanjut
8. Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi
9. Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit
10. Berhubungan dengan keluarga, penasihat, atau rohaniwan, dan
lain-lain yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit
11. Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap,
obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, USG, CT scan,
MRI, dan sebagainya (kalau dilakukan) biaya kamar bedah, kamar
bersalin, imbalan jasa dokter dan lain-lainDari uraian di atas
jelaslah bahwa hak memperoleh informasi atau penjelasan merupakan
hak asasi pasien yang paling utama, bahkan dalam tindakan-tindakan
khusus diperlukan Persetujuan Tindakan Medik yang ditandatangani
oleh pasien dan/atau keluarganya.
Dalam UU RI No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 52
dinyatakan bahwa hak-hak pasien adalah mendapatkan penjelasan
secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau
dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
medis, menolak tindakan medis, dan mendapatkan isi rekam medis.
Kewajiban Pasien
Jika ada hak, tentu ada kewajiban. Dalam kontrak terapeutik
antara pasien dan dokter, memang dokter mendahulukan hak pasien
karena tugasnya merupakan panggilan perikemanusiaan. Namun, pasien
yang telah mengikatkan dirinya dengan dokter, perlu pula
memperhatikan kewajiban-kewajibannya sehingga hubungan dokter dan
pasien yang sifatnya saling hormat menghormati dan saling percaya
mempercayai terpelihara baik.
Kewajiban-kewajiban pasien pada garis besarnya adalah sebagai
berikut :
1. Memeriksakan diri sedini mungkin pada dokter
Masyarakat perlu diberikan penyuluhan, bahwa pengobatan penyakit
pada stadium dini akan lebih berhasil dan mengurangi komplikasi
yang merugikan.
2. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang
penyakitnya
Informasi yang ebnar dan lengkap dari pasien/keluarga merupakan
hal yang penting bagi dokter dalam membantu menegakkan diagnosis
penyakit. Bila dokter dituntut malpraktik, tuntutan dapat gugur
jika terbukti pasien telah memberikan keterangan yang menyesatkan
atau menyembunyikan hal-hal yang pernah dialaminya; tidak
memberitahukan obat-obat yang pernah diminumnya sehingga terjadi
interaksi obat misalnya.
3. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
Pasien berkewajiban mematuhi petunjuk dokter tentang makan
berpantang, minum, pemakaian obat-obat, istirahat, kerja, saat
berobat berulang, dan lain-lain. Pasien yang tidak mematuhi
petunjuk dokternya, keberhasilan pengobatannya akan menjadi
berkurang.
4. Menandatangani surat-surat PTM, surat jaminan dirawat di
rumah sakit dan lain-lainnya
Dalam kontrak terapeutik, ada tindakan medic, baik untuk tujuan
diagnosis maupun untuk terapi yang harus disetujui oleh pasien atau
keluarganya, setelah diberi penjelasan oleh dokter. Surat PTM yang
sifatnya tulisan, harus ditandatangani oleh pasien dan/atau
keluarganya.
5. Yakin pada dokternya, dan yakin akan sembuh
Pasien yang telah memercayai dokter dalam upaya penyembuhannya,
berkewajiban menyerahkan dirinya untuk diperiksa dan diobati sesuai
kemampuan dokter. Pasien yang tidak yakin lagi pada kemampuan
dokternya, dapat memutuskan kontrak terapeutik atau dokternya
sendiri yang menolak meneruskan perawatan.
6. Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemeriksaan
dan pengobatan serta honorarium dokter.Imbalan untuk dokter
merupakan penghargaan yang sepantasnya diberikan oleh
pasien/keluarga atas jerih payah seorang dokter. Kewajiban pasien
ini haruslah disesuaikan dengan kemampuannya dan besar kecilnya
honorarium dokter tidak boleh memengaruhi dokter dalam memberikan
pelayanan kedokteran yang bermutu, sesuai standar pelayanan
medic.
Dalam UU RI No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 53
dinyatakan bahwa kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang
lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat
dan petunjuk dokter atau dokter gigi, mematuhi ketentuan yang
berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa
atas pelayanan yang diterima.Kewajiban DokterDalam menjalankan
tugasnya, bagi dokter berlaku Aegroti Salus Lex Suprema, yang
berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Kewajiban
dokter terdiri dari kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien,
kewajiban terhadap teman sejawat, dan kewajiban terhadap diri
sendiri. Dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal
51 dinyatakan bahwa kewajiban dokter atau dokter gigi adalah :
1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai
keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,
bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,
kecuali bila ia yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokteran atau kedokteran gigi
Hak Dokter
Sebagai manusia biasa dokter memiliki tanggung jawab terhadap
pribadi dan keluarga, di samping tanggung jawab profesinya terhadap
masyarakat. Karena itu, dokter juga memiliki hak yang harus
dihormati dan dipahami oleh masyarakat sekitarnya.
