Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Oleh :
P3D JAKARTA
Disampaikan pada
Diklat Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Di Hotel Gren Alia Jakarta, 23 Mei 2013
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
2
Laporan keuangan merupakan salah satu wujud
pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan
daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan
penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut
menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk
dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal
32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal
56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
3
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan
merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan
dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan, yang terdiri dari:
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau
organisasi lainnya, jika menurut perundangundangan satuan organisasi
dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
4
Kebijakan Akuntansinya Menyebutkan Bahwa Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Laporan Realisasi Anggaran
(LRA).
Pendapatan adalah semua
penerimaan kas daerah yang
menambah entitas dana dalam
periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah daerah, dan
tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah daerah
Belanja adalah semua
pengeluaran kas daerah yang
mengurangi ekuitas dana dalam
periode tahun anggaran yang
bersangkutan, yang tidak akan
diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah.
Pembiayaan adalah setiap
penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran
yang akan diterima kembali baik
pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun berikutnya,
yang dalam pengganggaran
pemerintah daerah dimaksudkan
untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.
Neraca
Aset adalah sumber daya
ekonomi yang dikuasai dan
atau dimiliki oleh pemerintah
daerah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan
atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh
baik oleh pemerintah daerah
maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan
uang
Kewajiban adalah utang yang
timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.
Ekuitas dana adalah kekayaan
bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah
daerah.
Laporan Arus Kas
Penerimaan kas adalah semua
aliran kas yang masuk ke kas
daerah.
Pengeluaran kas adalah semua
aliran kas yang keluar kas
daerah
Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)
Menyajikan informasi tentang
ekonomi makro, kebijakan
fiskal/keuangan dan
pencapaian target Peraturan
Daerah APBD, berikut
kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian
target.
Menyajikan ikhtisar
pencapaian kinerja selama
tahun pelaporan.
Menyajikan informasi
tentang dasar penyusunan
laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya.
Menyediakan informasi
tambahan yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam
lembar muka laporan
keuangan 5
Tujuan Umum dan Khusus Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan Umum
• Menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas
dan kinerja keuangan suatu etintas
pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan suatu alokasi
sumber daya
• Mempunyai peranan prediktif dan
propekstif menyediakan informasi yang
berguna untuk memprediksi besarnya
sumber daya yang dibutuhkan untuk
operasi yang berkelanjutan, sumber daya
yang dihasilkan dari operasi yang
berkelanjutan serta resiko ketidakpastian
yang terkait.
• Menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai indikasi apakah sumber daya
telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran
Tujuan Khusus
• Menyediakan informasi mengenai posisi
sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah;
• Menyediakan informasi mengenai
perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
• Menyediakan informasi mengenai
sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomis
• Menyediakan informasi mengenai
ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
• Menyediakan informasi mengenai cara
entitas pelaporan mendanai aktivitasnya
dan memenuhi kebutuhan kasnya;
• menyediakan informasi mengenai
potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
• Menyediakan informasi yang berguna
untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
6
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya
• Memiliki manfaat umpan batik (feedback value)
• Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
• Tepat waktu
• Lengkap,
Relevan
• Penyajian Jujur
• Dapat Diverifikasi (verifiability)
• Netratitas
Andal
• Informasi yang termuat dalam laporan keuangan
akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada
umumnya.
Dapat
dibandingkan
• Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan
dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan
dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan
batas pemahaman para pengguna
Dapat dipahami.
7
Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan.
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana
diamanatkan oleh peraturan perundangan
Undang-undang
Nomor 17 Tahun
2003 tentang
Keuangan Negara.
Undang-undang
Nomor 1 Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan
Negara.
Undang-undang
Nomor 15 Tahun
2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan
Tanggungjawab
Keuangan Negara
Peraturan
Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010
yang mengubah
Peraturan
Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005
tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan,
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun
2007 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pasal 297.
