PP_08_2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

8/14/2019 PP_08_2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

1/82

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telahditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGANDAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.


2/82

- 2 -

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannegara/daerah selama suatu periode.

2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telahdicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dankualitas terukur.

3. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkaptentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yangditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasipendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

5. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

6. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dankeluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari

laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-poslaporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporankeuangan Pemerintah.

9. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi olehmanajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalampencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuanganPemerintah.

10. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur,penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansisejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkunganorganisasi pemerintah.

11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebihentitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporanpertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yangberkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuanganuntuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.


3/82

- 3 -

13. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab ataspengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

14. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pemerintahnon Kementerian Negara/Lembaga negara.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/birokeuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaanAPBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintahdaerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas

daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong prajasesuai dengan kebutuhan daerah.

17. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untukmelaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.

18. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untukmelaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

20. Perusahaan Negara/Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianmodalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.

21.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah.

23. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannyadidasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaankeuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.

24. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana APBN yang dialokasikankepada Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negara sebagai PenggunaAnggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yangdalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada KementerianNegara/Lembaga/pihak lain sebagai kuasa Pengguna Anggaran.

25. Dana Dekonsentrasi adalah anggaran yang disediakan sehubungan denganpelimpahan wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerahkepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disertai kewajiban melaporkan


4/82

- 4 -

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/pimpinanlembaga terkait.

26. Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan denganpenugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desadisertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannyakepada menteri/pimpinan lembaga terkait.

BAB IIPELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

Pasal 2Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap EntitasPelaporan wajib menyusun dan menyajikan:a. Laporan Keuangan; danb. Laporan Kinerja.

Pasal 3

(1) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:a. Pemerintah pusat;b. Pemerintah daerah;c. Kementerian Negara/Lembaga; dand. Bendahara Umum Negara.

(2) Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara.

Pasal 4

(1) Setiap kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan suatu KementerianNegara/Lembaga merupakan Entitas Akuntansi.

(2) Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkunganpemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi.

BAB III

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca;c. Laporan Arus Kas; dand. Catatan atas Laporan Keuangan.


5/82

- 5 -

(2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah setidak-tidaknya terdiri dari:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca; danc. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidak-tidaknya terdiridari:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca;c. Laporan Arus Kas; dand. Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Penambahan unsur-unsur Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan/atauoleh komite yang menyusun SAP.

(5) Ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, sertasusunan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan pada Lampiran I,penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan SAP.

Pasal 6

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan disajikansesuai dengan SAP.

(2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 7

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikanrealisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengananggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

(2) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan aset, utang, danekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

(3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan arus kasdari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, aruskas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yangdiperbandingkan dengan periode sebelumnya.


6/82

- 6 -

BAB IVPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun LaporanKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga

yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Presiden melalui MenteriKeuangan.

(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun LaporanKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagaipertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannyakepada Presiden.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Untuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan, Laporan Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan pula kepada Badan PemeriksaKeuangan.

Pasal 9

(1) Menteri Keuangan menyusun Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk memenuhi pertanggungjawabanpelaksanaan APBN.

(2) Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sertalaporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olehMenteri Keuangan kepada Presiden, untuk selanjutnya disampaikan kepadaBadan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahunanggaran berakhir.

Pasal 10

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusunLaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikotamelalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusunLaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai


7/82

- 7 -

pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannyakepada gubernur/bupati/walikota.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 11

(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan pemerintahdaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk disampaikan kepadagubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD.

(2) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sertalaporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olehgubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 12

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian

terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

(2) Laporan Keuangan yang telah disesuaikan bersama tembusan tanggapansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuanganoleh menteri/pimpinan lembaga selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelahlaporan hasil pemeriksaan diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan untukdigunakan sebagai bahan penyesuaian Laporan Keuangan pemerintah pusat.

(3) Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat memberikan tanggapan danmelakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan LaporanKeuangan pemerintah pusat serta koreksi lain berdasarkan SAP.

Pasal 13

Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaianterhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuanganpemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkan SAP.


8/82

- 8 -

Pasal 14

(1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),Menteri Keuangan menyusun rancangan undang-undang tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikanoleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 6 (enam)bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 15

(1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PejabatPengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikanoleh gubernur/bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerahselambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telahdisetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkatpemerintah provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan untuktingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur.

Pasal 16Hubungan antarlembaga dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD digambarkan dalam diagram yang tercantum padaLampiran II.

BAB VLAPORAN KINERJA

Pasal 17

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentangkeluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaanAPBN/APBD.

(2) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencanakerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintahterkait, ilustrasi format Laporan Kinerja disajikan pada Lampiran III.


9/82

- 9 -

Pasal 18

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun LaporanKinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepadaMenteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, danMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 19

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusunLaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannyakepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara.

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 20

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari suatusistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan olehmasing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.

(2)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistempenganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansipemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam PeraturanPresiden.

(4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh MenteriKeuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, danMenteri Dalam Negeri.

(5) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masingkegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimanaditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

(6) Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan digambarkan pada diagram yang tercantum pada Lampiran IV.


10/82

- 10 -

BAB VISUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 21

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilampiri denganlaporan keuangan BLU bentuk ringkas.

Pasal 22

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilampiridengan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah.

(2) Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disusun oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota selaku

wakil pemerintah pusat/daerah dalam kepemilikan kekayaan pemerintah pusat/daerah yang dipisahkan.

(3) Bentuk dan isi dari ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan padaLampiran V.

Pasal 23

(1) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan PerusahaanNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menteri yang ditunjuk dan/ataudiberi kuasa untuk mewakili pemerintah pusat selaku pengelola/pembinaPerusahaan Negara wajib menyampaikan:a. laporan keuangan Perusahaan Negara yang belum diaudit kepada Menteri

Keuangan selambat-lambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulan setelah tahunAPBN berakhir; dan

b. laporan keuangan Perusahaan Negara yang telah diaudit kepada MenteriKeuangan selambat-lambatnya 5 1/2 (lima setengah) bulan setelah tahunAPBN berakhir.

(2) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan PerusahaanDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Perusahaan Daerah wajib

menyampaikan:a. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada PejabatPengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulansetelah tahun APBD berakhir; dan

b. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit kepada PejabatPengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 5 1/2 (lima setengah) bulansetelah tahun APBD berakhir.


11/82

- 11 -

Pasal 24

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilampirkan ikhtisardan/atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan.

BAB VIIPERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 25

(1) Laporan Keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertaidengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Laporan Keuangan tahunan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yangdialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga, dan pemerintah daerah,disampaikan secara terpisah dan disertai dengan pernyataan tanggung jawab

yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota yang menerima alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan tersebut.

Pasal 26

(1) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuatpernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan

Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telahdiselenggarakan sesuai dengan SAP.

(2) Bentuk dan isi dari pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran VI.

BAB VIIILAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERIM

Pasal 27

(1) Kepala satuan kerja sebagai kuasa Pengguna Anggaran di lingkunganKementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja

interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.(2) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim

Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerjainterim kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danmenyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/kuasaPengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interimsekurang-kurangnya setiap triwulan kepada gubernur/bupati/walikota, dilampiri


12/82

- 12 -

dengan Laporan Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan DanaDekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian LaporanKeuangan dan Kinerja interim di lingkungan pemerintah pusat diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan, dan di lingkungan pemerintah daerah diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IXLAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA

DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 28

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan DanaDekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangandan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkatpemerintah pusat.

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan danKinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(3) Gubernur menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan berdasarkanlaporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadipelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannyakepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui MenteriKeuangan.

Pasal 29

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan TugasPembantuan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangandan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkatpemerintah pusat.

(2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur/bupati/

walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.(3) Gubernur/bupati/walikota menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja

gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja PerangkatDaerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan selanjutnyamenyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepadaPresiden melalui Menteri Keuangan.


13/82

- 13 -

Pasal 30

(1) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan dilaporkan secara terintegrasi dalam Laporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

(2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan akuntansi danpenyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan DanaDekonsentrasi/Tugas Pembantuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Pasal 31

(1) Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusunlaporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangkapelaksanaan APBN/APBD.

(2) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldoakhir uang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode.

(3) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Daerah atau Kuasa BendaharaUmum Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota,dan Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan dan penyusunanlaporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya untuk tingkatpemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk tingkatpemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota denganmengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XILAPORAN MANAJERIAL DI BIDANG KEUANGAN

Pasal 32

(1) Laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari Sistem AkuntansiPemerintahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, isi, dan tata cara pelaporanmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan


14/82

- 14 -

Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yangditunjuk.

BAB XIIPENGENDALIAN INTERN

Pasal 33

(1) Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi

wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait.(2) Dalam Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yangdiakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dengandata transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah.

(3) Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalamrangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikanoleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihaksebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11.

(4) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menunjuk aparatpengawasan intern pemerintah untuk melakukan evaluasi efisiensi danefektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan sertaDana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pengguna Anggaran/kuasaPengguna Anggaran yang bersangkutan.

BAB XIIISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(1) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat yang disebabkan olehkesengajaan dan/atau kelalaian, Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran ataupenundaan pencairan dana.

(2) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah daerah yang disebabkan olehkesengajaan dan/atau kelalaian, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerahselaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhanpelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.


15/82

- 15 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikotadengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri DalamNegeri.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskankuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahpusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnya pada APBN tahun anggaran 2006.

(2) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahdaerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnya pada APBD tahun anggaran 2007.

Pasal 36

Segala ketentuan yang mengatur Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diaturdengan ketentuan yang baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejakPeraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


16/82

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanPemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 April 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 3 April 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinyaDEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ABDUL WAHID


17/82

- 17 -

PENJELASANATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANGPELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

I. UMUM

Sebelum berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara, ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan pertanggungjawabanpengelolaan keuangan negara dalam bentuk perhitungan anggaran negara/daerah.Wujud laporan ini hanya menginformasikan aliran kas pada APBN/APBD sesuaidengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, tanpa menyertakan informasitentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah. Laporan demikian, selainmemuat informasi yang terbatas, juga waktu penyampaiannya kepada legislatif amatterlambat. Keandalan ( reliability ) informasi keuangan yang disajikan dalamperhitungan anggaran juga sangat rendah karena sistem akuntansi yangdiselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung olehperangkat data dan proses yang memadai.

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkunganpemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan

laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luasdan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaramenegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakandalam bentuk Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan RealisasiAnggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dandisusun berdasarkan SAP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara lebih lanjutmemperjelas bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan prosesakuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasaPengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Negara/Daerah. Sehubunganitu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakanakuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh Menteri Keuanganuntuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh Menteri Dalam Negeri untuklingkungan pemerintah daerah.

Salah satu hal yang amat penting dalam praktek akuntansi dan pelaporan keuangandi lingkungan pemerintah berhubungan dengan penetapan satuan kerja instansi

yang memiliki tanggung jawab publik secara eksplisit di mana laporan keuangannya wajib diaudit dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang. Instansidemikian digolongkan sebagai Entitas Pelaporan. Sementara instansi lain yang wajibmenyelenggarakan akuntansi dan berperan secara terbatas sebagai entitas akuntansi


18/82

- 18 -

berperan sebagai penyumbang bagi Laporan Keuangan yang disusun dandisampaikan oleh Entitas Pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkanbahwa yang termasuk Entitas Pelaporan adalah (i) pemerintah pusat, (ii) pemerintahdaerah, (iii) setiap Kementerian Negara/Lembaga, dan (iv) Bendahara Umum Negara.Sementara itu, setiap kuasa Pengguna Anggaran, termasuk entitas pelaksana DanaDekonsentrasi/Tugas Pembantuan, untuk tingkat pemerintah pusat, Satuan KerjaPerangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan kuasa Pengguna Anggarantertentu di tingkat daerah diwajibkan menyelenggarakan akuntansi sebagai EntitasAkuntansi.

Peraturan Pemerintah ini menjabarkan lebih rinci komponen Laporan Keuangan yang

wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, pengelolaperbendaharaan, serta pemerintah pusat/daerah. Selain itu, diatur pula hierarkhikegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnyaLaporan Keuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diaturdalam Peraturan Pemerintah ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa LaporanKeuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya.Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat ( opini )sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan demikian,Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah yang disampaikan kepada BPK

untuk diperiksa masih berstatus belum diaudit ( unaudited financial statements ).Sebagaimana lazimnya, Laporan Keuangan tersebut setelah diperiksa dapatdisesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan olehSAP. Laporan Keuangan yang telah diperiksa dan telah diperbaiki itulah yangselanjutnya diusulkan oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu rancanganundang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintahpusat/daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPR/DPRD.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancanganundang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintahpusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerjainstansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaransehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasitentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaranpemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran(outputs ) dari setiap kegiatan dan hasil ( outcomes ) dari setiap program. Untukkeperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansipemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistempenganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalamsistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkanuntuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7


19/82

- 19 -

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapatdihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Selain itu, terhadap paket Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakanpula ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/daerah untuk periode yangsama. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut hal-hal yang berhubungandengan penyajian informasi tambahan dimaksud.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan,setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan memberi pernyataantanggung jawab atas Laporan Keuangan yang bersangkutan. Menteri/pimpinan

lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harussecara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkanSistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat pada LaporanKeuangan telah disajikan sesuai dengan SAP.

Peraturan Pemerintah ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan kegiatanakuntansi mulai dari satuan kerja Pengguna Anggaran, penyusunan LaporanKeuangan oleh Entitas Pelaporan dan penyajiannya kepada BPK untuk diaudit,hingga penyampaian rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Namun, segala hal yangberhubungan dengan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihakterkait tidak dicakup pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh MenteriKeuangan berdasarkan pertimbangan kemandirian pelaksanaan anggaran,pengelolaan kegiatan, dan besarnya anggaran.


20/82

- 20 -

Pasal 4Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasa Pengguna Anggaran pada ayat ini adalahsetiap satuan kerja yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggarantersendiri, termasuk satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dariAnggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Ayat (2)Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah dapatditetapkan sebagai entitas akuntansi oleh gubernur/bupati/walikota bilamempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah

anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secaramandiri.

Pasal 5Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.


Ayat (4)Penambahan unsur-unsur Laporan Keuangan tingkat pemerintah daerahditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan MenteriDalam Negeri.


Pasal 6Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Tingkat keandalan Laporan Keuangan berhubungan erat dengan keandalansistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistemakuntansi perlu dikembangkan dengan mengacu pada SAP sertamempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, terutamapersonil, dukungan teknologi informasi, prosedur dan tata kerja, baganperkiraan standar, dan lembaga atau organisasi pendukung. Karenanya,sistem akuntansi tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dantingkat kompleksitas kegiatan bidang keuangan maupun bidang teknis.


21/82

- 21 -

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada tingkat pemerintahdaerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu padaperaturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan berpedomanpada peraturan pemerintah mengenai SAP.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Ayat (1)

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksudpada ayat ini merupakan konsolidasian dengan laporan keuangan BLUmaupun satuan kerja yang menyelenggarakan pengelolaan dana tersendiridan secara struktural dibawahkannya.

Ayat (2)Laporan Keuangan Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negarasebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk pertanggungjawabanAnggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang disusun berdasarkan LaporanKeuangan setiap kuasa Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.


Ayat (4)Laporan Keuangan yang diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan Laporan Keuangandengan status belum diperiksa ( unaudited ).

Pasal 9Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Presiden dapat mendelegasikan kepada Menteri Keuangan atas namapemerintah pusat untuk menyampaikan Laporan Keuangan dengan statusbelum diperiksa ( unaudited ) sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepadaBadan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaankeuangan.


22/82

- 22 -

Pasal 10Ayat (1)

Penyelenggaraan teknis akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat diselenggarakan langsung olehsatuan kerja Pengguna Anggaran atau dibantu oleh satuan kerja/pihak lain

yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota berdasarkan pertimbangankondisi sumber daya yang tersedia, namun tanggung jawab atas laporantersebut berada pada satuan kerja Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat ini merupakan konsolidasian dengan laporan keuangan BLU

yang secara struktural dibawahkannya.



Pasal 11Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakanLaporan Keuangan dengan status belum diperiksa ( unaudited ).Penyampaian Laporan Keuangan tersebut kepada Badan PemeriksaKeuangan adalah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

Pasal 12Ayat (1)

Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksudmerupakan Laporan Keuangan dengan status telah diperiksa ( audited ).

Ayat (2)Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksudmerupakan Laporan Keuangan dengan status telah diperiksa ( audited ).

Ayat (3)Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksudmerupakan Laporan Keuangan dengan status telah diperiksa ( audited ).Yang dimaksud dengan koreksi lain pada ayat ini yaitu penyesuaianterhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat


23/82

- 23 -

berdasarkan data keuangan yang diperoleh setelah Laporan Keuanganunaudited disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud merupakanLaporan Keuangan dengan status telah diperiksa ( audited ).Yang dimaksud dengan koreksi lain pada ayat ini yaitu penyesuaian terhadapLaporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan datakeuangan yang diperoleh setelah Laporan Keuangan unaudited disampaikankepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Penyampaian rancangan peraturan daerah dimaksud adalah dalam rangkaevaluasi terhadap setiap rancangan peraturan daerah mengenai APBD agar

sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


Pasal 17Ayat (1)

Tata cara tentang penyusunan kegiatan dan indikator Kinerja dimaksuddidasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah tentang rencana kerjapemerintah dan peraturan pemerintah tentang penyusunan rencana kerjadan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Informasi tentang Realisasi Kinerja disajikan secara bersanding denganKinerja yang direncanakan dan dianggarkan sebagaimana tercantum dalamRencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan KerjaPerangkat Daerah/Pemerintah Pusat/Daerah untuk tahun anggaran yangbersangkutan.



24/82

- 24 -

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelas.



Pasal 20Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.


Ayat (4)Peraturan Presiden dimaksud mengatur antara lain isi dan bentuk LaporanKinerja. Konsep peraturan tersebut disusun oleh suatu tim yang terdiri dariunsur Kementerian Keuangan, Kementerian Negara PerencanaanPembangunan Nasional, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, dan Kementerian Dalam Negeri.



Pasal 21Bentuk ringkas yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah lembar muka LaporanKeuangan ( face of financial statements ). Dalam hal suatu BLU di lingkunganpemerintah daerah tidak dibawahkan secara struktural oleh suatu Satuan KerjaPerangkat Daerah, laporan keuangan BLU ringkas dimaksud dilampirkanlangsung pada Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1).




25/82

- 25 -

Pasal 24

Informasi tambahan non-keuangan sebagaimana dimaksud antara lain statistikpegawai, pergantian pejabat, dan keterangan mengenai bencana alam.

Pasal 25Pejabat pemerintah yang membuat pernyataan tanggung jawab sebagaimanadimaksud pada pasal ini dapat mewajibkan para pejabat yang dibawahkannyauntuk membuat pernyataan tanggung jawab yang sama dalam batas tanggung

jawab masing-masing.


Pasal 27Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Kuasa Pengguna Anggaran yang dimaksud pada ayat ini adalah kuasa

Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah yang telahditetapkan sebagai Entitas Akuntansi.

Ayat (4)Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai pelaporan kinerjainterim sebelum peraturan ditetapkan.





Pasal 32Ayat (1)


26/82

- 26 -

Laporan manajerial di bidang keuangan adalah laporan yang menyajikaninformasi keuangan untuk membantu manajemen pemerintahan dalampengambilan keputusan dan pengendalian yang berhubungan denganpengelolaan keuangan.

Ayat (2)Peraturan mengenai jenis, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan manajerialpada ayat ini dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan KementerianNegara/Lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 33Ayat (1)Cukup jelas.


Ayat (3)Reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada KementerianNegara/Lembaga/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat initidak membatasi tugas pemeriksaan/pengawasan oleh lembagapemeriksa/pengawas lainnya sesuai dengan kewenangannya.







TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4614


27/82

- 1 -LAMPIRAN I.A.1PERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 8 TAHUN 2006

TANGGAL 3 APRIL 2006

1 PENDAPATAN2 PENDAPATAN PERPAJAKAN3 Pendapatan Pajak Penghasilan xxx xxx xx xxx4 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewa xxx xxx xx xxx5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan xxx xxx xx xxx6 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan xxx xxx xx xxx7 Pendapatan Cukai xxx xxx xx xxx8 Pendapatan Bea Masuk xxx xxx xx xxx

9 Pendapatan Pajak Ekspor xxx xxx xx xxx10 Pendapatan Pajak Lainnya xxx xxx xx xxx11 Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10) xxxx xxxx xx xxxx1213 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK14 Pendapatan Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx15 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba xxx xxx xx xxx16 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx xxx xx xxx17 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16) xxxx xxxx xx xxxx1819 PENDAPATAN HIBAH20 Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx21 Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) xxx xxx xx xxx22 JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) xxxx xxxx xx xxxx

2324 BELANJA25 BELANJA OPERASI26 Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx27 Belanja Barang xxx xxx xx xxx28 Bunga xxx xxx xx xxx29 Subsidi xxx xxx xx xxx30 Hibah xxx xxx xx xxx31 Bantuan Sosial xxx xxx xx xxx32 Belanja Lain-lain xxx xxx xx xxx33 Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32) xxxx xxxx xx xxxx3435 BELANJA MODAL xxx xxx xx xxx36 Belanja Tanah xxx xxx xx xxx

37 Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx xxx38 Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx39 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xx xxx40 Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xx xxx41 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx xxx42 Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41) xxx xxx xx xxx43 JUMLAH BELANJA (33 + 42) xxxx xxxx xx xxxx4445 TRANSFER46 DANA PERIMBANGAN47 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx48 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx49 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx

20X0

RealisasiNo. Uraian

Anggaran Realisasi

20X1

(%)

(Dalam Rupiah)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT

LAPORAN REALISASI ANGGARANPEMERINTAH PUSAT


28/82

- 2 -LAMPIRAN I.A.1PERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 8 TAHUN 2006


20X0

RealisasiNo. Uraian

Anggaran Realisasi

20X1

(%)

(Dalam Rupiah)


ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT

LAPORAN REALISASI ANGGARANPEMERINTAH PUSAT

50 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx51 Jumlah Dana Perimbangan ( 47 s/d 50) xxxx xxxx xx xxxx5253 TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)54 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx55 Dana Penyesuaian xxx xxx xx xxx56 Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) xxx xxx xx xxx57 JUMLAH TRANSFER (51 + 56) xxxx xxxx xx xxxx

58 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) xxxx xxxx xx xxxx59 SURPLUS / DEFISIT (22 - 58) xxxx xxxx xx xxxx606162 PEMBIAYAAN63 PENERIMAAN64 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI65 Penggunaan SiLPA xxx xxx xx xxx66 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx xx xxx67 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx68 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx69 Penerimaan dari Divestasi xxx xxx xx xxx70 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx71 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx

72 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (65 s/d 71) xxxx xxxx xx xxxx7374 PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI75 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx xxx76 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx xx xxx77 Jumlah Pembiayaan Luar Negeri (75 s/d 76) xxxx xxxx xx xxxx78 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (72 + 77) xxxx xxxx xx xxxx7980 PENGELUARAN81 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI82 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx xx xxx83 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx84 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx85 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) xxx xxx xx xxx

86 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx87 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx88 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (82 s/d 87) xxxx xxxx xx xxxx8990 PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI91 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx xxx92 Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx xx xxx93 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (91 s/d 92) xxxx xxxx xx xxxx94 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (88 + 93) xxxx xxxx xx xxxx95 PEMBIAYAAN NETO (78 - 94) xxxx xxxx xx xxxx96 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (59 + 95) - xxxx xxxx


29/82

- 3 -

20X0

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANAX Uraian Sumber Dana

XX Uraian Fungsi XXX XXX XX XXXXX.XX Uraian Sub Fungsi XXX XXX XX XXXXXXX Uraian Program XXX XXX XX XXX

Jumlah Belanja Sub Fungsi XX.XX XXX XXX XX XXXJumlah Belanja Fungsi XX XXX XXX XX XXX

Jumlah Belanja Sumber Dana X XXX XXX XX XXXJUMLAH BELANJA XXX XXX XX XXX

II. IKHTISAR MENURUT ESELON IXX Uraian Eselon I XXX XXX XX XXXXX Uraian Eselon I XXX XXX XX XXX

JUMLAH BELANJA XXX XXX XX XXX

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT-WILAYAHXXXX Pusat XXX XXX XX XXXXXXX Uraian Wilayah XXX XXX XX XXXXXXX Uraian Wilayah XXX XXX XX XXX


IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA - MAKXX Uraian Jenis Belanja XXX XXX XX XXX

XXXX Uraian Jenis Belanja XXX XXX XX XXXXXXXXX Uraian MAK XXX XXX XX XXXXXXXXX Uraian MAK XXX XXX XX XXX

Jumlah Belanja XXXX XXX XXX XX XXXXXXX Uraian Jenis Belanja XXX XXX XX XXX

XXXXXX Uraian MAK XXX XXX XX XXXXXXXXX Uraian MAK XXX XXX XX XXX

Jumlah Belanja XXXX XXX XXX XX XXXJumlah Belanja XX XXX XXX XX XXX


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJAKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Kode Uraian20X1

RealisasiAnggaran Realisasi (%)

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN I-A.2PERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 8 TAHUN 2006



30/82

- 4 -

20X0

1 A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH2 I. Pendapatan Dalam Negeri3 1. Pendapatan Perpajakan4 a. Pajak Dalam Negeri xxx xxx xx xxx5 b. Pajak Perdagangan Internasional xxx xxx xx xxx67 2. Pendapatan Negara Bukan Pajak8 a. Pendapatan Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx9 b. Bagian Laba BUMN xxx xxx xx xxx

10 c. PNBP Lainnya xxx xxx xx xxx1112 II. Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx1314 B. BELANJA NEGARA15 I. Belanja Pemerintah Pusat16 1. Pembayaran Bunga Utang17 a. Utang Dalam Negeri xxx xxx xx xxx18 b. Utang Luar Negeri xxx xxx xx xxx19 2. Subsidi20 a. Subsidi BBM xxx xxx xx xxx21 b. Subsidi Non-BBM ### xxx xxx xx xxx

22 c. Subsidi dalam rangka PSO xxx xxx xx xxx23 3. Hibah xxx xxx xx xxx24 4. Bantuan Sosial xxx xxx xx xxx25 5. Belanja lain-lain xxx xxx xx xxx2627 II. Belanja Untuk Daerah28 1. Dana Perimbangan29 a. Dana Bagi Hasil xxx xxx xx xxx30 b. Dana Alokasi Umum (24 s xxx xxx xx xxx31 c. Dana Alokasi Khusus (21 + xxx xxx xx xxx3233 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian xxx xxx xx xxx3435 C. Keseimbangan Primer xxx xxx xx xxx36 D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) xxx xxx xx xxx37 E. Pembiayaan (E.I + E.II)38 I. Pembiayaan Dalam Negeri39 1. Perbankan Dalam Negeri (36 s xxx xxx xx xxx40 2. Non-Perbankan dalam Negeri xxx xxx xx xxx4142 II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)43 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) xxx xxx xx xxx44 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar (42 s xxx xxx xx xxx

RealisasiNo. Uraian

20X1

(%)Anggaran Realisasi

BENDAHARA UMUM NEGARA

(Dalam Rupiah)


ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN




31/82

- 5 -

20X0Anggaran Realisasi (%) Realisasi

1 PENDAPATAN2 PENDAPATAN ASLI DAERAH3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xx xxx4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xx xxx5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx xxx6 Lain-lain PAD yang sah xxx xxx xx xxx7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) xxxx xxxx xx xxxx89 PENDAPATAN TRANSFER

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx

12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) xxxx xxxx xx xxxx1617 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx19 Dana Penyesuaian xxx xxx xx xxx20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19) xxxx xxxx xx xxxx21 Total Pendapatan Transfer (15 + 20) xxxx xxxx xx xxxx2223 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH24 Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx25 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx xxx26 Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx27 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26) xxx xxx xx xxx28 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27) xxxx xxxx xx xxxx29 BELANJA30 BELANJA OPERASI31 Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx32 Belanja Barang xxx xxx xx xxx33 Bunga xxx xxx xx xxx34 Subsidi xxx xxx xx xxx35 Hibah xxx xxx xx xxx36 Bantuan Sosial xxx xxx xx xxx37 Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36) xxxx xxxx xx xxxx3839 BELANJA MODAL 40 Belanja Tanah xxx xxx xx xxx41 Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx xxx42 Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xx xxx44 Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xx xxx45 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx xxx46 Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) xxxx xxxx xx xxxx4748 BELANJA TAK TERDUGA49 Belanja Tak Terduga xxx xxx xx xxx50 Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49) xxxx xxxx xx xxxx51 Jumlah Belanja (37 + 46 + 50) xxxx xxxx xx xxxx5253 TRANSFER54 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA55 Bagi Hasi l Pajak ke Kabupaten/Kota xxx xxx xx xxx56 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota xxx xxx xx xxx



PEMERINTAH PROVINSI


URAIAN20X1

(Dalam Rupiah)

NO.

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI



32/82

- 6 -




PEMERINTAH PROVINSI


URAIAN20X1

(Dalam Rupiah)

NO.

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI


57 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota xxx xxx xx xxx58 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57) xxxx xxxx xx xxxx59 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58) xxxx xxxx xx xxxx60 SURPLUS/DEFISIT (28 - 59) xxx xxx xxx xxx61 62 PEMBIAYAAN6364 PENERIMAAN PEMBIAYAAN65 Penggunaan SiLPA xxx xxx xx xxx66 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx67 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx xxx

68 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx xx xxx69 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx70 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xx xxx71 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xx xxx72 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx73 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx74 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx75 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx76 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx77 Jumlah Penerimaan (65 s/d 76) xxxx xxxx xx xxxx7879 PENGELUARAN PEMBIAYAAN80 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx87 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx xx xxx81 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx xx xxx82 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx83 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xx xxx84 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xx xxx85 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx86 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx88 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx89 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx90 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx91 Jumlah Pengeluaran (80 s/d 90) xxx xxx xx xxx92 PEMBIAYAAN NETO (77 - 91) xxxx xxxx xx xxxx93

94 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60-92) xxxx xxxx xx xxxx


33/82

- 7 -


1 PENDAPATAN2 PENDAPATAN ASLI DAERAH3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xx xxx4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xx xxx5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx xxx6 Lain-lain PAD yang sah xxx xxx xx xxx7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) xxxx xxxx xx xxxx89 PENDAPATAN TRANSFER

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) xxxx xxxx xx xxxx1617 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx19 Dana Penyesuaian xxx xxx xx xxx20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) xxxx xxxx xx xxxx2122 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xx xxx25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) xxxx xxxx xx xxxx26 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) xxxx xxxx xx xxxx2728 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH29 Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx30 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx xxx31 Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) xxx xxx xx xxx33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) xxxx xxxx xx xxxx3435 BELANJA36 BELANJA OPERASI37 Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx38 Belanja Barang xxx xxx xx xxx39 Bunga xxx xxx xx xxx40 Subsidi xxx xxx xx xxx

41 Hibah xxx xxx xx xxx42 Bantuan Sosial xxx xxx xx xxx43 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) xxxx xxxx xx xxxx4445 BELANJA MODAL 46 Belanja Tanah xxx xxx xx xxx47 Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx xxx48 Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xx xxx50 Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xx xxx51 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx xxx52 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) xxxx xxxx xx xxxx



NO. URAIAN20X1

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA


(Dalam Rupiah)


PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA


34/82

- 8 -




NO. URAIAN20X1

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA


(Dalam Rupiah)


PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

5354 BELANJA TAK TERDUGA55 Belanja Tak Terduga xxx xxx xx xxx56 Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) xxx xxxx xx xxx57 JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) xxxx xxxx xx xxxx5859 TRANSFER60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA61 Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx62 Bagi Hasil Retribusi xxx xxx xx xxx63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx64 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) xxxx xxxx xx xxxx65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64) xxxx xxxx xxx xxxx66 SURPLUS/DEFISIT (33 - 65) xxxx xxxx xxx xxxx6768 PEMBIAYAAN6970 PENERIMAAN PEMBIAYAAN71 Penggunaan SiLPA xxx xxx xx xxx72 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx73 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx xxx74 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx xx xxx75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx76 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xx xxx77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xx xxx

78 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx79 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx80 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx83 Jumlah Penerimaan (71 s/d 82) xxxx xxxx xx xxxx8485 PENGELUARAN PEMBIAYAAN86 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx87 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx xx xxx88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx xx xxx89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xx xxx91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xx xxx92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx

93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx88 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx89 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx90 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx91 Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90) xxx xxx xx xxx92 PEMBIAYAAN NETO (83 - 91) xxxx xxxx xx xxxx93

94 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66-92) xxxx xxxx xx xxxx


35/82

- 1 -

LAMPIRAN I-B.1PERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 8 TAHUN 2006


No. 20X1 20X0

1 ASET23 ASET LANCAR4 Kas di Bank Indonesia xxx xxx5 Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxx xxx6 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx7 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx

8 Investasi Jangka Pendek xxx xxx9 Piutang Pajak xxx xxx10 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak xxx xxx11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx16 Piutang Lainnya xxx xxx17 Persediaan xxx xxx18 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 17) xxx xxx1920 INVESTASI JANGKA PANJANG21 Investasi Nonpermanen

22 Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx23 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx24 Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx25 Dana Bergulir xxx xxx26 Investasi dalam Obligasi xxx xxx27 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx28 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx29 Jumlah Investasi Nonpermanen (22 s/d 28) xxx xxx30 Investasi Permanen31 Penyertaan Modal Pemerintah xxx xxx32 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx33 Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32) xxx xxx34 Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33) xxx xxx35

36 ASET TETAP37 Tanah xxx xxx38 Peralatan dan Mesin xxx xxx39 Gedung dan Bangunan xxx xxx40 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx41 Aset Tetap Lainnya xxx xxx42 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx43 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx)44 Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43) xxx xxx4546 ASET LAINNYA47 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx48 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx

Uraian

ILUSTRASI FORMAT NERACA PEMERINTAH PUSAT

NERACA

PEMERINTAH PUSATPER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)


36/82

- 2 -



No. 20X1 20X0Uraian

ILUSTRASI FORMAT NERACA PEMERINTAH PUSAT

NERACA

PEMERINTAH PUSATPER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

49 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx50 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx51 Aset Tak Berwujud xxx xxx52 Aset Lain-Lain xxx xxx53 Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 52) xxx xxx5455 JUMLAH ASET (18+34+44+53) xxxx xxxx

5657 KEWAJIBAN5859 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK60 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx61 Utang Bunga xxx xxx62 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx63 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx64 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (60 s/d 63) xxx xxx6566 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG67 Utang Luar Negeri xxx xxx68 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx69 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx

70 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx71 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 70) xxx xxx72 JUMLAH KEWAJIBAN (64+71) xxx xxx7374 EKUITAS DANA7576 EKUITAS DANA LANCAR77 Sisa Anggaran Lebih (Kurang) / SAL (SAK) xxx xxx78 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) xxx xxx79 Pendapatan yang Ditangguhkan xxx xxx80 Cadangan Piutang xxx xxx81 Cadangan Persediaan xxx xxx82 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka (xxx) (xxx)83 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (77 s/d 82) xxx xxx

8485 EKUITAS DANA INVESTASI86 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang xxx xxx87 Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx xxx88 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx xxx89 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka (xxx) (xxx)90 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (86 s/d 89) xxx xxx9192 JUMLAH EKUITAS DANA (83+90) xxx xxx9394 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (72+92) xxxx xxxx95


37/82

- 3 -LAMPIRAN I-B.2PERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 8 TAHUN 2006


No. 20X1 20X0

1 ASET xxx xxx

3 ASET LANCAR xxx xxx4 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx5 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx6 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak xxx xxx7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx8 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx9 Persediaan xxx xxx

10 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 9) xxx xxx

1112 ASET TETAP xxx xxx13 Tanah xxx xxx14 Peralatan dan Mesin xxx xxx15 Gedung dan Bangunan xxx xxx16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx17 Aset Tetap Lainnya xxx xxx18 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx19 Jumlah Aset Tetap (13 s/d 18) xxx xxx2021 ASET LAINNYA xxx xxx22 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx23 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx24 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx25 Aset Tak Berwujud xxx xxx

26 Aset Lain-Lain xxx xxx27 Jumlah Aset Lainnya (22 s/d 26) xxx xxx2829 JUMLAH ASET (10+19+27) xxxx xxxx3031 KEWAJIBAN32 xxx xxx33 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK xxx xxx34 Uang Muka dari KUN xxx xxx35 Pendapatan yang Ditangguhkan xxx xxx36 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (34 s/d 35) xxx xxx37 JUMLAH KEWAJIBAN (36) xxx xxx3839 EKUITAS DANA40

41 EKUITAS DANA LANCAR xxx xxx42 Cadangan Piutang xxx xxx43 Cadangan Persediaan xxx xxx44 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (42 s/d 43) xxx xxx4546 EKUITAS DANA INVESTASI xxx xxx47 Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx xxx48 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx xxx49 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (47 s/d 48) xxx xxx50 JUMLAH EKUITAS DANA (44+49) xxx xxx5152 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (37 + 50) xxxx xxxx

(Dalam Rupiah)

Uraian

ILUSTRASI FORMAT NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

NERACAKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0


38/82



No. 20X1 20X0

1 ASET2 xxx xxx3 ASET LANCAR xxx xxx4 Kas di BI xxx xxx5 Kas di KPPN xxx xxx6 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx7 Kas untuk Penerimaan Minyak xxx xxx8 Kas Rekening CAP xxx xxx

9 Kas Rekening SAL xxx xxx10 Kas untuk Angaran Subsidi xxx xxx11 Kas Transito xxx xxx12 Kas Rekening Khusus xxx xxx13 Uang Muka BUN-UYHD PP (Prefinancing) xxx xxx14 Uang Muka dari Rekening BUN/Pengeluaran Ineligible xxx xxx15 Uang Muka dari Rekening BUN/Reksus Kosong xxx xxx16 Uang Muka dari Rekening BUN/Prefinancing UYHD-Reksus xxx xxx17 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx18 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx19 Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx20 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx21 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 20) xxx xxx22

23 INVESTASI JANGKA PANJANG24 Investasi Nonpermanen25 Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx26 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx27 Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx28 Dana Bergulir xxx xxx29 Investasi dalam Obligasi xxx xxx30 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx31 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx32 Jumlah Investasi Nonpermanen (25 s/d 31) xxx xxx33 Investasi Permanen34 Penyertaan Modal Pemerintah xxx xxx35 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx36 Jumlah Investasi Permanen (34 s/d 35) xxx xxx

37 Jumlah Investasi Jangka Panjang (32 + 36) xxx xxx3839 ASET LAINNYA40 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx41 Aset Lain-lain xxx xxx42 Jumlah Aset Lainnya (40 s/d 41) xxx xxx4344 JUMLAH ASET (21+37+42) xxxx xxxx

(Dalam Rupiah)

Uraian

ILUSTRASI FORMAT NERACA BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

BENDAHARA UMUM NEGARAPER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0


39/82



No. 20X1 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

ILUSTRASI FORMAT NERACA BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

BENDAHARA UMUM NEGARAPER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

4546 KEWAJIBAN4748 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK49 Uang Muka dari KUN xxx xxx50 Hutang Perwalian/PFK 10% Gaji xxx xxx51 Hutang Perwalian/PFK 2% Pensiun xxx xxx52 Hutang Perwalian/PFK Beras BULOG xxx xxx53

Hutang Perwalian/PFK Wesel Pemerintah xxx xxx54 Hutang Perwalian/PFK Lain-lain xxx xxx55 Utang Bunga xxx xxx56 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx57 Pendapatan yang Ditangguhkan xxx xxx58 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (49 s/d 57) xxx xxx5960 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG61 Utang Luar Negeri xxx xxx62 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx63 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx64 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx65 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61 s/d 64) xxx xxx6667

JUMLAH KEWAJIBAN (58+65) xxx xxx686970 EKUITAS DANA7172 EKUITAS DANA LANCAR xxx xxx73 Sisa Anggaran Lebih (Kurang) / SAL (SAK) xxx xxx74 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) xxx xxx75 Cadangan Subsidi xxx xxx76 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (xxx) (xxx)77 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (73 s/d 76) xxx xxx7879 EKUITAS DANA INVESTASI80 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang xxx xxx81

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (xxx) (xxx)82 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (80 s/d 81) xxx xxx8384 JUMLAH EKUITAS DANA (77+82) xxx xxx8586 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (67+84) xxxx xxxx


40/82

- 6 -



No. 20X1 20X0

1 ASET23 ASET LANCAR4 Kas di Kas Daerah xxx xxx5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx7 Investasi Jangka Pendek xxx xxx8 Piutang Pajak xxx xxx9 Piutang Retribusi xxx xxx

10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx15 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx16 Piutang Lainnya xxx xxx17 Persediaan xxx xxx18 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 17) xxx xxx1920 INVESTASI JANGKA PANJANG21 Investasi Nonpermanen22 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara xxx xxx23 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah xxx xxx24 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx25 Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx26 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx27 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx28 Jumlah Investasi Nonpermanen (22 s/d 27) xxx xxx29 Investasi Permanen30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx31 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx32 Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) xxx xxx33 Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) xxx xxx3435 ASET TETAP36 Tanah xxx xxx37 Peralatan dan Mesin xxx xxx38 Gedung dan Bangunan xxx xxx39 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx)43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx4445 DANA CADANGAN46 Dana Cadangan xxx xxx47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx4849 ASET LAINNYA50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx51 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx52 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx53 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx

ILUSTRASI FORMAT NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Uraian

NERACAPEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam Rupiah)


41/82

- 7 -



No. 20X1 20X0

ILUSTRASI FORMAT NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Uraian

NERACAPEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam Rupiah)

54 Aset Tak Berwujud xxx xxx55 Aset Lain-Lain xxx xxx56 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55) xxx xxx5758 JUMLAH ASET (18+33+43+47+56) xxxx xxxx5960 KEWAJIBAN6162 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK63 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx64 Utang Bunga xxx xxx65 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx66 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx67 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx68 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx69 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx70 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx71 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx72 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (63 s/d 71) xxx xxx7374 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG75 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx76 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx77 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx78 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx79 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx80 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx81 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (78 s/d 80) xxx xxx82 JUMLAH KEWAJIBAN (72+81) xxx xxx8384 EKUITAS DANA8586 EKUITAS DANA LANCAR87 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) xxx xxx88 Pendapatan yang Ditangguhkan xxx xxx89 Cadangan Piutang xxx xxx90 Cadangan Persediaan xxx xxx91 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (xxx) (xxx)92 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (87 s/d 91) xxx xxx9394 EKUITAS DANA INVESTASI95 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang xxx xxx96 Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx xxx97 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx xxx98 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (xxx) (xxx)99 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (95 s/d 98) xxx xxx

100101 EKUITAS DANA CADANGAN102 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan xxx xxx103 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (102) xxx xxx104 JUMLAH EKUITAS DANA (92+99+103) xxx xxx105106 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (82+104) xxxx xxxx


42/82

- 8 -



No. 20X1 20X0

1 ASET2 xxx xxx3 ASET LANCAR xxx xxx4 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx5 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx6 Piutang xxx xxx7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx8 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx9 Persediaan xxx xxx

10 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 9) xxx xxx1112 ASET TETAP xxx xxx13 Tanah xxx xxx14 Peralatan dan Mesin xxx xxx15 Gedung dan Bangunan xxx xxx16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx17 Aset Tetap Lainnya xxx xxx18 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx19 Jumlah Aset Tetap (13 s/d 18) xxx xxx2021 ASET LAINNYA xxx xxx22 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx23 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx24 Kemitraan dengan Fihak Ketiga xxx xxx25 Aset Tak Berwujud xxx xxx

26 Aset Lain-Lain xxx xxx27 Jumlah Aset Lainnya (22 s/d 26) xxx xxx2829 JUMLAH ASET (10+19+27) xxxx xxxx3031 KEWAJIBAN32 xxx xxx33 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK xxx xxx34 Uang Muka dari Bendahara Umum Daerah xxx xxx35 Pendapatan yang Ditangguhkan xxx xxx36 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (34 s/d 35) xxx xxx37 JUMLAH KEWAJIBAN (36) xxx xxx3839 EKUITAS DANA4041

EKUITAS DANA LANCAR xxx xxx42 Cadangan Piutang xxx xxx43 Cadangan Persediaan xxx xxx44 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (42 s/d 43) xxx xxx4546 EKUITAS DANA INVESTASI xxx xxx47 Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx xxx48 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx xxx49 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (47 s/d 48) xxx xxx50 JUMLAH EKUITAS DANA (44+49) xxx xxx5152 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (37 + 50) xxxx xxxx

(Dalam Rupiah)

Uraian

ILUSTRASI FORMAT NERACA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NERACASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



43/82



No. 20X1 20X0

1 ASET23 ASET LANCAR4 Kas di Kas Daerah xxx xxx5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx7 Piutang Pajak xxx xxx8 Piutang Retribusi xxx xxx9 Investasi Jangka Pendek xxx xxx

10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx14 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan15 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 14) xxx xxx1617 INVESTASI JANGKA PANJANG18 Investasi Nonpermanen19 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara20 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah21 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx22 Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx23 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx24 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx25 Jumlah Investasi Nonpermanen (19 s/d 24) xxx xxx26 Investasi Permanen27 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx28 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx29 Jumlah Investasi Permanen (27 s/d 28) xxx xxx30 Jumlah Investasi Jangka Panjang (25 + 29) xxx xxx3132 DANA CADANGAN33 Dana Cadangan xxx xxx34 Jumlah Dana Cadangan (33) xxx xxx3536 ASET LAINNYA37 Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx38 Aset Lain-lain xxx xxx39 Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 38) xxx xxx4041 JUMLAH ASET (15+30+34+39) xxxx xxxx4243 KEWAJIBAN4445 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK46 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx47 Utang Bunga xxx xxx48 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx49 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx50 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 49) xxx xxx

(Dalam Rupiah)

Uraian

ILUSTRASI FORMAT NERACA BENDAHARA UMUM DAERAH

NERACABENDAHARA UMUM DAERAH



44/82



No. 20X1 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

ILUSTRASI FORMAT NERACA BENDAHARA UMUM DAERAH

NERACABENDAHARA UMUM DAERAH


5152 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG53 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx54 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx55 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx56 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (53 s/d 55) xxx xxx5758 JUMLAH KEWAJIBAN (50+56) xxx xxx5960 EKUITAS DANA

6162 EKUITAS DANA LANCAR xxx xxx63 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) xxx xxx64 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka P xxx xxx65 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (63 s/d 64) xxx xxx6667 EKUITAS DANA INVESTASI68 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang xxx xxx69 Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx xxx70 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx xxx71 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka P xxx xxx72 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (68 s/d 71) xxx xxx7374 EKUITAS DANA CADANGAN

75 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan xxx xxx76 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (75) xxx xxx7778 JUMLAH EKUITAS DANA (65+72+76) xxx xxx7980 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (58+78) xxxx xxxx


45/82

Documents

PP_08_2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah