Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 52

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN SOPPENG

(Studi Kasus Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan Aset Daerah Kabupaten Soppeng)

Oleh :

MAHBUR

Email : mahbur92@gmail.com

Pembimbing I :

PALIPADAPALISURI

Email : palipadapalisuri@yahoo.com

Pembimbing II :

SERI SURIANI

Email : seri_suriani@ymail.com

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRACT

Mahbur, 2015. Thesis. Financial Performance Analysisof Regional Government Soppeng

(Case Study Department of Revenue, Financial Asset Managemen tDistrict Soppeng),

(led byPalipadaPalisuri, assupervisorI and SeriesSuriani, asmentorsII).

Regional autonomy(decentralization) is aregional authoritytoregulateandmanage the

interests oflocal peopleown initiative based onthe aspirations ofthe peopleand

thecorrespondinglegislationin force. One aspectofthe local governmentshouldbe

setcarefullyIsfinancial management. To analyzethe performanceof local governmentsin

managinglocal financecan be donewith thefinancial ratio analysis. Thefinancial ratiosused

include:the ratio ofthe independence, effectiveness ratio, the ratio of growthandefficiency

ratioof PAD.

The purpose ofthis studywas to determine thefinancial performance oflocal

governmentSoppengsignificant effect onthe efficiency ofthe use ofPAD. The population

inthis study, namely theBudget Realization ReportRegencySoppengwheresamples are

takenissixyears (2009 to 2014). The variablesexamined includedindependence ratio, the

ratio ofeffectiveness, andgrowthratiosas independent variables(independent) as well asthe

efficiency ofrevenueasthe dependent variable(dependent).

The analysis showed that the ratio of the independence, effectiveness ratio, and the ratio

of growth and efficiency ratio from year 2009-2014 proved that the regional financial

district government Soppeng occur fruktuasi (up / down) from year to year.

--------------------

Keywords:RatioofIndependence,EffectivenessRatio, Growth Ratioandthe ratio

efficiencyPAD

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 53

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antaraPemerintahPusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi

daerah.Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk

mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan

pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dantransparan

dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerahsejalan dengan

kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasukpengelolaan dan

pengawasan keuangannya.

Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hatiadalah

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatandan

Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencanakeuangan

tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk,

2007: 39)

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalahuntuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan danuntuk

menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atassumber yang

dipercayakan.Pemda sebagai pihak yang diserahi tugasuntuk menjalankan roda

pemerintahan, pembangunan, dan pelayananmasyarakat wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban keuangandaerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil

menjalankantugasya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis

kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan

analisisrasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam :

a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan

otoda.

b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 54

c. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan

daerahnya

d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan

pendapatan daerah.

Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan

pengeluaran yang dilakukan selama periode wDi samping meningkatkan

kuantitaspengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD

juga dapatdigunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otoda sebab kebijakan

ini yang memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk mengelola keuangan

daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerjakeuangan daerah yang

bersangkutan. Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama

hubungannya dengan otoda yang sementara berlangsung menjadikan hal ini

menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dan membuktikan kemampuan Pemda Soppeng dalam mengelola

keuangan daerahnyadan melihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

mengangkat judul,“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Soppeng ".

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, makamasalah

pokok dalam penelitian ini, antara lain:

“BagaimanakahkinerjakeuanganDaerahPemerintahKabupaten Soppeng?”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. PengertianManajemenKeuangan

Upaya meninjau struktur keuangan suatu perusahaan dalam hubungan

dengan aktifitas adalah merupakan kebijaksanaan menejemen keuangan. Hal ini

disebabkan aktifitas muncul sebagai akibat dari kebijaksanaan manajemen dalam

hal memperoleh dana atau modal untuk membiayai kegiatan perusahaan untuk

mencapai tujuannya.

Bambang Riyanto, (1998:3) mengemukakan bahwa “Manajemen keuangan

meliputi semua aktivitas yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana

yang dibutuhkan oleh perusahaan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut

seefisien mungkin”.

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 55

Selanjutnya Van Horne,mendefinisikan manajemen keuanga yang yang di

kutip oleh Munawir (2010:5)Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang

berhubungan dengan perolehan laba, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan

beberapa tujuan menyeluruh.