Hak-hak dokter adalah sebagai berikut.
1. Melakukan praktik dokter setelah memperoleh Surat Izin Dokter
(SID) dan Surat Izin Praktik (SIP)
Dalam PP No 58 Tahun 1958 telah ditetapkan tentang wajib daftar
ijazah dokter dan dokter gigi baru, yang disusul dengan Peraturan
Menkes RI No 560/Menkes/Per/X/1981 tentang pemberian izin
menjalankan pekerjaan dan izin praktik bagi dokter umum dan No
561/Menkes/Per/X/1981 tentang pemberian izin menjalan pekerjaan dan
izin praktik bagi dokter spesialis. Menurut Pasal 7 UU No 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran sehingga kini tugas registrasi
dokter dan dokter gigi dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI). Dengan demikian, dokter yang telah memperoleh surat tanda
registrasi tersebut memiliki wewenang melakukan praktik kedokteran
sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki (pasal
35).
2. Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari
pasien/keluarga tentang penyakitnya
Informasi tentang penyakit terdahulu dan keluhan pasien yang
sekarang dideritanya, serta riwayat pengobatan sebelumnya sangat
membantu dokter untuk menegakkan diagnosis yang pasti. Setelah
diperoleh anamnesis, dokter berhak melanjutkan pemeriksaan dan
pengobatan walaupun untuk prosedur tertentu memerlukan PTM.
3. Bekerja sesuai standar profesi
Dalam upaya memelihara kesehatan pasien, seorang dokter berhak
untuk bekerja sesuai standar (ukuran) profesinya sehingga ia
dipercaya dan diyakini oleh masyarakat bahwa dokter bekerja secara
professional.
4. Menolak melakukan tindakan medic yang bertentangan dengan
etika, hukum, agama, dan hati nuraninya
Hak ini dimiliki dokter untuk menjaga martabat profesinya. Dalam
hal ini berlaku Sa science et sa conscience, ya ilmu pengetahuan,
dan ya hati nurani.
5. Mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika menurut
penilaiannya kerja sama pasien dengannya tidak berguna lagi,
kecuali dalam keadaan gawat darurat.
Dalam hubungan pasien dengan dokter haruslah saling harga
menghargai dan saling percaya mempercayai. Jika instruksi yang
diberikan dokter, misalnya untuk meminum obat berkali-kali tidak
dipatuhi oleh pasien dengan alas an lupa, tidak enak dan sebagainya
sehingga jelas bagi dokter bahwa pasien tersebut tidak kooperatif.
Dengan demikian, dokter mempunyai hak memutuskan kontrak
terapeutik.
6. Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali
dalam keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu
menanganinya.
Seorang dokter harus selalu senantiasa melakukan profesinya
menurut ukuran tertinggi. Dengan demikian, seorang dokter yang
telah menguasai sesuatu bidang standar tinggi kepada pasien yang
bukan bidang spesialisasinya. Karena itu, dokter berhak menolak
pasien tersebut. Namun, untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
ataupun untuk pasien gawat darurat, setiap dokter berkewajiban
menolongnya apabila tidak ada dokter lain yang menanganinya.7. Hak
atas kebebasan pribadi dokter
Pasien yang mengetahui kehidupan pribadi dokter, perlu menahan
diri untuk tidak menyebarluaskan hal-hal yang sangat bersifat
pribadi dari dokternya.
8. Ketentraman kerja
Seorang dokter memerlukan suasana tentram agar dapat bekerja
dengan baik. Permintaan yang tidak wajar dan sering diajukan oleh
pasien/keluargnya, bahkan disertai tekanan psikis atau fisik, tidak
akan membantu dokter dalam memelihara keluhuran profesinya.
Sebaliknya, dokter akan bekerja dengan tenteram jika dokter sendiri
memegang teguh prinsip-prinsip ilmiah dan moral/etika profesi.
9. Mengeluarkan surat-surat keterangan dokter
Hamper setiap hari kepada dokter diminta surat keterangan
tentang kelahiran, kematian, kesehatan, sakit dan sebagainya.
Dokter berhak menerbitkan surat-surat keterangan tersebut yang
tentunya berlandaskan kebenaran.
10. Menerima imbalan jasa
Dokter berhak menerima imbalan jasa dan pasien/keluarganya
berkewajiban memberikan imbalan jasa tersebut sesuai dengan
kesepakatan. Hak dokter menerima imbalan jasa bisa tidak digunakan
pada kasus-kasus tertentu, misalnya pasien tidak mampu, pertolongan
pertama pada kecelakaan, dari teman sejawat dan keluarganya.