8
9
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH xxx xxx xxx xxx
Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx
Hasil Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx
Lain-lain PAD Yang Sah xxx xxx xxx xxx
DANA PERIMBANGAN xxx xxx xxx xxx
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak xxx xxx xxx xxx
Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx
Dana Alokasi Khusus xxx xxx xxx xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH xxx xxx xxx xxx
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
xxx xxx xxx xxx
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus xxx xxx xxx xxx
Pendapatan yang Sah Lainnya xxx xxx xxx xxx
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH xxx xxx xxx xxx
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG xxx xxx xxx xxx
Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx
Hibah xxx xxx xxx xxx
Belanja Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
xxx xxx xxx xxx
Belanja Tidak Terduga xxx xxx xxx xxx
BELANJA LANGSUNG xxx xxx xxx xxx
Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa xxx xxx xxx xxx
Belanja Modal xxx xxx xxx xxx
JUMLAH BELANJA DAERAH xxx xxx xxx xxx
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH xxx xxx xxx xxx
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
xxx xxx xxx xxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH xxx xxx xxx xxx
Pembayaran Pokok Utang xxx xxx xxx xxx
JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH xxx xxx xxx xxx
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN xxx xxx xxx xxx
Uraian J U M L A H (Rp) % Ket.
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ABCD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
(Dalam Rupiah)
10
(Dalam Rupiah)
20XX 201X
Kas XXX XXX
Piutang XXX XXXPersediaan XXX XXX
XXX XXX
Investasi Non Permanen XXX XXX
Investasi Permanen XXX XXX
XXX XXX
Tanah XXX XXXPeralatan dan Mesin XXX XXXGedung dan Bangunan XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
XXX XXX
Aset Lain-lain XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
Utang Pajak XXX XXX
XXX XXX
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) XXX XXX
Cadangan untuk Piutang XXX XXXCadangan untuk Persediaan XXX XXX
Pendapatan yang Ditangguhkan XXX XXX
XXX XXX
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang XXX XXX
Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX XXX
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana
Cadangan)
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
TAHUN
A K T I V A
ASET LANCAR
JUMLAH ASET LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
JUMLAH PASIVA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA
Per 31 Desember 20XX dan 201X
P A S I V A
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
EKUITAS DANA LANCAR
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
EKUITAS DANA INVESTASI
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
ASET TETAP
JUMLAH ASET TETAP
ASET LAINNYA
JUMLAH ASET LAINNYA
JUMLAH AKTIVA
U R A I A N
11
(Dalam Rupiah)
TAHUN 201X TAHUN 201X
Pajak Daerah XXX XXX
Retribusi Daerah XXX XXX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
Lain-lain PAD yang Sah XXX XXX
Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX
Dana Alokasi Umum XXX XXX
Dana Alokasi Khusus XXX XXX
Dana Otonomi Khusus XXX XXX
Dana Penyesuaian XXX XXX
Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX
Pendapatan Hibah XXX XXX
Pendapatan Dana Darurat XXX XXX
Pendapatan Lainnya XXX XXX
XXX XXX
Belanja Pegawai XXX XXX
Belanja Barang XXX XXX
Hibah XXX XXX
Bantuan Sosial XXX XXX
Belanja Tak Terduga XXX XXX
Bagi Hasil Pajak XXX XXX
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
U R A I A N
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 201X dan Tahun 201X
Arus Kas Masuk
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
12
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
Belanja Tanah XXX XXX
Belanja Peralatan dan Mesin XXX XXX
Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
Penerimaan Pajak XXX XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya XXX
Koreksi SiLPA Tahun Lalu XXX XXX
XXX XXX
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
Penyetoran Pajak XXX XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
Koreksi SiLPA Tahun Lalu XXX
XXX XXX
XXX XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
Aliran Kas Masuk
Jumlah Aliran Kas Masuk
Aliran Kas Keluar
Jumlah Aliran Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Masuk
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Arus Kas Masuk
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas Keluar
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
13
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXXSaldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Kenaikan/ Penurunan Kas Selama Periode Ini
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas
Terdiri dari :
Saldo Kas di Kas Daerah
...Perbuatan hari ini Harus Lebih Baik dari Hari
kemarin, sedangkan Perbuatan Hari esok harus
lebih baik dari hari ini...
Insya Allah
TERIMA KASIH
14