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan

adalah berkutat di sekitar Munawir, (2010:6 ) :

a. Bagaimana memperoleh dana untuk membiaya, usahanya.

b. Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai.

c. Bagaimana perusahaan pengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif.

2. Pengertian Laporan Keuangan

Sejak awal perusahaan didirikan, para pimpinan perusahaan sudah

menetapkan maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Tujuan ini

disusun, baik bersifat jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Laporan

keuangan terdiri dari neraca, perhitungan laba dan laporan perubahan posisi

keuangan.

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui

kinerja perusahaan dalam suatu periode, (Kasmir 2013:66). Oleh karena itu

sebelum kita menganalisis laporan keuangan, maka terlebih dahulu kita harus

memahami hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pemahaman tentang

laporan keuangan mulai dari pengertian, jenis, komponen yang terkandung, tujuan

maupun sifat laporan keuangan sangat penting sehingga dalam melakukan analisis

lebih mudah untuk menginterpretasikannya.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.Inti dari

laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keungan perusahaan yang

diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya kita mengenal beberapa macam

laporan keuangan seperti :

a. Neraca,

b. Laporan laba rugi,

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 56

c. Laporan perubhan modal,

d. Laporan catatan atas laporan keuangan,

e. Laporan arus kas.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Sepertii diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti

memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak

dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Di samping itu,

tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak

yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Berikut beberapa tujuan laporan keuangan Kasmir (2013:87) yaitu :

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki

perusahaan pada saat ini.

b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang

dimiliki perusahaan pada saat ini.

c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh

pada suatu periode tertentu.

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan

perusahaan dalam suatu periode tertentu.

e. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva

dan modal perusahaan

f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu

periode.

g. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan.

h. Informasi keuangan lainnya.

4. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan

pokok adalah :

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah

pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 57

Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode

pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25

Tahun 1999, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan

masyarakat.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintah terlihat, bahwa sistem

pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem

pemerintahan itu sendiri.Sebagaimana sistem keuangan negara dalam pasal 23

ayat (3) UUD 1945 aspek keuangan daerah juga merupakan subsistem yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya Pasal 78 s.d pasal 80.

Ditetapkan bahwa perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan

Undang-undang. Dengan pengaturan tersebut, diharapkan terdapat keseimbangan

yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan,

pembiayaan, danpenataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam

mewujudkan pelaksanaan otonomi daerahsecara optimal sesuai dinamika dan

tuntutan masyarakat yang berkembang.

6. PengertianKinerja

Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. (Mangkunegara 2007 : 67).

7. Pengukuran Kinerja

Dalam mengukurkeberhasilan atau kegagalan suatu organisasi,

seluruhaktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini

tidak hanya dilakukan pada masukan (input) program, tetapi juga pada keluaran

(output) dari program tersebut.

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 58

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda.

Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan

indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal

yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

8. Aspek Pengukuran Kinerja

Menurut T.R. Mitchell (1978:343) dalam Sedarmayanti (2001:51),

menyatakan bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu:

a. Prom Quality of Work (Kualitas Kerja)

b. Promptness (Ketepatan Waktu)

c. Initiative (Inisiatif)

d. Capability (Kemampuan)

e. Communication (Komunikasi)

9. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (feed

back) sehingga upayaperbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan

di masa mendatang.

10. Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Indikator masukan (input), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkankeluaran(output).

b. Indikator keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.

c. Indikator hasil (outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek

langsung).

d. Indikator rnanfaat (benefit), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan

daripelaksanaankegiatan.

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 59

11. Penyusunan Indikator Kinerja

Dalam modul Lembaga Administrasi Negara(LAN) dan Badan Pengawasan

Keuangan Pemerintah(BPKP) (2000:10) dijelaskan bahwa sebelum menyusun dan

menetapkan indikator kinerja terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat dalam

penyusunan indikator kinerja.

12. Analisis Rasio Keuangan

Analisis dari item-item laporan keuangan berperan penting dalam interpretasidata

keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan

rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis daninterpretasi

laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat

membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasionaldan

sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu dalam

mengindentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas.

