84
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BUKU 1 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kebijakan Umum Bagan Perkiraan Standar Jurnal Standar Pokja IV Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah Tim Evaluasi Dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah KMK: 355/KMK.07/2001

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

  • Upload
    ledien

  • View
    254

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

BUKU 1

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kebijakan Umum

Bagan Perkiraan StandarJurnal Standar

Pokja IVEvaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah

Tim Evaluasi Dan Percepatan Pelaksanaan PerimbanganKeuangan Pusat Dan Daerah

KMK: 355/KMK.07/2001

Page 2: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

BUKU 1 - SAKD

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

i

KATA PENGANTAR

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logisberupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkanmanajemen keuangan yang sehat. Sesuai ketentuan peraturan perundanganyang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat LaporanPertanggung Jawaban Keuangan yang terdiri dari Laporan PerhitunganAnggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota Perhitungan Anggaran.Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2001 menyatakan bahwa pemerintahdaerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebutdiperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuatLaporan Pertanggung Jawaban Keuangan daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, danUndang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun2000 dipandang perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukungpelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah.Selanjutnya Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor 355/KMK.07/2001telah membentuk Tim Evaluasi dan Pemantapan Pelaksanaan PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari berbagai Kelompok Kerja (Pokja)diantaranya Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah.

Salah satu wujud nyata hasil dari Pokja Evaluasi dan Informasi KeuanganDaerah tersebut adalah pembuatan Pedoman Sistem Akuntansi KeuanganDaerah (SAKD) yang terdiri dari lima buku yaitu: Buku 1 mengenai KebijakanUmum, Bagan Akun, dan Jurnal Standar, Buku 2 mengenai Pos-Pos Neraca,Buku 3 mengenai Pos-Pos Perhitungan Anggaran, Buku 4 mengenai ProsedurAkuntansi (Bagan Arus Dokumen) dan Buku 5 mengenai Simulasi SAKD.Pedoman SAKD Edisi 2 ini berupaya mengakomodasi masukan daristakeholders setelah adanya edisi 1 Oktober 2001. Perubahan antara laindilakukan terhadap akuntansi pos Ekuitas Dana

Pedoman SAKD ini diharapkan akan membantu penerapan SAKDsehingga untuk waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah daerah telah mampumenghasilkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan. Penerapan SAKDmenuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen keuangandaerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi yangberkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahdaerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (good governance) dapatmenjadi kenyataan.

Jakarta, 9 Januari 2002 TIM PENYUSUN

Page 3: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Buku 1 – Daftar Isi

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

ii

Daftar Isi

HalamanIii

Kata PengantarDaftar IsiPendahuluan 1-3BAB I LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 4 – 10

1. Format Laporan Perhitungan APBD Propinsi 52. Format Laporan Neraca Propinsi 63. Format Laporan Arus Kas Propinsi 74. Format Laporan Perhtiungan APBD Kab/Kota 85. Format Laporan Neraca Kabupaten/Kota 96. Format Laporan Arus Kas Kabupaten/Kota 10

BAB II KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGANPEMERINTAH DAERAH

11-16

A. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah 11B. Dasar hukum 11C. Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah 12D. Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah 12E. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah 13F. Klasifikasi dan Kode Perkiraan Akuntansi 14G. Penyusunan Laporan Keuangan 15H. Penyajian Laporan Perhitungan Anggaran 16

BAB III BAGAN PERKIRAAN STANDAR 17-50

BAB IV JURNAL STANDAR 51-81

Page 4: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Buku 1 SAKD - Pendahuluan

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

1

PENDAHULUAN

A. DASAR KEBUTUHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara.Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yangterbebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penciptaan sistempemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, judikatif, danlegislatif. Partisipasi itu mewujud dalam tuntutan akan Akuntabilitas Publikdan Otonomi Daerah.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah danUndang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan KeuanganPusat dan Daerah adalah 2 (dua) undang-undang yang berupayamewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomitersebut di bidang administrasi keuangan daerah, berbagai peraturanperundangan yang lebih operasional pun telah dikeluarkan. Beberapaperaturan yang relevan disebut di sini adalah sebagai berikut:- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan,- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka PelaksanaanDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan

- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah.- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Daerah,- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan DPRD.

Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sudahsangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan yang dituangkan dalamperaturan pemerintah tersebut diatas. Laporan pertanggungjawaban KepalaDaerah pun tampaknya menjadi sangat strategis, lebih-lebih karena DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang sudah semakin sadar akan hakkonstitusionalnya. Akan tetapi, penyajian Laporan Pertanggungjawabankepala daerah yang antara lain berisikan Neraca, Laporan PerhitunganAnggaran dan Laporan Arus Kas masih sangat sulit disusun.

Page 5: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Buku 1 SAKD - Pendahuluan

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

2

Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis. Bahkan sebagian besaradalah berasal dari permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi danpelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Masalah teoritis, sistemdan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi logis dari implikasiprogresivitas pembaharuan yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor105 Tahun 2000.

Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagaiberikut:- Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses

penyusunan anggaran, perubahan format dan administrasipelaksanaannya, serta penerapan standar akuntansi;

- Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalammemanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaandana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan

- Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran,pelaksanaan, maupun dalam perhitungannya.

Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja. Dan inimemang secara khusus ditegaskan dalam pasal 8 dan pasal 20 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, yang mengatur bahwa APBDdisusun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkansehingga dapat dievaluasi atau diukur.

Perangkat perundang-undangan otonomi daerah sesungguhnya sudah pulamelengkapi manajemen pemerintahan daerah dengan Peraturan PemerintahNomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban KepalaDaerah. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa PertanggungjawabanKepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Setiapdaerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulansetelah Kepala Daerah dilantik. Rencana strategis ini beserta dokumenperencanaan daerah lainnya memerlukan pengesahan oleh DPRD.

B. TUJUAN PENYUSUNAN

Permasalahan yang telah diuraikan di atas memberikan keyakinan bahwasuatu penyusunan pedoman akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan.Hal tersebut semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagipemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan pertanggungjawabanyang berisikan laporan keuangan sudah semakin mendesak.

Page 6: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Buku 1 SAKD - Pendahuluan

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

3

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini disusun dengantujuan sebagai berikut:- Menyediakan bagi pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang

diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuanganpemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, terutama dengandiberlakukannya otonomi daerah yang baru.

- Menyediakan bagi pemerintah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapidengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standaryang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yangmencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya

Pedoman ini memerlukan penyempurnaan secara terus menerus sesuaikebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

C. SISTEMATIKA PEDOMANPedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun dengansistematika sebagai berikut:

BUKU 1PendahuluanBAB I. Laporan Pertanggungjawaban KeuanganBAB II. Kebijakan UmumBAB III. Bagan Perkiraan StandarBAB IV. Jurnal Standar

BUKU 2 POS POS NERACABAB I. Pedoman Akuntansi Aset LancarBAB II. Pedoman Akuntansi Investasi PermanenBAB III. Pedoman Akuntansi Aktiva TetapBAB IV. Pedoman Akuntansi Aktiva LainnyaBAB V. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka PendekBAB VI. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka PanjangBAB VII. Pedoman Akuntansi Ekuitas Dana

BUKU 3 POS POS PERHITUNGAN ANGGARANBAB I. Pedoman Akuntansi APBDBAB II. Pedoman Akuntansi PendapatanBAB III. Pedoman Akuntansi BelanjaBAB IV. Pedoman Akuntansi Bagi Hasil Ke Kab/Kota/DesaBAB V. Pedoman Akuntansi Dana CadanganBAB VI. Pedoman Akuntansi Pembiayaan

BAB VII. Akuntansi Transaksi Non Anggaran

BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSIBUKU 5 SIMULASI SAKD

Page 7: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab I – Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK355/KMK.07/2001)

4

BAB I

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Format Laporan Keuangan :

Pemerintah Propinsi :

LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH PROPINSI

NERACA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI

Pemerintah Kabupaten/Kota :

LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

NERACA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Page 8: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Anggaran Realisasi

(Rp.) (Rp.)

1 PENDAPATAN2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xx

4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xx

5 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx xxx xx

6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xx

7 Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6) xxxx xxxx xx

8 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN

9 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTP xxx xxx xx

10 Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan xxx xxx xx

11 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx xxx xx

12 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx

13 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx

14 Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6) xxxx xxxx xx

15 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

16 Pendapatan Hibah xxx xxx xx

17 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx

18 Lain lain Pendapatan xxx xxx xx

19 Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah (16+17+18) xxx xxx xx20 TOTAL PENDAPATAN(7+14+19) xxxxx xxxxx xx

21 BELANJA

22 Belanja Operasi

23 Belanja Pegawai xxx xxx xx

24 Belanja Barang dan Jasa xxx xxx xx

25 Belanja Pemeliharaan xxx xxx xx

26 Belanja Perjalanan Dinas xxx xxx xx

27 Belanja Pinjaman xxx xxx xx

28 Belanja Subsidi xxx xxx xx

29 Belanja Hibah xxx xxx xx

30 Belanja Bantuan Sosial xxx xxx xx

31 Belanja Operasi Lainnya xxx xxx xx

32 Total Belanja Operasi (23+24+25+26+27+28+29+30+31) xxxx xxxx xx

33 Belanja Modal

34 Belanja Aset Tetap xxx xxx xx

35 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx

36 Total Belanja Modal (34+35) xxxx xxxx xx

37 Belanja Tak Tersangka xxx xxx xx

38 TOTAL BELANJA (32+36+37) xxx xxxx xx

39 BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB. / KOTA

40 Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota xxx xxx xx

41 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten / Kota xxx xxx xx42 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxx xxx xx

43 TOTAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB. / KOTA (40+41+42) xxx xxxx xx

44 DANA CADANGAN

45 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xx

46 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xx

47 DANA CADANGAN NETTO (45-46) xxx xxxx xx

48 SURPLUS/DEFISIT (20-48-43-47) xxx xxx xx

49 PEMBIAYAAN

50 Penerimaan

51 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran xxx xxx xx

52 Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx

53 Penjualan Investasi Lainnya xxx xxx xx

54 Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx

55 Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx xxx xx

56 Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx xxx xx

57 Pinjaman dari BUMN / BUMD xxx xxx xx

58 Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan xxx xxx xx

59 Pinjaman Dalam negeri Lainnya xxx xxx xx

60 Total Penerimaan (51+52+53+54+55+56+57+58+59) xxxx xxxx xx

61 Pengeluaran

62 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx

63 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx xx

64 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom xxx xxx xx

65 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada BUMN / BUMD xxx xxx xx

66 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Dalam Negeri lainnya xxx xxx xx

67 Penyertaan Modal Pemerintah xxx xxx xx

68 Pengeluaran Investasi Permanen xxx xxx xx

69 Pemberian Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx xx

70 Total Pengeluaran (62+63+64+65+66+67+68+69+70) xxx xxx xx

71 PEMBIAYAAN NETTO(60-70) xxxx xxxx xx

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI

LAPORAN PERHITUNGAN APBD

APBD 20X0

(%)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X0

No URAIAN

Page 9: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

No. 20X1 20X012 ASET LANCAR3 Kas di Kas Daerah XXX XXX4 Kas di Pemegang Kas XXX XXX5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX6 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D & Lembaga Internasional XXX XXX7 Bagian Lancar TGR XXX XXX8 Piutang Pajak XXX XXX9 Piutang Lain-lain XXX XXX10 Persediaan XXX XXX11 Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+10) XXX XXX12 INVESTASI PERMANEN13 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX14 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom XXX XXX15 Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan XXX XXX16 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX17 Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) XXX XXX18 ASET TETAP19 Tanah XXX XXX20 Peralatan dan Mesin XXX XXX21 Gedung dan Bangunan XXX XXX22 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX23 Aset Tetap Lainnya XXX XXX24 Konstruksi dalam pengerjaan25 Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) XXX XXX26 ASET LAINNYA27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX28 Built Operating Transfer XXX XXX29 Dana Cadangan XXX XXX30 Lain-lain Aset XXX XXX31 Jumlah set Lainnya (27 + 28 + 29 + 30) XXX XXX32 XXXX XXXX3334 HUTANG JANGKA PENDEK35 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang XXX XXX36 Hutang PFK XXX XXX37 Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) XXX XXX38 HUTANG JANGKA PANJANG39 Hutang Luar Negeri XXX XXX40 Hutang kepada Pemerintah Pusat XXX XXX41 Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX42 Hutang kepada BUMN / BUMD XXX XXX43 Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan XXX XXX44 Hutang Dalam Negeri Lainnya XXX XXX45 Hutang Bunga XXX XXX46 Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) XXX XXX47 TOTAL HUTANG (37+46) XXX XXX48 XXXX XXXX

49 EKUITAS DANA50 Ekuitas Dana Lancar

SiLPA Tahun Pelaporan XXX XXX51 Akumulasi SiLPA XXX XXX52 Cadangan Piutang XXX XXX53 Cadangan Persediaan XXX XXX54 Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pend (XXX) (XXX)55 Total Ekuitas Dana Lancar XXX XXX5657 Diinvestasikan dalam Investasi Permanen XXX XXX58 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX XXX59 Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain XXX XXX60 Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang (XXX) (XXX)61 Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan XXX XXX62 Ekuitas Dana Yang Dicadangkan63 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan XXX XXX64 Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan XXX XXX65 XXXX XXXXNET EKUITAS DANA (50+51+52)

ASET

HUTANG TOTAL ASET (11+17+25+31)

Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan

(Dalam rupiah)Uraian

NET ASET (32 - 47)

NERACAPEMERINTAH DAERAH PROPINSI

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

6

Page 10: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

20X1 20X0

1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2 Arus Masuk Kas

3 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX

5 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX

6 Pendapatan Bag. Laba dan BUMD dan Investasi Lainnya XXX XXX

7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah XXX XXX

8 Total Pendapatan Asli Daerah (4+5+6+7) XXX XXX

9 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT

10 Pendapatan Bagian Daerah PBB dan BPHTB XXX XXX

11 Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan XXX XXX

12 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA XXX XXX

13 Pendapatan Dana Alokasi Umum XXX XXX

14 Pendapatan Dana Alokasi Khusus XXX XXX

15 Total Pendapatan Dana Perimbangan (10+11+12+13+14) XXX XXX

16 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

17 Pendapatan Hibah XXX XXX

18 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX

19 Lain-lain Pendapatan XXX XXX

20 Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (17+18+19) XXX XXX

21 Total Arus Masuk Kas XXX XXX22 Arus Keluar Kas

23 Belanja Pegawai XXX XXX

24 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX

25 Belanja Pemeliharaan XXX XXX

26 Belanja Perjalanan Dinas XXX XXX

27 Belanja Pinjaman XXX XXX

28 Belanja Subsidi XXX XXX

29 Belanja Hibah XXX XXX

30 Belanja Bantuan Sosial XXX XXX

31 Belanja Operasi Lainnya XXX XXX

32 Belanja Tak Tersangka XXX XXX

33 Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota XXX XXX

34 Bagi Hasil Retribusi ke Kab. / Kota XXX XXX

35 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota XXX XXX

36 Total Arus Keluar Kas (23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35) XXX XXX37 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi XXXX XXXX38 Arus Kas dari Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya

39 Arus Masuk Kas

40 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap XXX XXX

41 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya XXX XXX

42 Total Arus Masuk Kas (40+41) XXX XXX

43 Arus Keluar Kas

44 Pembelian Aset Tetap XXX XXX

45 Pembelian Aset Lainnya XXX XXX

46 Total Arus Keluar Kas (44+45) XXX XXX

47 Arus Kas Bersih dari Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya (42-46) XXXX XXXX

48 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

49 Arus Masuk Kas

50 Penerimaan Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan XXX XXX

51 Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/ Daerah Otonom Lainnya XXX XXX

52 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat XXX XXX

53 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX

54 Penerimaan Pinjaman Dalam negeri Lainnya XXX XXX

55 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri XXX XXX

56 Total Arus Masuk Kas (50+51+52+53+%4+55) XXX XXX57 Arus Keluar Kas

58 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX

59 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri XXX XXX

60 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom Lainnya XXX XXX

61 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri XXX XXX

62 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX

63 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/D/Pem. Pusat / daerah Otonom Lainnya XXX XXX

64 Total Arus Keluar Kas (58+59+60+61+62+63) XXX XXX65 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (56-64) XXX XXX66 Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran

67 Arus Masuk Kas

68 Penerimaan PFK XXX XXX

69 Arus Keluar Kas

70 Pengeluaran PFK XXX XXX

71 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran (68-70) XXX XXX

72 Kenaikan/Penurunan Kas (37+47+65+71) XXX XXX

73 Saldo Awal Kas XXX XXX74 Saldo Akhir Kas (72+73) XXX XXX

Uraian

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

Page 11: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

AnggaranRealisas

i

(Rp.) (Rp.)

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xx4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xx5 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx xxx xx6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xx7 Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6) xxxx xxxx xx

8 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 9 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx xxx xx10 Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan xxx xxx xx11 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx xxx xx12 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx13 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx14 Total Dana Perimbangan (9+10+11+12+13) xxxx xxxx xx

15 PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROPINSI xxxx xxxx xx16 Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx17 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xx

18 Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi ( 16+17) xxxx xxxx xx

19 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

20 Pendapatan Hibah xxx xxx xx21 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx22 Lain lain Pendapatan xxx xxx xx23 Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (20+21+22) xxx xxx xx

24 TOTAL PENDAPATAN (7+14+18+23) xxxxx xxxxx xx

25 BELANJA

26 Belanja Operasi27 Belanja Pegawai xxx xxx xx28 Belanja Barang dan Jasa xxx xxx xx29 Belanja Pemeliharaan xxx xxx xx30 Belanja Perjalanan Dinas xxx xxx xx31 Belanja Pinjaman xxx xxx xx32 Belanja Subsidi xxx xxx xx33 Belanja Hibah xxx xxx xx34 Belanja Bantuan Sosial xxx xxx xx35 Belanja Operasi Lainnya xxx xxx xx36 Total Belanja Operasi (27+28+29+30+31+32+33+34+35) xxxx xxxx xx

37 Belanja Modal38 Belanja Aset Tetap xxx xxx xx39 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx40 Total Belanja Modal (38+39) xxxx xxxx xx

41 Belanja Tak Tersangka xxx xxx xx

42 TOTAL BELANJA (36+40+41) xxx xxxx xx

43 BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA44 Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx xxx xx45 Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx xxx xx46 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx xxx xx

47 TOTAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA (44+45+46) xxx xxxx xx

48 DANA CADANGAN49 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xx

50 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xx

51 DANA CADANGAN NETTO (49-50) xxx xxxx xx

52 SURPLUS/DEFISIT (24-42-47-51) xxx xxx xx

53 PEMBIAYAAN

54 Penerimaan

55 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran xxx xxx xx56 Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx57 Penjualan Investasi Lainnya xxx xxx xx58 Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx59 Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx xxx xx60 Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx xxx xx61 Pinjaman dari BUMN / BUMD xxx xxx xx62 Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan xxx xxx xx63 Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx xxx xx64 Total Penerimaan (55+56+57+58+59+60+61+62+63) xxxx xxxx xx

65 Pengeluaran66 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx67 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx xx68 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom Lainnya xxx xxx xx69 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada BUMN / BUMD xxx xxx xx70 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank / Lembaga Keuangan71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx xxx xx72 Penyertaan Modal Pemerintah xxx xxx xx73 Pemberian Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx xx74 Total Pengeluaran (66+67+68+69+70+71+72+73) xxx xxx xx

75 PEMBIAYAAN NETTO(52-74) xxxx xxxx xx

APBD 200X

(%)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 200X

No URAIAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PERHITUNGAN APBD

Page 12: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

No. 20X1 20X0

1

2 ASET LANCAR

3 Kas di Kas Daerah XXX XXX

4 Kas di Pemegang Kas XXX XXX

5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX

6 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. Interna XXX XXX

7 Bagian Lancar TGR XXX XXX

8 Piutang Pajak XXX XXX

9 Piutang Lain-lain XXX XXX

10 Persediaan XXX XXX

11 Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+10) XXX XXX

12 INVESTASI PERMANEN

13 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX

14 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. Internasional XXX XXX

15 Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan XXX XXX

16 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX

17 Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) XXX XXX

18 ASET TETAP

19 Tanah XXX XXX

20 Peralatan dan Mesin XXX XXX

21 Gedung dan Bangunan XXX XXX

22 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX

23 Aset Tetap Lainnya XXX XXX

24 Konstruksi dalam pengerjaan

25 Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) XXX XXX

26 ASET LAINNYA

27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX

28 Built Operating Transfer XXX XXX

29 Dana Cadangan XXX XXX

30 Lain-lain Aset XXX XXX

31 Jumlah Aset Lainnya (27+28+29+30) XXX XXX

32 XXXX XXXX

33

34 HUTANG JANGKA PENDEK

35 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang XXX XXX

36 Hutang PFK XXX XXX

37 Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) XXX XXX

38 HUTANG JANGKA PANJANG

39 Hutang Luar Negeri XXX XXX

40 Hutang kepada Pemerintah Pusat XXX XXX

41 Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX

42 Hutang kepada BUMN / BUMD XXX XXX

43 Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan XXX XXX

44 Hutang Dalam Negeri Lainnya XXX XXX

45 Hutang Bunga XXX XXX

46 Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) XXX XXX

47 TOTAL HUTANG (37+46) XXX XXX

48 XXXX XXXX

49 EKUITAS DANA

50 Ekuitas Dana Lancar

Akumulasi SiLPA XXX XXX

Cadangan Piutang XXX XXX

Cadangan Persediaan XXX XXX

Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pendek XXX XXX

Total Ekuitas Dana Lancar XXX XXX

51

Diinvestasikan dalam Investasi Permanen XXX XXX

Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX XXX

Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain XXX XXX

Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang XXX XXX

Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan XXX XXX

52 Ekuitas Dana Yang Dicadangkan

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan XXX XXX

Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan XXX XXX

53 XXXX XXXX

Uraian

NET ASET (32 - 47)

NERACA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NET EKUITAS DANA (50+51+52)

ASET

HUTANG

TOTAL ASET (11+17+24+31)

Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan

Page 13: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

No. 20X1 20X01 Arus Kas dari Aktivitas Operasi2 Arus Masuk Kas 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH4 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX5 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX6 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya XXX XXX7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah XXX XXX8 Total Pendapatan Asli Daerah (4+5+6+7) XXX XXX9 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT10 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB XXX XXX11 Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan XXX XXX12 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA XXX XXX13 Dana Alokasi Umum XXX XXX14 Dana Alokasi Khusus XXX XXX15 Total Pendapatan Dana Perimbangan (10+11+12+13+14) XXX XXX16 PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROPINSI17 Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX18 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX19 Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi (17+18) XXX XXX20 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH21 Pendapatan Hibah XXX XXX22 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX23 Lain lain Pendapatan XXX XXX24 Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (21+22+23) XXX XXX25 Total Arus Masuk Kas (8+15+19+24)

26 Arus Keluar Kas27 Belanja Pegawai XXX XXX28 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX29 Belanja Pemeliharaan XXX XXX30 Belanja Perjalanan Dinas XXX XXX31 Belanja Pinjaman XXX XXX32 Belanja Subsidi XXX XXX33 Belanja Hibah XXX XXX34 Belanja Bantuan Sosial XXX XXX35 Belanja Operasi Lainnya XXX XXX36 Belanja Tak Tersangka XXX XXX37 Bagi Hasil Pajak ke Desa XXX XXX38 Bagi Hasil Retribusi ke Desa XXX XXX39 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa XXX XXX40 Total Arus Keluar Kas (27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39) XXX XXX41 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (25-40) XXX XXX

42 Arus Kas dari Transaksi Aset Tetap dan Aset lainnya43 Arus Masuk Kas 44 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap XXX XXX45 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya XXX XXX46 Total Arus Masuk Kas (44+45) XXX XXX47 Arus Keluar Kas 48 Pembelian Aset Tetap XXX XXX49 Pembeliaan Aset Lainnya XXX XXX50 Total Arus Keluar Kas (48+49) XXX XXX51 Arus Kas Bersih Dari Transaksi Aset Tetap dan Aset lainnya (46-50) XXX XXX

52 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan53 Arus Masuk Kas 54 Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan XXX XXX55 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya XXX XXX56 Penerimaan Pinjaman dari BUMN / BUMD XXX XXX57 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat XXX XXX58 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX59 Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan XXX XXX60 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya XXX XXX61 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri XXX XXX62 Total Arus Masuk Kas (54+55+56+57+58+59+60+61) XXX XXX

63 Arus Keluar Kas 64 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX65 Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD XXX XXX66 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX67 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank / Lembaga Keuangan XXX XXX68 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya XXX XXX69 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri XXX XXX70 Pemberian Pinjaman Jangka Panjang XXX XXX71 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX72 Total Arus Keluar Kas (63+64+65+66+67+68+69+70+71) XXX XXX

73 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (62-72) XXX XXX

74 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN75 Arus Masuk Kas 76 Penerimaan PFK XXX XXX77 Arus Keluar Kas 78 Pengeluaran PFK XXX XXX79 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran (75-77) XXX XXX80 Kenaikan/Penurunan Kas (41+51+73+79) XXX XXX81 Saldo Awal Kas XXX XXX82 Saldo Akhir Kas (80+81) XXX XXX

Uraian

LAPORAN ARUS KASPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0(Dalam rupiah)

Page 14: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

11

BAB II

KEBIJAKAN UMUMAKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah:

a. AkuntabilitasMempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaankebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalamrangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuanganpemerintah secara periodik;

b. ManajerialMenyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan danpengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yangefektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

c. TransparansiMenyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalamrangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporanpertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuanumum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dannota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangandapat dikembangkan untuk tujuan khusus.

B. Dasar Hukum

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur

mengenai keuangan negara;b. Indische Comptabiliteitswet (ICW) / Undang-Undang Perbendaharaan

Indonesia (UUPI);c. Undang-undang APBN;d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan

daerah;e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah;

Page 15: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

12

f. Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelaksanaan APBN;

g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintahdengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlakuadalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah

Dasar Kas

Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Kas Daerahdan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Kas Daerah.

Azas Universalitas

Semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran.

Azas Bruto

Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Dana Umum

Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, termasukaset, hutang, dan ekuitas dana.

Dana Umum yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara/Daerah.

Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentudipertanggungjawabkan sebagai dana khusus yang merupakan bagian takterpisahkan dari Dana Umum.

D. Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah

Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakuppengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atastransaksi keuangan pemerintah.

Page 16: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

13

Akuntansi keuangan pemerintah merupakan bagian dari disiplin ilmuakuntansi yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan akuntansikomersial, yaitu :

a. Tidak bertujuan untuk mengukur labaTujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelayanan dan dari mana sumber-sumbertersebut diperoleh;

b. Tidak ada kepentingan pemilikPemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan.Bila aset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikankepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yangmembagikan dividen pada akhir tahun buku;

c. Adanya akuntansi anggaranAkuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan,apropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kreditanggaran (allotment) serta realisasi pendapatan dan belanja untukpembuatan laporan yang menunjukkan / membuktikan ketaatan dengansyarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran(allotment) dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.

E. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Untuk memastikan prosedur penuntasan akuntabilitas (accountabilitydischarge), perlu ditetapkan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkanentitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuanganpemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiappusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya sesuai dengan peraturan.

Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas :

a. Pemerintah Daerah secara keseluruhanb. DPRD, Pemerintah Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas pemerintah

tingkat propinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Teknis DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota

Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkanpada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas

Page 17: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

14

suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unitkerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah.

F. Klasifikasi dan Kode Perkiraan Akuntansi

Bagan perkiraan standar dan kode perkiraan mutlak diperlukan sebagaipedoman dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanyastandarisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan perlakuan akuntansiyang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunanlaporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berarti bahwadaerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan RepublikIndonesia, maka dalam era otonomipun tetap diperlukan informasi keuanganper wilayah ataupun secara nasional untuk analisa fiskal maupun ekonomimakro. Konsekuensi dari tuntutan kebutuhan tersebut adalah diperlukannyaharmonisasi praktik akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal inidiatur melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintahpusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuntansinya.

Di samping untuk memfasilitasi pengkonsolidasian kinerja keuangan perpemerintah daerah atau pemerintah pusat, klasifikasi perkiraan danpengkodeannya juga diperlukan untuk menyelaraskan akuntansi keuanganpemerintah dengan sistem statistik keuangan Internasional, sebagaimanadiusulkan oleh International Monetary Fund dalam konsep GovernmentFinance Statistic (GFS). Satu hal yang mendasar dari klasifikasi menurut GFSadalah bahwa klasifikasi tersebut harus dapat mengakomodasi pengukurankinerja pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka klasifikasi perkiraan selainberdasarkan sistem anggaran lama, yaitu per mata anggaran penerimaan(MAP), mata anggaran pengeluaran (MAK), maka seluruh aktivitas keuanganpemerintah daerah harus dapat dirinci berdasarkan organisasi, fungsi danklasifikasi ekonomi. Di samping itu, agar konsisten dengan penerapan sistemperencanaan strategik sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi PresidenNomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, klasifikasirekening pun harus mampu dirinci hingga menggambarkan program danaktivitas setiap entitas akuntansi.

Untuk mengakomodasikan kebutuhan ini, klasifikasi rekening pemerintahdaerah disusun dalam 29 digit. Susunan kode perkiraan sebanyak 29 digitdialokasikan sebagai berikut:

Page 18: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

15

xxxx.xxxxxx.xx.xxx.xx.xxx.xx.xx.xx.xxx.

xxxx Buku besarxxxxxx Buku pembantu

xx Fungsixxx Sub fungsi

xx Programxxx Kegiatan

xx Organisasi Level 1 (Dinas)xx Organisasi Level 2 (UPTD)xx Lokasi (Propinsi)xxx Lokasi (Kabupaten/Kota)

Bagan perkiraan yang dikembangkan berdasarkan kode buku besar dan bukupembantu ada pada Bab III.

G. Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar danmengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber dayaekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan. Fungsi laporan keuangan adalah untukmengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Standarumum pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyajian informasi dalamlaporan keuangan untuk memenuhi fungsi tersebut.

Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut:a) Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan

dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, makainformasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsistendengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahanakuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

b) Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.c) Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-

kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bilapemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untukpengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang pentingberdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

d) Mencakup Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas danNota Perhitungan Anggaran.

Page 19: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

16

H. Penyajian Laporan Perhitungan Anggaran

Laporan Perhitungan Anggaran merupakan laporan yang menyajikanpendapatan, belanja dan pembiayaan selama tahun anggaran tertentu untuksuatu Pemerintah Daerah. Laporan ini memuat angka-angka anggaran danrealisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Oleh karena itu denganmemperbandingkan angka-angka tersebut dan memanfaatkan informasilainnya yang ada dalam Nota Perhitungan Anggaran dapat digunakan untukmengukur dan mengevaluasi kinerja suatu unit pemerintah daerah.

Nota Perhitungan Anggaran serta daftar tambahan yang terkait di dalamnyaharus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan laporan kinerjainput, process, output, dan outcome kegiatan pemerintah daerah yangdikaitkan dengan laporan keuangannya. Nota Perhitungan Anggaran dandaftar tambahan ini diperlukan antara lain untuk memuat ringkasan realisasipendapatan, belanja, pembiayaan, kinerja keuangan dan menjelaskanperkiraan-perkiraan dalam laporan keuangan serta memberikan referensisilang terhadap perkiraan laporan keuangan tertentu.

Page 20: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 18

BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Kelompok Perkiraan Buku BesarSub Kelompok

Buku Besar Kode BB Kode BPBuku Pembantu

No.

Sub Sistem (tidak muncul dalam laporan akuntansi)(*)

ASETASET LANCAR 0001 - 0999

1 Kas di Kas Daerah 0100 (*)Kas di BPD 000010Kas di Bank A 000020Kas di Bank B 000030Kas di Bank. Dst. 000040Deposito 000050Sertifikat Bank Indonesia dst…. 000060

2 Kas di Pemegang Kas 0200Kas di Pemegang Kas A 000010Kas di Pemegang Kas B 000020Kas di Pemegang Kas. Dst. 000030

3 Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran 03004 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional 04005 Bagian Lancar TGR 05006 Piutang Pajak 0600 (*)

Piutang pajak hotel 000010Piutang pajak restoran 000020Piutang pajak lainnya 000030

7 Piutang Lain-lain 0700 (*)8 Persediaan 0800 (*)

Page 21: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 19

Persediaan Pakai Habis 000010 Persediaan Tak Habis Pakai 000020 Persediaan Bekas Pakai 000030 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (contoh benih ikan) 000040

INVESTASI PERMANEN 1000 - 19999 Penyertaan Modal Pemda (PMP) 1100 (*)

PMP BUMN 000010PMP BUMD 000020PMP Lembaga Keu. Negara 000030PMP Badan Hukum Milik Negara 000040PMP Badan Hukum Milik Daerah 000050PMP Badan Internasional 000060PMP Badan Usaha Lainnya 000070

10 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional 1200 (*)Pinjaman kepada BUMN 000010Pinjaman kepada BUMD 000020Pinjaman kepada Pem. Pusat 000030Pinjaman kepada Daerah Otonom Lainnya 000040Pinjaman kepada Lembaga Internasional 000050

11 Penyertaan dlm. Proyek Pembangunan (contoh PIR) 1300 (*)12 Investasi Permanen Lainnya 1400 (*)

ASET TETAP 2000 - 299913 Tanah 210014 Peralatan dan Mesin 2200 (*)

Alat berat (buldoser dll.) 000010Alat angkutan (alat angkut apung, alat angkut darat & kereta api) 000020Alat bengkel dan alat ukur (alat bengkel berbensin, alat bengkel tak bermesin, alat ukur) 000030Alat pertanian (traktor dll.) 000040Alat kantor & rumah tangga (mesin ketik, mesin fotocopy, mesin pembersih debu, dan mesin cuci) 000050Alat studio, komunikasi & pemancar (amplifier, telepon dan faksimili) 000060Alat kedokteran dan kesehatan (bedah gigi dan unit x-ray) 000070Alat laboratorium (incubator dll.) 000080Alat persenjataan 000090Komputer (PC dll.) 000100Alat eksplorasi 000110

Page 22: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 20

Alat pemboran 000120Alat produksi, pengolahan dan pemurnian 000130Alat bantu eksplorasi 000140Alat keselamatan kerja 000150Alat peraga 000160Unit peralatan proses/produksi 000170

15 Gedung dan Bangunan 2300(*)Bangunan gedung 000010Monumen (bangunan bersejarah, candi) 000020Bangunan menara 000030Rambu-rambu 000040Tugu titik kontrol/pasti 000050Rumah dinas 000060Gedung kantor 000070

16 Jalan, irigasi dan jaringan 2400(*)Jalan dan jembatan 000010(jalan raya & jalan umum, jembatan pada jalan dan jembatan layang)Bangunan dan air (waduk, bendungan) 000020Instalasi (instalasi air minum & air kotor) 000030Jaringan (jaringan air minum & listrik) 000040

17 Aset Tetap lainnya 2500(*)Koleksi perpustakaan/buku (buku ilmu pengetahuan dan sejarah) 000010Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga (pahatan kayu dan lukisan) 000020Hewan (di Pusat, khusus hewan tertentu masuk BM/KN seperti kuda dan anjing pelacak) 000030Ikan (di pusat tidak masuk neraca, dicatat secara extra comptable) 000040Tanaman (di pusat tidak masuk neraca, dicatat secara extra comptable) 000050

18 Konstruksi dalam Pengerjaan 2600(*)Peralatan dan Mesin 000010Gedung dan Bangunan 000020Jalan, irigasi dan jaringan 000030

ASET LAINNYA 3000 - 399919 Tagihan Penjualan Angsuran 3100(*)

Tagihan Angsuran Rumah 000010Tagihan Angsuran Kendaraan 000020

Page 23: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 21

Tagihan Angsuran Lainnya 00003020 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 3200(*)

Built, Operate and Transfer (BOT) 000010BOT ABOT B dst

Kerja Sama Operasional (KSO) 000020KSO AKSO B dst

Kemitraan Lainnya 00003021 Dana Cadangan 3300

Dana Cadangan A 000010Dana Cadangan B 000020Dana Cadangan C dst 000030

22 Lain Lain Aset 3400 (*)Tagihan TGR pada Pegawai 000010Tagihan TGR pada Pihak Ketiga 000020

HUTANGHUTANG JANGKA PENDEK 4000 - 4999

23 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 410024 Hutang Biaya Pinjaman 420025 Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4300 (*)

Hutang Perwalian/PFK Beras 000010Hutang Perwalian/PFK Taspen 000020Hutang Perwalian/PFK Askes 000030Hutang Perwalian/PFK PPh Pusat 000040Hutang Perwalian/PFK PPN Pusat 000050Hutang Perwalian/PFK Taperum 000060Hutang Perwalian/PFK Lainnya 000070

HUTANG JANGKA PANJANG 5000 - 599926 Hutang Jangka Panjang 5100 (*)

Hutang Luar Negeri 000010Hutang kepada Pemerintah Pusat 000020Hutang kepada Pemda Otonom Lainnya 000030

Page 24: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 22

Hutang kepada BUMN/BUMD 000040Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan 000050Hutang Dalam Negeri Lainnya 000060

27 Hutang Bunga 5200 (*)Hutang Bunga Luar Negeri 000010Hutang Bunga kepada Pemerintah Pusat 000020Hutang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya 000030Hutang Bunga kepada BUMN/BUMD 000040Hutang Bunga kepada Bank / Lembaga Keuangan 000050Hutang Bunga Dalam Negeri Lainnya 000050

EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR 6000 - 6999

28 Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 610029 SiLPA Tahun Pelaporan 620030 Surplus / Defisit Tahun Pelaporan 630031 Pembiayaan Netto Tahun Pelaporan 640032 Cadangan untuk Piutang 650033 Cadangan untuk Persediaan 660034 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek 670035 Dana yang harus disediakan untuk hutang PFK 6800

EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN 7000 - 789936 Diinvestasikan dalam investasi permanen 710037 Diinvestasikan dalam aset tetap 720038 Diinvestasikan dalam aset lainnya (cat. Tidak termasuk dana cadangan) 730039 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang 7400

EKUITAS DANA YANG DICADANGKAN 7900 - 799940 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 7900

PENDAPATAN 8000 - 8399PENDAPATAN ASLI DAERAH 8000 - 8099

41 Pendapatan Pajak Daerah 8010 (*)Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Ayat

Page 25: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 23

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air AyatPendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor AyatPendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan(ABTAP)

Ayat

Pendapatan Pajak Hotel AyatPendapatan Pajak Restoran AyatPendapatan Pajak Hiburan AyatPendapatan Pajak Reklame AyatPendapatan Pajak Penerangan Jalan AyatPendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C AyatPendapatan Pajak Parkir AyatPendapatan Pajak Daerah Lainnya AyatPengembalian Pendapatan Pajak Daerah (tidak dianggarkan) Pasal

42 Pendapatan Retribusi Daerah 8020Pendapatan RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) AyatPendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan AyatPendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil AyatPendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat AyatPendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum AyatPendapatan RJUm – Pelayanan Pasar AyatPendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor AyatPendapatan RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran AyatPendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta AyatPendapatan RJUm – Pengujian Kapal Perikanan AyatPendapatan RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) AyatPendapatan RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan AyatPendapatan RJUs – Tempat Pelelangan AyatPendapatan RJUs – Terminal AyatPendapatan RJUs – Tempat Khusus Parkir AyatPendapatan RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa AyatPendapatan RJUs – Penyedotan Kakus AyatPendapatan RJUs – Rumah Potong Hewan AyatPendapatan RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal AyatPendapatan RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga AyatPendapatan RJUs – Penyeberangan di Atas Air Ayat

Page 26: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 24

Pendapatan RJUs – Pengelolaan Limbah Cair AyatPendapatan RJUs – Penjualan Produksi Usaha AyatPendapatan RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) AyatPendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol AyatPendapatan RPT – Ijin Gangguan AyatPendapatan RPT – Ijin Trayek AyatPendapatan Retribusi Daerah Lainnya AyatPengembalian Pendapatan Retribusi Daerah (tidak dianggarkan) Pasal

43 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya 8030 (*)Pendapatan dari PMP BUMD AyatPendapatan dari PMP BUMN AyatPendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara AyatPendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara AyatPendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah AyatPendapatan dari PMP Badan Internasional AyatPendapatan dari PMP Badan Usaha Lainnya AyatPendapatan dari Investasi Lainnya AyatPengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya (tidak dianggarkan) Pasal

44 Pendapatan Lain-lain PAD 8040 (*)Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi AyatPendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan (perkiraan sementara) AyatPendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu AyatPendapatan dari Penjualan Kendaraan Bermotor AyatPendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas AyatPendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah AyatPendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / Sitaan AyatPendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / Rusak AyatPendapatan Asli Daerah Lainnya AyatPengembalian Lain-lain PAD (tidak dianggarkan) Pasal

PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 8100 - 819945 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB 8110

Pendapatan Bagian Daerah dari PBB AyatPendapatan Bagian Daerah dari BPHTB AyatPengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB (tidak dianggarkan) Pasal

Page 27: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 25

46 Pendapatan Bagian Daerah dari PPh 8120PPh Karyawan (Ps 21) AyatPPh Orang Pribadi (Ps 25/29) AyatPengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PPh (tidak dianggarkan) Pasal

47 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA 8130Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan AyatPend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum AyatPend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan AyatPend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas AyatPend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya AyatPengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari SDA (tidak dianggarkan) Pasal

48 Pendapatan Dana Alokasi Umum 8140Pendapatan Dana Alokasi Umum AyatPengembalian Pendapatan Dana Alokasi Umum (tidak dianggarkan) Pasal

49 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 8150Pendapatan Dana Alokasi Khusus AyatPengembalian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (tidak dianggarkan) Pasal

PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI 8200 - 829950 Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi 8210

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air AyatPendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air AyatPendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor AyatPendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP AyatPengembalian Pendapatan Bagi hasil Pajak (tidak dianggarkan) Pasal

51 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 8220Pendapatan Bagi Hasil Lainnya AyatPengembalian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (tidak dianggarkan) Pasal

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 8300 - 839952 Pendapatan Hibah 8310

Pendapatan Hibah dari Perorangan AyatPendapatan Hibah dari Lembaga AyatPengembalian Pendapatan Hibah (tidak dianggarkan) Pasal

53 Pendapatan Dana Darurat 8320

Page 28: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 26

Pendapatan Dana Darurat AyatPengembalian Pendapatan Dana Darurat (tidak dianggarkan) Pasal

54 Lain-lain Pendapatan 8330

BELANJA 8400 - 8699BELANJA OPERASIONAL 8400 - 8499

55 Belanja Pegawai 8410Belanja Gaji dan Tunjangan PasalBelanja Tunjangan Beras PasalBelanja Honorarium dan Vakasi PasalBelanja Uang Lembur PasalBelanja Upah PasalLain-lain Belanja Pegawai Pasal

56 Belanja Barang dan Jasa 8420Belanja Alat Tulis Kantor PasalBelanja Ongkos Kantor PasalBelanja Kepustakaan PasalBelanja Pakaian Dinas PasalBelanja Jasa Konsultan Non Modal PasalBelanja Cetak dan Penggandaan PasalBelanja Pengembangan Sumber Daya Manusia PasalBelanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) PasalBelanja Sewa PasalLain-lain Belanja Barang dan Jasa Pasal

57 Belanja Pemeliharaan 8430 (**)Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PasalBelanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PasalBelanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan PasalBelanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya PasalLain-lain Belanja Pemeliharaan Pasal

58 Belanja Perjalanan Dinas 8440Belanja Perjalanan Dinas Biasa PasalBelanja Perjalanan Dinas Tetap PasalBelanja Perjalanan Pindah PasalBelanja Perjalanan Pemulangan Pegawai Pensiun Pasal

Page 29: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 27

Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Pasal59 Belanja Pinjaman 8450

Bunga Utang PasalDenda PasalCommitment Fee PasalBelanja Pinjaman Lainnya Pasal

60 Belanja Subsidi 846061 Belanja Hibah 847062 Belanja Bantuan Sosial 848063 Belanja Operasi Lainnya 8490

BELANJA MODAL 8500 -859964 Belanja Aset Tetap 8510

Belanja Tanah PasalBelanja Peralatan dan Mesin PasalBelanja Gedung dan Bangunan PasalBelanja Jalan, Irigasi dan Jaringan PasalBelanja Aset Tetap Lainnya Pasal

65 Belanja Aset Lainnya 8520 (*)

BELANJA TAK TERSANGKA 8600 - 869966 Belanja Tak Tersangka 8610

BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA 8700-879967 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 8710

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air PasalBagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air PasalBagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PasalBagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Pasal

68 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota 872069 Bagi Hasil Pajak ke Desa 8730

Bagi Hasil Pajak Hotel PasalBagi Hasil Pajak Restoran PasalBagi Hasil Pajak Hiburan PasalBagi Hasil Pajak Reklame Pasal

Page 30: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 28

Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan PasalBagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C PasalBagi Hasil Pajak Parkir PasalBagi Hasil Pajak Daerah Lainnya Pasal

70 Bagi Hasil Retribusi ke Desa 8740Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) PasalBagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan PasalBagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil PasalBagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat PasalBagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum PasalBagi Hasil RJUm – Pelayanan Pasar PasalBagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor PasalBagi Hasil RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran PasalBagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta PasalBagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan PasalBagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) PasalBagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan PasalBagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan PasalBagi Hasil RJUs – Terminal PasalBagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir PasalBagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa PasalBagi Hasil RJUs – Penyedotan Kakus PasalBagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan PasalBagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal PasalBagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga PasalBagi Hasil RJUs – Penyeberangan di Atas Air PasalBagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair PasalBagi Hasil RJUs – Penjualan Produksi Usaha PasalBagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) PasalBagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol PasalBagi Hasil RPT – Ijin Gangguan PasalBagi Hasil RPT – Ijin Trayek PasalBagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Pasal

71 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa 8750

Page 31: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 29

DANA CADANGAN72. Pembentukan Dana Cadangan 876073 Pencairan Dana Cadangan 8360

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 8800 - 889974 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 881075 Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) 881576 Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan

Lembaga Internasional8820

77 Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan dan Lemb. Internasional 882578 Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya 883079 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 883580 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat 884081 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonoom Lainnya 884582 Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD 885083 Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan 885584 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 8860

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8900 - 896085 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 891086 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan

Lembaga Internasional8915

87 Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 892088 Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya 892589 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 893090 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat 893591 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 894092 Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 894593 Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 895094 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 8955

PENERIMAAN NON ANGGARAN 8970 – 897995 Penerimaan PFK 8971

Penerimaan Perwalian/PFK Beras AyatPenerimaan Perwalian/PFK Taspen Ayat

Page 32: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 30

Penerimaan Perwalian/PFK Askes AyatPenerimaan Perwalian/PFK PPh Pusat AyatPenerimaan Perwalian/PFK PPN Pusat AyatPenerimaan Perwalian/PFK Taperum AyatPenerimaan Perwalian/PFK Lainnya Ayat

PENGELUARAN NON ANGGARAN 8980 – 898996 Pengeluaran PFK 8981

Pengeluaran Perwalian/PFK Beras PasalPengeluaran Perwalian/PFK Taspen PasalPengeluaran Perwalian/PFK Askes PasalPengeluaran Perwalian/PFK PPh Pusat PasalPengeluaran Perwalian/PFK PPN Pusat PasalPengeluaran Perwalian/PFK Taperum PasalPengeluaran Perwalian/PFK Lainnya Pasal

ESTIMASI PENDAPATAN 9000 – 9099ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 9000 – 9009

97 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah 9001Estimasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air AyatEstimasi Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air AyatEstimasi Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor AyatEstimasi Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP AyatEstimasi Pendapatan Pajak Hotel AyatEstimasi Pendapatan Pajak Restoran AyatEstimasi Pendapatan Pajak Hiburan AyatEstimasi Pendapatan Pajak Reklame AyatEstimasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan AyatEstimasi Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C AyatEstimasi Pendapatan Pajak Parkir AyatEstimasi Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Ayat

98 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah 9002Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) AyatEstimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan AyatEstimasi Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Ayat

Page 33: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 31

Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat AyatEstimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum AyatEstimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Pasar AyatEstimasi Pendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor AyatEstimasi Pendapatan RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran AyatEstimasi Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta AyatEstimasi Pendapatan RJUm – Pengujian Kapal Perikanan AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Tempat Pelelangan AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Terminal AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Tempat Khusus Parkir AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Penyedotan Kakus AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Rumah Potong Hewan AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Penyebrangan di Atas Air AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Pengelolaan Limbah Cair AyatEstimasi Pendapatan RJUs – Penjualan Produksi Usaha AyatEstimasi Pendapatan RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) AyatEstimasi Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol AyatEstimasi Pendapatan RPT – Ijin Gangguan AyatEstimasi Pendapatan RPT – Ijin Trayek AyatEstimasi Pendapatan Retribusi Daerah Lainnya Ayat

99 Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya 9003Estimasi Pendapatan dari PMP BUMD AyatEstimasi Pendapatan dari PMP BUMN AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Badan Internasional AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Badan Usaha Lainnya AyatEstimasi Pendapatan dari Investasi Lainnya Ayat

100 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD 9004

Page 34: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 32

Estimasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi AyatEstimasi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu AyatEstimasi Pendapatan dari Penjualan Kendaraan Bermotor AyatEstimasi Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas AyatEstimasi Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah AyatEstimasi Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / Sitaan AyatEstimasi Pendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / Rusak AyatEstimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Ayat

ESTIMASI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 9010-9019101 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB 9011

Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB AyatEstimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB Ayat

102 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh 9012Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Karyawan (Ps 21) AyatEstimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) Ayat

103 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah SDA 9013Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan AyatEstimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum AyatEstimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan AyatEstimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas AyatEstimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya Ayat

