ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH …

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)

Vol. 4, No. 4, (2019) Halaman 618-634

ol.x, No.x, July xxxx, pp. 1

618

E-ISSN 2581-1002

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN

KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017

Muarif*1, Mirna Indriani*2

1,2Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: [email protected] *2

Abstract

Local governments in analyzing the financial state is to perform financial ratio analysis. This financial ratio is then

used as a benchmark for analyzing the performance of local governments to see how the government manages its

regional finances. This study aims to describe the financial performance of municipal and district governments in

Aceh Province if measured using independence ratios, effectiveness ratios and growth ratios. 2015-2017 and the

relationship between these ratios. The method used is descriptive quantitative to measure financial performance with

ratio and financial analysis. The results of the study show that the independence ratio analyzed for District and City

Governments in the Province of Aceh in 2015-2017 illustrates very low criteria. Based on the effectiveness ratio in

2015, 15 districts / cities can be classified as very effective and 7 districts and cities which are classified as quite

effective. Based on the 2015 PAD growth ratio, the highest was Pidie Jaya Regency with 49%, whereas in 2016 North

Aceh Regency became the highest level of PAD growth ratio of 100%, in 2017 East Aceh Regency became the highest

at 62%. Then it can be concluded that the more effective the ability of local governments to realize PAD, the higher

the growth of PAD will be.

Keywords: Analysis of the Financial Performance, Financial Ratios.

1. Pendahuluan

Semenjak era reformasi terjadi pemerintah di

tiap-tiap daerah dituntut agar dapat memberikan

pelayanan kinerja yang besar dan kritis serta mengacu

pada kebutuhan,kepuasan, kebutuhan juga keinginan

rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia

mulai dijalankan setelah diterbitkan Undang-Udang

No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah.

Mengacu pada kedua UU diatas maka muncul

tuntutan yang harus diselenggarakan dengan sebaik-

baiknya oleh pemda berupa pengelolaan keuangan

daerah serta kewenangan penuh diberikan ke pemda

untuk menjalankan semua acara yang berhubungan

dengan pemerintahan. Tersedianya informasi-

informasi dalam laporan keuangan diharapkan menjadi

bahan pertimbangan dasar untuk membuat sebuah

keputusan.

Laporan keuangan ini dapat dianalisis dengan

beberapa metode, namun yang sering adalah analisis

rasio-rasio keuangan. Kinerja bisa dibilang adalah

suatu final untuk cara yang dibuat dalam satu periode

tertentu, yang wajib sebagai pengetahuan untuk

berbagai pihak yang berkepentingan untuk

memberikan informasi hasil capaian dari sebuah

lembaga yang kemudian di selaraskan sesuai visi dan

misi yang telah ditetapkan sebeumnya.

Mardiasmo (2007) menerangkan ada tiga tujuan

pengukuran kinerja tersebut dilakukan. Pertama,

membantu memperbaiki kinerja di periode yang akan

datang. Kedua, sebagai pertimbangan dalam

mengambil keputusan serta pengalokasian sumber

daya. Ketiga, dalam rangka mewujudkan

pertanggunggjawaban kepada masyarakat dan alat

untuk mengupayakan perbaikan dalam hal

komunikasi kelembagaan. Berdasarkan redaksi

KBA.ONE tanggal 22 Juli 2017 mengenai penilaian

kinerja, secara umum Fraksi Partai Aceh menaruh

penilaian yang kurang memuaskan terhadap kinerja

Pemerintah Aceh dalam pengelolaan birokrasi dan

penatausahaan anggaran tahun anggaran 2016.

Penilaian ini tidak terlepas dari sikap dan dinamika

kekuasaan yang dijalankan Pemerintah Aceh sendiri

terutama terkait gonta-ganti SKPA.

Analisis rasio keuangan dipakai untuk

memberikan gambaran kinerja terdiri dari rasio

efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio petumbuhan

Dpendapatan asli daerah (Halim, 2014). Halim (2014)

IJurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 4, No. 4, (2019)

ISSN: 1978-1520

619

juga menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan yang

dipakai untuk mengetahui gambaran kinerja terdiri

dari rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio

petumbuhan PAD.

Berdasarkan berita Go News group 31

Desember 2017 mengenai catatan akhir tahun Center

for Budget Analysis, ada beberapa daerah yang

pendapatannya di bawah 50 persen dan Provinsi Aceh

berada di posisi kelima, ini membuktikan bahwa

kinerja keuangan Provinsi Aceh masih belum baik.

Yunita (2016) telah melakukan penelitian

tentang penggunaan rasio efektivitas PAD,

kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan serta

aktivitas tahun 2011- 2015 di Kabupaten Pidie untuk

mengetahui bagaimana gambaran mengenai kinerja

daerah tersebut. Hasil penelitian rasio kemandirian

menunjukkan jumlah PAD yang sedikit dan rasio

efektifitas menunjukkan PAD tidak efektif karena

realisasi tidak mencapai 100 %. Selain itu hasil

penelitian juga menunjukkan rasio belanja operasi

sebesar 80% dan 14% untuk belanja pembangunan, ini

disebabkan karena pemerintah daerah lebih

memfokuskan belanjanya pada belanja operasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Andiani (2016) dan Yunita (2016) rasio efektivitas

pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur sudah

efektif karena diatas 100%, selain itu rasio

pertumbuhan juga dapat dikategorikan berhasil.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian dan

fenomena ini, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian kembali dalam ruang lingkup yang lebih

luas serta tahun yang berbeda. Dari beberapa poin

yang dimuat dalam latar belakang, peneliti tertark

untuk meneliti analisis kinerja keuangan pemerintah

daerah kabupaten dan kota di provinsii aceh tahun

2015-2017, tujuannya: 1) Mengetahui gambaran

mengenai kinerja keuangan pemerintah kota dan

kabupaten di Provinsi Aceh jika diukur menggunakan

rasio kemandirian, rasio efektivitas, serta rasio

pertumbuhan tahun 2015-2017, dan 2) untuk melihat

apakah terdapat hubungan antara rasio kemandirian

dan rasio efektivitas serta hubungan rasio

pertumbuhan dan rasio efektivitas.

2. Kajian Pustaka

Keuangan Daerah

UU yang menejlaskan tetntang pemerintah

daerah tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004, yang

dimaksud dalam kategori keuangan daerah merupakan

segala sesuatu hak maupun kewajibanya yang dapat di

nilaii berupa uang dan semua barang milik daerah

yang bisa di jadikan uang yang hal yan berhubungan

dengan hak dan kewajiban tersebut..

Dari definisi diatas ada beberapa hal yang wajib

dijabarkan:

1. Seluruh hak adalah asal-asal peneriman daerah

yang dan yang dipungut termasuk hasil dari

perusahaan yang dimiliki daerah. retribusi daerah

dan pajak daerah serta lainnya, atau hak yang

diterima untuk asal-asal penerimaan lain

conthonya dana alokasi khusus dan umu seperti

yang ditetapkan oleh peraturan. Sehingga hak

tersebut dapat digunakan meninggikan kekayaan

daerah.

2. Semua kewajiban merupakan kewajiban-

kewajiban daerah yang akan menurunkan

kekayaan daerah dalam rangka pengeluaran yang

digunakan untuk pembayaran dalam upaya

penyelenggaraan fungsi pemerintahan,

pengembangan ekonomi, pelayanan umum,

infrastuktur.