11. Menjadi anggota perhimpunan profesi
Dokter yang melakukan pekerjaan profesi perlu menggabungkan
dirinya dalam perkumpulan profesi atau perhimpunan seminat dengan
tujuan meningkatkan iptek dan karya dalam bidang yang ditekuninya
serta menjali keakraban antara sesame anggota.
12. Hak membela diri
Dalam hal menghadapi keluhan pasien yang merasa tidak puas
terhadapnya atau dokter bermasalah, dokter mempunya hak untuk
membela diri dalam lembaga tempat ia bekerja, dalam perkumpulan
tempat ia menjadi anggota, atau di pengadilan jika telah diajukan
gugatan terhadapnya.
Dalam UU NO 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50
dinyatakan bahwa hak-hak dokter adalah memperoleh perlindungan
hukum sepanjang melaksanakan tugas, memberikan pelayanan medis
sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan
memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau
keluarganya.Pada kasus di atas dapat kita lihat bahwa pasien
meminta kepada dokter apabila dia mendekati ajalnya agar menerima
terapi yang minimal saja (tanpa antibiotika, tanpa peralatan ICU
dll). Hal ini dapat digolongkan kedalam auto-euthanasia. Dalam Kode
Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dikenal 3 pengertian yang
berkaitan dengan euthanasia, yaitu :
1) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa
penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir
2) Ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan si sakit
dengan memberikan obat penenang
3) Mengakhiri derita dan hidup seseorang yang sakit dengan
sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.
Lamerton dan Thiroux menyusun 4 kategori yang berkaitan dengan
euthanasia, yaitu membiarkan seseorang mati, kematian belas
kasihan, pembunuhan belas kasihan dan kematian otak/batang
otak.
Secara umum ada 3 jenis euthanasia, yaitu :
1. Euthanasia aktif, yakni secara sengaja melakukan
tindakan/langkah/perbuatan mengakhiri atau mempependek hidup
penderita.
2. Euthanasia pasif, yakni secara sengaja tidak (lagi)
memberikan perawatan atau bantuan medic yang dapat memperpanjang
hidup penderita.
3. Auto-euthanasia, yakni penolakan secara tegas oleh pasien
untuk memperoleh bantuan atau perawatan medic terhadap dirinya, dan
ia tahu pasti bahwa hal itu akan memperpendek atau mengakhiri
hidupnya.
DASAR HUKUM
Dari sudut hukum pidana, KUHP mengatur masalah euthanasia ini
melalui beberapa pasalnya.
Pasal 344 KUHP
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 345 KUHP
Barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh
diri menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya
untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
kalau orang itu jadi bunuh diri.INFORM CONSENT
Persetujuan antara pihak pasien dengan pihak dokter dalam rangka
pengobatan atau penanganan medic dapat dinyatakan secara langsung
baik lisan maupun tulisan yang dikenal sebagai express consent atau
inform consent, atau secara tidak langsung seperti mengikuti
petunjuk atau perintah dari dokter yang dikenal sebagai implied
consent. Mengenai inform consent telah diatur dalam suatu
kelembagaan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan
diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989
tentang persetujuan medic.
Menurut pasal I butir (a) Permenkes Nomor 585 Tahun 1989
dinyatakan bahwa persetujuan tindakan medic atau inform consent
adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas
dasar penjelasan mengenai tindakan medic yang akan dilakukan
terhadap pasien tersebut.
Penjelasan pasal I butir (a) tersebut dapat dinyatakan bahwa
tanpa persetujuan dari pasien maupun dari keluarga pasien tersebut,
maka pemeriksaan atau penanganan medic yang dilakukan oleh dokter
tersebut tidak mempunya kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, dalam hubungan antara pasien sebagai penerima
pertolongan medis dengan dokter sebagai pemberi pertolongan medis
merupakan hubungan antar subjek hukum. Artinya terhadap dokter
berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum umum sebagai dasar
pertanggung jawaban hukum dalam menjalankan profesinya.
Dilihat dari segi hukum pidana masalah inform consent lebih
ditekankan pada masalah persetujuannya. Suatu tindakan medis yang
invasive khususnya, harus didasrkan pada persetujuan pasien. Tanpa
adanya persetujuan dari pasien maka dokter yang melakukan tindakan
medis itu dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindakan
pidana penganiayaan, terlebih lagi dalam tindakan medis itu juga
dilakukan pembiusan (pasal 351 KUHP).KESIMPULANPada kasus di atas,
yang terpenting sebenarnya adalah rambu-rambu etika, moral maupun
humum yang tegas bagi para dokter, agar terdapat kejelasan tentang
euthanasia. Kemajuan ilmu dan teknologi masa kini sudah saatnya
diantisipasi sejak dini dengan rumusan-rumusan etika dan hukum.
Diakui atau tidak, disukai atau tidak dan disengaja atau tidak,
peristiwa dan masalah euthanasia hamper selalu dihadapi oleh para
dokter ketika bertugas. 1