13. Kegunaan Analisis Rasio Keuangan

Martono dan Agus (2001:240) mengungkapkan bahwa analisis rasio

keuangan antara lain berguna dalam:

a. Pengambilan keputusan investasi.

b. Keputusanpemberian kredit.

c. Penilaianalirankas.

d. Penilaian sumber-sumber ekonomi.

e. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana.

f. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-

sumberdana.

14. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Halim (2004:150) menyatakan, ada beberapa rasio yang

dapatdikembangkanberdasarkan datakeuangan yang bersumber dari APBD:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap

sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat

ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat

dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 60

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah :

a. Metode Analisis Deskripsi Kuantitatif

Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan

menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang

tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2010-

2014.

b. RasioKemandirian

Adapunrumus yang digunakanyaitu :

c. RasioEfektifitas

Denganrumussebagiberikut :

d. RasioPertumbuhan

Adapunrumus yang digunakanyaitu :

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 (𝑷𝑨𝑫) =𝐏𝐀𝐃𝐭𝟏 – 𝐏𝐀𝐃𝐭𝟎

𝐏𝐀𝐃𝐭𝟎

e. RasioEfisiensi

Denganrumus yang digunakanyaitu :

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 =𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂𝒚𝒂𝒏𝒈𝒅𝒊𝒌𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒌𝒂𝒏𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌𝑴𝒆𝒎𝒖𝒏𝒈𝒖𝒕𝑷𝑨𝑫

𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏𝑷𝑨𝑫.

Fokus penelitian ini adalah kinerja keuangan daerahpemerintah Kabupaten

soppengdengan jenis dan sumber data, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan

Pendapatan Asli Daerah

Bantuan Pusat dan Pinjaman

Rasio Kemandirian =

Rasio Efektifitas =

Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD

Pendapatan Asli Daerah

Bantuan Pusat dan Pinjaman

Rasio Kemandirian =

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 61

data menggunakan teknik pengamatan lapangan dan wawancara, serta dokumen

dinas pendapatan daerah Kabupaten Soppeng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk lebih mengetahui tentang kinerja keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Soppeng berdasarkan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas dan

rasio pertumbuhan maka digunakan laporan keuangan daerah berupa laporan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Kabupaten Soppeng dan

data-data yang mendukung kurun waktu enam (6) tahun terakhir, dari 2009 s/d

2014.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

TABEL 1

PERHITUNGAN RASIO KEMANDIRIAN

KABUPATEN SOPPENG

T.A 2009 S/D 2014 b.

Tahun Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan

Lain-Lain

Pendapatan

yang Sah

RKKD

2009 15.879.402.285,47 414.327.271.541,00 51,633,764,936.00 3,56%

2010 16.531.437.645,61 397.522.593.650,00 90.618.295.232,14 3,39%

2011 21,551,766,287.81 448,094,072,116.00 129,677,629,811.68 3,73%

2012 25,894,588,261.47 513,337,274,389.00 96,847,470,625.06 4,24%

2013 40,096,283,908.94 598,157,576,584.00 123,445,805,895.31 5,55%

2014 60,544,221,463.67 635,227,489,289.00 150,463,112,048.87 7,70%

Sumber : HasilAnalisis

Pada tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam enam tahun terakhir (2009-2014)

mengalami peningkatan dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio

kemandirian keuangan daerah (RKKD) mengalami lima kali kenaikan berturut-

turut dari tahun 2010 s/d 2014dilihat dari presentase pertumbuhan RKKD yaitu

pada tahun 2010-2011 sebesar 0,34% (3,73% -3,39%), 2011-2012 sebesar 0,51%

(4,24%-3,73%), 2012-2013 sebesar 1,31% (5,55%-4,24%), dan tahun 2013-

2014sebesar 2,15% (7,70-5,55%) hal ini disebabkan ketergantungan daerah

terhadap bantuan pihak ekstern semakin tinggi.Karena Pembkab Soppeng belum

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 62

mampu mandiri secara otonom hal ini di sebabkan karena banyaknya bantuan dari

pusat, Selebihnya mengalami penurunan yaitu tahun 2009-2010 sebesar 0,17%

(3,39-3,56%). Ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi

kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan masyarakat sosial masih rendah, dengan kata lain bahwa kinerja

keuangan pemerintah daerah tidak baik.