Sumber Pendapatan Daerah

UU yang menejlaskan tetntang pemerintah

daerah tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 di saat

periode anggaran yang di akui untuk penambahan nilai

kekayaan bersih di seluruh saerah dalam pendapatan

daerah. Pendapatan daerah sumber-sumbernya terdiri

dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang

perimabangan keuangan antara pemerintah pusat

serta pemda . yang dikelompokan kedalam

pendapatan asli daerah (PAD) yang dipungut sesuai

peraturan daerah merupakan pendapatan. Berikut

macama-macam pendapatan asli daerah (PAD)

1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

tentang Pajak Daerah,

2) PP No. 55 Tahun 2016 tentang Retribusi

Daerah, Retribusi Daerah

3) PP No. 55 Tahun 2016 laba operasi

perusahaan daerah merupakan sumber PAD

yang berasal dari daerah.


ISSN: 1978-1520

620

4) UU No. 33 Tahun 2004 tentang dana

peimbangan keuangan antara pemda dan pusat

b. Dana Perimbangan

UU No. 33 Tahun 2004 menjelasakan bahwa dana

perimabangan dana yang berasal dari pendapatan

APBD.

Beberapa sumber dana perimbangan yaitu:

1) Dana Bagi Hasil, Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, dan

(Pph) Pajak Penghasilan pada pasal 25 serta

pasal 29 atas wajib pajak pribadi didalam

negeri, beia perolehan atas hak tanah serta

bangunan (BPHTB)

2) Dana Alokasi Umum

3) Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dana ini

semua berasal dari pendapatan APBN yang

pakai untuk mendanai biaya kebutuhan

daerah supaya terjadi desentralisasi yang

dilaksanakan antar daerah yang merata dalam

hal keuangan.

4) Dana Alokasi Khusus

5) Sumber dananya dari pendapatan yang

dipakai buat acara khusus maupun nasioanl

6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Belanja Daerah

PP yang membahasa tentang pengelolaan dan

pertanggung jawaban keuangan daerah adalah PP No.

58 Tahun 2005. Menjelasakan tentang belanja daerah

adalah, belanja adalah pengguanaan anggaran yang

dilaukan oleh secretariat, instansi maupun lembaga

yang lain.

Belanja dapat dikelompokkan menjadi:

a. Belanja Rutin

Belanja rutin yaitu biaya yang dikeluarkan yang

gunanya hanya untuk setahun anggaran saja.

Asset tidak tertambah maupun kekayaan lainnya.

Fungsi dari pengeluaran ini hanya untuk setahun

anggaran dan juga tidak bisa nambahin asset atau

kekayaan daerah juga.

b. Belanja Modal atau Pembangunan

Belanja modal atau pembangunan yaitu suatu

pengerliaran yang berguna lebih dari setahun.

c. Pembiayaan Daerah

PERMENDAGRI Nomor 33 tahun 2017 tentang

pengelilaan keuangan daerah , pembiayaan daeah

adalah seluruh penerimaan yang perlu

dikembalikan atau bayar kembali. Sumber-

sumber pembiayaan terdiri:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya (SiLPA)

2) Dalam tahun yang berkenaan ada pencairan

dana yang berasal dari rekening dana

cadangan.

3) Hasil penjualan perusahaan milik daerah

(BUMD) dan penjualan asset milik

pemerintah daerah dapat dianggarkan

keselanjutnya

4) Anggaran selanjutnya ada penerimaan

pinjaman daerah atas penerbitan oblogasi

daerah.

5) Dari pinjaman pemerintah pusat yang

dikasih kepada pemerintah daerah

6) penerimaan yang bersumber dari pelunasan

piutang pihak ketiga,

Akuntansi Keuangan Daerah

American Accounting Assosiation dalam

Hendraryadi (2011): Akuntansi merupakan suatau info

dalam rangka untuk dapat mengambil suatu atau

beberapa keputusan oleh pihak-pihak yang

memerlukannya dari suatu entitas yang terdiri dari

proses mulai dari pengidentifikasian, setelah itu

pengukuran dilanjutkan dengan pencatatan, dan

terkakhir pelaporan.

Pernyataan diatas menerangkan akuntansi

berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan sebuah

entitas ekonomi yang bersifat kualitatif, yang

diharapkan bermanfaat dan akan dipertimbangkan

untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kesatuan dari

organisasi disebut juga entitas. Ada beberapa sektor

dari akuntasi jika dilihat dari jenis perusahaan,

diantaranya akuntansi sektor privat yaitu sektor

akuntansi berhubungan dengan organisasi perusahaan

akuntansi di sektor publik adalah akuntansi yang

berhubungan dengan lembaga non profit. Akuntansi

sektor publik sering disebut juga akuntansi

pemerintahan.

Dalam sistim akuntansi pemerintahan daerah

harus berpaku pada peraturan pemerintah mengenai

standar akuntansi keuangan dan peraturan pemerintah

yang menjelaskan tentang pengendalian internal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)


ISSN: 1978-1520

621

Hasil akhir dari proses pembuatan simpulan data

keuangan adalah berupa laporan keuangan.

Selanjutnya bentuk laporankeuangan ini kemudian

dijabarkan ke pihak manajemen maupun pihak luar

yang mempunyai kepentingan terhadap infromasi

keuangan perusahaan (Jumingan, 2006:4).

Halim (2014) laporan keuangan menjadi suatu

alat yang menunjukkan akuntabilitas pemerintah

daerah kepada parlemen yang bertindak sebagai wakil

rakyat maupun lembaga-lembaga negara lain yang

memiliki kepentingan khusus dan masyarakat umum.

Suatu bentuk pelaporan keuangan yang

diberikan untuk para pengguna yang membutuhkan

informasinya. Bagi pemerintah daerah, laporan

keuangan harus disusun sekurang-kurangnya setahun

sekali dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

pemakai laporan keuangan (Bastian, 2010). Terdapat

beberapa laporan yang dituntut dari suatu organisasi

sektor publik, yaitu berupa laporan keuangan

eksternal, laporan realisasi anggaran, laporan aliran

kas, laporan surplus atau defisit, neraca dan laporan

kinerja keuangan dan non keuangan (Mardiasmo,

2009).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Supaya bisa melihat dan menilai apa benar

pemerintah di suatu tempat berhasil atau tidak dalam

menjalankan tugasnya diperlukan suatu laporan yang

didalamnya terkandung berupa pertanggungjawaban

atas keuangan daerah. Laporan ini harus

dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.

Informasi-informasi yang di dapat di laporan keuangan

berkaitan dengan hasil program yang dilaksanakan

untuk kemudian dapat dinilai bagaimana kinerja dari

pemerintah daerah (Harun, 2009).

Kinerja keuangan merupkan metode dari

analisis yang digunakan mengetahui gambaran

mengenai pelaksanaan program-program pemerintah

daerah yang telah disepakati sebelumnya dengan

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan.

Hal ini sama saja seperti membuat laporan keuangan

sesuai dengan standar Standar Akuntan Publik (SAK)

atau General Acepted Accouting Principle (GAAP)

(Riani, 2011:2).

Mengukur perbandingan adalah suatu proses

untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.

Seperti dalam mengukur efisiensi, untuk mendapatkan

infornasi mengenai penggunaan jumlah sumber daya

alam yang dipakai dilakukan perbandingan antara

efforts dengan outputs (Hendraryadi, 2011).

3 tujuan kinerja keuangan daerah yaitu:

perbaikan kinerja pemerintah, memperbaiki

komunikasi kelembagaan serta meningkatkan

pertanggungjawaban publik, sebagai bahan

pertimbangan dalam pengelompokkan sumber daya

serta membuatnya jadi suatu kepitusan.