104 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum 9014Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Ayat

105 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus 9015Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Ayat

ESTIMASI PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI 9020-9029106 Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi 9021

Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air AyatEstimasi Pendapatan Bagi Hasil BBN Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air AyatEstimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor AyatEstimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Ayat

107 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 9022Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Ayat

Page 35: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 33

ESTIMASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 9030-9039108 Estimasi Pendapatan Hibah 9031

Estimasi Pendapatan Hibah dari Perorangan AyatEstimasi Pendapatan Hibah dari Lembaga Ayat

109 Estimasi Pendapatan Dana Darurat 9032Estimasi Pendapatan Dana Darurat Ayat

110 Estimasi Lain-lain Pendapatan 9033Estimasi Lain-lain Pendapatan Ayat

ESTIMASI PENDAPATAN YANG DIALOKASIKAN 9100 – 9199ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIALOKASIKAN 9100 – 9109

111 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9101Estimasi Pendapatan Pajak Kend. Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend Bagi Hasil BBN Kend. Bermotor dan Kend. Di Atas air Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend. Pajak Hotel Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan Pajak Restoran Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan Pajak Hiburan Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan Pajak Reklame Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan Pajak Parkir Yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Yg Dialokasikan Ayat

112 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9102Estimasi Pend Retribusi Jasa Umum (RJUm) – Pelayanan Kesehatan yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUm – Pelayanan Pasar yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta yg Dialokasikan Ayat

Page 36: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 34

Estimasi Pend RJUm – Pengujian Kapal Perikanan yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend Retribusi Jasa Usaha (RJUs) – Pemakaian Kekayaan Daerah yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Tempat Pelelangan yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Terminal yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Tempat Khusus Parkir yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Penyedotan Kakus yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Rumah Potong Hewan yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Penyebrangan di Atas Air yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Pengelolaan Limbah Cair yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend RJUs – Penjualan Produksi Usaha yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend Retribusi Perizinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan RPT – Ijin Gangguan yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan RPT – Ijin Trayek yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan Retribusi Daerah Lainnya yg Dialokasikan AyatEstimasi Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan Ayat

113 Est. Pend. Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9103Estimasi Pendapatan dari PMP BUMD yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari PMP BUMN yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Badan Internasional yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari PMP Badan Usaha Lainnya AyatEstimasi Pendapatan dari Investasi Lainnya yg Dialokasikan Ayat

114 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9104Estimasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari Penjualan Kendaraan Bermotor yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah yg Dialokasikan Ayat

Page 37: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 35

Estimasi Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / Sitaan yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / Rusak yg Dialokasikan AyatEstimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan Ayat

ESTIMASI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN YANG DIALOKASIKAN 9110 – 9119115 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9111

Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB AyatEstimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB Ayat

116 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PPh yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9112Est. Pend. Bagian Daerah dari PPh Karyawan (Ps 21)yang Dialokasikan AyatEst. Pend. Bagian Daerah dari PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) yang Dialokasikan Ayat

117 Estimasi Pend Bagian Daerah dari SDA yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9113Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan yang Dialokasikan AyatEst. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum yang Dialokasikan AyatEst. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan yang Dialokasikan AyatEst. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas yang Dialokasikan AyatEst. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya yang Dialokasikan Ayat

118 Estimasi Pendapatan DAU yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9114Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum yang Dialokasikan Ayat

119 Estimasi Pendapatan DAK yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9115Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang Dialokasikan Ayat

ESTIMASI PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI YG DIALOKASIKAN 9120 – 9129120 Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Propinsi yang dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9121

Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Kend Bermotor dan Kend. Di Atas air yg Dialokasikan AyatEstimasi Pend Bagi Hasil BBN Kend Bermotor dan Kend. Di Atas air yg dialokasikan AyatEstimasi Pend Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor yang Dialokasikan AyatEstimasi Pend Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP yang dialokasikan Ayat

121 Estimasi Pend Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi yg dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9122Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Ayat

ESTIMASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH YANG DIALOKASIKAN 9130 – 9139122 Estimasi Pendapatan Hibah Yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9131

Estimasi Pendapatan Hibah dari Perorangan Yg Dialokasikan Ayat

Page 38: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 36

Estimasi Pendapatan Hibah dari Lembaga Yg Dialokasikan Ayat

123 Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9132Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan Ayat

124 Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9133Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan Ayat

ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN 9200 – 9299ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 9200 - 9209

125 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah 9201Alokasi Est. Pendapatan Pajak Kend. Bermotor dan Kendaraan di atas Air AyatAlokasi Est. Pendapatan Bagi Hasil BBN Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air AyatAlokasi Est. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor AyatAlokasi Est. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP AyatAlokasi Est. Pendapatan Pajak Hotel AyatAlokasi Est. Pendapatan Pajak Restoran AyatAlokasi Est. Pendapatan Pajak Hiburan AyatAlokasi Est. Pendapatan Pajak Reklame AyatAlokasi Est. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan AyatAlokasi Est. Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C AyatAlokasi Est. Pendapatan Pajak Parkir AyatAlokasi Est. Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Ayat

126 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah 9202Alokasi Est. Pendapatan Retribusi Jasa Umum (RJUm) – Pelayanan Kesehatan AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Pasar AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUm – Pengujian Kapal Perikanan AyatAlokasi Est. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha (RJUs) – Pemakaian Kekayaan Daerah Ayat

Page 39: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 37

Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Tempat Pelelangan AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Terminal AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Tempat Khusus Parkir AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Penyedotan Kakus AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Rumah Potong Hewan AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Penyeberangan di atas Air AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Pengelolaan Limbah Cair AyatAlokasi Est. Pendapatan RJUs – Penjualan Produksi Usaha AyatAlokasi Est. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan AyatAlokasi Est. Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol AyatAlokasi Est. Pendapatan RPT – Ijin Gangguan AyatAlokasi Est. Pendapatan RPT – Ijin Trayek AyatAlokasi Est. Pendapatan Retribusi Daerah Lainnya Ayat

127 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD/N dan Investasi Lainnya 9203Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP BUMD AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari PMP BUMN AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Internasional AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Usaha Lainnya AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari Investasi Lainnya Ayat

128 Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD 9204Alokasi Estimasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Kendaraan Bermotor AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / Sitaan AyatAlokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Aset yang Berlebih / Rusak AyatAlokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Ayat

Page 40: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 38

ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 9210 - 9219129 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB 9211

Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB AyatAlokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB Ayat

130 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh 9212Alokasi Estimasi PPh Karyawan (Ps 21) AyatAlokasi Estimasi PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) Ayat

131 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA 9213Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan AyatAlokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum AyatAlokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan AyatAlokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas AyatAlokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya Ayat

132 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum 9214Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Ayat

133 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus 9215Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Ayat

ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI 9220 - 9229134 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi 9221

Alokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air AyatAlokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Bea Balik Nama Kend Bermotor dan Kend. Di Atas air AyatAlokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor AyatAlokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Ayat

135 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 9222Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Ayat

ALOKASI ESTIMASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 9230 – 9239136 Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah 9231

Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah dari Perorangan AyatAlokasi Estimasi Pendapatan Hibah dari Lembaga Ayat

137 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat 9232Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Ayat

138 Alokasi Estimasi Lain-lain Pendapatan 9233

Page 41: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 39

Alokasi Estimasi Lain-lain Pendapatan Ayat

APROPRIASI BELANJA 9300 – 9399APROPRIASI BELANJA OPERASIONAL 9300 – 9309

139 Apropriasi Belanja Pegawai 9301Apropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan PasalApropriasi Belanja Tunjangan Beras PasalApropriasi Belanja Honorarium dan Vakasi PasalApropriasi Belanja Uang Lembur PasalApropriasi Belanja Upah PasalApropriasi Lain-lain Belanja Pegawai Pasal

140 Apropriasi Belanja Barang dan Jasa 9302Apropriasi Belanja Alat Tulis Kantor PasalApropriasi Belanja Ongkos Kantor PasalApropriasi Belanja Kepustakaan PasalApropriasi Belanja Pakaian Dinas PasalApropriasi Belanja Jasa Konsultan Non Modal PasalAproprias Belanja Cetak dan Penggandaan PasalAproprias Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia PasalAproprias Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) PasalAproprias Belanja Sewa PasalApropriasi Lain-lain Belanja Barang dan Jasa Pasal

141 Apropriasi Belanja Pemeliharaan 9303Apropriasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PasalApropriasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PasalApropriasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan PasalApropriasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya PasalApropriasi Lain-lain Belanja Pemeliharaan Pasal

142 Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas 9304Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa PasalApropriasi Belanja Perjalanan Dinas Tetap PasalApropriasi Belanja Perjalanan Pindah PasalApropriasi Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai Pensiun PasalApropriasi Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Pasal

143 Apropriasi Belanja Pinjaman 9305

Page 42: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 40

Apropriasi Bunga Utang PasalApropriasi Denda PasalApropriasi Commitment Fee PasalApropriasi Belanja Pinjaman Lainnya Pasal

144 Apropriasi Belanja Subsidi 9306145 Apropriasi Belanja Hibah 9307146 Apropriasi Belanja Bantuan Sosial 9308147 Apropriasi Belanja Operasi Lainnya 9309

APROPRIASI BELANJA MODAL 9310 – 9319148 Apropriasi Belanja Aset Tetap 9311

Apropriasi Belanja Tanah PasalApropriasi Belanja Peralatan dan Mesin PasalApropriasi Belanja Gedung dan Bangunan PasalApropriasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan PasalApropriasi Belanja Aset Tetap Lainnya Pasal

149 Apropriasi Belanja Aset Lainnya 9312

APROPRIASI BELANJA TAK TERSANGKA 9320 – 9329150 Apropriasi Belanja Tak Tersangka 9321

APROPRIASI BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA 9330 - 9339151 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 9331

Apropriasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air PasalApropriasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air PasalApropriasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PasalApropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Pasal

152 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota 9332153 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa 9333

Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hotel PasalApropriasi Bagi Hasil Pajak Restoran PasalApropriasi Bagi Hasil Pajak Hiburan PasalApropriasi Bagi Hasil Pajak Reklame PasalApropriasi Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan PasalApropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pasal

Page 43: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 41

Apropriasi Bagi Hasil Pajak Parkir PasalApropriasi Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya Pasal

154 Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa 9334Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) PasalApropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan PasalApropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil PasalApropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat PasalApropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum PasalApropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pasar PasalApropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor PasalApropriasi Bagi Hasil RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran PasalApropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta PasalApropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Terminal PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyedotan Kakus PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyebrangan di Atas Air PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair PasalApropriasi Bagi Hasil RJUs – Penjualan Produksi Usaha PasalApropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) PasalApropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol PasalApropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan PasalApropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek PasalApropriasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Pasal

155 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa 9335

APROPRIASI DANA CADANGAN156 Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan 9341

Page 44: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 42

ESTIMASI PENCAIRAN DANA CADANGAN157 Estimasi Pencairan Dana Cadangan 9041

ALOKASI APROPRIASI BELANJA 9400 – 9499ALOKASI APROPRIASI BELANJA OPERASIONAL 9400 – 9409

158 Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai (UPTD atau yang setingkat) 9401Alokasi Apropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan PasalAlokasi Apropriasi Belanja Tunjangan Beras PasalAlokasi Apropriasi Belanja Honorarium dan Vakasi PasalAlokasi Apropriasi Belanja Uang Lembur PasalAlokasi Apropriasi Belanja Upah PasalAlokasi Apropriasi Lain-lain Belanja Pegawai Pasal

159 Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa (UPTD atau yang setingkat) 9402Alokasi Apropriasi Belanja Alat Tulis Kantor PasalAlokasi Apropriasi Belanja Ongkos Kantor PasalAlokasi Apropriasi Belanja Kepustakaan PasalAlokasi Apropriasi Belanja Pakaian Dinas PasalAlokasi Apropriasi Belanja Jasa Konsultan Non Modal PasalAlokasi Apropriasi Belanja Cetak dan Penggandaan PasalAlokasi Apropriasi Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia PasalAlokasi Apropriasi Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) PasalAlokasi Apropriasi Belanja Sewa PasalAlokasi Apropriasi Lain-lain Belanja Barang dan Jasa Pasal

160 Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan (UPTD atau yang setingkat) 9403Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PasalAlokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PasalAlokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan PasalAlokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya PasalAlokasi Apropriasi Lain-lain Belanja Pemeliharaan Pasal

161 Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas (UPTD atau yang setingkat) 9404Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa PasalAlokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Tetap PasalAlokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Pindah PasalAlokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai Pensiun Pasal

Page 45: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 43

Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Pasal162 Alokasi Apropriasi Belanja Pinjaman (UPTD atau yang setingkat) 9405

Alokasi Apropriasi Bunga Utang PasalAlokasi Apropriasi Denda PasalAlokasi Apropriasi Commitment Fee PasalAlokasi Apropriasi Belanja Pinjaman Lainnya Pasal

163 Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi (UPTD atau yang setingkat) 9406164 Alokasi Apropriasi Belanja Hibah (UPTD atau yang setingkat) 9407165 Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat) 9408166 Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 9409

ALOKASI APROPRIASI BELANJA MODAL 9410 – 9419167 Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap (UPTD atau yang setingkat) 9411

Alokasi Apropriasi Belanja Tanah PasalAlokasi Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin PasalAlokasi Apropriasi Belanja Gedung dan Bangunan PasalAlokasi Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan PasalAlokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap Lainnya Pasal

168 Alokasi Apropriasi Belanja Aset Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 9412

ALOKASI APROPRIASI BELANJA TAK TERSANGKA 9420 – 9429169 Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka (UPTD atau yang setingkat) 9421

ALOKASI APROPRIASI BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA 9430 – 9439170 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota (UPTD atau yang setingkat) 9431

Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Pasal

171 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota (UPTD atau yang setingkat) 9432172 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9433

Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hotel PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Restoran PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hiburan PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Reklame Pasal

Page 46: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 44

Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Parkir PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya Pasal

173 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9434Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte CatatanSipil

Pasal

Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pasar PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Terminal PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyedotan Kakus PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyeberangan di Atas Air PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penjualan Produksi Usaha PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek PasalAlokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Pasal

174 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9435

Page 47: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 45

ALOKASI APROPRIASI PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 175 Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan (UPTD atau yang setingkat) 9441

ALOKASI ESTIMASI PENCAIRAN DANA CADANGAN 176 Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan (UPTD atau yang setingkat) 9141

ALLOTMENT BELANJA 9500 – 9599ALLOTMENT BELANJA OPERASIONAL 9500 - 9509

177 Allotment Belanja Pegawai (UPTD atau yang setingkat) 9501Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan PasalAllotment Belanja Tunjangan Beras PasalAllotment Belanja Honorarium dan Vakasi PasalAllotment Belanja Uang Lembur PasalAllotment Belanja Upah PasalAllotment Lain-lain Belanja Pegawai Pasal

178 Allotment Belanja Barang dan Jasa (UPTD atau yang setingkat) 9502Allotment Belanja Alat Tulis Kantor PasalAllotment Belanja Ongkos Kantor PasalAllotment Belanja Kepustakaan PasalAllotment Belanja Pakaian Dinas PasalAllotment Belanja Jasa Konsultan Non Modal PasalAllotment Belanja Cetak dan Penggandaan PasalAllotment Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia PasalAllotment Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) PasalAllotment Belanja Sewa PasalAllotment Lain-lain Belanja Barang dan Jasa Pasal

179 Allotment Belanja Pemeliharaan (UPTD atau yang setingkat) 9503Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PasalAllotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PasalAllotment Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan PasalAllotment Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya PasalAllotment Lain-lain Belanja Pemeliharaan Pasal

180 Allotment Belanja Perjalanan Dinas (UPTD atau yang setingkat) 9504Allotment Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pasal

Page 48: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 46

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Tetap PasalAllotment Belanja Perjalanan Pindah PasalAllotment Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai Pensiun PasalAllotment Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Pasal

181 Allotment Belanja Pinjaman (UPTD atau yang setingkat) 9505Allotment Bunga Utang PasalAllotment Denda PasalAllotment Commitment Fee PasalAllotment Belanja Pinjaman Lainnya Pasal

182 Allotment Belanja Subsidi (UPTD atau yang setingkat) 9506183 Allotment Belanja Hibah (UPTD atau yang setingkat) 9507184 Allotment Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat) 9508185 Allotment Belanja Operasi Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 9509

ALLOTMENT BELANJA MODAL 9510 - 9519186 Allotment Belanja Aset Tetap (UPTD atau yang setingkat) 9511

Allotment Belanja Tanah PasalAllotment Belanja Peralatan dan Mesin PasalAllotment Belanja Gedung dan Bangunan PasalAllotment Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan PasalAllotment Belanja Aset Tetap Lainnya Pasal

187 Allotment Belanja Aset Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 9512

ALLOTMENT BELANJA TAK TERSANGKA 9520 - 9529188 Allotment Belanja Tak Tersangka (UPTD atau yang setingkat) 9521

ALLOTMENT BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA 9530 - 9539189 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota (UPTD atau yang setingkat) 9531

Allotment Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air PasalAllotment Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air PasalAllotment Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PasalAllotment Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Pasal

190 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota (UPTD atau yang setingkat) 9532191 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9533

Allotment Bagi Hasil Pajak Hotel Pasal

Page 49: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 47

Allotment Bagi Hasil Pajak Restoran PasalAllotment Bagi Hasil Pajak Hiburan PasalAllotment Bagi Hasil Pajak Reklame PasalAllotment Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan PasalAllotment Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C PasalAllotment Bagi Hasil Pajak Parkir PasalAllotment Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya Pasal

192 Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9534Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) PasalAllotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan PasalAllotment Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil PasalAllotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat PasalAllotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum PasalAllotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pasar PasalAllotment Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor PasalAllotment Bagi Hasil RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran PasalAllotment Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta PasalAllotment Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Terminal PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Penyedotan Kakus PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Penyeberangan di Atas Air PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair PasalAllotment Bagi Hasil RJUs – Penjualan Produksi Usaha PasalAllotment Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) PasalAllotment Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol PasalAllotment Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan PasalAllotment Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Pasal

Page 50: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 48

Allotment Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Pasal193 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9535

ALLOTMENT DANA CADANGAN194 Allotment Pembentukan Dana Cadangan (UPTD atau yang setingkat) 9541

ESTIMASI PENCAIRAN DANA CADANGAN YANG DIALOKASIKAN195 Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan (UPTD atau yang setingkat) 9241

ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN 9600 – 9649196 Estimasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 9601197 Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) 9602198 Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/ Pem. Pusat/ Daerah Otonom

Lainnya dan Lembaga Internasional9603

199 Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 9604200 Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya 9605201 Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 9606202 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerinrah Pusat 9607203 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 9608204 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD 9609205 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan 9610206 Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 9611

ALOKASI ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN 9650 – 9699207 Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) 9651208 Alokasi Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/ Daerah Otonom

Lainnya dan Lembaga Internasional9652

209 Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan 9653210 Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya 9654211 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 9655212 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerinrah Pusat 9656213 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 9657214 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD 9658215 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan 9659216 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 9660

Page 51: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 49

ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DIALOKASIKAN 9700 - 9749217 Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) yang Dialokasikan 9701218 Estimasi Pener. Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan

Lembaga Internasional yang Dialokasikan9702

219 Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pemb. Yang Dialokasikan 9703220 Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya yang Dialokasikan 9704221 Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang Dialokasikan 9705222 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Dialokasikan 9706223 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang Dialokasikan 9707224 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang Dialokasikan 9708225 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yang Dialokasikan 9709226 Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang Dialokasikan 9710

APROPRIASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9750 - 9799227 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 9751228 Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan

Lembaga Internasional9752

229 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Proyek Pembangunan 9753230 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya 9754231 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 9755232 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat 9756233 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 9757234 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 9758235 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 9759236 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 9760

ALOKASI APROPRIASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9800 – 9849237 Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 9801238 Alokasi Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem Pusat/Daerah Otonom Lainnya

dan Lembaga Internasional9802

239 Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 9803

Page 52: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 50

240 Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya 9804241 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 9805242 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat 9806243 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 9807244 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 9808245 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 9809246 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 9810

ALLOTMENT PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9850 - 9899247 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 9851248 Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya

dan Lembaga Internasional9852

249 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 9853250 Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya 9854251 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 9855252 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat 9856253 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 9857254 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 9858255 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 9859256 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 9860

Page 53: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV Jurnal Standar

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

51

BAB IV

JURNAL STANDAR

Page 54: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

52

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D KI. APBD disetujui oleh DPRD Perda 9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx

APBD 9002 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx 9003 Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx 9004 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx 9011 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx 9012 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan xxx 9013 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx 9014 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum xxx 9015 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus xxx 9021 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi xxx

9022 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi xxx 9031 Estimasi Pendapatan Hibah xxx 9032 Estimasi Pendapatan Dana Darurat xxx 9033 Estimasi Pendapatan Lain-lain xxx 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan xxx 9301 Apropriasi Belanja Pegawai xxx 9302 Apropriasi Belanja Barang dan Jasa xxx 9303 Apropriasi Belanja Pemeliharaan xxx 9304 Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas xxx 9305 Apropriasi Belanja Pinjaman xxx 9306 Apropriasi Belanja Subsidi xxx 9307 Apropriasi Belanja Hibah xxx 9308 Apropriasi Belanja Bantuan Sosial xxx 9309 Apropriasi Belanja Operasi Lainnya xxx 9311 Apropriasi Belanja Aset Tetap xxx 9312 Apropriasi Belanja Aset Lainnya xxx 9321 Apropriasi Belanja Tak Tersangka xxx

Page 55: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

53

9331 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx 9332 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxx 9333 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx 9334 Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx 9335 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx

9041 Estimasi Pencairan Dana Cadangan xxx9341 Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan xxx6300 Surplus / Defisit Tahun Pelaporan xxx

9601 Estimasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) xxx 9602 Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) xxx

9603 Est Pen Kembali Pinja. kpd BUMN/D/ Pem Pusat/ DO Lainnya & Lbg Internasional xxx 9604 Estimasi Pen. Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan xxx 9605 Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya xxx 9606 Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx 9607 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx 9608 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx 9609 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx 9610 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx 9611 Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx

9751 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx9752 Apropriasi Pemberian Pinj kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lbg Internl. xxx9753 Apropriasi Pengel. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan xxx9754 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dlm Investasi Permanen Lainnya xxx9755 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx9756 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx9757 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah DO Lainnya xxx9758 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx

Catatan: 9759 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx Asumsi estimasi pendapatan 9760 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx

lebih kecil dari apropriasi 6400 Pembiayaan Netto Tahun Pelaporan xxx

Page 56: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

54

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL TRANSAKSI OTORISASI KREDIT ANGGARAN

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D KI. OKA Penerimaan OKA 9101 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Yg Dialokasikan xxx

9102 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan xxx 9103 Estimasi Pend. Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yg Dialokasikan xxx 9104 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan xxx 9111 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang dialokasikan xxx 9112 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PPh yang Dialokasikan xxx 9113 Estimasi Pend Bagian Daerah dari SDA yang Dialokasikan xxx 9114 Estimasi Pendapatan DAU yang Dialokasikan xxx 9115 Estimasi Pendapatan DAK yang Dialokasikan xxx 9121 Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi yang dialokasikan xxx 9122 Estimasi Pend Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi yg dialokasikan xxx 9131 Estimasi Pendapatan Hibah Yg Dialokasikan xxx 9132 Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan xxx 9133 Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan xxx 9201 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx 9202 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx 9203 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD/N dan Investasi Lainnya xxx 9204 Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx 9211 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx

9212 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh xxx 9213 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx 9214 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum xxx 9215 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus xxx 9221 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi xxx 9222 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi xxx 9231 Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah xxx

Page 57: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

55

9232 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat xxx 9233 Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-lain xxx 2. OKA belanja OKA 9401 Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai xxx 9402 Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa xxx 9403 Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan xxx 9404 Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas xxx 9405 Alokasi Apropriasi Belanja Pinjaman xxx 9406 Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi xxx 9407 Alokasi Apropriasi Belanja Hibah xxx 9408 Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial xxx 9409 Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya xxx 9411 Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap xxx 9412 Alokasi Apropriasi Belanja Aset Lainnya xxx 9421 Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka xxx 9501 Allotment Belanja Pegawai xxx 9502 Allotment Belanja Barang dan Jasa xxx 9503 Allotment Belanja Pemeliharaan xxx 9504 Allotment Belanja Perjalanan Dinas xxx 9505 Allotment Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah xxx 9506 Allotment Belanja Subsidi xxx 9507 Allotment Belanja Hibah xxx 9508 Allotment Belanja Bantuan Sosial xxx 9509 Allotment Belanja Operasi Lainnya xxx 9511 Allotment Belanja Aset Tetap xxx 9512 Allotment Belanja Aset Lainnya xxx 9521 Allotment Belanja Tak Tersangka xxx

3. OKA Bagi Hasil Pendapatan OKA 9431 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx ke Kabupaten/Kota/Desa 9432 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxx

9433 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx9434 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx9435 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx

Page 58: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

56

9531 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx9532 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxx9533 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx9534 Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx9535 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx

4. OKA Pembentukan Dana OKA 9441 Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan xxxCadangan 9541 Allotment Pembentukan Dana Cadangan xxx

5. OKA Pencairan Dana OKA 9241 Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan xxxCadangan 9141 Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan xxx

6. OKA Penerimaan OKA 9701 Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) yang Dialokasikan xxx

Pembiayaan 9702 Est. Pener Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem Pusat/DO Lainnya dan

Lembaga Internasional yang Dialokasikan xxx 9703 Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pemb yg dialokasikan xxx 9704 Estimasi Penerimaan Penjualan dlm Investasi Permanen Lainnya yang Dialokasikan xxx 9705 Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang Dialokasikan xxx 9706 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Dialokasikan xxx 9707 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah DO Lainnya yg Dialokasikan xxx 9708 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang Dialokasikan xxx 9709 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yg Dialokasikan xxx 9710 Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang Dialokasikan xxx 9651 Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) xxx 9652 Alok Esti. Pener. Kembali Pinjaman kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional xxx 9653 Alokasi Esti. Pener. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembg Lainnya xxx

9654 Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya xxx9655 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx9656 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx9657 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx9658 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx9659 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx9660 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx

Page 59: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

57

7. OKA Pengeluaran OKA 9801 Alokasi Apropriasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx Pembiayaan 9802 Alok Apropriasi Pemberian Pinj kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional xxx 9803 Alokasi Apropriasi Penerimaan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx 9804 Alokasi Apropriasi Penerimaan Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya xxx 9805 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx 9806 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx 9807 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx 9808 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx 9809 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx 9810 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx

9851 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx9852 Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO Lainnya dan

lembaga internasional xxx9853 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan xxx9854 Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya xxx9855 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx

9856 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx 9857 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx 9858 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx 9859 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx

9860 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx

Catatan: Walaupun OKA Pembiayaan dipusatkan di Unit Keuangan,laporannya harus dapat menunjukkan pertanggungjawaban

Di unit keuangan tersebut sehingga harus dibuatkan jurnalpembiayaannya.

Page 60: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

58

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN

NO TRANSAKSI DS BB D KI. Realisasi Pendapatan STS 0100 Kas di Kas Daerah xxx

8010 Pendapatan Pajak Daerah xxx 8020 Pendapatan Retribusi Daerah xxx 8030 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx 8040 Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx 8110 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx

8120 Pendapatan Bagian Daerah dari PPh xxx 8130 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx 8140 Pendapatan Dana Alokasi Umum xxx 8150 Pendapatan Dana Alokasi Khusus xxx 8210 Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi xxx 8220 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi xxx 8310 Pendapatan Hibah xxx 8320 Pendapatan Dana Darurat xxx

8330 Lain-lain Pendapatan xxx 2. Korolari Penerimaan Lain-2 PAD SPPA 7200 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap xxx

Penjualan Aset Tetap MP 2100 Tanah xxx 2200 Peralatan dan Mesin xxx Ket: SPPA = Surat Permintaan 2300 Gedung dan Bangunan xxx Pencatatan Aset 2500 Aset Tetap lainnya xxx 3. Pengembalian Pendapatan STS 8010 Pendapatan Pajak Daerah xxx

8020 Pendapatan Retribusi Daerah xxx8030 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx8040 Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx8110 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx

Page 61: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

59

8120 Pendapatan Bagian Daerah dari PPh xxx8130 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx8140 Pendapatan Dana Alokasi Umum xxx8150 Pendapatan Dana Alokasi Khusus xxx8210 Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi xxx8220 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi xxx8310 Pendapatan Hibah xxx8320 Pendapatan Dana Darurat xxx8330 Lain-lain Pendapatan xxx0100 Kas di Kas Daerah xxx

Page 62: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

60

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL TRANSAKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN

NO TRANSAKSI DS BB D K 1. Penerimaan Pembiayaan STS 0100 Kas di Kas Daerah xxx ND 8815 Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) xxx

8820 Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya

dan lembaga internasional xxx 8825 Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx 8830 Penerimaan Penjualan Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya xxx

8835 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx8840 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx8845 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx8850 Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx8855 Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx8860 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx

2. Jurnal Korolari Pelepasan Investasi ND 7100 Diinventasikan Dalam Investasi Permanen xxx Permanen 1100 Penyertaan Modal Pemda (PMP) xxx

1200 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan Lembaga Internasional xxx1300 Penyertaan Modal Dlm. Proyek Pembangunan xxx1400 Investasi Permanen Lainnya xxx

3. Korolari Penerimaan Pinjaman ND 7400 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang xxx

Dalam Negeri dan Luar Negeri 5100 Hutang Jangka Panjang xxx 4. Reklasifikasi Pinjaman kepada MP 0400 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional xxx

BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat 6500 Cadangan untuk piutang xxx/Daerah Otonom Lainnya yangJatuh tempo tahun berikutnya (dibuat pd akhir tahun anggaran) 7100 Diinvestasikan dalam investasi permanen xxx

1200 Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional xxx

Page 63: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

61

5. Jurnal balik reklasifikasi MP 1200 Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional xxx Pinjaman yang diberikan 7100 Diinvestasikan dalam investasi permanen xxxPada awal tahun berikutnya

6500 Cadangan untuk piutang xxx 0400 Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional xxx

Page 64: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

62

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL TRANSAKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN

NO TRANSAKSI DS BB D K 1. Realisasi Pengeluaran STS 8910 Pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx Pembiayaan ND 8915 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem Pusat/Daerah Otonom Lainnya xxx 8920 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Lainnya xxx 8925 Penyertaan Investasi Permanen Lainnya xxx 8930 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx

8935 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx8940 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx8945 Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx8950 Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx8955 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx0100 Kas di Kas Daerah xxx

2. Jurnal Korolari utk mencatat 1100 Penyertaan Modal Pemda (PMP) xxx Investasi Permanen 1200 Pinjaman kpd BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional xxx

1300 Penanaman Modal Dlm. Proyek Pembangunan xxx1400 Investasi Permanen Lainnya xxx7100 Diinventasikan Dalam Investasi Permanen xxx

3. Jurnal Korolari Pembayaran 5100 Hutang Jangka Panjang xxx

Pokok Pinjaman 7400 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang xxx

4. Reklasifikasi Hutang Jangka MP 6700 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek xxx Panjang yang Jatuh Tempo 4100 Bagian lancar hutang jangka panjang xxxTahun Berikutnya

5100 Hutang jangka panjang xxx 7400 Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka panjang xxx

Page 65: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

63

5. Jurnal balik reklasifikasi MP 4100 Bagian lancar hutang jangka panjang xxx Pinjaman yang diberikan 6700 Dana yg harus disediakan utk pembayaran hutang jangka pendek xxxPada awal tahun berikutnya

7400 Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka panjang xxx 5100 Hutang jangka panjang xxx

Page 66: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

64

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL TRANSAKSI UUDP (SPM-BS)

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D K1 Realisasi Pemberian UUDP SPMU 0200 Kas di Pemegang Kas xxx

0100 Kas di Kas Daerah xxx

2 Realisasi SPJ -BS (UUDP) SPJ 8410 Belanja Pegawai xxx 8420 Belanja Barang dan Jasa xxx 8430 Belanja Pemeliharaan xxx 8440 Belanja Perjalanan Dinas xxx 8450 Belanja Pinjaman xxx 8460 Belanja Subsidi xxx 8470 Belanja Hibah xxx

8480 Belanja Bantuan Sosial xxx8490 Belanja Operasi Lainnya xxx0200 Kas di Pemegang Kas xxx

3 Penyetoran kembali sisa MP 0100 Kas di Kas Daerah xxx

UUDP ke Kas Daerah 0200 Kas di Pemegang Kas xxx pada akhir tahun anggaran

Page 67: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

65

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL TRANSAKSI BELANJA

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D K1 Realisasi Belanja dengan SPMU 8410 Belanja Pegawai xxx

SPM Beban Tetap BT 8420 Belanja Barang dan Jasa xxx ND 8430 Belanja Pemeliharaan xxx 8440 Belanja Perjalanan Dinas xxx 8450 Belanja Pinjaman xxx 8460 Belanja Subsidi xxx 8470 Belanja Hibah xxx 8480 Belanja Bantuan Sosial xxx 8490 Belanja Operasi Lainnya xxx 8510 Belanja Aset Tetap xxx 8520 Belanja Aset Lainnya xxx 8610 Belanja Tak Tersangka xxx 0100 Kas di Kas Daerah xxx

2. Penerimaan Kembali Belanja STS 0100 Kas di Kas Daerah xxxTahun Lalu 8040 Pendapatan Lain-lain PAD xxx

(BP. Pendapatan dr Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu)

3. Penerimaan Kembali Belanja STS 0100 Kas di Kas Daerah xxxTahun Berjalan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD xxx

(BP. Pendapatan dr Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan)

4. Jurnal Penyesuaian untuk MP 8040 Pendapatan Lain-lain PAD (BP. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan) xxxPenerimaan Kembali Belanja 8410 Belanja Pegawai xxxTahun Berjalan Pada Akhir 8420 Belanja Barang dan Jasa xxxPeriode 8430 Belanja Pemeliharaan xxx

Page 68: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

66

8440 Belanja Perjalanan Dinas xxx8450 Belanja Pinjaman xxx8460 Belanja Subsidi xxx8470 Belanja Hibah xxx8480 Belanja Bantuan Sosial xxx8490 Belanja Operasi Lainnya xxx8510 Belanja Aset Tetap xxx8520 Belanja Aset Lainnya xxx

8610 Belanja Tak Tersangka xxx

Page 69: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

67

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL PEROLEHAN ASET TETAP

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D K1 Realisasi Belanja dengan SPMU 8510 Belanja Aset Tetap xxx

SPM Beban Tetap BT/ND 0100 Kas di Kas Daerah xxx xxx 2. Jurnal Korolari untuk Mencatat MP 2100 Tanah xxx Perolehan Aset Tetap 2200 Peralatan dan Mesin xxx 2300 Gedung dan Bangunan xxx 2400 Jalan, irigasi dan jaringan xxx 2500 Aset Tetap lainnya xxx 7200 Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx

Page 70: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

68

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA/DESA

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D K1 Realisasi Pengiriman SPMU 8710 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx

8720 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxx 8730 Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx

8740 Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx 8750 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx 0100 Kas di Kas Daerah xxx

Page 71: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

69

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL REALISASI PEMBENTUKAN DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D K 1. Realisasi Pembentukan Dana Cadangan a) Realisasi Anggaran SPMU 8760 Pembentukan Dana Cadangan xxx 0100 Kas di Kas Daerah xxx b) Jurnal Korolari utk mencatat 3300 Dana Cadangan xxx Dana Cadangan 7900 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan xxx 2. Realisasi Pencairan Dana Cadangan a) Realisasi Anggaran ND 0100 Kas di Kas Daerah xxx MP 8360 Pencairan Dana Cadangan xxx

b) Jurnal Korolari utk mengurangi MP 7900 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan xxx /Membatalkan Dana Cadangan 3300 Dana Cadangan xxx

Page 72: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

70

RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL PENUTUP

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D K1. Penutupan Apropriasi Belanja Perda 9301 Apropriasi Belanja Pegawai xxx (APBD) 9302 Apropriasi Belanja Barang dan Jasa xxx 9303 Apropriasi Belanja Pemeliharaan xxx 9304 Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas xxx 9305 Apropriasi Belanja Pinjaman xxx 9306 Apropriasi Belanja Subsidi xxx 9307 Apropriasi Belanja Hibah xxx 9308 Apropriasi Belanja Bantuan Sosial xxx 9309 Apropriasi Belanja Operasi Lainnya xxx 9311 Apropriasi Belanja Aset Tetap xxx 9312 Apropriasi Belanja Perolehan Aset Lainnya xxx 9321 Apropriasi Belanja Tak Tersangka xxx

9401 Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai xxx 9402 Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa xxx 9403 Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan xxx 9404 Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas xxx 9405 Alokasi Apr Belanja Pinjaman xxx 9406 Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi xxx 9407 Alokasi Apropriasi Belanja Hibah xxx 9408 Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial xxx 9409 Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya xxx 9411 Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap xxx 9412 Alokasi Apropriasi Belanja Aset Lainnya xxx 9421 Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka xxx

Page 73: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

71

2. Penutupan Apropriasi Bagi 9331 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota xxxHasil Pendapatan ke Kabupa- 9332 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Kab/Kota xxxTen/Kota/Desa 9333 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Xxx

9334 Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx9335 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx9431 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota xxx9432 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota xxx

9433 Alokasi Aproriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx 9434 Alokasi Aproriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx 9435 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx

3. Penutupan Apropriasi Dana 9341 Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan xxxCadangan 9441 Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan xxx

4. Penutupan Estimasi 9141 Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan xxxPencairan Dana Cadangan 9041 Estimasi Pencairan Dana Cadangan xxx

5. Penutupan Estimasi 9201 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx Pendapatan (APBD) 9202 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx 9203 Alokasi Est Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx 9204 Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx 9211 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx

9212 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh 9213 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx

9214 Alokasi Estimasi Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota xxx9215 Alokasi Estimasi Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota xxx

9221 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum xxx 9222 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus xxx 9231 Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah xxx 9232 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat xxx 9233 Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-lain xxx

Page 74: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

72

9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx 9002 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx 9003 Estimasi Pend Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx 9004 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx 9011 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx 9012 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh xxx 9013 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx 9014 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum xxx 9015 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus xxx 9031 Estimasi Pendapatan Hibah xxx 9032 Estimasi Pendapatan Dana Darurat xxx 9033 Estimasi Pendapatan Lain-lain xxx

9021 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi xxx9022 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi xxx

6. Penutupan Realisasi 8010 Pendapatan Pajak Daerah xxx

Pendapatan 8020 Pendapatan Retribusi Daerah xxx 8030 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx 8040 Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx 8110 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx

8120 Pendapatan Bagian Daerah dari PPh xxx 8130 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx

8140 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi xxx8150 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi Xxx

8210 Pendapatan Dana Alokasi Umum Xxx 8220 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Xxx 8310 Pendapatan Hibah Xxx 8320 Pendapatan Dana Darurat Xxx 8330 Pendapatan Lain-lain Xxx 9101 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Yg Dialokasikan xxx 9102 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan xxx 9103 Estimasi Pend. Bagian Laba BUMD & Investasi Lainnya yg Dialokasikan xxx

Page 75: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

73

9104 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan xxx 9111 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang dialokasikan xxx 9112 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PPh yang Dialokasikan xxx 9113 Estimasi Pend Bagian Daerah dari SDA yang Dialokasikan xxx 9114 Estimasi Pendapatan DAU yang Dialokasikan xxx 9115 Estimasi Pendapatan DAK yang Dialokasikan xxx 9121 Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi yang dialokasikan xxx 9122 Estimasi Pend Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi yg dialokasikan xxx 9131 Estimasi Pendapatan Hibah Yg Dialokasikan xxx 9132 Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan xxx 9133 Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan xxx

7. Penutupan Realisasi 9501 Allotment Belanja Pegawai xxx Belanja 9502 Allotment Belanja Barang dan Jasa xxx 9503 Allotment Belanja Pemeliharaan xxx 9504 Allotment Belanja Perjalanan Dinas xxx 9505 Allotment Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah xxx 9506 Allotment Belanja Subsidi xxx 9507 Allotment Belanja Hibah xxx 9508 Allotment Belanja Bantuan Sosial xxx 9509 Allotment Belanja Operasi Lainnya xxx 9511 Allotment Belanja Aset Tetap xxx 9512 Allotment Belanja Aset Lainnya xxx 9521 Allotment Belanja Tak Tersangka xxx 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan xxx 8410 Belanja Pegawai xxx 8420 Belanja Barang dan Jasa xxx 8430 Belanja Pemeliharaan xxx 8440 Belanja Perjalanan Dinas xxx 8450 Belanja Pinjaman xxx 8460 Belanja Subsidi xxx 8470 Belanja Hibah xxx

Page 76: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

74

8480 Belanja Bantuan Sosial xxx 8490 Belanja Operasi Lainnya xxx 8510 Belanja Aset Tetap xxx 8520 Belanja Perolehan Aset Lainnya xxx 8610 Belanja Tak Tersangka xxx

8. Penutupan Realisasi Bagi 9531 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota xxxHasil Pendapatan ke Kab/ 9532 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota xxxKota/Desa 9533 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx

9534 Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx9535 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx8710 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx8720 Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota xxx8730 Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx8740 Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx8750 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx

9. Penutupan Realisasi Pemben 9541 Allotment Pembentukan Dana Cadangan xxxTukan Dana Cadangan 8760 Pembentukan Dana Cadangan XxxX

10. Penutupan Realisasi Pencai- 8360 Pencairan Dana Cadangan xxxran Dana Cadangan 9241 Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang dialokasikan xxx

Page 77: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

75

RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL PERSEDIAAN

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D K1. Pencatatan Persediaan MP 0800Persediaan xxx Akhir Tahun 6600 Cadangan untuk Persediaan xxx

2. Jurnal balik persediaan akhir 6600Cadangan untuk Persediaan xxx Tahun sebelumnya 0800 Persediaan xxx

Page 78: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

76

RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL PENYESUAIAN BELANJA PINJAMAN PADA AKHIR TAHUN

DAN JURNAL BALIK PADA AWAL TAHUN BERIKUTNYA SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN

NO TRANSAKSI DS BB D K1. Pengakuan belanja pinjaman MP 6700Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek xxx pada akhir Tahun 4200 Hutang Biaya Pinjaman xxx

2. Jurnal balik belanja pinjaman MP 4200Hutang Biaya Pinjaman xxx Yang dibuat pada awal tahun 6700 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek xxx berikutnya

RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL PENGAKUAN PIUTANG PAJAK PADA AKHIR TAHUN

DAN JURNAL BALIK PADA AWAL TAHUN BERIKUTNYA

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D K1. Pengakuan Piutang Pajak MP 0500Piutang Pajak xxx 6500 Cadangan untuk Piutang xxx

2. Jurnal balik Piutang Pajak 6500Cadangan untuk Piutang xxx Yang dibuat pada awal tahun 0500 Piutang Pajak xxx berikutnya

Page 79: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

77

RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL TRANSAKSI NON ANGGARAN (Pengeluaran & Pengeluaran PFK)

DAN PEMINDAHAN UANG UANG ANTAR BANK

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGANNO TRANSAKSI DS BB D K

I. Transaksi PFK

1 Penerimaan PFK/Pemotong- SPMU 0100 Kas di Kas Daerah xxx

an SPM oleh Kas Daerah STS 8971 Penerimaan PFK xxx

2 Pengeluaran PFK (penyetor- ND 8981 Pengeluaran PFK xxx an ke pihak yang berhak) 0100 Kas di Kas Daerah xxxx

3 Jurnal Penutup pada akhir MP 8971Penerimaan PFK xxx Tahun anggaran 8981 Pengeluaran PFK xxx 4300 Hutang Perhitungan Fihak Ketiga xxx

II. Pemindahan uang antar 0100 Kas di Kas Daerah xxxBank : (Buku Pembantu : Bank……)

0100 Kas di Kas Daerah xxx (Buku Pembantu : Bank lainnya……)

Page 80: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

78

RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL PENUTUPAN PEMBIAYAAN

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN

NO TRANSAKSI DS BB URAIAN D K1. Penutupan Apropriasi MP 9751 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah daerah xxx

Pengeluaran Pembiayaan 9752 Apropriasi Pemberian Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/ DO Lainnya dan Lmg internasional xxx9753 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan xxx 9754 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya xxx9755 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx 9756 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx 9757 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pem. Daerah Otonom Lainnya xxx 9758 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx 9759 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx 9760 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx 9801 Alokasi Apropriasi Pengel. Penyertaan Modal Pemda xxx 9802 Alokasi Apropriasi Pem. Pinj. kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lmg Internasional xxx 9803 Alokasi Apropriasi Pengel Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan xxx9804 Alokasi Apropriasi Pengel Penyertaan dalam Invest Permanen Lainnya xxx 9805 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx9806 Alokasi Apropriasi Pembay. Pokok Pinjaman kpd Pemerintah Pusat xxx9807 Alokasi Aproriasi Pembay Pokok Pinj. Pem.Daerah Otonom Lainnya xxx 9808 Alokasi Apropriasi Pembay Pokok Pinj BUMN/BUMD xxx 9809 Alokasi Apropriasi Pembay Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx9810 Alokasi Apropriasi Pembay Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx

2. Penutupan Realisasi Pengeluaran SPMU 8910 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxxPembiayaan 8915 Pemberian Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem.Pusat/DO Lainnya dan Lembaga Internasional xxx

8920 Pengeluaran Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx8925 Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen lainnya xxx8930 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx

Page 81: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

79

8935 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx8940 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx8945 Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx8950 Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx8955 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx6400Pembiayaan Neto Tahun Pelaporan xxx9851 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda xxx9852 Allotment Pemb Pinj. kpd BUMN/D/Pem.Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasioanl xxx9853 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx9854 Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya xxx9855 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx9856 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx9857 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pem.Daerah Otonom Lainnya xxx9858 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx9859 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx9860 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx

3. Penutupan Estimasi Penerimaan MP 9602 Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yg dipisahkan (divestasi) xxxPembiayaan (APBD) 9603 Alok. Est. Penerimaan Kembali Pinj kpd BUMN/D/Pem.Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional xxx

9604 Alokasi Est. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx9605 Alokasi Est. Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya xxx9606 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx9607 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx9608 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Pem.Daerah Otonom Lainnya xxx9609 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx9610 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx9611 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx9652 Estimasi Pen.Penjualan Aset yg dipisahkan (divestasi) xxx9653 Est. Penerimaan kembali Pinj. Kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional xxx9654 Estimasi Pen. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx9655 Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya xxx9656 Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx9657 Estimasi Pen. Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx

Page 82: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

80

9658 Estimasi Pen. Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx9659 Estimasi Pen. Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx9660 Estimasi Pen. Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx9661 Estimasi Pen. Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx

4. Penutupan Realisasi Penerimaan MP 8815 Penerimaan Penjualan Aset yg Dipisahkan (Divestasi) xxxPembiayaan 8820 Penerimaan kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem.Pusat/DO lainnya dan Lbg Internasional xxx

8825 Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx8830 Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya xxx8835 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx8840 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx8845 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx8850 Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx8855 Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx8860 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx6400 Pembiayaan Neto Tahun Pelaporan xxx9602 Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yg dipisahkan (Divestasi) xxx9603 Est Pen. Kembali Pinj. kpd BUMN/BUMD/Pem.Pusat/ DO Lainnya dan Lbg Internasional xxx9604 Est. Peneri. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx9605 Est. Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya xxx9606 Est. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx9607 Est. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx9608 Est. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah DO lainnya xxx9609 Est. Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx9610 Est. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx

9611 Est. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Page 83: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Bab IV – JURNAL STANDAR

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

81

RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHJURNAL PENUTUP SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN

NO TRANSAKSI DS BB URAIAN D K Jurnal Penutup pada akhir tahun MP Anggaran:

1. Untuk menutuo saldo surplus/defisit MP 6200SiLPA tahun pelaporan xxxanggaran tahun berjalan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan xxx

2. Untuk menutup Pembiayaan neto MP 6400Pembiayaan Neto Tahun Pelaporan xxx

Tahun berjalan 6200 SiLPA tahun pelaporan xxx

3. Utk menutup Estimasi Penggunaan MP 6200SiLPA Tahun Pelaporan xxxSiLPA yg dianggarkan dlm APBD 9601 Estimasi Penggunaan SiLPA xxx

4. Utk membukukan Penggunaan MP 8810Penggunaan SiLPA xxxSiLPA selama tahun pelaporan 6200 SiLPA Tahun Pelaporan xxx

5. Utk menutup perkiraan penggunaan MP 6100Akumulasi SiLPA xxx

SiLPA ke akumulasi SiLPA 8810 Penggunaan SiLPA xxx

Page 84: SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - · PDF filetentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ... Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

PEDOMANSISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pengarah

1. Dr. Machfud Sidik, MSc2. Drs. Arie Soelendro, MA3. Dr. Mulia P. Nasution, DESS4. Dr. Daeng M. Nazier5. Drs. Imran6. Adriansyah, SE7. Drs. Sugijanto, Ak, MM8. Drs. Sintong Nainggolan, Msi9. Drs. Tahria. S, M.Acc

Tim Penyusun

1. Drs. Irsan Gunawan (Koordinator)2. Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA3. Drs. Wawan Darmawan4. Iman Bastari, Ak, M.Acc5. Sonny Loho, Ak, MPM6. Ardan Adiperdana, Ak, MBA7. Drs. Sura P. Bangun, MBA8. Drs. Hotman Siregar, MPA9. Drs. Haryanto Kadi, M.Sc10. Edison Sihombing, SE, MSP11. Dra. Riyani Budiastuti12. Amdi Veri Darma, Ak, M.Acc13. Sumiyati, Ak, MFM14. Drs. Sigit Edi Surono15. Sugiyarto, SE, Ak, M.Sc16. Ahmad Yani, SH, Ak17. Edward UP Nainggolan, Ak18. Arif Zainudin Fansyuri, Ak19. Mahartha Titi, SE, Ak20. Drs. Sudarisman, Ak21. Zandy Akbar Rassat, SE, MA