b.Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TABEL 2

PERHITUNGAN RASIO EFEKTIFITAS

PENDAPATAN ASLI DAERAH

T.A 2009-2014

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas

PemerintahKabupatenSoppeng dalam enam tahun terakhir (2009-2014)

mengalami kenaikan sebanyak tiga kalidilihatdarinilaipersentaserasioefektifitas,

yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 31,40% (112,34–80,94%), 2012-2013 sebesar

8,84% (116,69-107,85%)dan 2013-2014 sebesar 3,44% (120,13%-116,69%).dapat

diketahui bahwa rasio efektivitas menunjukkan bahwa dalam merealisasikan PAD

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sudah efektif

yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik. Selebihnya

mengalami penurunan pada tahun 2009-2010 sebesar 6,87% (80,94%-87,81%),

2011-2012 sebesar 4,49% (107,85-112,34%)halinidisebabkankarena target

penerimaan PAD lebihtinggidibandingkandenganrealisasipenerimaan PAD.

Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan Rasio

PAD PAD Efektifitas

2009 18.083.539.916,00 16,104,247,623.05 87,81%

2010 20.423.100.023,06 16.531.437.645,61 80,94%

2011 19,183,910,487.00 21,551,766,287.81 112,34%

2012 24,010,110,952.00 25,894,588,261.47 107,85%

2013 34,359,972,000.00 40,096,283,908.94 116,69%

2014 50,400,012,080.00 60,544,221,463.67 120,13%

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 63

c. Rasio Pertumbuhan

TABEL 3

PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN

APBD KABUPATEN SOPPENG

T.A 2009-2014

Tahun PADt0 PADt1 Rasio

Pertumbuhan

2009-2010 16,104,247,623.05 16,531,437,645.61 2,65%

2010-2011 16,531,437,645.61 21,551,766,287.81 30,37%

2011-2012 21,551,766,287.81 25,894,588,261.47 20,15%

2012-2013 25,894,588,261.47 40,096,283,908.94 54,84%

2013-2014 40,096,283,908.94 60,544,221,463.67 50,99% Sumber : Data Sekunder hasilolahan

Dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pemerintah

Kabupaten Soppeng dalam enam (6) tahun terakhir. Adapun rasio pertumbuhan

yang mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar 2,65% naik

menjadi 30,37% tahun 2010-2011, kemudian menurun menjadi 20,15% pada

tahun 2011-2012,tahun 2012-2013 naik menjadi 54,84% dari 20,15 pada tahun

2011-2012, tahun 2013-2014 menurun dari 54,84% 2012-2013 manjadi

50,99%.ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan

meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode ini

berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tidak baik. Hal ini

disebabkan karena pemerintah kabupaten soppeng tidak dapat mempertahankan

PAD nya dari periode ke periode makatabel diatas mengalami fluktuatif.

d. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TABEL 4

PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI

PENDAPATAN ASLI DAERAHT (PAD)

T.A 2009-2014

Tahun Realisasi Penerimaan Biaya Pemungutan Rasio

PAD PAD Efisiensi

2009 16,104,247,623.05 241,776,290.00 1,50%

2010 16.531.437.645,61 247,021,054.00 1,49%

2011 21,551,766,287.81 262,604,132.00 1,21% 2012 25,894,588,261.47 264,576,578.00 1,02% 2013 40,096,283,908.94 260,312,500.00 0,64%

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 64

2014 60,544,221,463.67 262,101,000.00 0,43% Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD Pemerintah

Kabupaten Soppeng dalam enam tahun terakhir (2009-2014). Cenderung

mengalami penurunan lima kali yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar 0,1%

(1,49%-1,50%), 2010-2011 sebesar 0,21% (1,21%-1,42%), 2011-2012 sebesar

0,19% (1,02%-1,21%), 2012-2013 sebesar 0,38% dan 2013-2014 sebesar 0,21 %

(0,43-0,64%). Kinerja keuangan pemerintah kabupaten soppeng tidak efisien

dalam mengelola PAD nya karna hasil analisis rasio di mengalami fluktuasi.

Dari hasil tersebut dapat ditunjukkan pada bahwa Pemerintah Kabupaten

Soppeng dilihat selama enam tahun tersebut belum mampu mengelola aset secara

efisien dilihat dari berfluktuasinya (naik/turun). Berdasarkan hasil analisis dan

pembahasan diatas, maka secara umum dapat diketahui bahwa hasil analisis rasio

kemandirian, rasioefiktivitas, rasio pertumbuhan dan rasioefisiensi dalam menilai

kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng hasilnya turun naik dari tahun

2009 sampai dengan tahun 2014.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya,

makapeneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagaiberikut :

1. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam enam tahun

terakhir tidak baik, Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio

kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2009-

2014.Berdasarkan rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah

maka kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tidak baik jika dilihat dari

rasio kemandirian keuangan daerah karena ketergantungan daerah terhadap

bantuan pihak ekstern semakin tinggi . oleh karna itu Pemb kab Soppeng

belum mampu mandiri secara otonom hal ini di sebabkan karena banyaknya

bantuan dari pusat. Dilihat dari rasioefektivitas dapat diketahui bahwa rasio

efektivitas menunjukkan bahwa dalam merealisasikan PAD yang

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sudah efektif.

Sedangkan dilihat dari rasio pertumbuhan pemerintah kabupaten soppeng

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 65

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah

dicapai dari periode ke periode. Ini berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah

daerah adalah tidak baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten

soppeng tidak dapat mempertahankan PAD nya dari periode ke periode maka

tabel diatas mengalami fluktuatif.

2. Efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam enam tahun terakhir

terbukti tidakefisien. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio efisiensi

PAD dari tahun 2009-2014.Kinerja keuangan pemerintah kabupaten soppeng

tidak efisien dalam mengelola PAD nya karna hasil analisis rasio mengalami

fluktuasi. Dengan demikian, maka hipotesis yang penulis kemukaka

nsebelumnya yaitu: ”Diduga bahwa kinerja keuangan Daerah Kabupaten

Soppeng mengalami peningkatan”.ditolak.

Vol 2, No. 004 (2016) Mahbur 66

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Prastowo. 2014, Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi, Edisi

Ketiga, UPP STIM YPKN, Jakarta.

Harmono. 2014, Manajemen Keuangan “Berbasis Balanced Scorecad

Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis”, Bumi Aksara, Jakarta.

Irham Fahmi. 2014, Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab,

Alfabeta. Bandung.

_________, 2013.Manajemen Kinerja “Teori dan Aplikasi”, Alfabeta, Bandung.

__________, 2014, Analisis Kinerja Keuangan “Panduan bagi Akademisi,

Manajer, dan Investor”, Alfabeta, Bandung.

__________, 2014, Analisis Laporan Keuangan, Alfabeta, Bandung.

Kaloh, 2010. Kepemimpinan Kepala Daerah “Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan

Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Sinar

Grafika, Jakarta.

Kasmir. 2013, Pengantar Manajemen Keuangan, Kencana, Jakarta.

Kolah, 2010, KepemimpinanKepala Daerah, Pola Kegiatan, dan Perilaku

Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Senar Grafika,

Jakarta.

Mahbur, 2015, Analisis Kinerja Keuangan Daerahpemerintah Kabupaten

Soppeng(Studikasusdinaspendapatan, PengelolaanKeuanganAset

Daerah KabupatenSoppeng)

Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta.

Mulyadi. 2009, Akuntansi Biaya, Edisi Ke-Enam, UPP STIM YKPN,

Yogjakarta.

S. Munawir, 2014. PengantarManajemenKeuangan, SalembaEmpat, Jakarta.

Sofyan Syafri. 2011, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, RajaGrafindo

Persada, Jakarta.

Widjaja, 2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT Rajagrafindo

Persada, Jakarta.