Analisis Rasio Keuangan

Halim (2007) melakukan penelitian tentang

analisis rasio keuangan terhadap APBD yang

diputuskan merupakan cara menganalisis kinerja dari

pemerintah daerah untuk melihat bagaimana

pemerintah mengelola keuangan daerahnya. Untuk

mengetahui bagaimana pemerintah melakukan

pengelolaan terhadap keuangan daerahnya yang

dituntut harus demokratis, transparan, efisien,

akuntabel dan jujur, analisis rasio terhadap APBD juga

penting dilaksanakan walaupun dalam prosesnya lain

dengan perusahaan swasta (Halim, 2007).

Halim (2007) juga menjelaskan bahwa untuk

dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam

APBD, maka harus membandingkan pencapaian antar

tahun atau periode melalui analisis rasio keuangan.

Beberapa rasio tersebut adalah:

1) Rasio Kemandirian

Dari rasio kemandirian keuangan daerah bisa

diketahui sejauh mana pemerimtah daerah mampu

dalam mengatur pajak dan retribusi sebagai asal

mula pendapatan yang diterima oleh daerah yang

dipakai untuk keperluan kegiatan-kegiatan

pemerintahan, pembangunan serta pelayanan untuk

masyarakat. Adapun rasio untuk kemandirian

keuangan daerah sebagai berikut.

Rasio Kemandirian =

x 100%

Rasio kemandirian ini kemampuan keuangan

pemerintah daerah diukur dan juga memiliki

kriteria-kriterianya, yaitu jika rasio berada di 0-

25% maka kemampuan keuangannya rendah sekali,

jika >25-50% kemampuan keuangannya rendah,

jika >50-75% kemampuan keuangannya sedang

dan jika >75-100 kemampuan keuangan

pemerintahannya tinggi.

2) Rasio Efektivitas


ISSN: 1978-1520

622

Dwijyanti dan Rusherlistyanti (2013) menjelaskan,

untuk melihat sejauh mana kewajiban pemerintah

dalam upaya merealisasikan sumber-sumber PAD

yang telah direncanakan sebelumnya, dapat diukur

menggunakan rasio efektivitas, hal ini dapat

dilakukan dengan cara membandingkan PAD yang

direncana sebelumnya dengan waktu yang sudah di

tetapkans sesuai potensi riil daerah. Berikut rasio

efektivitas pemerintah:

Rasio Efektivitas =

x

100%

Rasio ini untuk mengukur sejauh mana kewajiban

pemerintah dalam upaya merealisasikan sumber-

sumber PADnya. Dengan tingkat rasio >100%

maka kriterianya sangat efektif, jika tingkat

rasionya 100% kriterianya efektif, 90-099 cukup

efektif, 75-89 kurang efektif dan <75 tidak efektif.

3) Rasio Pertumbuhan

Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013), menjelaskan

bahwa, terdapat satu metode yang dapat digunakan

untuk melihat semana besar pemerintah daerah

mampu dalam upaya meningkatkan dan

mempertahankan yang telah dicapai seperti

keberhasilan dari satu periode ke periode

selanjunya yaitu dengan menggunakan analisis

pada rasio pertumbuhan. Dapat kita hitung dengan

rumus dibawahini:

Rasio Pertumbuhan =

–

x 100%

4) Rasio Aktivitas

Terdapat satu metode untuk melihat bagaimana

kemampuan pemerintah mengutamakan alokasi

dananya untuk belanja pembangunan dan belanja

rutin, yaitu dengan menggunakan rasio aktivitas.

Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD

x 100%

Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD =

x 100%

Selaku daerah dinerga berkembang, pemerintah

juga mempunyai peranan penting dalam rangka

memacu pelaksanaan pembangunan, jadi rasio

belanja pembangunan diharapkan mampu

ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

5) Pengukuran Efisiensi

Suatu metode untuk dapat melihat efisiensi adalah

dengan mengukur rasio efisiensi, rasio efisiensi

berhubungan dengan input dan output, Jika semakin

besar outpun dari input maka seakin tinggi efisiensi

uatu organisasi, demikian sebaliknya (Mardiasmo

2004: 133). Berikut rumusan untuk pengukuran

efisiensi:

Rasio Efesiensi

x

100%

Efisiensi ini pada penilaiannya dapat disebutkan

sangat efisien kalau hasil perhitungan dibawah

60%. Memperbaiki efisiensi bisa dijalankan dengan

menaikkan output terhadap input, menaikkan

output dalam proporsi yang gede dari pada proporsi

input atau sebaliknya. Karena efisiensi hanya dapat

diukur dengan membandingkan pemasukan dan

hasil keluaran. Efisiensi digolongkan kedalam dua

bagian yaitu: efisiensi teknis (manajerial) yang

berkaitan dengan kemampuan dar suatu organisasi

dalam mendayagunakan sumberdaya input pada

tingkat output tertentu sedangkan efisiensi

alokasian dengan mampunya atau gak suatu

oragnisasi dalam menggunakan sumber daya

inputnya pada bagian yang tinggi untuk efektivitas

optimal.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memakai pendekatan

deskriptif kuantitatif dengan lamanya waktu penelitian

dari bulan Juni sampai dengan Desember 2018. Data

yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dengan

memakai yaitu data sekunder yang diperoleh dari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan website resmi

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

yaitu: www.djpk.depkeu.go.id yang berupa laporan

realisasi anggaran serta APBD pemerintah

kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh tahun

2015-2017.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data,

salah satunya adalah metode dokumentasi yang

dipakai dalam penelitian ini. Studi pustaka atau

metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang dipakai

http://www.djpk.depkeu.go.id/


ISSN: 1978-1520

623

oleh peneliti dengan cara datanya dikumpulkan yang

berhubungan dengan variabel, beserta rasio-rasio

rasio-rasio yang dipublikasi pada website resmi

www.depkeu.go.id.

Pada penelitian ini, 23 kota/kabupaten di

Provinsi Aceh pada tahun 2015-2017 menjadi

populasi. Dan Semua kabupaten/kota yang berada di

Provinsi Aceh pada tahun 2015-2017 yang berjumlah

23 kabupaten dan kota. Karena penelitian ini

menggunakan sensus sampling atau sampel jenuh, oleh

sebab itu maka keseluruhan populasi dapat dijadikan

sampel. Pada penelitian ini, kinerja diukur

menggunakan rasio pertumbuhan, kemandirian dan

efektivitas menjadi variabel penelitiannya.

Teknik analysis yang dipakai dipakai untuk

mengetahui gambaran kinerja, khususnya kinerja

keuangan pada pemerintah kota dan pemeritah

kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, dapat diukur

menggunakan analisis rasio dengan cara menghitung

pos-pos keuangan yang terdapat dalam laporan

realisasi anggaran serta APBD pada tahun yang ingin

diteliti, yaitu tahun 2015-2017. Rasio- rasio yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Rasio Kemandirian

2. Rasio Efektivitas

3. Rasio pertumbuhan

4. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran kinerja keuangan pemerintah kota

dan pemeritah kabupaten yang berada di Provinsi

Aceh, diukur menggunakan analisis rasio dengan cara

menghitung pos-pos keuangan yang terdapat dalam

laporan realisasi anggaran serta APBD anggaran pada

tahun yang ingin diteliti, yaitu tahun 2015-2017.

Rasio-rasio analisis keuangan yang dipakai di

penelitian ini berupa:

Rasio Kemandirian

Dwijayanati dan Rusherlityanti (2013)

menjelaskan kemandirian keuangan daerah

menampakkan pemerintah mampu dalam mendanai

sendiri segala aktivitasnya pemerintah, sebagai sumber

pendapatanyang diperlukan daerah.

Tabel 1

Flutuasi Rasio Kemandirian Tahun 2015-2017

No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017

1 Kab. Aceh Barat 9% 8% 8%

2 Kab. Aceh Besar 6% 5% 7%

3 Kab. Aceh Selatan 5% 6% 7%

4 Kab. Aceh Singkil 3% 3% 5%

5 Kab. Aceh Tengah 8% 7% 7%

6 Kab. Aceh Tenggara 4% 3% 1%

7 Kab. Aceh Timur 4% 5% 9%

8 Kab. Aceh Utara 8% 12% 6%

9 Kab. Bireun 7% 7% 6%

10 Kab. Pidie 9% 9% 5%

11 Kab. Simeulue 4% 4% 7%

12 Kota Banda Aceh 14% 14% 28%

13 Kota Sabang 6% 5% 9%

14 Kota Langsa 9% 8% 13%

15 Kota Lhokseumawe 4% 4% 8%

16 Kab. Gayo Lues 3% 3% 4%

17 Kab. Aceh Barat daya 5% 5% 7%

18 Kab. Aceh Jaya 3% 3% 4%

19 Kab. Nagan Raya 6% 6% 7%

20 Kab. Aceh Tamiang 6% 6% 10%

21 Kab. Bener Meriah 5% 4% 5%

22 Kab. Pidie Jaya 3% 3% 5%

23 Kota Subulussalam 3% 3% 8%

Sumber: Lampiran

0-25 = Rendah Sekali (Instruktif)

>25-50 = Rendah (Konsulatif)

>50-75 = Sedang (Partisipatif)

>75-100 = Tinggi (Delegatif)

Gambar 1

Grafik Flutuasi Rasio Kemandirian Tahun 2015-

2017

Berdasarkan tabel 1rasio kemandirian yang di

analisis untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Aceh tahun 2015-2017 menggambarkan

kriteria rendah sekali. Hal ini menampakkan bahwa

masih tingginya ketergantungan pemerintah

kabupaten/kota dalam upaya membiayai kegiatan

pemerintahannya terhadap pemerintah pusat atau pihak

ekstern. Dari hasil analisis rasio kemandirian tersebut,

maka dapat dilihat bahwa tahun 2015-2017 rasio

kemandiriannya memiliki hubungan pola instruktif


ISSN: 1978-1520

624

kecuali Kota Banda Aceh pada tahun 2017, karena

kemandirian daerah atau daerah otonomi belum

mampu secara finansial untuk melaksanakan otonomi

daerah yang membuat peranan dari pemerintah pusat

menjadi lebih mendominasi.

Banda Aceh merupakan salah satu kota yag

pemerintah kota mampu memiliki tingkat kemandirian

yang paling tinggi dibandingkan kabupaten dan kota

yang lain. Karena prosentase kemandirian di Kota

Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar 14%, pada tahun

2016 prosentase kemandiriannya masih tetap 14%, dan

terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2017 yang

prosentase kemandiriannya sebesar 28%. Selain dari

Kota Banda Aceh peningkatan diatas 10% juga terjadi

di Kota Langsa pada tahun 2017.

Sebaliknya Kabupaten Aceh Tenggara menjadi

satu-satunya kabupaten dengan kemandirian berada di

tingkatan yang paling rendah dibandingkan kabupaten

dan kota yang lain. Persentase kemandirian di

Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2015 sebesar

4%, tahun 2016 prosentase kemandiriannya terjadi

penurunan sebesar 1% menjadi 3%, dan terjadi

penurunan pada tahun 2017 yang prosentase

kemandiriannya sebesar 1%. Dapat kita ketahui bahwa

setiap tahun terjadi penurunan, ini disebabkan karena

tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten Aceh

Tenggara tinggi dalam upaya membiayai kegiatan

pemerintahannya terhadap pemerintah pusat atau pihak

eksternnya.

Berdasarkan tabel 5 tentang fluktuasi rasio

kemandirian kabupaten dan kota di Provinsi Aceh

pada tahun 2015-2017, maka dapat dilihat bahwa ada

beberapa daerah yang mengalami kenaikan prosentase

untuk tingkat kemandirian pemerintah daerah,

diantaranya Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh

Singkil, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Simeulu,

Kota Lhokseumawe, Kabupaten Gayo Lues,

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya,

Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang

dan Kabupaten Pidie Jaya.

Selain itu ada beberapa kabupaten dan kota yang

hanya memiliki kenaikan prosentase kemandirian pada

tahun 2017 saja, sedangkan pada tahun 2015-2016

prosentasenya tetap. Pemerintah kabupaten dan kota

tersebut diantaranya: 1) Kabupaten Aceh Singkil, 2)

Kabupaten Simeulue, 3) Kota Lhokseumawe, 4)

Kabupaten Gayo Lues, 5) Kabupaten Aceh Barat

Daya, 6) Kabupaten Aceh Jaya, 7) Kabupaten Nagan

Raya, 8) Kabupaten Aceh Tamiang, 9) Kabupaten

Pidie Jaya.

Berdasarkan tabel 5 tentang flutuasi rasio

kemandirian pemerintah kota dan kabupaten di

Provinsi Aceh pada tahun 2015-2017. Maka dapat

dilihat juga bahwa ada beberapa daerah yang

mengalami penurunan prosentase untuk tingkat

kemandirian pemerintah daerah, diantaranya

Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah,

Kabupaten Bireun dan Kabupaten Pidie.

Flutuasi naik turun prosentase kemandirian

pemerintah daerah terjadi pada lima kabupaten dan

kota. Naik turun prosentase kemandirian ini terjadi

karna berbedanya PAD yang diterima oleh kabupaten

dan kota tersebut. Sehingga jika dibandingkan dengan

pendapatan transfer pusat dari tahun ke tahun maka

akan terjadi kenaikan dan penurunan prosentase

kemandirian daerah. Kelima kabupaten dan kota

tersebut diantaranya: 1) Kabupaten Aceh Besar, 2)

Kabupaten Aceh Utara, 3) Kota Sabang, 4) Kota

Langsa, 5) Kabupaten Bener Meriah.

Rasio Efektivitas

Tabel 2

Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria Rasio Efektivitas (%)

Sangat Efektif >100

Efektif 100

Cukup Efektif 90-99

Kurang Efektif 75-89

Tidak Efektif >75

Sumber: Dwijayanti & Rusherlistyanti (2013)

Tabel 3

Flutuasi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

(PAD)Tahun 2015-2017


1 Kab. Aceh Barat 108% 123% 108%

2 Kab. Aceh Besar 154% 123% 111%



5 Kab. Aceh Tengah 107% 109% 104%

6 Kab. Aceh Tenggara 92% 98% 41%

7 Kab. Aceh Timur 94% 79% 134%

8 Kab. Aceh Utara 101% 184% 82%

9 Kab. Bireun 103% 103% 101%

10 Kab. Pidie 111% 109% 26%

11 Kab. Simeulue 128% 121% 138%

12 Kota Banda Aceh 126% 122% 112%

13 Kota Sabang 96% 88% 113%


ISSN: 1978-1520

625


14 Kota Langsa 99% 101% 97%


16 Kab. Gayo Lues 146% 115% 128%


18 Kab. Aceh Jaya 110% 94% 90%

19 Kab. Nagan Raya 121% 103% 74%



22 Kab. Pidie Jaya 148% 94% 96%


Sumber: Lampiran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari

tabel 6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, 15

kabupaten dan kota sudah tergolong sangat efektif dan

7 kabupaten dan kota yang masing tergolong cukup

efektif. Ketujuh kabupaten dan kota tersebut

diantaranya: 1) Kabupaten Aceh Tenggara, 2)

Kabupaten Aceh Timur, 3) Kota Sabang, 4) Kota

Langsa, 5) Kabupaten Aceh Tamiang, 6) Kabupaten

Bener Meriah, 7) Kota Subulussalam.

Namun pada tahun 2016 ada 5 kabupaten kota

yang tergolong kurang efektif rasio efektivitas PAD

nya, 4 kabupaten dan kota yang tergolong cukup

efektif dan juga 14 kabupaten dan kota yang tergolong

sangat efektif. Kabupaten dan kota yang tergolong

kurang efektif diantaranya: 1) Kabupaten Aceh

Singkil, 2) Kabupaten Aceh Timur, 3) Kota Sabang, 4)

Kota Lhokseumawe, 5) Kabupaten Aceh

Tamiang.Sedangkan kabupaten dan kota yang

tergolong cukup efektif diantaranya: 1) Kota

Subulussalam, 2) Kabupaten Pidie Jaya, 3)Kabupaten

Aceh Jaya, 4) Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada tahun 2017 ada 2 kabupaten dan kota yang

efektivitas PADnya tergolong tidak efektif, yaitu

Kabupaten Aceh Tenggara dengan tingkat rasio

efektivitas PAD sebesar 41% dan Kabupaten Pidie

dengan tingkat rasio efektivitas PAD sebesar 26%.

Selain itu ada 4 kabupaten dan kota yang efektivitas

PADnya tergolong kurang efektif, diantaranya: 1)

Kabupaten Bener Meriah, 2) Kabupaten Nagan Raya,

3) Kabupaten Aceh Utara, 4) Kabupaten Aceh Singkil.

Kategori yang lainnya adalah ada 5 kabupaten

dan kota y/ang tergolong cukup efektif efektivitas

PAD nya, diantaranya: 1) Kabupaten Pidie Jaya, 2)

Kabupaten Aceh Tamiang, 3) Kabupaten Aceh Jaya,

4) Kota Lhokseumawe 5) Kota Langsa.

Peningkatan rasio efektivitas yang terus

meningkat terjadi pada 4 kabupaten dan kota yaitu: 1)

Kabupaten Aceh Timur, 2) Kabupaten Simeulue, 3)

Kabupaten Aceh Barat Daya, 4) Kota Subulussalam.

Rasio Pertumbuhan

Dwijayanati dan Rusherlistyanti (2013)

menjelaskan bahwa rasio pertumbuhan mengukur

seberapa besar kemampuan pemerintahdaerah dalam

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya

yang telahdicapai dari periode ke periode berikutnya.

Tabel 4

Flutuasi Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Tahun 2015-2017


1 Kab. Aceh Barat 16% 8% 15%

2 Kab. Aceh Besar 23% -4% -7%



5 Kab. Aceh Tengah 20% -1% 4%

6 Kab. Aceh Tenggara 6% 4% -51%

7 Kab. Aceh Timur 14% -4% 62%

8 Kab. Aceh Utara 9% 100% -48%

9 Kab. Bireun 1% 7% 4%

10 Kab. Pidie 26% 19% -68%

11 Kab. Simeulue 31% 6% 26%

12 Kota Banda Aceh 22% 23% 4%

13 Kota Sabang 16% -4% 15%

14 Kota Langsa -4% 11% -1%


16 Kab. Gayo Lues 43% 12% 30%


18 Kab. Aceh Jaya 11% 13% 15%

19 Kab. Nagan Raya 23% 30% -29%



22 Kab. Pidie Jaya 49% 3% 3%


Sumber: Lampiran

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa

tingkat pertumbuhan PAD tertinggi tahun 2015

dimiliki oleh Kabupaten Pidie Jaya sebesar 49%,

sedangkan pada tahun 2016 Kabupaten Aceh Utara

menjadi tingkat rasio pertumbuhan PAD yang tertinggi

sebesar 100%, pada tahun 2017 Kabupaten Aceh

Timur menjadi yang tertinggi sebesar 62%. Ini

disebabkan oleh pertumbuhan PAD tahun ini

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan

PAD tahun sebelumnya. Selain itu, kabupaten yang

mengalami penurunan yang signifikan terjadi pada


ISSN: 1978-1520

626

Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireun, Kabupaten

Pidie, Kabupaten Nagan Raya.

Rasio pertumbuhan PAD yang dialami oleh

kabupaten dan kota yang sudah diteliti mengalami

flutuasi yang beragam. Jika dilihat pada tabel 4.5 maka

akan terlihat bagaimana naik turunnya tingkat

pertumbuhan PAD yang dialami semua kabupaten dan

kota tersebut.

Hubungan antara Rasio Kemandirian, Rasio

Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan.

Nilai dari korelasi sendiri berkisar diantar 1

sampai dengan -1, jika nilai yang muncul semakin

mendekati -1 atau 1 maka dapat disimpulkan bahwa

hubungan diantara dua variabel semakin kuat,

Sedangkan jika nilai mendekati angka 0, maka

hubungan antara dua variabel tersebut semakin lemah

(Sugiyono, 2012).

Tabel mengenai pedoman dalam memberikan

interpretasi serta analisis bagi koefisien korelasi adalah

sebagai berikut:

Tabel 5

Hubungan Antara Nilai Korelasi dan Tingkat

Korelasi

Nilai Korelasi Tingkat Korelasi

0.00 – 0.199 Sangat Rendah

0.20 – 0.399 Rendah

0.40 – 0.599 Sedang

0.60 – 0.799 Kuat

0.80 – 1.00 Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2012)

Dari data lampiran flutuasi rasio kemandirian,

rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan kabupaten dan

kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017 yang diolah

melalui SPSS, maka telah didapatkan tingkat korelasi

yang akan digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6

Hasil Korelasi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan

Kemandirian Efektivitas Pertumbuhan

Kemandirian

Pearson Correlation 1 .214 .098

Sig. (2-tailed) .078 .421

N 69 69 69

Efektivitas

Pearson Correlation .214 1 .786**

Sig. (2-tailed) .078 .000

N 69 69 69

Pertumbuhan

Pearson Correlation .098 .786**

1

Sig. (2-tailed) .421 .000

N 69 69 69

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Lampiran

Berdasarkan 9 dapat dilihat bahwa terdapat

hubungan kuat antara rasio efektivitas dan rasio

pertumbuhan karena memiliki nilai signifikan sebesar

0,786.Maka dapat disimpulkan bahwa semakin efektif

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

PAD, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan

PAD nya. Namun tidak terdapat hubungan antara rasio

efektivitas dan rasio kemandirian serta rasio

pertumbuhan dan rasio kemandirian. Karena nilai

korelasinya tergolong rendah. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antara

tingkat kemandirian daerah dengan efektivitas PAD

dan tingkat pertumbuhan PAD dan rasio kemandirian.

5. Kesimpulan Dan Saran

Setelah dilakukan analisis data di Provinsi Aceh

yang terdiri dari beberapa kota dan kabupaten, maka di

peroleh kesimpulan sebagai berikut :

Rasio kemandirian yang di analisis untuk

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh

tahun 2015-2017 menggambarkan kriteria rendah

sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya

ketergantungan pemerintah kabupaten/kota dalam

upaya membiayai kegiatan pemerintahannya terhadap

pemerintah pusat atau pihak ekstern. Dari hasil analisis

rasio kemandirian tersebut, maka dapat dilihat bahwa

tahun 2015-2017 rasio kemandiriannya memiliki

hubungan pola instruktif kecuali Kota Banda Aceh


ISSN: 1978-1520

627

pada tahun 2017, karena kemandirian daerah atau

daerah otonomi belum mampu secara finansial untuk

melaksanakan otonomi daeranya.

Banda Aceh merupakan salah satu kota yang

pemerintah kota mampu memiliki tingkat kemandirian

yang paling tinggi dibandingkan kabupaten dan kota

yang lain. Karena prosentase kemandirian di Kota

Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar 14%, pada tahun

2016 prosentase kemandiriannya masih tetap 14%, dan

terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2017 yang

prosentase kemandiriannya sebesar 28%. Selain dari

Kota Banda Aceh peningkatan diatas 10% juga terjadi

di Kota Langsa pada tahun 2017.

Sebaliknya Kabupaten Aceh Tenggara

menjadi satu-satunya kabupaten dengan kemandirian

berada pada tingkatan yang paling rendah

dibandingkan kabupaten dan kota yang lain.

Persentase kemandirian di Kabupaten Aceh Tenggara

pada tahun 2015 sebesar 4%, tahun 2016 prosentase

kemandiriannya terjadi penurunan sebesar 1%

menjadi 3%, dan terjadi penurunan pada tahun 2017

yang prosentase kemandiriannya sebesar 1%, Ini

disebabkan karena kurangnya kemampuan pemerintah

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya,

pembangunannya, maupun pelayanan kepada

masyarakat yang sudah membayar pajakdan retribusi

sebagai sumber pendapatan yang daerah tersebut

perlukan.

Berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2015,

15 kabupaten/kota sudah dapat digolongkan sangat

efektif dan 7 kabupaten dan kota yang masing

tergolong cukup efektif. Ketujuh kabupaten dan kota

tersebut diantaranya Kabupaten Aceh Tenggara,

Kabupaten Aceh Timur, Kota Sabang, Kota Langsa,

Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah,

Kota Subulussalam.

Namun pada tahun 2016 ada 5 kabupaten kota

yang tergolong kurang efektif rasio efektivitas PAD

nya, 4 kabupaten/kota digolongkan cukup efektif serta

juga 14 kabupaten dan kota yang tergolong sangat

efektif. Kabupaten dan kota yang tergolong kurang

efektif diantaranya Kabupaten Aceh Singkil,

Kabupaten Aceh Timur, Kota Sabang, Kota

Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan

kabupaten dan kota yang tergolong cukup efektif

diantaranya Kota Subulussalam, Kabupaten Pidie Jaya,

Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada tahun 2017 ada 2 kabupaten dan kota yang

efektivitas PADnya tergolong tidak efektif, yaitu

Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Pidie.

Selain itu ada 4 kabupaten dan kota yang efektivitas

PADnya tergolong kurang efektif, diantaranya

Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Nagan Raya,

Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil.

Kategori yang lainnya adalah ada 5 kabupaten dan

kota yang tergolong cukup efektif efektivitas PAD

nya, diantaranya Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten

Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kota

Lhokseumawe, dan Kota Langsa.

Berdasarkan rasio pertumbuhan PAD tahun

2015 tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Pidie Jaya

sebesar 49%, sedangkan pada tahun 2016 Kabupaten

Aceh Utara menjadi tingkat rasio pertumbuhan PAD

yang tertinggi sebesar 100%, pada tahun 2017

Kabupaten Aceh Timur menjadi yang tertinggi sebesar

62%. Ini disebabkan oleh pertumbuhan PAD tahun ini

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan

PAD tahun sebelumnya. Selain itu, kabupaten yang

mengalami penurunan yang signifikan terjadi pada

Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireun, Kabupaten

Pidie, Kabupaten Nagan Raya.

Jika dilihat korelasi antara rasio rasio, maka

terdapat hubungan kuat antara rasio efektivitas dan

rasio pertumbuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa

semakin efektif kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan PAD, maka akan semakin tinggi pula

pertumbuhan PAD nya. Namun tidak terdapat

hubungan antara rasio efektivitas dan rasio

kemandirian serta rasio pertumbuhan dan rasio

kemandirian. Karena nilai korelasinya tergolong

rendah. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

keterkaitan antara tingkat kemandirian daerah dengan

efektivitas PAD dan tingkat pertumbuhan PAD dan

rasio kemandirian.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi

Aceh

Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh harus

mampu meningkatkan dan memaksimalkan

Pendapatan Asli Daerah.Pemerintah Kabupaten

dan Kota di Provinsi Aceh seharusnya tidak

terlalu bergantung kepada pusat, berupa bantuan-

bantuan dari pemerintah pusat. Jika pemerintah

daerah terlalu mengandalkan pusat, sulit bagi


ISSN: 1978-1520

628

sebuah kota atau kabupaten dapat tumbuh dan

mandiri serta berdampak terhadap kurang

maksimal dalam mengelola keuangan daerah

yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat

menurun.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat

menambah jangka waktu penelitian sehingga

perubahan kinerja dari tahun ke tahun selanjutnya

dapat di lihat, menambah rasio-rasio lain agar

gambaran mengenai kinerja pemerintah dapat

terjelaskan dengan akurat, serta memperluas

wilayah penelitian sebagai alat untuk

perbandingan kinerja antar wilayah.

Daftar Pustaka

Andiani, M. (2016). Analisi Rasio - Rasio Keuangan

Daerah Kabupaten/Kota di aceh. Skripsi.

Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

Aulia, Z. (2017). Analisis Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur

Periode 2011-2015. Skripsi. Universitas

Sumatera Utara. Medan

Bastian, I. (2010). Sistem Perencanaan Dan

Penganggaran Pemerintahan Daerah Di

Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Dwijayanti, R dan Rusherlistyanti.(2013). Analisis

perbandingan kinerja keuangan pemerintah

propinsi Se-Indonesia. Jurnal Ekonomi dan

Bisnis, Vol. 12 No.01.

Halim, A. (2007). Akuntansi Sector Publik: Akuntansi

Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi

Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A dan Kusufi, M.S. (2012). Akuntansi

Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Harun. (2009). Reformasi Akuntansi dan Manajemen

Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Salemba

Empat

Hendraryadi, S. (2011). Perbandingan Indikator

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Antara

Tahun 2008-2009. Skripsi. Universitas

Diponegoro Semarang.

Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah.

Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. (2007). Akuntansi Sector Publik.

Yogyakarta: Andi Offset.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam

Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam

Negeri No 33 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan APBD.

Riani, I. A. P & Kaluge, D. (2011). Analisis

perbandingan kinerja keuangan daerah

pemekaran di provinsi Papua. Jurnal Aplikasi

Manajemen. 9 (3)

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yunita. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Dengan

Menggunakan Rasio Kemandirian keuangan

Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio

Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Tahun

2011-2015 (Studi Kasus pada Pemerintah


ISSN: 1978-1520

629

Lampiran 1 : Hasil Rasio Kemandirian Tahun 2015

Sumber: Data Diolah (2019)


Kabupaten/Kota PAD Pendapatan Transfer Hasil Pola Hubungan

Kab. Aceh Barat Rp130.428.452.038 Rp1.488.770.345.623 9% Instruktif

Kab. Aceh Besar Rp140.533.050.822 Rp2.194.252.383.357 6% Instruktif

Kab. Aceh Selatan Rp92.665.502.126 Rp1.816.465.671.240 5% Instruktif

Kab. Aceh Singkil Rp39.375.695.217 Rp1.291.085.714.464 3% Instruktif

Kab. Aceh Tengah Rp157.886.839.912 Rp1.908.574.467.660 8% Instruktif

Kab. Aceh Tenggara Rp59.153.235.036 Rp1.689.982.757.901 4% Instruktif

Kab. Aceh Timur Rp98.704.908.472 Rp2.283.827.017.835 4% Instruktif

Kab. Aceh Utara Rp194.029.636.826 Rp2.412.866.513.208 8% Instruktif

Kab. Bireun Rp173.972.782.734 Rp2.452.311.286.615 7% Instruktif

Kab. Pidie Rp210.501.782.065 Rp2.461.625.132.585 9% Instruktif

Kab. Simeulue Rp45.938.231.973 Rp1.176.849.286.093 4% Instruktif

Kota Banda Aceh Rp209.914.107.301 Rp1.477.745.233.716 14% Instruktif

Kota Sabang Rp49.602.766.629 Rp825.706.344.293 6% Instruktif

Kota Langsa Rp109.116.860.676 Rp1.165.572.907.457 9% Instruktif

Kota Lhokseumawe Rp56.560.454.282 Rp1.327.693.491.149 4% Instruktif

Kab. Gayo Lues Rp41.407.502.305 Rp1.478.061.376.512 3% Instruktif

Kab. Aceh Barat Daya Rp61.190.085.187 Rp1.325.332.031.581 5% Instruktif

Kab. Aceh Jaya Rp40.385.794.989 Rp1.273.467.775.429 3% Instruktif

Kab. Nagan Raya Rp79.938.395.926 Rp1.378.576.906.022 6% Instruktif

Kab. Aceh Tamiang Rp100.454.203.157 Rp1.654.957.791.991 6% Instruktif

Kab. Bener Meriah Rp58.753.978.243 Rp1.164.588.528.545 5% Instruktif

Kab. Pidie Jaya Rp44.573.668.037 Rp1.434.584.705.214 3% Instruktif

Kota Subulussalam Rp35.905.412.863 Rp1.027.004.599.340 3% Instruktif

Kabupaten/Kota PAD Pendapatan Transfer Hasil Pola Hubungan




Kab. Aceh Singkil Rp42.057.160.523 Rp1.487.516.296.448 3% Instruktif







Kab. Simeulue Rp48.646.141.736 Rp1.313.248.291.496 4% Instruktif

Kota Banda Aceh Rp258.591.409.669 Rp1.784.194.460.625 14% Instruktif

Kota Sabang Rp47.776.631.105 Rp1.017.014.573.556 5% Instruktif

Kota Langsa Rp121.369.467.376 Rp1.483.795.663.541 8% Instruktif

Kota Lhokseumawe Rp56.348.631.473 Rp1.497.929.739.977 4% Instruktif




ISSN: 1978-1520

630




Lampiran 4 : Hasil Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015





Kab. Pidie Jaya Rp45.986.243.650 Rp1.605.748.298.527 3% Instruktif

Kota Subulussalam Rp42.314.514.319 Rp1.264.676.228.542 3% Instruktif

Kabupaten/Kota PAD Pendapatan Transfer Hasil Pola

Hubungan




Kab. Aceh Singkil Rp43.441.129.848 Rp816.777.423.901 5% Instruktif







Kab. Simeulue Rp61.095.183.851 Rp921.008.209.283 7% Instruktif

Kota Banda Aceh Rp270.170.805.366 Rp966.309.055.426 28% Instruktif

Kota Sabang Rp55.081.057.066 Rp586.782.377.915 9% Instruktif

Kota Langsa Rp120.138.956.033 Rp894.749.467.280 13% Instruktif

Kota Lhokseumawe Rp62.986.260.104 Rp818.187.180.793 8% Instruktif







Kab. Pidie Jaya Rp47.409.466.845 Rp943.631.622.407 5% Instruktif

Kota Subulussalam Rp56.523.930.272 Rp690.805.955.358 8% Instruktif

Kabupaten/Kota Realisasi

Penerimaan PAD

Target Penerimaan

PAD Hasil Ketentuan

Kab. Aceh Barat Rp130.428.452.038 Rp120.985.000.000 108% Sangat efektif

Kab. Aceh Besar Rp140.533.050.822 Rp91.310.000.000 154% Sangat efektif

Kab. Aceh Selatan Rp92.665.502.126 Rp79.039.000.000 117% Sangat efektif

Kab. Aceh Singkil Rp39.375.695.217 Rp37.101.000.000 106% Sangat efektif

Kab. Aceh Tengah Rp157.886.839.912 Rp147.854.000.000 107% Sangat efektif

Kab. Aceh Tenggara Rp59.153.235.036 Rp64.230.000.000 92% Cukup efektif

Kab. Aceh Timur Rp98.704.908.472 Rp104.856.000.000 94% Cukup efektif


ISSN: 1978-1520

631




Kab. Aceh Utara Rp194.029.636.826 Rp192.540.000.000 101% Sangat efektif

Kab. Bireun Rp173.972.782.734 Rp168.342.000.000 103% Sangat efektif

Kab. Pidie Rp210.501.782.065 Rp189.253.000.000 111% Sangat efektif

Kab. Simeulue Rp45.938.231.973 Rp35.907.000.000 128% Sangat efektif

Kota Banda Aceh Rp209.914.107.301 Rp167.088.000.000 126% Sangat efektif

Kota Sabang Rp49.602.766.629 Rp51.542.000.000 96% Cukup efektif

Kota Langsa Rp109.116.860.676 Rp110.347.000.000 99% Cukup efektif

Kota Lhokseumawe Rp56.560.454.282 Rp48.458.000.000 117% Sangat efektif

Kab. Gayo Lues Rp41.407.502.305 Rp28.348.000.000 146% Sangat efektif

Kab. Aceh Barat Daya Rp61.190.085.187 Rp60.000.000.000 102% Sangat efektif

Kab. Aceh Jaya Rp40.385.794.989 Rp36.836.000.000 110% Sangat efektif

Kab. Nagan Raya Rp79.938.395.926 Rp65.795.000.000 121% Sangat efektif

Kab. Aceh Tamiang Rp100.454.203.157 Rp108.301.000.000 93% Cukup efektif

Kab. Bener Meriah Rp58.753.978.243 Rp59.619.000.000 99% Cukup efektif

Kab. Pidie Jaya Rp44.573.668.037 Rp30.116.000.000 148% Sangat efektif

Kota Subulussalam Rp35.905.412.863 Rp37.019.000.000 97% Cukup efektif


Penerimaan PAD

Target Penerimaan

PAD Hasil Ketentuan

Kab. Aceh Barat Rp140.614.479.580 Rp114.611.000.000 123% Sangat Efektif

Kab. Aceh Besar Rp135.284.494.844 Rp109.960.000.000 123% Sangat Efektif

Kab. Aceh Selatan Rp125.989.165.879 Rp94.154.000.000 134% Sangat Efektif

Kab. Aceh Singkil Rp42.057.160.523 Rp52.032.000.000 81% Kurang Efektif

Kab. Aceh Tengah Rp156.130.102.890 Rp143.121.000.000 109% Sangat Efektif

Kab. Aceh Tenggara Rp61.457.042.356 Rp62.534.000.000 98% Cukup Efektif

Kab. Aceh Timur Rp94.345.443.632 Rp119.693.000.000 79% Kurang Efektif

Kab. Aceh Utara Rp388.251.800.973 Rp211.298.000.000 184% Sangat Efektif

Kab. Bireun Rp186.162.575.752 Rp180.153.000.000 103% Sangat Efektif

Kab. Pidie Rp249.489.453.846 Rp229.599.000.000 109% Sangat Efektif

Kab. Simeulue Rp48.646.141.736 Rp40.295.000.000 121% Sangat Efektif

Kota Banda Aceh Rp258.591.409.669 Rp211.688.000.000 122% Sangat Efektif

Kota Sabang Rp47.776.631.105 Rp54.020.000.000 88% Kurang Efektif

Kota Langsa Rp121.369.467.376 Rp120.338.000.000 101% Sangat Efektif

Kota Lhokseumawe Rp56.348.631.473 Rp66.754.000.000 84% Kurang Efektif

Kab. Gayo Lues Rp46.277.349.072 Rp40.137.000.000 115% Sangat Efektif

Kab. Aceh Barat Daya Rp80.496.800.924 Rp75.000.000.000 107% Sangat Efektif

Kab. Aceh Jaya Rp45.774.374.212 Rp48.804.000.000 94% Cukup Efektif

Kab. Nagan Raya Rp104.202.917.807 Rp101.399.000.000 103% Sangat Efektif

Kab. Aceh Tamiang Rp114.051.092.364 Rp128.612.000.000 89% Kurang Efektif

Kab. Bener Meriah Rp66.454.059.145 Rp60.718.000.000 109% Sangat Efektif

Kab. Pidie Jaya Rp45.986.243.650 Rp49.072.000.000 94% Cukup Efektif

Kota Subulussalam Rp42.314.514.319 Rp43.507.000.000 97% Cukup Efektif


ISSN: 1978-1520

632



Lampiran 7 : Hasil Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015


Penerimaan PAD

Target Penerimaan

PAD Hasil Ketentuan

Kab. Aceh Barat Rp161.743.458.644 Rp149.228.601.189 108% Sangat Efektif

Kab. Aceh Besar Rp126.380.380.300 Rp113.700.553.300 111% Sangat Efektif

Kab. Aceh Selatan Rp140.875.136.234 Rp118.286.755.672 119% Sangat Efektif

Kab. Aceh Singkil Rp43.441.129.848 Rp49.595.582.180 88% Kurang Efektif

Kab. Aceh Tengah Rp163.000.739.413 Rp156.824.996.423 104% Sangat Efektif

Kab. Aceh Tenggara Rp30.102.094.296 Rp74.180.495.347 41% Tidak Efektif

Kab. Aceh Timur Rp152.401.172.880 Rp113.564.667.525 134% Sangat Efektif

Kab. Aceh Utara Rp202.091.566.055 Rp247.111.499.871 82% Kurang Efektif

Kab. Bireun Rp192.927.251.693 Rp191.416.743.709 101% Sangat Efektif

Kab. Pidie Rp79.454.211.140 Rp307.687.536.671 26% Tidak Efektif

Kab. Simeulue Rp61.095.183.851 Rp44.260.454.384 138% Sangat Efektif

Kota Banda Aceh Rp270.170.805.366 Rp240.438.164.073 112% Sangat Efektif

Kota Sabang Rp55.081.057.066 Rp48.885.657.700 113% Sangat Efektif

Kota Langsa Rp120.138.956.033 Rp124.092.504.605 97% Cukup Efektif

Kota Lhokseumawe Rp62.986.260.104 Rp69.702.917.843 90% Cukup Efektif

Kab. Gayo Lues Rp60.312.455.602 Rp46.974.515.723 128% Sangat Efektif

Kab. Aceh Barat Daya Rp91.571.494.831 Rp83.358.445.530 110% Sangat Efektif

Kab. Aceh Jaya Rp52.599.500.274 Rp58.602.987.732 90% Cukup Efektif

Kab. Nagan Raya Rp74.051.054.127 Rp100.331.980.315 74% Kurang Efektif

Kab. Aceh Tamiang Rp116.246.212.754 Rp128.487.282.902 90% Cukup Efektif

Kab. Bener Meriah Rp82.038.407.024 Rp98.074.368.300 84% Kurang Efektif

Kab. Pidie Jaya Rp47.409.466.845 Rp49.328.412.381 96% Cukup Efektif

Kota Subulussalam Rp56.523.930.272 Rp55.926.797.294 101% Sangat Efektif

Kabupaten/Kota PAD Tahun 2014 PAD Tahun 2015 Hasil

Kab. Aceh Barat Rp112.034.104.121 Rp130.428.452.038 16%

Kab. Aceh Besar Rp114.542.978.639 Rp140.533.050.822 23%

Kab. Aceh Selatan Rp78.487.063.289 Rp92.665.502.126 18%

Kab. Aceh Singkil Rp31.030.277.202 Rp39.375.695.217 27%

Kab. Aceh Tengah Rp132.068.284.863 Rp157.886.839.912 20%

Kab. Aceh Tenggara Rp56.043.722.466 Rp59.153.235.036 6%

Kab. Aceh Timur Rp86.544.530.935 Rp98.704.908.472 14%

Kab. Aceh Utara Rp178.550.865.626 Rp194.029.636.826 9%

Kab. Bireun Rp172.302.227.983 Rp173.972.782.734 1%

Kab. Pidie Rp166.598.720.923 Rp210.501.782.065 26%

Kab. Simeulue Rp34.956.712.854 Rp45.938.231.973 31%

Kota Banda Aceh Rp171.777.275.448 Rp209.914.107.301 22%

Kota Sabang Rp42.723.293.975 Rp49.602.766.629 16%

Kota Langsa Rp114.168.702.058 Rp109.116.860.676 -4%

Kota Lhokseumawe Rp48.730.219.320 Rp56.560.454.282 16%

Kab. Gayo Lues Rp28.906.170.978 Rp41.407.502.305 43%

Kab. Aceh Barat Daya Rp58.384.755.218 Rp61.190.085.187 5%

Kab. Aceh Jaya Rp36.406.713.759 Rp40.385.794.989 11%


ISSN: 1978-1520

633

Sumber:

Data Diolah (2019)


Sumber:

Data Diolah (2019)


Kab. Nagan Raya Rp65.177.801.946 Rp79.938.395.926 23%

Kab. Aceh Tamiang Rp97.374.583.496 Rp100.454.203.157 3%

Kab. Bener Meriah Rp44.090.831.965 Rp58.753.978.243 33%

Kab. Pidie Jaya Rp29.851.341.064 Rp44.573.668.037 49%

Kota Subulussalam Rp25.220.557.442 Rp35.905.412.863 42%



Kab. Aceh Besar Rp140.533.050.822 Rp135.284.494.844 -4%



Kab. Aceh Tengah Rp157.886.839.912 Rp156.130.102.890 -1%

Kab. Aceh Tenggara Rp59.153.235.036 Rp61.457.042.356 4%

Kab. Aceh Timur Rp98.704.908.472 Rp94.345.443.632 -4%

Kab. Aceh Utara Rp194.029.636.826 Rp388.251.800.973 100%

Kab. Bireun Rp173.972.782.734 Rp186.162.575.752 7%

Kab. Pidie Rp210.501.782.065 Rp249.489.453.846 19%



Kota Sabang Rp49.602.766.629 Rp47.776.631.105 -4%

Kota Langsa Rp109.116.860.676 Rp121.369.467.376 11%





Kab. Nagan Raya Rp79.938.395.926 Rp104.202.917.807 30%







Kab. Aceh Besar Rp135.284.494.844 Rp126.380.380.300 -7%



Kab. Aceh Tengah Rp156.130.102.890 Rp163.000.739.413 4%

Kab. Aceh Tenggara Rp61.457.042.356 Rp30.102.094.296 -51%

Kab. Aceh Timur Rp94.345.443.632 Rp152.401.172.880 62%

Kab. Aceh Utara Rp388.251.800.973 Rp202.091.566.055 -48%

Kab. Bireun Rp186.162.575.752 Rp192.927.251.693 4%


ISSN: 1978-1520

634

Sumber:

Data Diolah (2019)

Kab. Pidie Rp249.489.453.846 Rp79.454.211.140 -68%



Kota Sabang Rp47.776.631.105 Rp55.081.057.066 15%

Kota Langsa Rp121.369.467.376 Rp120.138.956.033 -1%





Kab. Nagan Raya Rp104.202.917.807 Rp74.051.054.127 -29%





Documents

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH …